Headlines News :

Latest Post

Tanah Papua bukan untuk PT.Freeport AS Mace-Pace eeee !!!

Written By Front Mahasiswa Nasional on Kamis, 21 Mei 2015 | 21.51



"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat - Pasal 33 Ayat 3"

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam dan manusianya yang sebenarnya menjadi syarat Negara Indonesia dapat menjadi Negara yang sejahtera, berdaualat dan mandiri. Akan tetapi kenyataannya, Indonesia masih di bawah mata rantai produksi kapitalisme monopoli internasional khususnya AS yang memposisikan Indonesia sebagai penyedia barang mentah murah, tenaga kerja murah, tempat pemasaran hingga eksport capital baik dalam bentuk investasi dan Utangnya. Dominasi imperialisme AS atas Indonesia baik dari segi ekonomi, politik, budaya bahkan militer, membuat  Negara Indonesia harus patuh dan tunduk melayani seluruh kepentingan imperialism AS. Konsekuensinya adalah penyerahan seluruh sumber daya alam dan manusia yang dimiliki Indonesia ke tangan-tangan perusahan-perusahan korporasi TNC/MNC milik imperialism AS.  Hal ini tentu akan bertentangan dengan kepentingan rakyat atas kesejahteraan yang hanya dapat diraih melalui reforma agraria sejati dan industry nasional. Nah, sementara reforma agraria sejati hanya dapat dijalankan secara sungguh-sungguh apabila pemerintahan berani menjalankan landreform atau tanah untuk rakyat untuk mengubah keberpihakan Pemerintah selama ini yang memberikan tanah pada tuan tanah besar dan borjuasi besar komprador. Bahkan Negara terlibat aktif melakukan praktek-praktek monopoli atas tanah di Indonesia.  Secara bersamaan, industry nasional hanya dapat terwujud apabila reforma agraria sejati telah dapat dijalankan. Jika reforma agrarian sejati mengalami kemandekan, maka secara ilmiah industry nasional akan terhambat pula. Jadi, Negara Indonesia akan tetap mempunyai corak industry manufaktur dan rakitan sebagai kenyataan tidak berdirinya industry nasional guna memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Sehingga industry di Indonesia hanya dimanfaatkan borjuasi besar komprador dan imperialism untuk menghasilkan barang-barangnya hingga memanfaatkan tenaga kerja dengan upah murah.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam ini yang kemudian membuat para korporasi besar internasional berlomba untuk mengeruk habis kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Korporasi besar asing ini sama saja dengan Kolonial belanda di masa penjajahan, bertujuan menghisap dan menindas rakyat dan alam Indonesia. Berbagai macam investasi yang menyasar berbagai sektor –tambang, minyak, air, perkebunan, dan lain-lain. Ini telah menjadikan Indonesia sebagai budak di Negerinya sendiri. Salah-satu bentuk investasi dalam sektor tambang yang sangat merugikan rakyat dan menjadi pembahasan yang selalu hangat dibicarakan, adalah eksploitasi tembaga dan emas yang dilakukan oleh PT Freeport di Papua.

Freeport dan penghancuran masyarakat adat papua

Freeport merupakan sebuah perusahaan pertambangan mineral berada di Indonesia, khususnya di Papua. Freeport pertama kali berdiri di Texas pada tahun 1912 sebagai perusahaan pertambangan sulfur, dan pada 1960 berhasil mengkonfirmasi temuan Belanda akan adanya cadangan tembaga dan emas Ertsberg di Indonesia dan selanjutnya pada 1967 mendirikan Freeport Indonesia, Incorporated (PT Freeport Indonesia) sebagai anak perusahaan untuk melakukan eksplorasi mineral di Papua. Pada perkembangannya PT. Freeport Indonesia kemudian bergabung dengan McMoRan Exploration pada 1981 serta memadukan McMoRan Oil & Gas dengan Freeport Minerals Company yang masing-masing adalah cabang dari Freeport-McMoRan Inc  yang turut menyasar mineral, tidak hanya minyak dan gas, seperti sulfur, phosporic acid, emas, tembaga, perak, dan uranium. Cadangan tembaga-emas ditemukan di Grasberg Indonesia pada 1988 dan Freeport-McMoRan Copper Co. Didaftarkan pada Bursa Saham New York dengan nama “FCX’. Pada 1995 ditetapkan sebagai perusahaan publik independen “Freeport-McMoRan Cooper & Gold Inc.” Jadi, jelas bahwa imperialisme AS telah membidik kekayaan tambang di Papua semenjak masa Belanda 1912 masih berkuasa di Indonesia. As beserta Belanda telah melakukan berbagai riset di belahan Indonesia yang kemudian menemukan tambang emas terbersar di dunia, yaitu di Grasberg Papua. Secara legalitas perusahan milik imperialism AS, PT. Freeport diberikan kontrak karya I oleh orde baru, Soehato sejak tahun 1967 bersamaan dengan terbitnya UU. No.1 Tahun 1967 tentang PMA.

PT Freeport pada perkembangannya menjadi salah-satu korporasi besar internasional AS yang memiliki keleluasaan untuk mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis dalam website PT Freeport Indonesia dinyatakan bahwa pada tahun 1991 PT Freeport telah memiliki kontrak karya II seluas 2,6 Juta Ha. Dalam hal ini, 2,6 Juta Ha terbagi dalam wilayah eksplorasi dan ekploitasi PT Freeport diwilayah Papua. Pada perkembangannya dalam data yang sama PT Freeport pada tahun 2012 telah menyisakan 212.950 Ha dengan rincian 10.000 wilayah eksploitasi dan 202.950 wilayah eksplorasi. Artinya dalam rentang 1991-2012 PT Freeport telah melakukan eksploitasi dan eksplorasi sebesar 92,2% dari total keseluruhan kontrak karya yang dilakukan. Sementara itu, PT Freeport pertahun dapat memproduksi tembaga: 670 juta pound, emas: 750 ribu ounces dan perak: 1,3 juta ounces. Dan PTFI mendapatkan keuntungan sebesar 100 Triliun. Sedangkan yang didapat Indonesia dari pajak dan royalty per tahun ke Indonesia hanya sebesar Rp. 5,6 Triliun[1].

Kondisi tersebut menjadi cerminan bahwa sebagai korporasi internasional milik imperialism AS, PT Freeport telah menghisap kekayaan alam khususnya di Kabupaten Mimika, Papua. Dari eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan, PT Freeport telah menduduki posisi tertinggi dalam investasi sektor tambang dengan presentase 94% lebih besar dibanding perusahan tambang lain atau setara 5% dari total keseluruhan investasi di Indonesia dengan jumlah Investasi 86 triliun (tahun 2012). Tentunya Investasi yang besar ini menjadi sebuah wujud nyata dominasi imperialisme AS dalam mengeruk sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam hal ini termanifestasikan dengan royalti yang diberikan dalam bentuk royalti Tembaga menjadi empat persen, emas menjadi 3,75 persen dan perak menjadi 3,25 persen (MoU Juli 2014). Artinya dengan royalti yang sangat kecil ini menjadi sebuah gambaran bagaimana pemerintahan Indonesia yang senantiasa sepenuhnya melayani kepentingan imperialisme untuk memberikan keuntungan yang besar dibanding mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan rakyat papua hanya menjadi buruh murah. Sementara masyarakat Papua yang melawan keberadaan PTFI yang menghisap dan menindas, malah disebut sebagai manusia barbar/liar yang anti pembangunan oleh imperialism AS dan pemerintahan berkuasa di Indonesia. Sehingga selama adanya PTFI, pelanggaran-pelanggaran HAM berat di Papua hingga saat ini masih terus berlangsung, mulai dari status DOM, intimidasi, pengusiran, penembakan dan pembunuhan.

Keberadaan PT Freeport Indonesia sendiri telah menghadirkan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat Papua, Khususnya hilangnya tanah-tanah ulayat dari suku-suku yang ada sebagaimana konsesi hak tanah seluas  2,6 juta Ha. Sementara tercatat Suku Amungme yang harus kehilangan wilayahnya karena keberadaan PT Freeport Indonesia. Kondisi ini juga diperparah dengan intimidasi hingga pembunuhan secara barbar yang dilakukan oleh pihak militer untuk melindungi kepentingan PT Freeport[2]. Dengan kata lain, PT Freeport tidak akan segan-segan melakukan aksi-aksi sapu bersih dengan menggunakan Militer untuk mengamankan ataupun menjaga wilayah eksplorasi dan eksploitasi tambangnya. Bahkan DOM yang pernah diterapkan di Papua  [3]masa Orba adalah usaha untuk menghancurkan perjuangan Papua untuk mengusir PTFI dari tanahnya. Selain itu, kehidupan masyarakat juga terancam dengan keberadaan PTFI asal Amerika tersebut, karena masyarakat yang bukan pekerja PTFI bisa diusir, bahkan di tembak jika mendekati area pertambangan tanpa izin. walaupun masyarakat Papua hanya mencari hasil hutan di Sekitar PTFI.

Jumlah buruh PTFI berjumlah kurang lebih 24.000 anggota. Sementara upah buruh di Freeport Indonesia disebut-sebut paling murah dibandingkan anak usaha Freeport yang ada di negara lain seperti di Amerika selatan dan eropa. Saat ini upah buruh di PTFI hanya US$5-6 per jam, sementara buruh PT Freeport di Negara lain rata-rata mendapatkan upah sekitar 40 juta/bulan. Padahal Freeport Indonesia mengungguli perusahaan dalam kelompok Freeport yang beroperasi di Amerika Selatan dan Eropa untuk memberikan pemasukan bagi perusahan induknya, Freeport-McMoran. Selain upah yang rendah, kondisi kerja keselamatan buruh PTFI juga sangat buruk terutama buruh-buruh yang bekerja menambang di bawah tanah yang rawan longsor dan berulang kali membunuh pekerjanya[4].  Ini sangat membayakan dan buruknya K3 pekerja tambang yang bertentangan dengan konvensi ILO Nomor 176/1995 tentang keselamatan pekerja tambang. Ironisnya, pemerintah justru memperparah nasib buruh tambang, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2005 tentang jam kerja pekerja tambang. Dalam regulasi itu disebutkan, pekerja tambang bisa bekerja selama 12 jam per hari selama 10 minggu berturut-turut.

PT Freeport selain itu juga melakukan berbagai macam tindak skema  Union Busting terhadap para buruh. PTFI melarang buruh berorganisasi atau mendirikan organisasi yang militant dan independen di PTFI. Selain itu juga tergambar bahwa PT Freeport Indonesia selama ini belum terbuka terkait data dan persoalan-persoalan yang terjadi seputar tenaga kerja yang ada di PT Freeport Indonesia[5].

PT Freeport Indonesia tidak hanya memiliki dampak pada hilangnya tanah-tanah suku-suku di Papua namun uga berdampak pada lingkungan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), persoalan yang timbul setelah PT.Freeport Indonesia beroperasi adalah pencemaran lingkungan hidup baik mulai dari gunung biji yang  dikenal oleh masyarakat adat Amungme sebagai “Nemang Kawi” (Anak Panah Putih), Sungai Wanagong sampai ke dataran rendah milik masyarakat suku Kamoro yaitu sungai Aikwa. Kini ribuan hektar hutan kayu, sagu rusak dan sejumlah habitat sungai menjadi punah, bahkan manusia pun ikut kena dampak, akibat limbah tambang yang di buang ke sungai Aikwa. Sedangkan dampak sosial-ekonomi dari pembuangan limbah tambang ke sungai Aikwa terhadap kedua suku tersebut maupun suku-suku lain dari Papua, dan Indonesia dapat terlihat dekat dengan mata dimana kota Timika yang dulunya banyak dusun sagu yang memberi makan bagi masyarakat adat Kamoro, dan suku-suku lain dari Papua maupun Indonesia yang tinggal di kota Timika telah rusak. Akibatnya masyarakat tidak bisa mendapatkan sagu sebagai sumber makanan pokok mereka.[6]


Berbagai macam persoalan yang menyelimuti PT Freeport Indonesia mulai dari minimnya pajak dan royalti, langgaran HAM berat, pencemaran lingkungan, pemberangusan masyarakat adat, hingga pemberangusan serikat buruh menjadi cerminan bahwa PT Freeport Indonesia harus diusir dari tanah Papua. Keberadaan PT Freeport Indonesia hanya akan mendatangkan penderitaan mendalam kepada rakyat Papua maupun Indonesia.  Dengan kata lain, keberadaan PT Freeport Indonesia semakin memperpanjang daftar dari kerakusan perusahaan kapitalisme monopoli AS atas penghisapan dan penindasan yang dilakukan terhadap masyarakat Indonesia dengan menginjak-injak kesejahteraan rakyat hingga membantai rakyat Papua yang berjuang mengusir PTFI.

PT Freeport sejatinya tidaklah memberikan dampak menguntungkan bagi masyarakat Indonesia khususnya rakyat Papua. Namun perkembangannya PTFI yang seharusnya habis tahun 2021 kontraknya habis, telah diperpanjang hingga tahun 2041. Jokowi-JK malah memperpanjang nota kesepahaman (MOU) renegosiasi amendemen kontrak karya selama enam bulan sejak 25 Januari–24 Juli 2015. Agar seolah-olah pemerintahan berjuang untuk menunjukkan “manfaat” PTFI bagi Indonesia khususnya rakyat Papua. Ada enam poin renegosiasi, yakni luas lahan, kewajiban pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter), peningkatan “local content”, besaran divestasi, peningkatan penerimaan negara, dan kelanjutan operasi. Jadi, esensinya Jokowi-JK telah menjual kembali Freeport  dengan memperpanjang kontrak PTFI hingga tahun 2041. Hal inilah membuktikan bahwa Jokowi-JK bukan pemimpin yang Pro Papua, Pro Berdikari, atau menjadi pemimpin yang sedikit pun memliki nasionalisme yang kerap didegung-degungkan.


Rakyat Melawan Kebijakan Jokowi-JK  Setujui MOU Kontrak PT. Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia merupakan bentuk nyata dominasi Imperialisme AS yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, menjadi sangat penting untuk terus menggalang kekuatan dan mengkampanyekan mengenai penghisapan dan penindasan serta penghancuran atas kehidupan rakyat Papua oleh PT Freeport Indonesia. Selain Itu, Rezim Jokowi-JK yang digadang-gadang mampu untuk memperjuangkan nasib rakyat justru telah membuktikan dirinya sebagai rezim Boneka dari Imperialisme AS. Hal ini ditunjukkan dengan memperpanjang Kontrak Karya melalui MOU dari PT Freeport Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya Rakyat Indonesia beserta rakyat di Papua bersatu padu untuk Usir PT. Freeport Indonesia.

Oleh :
Widianto Satria N dan Anggarda Paramitha






[2] Lihat lebih mendalam pada Amiruddin dan Aderito Jesus De Soares, Perjuangan AmungmeAntara Freeport dan Militer, (Jakarta: ELSAM, 2003)
[5] Lihat lebih mendalam pada Laporan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Reses Masa Persidangan I tahun 2014/2015 ke Provinsi Papua Tanggal 7-10 Desember 2014.
[6] Lihat lebih mendalam pada Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas Freeport-Rio Tinto di Papua (Jakarta: Walhi, 2006)

Pernyataan sikap Hari Kebangkitan Nasional Ke-107 Tahun(20 Mei 1908 – 20 Mei 2015) BANGKITKAN ORMASS MAHASISWA DEMNAS UNTUK PERUBAHAN SEJATI DI INDONESIA

Written By Front Mahasiswa Nasional on Selasa, 19 Mei 2015 | 21.04




Hari Kebangkitan Nasional merupakan masa dimana bangkitnya rasa cinta tanah air, terbentuknya persatuan nasional, serta tertanam kuatnya kesadaran patriotisme rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari belenggu penghisapan dan penindasan imperialisme Belanda dan Jepang. Masa ini ditandai dengan momentum besar melalui peristiwa berdirinya organisasi Boedi oetomo 20 Mei 1908 yang nantinya akan mendorong tercapainya momentum Sumpah pemuda 28 Oktober 1928 di Indonesia. Perjuangan era kebangkitan nasional ini, berlahan-lahan mulai menghapuskan perjuangan yang sifatnya kedaerahan baik Jong Java, Jong Sumatera, Jong Sulawesi yang berlahan-lahan melebur membangun kekuatan organisasi nasional untuk mengusir penjajahan kolonial dari Indonesia.

12 Tahun FMN Belajar, Berorganisasi, Berjuang, 12 Tahun Mengabdi pada Perjuangan Massa Mahasiswa dan Rakyat Indonesia

Written By Front Mahasiswa Nasional on Minggu, 17 Mei 2015 | 20.37





(Pidato Ketua PP FMN dalam Peringatan Hari Lahirnya FMN ke-12 Tahun)

Arti pembentukan FMN 12 Tahun yang lalu

Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kita, demikian pula bagi sejarah perkembangan masyarakat khususnya gerakan pemuda mahasiswa di Indonesia. 12 tahun yang silam tepatnya 18 Mei 2003, di Balai utan kayu Jakarta, FRONT MAHASISWA NASIONAL mendeklarasikan diri sebagai Organisasi Massa Mahasiswa skala nasional setelah melewati fase-fase menghimpun kekuatan dari berbagai jaringan kota dan kampus untuk menegaskan arah perjuangan mahasiswa mengobarkan semangat anti imperialisme AS, feodalisme dan kapitalis birokrat. Cikal bakal FMN sudah ada semenjak masa orde baru di bawah kepemimpinan Rejim Fasis Soeharto, namun masih bersifat organisasi mahasiswa yang berasal dari jaringan-jaringan kota dan kampus yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Tahun 1997 menjadi tahun keemasan bagi perkembangan awal FMN menuju dideklarasikan 18 Mei 2003 sebagai puncak kesadaraan seluruh anggota dan pimpinan mahasiswa yang terpatri dalam dirinya untuk membangun organisasi massa mahasiswa yang mempunyai identitas secara nasional dan terutama mempunyai garis politik yang tepat atas keadaan objektif rakyat Indonesia.

FMN lahir di atas puing-puing reruntuhan Orde baru yang memasuki iklim reformasi tahun 1998. Kran kebebasan demokrasi memberikan ruang kepada rakyat dan mahasiswa untuk berusaha bangkit atas perjuangan hak-hak demokrasinya yang dirampas selama 32 tahun rejim fasis Seoharto berkuasa. Tuntutan rakyat atas dosa-dosa Soeharto terus bergulir dari sektor mahasiswa dan rakyat agar segera mengadili Soeharto, menyita kekayaannya, menghapuskan Dwi Fungsi ABRI, memberantas korupsi dan memenuhi hak ekosob dan sipil politik rakyat.  Akan tetapi pasca dari peristiwa gerakan reformasi 1998, keadaan tidak menunjukkan perubahan yang siknifikan terutama dalam pemenuhan hak-hak demokrasi rakyat dalam mengakses hak atas ekosob dan sipil politiknya. rejim yang menggantikan Soeharto masih mewarisi kejahatan Soeharto dan tetap menjadi rejim boneka imperialisme khususnya AS. Habibie, Megawati bahkan tak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia pasca dari krisis 1997 yang melahirkan kekacauan ekonomi dan politik di Indonesia. Ironinya, masa Habibie dan Megawati hingga SBY nantinya, memberikan keistimewaan melalui pemberhentian penyelidikan terhadap Rejim Soeharto yang telah terbukti menindas, membunuh dan membungkam hak-hak demokrasi rakyat di Indonesia. Perkembangan reformasi yang ternyata tidak jauh berbeda dengan masa Orde baru, menjadi salah-satu faktor kuat mendorong lahirnya FMN sebagai Ormass Mahasiswa yang melahirkan pandangan bahwa perlunya gerakan mahasiswa yang mempunyai garis perjuangan Demokrasi Nasional sebagai jawaban atas persoalan yang dialami mahasiswa dan rakyat Indonesia selama ini.

FMN yang anti terhadap rejim boneka imperialisme AS, sudah pasti mulai dari dideklarasikan hingga saat ini dibenci oleh rejim yang berkuasa di Indonesia. Demikian pula tuannya imperialisme AS akan membenci lahirnya dan berkembangnya FMN di tanah air Indonesia. Namun, FMN tidak perlu ragu dengan keadaan demikian. Karena kebencian dari imperialisme AS dan rejim bonekanya, adalah sebuah aspirasi dan tuntutan sekaligus kebanggaan mahasiswa beserta rakyat yang anti terhadap imperialisme AS dan rejim bonekanya di dalam negeri. Sama halnya ketika FMN dengan lantang mengobarkan perlawanan terhadap tuan tanah dan borjuasi besar komprador, dan kemudian memilih berjuang bersama kaum tani dan klas buruh, tentu FMN akan dibenci oleh tuan-tuan tanah dan borjuasi komprador seperti Tommy Winata, Sukamto Tanoto, James Riyadi, Keluarga Salim, PT. Sinar Mas, ARB, dan  begundal-begundal lainnya. Akan tetapi, FMN harus bangga bahwa pilihannya bersama kaum tani dan klas buruh akan senantiasa menunjukkan bentuk pengabdian FMN terhadap rakyat Indonesia melawan musuh-musuh rakyat yang telah melahirkan penderitaan, penghisapan dan penindasan yang hebat.


FMN Melawan Komersialisasi, Liberalisasi dan Privatisasi Pendidikan

Persoalan pendidikan Indonesia mulai dari zaman Soeharto hingga pemerintahan Jokowi-JK masih tetap menjalankan kebijakan komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi yang semakin menghilangkan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara berlahan-lahan melepaskan tanggung jawabnya atas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sehingga bidang pendidikan didorong pula untuk menjalankan kebijakan Neo-liberalisme yang diamanatkan oleh imperialisme AS semenjak masa Soeharto. dan hingga kini masih tetap dipertahankan. Dampak dari komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi tersebut, ialah semakin mahalnya biaya pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun. Wajib belajar  9 hingga 12 tahun menjadi simbol semata yang tidak pernah terealisasikan hingga saat ini. Sementara UU DIKTI yang menegaskan otonomi perguruan tinggi yang menyangkut keuangan, semakin nyata mengubah kampus bagaikan perusahaan yang menarik sebesar-besarnya biaya pendidikan dari mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Selain itu, Negara memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada imperialisme dan pengusaha besar untuk menanamkan modalnya di kampus yang tujuan bukanlah untuk memajukan pendidikan, namun berorientasi meraup keuntungan.

Selain itu, kita juga memandang bahwa pendidikan di Indonesia masih saja menjadi alat legitimasi rejim boneka untuk memperkuat kedudukan penghisapan dan penindasan imperialisme, feodalisme dan kapitalis birokrat di Indonesia. FMN dari awal berdiri hingga menginjak usia ke 12 tahun ini, telah menunjukkan semangat mengobarkan perjuangan massa atas penolakan kebijakan komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi di dunia pendidikan. Ini menjadi bentuk keteguhan FMN yang mempunyai cita-cita mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat, yang nantinya menjadi gambaran pendidikan di masa depan yang anti imperialisme AS, feodalisme dan kapitalis birokrat.


FMN anti imperialisme AS, Feodalisme dan Kapitalis birokrat

Dalam memperingati Hari lahirnya FMN ke-12 tahun ini, merupakan keistimewaan bagi setiap Pimpinan dan anggota yang telah senantiasa hingga saat ini memegang teguh garis politik Demokrasi Nasional untuk menghancurkan dan mengeyahkan imperialisme AS, feodalisme dan kapitalis birokrat dari bumi Indonesia. Indonesia semenjak adanya pengkhianatan revolusi agustus 1945 tepatnya dalam perjanjian KMB 1949, menjadikan Indonesia sebagai negeri setengah jajahan dan setengah feodal di bawah pemerintahan boneka AS sebagai persekutuan jahat dari unsur borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalis birokrat. Sjarir, Hatta dan ketidakberdayaan Soekarno, menjadi duri dalam perubahan massa rakyat yang menginginkan kebebasan atas penghapusan dominasi imperialisme AS dan feodalisme di Indonesia hingga ke akar-akarnya. Jika mereka berani menjadi pemimpin rakyat seperti Sut Yat Sen, Che Guevara dan pemimpin rakyat lainnya, yang berjuang untuk mengusir imperialisme dari tanah airnya, pasti rakyat akan memberikan dukungan penuhnya atas pemerintahan itu. Namun pemerintahan terutama Soeharto hingga Jokowi-JK saat ini, terus-menerus menunjukkan kesetiannya sebagai rejim boneka AS dengan “pembangunan nasional” yang selalu bersandarkan pada kuncuran investasi  asing dan Utang Luar Negerinya. Jokowi-JK menggantikan MP3EI menjadi megaproyek pembangunan infrastuktur yang tujuannya meningkatkan fasilitas pelayanan terhadap tuannya imperialisme. Di sisi lain, proyek-proyek infrastuktur ini menjadi sasaran investasi bagi imperialisme dan borjuasi besar komprador untuk  meraup keuntungan yang besar dari Indonesia.

Keadaan demikian akan semakin merampas tanah rakyat, menghambat reforma agraria sejati dan industri nasional, yang nantinya semakin menguatkan kedudukan musuh-musuh rakyat untuk menghisap dan menindas rakyat. Atas keadaan yang semakin memberatkan rakyat, ke depan FMN harus mampu semakin mengobarkan semangat juangnya melawan imperialisme AS, Feodalisme dan kapitalis birokrat di Indonesia untuk kebebasan sejati menuju masyarakat Indonesia yang mandiri dan berdaulat sepenuhnya.


FMN Melawan Rejim Boneka AS Jokowi-JK, Karena kita cinta tanah air, cinta rakyat dan cinta perubahan sejati


Jokowi-JK yang di masa kampanye menunjukkan sosok pemimpin yang nasionalis dan pro rakyat, berlahan-lahan luntur dan semakin memudar dalam hitungan 1 semester berkuasa di Indonesia. Berbagai kebijakan  atas pencabutan subsidi, menaikkan BBM, TDL, kenaikan kebutuhan pokok, melemahnya Rupiah atas Dollar AS, inflasi, ULN bertambah, semuanya semakin membuat rakyat  semakin menderita. Kondisi carut marutnya ekonomi rakyat, mengarah pada situasi politik yang semakin tidak stabil pula. Politik menjaga para koruptor, kriminalisasi terhadap aktivis anti korupsi, mengangkat pelanggar HAM dan kroninya menjadi pejabat Negara, merupakan deretan persoalan yang lahir selama 1 semester rejim Jokowi-JK berkuasa.

Secara nyata pula perampasan dan monopoli tanah, penerapan politik upah murah dan sempitnya lapangan kerja, PHK, menjadi trend yang mengalami peningkatan dari hari ke hari di bawah pemerintahan Jokowi-JK. Ironinya, Jokowi-JK semakin menunjukkan secara bersamaan watak anti demokrasi dan fasisnya yang merupakan konsekuensi sebagai rejim boneka AS dalam hal memaksakan kebijakan neo-liberalisme imperialisme AS tersebut untuk memulihkan krisis tuannya itu. Kebijakan-kebijakan anti rakyat ini dijalankan dengan penuh kekerasan dan pengamputasian atas hak-hak demokrasi rakyat Indonesia. Jokowi-JK menggunakan kekerasan terbuka maupun secara langsung melalui aparat keamanan TNI dan Polri untuk memukul rakyat. Sebut saja Babinsa masuk desa, Penyegaran Menwa di kampus di bawah TNI, mempertahankan UU Ormas dan UU Intelijen.  Selain itu, secara nyata melakukan Penembakan terhadap 1 orang massa aksi saat menolak kenaikan BBM di Makassar, Penembakan  1 orang masyarakat adat Kalteng,  penembakan 5 siswa di Paniai Papua, pengusiran ratusan masyarakat Papua oleh TNI, pelarangan aksi saat KAA, mengangkat pejabat negara dari pelanggar HAM semasa Orba (AM Hendripriyono), kriminalisasi terhadap aktivis anti korupsi, pemblokiran situs dan 1 semester telah menangkap aktivis  ± 200 orang. 

Kampus juga tidak luput menjadi sasaran kebijakan anti demokrasi dari Jokowi-JK. Berbagai pelarangan seperti jam malam, larangan berkegiatan di luar kampus, larangan berorganisasi, pembatasan ruang-ruang berpendapat, hingga pelibatan pihak TNI dan Polri menjaga keamanan di kampus, adalah kebijakan anti demokrasi Jokowi-Jk di kampus saat ini. Hal ini bertujuan untuk mengkerdilkan mahasiswa dari proses demokrasi dan menjauhkan mahasiswa dari sikap kritis atas realita keadaan pendidikan dan rakyat Indonesia

Maka 12 tahun FMN mengabdi kepada rakyat, harus mampu menunjukkan keteguhan dan kegigihannya secara konsisten melakukan perlawanan dan perjuangan tiada ampun kepada rejim yang masih menjadi kaki tangan atau boneka imperialisme AS yang merampas hak-hak demokrasi rakyat.

Terakhir, dalam peringatan Hari lahirnya FMN ke 12 Tahun ini, mari seluruh Pimpinan dan anggota semakin meningkatkan kerja-kerja massanya untuk membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan massa mahasiswa untuk mengobarkan perjuangan massa Demokrasi Nasional di kampus-kampus dan di tengah rakyat Indonesia. FMN harus menunjukkan tekad yang kuat sebagai bukti kecintaannya terhadap rakyat, tanah air, perubahan sejati dengan menjadikan FMN sebagai sentral gerakan mahasiswa yang kuat, besar dan populis di kampus dan dihadapan massa rakyat. Jayalah Perjuangan FMN,  12 tahun Belajar, Berorganisasi, Berjuang, 12 Tahun mengabdi pada massa mahasiswa dan rakyat Indonesia.

18 Mei 2015
Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL




Rachmad P Panjaitan
Ketua

Menggali Semangat 17 Tahun Peristiwa Mei ’98

Written By Front Mahasiswa Nasional on Senin, 11 Mei 2015 | 21.34






Kobarkan Terus Semangat Perjuangan Mahasiswa untuk Menegakkan Demokrasi bagi Rakyat





32 tahun rejim Fasis Soeharto berkuasa di Indonesia telah menyisahkan berbagai sejarah panjang rakyat atas perjuangan meraih kebebasan demokrasi menuju masyarakat yang partisipasif, mandiri dan berdaulat. Pengambilalihan kekuasaan melalui pembantaian hampir 3 juta rakyat di masa 1965-1968, menjadi catatan buruk perkembangan demokrasi pasca kemerdekaan Agustus 1945 di Indonesia. Cita-cita rakyat Indonesia untuk mengisi kemerdekaan melalui penegakan demokrasi dan HAM , harus pupus dengan upaya pembungkaman, penculikan, pembunuhan dan pengebirian,  hak-hak rakyat selama 32 tahun yang sangat bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.  Tindakan fasisme yang dijalankan Soeharto selama 32 tahun, menjadi konsekuensi atas kepemimpinan Soeharto yang menjadi Kaki tangan atau rejim boneka bagi imperialisme khususnya AS. terbukti setelah Soeharto mengambil alih pucuk pimpinan 1967, Soeharto mengeluarkan berbagai kebijakan yang anti rakyat dan pro imperialisme seperti; UU PMA No. 1 Tahun 1967,  UU Pertambangan No. 11 Tahun 1967, UU kehutanan No. 5 Tahun 1967, UU PMDN No.6 Tahun 1968, serta regulasi lain yang merampas hak kebebasan sipil rakyat Indonesia seperti penyensoran pers di Indonesia, NKK/BKK hingga pelarangan pembentukan organisasi yang mandiri, independen kecuali organisasi yang dibentuk Orba seperti Golkar, SPSI, FKPPI, PWI.

Di bawah tirani rejim fasis Soeharto usaha-usaha penghisapan dan penindasan rakyat semakin masif dan meluas di seluruh wilayah NKRI.  Penggusuran tanah, politik upah murah, peristiwa talangsari, kedung ombo,  petrus, korupsi merajalela, menjadi tontonan yang membuat rakyat semakin menderita. Puncak keruntuhan kekuasaan  Rejim fasis Soeharto terjadi pada tahun 1997 yang ditandai dengan badai krisis yang diikuti inflasi hingga 400%, melemahnya Rupiah terhadap Dollar AS  dari Rp. 2.480,- menjadi Rp.16.800,-, PHK massal, pengangguran, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan terjadinya huru-hara dimana-mana. Kondisi demikian adalah akibat dari kegagalan 32 tahun pembangunan nasional Soeharto yang menyandarkan pada Utang luar Negeri dan investasi asing terutama dari imperialisme AS, baik melalui perusahaan trans-nasionalnya maupun lembaga-lembaga internasionalnya (IMF, Word Bank, ADB, IGGI).
Salah-satu puncak dari kemarahan rakyat Indonesia dikenal dengan Gerakan reformasi mei 1998. Seluruh rakyat khususnya mahasiswa-mahasiswa turun ke jalan membawa tuntutan yang sama yakni adili Soeharto, Hapuskan Dwi fungsi ABRI, Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, tegakkan Supremasi hukum, laksanakan amandemen UUD 1945. Perjuangan mahasiswa dan rakyat yang meluas dan masif  dari kota ke kota, telah membakar kebencian rakyat selama 32 tahun di bawah Rejim fasis dan anti demokrasi Soeharto yang membuat sangat rakyat menderita. Akan tetapi, peristiwa momentum besar menjatuhkan Rejim Soeharto telah mengorbankan pejuang-pejuang reformasi yang diculik dan dibunuh oleh Soeharto.

Kerusuhan Mei 1998 adalah provokasi dan tindakan refresif rejim Soharto menyikapi gelombang massa aksi khusus dari golongan mahasiswa yng menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Tindakan  penculikan dan pembunuhan Rejim Soeharto pasca krisis 1997, dimulai dari peristiwa Trisakti pada 12 Mei 1998. Tindakan refresif ini mengakibatkan 4 kawan mahasiswa Trisakti tewas, dan puluhan lainnya luka-luka. Kawan-kawan yang tewas antara lain adalah Elang Mulia Lesmana (1978-1998), Heri Hertanto (1977-1998), Hafidin Royan (1976-1998), dan Hendriawan Sie (1975-1998). Keempat kawan ini tewas akibat terkena tembakan di bagian vital seperti Kepala, Tenggorokan, dan Dada.

Kemudian huru-hara semakin memuncak mulai dari 13-15 Mei 1998 khususnya di Ibu kota Jakarta dan di beberapa kota seperti Medan dan Surakarta. Kejadian ini mengorbankan setidaknya menewaskan 1.217 orang dan 31 orang hilang hingga saat ini. Peristiwa ini juga meninggalkan cerita kelam tentang kekerasan terhadap perempuan Tinghoa  Indonesia. Tercatat terjadi pemerkosaan terhadap 52 korban dan 29 korban kekerasan serta pelecehan seksual.

Akan tetapi, semenjak Soeharto  turun meletakkan jabatannya 21 Mei 1998 hingga saat ini, upaya untuk mengungkap kejahatan kemanusian, pelanggaran HAM, pembungkaman demokrasi yang sama halnya dengan pembantain Holocoust di zaman Nazi Adolf hitler yang dijalankan Soeharto beserta kroni-kroninya, tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan Soeharto dalam proses peradilan berulang kali mendapatkan keistimewaan di masa Megawati dan SBY, dengan memberhentikan kasus penyelewengan kekuasaan Soeharto. Adapun pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kerusuhan Mei 1998, hanya melahirkan laporan terkait pelanggaran HAM namun tidak mampu menyeret pelaku yakni Soeharto dan kroni-kroninya untuk diberikan sanksi berat sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan hingga saat ini pelaku-pelaku pelanggaran HAM Mei 1998 masih tetap berkeliaran bebas untuk bermanuver yang sangat dekat dengan akses kekuasaan Negara dan Parpol. Lucunya, Prabowo dan Wiranto hanya tuding-menuding atas kerusuhan Mei 1998 yang dipertontonkan semasa Pemilu silam.  

Peristiwa ini tentunya menjadi bagian sejarah kelam yang mencoreng nilai demokrasi. Watak dan tindakan fasis  rejim Soeharto adalah bukti nyata bahwa pemerintahan dapat menjadi aktor utama yang berpotensi besar merampas demokrasi baik atas hak politik, ekonomi sosial budaya dari tangan rakyat jika memang tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah yang lebih melanggengkan dominasi imperialisme, pengusaha besar dan tuan tanah besar di Indonesia.

Awas Demokrasi Kita Semakin Terancam: Perjuangan Belum Selesai !!!
Demokrasi adalah nilai luhur yang sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia. Perjuangan dan kemenangan-demi kemenangan kecil telah  dapat diraih oleh gerakan massa untuk menuntut demokrasi. Peristiwa Mei ’98 adalah lompatan besar bagi sejarah bangsa Indonesia, dan di sisi lain membuktikan bahwa kemenangan hanya bisa diraih dengan partisipasi aktif dari perjuangan massa, karena perubahan sejati adalah karya berjuta massa rakyat Indonesia tidak terkecuali mahasiswa. Namun, kini Indonesia setelah 17 tahun menjajaki Orde Reformasi, selama itu pula masih terus berupaya merampas hak-hak demokrasi rakyat.

Kini,  Indonesia yang dipimpin oleh pemerintahan Jokowi-JK, berlahan-lahan mulai menanggalkan nilai demokrasi dalam mengemban tugasnya sebagai Kepala Negara/Pemerintah di Republik Indonesia. Jokowi-JK di masa kampanye menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang demokratis, nasionalis dan pro-rakyat. Namun, saat ini berlahan-lahan Jokowi-JK menunjukkan wajah aslinya yang tidak jauh berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.  Jokowi-JK yang sejenak memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, ternyata mempunyai kemiripan akan konsep pembangunan nasional baik semasa Soeharto hingga SBY. Jokowi-JK masih memilih Investasi asing dan Utang Luar Negeri (ULN) sebagai sandaran utama untuk membiayai pembangunan nasional di Indonesia. Hal ini sudah pasti, tidak akan memberikan perubahan yang siknifikan atas kesejahteraan dan kedaulatan rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Namun, investasi asing dan ULN hanya akan memberikan semata-mata keuntungan yang besar bagi negara-negara maju beserta perusahaan-perusahaan TNC/MNC. Celakanya. Ketika pemerintahan masih menjauhkan aspirasi rakyat akan kemandirian dan kedaulatan ekonomi dan politik melalui reforma agraria sejati dan industri nasional, tentu  pemerintahan Jokowi-JK hanya akan mempertahankan Indonesia sebagai Negara satelit (setengah jajahan setengah feodal) bagi Negara maju/imperialisme untuk terus mengeruk kekayaan alam dan mengeksploitasi masyarakat Indonesia.

Atas keadaan tersebut, Jokowi-JK untuk menjaga dan memuluskan kepentingan asing di Indonesia, sudah pasti akan menggunakan cara-cara kekerasaan baik terselubung (regulasi) maupun kekerasaan terbuka (TNI & Polri). Sebut saja Babinsa masuk desa, Penyegaran Menwa di kampus di bawah TNI, mempertahankan UU Ormas, UU Intelijen.  Selain itu secara nyata melakukan Penembakan terhadap 1 orang massa aksi saat menolak BBM naik di Makassar, Penembakan  1 orang masyarakat adat Kalteng,  penembakan 5 siswa di Paniai Papua, pengusiran ratusan masyarakat Papua oleh TNI, pelarangan aksi saat KAA, mengangkat pejabat negara dari pelanggar HAM semasa Orba (AM Hendripriyono), kriminalisasi terhadap aktivis anti korupsi, pemblokiran situs dan 1 semester telah menangkap aktivis  ± 200 orang. Kampus juga tidak luput menjadi sasaran kebijakan anti demokrasi dari Jokowi-JK. Berbagai pelarangan seperti jam malam, larangan berkegiatan di luar kampus, larangan berorganisasi, pembatasan ruang-ruang berpendapat, hingga pelibatan pihak TNI dan Polri menjaga keamanan di kampus. Hal ini demi upanyanya mengkerdilkan mahasiswa dari proses berdemokrasi dan menjauhkannya mahasiswa dari sikap kritis atas realita keadaan pendidikan dan rakyat Indonesia.

Fenomena kehancuran ekonomi di Indonesia juga semakin buruk saja. Saat ini, krisis terus melanda Indonesia sebagai dampak transformasi krisis AS dan Eropa yang dibebankan ke Indonesia melalui program Investasi dan ULN. Hal ini dibuktikan dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS, kemudian kebijakan pencabutan subsidi BBM & TDL, kenaikan bahan pokok, serta kenaikan biaya pendidikan dan kesehatan. Inilah capaian yang  dilakukan pemerintah Jokowi-JK selama sekitar 1 semester menjabat. Belum lagi, praktik politik upah murah, praktik keji perampasan tanah di pedesaan-pinggiran kota demi perluasan bisnis serta semakin sempitnya lapangan kerja. Carut marut ekonomi ini harusnya dapat dihindari agar tidak berpotensi mendorong situasi politik yang kisruh pula.

Oleh karena itu, dalam memperingati 17 tahun Peristiwa Mei ’98 Front Mahasiswa Nasional UI menyampaikan dengan rendah hati dan penuh ketulusan rasa hormat dan bangga kepada para aktivis, massa rakyat yang telah mengorbankan nyawanya dalam proses perjuangan atas tegaknya Demokrasi rakyat di Indonesia.  FMN UI juga mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk bersama-sama melanjutkan tongkat estafet perjuangan mahasiswa atas demokrasi baik di kampus-kampus dan di tengah-tengah rakyat Indonesia. Katakan Tidak untuk Rejim Anti Demokrasi.

Ferdian (Kordinator BPR FMN UI)

Demokrasi Rakyat yang Terbungkam

Written By Front Mahasiswa Nasional on Kamis, 07 Mei 2015 | 00.24



“ Tragedi kehidupan adalah sesuatu yang mati di dalam diri seseorang pada saat dia hidup.- Albert Eisnten”


Jerman di zaman Nazi pada masa perang dunia ke-2, menjadi blok fasis beserta Jepang dan Italia, secara ambisius mengobarkan agresor atas  Tentara Merah Uni soviet di bawah kepemimpinan Stalin. Di tengah bergejolaknya perang pembebasan nasional rakyat di Negara-negara dunia, Jerman terus berkepentingan pula menyebarkan hegemoni dan dominasi di negara-negara dan masyarakat dunia untuk menjadi penguasa dunia di bawah kepemimpinan fasisme. Kapitalisme yang telah mencapai puncaknya imperialisme seperti Jerman, menujukkan korelasi bahwa zaman imperialisme adalah zaman perang tidak adil yang ditujukan untuk menguasai negara-negara yang di dalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam dan manusia.

Di sisi lain di dalam negeri, Adolf hitler menunjukkan kepemimpinan fasisme yang sangat kejam dengan mendiskriminasikan sebuah ras yang berujung pada pembantaian 6,5 juta bangsa Yahudi[1].  Dalam buku Hitler Mein Kampf (Perjuanganku), menjadikan alasan bahwa bangsa Arya menjadi ras yang paling unggul di dunia, sementara bangsa Yahudi yang tersebar di Jerman dan seluruh dunia harus dihancurkan. Hitler pun berdalih bahwa bangsa Yahudi adalah anak setan yang harus dimusnakan. Nazi menitahkan, “Kamu (Yahudi) tidak boleh hidup”. Hitler lanjut berkata, “orang-orang Yahudi akan digantung satu per satu, sampai tanah Jerman bersih dari Yahudi”. Seperti kita ketahui bahwa doktrin yahudi anak setan, telah ada semenjak abad pertengahan yang kemudian mempengaruhi Hitler untuk membantai mereka dengan anti semitisme Nazi. Genosida pun menjadi kebijakan fasis Jerman untuk membantai ras Yahudi. Cara-cara membantai Hitler pun terbilang sangat sadis semasa itu. Mulai dari yang kita kenal dengan Kamp, kamar gas, ghetto dan deportase menuju kematian. [2] Perusahaan-perusahan raksasa seperti BMW dan Bank deutsche merupakan salah-satu sekian banyak perusahaan raksasa yang menyokong genosida Hitler.

Akan tetapi, pasca perang dunia ke-II dan kebijakan genosida Jerman yang dianggap bersalah oleh dunia, tidak ada satu pun yang mampu menyeret Hitler beserta kekuatan Nazi-nya pada pengadilan. Bahkan para aktivis dan ilmuwan yang mencoba membongkar kejahatan kemanusian Hitler harus kandas di tengah jalan peradilan yang sesat dibentuk imperialisme.

Abstraksi dari kekejaman fasisme Hitler, sangat layak untuk menelisik kejahatan kemanusian dan demokrasi yang pernah diterapkan Rejim Fasis Soeharto selama berkuasa 32 Tahun yang membantai, menindas dan menghisap rakyat Indonesia. Rejim fasis Soeharto sebagai Kepala Negara/Pemerintah menjadi katalisator (perpanjangtanganan) kapitalisme monopoli internasional khususnya imperialisme AS untuk  menguasai penuh kekayaan alam dan manusia Indonesia.  Tidak dalam waktu lama setelah  melalui pembunuhan massal sejak Oktober tahun 1965, di tahun 1967, Soeharto mengambil alih kekuasaan negara secara paksa dari pemerintahan presiden Sukarno secara penuh dan mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden RI kemudian disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang dipimpin oleh jenderal Abdul Haris Nasution.

Pada tahun 1967, Soeharto mulai menjalankan rencana-rencana kebijakan ekonomi yang mengabdi kepada kepentingan imperialisme. Hakekatnya rejim fasis Soeharto menjadi pemerintahan boneka AS yang terdiri dari unsur borjuasi besar komprador, tuan tanah dan kapitalisme birokrat[3].  Pencabutan atas seluruh regulasi negara yang menghambat jalannya ekspor kapital milik imperialisme AS ke Indonesia, dan kemudian menggantikannya dengan regulasi baru yang sangat pro-imperialisme dan anti-rakyat. Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA No.1 tahun 1967), Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN No. 6 th 1968), Undang-Undang Pertambangan No.11 th 1967, Undang-Undang Kehutanan No.5 th 1967, Undang-Undang Transmigrasi No.3 th 1972. Berbagai regulasi ini kemudian memberikan keleluasaan dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada imperialisme khususnya AS untuk menguasai sumber daya alam dan mengeksploitasi manusia di Indonesia. kepentingan imperialisme AS telah teramat jelas di Indonesia yakni untuk mendapatkan bahan mentah murah, tenaga kerja murah, tempat pemasaran dan eksport kapital (investasi dan utang luar negeri).

Kemudian Rejim Soeharto setuju dengan pembentukan IGGI di Indonesia yang merupakan lembaga konsorsium investasi imperialisme AS yang berguna memasifkan dan pemberi “anjuran” Neo-liberal untuk efisiensi dan efektivitas menanamkan modal dan ULN di Indonesia. Kondisi demikian, tentu teramat menyengsarakan rakyat Indonesia. Kebijakan yang dilahirkan, mendorong masuknya perusahaan transnasional milik imperialisme AS seperti PT. Freeport Morgan, PT. Newmon, Blok Cepu, Chevron, Exxon beserta perusahaan multinasional milik sekutu AS.  Keadaan ini tentu tidak memberikan pembangunan yang nyata untuk kesejahteraan rakyat, akan tetapi melahirkan situasi dimana rakyat mayoritas Indonesia kaum tani kehilangan akan akses tanah dengan perampasan dan monopoli tanah melalui cara-cara brutal TNI/paramiliter. Bahkan ketika kaum tani tidak mau memberikan tanah kepada Negara atau tuan-tuan tanah besar dalam tipe baru, Rejim Soeharto membantainya atau mengkriminalisasikan. Demikian dalam kondisi perburuan di Indonesia. Politik upah murah semakin dikuatkan untuk melayani kepentingan perusahaan imperialisme AS-sekutunya beserta borjuasi besar komprador dalam negeri. Jaminan-jaminan atas kehidupan layak, kesehatan, hari tua, menjadi lipstik di masa Orba.

Sementara Utang luar negeri semasa Soeharto berkisar Rp. 1.800 Triliun. ULN ini menjadi warisan Soeharto hingga saat ini, dan sepertinya akan diperparah Jokowi-JK yang relatif menjadikan Utang luar negeri sebagai poros utama pembangunan di Indonesia selain investasi.  Pembayaran cicilan utang pokok dan bunga, menjadi salah-satu faktor yang kuat untuk menjerat rakyat Indonesia agar senantiasa di bawah cengkraman imperialisme AS.  Di masa rejim fasis Soeharto ini, tampak upaya penimbunan kekayaan yang dilakukan dengan praktek korupsi yang merajalela di seluruh sektor. Secara kongkrit, milyader-milyader Indonesia seperti Bob hasan, keluarga Salim menjadi salah satu mitra bisnis Soharto untuk menguras dan menjual kekayaan alam terhadap imperialisme AS.  Secara eksklusif, Soeharto beserta keluargannya mempunyai 7 yayasan besar yang dimiliki yang bergerak di semua sektor usaha pertambangan, perkebunan, jasa, dll.[4]

Di tengah praktek kebijakan neo-liberal yang mengabdi sepenuhnya kepada imperialisme AS, sudah menjadi hukumnya Indonesia disebut sebagai Negara Setengah jajahan dan setengah feodal (Negara Berkembang). Untuk memuluskan kebijakan yang anti rakyat dan pro-imperialisme AS ini, Soeharto menggunakan berbagai cara-cara fasis untuk membungkam dan menindas rakyat yang melakukan perjuangan atau perlawanan atas kondisi yang melahirkan penderitaan mendalam di tengah rakyat Indonesia. Setiap hari rakyat di bawah ancaman tindasan nyata, teror, intimiasi, penangkapan, penghilangan hingga pembunuhan untuk “menstabilkan” rekayasa ekonomi, politik, budaya dan militer yang mengabdi kepada imperialisme AS beserta borjuasi komprador dan tuan tanah besar. 



Peristiwa-peristiwa tindakan Fasis anti Demokrasi Soeharto

1. Pembantaian massal masyarakat Indonesia 1965-1968


Selama perang dingin, imperialisme AS tidak berhenti-hentinya untuk melancarkan skema-skema penguasaan atas dominasi dan hegemoninya di seluruh dunia. Hal ini tidak pernah luput dari regional Asia seperti Vietnam, China, Philipina khususnya Indonesia. Pemerintahan Nasionalis Soekarno, tentu membuat Imperialisme tidak terlalu leluasa untuk menguasai seluruh sumber-sumber ekonomi yang melimpah ruah di Indonesia. Maka, imperialisme AS sudah berulang kali menggunakan cara-cara licik untuk menggulingkan Soekarno sebagaimana layaknya yang dipertontonkan dewasa ini di Negara-negara Timur tengah, Ukraina dan Venezuela. Imperialisme AS berusaha menemukan klik reaksioner di dalam negeri untuk menjadi kaki tangannya mulai dari kelompok sipil hingga memberikan dukungan penuh nanti ke kubu militer AD yakni Soeharto dan A.H Nasution.

Sebelum dan selama proses pembunuhan massal tahun 1965, AS membantu menyediakan kendaraan jeep, helikopter, pesawat ringan dan radio komunikasi canggih pada Jenderal Suharto yang dipasang di Markas Komando Strategis Angkatan Darat Jakarta (KOSTRAD) yang terhubung langsung dengan Washington. Imperialisme AS tentu membantu Militer AD untuk menentukan sasaran utama pembunuhan dalam rangka pengambilalihan kekuasaan untuk membangun rejim boneka AS yang kemudian hari setia melayani segala kepentingan ekonomi, politik, budaya dan militernya.

Untuk menghantarkan Soeharto berkuasa menjadi Rejim boneka AS di Indonesia, Sarwo Edhi Wibowo (Komandan RPKAD) mencatat korban yang tewas tak kurang dari 3 juta orang[5]. Tentu, hal ini sangat-sangat biadap dengan dalih untuk membersihkan salah-satu ideologi politik yang berseberangan dengan ideologi tuannya imperialisme AS.  Akan tetapi, sejarah kelam ini masih saja dipelintir yang sulit diungkap kebenarannya. Sejarah pembantaian massal ini masih bagaikan benang kusut yang tidak pernah dituntaskan secara terang-benderang atas kejahatan manusia yang dilakukan oleh Rejim fasis Soeharto.


2. Peristiwa Malari
Peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974[6].
Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Tanggal 17 Januari 1974 pukul, PM Jepang itu berangkat dari Istana tidak dengan mobil, tetapi diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara. Kedatangan Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), Jan P. Pronk dijadikan momentum untuk demonstrasi antimodal imperialisme. Klimaksnya, kedatangan PM Jepang, Januari 1974, disertai demonstrasi dan kerusuhan.

Walaupun peristiwa ini disebut-sebut digembosi kubu militer Jenderal Ali Moertopo, namun ini adalah bentuk ekspresi dari rakyat khususnya mahasiswa yang senantiasa melakukan protes secara keras atas kebijakan Soeharto yang menjadi imperialisme AS dan sekutunya menjadi tuan di Indonesia. Sudah pasti dalam peristiwa malari ini menimbulkan efek yang teramat buruk atas perkembangan demokrasi di Indonesia. pasca malari, Soeharto kemudian menerapkan kebijakan NKK/BKK untuk membungkam gerakan mahasiswa yang menutup ruang demokrasi yang datangnya dari kampus-kampus untuk mengkritisi rejim fasis Soharto. Kampus kemudian diarahkan menjadi menara gading yang hanya sibuk dengan perkuliahan dan aktivitas sivitasnya semata-mata. 

3. Peristiwa Tanjung Priok
Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia yang mengakibatkan 7 orang terbakar dan 24 tewas akibat tindakan aparat. Peristiwa ini dilatarbelakangi penolakan atas asas tunggal pancasila terhadap organisasi-organisasi massa. Upaya monopolistik politik semasa Orba merupakan bentuk pengekangan kebebasan berorganisasi dan berserikat yang independen dan mandiri oleh rakyat Indonesia.

4. Kedung kombo

Peristiwa Kedung Ombo adalah peristiwa penolakan penggusuran dan pemindahan lokasi pemukiman oleh warga karena tanahnya akan dijadikan waduk. Penolakan warga ini diakibatkan berdampak pada perampasa atas tanah rakyat atau kecilnya jumlah ganti rugi yang diberikan pemerintah.  Pada tahun 1985 pemerintah merencanakan membangun waduk baru di Jawa Tengah untuk pembangkit tenaga listrik berkekuatan 22,5 megawatt dan dapat menampung air yang tentu untuk kebutuhan perusahan dan perkebunan. Waduk ini dinamakan Waduk Kedung Ombo. Pembangunan Waduk Kedung Ombo ini dibiayai USD 156 juta dari Bank Dunia, USD 25,2 juta dari Bank Exim Jepang, dan APBN, dimulai tahun 1985 sampai dengan tahun 1989.

Waduk mulai diairi pada 14 Januari 1989. Menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten, yaitu Sragen, Boyolali, Grobogan. Sebanyak 5268 keluarga kehilangan tanahnya akibat pembangunan waduk ini (Baca; akan sama dengan Waduk Jatigede-Bandung).

5. Peristiwa Talangsari
Terjadinya penyerangan  militer yang dipimpin AM Hendropriyono (saat ini Watimpres Jokowi-JK) terhadap masyarakat talangsari Lampung 07 Februari 1989 yang mempertahankan tanah dan keyakinannya beragama. Dalam penyerangan brutal AM Hendropriyono ini, menyebabkan jatuhnya korban 27 orang dan warga ditangkap sebanyak 173 orang.

6. Peristiwa Trisakti
Peristiwa Trisakti adalah penembakan 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta,Indonesia serta puluhan lainnya luka.

7. Peristiwa Semangi
Tragedi Semangi terjadi dalam dua babak peristiwa yang memilukan akibat tindakan fasis Soeharto. Tragedi Semangi I terjadi pada tanggal 11-13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta dan menyebabkan 217 korban luka-luka.

8. Pemberangusan berserikat, beroganisasi
Pasca pembantaian massal 1965-1968 untuk mengambil alih kekuasaan, Rejim Fasis Soeharto kembali menata “stabilitas” perekonomian dan politik, melanjutkan tindakan-tindakan atas penghilangan hak-hak demokratis rakyat Indonesia. salah-satu yang paling menyakitkan di masa Soeharto adalah dilarangnya kekuatan politik semacam ormass buruh, tani, mahasiswa, perempuan yang bertentangan dengan kepentingannya untuk melayani kepentingan imperialisme AS serta memasifkan perampasan-perampasa tanah di Indonesia. Sehingga organisasi yang ada hanya bentukan-bentukan rejim Soeharto yang hakekatnya menjadi organisasi yang tunduk dan melayani kepentingan Soeharto. Sebut saja seperti, Golkar, SPSI, FKPPI, PWI, dan lain-lain

Demikian pula dalam hal pemberangusan media-media massa. Seluruh berita media massa harus melalui lembaga sensor di bawah Kementerian Penerangan, yang diisi Harmoko. Jadi sangat wajar jika PEMILIK (Bukan pekerja) media saat ini masih tertanam kuat bersekutu dengan rejim berkuasa selain kepentingannya menjadikan media berorientasi profit yang besar.

9. Pemberlakuan DOM Aceh, Timor timur dan Papua


Upaya yang dilakukan oleh Rejim fasis Soeharto untuk membendung perlawanan rakyat yang menderita akibat penindasan dan penghisapan yang berat olehnya, Soeharto tanpa merasa bersalah menggunakan kekuatan militer sepenuhnya melalui Daerah Operasi Militer (DOM). Kekerasan, penangkapan dan pembunuhan terhadap masyarakat Aceh, Papua dan Timor timur adalah dramaturgi yang ditunjukkan oleh Soeharto selama berkuasa. Pelanggaran HAM yang berat melalui status DOM baru dicabut ketika Orba meletakkan Jabatannya. Akan tetapi, pemberhentian daerah DOM ini bukan berarti Habibie bahkan sampai pemerintahan saat ini, Jokowi-JK telah mampu menegakkan keadilan untuk korban DOM dan memberikan sanksi yang tegas pada militer. Hal ini kemudian menunjukkan preseden buruk atas penegakkan HAM di Indonesia, yang secara bersamaan pemerintahan dari masa ke masa selalu mempromosikan demokrasi dan penegakkan HAM di Indonesia yang luar biasa. Ternyata ini sekali lagi hanya omong kosong yang dimuntahkan dan dilanjut oleh Rejim Jokowi-JK saat ini.

10. Petrus
Penembakan misterius yang kerap disebut penembakan misterius yang terjadi tahun 1980-an  adalah suatu operasi rahasia Soeharto yang membasmi atau membunuh orang-orang yang dianggap menggangu “keamanan dan ketentraman” masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa tengah. Pelaku petrus ini tidak pernah ditangkap atau diketahui. Tapi sudah pasti ini adalah ulah fasis Soeharto dengan menggunakan alat paramiliter dan militernya.

Dan masih banyak lagi tindakan fasis Soeharto yang terekam sejarah kejahatan kemanusian lainnya, sebut saja pengusiran petani dari lahannya, pembunuhan aktivis HAM Munir, aktivis buruh Wiji tukul-Marsinah,  penyiksaan tahanan pulau buru beserta kejahatan lain di daerah-daerah Indonesia. 

Namun kejahatan kemanusian Soeharto yang telah membantai, menghisap dan menindas seluruh rakyat Indonesia, hingga saat ini tidak pernah diberikan sanksi yang tegas. Bahkan berulang kali semasa hidup Soeharto diberikan keistimewaan hukum oleh pemimpin-pemimpin baik di masa Habibie, Megawati maupun SBY. Ironinya harta dan kekayaan yang melimpah hasil korupsi masih tetap bertengger dalam lingkaran keluarga dan kolega Soeharto


Bahaya Rejim Anti Demokrasi Jokowi-JK !


Dominasi imperialisme AS di Indonesia yang semakin nyata menguasai ekonomi, politik dan budaya, tentu memberi ancaman yang sama akan terjadi sebuah pembungkaman demokrasi secara masif  sebagaimana seperti di Zaman Orba melihat kondisi di tengah krisis yang masih berkepanjangan di tubuh AS dan Eropa. Imperialisme tidak akan pernah dapat menghindari krisis sampai kapan pun dengan anarki produksinya yang eksploitasi, ekspansi dan akumulasi modal. Over produksi yang dihasilkan yang berbanding terbalik dengan jumlah permintaan semakin rendah akibat penghasilan yang terus ditekan, tentu mendorong imperialisme khususnya AS akan lebih agresif lagi untuk menghisap dan menindas klas buruh dan rakyat seluruh dunia khususnya ASIA demi menyelamatkan perusahan transnasional dan multinasionalnya. Maka, sangat logis ketika rejim yang berkuasa saat ini masih mengabdi kepada kepentingan imperialisme khususnya AS, dirinya akan memaksakan seluruh kebijakannya yang bertentangan dengan rakyat untuk memuaskan imperialisme AS dan sekutunya.

Kebijakan Neo-liberal baik melalui liberalisasi, privatisasi, deregulasi, pencabutan subsidi,reformasi keuangan, akan semakin membuat rakyat hidup dalam penderitaan yang mendalam. Seluruh skema Neo-liberalisme yang dijalankan Jokowi-JK nantinya akan berdampak langsung akan meningkatknya perampasan-perampasan atas tanah di Indonesia baik atas ekspansi perekebunan, perusahaan maupun pembangunan-pembangunan infrastruktur. Demikian dengan politik upah murah, penghilangan jaminan yang berganti menjadi beban asuransi, pengekangan berserikat, akan menjadi ancaman yang membuat klas buruh hanya akan semakin menderita dan terhisap saja. Akibat komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi tentu akan mengakibatkan mahalnya biaya pendidikan di tengah pendapatan masyarakat yang semakin menurun.

Sedangkan di sektor Buruh migran Indonesia yang merupakan korban atas perampasan tanah serta ketiadaan lapangan kerja di dalam negeri, akan semakin tinggi penghisapan melalui penempatan yang sangat mahal dengan perlindungan yang sangat-sangat buruk. Belum kita melihat proyek-proyek pembangunan yang seluruhnya berpotensi penggusuran khususnya di pedesaan atau daerah lokasi Hutan seperti di kalimantan, sudah pasti akan mengancam pengusiran masyarakat adat atau suku minoritas yang telah turun-temurun menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan mereka.

Dari seluruh ancaman kebijakan yang tidak mengabdi kepada rakyat namun pro terhadap imperialisme dan tuan tanah besar, tentu akan semakin tegakkannya hukum perkembangan masyarakat yakni, dimana ada penindasan disitu ada perlawanan.  Tentu keadaan yang demikian, juga sudah menjadi pertimbangan rejim untuk mengerahkan seluruh tenaga untuk meredam atau mematahkan perjuangan rakyat atas keadaannya yang menderita. Rejim akan senantiasa menggunakan cara-cara kekerasaan, intimiasi, teror untuk terus membungkam, menakut-nakuti hingga membuat masyarakat “pasrah” akan keadaan yang diciptakan. Aparat baik polisi maupun militer akan terus menjadi alat Negara untuk memukul rakyat dengan senjatanya. Demikian paramiliter-paramiliter yang dibentuknya untuk melahirkan kekerasaan “horizontal” yang  tujuannya untuk membuat masyarakat seolah-olah saling berkonflik satu sama lain. Padahal paramiliter ini digunakan sebagai perpanjangtangan penguasa selain Polisi dan TNI untuk menindas rakyat baik dalam hal merampas tanah, upah, kerja di Indonesia.

Masih 1 semester lebih jokowi-JK memimpin Indonesia, namun mulai sangat meresahkan keberlangsungan kebebasan demokrasi di tengah rakyat Indonesia. Jokowi-JK mulai menunjukkan ciri-ciri tindakan anti demokrasi yang didasari kebijakan anti rakyatnya. Penembakan terhadap 1 orang massa aksi penolakan BBM di Makassar, Penembakan  1 orang masyarakat adat Kalteng, 5 orang di Paniai Papua , pengusiran ratusan masyarakat Papua Paniai oleh TNI, pelarangan aksi saat KAA, mengangkat pelanggar HAM semasa Orba (AM Hendripriyono), kriminalisasi terhadap aktivis anti korupsi, pemblokiran situs dan 1 semester telah menangkap aktivis  ± 200 orang.

Selain itu terlibatnya BABINSA dalam penyuluhan program “ketahanan pangan” oleh Jokowi-JK adalah usaha yang hakekatnya bertujuan untuk mengontrol kebebasan demokrasi masyarakat di desa. Sedangkan di kampus-kampus adanya penyegaran MENWA yang langsung di bawah kordinasi TNI, merupakan ancaman demokrasi bagi mahasiswa. Sementara kebijakan-kebijakan lama seperti UU Ormass, UU Intelijen masih saja dipertahankan Jokowi-JK saat ini.

Apakah ini menjadi watak rejim Jokowi-JK yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan rejim-rejim sebelumnya yang anti demokrasi ? apakah kita sudah lupa bahwa demokrasi tidak akan hidup di Negeri yang pemerintahanya anti terhadap aspirasi dan perjuangan rakyat ? apakah Jokowi-JK anti rakyat dan anti demokrasi ????? 

Penulis: Rachmad P Panjaitan (Ketua PP FMN)




[1] Adolf Hitler. Mein Kampf. Pustaka Narasi, Yogyakarta 2009.
[2] H. Purcell. Fasisme. Insist Perss, Yogyakarta 2000.
[3] Materi Pendidikan Lanjutan Organisasi FMN; Tentang Masyarakat Indonesia. 2014
[4] Indra Ismawan. Harta dan Kekayaan Soeharto. Media Pressindo, Yogyakarta 2007.
[5]John Roosa.  Dalih Pembunuhan Massal. Hasta mitra, Jakarta 2008
[6] A. Yogaswara. Dalang Malari. Media Pressindo, Yogyakarta 2009
 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger