Headlines News :

Latest Post

Pernyataan sikap FMN: Pemuda Mahasiswa Mendukung Perjuangan buruh menolak Aturan Baru BPJS

Written By Front Mahasiswa Nasional on Kamis, 02 Juli 2015 | 03.08


Peraturan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi minimal 10 tahun masa kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah bentuk ketidakberpihakan pemerintahan kepada buruh di Indonesia. Dengan adanya kebijakan baru ini, tentu akan semakin memberatkan beban hidup buruh di Indonesia.

Dalam aturan baru itu, per 1 Juli 2015, pemerintah mengubah aturan pencairan JHT dari 5 tahun menjadi minimal 10 tahun masa kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 37 ayat 1-5. Apalagi kebijakan yang tidak berpihak pada kehidupan klas buruh ini, adalah  cacat hukum. Mengapa ? karena kebijakan ini tidak dibarengi dengan keluarnya sebuah PP JHT.  Tampak kebijakan ini sangat dipaksakan oleh pemerintahan jokowi-JK untuk semakin mengebiri hak-hak buruh di Indonesia. Kebijakan ini pun dirasa oleh kalangan buruh tidak pernah disosialisasikan terlebih dahulu.

Pencairan JHT minimal 10 tahun , bahkan tidak dapat diambil  apabila buruh mengundurkan diri atau di PHK sebelum bekerja 10 tahun . Ironinya, dana JHT ini dapat dicairkan secara penuh apabila peserta telah mencapai usia 56 tahun atau  tidak bekerja lagi, mengalami cacat maupun meninggal dunia. Sedangkan apabila peserta tidak mencapai usia 56 tahun, mereka hanya akan mendapatkan pencairan dana JHT sebagian saja yaitu maksimal 40%.

Atas kebijakan pencairan JHT minimal 10 tahun ini, berbagai serikat buruh kompak melakukan protes kepada pemerintahan Jokowi-JK melalui Kemenaker.  Mereka menganggap bahwa  adanya kebijakan baru ini, akan semakin menyengsarakan kehidupan buruh di Indonesia. Terlebih, kepastian atas jaminan kerja di Indonesia sangat-sangat  rentan mengalami PHK. Apalagi tingginya buruh kontrak atau outsorcing di Indonesia, membuat kebijakan JHT ini sangat tidak berpihak pada buruh. Di masa pemerintahan Jokowi-JK ini, tercatat  telah terjadi ratusan ribu PHK baik di Pulau Jabodetabek,, batam, surabaya ,  maupun daerah-daerah lain.

Memang Semenjak BPJS ini masih menjadi RUU,telah mendapatkan berbagai bentuk protes dari serikat buruh.  BPJS yang disebut sebagai jaminan kesehatan dan JHT, hanyalah menjadi sakal-akalan negara dan pengusaha untuk mengenakan iuaran BPJS bagi buruh. Kami pun memandang bahwa BPJS ini bukanlah sebuah jaminan sosial yang sejatinya memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh di Indonesia. Karena nyatanya, BPJS ini sama saja dengan bentuk asurasi di Negara-negara maju yang berorientasi profit. Artinya BPJS ini adalah bentuk perampasan upah buruh melalui pelayanan BPJS. Hakekatnya jaminan buruh atas kesehatan dan JHT adalah tanggung jawab penuh pengusaha dan negara.

Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL  menyatakan DUKUNGAN penuh atas perjuangan buruh Indonesia yang menolak perubahan atas pencairan JHT minimal 10 tahun.  Karena menurut kami, bahwa sangat penting bagi mahasiswa untuk memberikan dukungannya atas perjuangan rakyat yang seddang dirugikan oleh Negara.
02 Juli 2015

Rachmad P Panjaitan

Ketua PP FMN

Kerjasama Militer Poros AS-Jepang di ASIA: Menggunakan Jepang untuk menguatkan Hegemoni AS di Asia

Written By Front Mahasiswa Nasional on Selasa, 30 Juni 2015 | 00.15


"Sikap sok jagoan, histeria perang, dan genderang perang anti Arab dan anti Muslim selalu ditunjukkan Imperialis AS" - JMS.


Liga Internasional Perjuangan Rakyat (ILPS) melihat dengan seksama bahwa Jepang dijadikan sebagai alatnya menguatkan hegemoni imperialis AS di Asia dalam jangka pendek. Selain itu, apabila Jepang terus menjalankan kepentingan AS di Asia, maka ini akan meningkatkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perang di Asia dalam jangka panjang. Perkembangan demikian ada dalam konteks intensifnya kontradiksi inter-imperialis, bahkan kondisi ini diperparah oleh krisis dan penjarahan serta penyebaran peperangan yang utamanya dihasut oleh imperialisme AS.

Pada 27 April 2015, AS dan Jepang merilis revisi baru mengenai Pedoman Kerjasama Pertahanan AS-Jepang, berisikan komitmen-komitmen pokok yang baru bagi aliansi formal mereka ke-50 tahun seperti tergambar dalam Pakta Kerjasama Mutual dan Keamanan AS-Jepang pada 1960. Arti penting dari pedoman baru ini telah digarisbawahi dengan pidato Shinzo Abe tiga hari kemudian sebelum sesi gabungan Kongres AS. Ini pertama kalinya dalam sejarah perdana menteri Jepang mengunjungi AS.

Pedoman tersebut dan "Mekanisme Koordinasi Aliansi"-nya seolah-oleh berfokus pada kerjasama militer antara dua kekuatan jika saja terjadi serangan militer terhadap Jepang oleh kekuatan ketiga (diperkirakan China). Bagaimanapun, kerjasama demikian jelas terbentuk oleh kepentingan keamanan yang lebih luas dari AS dan Jepang, yang meliputi keseluruhan Asia-Pasifik bahkan lebih. (Dengan kalimat dalam pedoman AS-Jepang: "Situasi demikian tak dapat digambarkan secara geografis.")

Dalam pidatonya sebelum Kongres AS, Abe juga menekankan dukungan penuh Jepang akan strategi pivot AS ke Asia. Secara bersamaan Jepang menjanjikan untuk memuluskan legislasi anggaran yang dibutuhkan dengan komitmen militer Jepang "pada musim panas mendatang." Perombakan pertahanan tersebut, akan dikhawatirkan mengancam lahirnya kembali taktik-taktik pemerintahan fasis untuk merobek Pasal 9 dari Konstitusi pasca-perang Jepang.  Hal ini akan mengatur kebebasan Kekuatan Pertahanan Jepang dengan manuver militer Jepang di luar territorial negaranya , bahkan sampai ikut serta dalam agresi militer pimpinan AS dimanapun di dunia.

Pemerintahan konservatif Shinzo Abe dan Partai Demokratik Liberal/New Komeito sebagai koalisinya, telah dengan sangat antusias menyegarkan kembali militerisme Jepang dan kecenderungan ekstrem sayap-kiri lainnya seperti diwakilkan oleh Shigeru Ishiba dan Gen Nakatani, yang ingin menghidupkan kembali ambisi pra-perang dari imperial Jepang. Pemerintahan Abe bersikeras untuk memunculkan ambisi militerisme Jepang yang tersisa dalam aliansi global AS-Jepang.

Dalam beberapa tahun terakhir, AS telah menguatkan ikatannya dengan Jepang sebagai sekutu utamanya pasca-Perang Dunia II di Asia Pasifik tak hanya sebagai rekan perdagangan dan investasi terbesar kedua, namun juga sebagai sekutu militer yang besar dan strategis, serta dapat menjadi titik tekan terhadap China, Korea Utara, dan Rusia serta untuk melanggengkan kepentingan di Asia.

Aliansi AS-Jepang telah memainkan ancaman bagi Asia, yang seolah-olah ingin membendung kekuatan aliansi militer China-Rusia. Ni adalah usaha untuk menghasut masyarakat Asia, khususnya yang di Jepang dan Korea-Selatan dengan sentimen anti-perang, anti-basis asing, anti-nuklirnya, untuk mentolerir dan bahkan menyambut pivot AS, dalam hal menerima Kekuatan "Pertahanan", dan latihan perang wilayah AS-Jepang di Asia secara menyeluruh.

Jauh sebelum Obama mendeklarasi penyeimbangan kekuatan militer strategis ke Asia, AS telah menjaga kehadiran militer besarnya di Asia Timur, dengan basis strategis dan persenjataan nuklirnya di Jepang pada barisan terdepan. Dari basis-basis AS di Jepang, 75 persen berada di pulau Okinawa, yang mana hingga sekarang masih dibawah kontrol militer AS meskipun pengembalian pulau pada kedaulatan Jepang pada 1972. Pemerintahan Abe telah secara agresif mendorong konstruksi pangkalan militer AS baru di Teluk Oura di Henoko selagi memalsukan awal-awal penutupan Pangkalan Marinir Udara AS di dekat Futenma.

Meskipun gencarnya klaim China atas pulau-pulau Diaoyu di Laut China Timur, AS telah secara terbuka mendukung Jepang meskipun masih sengketa dengan China atas wilayah tersebut.. Klaim Jepang didasari pada pendudukan pulau-pulau di China selama era perang Sino-Jepang 1894-95, sementara China bersikeras bahwa pulau-pulau yang diserahkan haruslah dikembalikan - seperti teritorial lainnya yang dirampas oleh Jepang dari negara-negara lain selama Perang Dunia II telah dikembalikan pada pemiliknya yang berhak tahun 1945. AS malah ikut mengintervensi secara nyata atas konflik teritori ini dengan menyatakan netralitasnya terhadap klaim tidak sah China atas zona ekonomi eksklusif dan perpanjangan lempeng benua di Filipina di bawah Konvensi PBB dan Hukum Kelautan.

AS telah menggunakan sengketa Laut China Selatan antara China dan beberapa negara ASEAN yang bertujuan untuk menjustifikasi rencana pivot(poros)-strategisnya untuk meningkatkan pergerakan dan "hak berkunjung" kekuatan angkatan perang AS di Asia Tenggara dan mendirikan pangkalan (basis) di Filipina tidak hanya bagi kekuatan militer AS tapi juga bagi SDF-nya Jepang. Yang membahayakan, Jepang dan Filipina telah mengumumkan pada 5 Juni bahwa kedua negara akan secepatnya memulai pembicaraan mengenai Kesepakatan Kunjungan Angkatan SDF Jepang ke Fhilipina - seperti halnya yang telah dicapai AS dan Filipina dalam perjanjian terdahulu dengan Filipina.


Sekretaris pertahanan Filipina Voltaire Gazmin telah mengumumkan bahwa AS dan Jepang telah dipersilahkan untuk membangun pengkalan militer di Filipina dan membeli persenjataan dari AS. Dalam dukungan oleh poros AS ke Asia, sejalan dengan ambisi tenaga-besar militer Jepang yaitu mengejar jaringan militer lebih dekat dengan negara-negara kunci Asia-Pasifik seperti Australia, ASEAN, India, dan Korea Selatan. Jepang juga menyoroti berbagai operasi ilusi dengan isu "penjaga kedamaian"-nya di seluruh dunia.

Di bawah pemerintahan Abe, Jepang telah secara diam-diam memperlengkapi lagi dirinya dengan persenjataan penyerang, termasuk generasi kelima pesawat F-35 fighters yang dibekali dengan bom cerdas ciptaan AS. Selain itu ada kendaraan serang amfibi AAV7, pesawat tempur V-22 Osprey, dan juga proyek pesawat tempur yang diprakarsai Mitsubishi menggunakan teknologi stealth (siluman) AS. Untuk tahun fiskal 2015, Jepang telah menyetujui US$ 45 milyar anggaran pertahanan. Ini adalah anggaran pertahanan terbesarnya dalam 70 tahun. Pada 2014, Jepang mulai menjual perangkat keras militer ke berbagai negara lainnya,  suatu langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dunia II.

Upaya AS untuk menggunakan Jepang demi memperkuat hegemoni di Asia telah dimanifestasikan lebih lanjut lewat ajakan kepada Jepang agar ikut serta dalam pembicaraan mengenai Persetujuan Kerjasama Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership Agreement). TPPA adalah komponen inti dari strategi poros (pivot) AS ke Asia dan kampanye untuk menahan dan menekan China agar tetap berada di bawah ambisi hegemoni AS atau derita oleh isolasi lainnya. Dalam pengejarannya akan kepentingan-kepentingan nasional dan ultra-nasionalnya, China menggunakan kolaborasinya yang bertumbuh dengan Rusia untuk menguatkan Organisasi Kooperasi Shanghai dan blok ekonomi BRICS untuk menjalankan proyek infrastruktur guna menghubungkan Asia dan Eropa sebagai bentuk ekspansi kapital.

Bagaimanapun, pemerintahan Abe memandang TPPA sebagai upaya yang utama dan tepat dalam lompatan awal stagnasi panjang perekonomian Jepang untuk menuju puncak mendukung agenda TPPA Obama untuk mendapat persetujuan Kongres AS.  Walaupun kita ketahui bahwa masih kuatnya sentimen anti-TPPA publik di Jepang, dan rasa was-was diantara beberapa sektor bisnis Jepang yang nampaknya lebih tertarik pada FTA China-Korea-Jepang ataupun Kerjasama Ekonomi Komprehensif Regional pimpinan China (China-led Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP). Bahkan diantara kelas penguasa Jepang, terdapat kegaduhan mengenai sikap tunduk dan merendahkan diri di hadapan AS, bertingkah layaknya boneka yang melayani segala keperluan Amerika.

Di beberapa negara Asia, masyarakat tidak dapat melupakan kekerasan perang dan kekejian Fasis Jepang dibawah slogan Lingkar Kemakmuran Bersama Asia Timur dari 1937 hingga 1945. Kebenciannya terhadap imperialis Jepang barangkali telah berkurang setelah gaung kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, penghentian perang di bawah konstitusi pasca-peperangan, dan dominasi imperialis AS yang luar biasa besar dalam memelihara pangkalan-pangkalan militer dan lindungan nuklir di seantero Jepang.

Bagaimanapun, sejak 1960 dan seterusnya, kebangkitan dari monopoli-monopoli zaibatsu Jepang, kontrol finansial dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank-ADB), agitasi militeris, dan kebudayaan imperialisme yang kurang ajar telah menyalakan lagi kecurigaan terhadap Jepang. Bahkan jika resesi panjang, kemunculan terus-menerus pasar di Asia, dan kebangkitan China sebagai kekuatan imperialisme baru telah mengaburkan kenyataan dan ancaman nyata atas imperialis Jepang. Pembaharuan Jepang sebagai pelayan imperialis AS tentu sangat membahayakan khususnya bagi rakyat Asia.



Liga Internasional Perjuangan Rakyat (ILPS) menyerukan kembali kepada massa rakyat Asia untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan nasionalnya. Rakyat Asia beserta dunia harus bersatu menilai bahwa kompleksitas kontradiksi inter-imperialis melahirkan segala skema imperialis AS untuk menggunakan militerisme Jepang sebagai mitra junior di Asia dalam hal menyaingi China dalam menjaga keseimbangan inter-imperialis yang bermuara pada penindasan dan pengeksploitasian masyarakat dan negara-negara yang masih terbelakang.

Dimanapun di regional Asia-Pasifik, gerakan massa rakyat harus dibangkitkan. Kampanye-kampanye nasional anti-imperialisme harus lebih diperkuat. Rakyat Asia haruslah menolak dan mengalahkan skema AS yang menjadikan Jepang ajudannya dalam pembuatan pangkalan militer dan perjanjian kunjungan angkatan perang, serta memperdagangkan perang. Selain itu, AS juga mempromosikan TPPA di Asia. Selain itu, secara bersamaan trakya di Asia Tenggara haruslah tegap melawan tindakan agresi yang dilakukan oleh China. Kami mendukung masyarakat Jepang dalam perjuangan massa untuk menolak pangkalan AS di Okinawa dan dimanapun  untuk menolak militerisme Jepang dan kolaborasinya dengan imperialis AS.


Penulis : Jose Maria Sison - Ketua ILPS (Artikel ini terbit pada 16 Juni 2015)
Penerjemah : Anggrada Paramita ( Staff HI PP FMN)

Kenaikan kebutuhan Pokok setiap bulan Ramadhan bukanlah Kewajaran

Written By Front Mahasiswa Nasional on Kamis, 25 Juni 2015 | 03.16





Kembali Memaknai Bulan Ramadhan dan Ibadah Puasa
Bulan Ramadhan tentunya merupakan momentum yang selalu dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Demikian pula umat muslim Indonesia yang selalu menyambut bulan Ramadhan dengan hati dan pikiran yang bersih nan suci.  Bulan Ramadhan adalah bulan yang selalu diyakini sebagai bulan yang penuh dengan kesempatan memperbaiki diri dan upaya untuk meningkatkan kualitas diri.

Ibadah puasa yang dilakukan pada bulan ramadhan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Definisi pegertian puasa secara bahasa adalah menahan diri dari perbuatan hawa, nafsu. Sedangkan secara syariah puasa merupakan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari.

Bulan puasa disebut juga sebagai bulan tarbiyah (pendidikan),  sekurang-kurangnya ada enam nilai pendidikan yang terkandung dalam puasa ramadhan[1]pertama,puasa mengembangan kecerdasan jiwa ( melawan subjektif). Puasa mendidik manusia agar dapat mengendalikan diri untuk melawan subjektif pada diri manusia yang masih mempunyai sifat-sifat negatif. Bentuk subjektif yang dimaksud adalah melawan hawa nafsu manusia yang mengedepankan prinsip keinginannya sendiri untuk kesenangan dirinya sendiri. Orang yang seperti ini digambarkan dalam Al-Quran tergolong mempunyai kecerdasan yang rendah (QS. At-Tin: 5). Kedua, puasa mendidik kejujuran. Orang yang berpuasa akan menahan rasa lapar, haus serta hal-hal yang membatalkan puasa dengan penuh kesadaran tanpa ada yang mengawasinya. Hubungan antara nilai puasa dengan sikap jujur menjadi pelajaran penting bagi kita dalam menjalani segala aktivitas. Sikap jujur yang dimiliki manusia dapat melahirkan sebuah tatanan masyarakat yang adil. Ketiga, puasa mendorong kita untuk senantiasa belajar dalam memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, puasa mendidik kesetaraan. Sebagaimana umat manusia dalam perkembangan masyarakat, senantiasa berjuangan untuk kesetaraan untuk menghapuskan diskriminasi serta penghisapan manusia atas manusia. Kelima, puasa mendidik kita bersikap disiplin. Dalam berpuasa kita diajari untuk meningkatkan kedisiplinan diri dalam menjalankan  kehidupan dalam bermasyarakat. Dan keenam, puasa mendidik kesabaran. Oleh Karen itu, Puasa mengajarkan nilai-nilai tarbiyah yang seyogyanya mempunyai kesamaan dengan sikap hidup aktivis massa yang kita pegang teguh. Melawan subjektif, jujur, disiplin, menjungjung kesetaraan, sabar, belajar merupakan bagian sikap dari aktivis massa yang selalu kita terapkan dalam menjalankan kerja massa atau kehidupan sehari-hari.

Penyebab Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok di Bulan Puasa
Pada momentum puasa kali ini rakyat Indonesia kembali dirundung masalah yang sepertinya menjadi kelumrahan, yaitu kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Fenomena kenaikan harga kebutuhan bahan pokok menjadi persoalan yang terus membayangi kehidupan rakyat Indonesia menjelang puasa hingga lebaran. Fenomena ini tak terkecuali hadir pada masa kepemimpinan rejim Jokowi-JK kali ini yang sempat menjadi harapan rakyat sebagai pemimpin yang peduli kepada nasib rakyat Indonesia. Namun, citra rejim Jokowi-JK sebagai rejim yang populis semakin hari semakin terkikis di hadapan rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, rakyat mulai kecewa kepada rejim Jokowi-JK yang kian hari memperlihatkan watak aslinya, sebagai pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan yang anti rakyat. Bahwa Jokowi-JK semakin menunjukkan keberpihakannya sebagai kaki tangan imperialis AS. Kebijakan pencabutan subsidi, kenaikan harga BBM-TDL, bertambahnya Utang luar negeri, berkuasanya investasi asing di Indonesia, semakin mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, tindakan refesifitas,  menjadi bukti yang semakin hari semakin menyengsarakan rakyat Indonesia.

Saat rakyat Indonesia khususnya umat islam dengan gegap-gempita menyambut bulan Ramadhan menjalankan ibadah puasa, rejim Jokowi-JK malah kembali mengeluarkan kebijakan yang anti rakyat, yaitu kembali menaikan harga kebutuhan bahan pokok. Kebijakan ini tentunya sangat bertentangan dengan kehendak rakyat Indonesia yang ingin menikmati bulan ramadhan dengan baik dan hikmat. Pemerintah justru semakin memperberat hidup rakyat Indonesia dengan kebijakan tersebut.

Di pasar-pasar Indonesia, beberapa sembako yang mengalami kenaikan antara lain minyak goreng yang sebelumnya seharga Rp 11.500,- kini menjadi Rp 15.000 per kilogram, sementara Gula Pasir melonjak dari Rp 10.000 menjadi Rp 12.300, per kilogram. Telur ayam juga kembali mengalami kenaikan, dari Rp 22.000,- menjadi Rp 22.500.- .

Sementara Cabai juga mengalami kenaikan harga.  Jenis Cabai Merah Keriting dari Rp 27.000,- menjadi Rp 30.000,- per kilogramnya. Sementara, jenis Cabai Merah Besar naik dari Rp 32.000,- menjadi Rp 42.000,- per kilogram. Cabai Jenis Rawit Merah pun naik, dari Rp 28.000,- menjadi Rp 30.000,- per kilogram. Bawang merah juga mengalami kenaikan hingga mencapai angka Rp 38.000,- per kilogram. Untuk Bawang Putih mengalami kenaikan dua kali lipat dari Rp 6.000,- menjadi Rp 12.000,- per kilo nya. Sedangkan harga merica yang tadinya berkisar di harga Rp 200.000,- kini mencapai Rp 220.000,- per kilogramnya. Demikian juga dengan kebutuhan pokok jenis daging yang mengalami kenaikan. Daging Sapi naik signfikan dari Rp 91.000,- hingga menyentuh angka Rp 98.000,- per kilogramnya. Sementara untuk daging Ayam naik dari Rp 28.000,- menjadi Rp 38.000,- per ekor.

Kenaikan harga yang begitu signifikan ini tentunya merupakan imbas dari serentetan kebijakan pemerintah yang anti terhadap rakyat. setidaknya ada beberapa poin pokok mengapa saat ini harga kebutuhan bahan pokok kembali naik dan mencekik rakyat. Pertama; tidak berdaulatnya petani untuk memenuhi kebutuhan pokok di Indonesia. Sehingga di saat bulan Ramadhan dengan kenaikan permintaan kebutuhan pokok, dijawab dengan peningkatan impor dari luar negeri. Tentu monopoli oleh Negara dan perusahaan besar penyedia pangan seperti; Cargil, Musanto, Nestle hingga Bulog, meraup keuntungan dari permintaan pasar yang meningkat. Sehingga kenaikan kebutuhan pokok ini menjadi momentum bagi Negara dan Perusahaan besar untuk meraup keuntungan yang besar dari rakyat Indonesia.  Kedua; kenaikan harga BBM dan mekanisme penentuan harga BBM pada pasar internasional. Hal ini menjadi salah-satu factor yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia menjadi tidak stabil. Hal ini secara langsung mempengaruhi naiknya ongkos produksi baik industri maupun sektor pertanian, yang secara otomatis pula menaikan harga kebutuhan hidup rakyat. Ironinya,  kenaikan harga ini tidak diimbangi dengan kenaikan upah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ketiga; Rendahnya pengawasan Pemerintahan Jokowi-JK mengontrol harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Karena jelas bahwasan Negara terlibat aktif pula meraup keuntungan di momentum bulan ramadhan ini. Selain itu, Negara masih berpihak pada perusahaan-perusahaan besar untuk melindungi menaikkan kebutuhan pokok yang membebani rakyat.

Turunkan harga-harga Kebutuhan Pokok, Pemerintah harus berpihak pada rakyat
Kenaikan harga kebutuhan pokok di saat bulan ramadhan bukanlah menjadi kewajaran yang harus diterima rakyat. Kondisi ini bukanlah menjadi kado bagi masyarakat ataupun kaum tani sebagaimana disebut Jusuf Kalla. Motif kenaikan harga kebutuhan pokok di bulan ramadhan hanya menjadi akal-akalan dari kepentingan Negara dan perusahaan besar untuk meraup keuntungan yang lebih besar lagi dari rakyat. Sehingga Nampak bahwa Negara yang dipimpin oleh Jokowi-JK ini hanya mengedepankan kepentingan klasnya dengan mengorbankan rakyat. Aspirasi rakyat atas keadaan ini ialah segera TURUNKAN kebutuhan pokok agar tidak semakin membuat rakyat menderita. Sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menjalankan ibadah puasanya dengan khidmat dan baik.

25 Juni 2015

Badarudin
Sekjend PP FMN


[1] M. Syukron Maksum, Kedahsyatan Puasa, Jadikan Hidup Penuh Berkah, Pustaka Marwa, Yogyakarta, 2009
v

Hari Musik Se-Dunia 21 Juni 2015

Written By Front Mahasiswa Nasional on Senin, 22 Juni 2015 | 02.20



Wujudkan Musik Sebagai Seni Budaya yang mendukung Perjuangan rakyat Melawan Rejim anti Rakyat Jokowi-JK
“Kemarahan, ekspresi dalam bermusik adalah Hadiah untuk melawan PenguasaTirani – Zach De La Rocha (Vokalis RATM)

Musik merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Melalui music manusia dapat berkarya dan menunjukkan kebebasan ekspresinya. Musik sejatinya adalah upaya manusia untuk mengungkapkan kesadaran sosialnya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perkembangannya, music menjadi bagian seni dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari sederet penemuan para arkeolog dan peninggalan alat musik tradisional dari berbagai bangsa di dunia. Ini membuktikan bahwa sejak dahulu, manusia telah mengembangkan musik sebagai bentuk ekspresinya, protesnya untuk menggambarkan kehidupan manusia.

Dewasa ini music hanya dikenal menjadi sebuah seni yang tidak mempunyai nilai-nilai untuk menggambarkan perjuangan masyarakat. Music hanya mengembangkan aspek artistic ala liberal maupun feudal, yang bertujuan untuk membangun kesadaran ataupun kebudayaan yang mempertahankan tradisi kolot, individual, dan anti social. Selain itu, music diorientasikan untuk kepentingan komersil yang menghasilkan semata-mata profit bagi pengusaha-pengusaha industry music. Sehingga music yang merupakan bagian seni dan budaya yang awalnya menyuarakan kesadaran social semakin kehilangan orientasi.

Sementara secara umum, lahirnya genre music di dunia adalah bentuk protes yang diekspresikan dalam sebuah harmonisasi lirik lagu dan alat music.Sebut saja beberapa genre yang kemudian berkembang pesat dan digandrungi oleh banyak orang serta memiliki daya dobrak dan kritik terhadap kondisi sosial yang  sedang  berjalan seperti , Reggae, Jazz, Punk dan sebagainya. Sebagaimana music Jazz yang sekarang ini banyak dianggap genre yang diperuntukkan bagi kalangan pengusaha-pengusaha maupun tuan tanah. Padahal sementara genre Jazz lahir sebagai bentuk protes kulit hitam di AS untuk melawan penindasan yang dilanggengkan kapitalis dan Negara. Demikian Reggae yang diidentikkan dengan style gimbal ditambah dengan marijuana. Padahal genre Reggae lahir dari tanah Jamaika yang ditujukan untuk melawan penindasan colonial yang merampas sumber daya alam serta mendiskriminasikan kulit hitam di Jamaika.

Demikian perkembangan music di Indonesia yang ikut serta pula menjadi alat seni dan budaya untuk mendukung pembebasan rakyat Indonesia.Semenjak masa colonial Belanda Indonesia hingga Revolusi 1945, lagu-lagu perjuangan telah membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan colonial Belanda. Lagu seperti; 12 November, Indonesia raya, Maju tak gentar, Halo-halo Bandung, dan sebagainya, menjadi produk music yang mengabdi kepada pembebasan rakyat Indonesia.

Sementara pentingnya peranan musik dalam kehidupan manusia inilah yang kemudian melahirkan ide untuk mendeklarasikan hari musik sedunia. Hal ini dimulai oleh musisi asal Amerika bernama Joel Cohen pada tahun 1976 yang mengadakan pementasan musik sepanjang hari tanpa jeda, yang kemudian mengusulkan untuk dideklarasikannya hari musik sedunia pada 21 Juni. Semenjakitu, tanggal 21 JunidijadikansebagaiperingatanHari music dunia. Akan tetapi, yang menjadi perhatian bagi kita bahwa sesungguhnya orientasi music saat ini telah mengalami pergeseran dari seni kebudayaan rakyat menjadi alat hegemoni bagi imperialism untuk menanamkan system yang menghisap dan menindas.

Pasca perang dunia II, AS muncul sebagai pimpinan tunggal dari imperialisme dunia. Skema penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh imperialisme AS tentunya tidak luput dalam aspek budaya, khususnya musik. Perkembangan musik sebagai alat perlawanan rakyat membuat kubu imperialisme harus menyajikan musik tandingan untuk meredam kebangkitan musik perjuangan dan perlawanan rakyat. Perkembangan musik yang dilahirkan oleh kebudayaan imperialis AS kemudian dikenal dengan musik Pop. Musik Pop lahir beriringan dengan perkembangan dan penemuan teknologi rekam oleh Thomas A Edison. Perkembanganya pertama kali terjadi di Inggris dan kemudian berkembang ke benua Eropa dan Amerika. Musik Pop sebagai genre penghibur dan sebatas cerminan dari perasaansaja yang menanamkan nilai-nilai humanis dan cinta ala liberal AS. Sehingga pada perkembangannya, musik Pop terus dimodifikasi dan diarahkan untuk berkembang keseluruh dunia termasuk Indonesia yang saat ini sangat mempopolerkan Pop untuk menindabobokan masyarakat khususnya pemuda agar tidak produktif dan jauh dari kenyataan sosial.

Perkembangan industri musik juga tidak lagi sebagai hasil karya seni dan kebudayan manusia. Monopoli Label dunia seperti, Warner, Sony, Universal, EMI, yang menguasai lebih dari setengah industri musik dunia adalah bukti nyata bahwa musik kini telah menjadi komoditas dan segala bentuk serta isinya ditentukan oleh keinginan modal milik kapitalis monopoli.

Musik di Indonesia juga  menjadi bagian konstruksi kebudayaan dalam menopang kepentingan imperialisme, feodalisme, dan kapitalis birokrat. Bersama dengan perusahaan nasional bidang industry musik, rejim Jokowi-JK masih saja memproduksi musik-musik yang di luar kenyataan kehidupan rakyat kaum tani, klas buruh, miskin perkotaan, pemuda mahasiswa dan sebagainya. Artinya musik yang hadir terus ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai yang anti rakyat, anti kritis dan anti kenyataan. Tidak ada orientasi musik di Indonesia untuk menguak hingga mengkritik keadaan dan penindasan yang dialami oleh rakyatnya. Maka dapat dilihat mulai dari genre pop hingga music dangdut hanya berceritakan kisah cinta yang membuat rakyat “terhanyut” dan cenderung bertindak liberal.

Berkaca dari fenomena perkembangan music dan khususnya kaitannya bagi pemuda mahasiswa yang erat dengan music, harus mampu memproduksi music-musik yang mengangkat realitas social mulai dari kehidupan klasburuh, kaum tani, mahasiswa yang masih ditindas oleh 3 musuh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, FMN harus mampu mengoperasionalkan group-group musiknya untuk menyebarkan music sebagai alat seni dan budaya yang mendukung pembebasan rakyat Indonesia dari penghisapan dan penindasan yang dijalankan oleh rejim Jokowi-JK untuk melayani imperialism AS dan feodalisme di Indonesia.

21 Juni 2015,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



Symphaty Dimas

Ka.Dept Pendidikan & Propaganda

Pernyataan Sikap FMN Hari PRT 2015

Written By Front Mahasiswa Nasional on Senin, 15 Juni 2015 | 19.59


 
Pemerintah Masih Abai atas HAK PRT Indonesia. Berikan Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga Indonesia

16 Juni adalah peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional yang ditandai dengan lahirnya konvensi ILO 189 tentang situasi kerja layak tepat pada tanggal 16 juni 2011. Konvensi ini mengatur hak-hak PRT seperti; gaji, liburan, cuti tahunan, tempat tinggal layak, biaya agen dan hak untuk serumah dengan majikan atau tinggal di luar rumah majikan. Konvensi kerja layak PRT ini menjadi sejarah sosial untuk dunia yang lebih beradab, adil bagi 100 juta PRT seluruh dunia  yang mayoritas adalah perempuan dan bahkan masih ada yang berusia anak-anak. Momentum ini tentu lahir atas dorongan seluruh rakyat dunia khususnya PRT untuk mendapatkan perlindungan sekaligus pengakuan pada pemerintahan seluruh dunia atas kondisi mereka selama ini yang mengalami diskriminasi, kekerasan hingga terampasnya hak-hak normatif sebagai pekerja.

Akan tetapi dalam peringatan Hari PRT 16 Juni 2015 ini, PRT Indonesia baik di lokal maupun di luar negeri masih mengalami ketidakadilan dan menderita akibat rendahnya perlindungan dan kesejahteraan yang didapatkan PRT baik dari pemerintah Indonesia. Tercatat mulai dari tahun 2012 hingga 2014, telah terjadi sebanyak 1.061 kali kekerasan fisik maupun pelecehan seksual yang dialami PRT Indonesia. Dan ironinya, PRT yang bekerja di luar negeri tahun 2015 ini saja telah dieksekusi mati 2 BMI dan sekitar 243 BMI telah dijatuhi hukuman mati di luar negeri.

Namun, pemerintah hingga saat ini masih abai untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan sejati bagi PRT khususnya yang bekerja di luar negeri. Pemerintah malah selalu menunjukkan kebijakan “gertak sambal” dengan menutup pengiriman PRT ke suatu negara seperti yang pernah dilakukan ke Arab saudi dan Malaysia yang sebenarnya bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan dan perlindungan sejati bagi PRT. Seharusnya pemerintah melahirkan sebuah kebijakan yang benar-benar memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi PRT yang bekerja di luar negeri yang mampu mengakomodir hak-hak PRT dan menghindari ancaman kekerasan yang dialami PRT.  Akan tetapi, hingga Pemerintahan Jokowi-JK menjabat menjadi Presiden dan Wakil Presiden, masih saja tetap belum melahirkan kebijakan yang mengatur kesejahteraan dan perlindungan PRT baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Walaupun RUU PRT sudah masuk dalam Prolegnas tahun 2015, hingga saat ini masih belum ada kemajuan pembahasannya. Bahkan RUU ini juga belum mencerminkan jaminan sejati bagi kesejahteraan dan perlindungan bagi PRT. Di tambah kebijakan UU No. 39 tahun 2004 tentang UUPPTKILN masih saja dipertahankan pemerintahan Jokowi-JK yang selama ini telah gagal untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi BMI yang bekerja di luar negeri.

Dan belakangan ini pemerintah sedang gencar-gencarnya ingin memberhentikan pengiriman PRT dan mengantikannya dengan pengiriman tenaga kerja yang berketrampilan. Seolah-olah pemerintah ingin mengurangi potensi kekerasan terhadap PRT, dan mengirim tenaga kerja yang berkualitas ke luar negeri. Akan tetapi, hakekatnya pemerintah tetap akan melanggengkan perdagangan manusia dengan mengeksport tenaga kerja murah ke luar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang besar atas bisnis ini. Sesungguhnya ini adalah kebijakan yang terintegrasi dengan kebijakan pasar tenaga kerja Internasional yang diamanatkan oleh imperialis AS dipertegas pada pertemuan G20 tahun silam dan diikuti dalam program MEA 2016 nanti untuk mrmprtkuat penerapan politik upah murah secara global. Sebenarnya solusinya bukanlah pemberhentian PRT, karena nyatanya PRT juga yang berkerja terutama ke luar negeri dari tahun ke tahun semakin meningkatnya. Jika memang benar-benar pemerintah ingin memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya dan memberhentikan pengiriman PRT ke luar negeri solusinya adanya bagaimana pemerintah mampu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di dalam negeri untuk menyerap seluruh tenaga kerja Indonesia.

Akan tetapi, ini hanya akan menjadi isapan jempol dari pemerintah untuk membuka lapangan kerja di dalam negeri. Buktinya di dalam negeri perampasan dan monopoli atas tanah semakin meningkat dan ini menjadi sumber utama mendorong hilangnya akses lapangan kerja mayoritas rakyat Indonesia untuk dapat mempertahankan hidupnya. Akibat perampasan dan monopoli atas tanah, tentu ini akan menghilangkan harapan atas pembangunan industri nasional yang mandiri dan berdaulat sebagai jaminan atas kesejahteraan pekerja dan rakyat Indonesia. Selain itu, adanya penerapan pasar tenaga kerja dari pemerintah, akan tetap mempertahankan penggaguran di dalam negeri sebagai usaha untuk melegitimasi politik upah murah bagi pekerja di Indonesia.

Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL menyampaikan tuntutan dalam peringatan Hari Peringatan PRT 16 Juni 2015 sebagai berikut;

1. Segera Ratifikasi Konvensi ILO No.189 tentang situasi kerja layak di Indonesia.
2. Ciptakan UU PRT yang memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi PRT Indonesia baik lokal maupun yang bekerja di luar negeri.
3. Cabut UU No.39 Tahun 2004 Tentang UUPPTKILN dan Ciptakan UU BMI yang memberikan kesejahteraan dan perlindungan sejati bagi BMI.
4. Ciptakan Lapangan kerja yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Laksanakan Reforma agraria sejati dan Industri nasional yang mandiri dan kuat bagi rakyat
Demikian Pernyataan sikap ini kami sampaikan kepada Pemerintahan Jokowi-JK yang masih merampas hak-hak PRT Indonesia. Selamat Hari PRT Internasional, Ayo Pemuda Mahasiswa berjuang bersama PRT Indonesia. Jayalah perjuangan massa.

16 Juni 2015,

PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



Rachmad P Panjaitan
Ketua
 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger