Headlines News :

Latest Post

Pernyataan sikap: Hari Buruh Migran Internasional 2014

Written By Front Mahasiswa Nasional on Kamis, 18 Desember 2014 | 08.39

Mahasiswa berjuang bersama Buruh Migran Indonesia (BMI). Berikan perlindungan bagi BMI dan Hentikan perbudakan modern di Indonesia





“Saya tidak mau menjadi budak, yang ditahan dan menjadi gladiator bagi tuan. Kami akan berperang melawan perbudakan ini-Spartacus”

Peringatan Hari Buruh Migran Internasional ditetapkan berdasarkan momentum penetapan konvensi PBB dalam perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya pada 18 Desember 1990.  Bersamaan dengan ini juga, tiap tanggal 18 desember diperingati sebagai hari Buruh Migran Internasional.  Dan melalui UU No. 16 Tahun 2012, Indonesia meratifikasi konvensi PBB 1990 untuk melindungi buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Akan tetapi, kondisi buruh migran yang bekerja di luar negeri hingga saat ini masih saja sangat memprihatinkan. Rendahnya  perlindungan yang diperoleh buruh migran beserta keluarganya menjadi persoalan pokok yang belum terselesaikan oleh pemerintahan IndonesiaUU No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang ditetapkan pemerintahan RI, ternyata belum mampu memberikan keadilan dan perlindungan sejati terhadap buruh migrant Indonesia. Ironinya lagi, UU No.39 Tahun 2004 menjadi legitimasi pemerintahan menyerahkan penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia kepada pihak Perusahan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS/Agen). Penyerahan urusan penempatan dan perlindungan secara menyeluruh terhadap PPTKIS/Agensi ini menciptakan permasalahnya BMI hingga saat ini. Sudah tidak menjadi rahasia lagi jika PPTKIS/Agensi hanya meraup keuntungan dari bisnis pegiriman buruh migran. BMI dijadikan alat penghasil uang untuk keuntungan mereka.

Sementara itu, persoalan biaya penempatan BMI yang tinggi (overcharging) yang dilakukan Negara dan PPTKIS/agensi, menjadi bentuk perampasan hak-hak dasar BMI untuk bekerja dan mendapatkan hidup yang layak. Bayangkan saja, BMI mulai dari pelatihan, penempatan sampai dengan pengiriman ke lur negeri, harus membayar jumlah yang besar yaitu sekitar Rp.30 juta- Rp.50 juta. Seharusnya biaya pelatihan sampai dengan pengiriman itu harus ditanggung Negara. Sebab BMI yang bekerja di luar negeri, adalah akibat kondisi rendahnya lapangan kerja tersedia di Indonesia. BMI yang saat ini jumlahnya sekitar 8,5 Juta jiwa yang tersebar di 142 negara, sebagian besar berasal dari keluarga tani, buruh tani di pedesaan. Rendahnya akses kaum tani atas tanah di pedesaan, menjadi factor utama yang mendorong BMI bekerja di luar negeri.

Secara objektif, BMI mempunyai sumbangsih yang besar atas pemasukan APBN di Indonesia. Dari tahun ke tahun remitansi yang dihasilkan BMI selalu mengalami peningkatan. Tahun 2014, hampir 120 Triliun remitansi dihasilkan BMI terhadap Negara. Maka “wajar” apabila pemerintah memberikan gelar bagi BMI sebagai pahlawan devisa Negara. Namun, besarnya sumbangsih yang diberikan BMI terhadap Negara Indonesia, tidak berbanding lurus atas keadilan dan perlindungan yang diperoleh BMI dari pemerintah RI.  Maka tak asing, kita mendengar kasus-kasus kekerasaan yang dialami BMI mulai dari kekerasaan fisik, seksual, deportase, kriminalisasi, hingga berujung pada kematian.

Oleh karena itu, pada Hari migran Internasional 18 Desember 2014, kami FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN) menyampaikan “Berikan perlindungan bagi Buruh Migran Internasional dan keluarganya. Segera Hentikan perbudakan modern di Indonesia”. Adapun tuntutan lainnya;

1.      Ratifikasi konfensi ILO 189 tentang kerja layak.
2.      Cabut UU 39/2004 tentang UU PPTKILN ciptakan UU perlindungan buruh Migran dan keluarganya sesuai dengan konfensi PBB 1990.
3.      Hapuskan overcharging ,berikan hak kontrak mandiri.
4.      Turunkan harga BBM dan harga bahan pokok rakyat serta naikan upah.
5.      Ciptakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat dengan upah layak, hentikan ekspor tenaga kerja.
6.      Laksanakan land reform sejati dan bangun industri nasional.

Demikian pernyataan sikap FMN dalam peringatan Hari Buruh Migran Internasional pada 18 desember 2014. Ayo, mahasiswa mendukung dan mengambil bagian dalam perjuangan buruh, untuk menuntut keadilan dan perlindungan sejati bagi BMI. MAJU TERUS BMI & RAKYAT INDONESIA, HENTIKAN PERBUDAKAAN MODERN DI INDONESIA.  

18 Desember 2014,


Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL


Rachmad P Panjaitan
Ketua

Pernyataan sikap FMN: Peringatan Hari HAM 2014

Written By Front Mahasiswa Nasional on Rabu, 10 Desember 2014 | 04.29

“Perampasan Hak rakyat adalah bentuk Pelanggaran HAM. Jokowi-JK pemerintahan anti kritik dan  Mengkhianati penegakan HAM di Indonesia”

“Perdamaian hanya bisa terwujud apabila hak asasi manusia dihargai – Dalai Lama ke-14”
Hak Asasi Manusia adalah bagian dari kehidupan manusia, yaitu sumber dari kebabasan manusia dalam kehidupan sehari-hari. manifestasi dari Hak Asasi Manusia yang berdiri tegak adalah terpenuhinya seluruh jaminan sosial ekonomi dan kebebasan politik dari rakyat. Peristiwa bersejarah kemudian dilahirkan, tepatnya ketika tanggal 10 Desember 1948 sebuah deklarasi universal tentang penghargaan atas HAM berhasil dikumandangkan. Di Indonesia DUHAM ini diratifikasi melalui UU No.39 Thn 1999 tentang HAM dan UU No. 11 Thn 2005 Tentang pengesahan internasional konvenan ekosob.

Namun tepat pada momentum peringatan hari HAM 2014, pelanggaran HAM di Indonesia hingga saat ini. Pemerintahan baru Jokowi-JK masih saja mempertahankan bentuk-bentuk pelanggaran HAM di Indonesia. Perampasan atas akses rakyat untuk mendapatkan upah layak, tanah, pekerjaan serta pendidikan dan kesehatan, masih saja dilanggengkan oleh pemerintahan Jopkowi-JK. Selain itu, di bawah pemerintahan baru Jokowi-JK baru saja mengkhianati amanat konstitusi dengan mencabut subsidi BBM dengan alasan mengalihkan dari konsumtif ke bidang infrastuktur. Tentu ini adalah kebijakan yang anti rakyat, yang dimana pembangunan infrasuktur seperti jalan tol, pelabuhan dan bandara adalah kepentingan untuk memberikan pelayanan terhadap tuannya imperialis AS untuk mengefektifikan dan mengefisiensikan sirkulasi modal dalam mengeruk kekayaan alam di Indonesia.  Di sisi lain, bahwa kenaikan harga BBM bertujuan pula untuk meningkatkan keuntungan Negara dari penjualan BBM yang nyata jauh harga distribusi di dalam negeri jauh dari harga minyak dunia saat ini.

Sementara di bawah pemerintahan baru Jokowi-JK ini, tindak kekerasaan masih saja digunakan untuk mengekang aspirasi dan tuntutan hak-hak dasar rakyat. Aspirasi buruh yang menuntut upah layak 2015, malah mendapat sambutan yang dingin dan tanpa tanggapan yang positif dari rejim Jokowi-JK. Ini membuktikan bahwa Jokowi-JK masih saja tetap mempertahankan politik upah murah di Indonesia untuk melayani kepentingan perusahaan imperialisme dan borjuasi besar komprador di Indonesia. Dan ironinya lagi, Jokowi-JK dalam menanggapi protes rakyat dalam penolakan kenaikan harga BBM, malah dihadapi dengan tindakan-tindakan represifitas. Tercatat ratusan mahasiswa ditangkap, 8 orang DO dan bahkan satu orang massa aksi (Muhammad arif) di Makassar berujung pada kematian akibat tindakan keji dari pemerintahan Jokowi-JK melalui aparat Negara.

Kemudian pembebasan Pollycaprus pembunuh aktivis HAM Munir adalah bentuk lain dari pelanggaran HAM yang dijalankan Jokowi-JK di Indonesia. Janji di masa kampanye Jokowi-JK hanya omong kosong belaka untuk menegakkan HAM di Indonesia. Bahkan dirinya berjanji untuk menyelesaikan persoalan HAM masa lalu di Indonesia.

Oleh karena itu, pada 10 Desember 2014 tepatnya moment peringatan Hari HAM 2014  kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL (PP FMN) menyatakan sikap bahwa “Perampasan Hak rakyat adalah bentuk Pelanggaran HAM. Jokowi-JK pemerintahan anti kritik dan telah mengkhianati penegakan HAM di Indonesia”. Kami juga menuntut:

1.      Berikan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai HAM
2.  Stop Perampasan Upah, Tanah dan Kerja sebagai wujud melindungi dan memberikan HAM terhadap rakyat Indonesia
3.      Hentikan kekerasan terhadap rakyat khususnya di dunia pendidikan

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dalam peringatan hari HAM 2014 di Indonesia. Perkuat dan perhebat barisan, untuk menuju kemenangan rakyat. Jayalah perjuangan mahasiswa dan rakyat Indonesia.

10 Desember 2014,

Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL




Rachmad P Panjaitan
Ketua


Hari Anti Korupsi Sedunia 2014

Written By Front Mahasiswa Nasional on Selasa, 09 Desember 2014 | 03.52




Pemuda Mahasiswa Melawan korupsi dan Jokowi-JK Harus bertanggung jawab menyelesaikan kasus Korupsi yang merugikan rakyat Indonesia
Di bawah rejim boneka baru hasil Pemilu 2014, Jokowi-JK terus memperlihatkan sifat dan watak aslinya sebagai rejim boneka anti rakyat. Kedok populis dan nasionalis yang semula dijadikan sebagai tameng pencitraannya, semakin hari makin terbuka pula di tengah rakyat. Secara nyata dan terang melalui pertemuan-pertemuan internasional yang baru saja dihadirnya (APEC dan G-20), Jokowi secara nyata membuka kran investasi dan terus mempromosikan dan menjual sumberdaya alam dan manusia Indonesia kepada kapitalisme monopoli internasional. Belum lama ini, bentuk dari pemerintahan yang anti rakyatnya semakin terlihat dengan menaikan harga BBM. Dan disusul dengan tindak fasis dalam menangani para demonstran melalui aparat yang negara untuk memukul gerakan protes menolak kenaikan harga BBM. Hal ini semakin nyata memperlihatkan bahwa rejim Jokowi-JK adalah rejim yang anti rakyat. Kemudian yang menjadi salah satu karakter dari pemerintahan boneka Jokowi-JK sebagaimana di negeri setengah jajahan setengah feodal, adalah korupsi yang tetap akan merajalela sebagai cerminan kapitalisme birokrat di Indonesia.
Korupsi berasal dari bahasa latin Corruptio yang artinya rusak, sedangkan menurut transparency internasional, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik pejabat politik maupun pegawai negeri, yang tidak legal memperkaya dirinya dengan cara menyalah gunakan kekuasaan publik dan merugikan Negara dan rakyat pada umumnya.  Dan di Indonesia sendiri juga memilki hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi seperti yang tertuang dalam UU No. 13 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001, menurut undang-undang tersebut, ada tiga puluh jenis tindakan yang dikatagorikan sebagai tindak korupsi, dari tindakan-tindakan korupsi  tersebut dikelompakan sebagai berikut; 1). Kerugian keuntungan Negara 2). Suap-menyuap 3). Penggelapan dalam jabatan 4). Pemerasan 5). Perbuatan curang.

Oleh karena itu korupsi merupakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara (kapitalis birokrat) untuk memperkaya dirinya, keluarga dan kelompok yang mendukung jabatannya, yang hakekatnya adalah mencuri uang negara yang berasal dari rakyat dan sumber kekayaan alam Indonesia.Tentu praktik korupsi di Indonesia disebabkan masih dipertahankannya dominasi imperialisme dan feodalisme yang membentuk/melahirkan golongan kapitalis birokrat. 

Di Indonesia, kasus-kasus korupsi semakin marak terjadi, perampasan dan pengerukan uang negara terus merajarela. Pelakunya tentu saja para tokoh-tokoh besar yang memiliki kewenangan dan jabatan strategis. Dalam pemerintahan sebelumnya saja terjadi begitu banyak fenomena besar kasus korupsi, seperti kasus-kasus korupsi seperti BLBI, dana talangan Bank Century, kasus Nazarudin yang menyeret seluruh kader Partai Demokrat dan klik dibawah pemerintahan SBY (Andy Malarangeng, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, dsb) dan seluruh jajaran pemerintahan dari presiden hingga dari Bupati/Walikota semakin memperterang kekuasaan di negara SJSF yang berwatak dasar korup. Sementara kasus BLBI, Hambalang serta Century ini dianggap melibatkan SBY dan Boediono serta Edi Baskoro. Ini sesungguhnya menjadi tantangan bagi Jokowi-JK untuk bisa menyelesaikan indikasi korupsi yang mengaitkan mantan penguasa di Indonesia. Tapi, kita  sudah pasti tebak bahwa Jokowi-JK tidak akan pernah berani mengusik  indikasi kasus korupsi penguasa lama (SBY) sama halnya dengan penguasa sebelumnya yang tidak berani mengusut tuntas dan mengambil alih harta Soeharto yang menyengsarakan rakyat Indonesia.
Berdasarkan hasil paparan dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan, terdapat penyimpangan Uang Negara sebesar Rp. 103,19 trilliun, sedangkan yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam tujuh tahun terakhir baru Rp. 37,87 trilliun yang ditindak lanjuti, baru dikembalikan ke kas negara hanya sebesar Rp. 1,8 trilliun
Kemudian di sektor Minerba, KPK merilis bahwa setiap tahunnya negara merugi sebesar Rp 22 Triliun dari mangkirnya para korporasi Minerba dalam membayar pajak. Dalam laporannya, ICW merilis bahwa terjadi kenaikan yang signifikan kasus korupsi dalam periode 2010-2013. Pada tahun 2010 tersangka korupsi mencapai 1.157 orang, sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 1.271 orang tersangka.

Pendidikan menjadi lembaga yang ikut melanggengkan korupsi di Indonesia
Pendidikan sebagai lembaga kebudayaan untuk memajukan peradabaan  rakyat justru mejadi salah satu ladang subur melakukan praktek-praktek korupsi. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh ICW yang menyatakan bahwa sepanjang 2003-2013 telah terjadi 296 kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 619 miliar di dunia pendidikan.
kasus korupsi pun dari waktu-ke waktu semakin menjamur. korupsi menjadi gambaran kapitalis birokrat (pejabat negara) di negeri setengah jajahan setengah feodal Indonesia. Tapi korupsi bukan  budaya yang tidak dapat dihilangkan sebagaimana padangan kolot yang bahkan dikampanyekan rejim boneka atau para kapitalis birokrat. Korupsi dapat hilang apabila pemintahan dari pusat hingga ke tingkatan daerah menjadi representatif untuk melayani  rakyat, bukan pemerintahan yang menjadi kaki tangan imperialisme dan feodalisme.
Oleh karena itu,  dalam momentum peringatan Hari Anti korupsi Sedunia 2014 Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (PP FMN) menyatakan sikap “Pemuda Mahasiswa Melawan korupsi dan Jokowi-JK harus bertanggung-jawab menyelesaikan kasus Korupsi yang merugikan rakyat Indonesia”.

09 Desember 2014 

Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



Rachmad P Panjaitan
Ketua

FMN: Hari Guru Nasional

Written By Front Mahasiswa Nasional on Senin, 24 November 2014 | 21.22



““Guru dan murid menjadi tauladan, yang memandang pendidikan, realitas sosial dan perjuangan menjadi satu kesatuan”


25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Hal itu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994. Selain Hari Guru Nasional, 25 November 1945 juga ditetapkan sebagai hari lahir Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Semangat perjuangan guru saat itu bukan sebatas perjuangan perbaikan nasib semata, namun guru-guru telah mempunyai semangat perjuangan kemerdekaan.

Demikian tokoh-tokoh seperti Dowes Deker, Tirto Adhi Soerjo, Multatuli dan Ki Hajar Dewantara dapat juga disebut sebagai guru yang mempunyai sumbangsih atas perkembangan pendidikan di Indonesia. Guru-guru tersebut berusaha mengubah konsep  pendidikan ala Belanda yang menciptakan pendidikan inlander, menjadi alat pembebasan untuk menentang penjajahan imperialis Belanda di Indonesia. Beriringan dengan perjuangan era kebangkitan nasional, guru-guru ini menjadi terlibat aktif pula untuk melawan penjajahan imperialis Belanda. Dari sentuhan-sentuhan mereka banyak organisasi era kebangkitan mulai bermunculan seperti Boedi Oetomo dan Serikat Dagang Islam-Serikat Islam yang nantinya menjadi inspirasi lahirnya perjuangan-perjuangan massa untuk mencapai revolusi 17 agustus 1945.

Gambaran di atas, menjadi sebuah catatan penting bagi kita. Mengingatkan sosok guru yang sekaligus mengembankan tugas dalam pembebasan rakyat Indonesia dari cengkraman penjajahan Imperialis Belanda. Pelajaran penting ini, telah menunjukkan peran penting guru mendukung perubahan sosial di Indonesia. Guru  sehari-harinya mengajar di sekolah. Mengorbankan waktu, pikiran dan tenaganya untuk mengajari peserta didiknya. Tentu guru yang baik adalah mampu menjadi “murid diantara murid di sekolah”. Guru harus tetap memposisikan diri sebagai bagian murid yang bertanggung jawab mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat. Guru dan murid harus mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Menjadikan realitas sosial sebagai objek untuk dikaji, ditelaah sekaligus menghasilkan sebuah teori dan praktek yang berguna bagi rakyat.

Disamping itu juga, persoalan tenaga pengajar di Indonesia masih mempunyai problem yang tidak dapat dipecahkan oleh pemerintahan. Nasib para guru masih sangat memprihatikan dibanding dengan pengabdiannya terhadap negara untuk mengajari peserta didik di Indonesia. Rendahnya kesejahteraan guru tentu akan mempengaruhi kualitas dan keberpihakan guru untuk mendidikan peserta didik secara ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat. selain itu, nasib guru honorer di Indonesia yang sangat jauh dari kata sejahtera.  Sementara rendahnya intensitas pelatihan terhadap guru-guru di Indonesia, membuat guru-guru hanya mengandalkan sertifikasi mengajar yang sarat dengan praktek komersialisasi oleh pemerintah. Belum lagi protes guru dalam menolak kurikulum 2013 yang dianggap tidak sesuai dengan semangat memajukan pendidikan di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam momentum Hari Guru Nasional pada 25 november 2014 ini, Pimpinan Pusat FMN menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk mensejahterakan guru dan dosen, Hapuskan Kurikulum 2013 serta wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat. Terima Kasih.
25 November 2014

Hormat Kami,
Pimpinan Pusat
FRONT MAHASISWA NASIONAL

Rachmad P Panjaitan
Ketua

Pernyataan Sikap FMN: Batalkan Kenaikan Harga BBM. Jokowi-JK Telah Khianati Rakyat Indonesia

Written By Front Mahasiswa Nasional on Senin, 17 November 2014 | 11.38





Belum juga Jokowi menjabat sebulan menjadi pucuk pimpinan di Indonesia, dirinya telah mengambil langkah yang sangat melukai rakyat Indonesia. Pemerintahan Jokowi-JK Tepat pada pukul 21.00 WIB senin malam 17 November 2014 melalui pidatonya menetapkan kebijakan menaikkan harga BBM, dari harga Bensin semula Rp.6.500 menjadi Rp.8.500 dan harga solar dari Rp. 5.500 menjadi Rp.7.500. kenaikan harga BBM yang diambil jokowi-JK adalah salah-satu bentuk kebijakan yang anti rakyat dan melanggar konstitusi negara Indonesia.

Dengan dalih pengalihan subsidi dari barang konsumtif menjadi pembangunan infrastuktur, pendidikan dan kesehatan, dijadikan dalil oleh Jokowi-JK untuk membohongi rakyat Indonesia. Tentu kenaikan harga BBM yang mencapai Rp.2000,- akan mempengaruhi inflasi yang akan mendorong kenaikan harga-harga  kebutuhan pokok di Indonesia.

Sementara kita memahami bahwa kenaikan harga BBM bukanlah akibat defisitnya APBN P atau pengalihan subsidi. Karena sebagaimana yang telah menjadi rahasia umum, bahwa saat ini pemerintah sebenarnya tidak mensubsidi BBM. Namun dengan harga  minyak mentah dunia saat ini yang anjlok mulai dari tahun 2012 sampai ke level US$ 77/barel, pemerintah telah untung sekitar 200 Triliun dari penjualan BBM di Indonesia. Selama ini pemerintah selalu menonjolkan subsidi BBM dari APBN P, tapi tidak pernah mengumumkan berapa biaya dari penjualan harga minyak di dalam negeri yang harganya lebih tinggi dari minyak dunia.

Negara Indonesia adalah penghasil minyak dan gas. Akan tetapi, hampir 90% ladang-ladang minyak atau gas di Indonesia dikuasai oleh imperialisme khususnya AS yang mempunyai orientasi profit untuk dijual di pasar internasional, bukan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dan ini yang sesungguhnya menjadi akar persoalan mengapa Indonesia menjadi negara pengimpor minyak ataupun gas.

Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyatakan sikap atas pengumuman kenaikan harga BBM yang berlaku mulai tanggal 18 November 2014 pada pukul 00.00 WIB, “Batalkan kenaikan Harga BBM dan Jokowi-JK telah khianati rakyat Indonesia”.

18 November 2014

Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL




Rachmad P Panjaitan
Ketua umum
 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger