Headlines News :

Latest Post

Aksi Launching Program Perjuangant “Perluas dan Perkuat Organisasi untuk Memajukan Perjuangan Massa Demi Mewujudkan Pendidikan yang Ilmiah, Demokratis, dan Mengabdi Kepada Rakyat"

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Jumat, 17 Maret 2017 | 08.25

Front Mahasiswa Nasional (FMN) telah sukses menyelenggarakan Kongres V pada 10 – 16 Maret 2017, di Yogyakarta. Kongres V FMN dihadiri oleh 22 Cabang yang menghimpun total 162 orang delegasi Kongres. Dalam Kongres V, FMN mengangkat tema “Perluas dan Perkuat Organisasi untuk Memajukan Perjuangan Massa Demi Mewujudkan Pendidikan yang Ilmiah, Demokratis, dan Mengabdi Kepada Rakyat”. Agenda Kongres V telah membahas berbagai dokumen organisasi, seperti Konstitusi, Program Perjuangan, Resolusi Kongres, Pedoman Kerja Organisasi.
Kongres V FMN telah melahirkan dan membawa semangat baru yang lebih maju bagi perjuangan FMN kedepan. FMN tetap meneguhkan pandangan politiknya bahwa Indonesia adalah negeri setengah jajahan dan setengah feodal di bawah dominasi dan belenggu imperialisme dan feodalisme. Kondisi tersebut yang menjadi dasar bagi FMN untuk menyatakan bahwa sistem pendidikan hingga saat ini tetap tidak ilmiah, tidak demokratis dan tidak mengabdi kepada rakyat.
Atas dasar itu, FMN dalam Kongres V-nya telah menyusun Program Perjuangan yang akan menjadi Payung bagi seluruh program-program kerja dan perjuangan FMN selama dua tahun kedepan.  Berikut adalah Program Umum dari FMN:
  1. FMN ambil bagian aktif untuk memobilisasi pemuda mahasiswa dalam perjuangan rakyat untuk membebaskan diri dari belenggu imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrasi, menuju Indonesia yang merdeka dan demokratis sepenuhnya.
  2. FMN berjuang dan mengabdi pada kepentingan rakyat, khususnya buruh dan tani sebagai klas dasar dalam menggerakkan dan memimpin perubahan fundamental di Indonesia.
  3. FMN mengabil peran dan aktif dalam perjuangan pokok rakyat Indonesia untuk mewujudkan reforma agraria sejati dan industri nasional sebagai syarat mutlak kemajuan dan perubahan nasib rakyat Indonesia menjadi lebih baik.
  4. FMN bersama rakyat Indonesia memperjuangakan lahirnya sistem pendidikan nasional yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat.
 Program Umum tersebut yang menjadikan garis umum untuk menentukan program khusus secara politik, ekonomi, kebudayaan, dan solidaritas internasional.
Berikut adalah beberapa program prioritas FMN yang akan diperjuangkan dalam 2 tahun kedepan:
  1. Cabut UU Pendidikan Tinggi
  2. Cabut Kebijakan Uang Kuliah Tunggal
  3. Cabut UU SISDIKNAS
  4. Menuntut direalisasikannya Wajib Belajar 12 tahun secara gratis
  5. Menentang represifitas, tindakan intimidasi, pengekangan, dan kebijakan yang anti demokrasi kepada mahasiswa, guru, dosen dan tenaga kependidikan.
  6. Menentang segala bentuk korupsi di dunia pendidikan
  7. Menuntut transparansi dana di perguruan tinggi
  8. Menentang seluruh peraturan dan tindakan fasis pemerintah terhadap seluruh rakyat.
  9. Menuntut pemerintah merealisasikan 20% anggaran APBN dan APBD untuk pendidikan di luar gaji tenaga pengajar dan tenaga kependidikan.
  10. Menuntut pwningkatan fasilitas pendidikan
  11. Berjuang bersama dosen dan tenaga kependidikan untuk kesejahteraanya.
  12.  Melawan seluruh paket kebijakan Ekonomi neoliberal, perjanjian dan kerjasama investasi yang merupakan skema ekonomi neoliberal yang dijalankan oleh pemerintah.
  13. Berjuang bersama buruh untuk menentang politik upah murah, sistem kerja kontrak dan outsorching.
  14. Berjuang bersama kaum tani, suku bangsa minoritas, kaum miskin perkotaan dan nelayan untuk melawan perampasan dan monopoli tanah, penggusuran serta reklamasi.
  15. Memberantas buta huruh di kalangan rakyat
  16.   Mewalan segala bentuk diskriminasi, dan tindasan terhadap kaum perempuan
  17. Menentang seluruh perang agresi dan skema penindasan lainnya yang dilakukan oleh imperialis AS di seluruh negeri di dunia.
  18. Mendukung dan ambil bagian aktif dalam perjuangan rakyat dunia melawan imperialisme

Secara khusus, pada kesempatan ini FMN juga menyatakan sikap:
Mendukung perjuangan masyarakat Rembang yang menolak beroperasinya pabrik Semen milik PT Semen Indonesia.

Hormat Kami,
Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas Rafi’i
Ketua


Peringatan satu (1) Tahun Kebijakan Drop Out 3 (tiga) Mahasiswa UIM. Perkuat Persatuan Pemuda Mahasiswa Dalam Perjuangan Melawan Kebijakan Anti Demokratis Di Dunia Pendidikan

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Kamis, 16 Februari 2017 | 22.03



Mahasiswa Bertanya ?
Ibu Rektor Jawab Dengan SK Drop Out! 

Tanggal 17 Februari 2017 merupakan momentum 1 tahun kebijakan Drop Out yang dikeluarkan Dr. Ir. Andi Majdah Selaku Rektor Universitas Islam Makassar (UIM)  kepada Tiga Mahasiswanya. Tiga Mahasiswa yang mendapatkan kebijakan Drop Out itu adalah Bakrisal Rospa (Nomor Induk Mahasiswa 12023014026, Jurusan Teknik Elektro, Semester 7), Henry Foord Jebss (Nomor Induk Mahasiswa 13022014002, Jurusan Teknik Mesin, Semester 7), Dzulhilal M ( Nomor Induk Mahasiswa 12024014033, Jurusan Teknik Informatika, Semester 7). Kebijakan Drop Out ini ditenggarai lantaran ketiga mahasiswa ini menanyakan masa jabatan Rektor UIM yang sudah 3 Periode.

Kebijakan Drop Out ini tentunya membuat masa depan ketiga mahasiswa ini berada diujung tanduk dalam perkuliahan. Ketiga mahasiswa ini melakukan berbagai upaya agar Rektor UIM mencabut kebijakan ini. Setidaknya sudah puluhan aksi demonstrasi yang dilakukan untuk menuntut hak demokratis sebagai mahasiswa dikembalikan oleh Rektor. Selain itu, mereka juga melakukan hearing dengan pihak Kopertis wilayah IX yang menaungi UIM di tingkat wilayah, lalu juga ke komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Hearing yang dilakukan ternyata tidak mendapatkan respon yang baik dari pihak kopertis wilayah IX dan DPRD provinsi. Ketiga mahasiswa ini hanya dijanjikan semata tanpa realisasi konkret dari dua lembaga tersebut. Selain melakukan Hearing, ketiga mahasiswa ini juga mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Usaha yang dilakukan melalui jalur hukum ini ternyata memiliki hasil yang baik, dimana gugatan ketiga mahasiswa ini dimenangkan. PTUN Makassar memenangkan gugatan tiga mahasiswa ini pada tanggal 8 November PTUN Makassar mengeluarkan keputusan Pokok perkara yakni  :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor   Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/ll/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa FakultasTeknik UIM sepanjang atas nama :
a. Bakrisal Rospa, NIM. 12023014026;
b. Henry Foord J, NIM. 13022014002;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/ll/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik UIM sepanjang atas nama :
a. Bakrisal Rospa, NIM. 12023014026;
b. Henry Foord J, NIM. 13022014002;
4. Mengembalikan Para Penggugat pada kedudukan semula sebagai mahasiswa Universitas Islam Makassar
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000 (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);
Kemenangan yang didapatkan oleh ketiga mahasiswa ini ternyata tidak membuat pihak Rektor UIM sadar akan kesalahannya. Pihak Rektorat UIM justru tetap keras kepala dengan mendaftarkan upaya banding atas putusan PTUN Makassar. Tentu kondisi ini, tidak jua menyurutkan semangat dari ketiga mahasiswa UIM untuk menuntut haknya, ketiganya semakin semangat menuntut haknya terhadap pihak Rektor UIM

Kebijakan Drop Out terhadap 3 mahasiswa UIM pada Februari tahun 2016 menambah catatan buruk dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. selain itu juga, mencerminkan watak pendidikan Indonesia yang anti demokratsi dan anti kemajuan. Pasalnya, kebijakan anti demokrasi seperti kebijakan Drop Out terjadi beberapa kampus. Menurut catatan Front Mahasiswa Nasional (FMN) sepanjang 2016, kebijakan Drop Out  tidak hanya terjadi di UIM.  Namun juga terjadi di beberapa kampus di Indonesia seperti kebijakan Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara (UMSU) yang telah mengeluarkan Kebijakan Drop Out kepada 24 mahasiswa pada bulan oktober 2016  karena melakukan aksi menuntut transparansi dana kampus. Kebijakan Drop Out yang di keluarkan rector Universitas Negeri Jakarta kepada 1 mahasiswa karena melakukan aksi, dalam perkembanganya SK Drop Out di cabut karena meluasnya dukungan pemuda mahasiswa dan rakyat.

Kebijakan anti demokrasi dan anti kemajuan ini juga menimpa siswa dan guru di SMAN 13 Depok. Pak dika sebagai guru yang kerap mempertanyakan kebijakan pungutan Liar yang terjadi di SMAN 13 dihadapkan dengan pemecatan. Siswa  SMAN 13 Depok yang melakukan aksi atas pemecatan pak dika dan pungutan liar mengalami intimidasi dan ancama drop Out oleh pihak sekolah. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa kebijakan anti demokrasi dan anti kemajuan tidak hanya terjadi di  pendidikan tinggi tapi juga di pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

Selain kebijakan kebijakan Drop Out, mayoritas kampus juga menjalankan tindakan anti demokrtis lainnya seperti pelarangan beraktifitas, intimidasi, dan refresifitas terhadap mahasiswa yang berjuang atas hak demokratisnya. padahal menjadi hak-hak demokratis mahasiswa menjadi hal yang fundamental dalam kehidupan di kampus. Kondisi –tindakan anti demokrasi- tersebut sesungguhnya telah menghancurkan kemajuan kebudayaan rakyat, karena pendidikan tinggi yang seharusnya dapat mencerdaskan justru mengebiri mahasiswa dengan kebijakan-kebijakan yang anti kemajuan.

Kedepan tindakan anti demokratis dikampus akan semakin menjadi jadi, baik dalam bentuk tindakan intimidasi, refresifitas hingga Kebijakan Drop Out kepada mahasiswa. Seiring dengan menguatnya praktek liberealisasi, privatsiasi dan komersialisasi pendidikan di kampus-kampus yang berorentasi untuk melipat gandakan keuntungan dengan cara menghisap mahasiswa sehingga kebijakan Drop Out terhadap 3 mahasiswa UIM bukan hanya persoalan mahasiswa UIM. Namun persoalan tersebut menjadi persaolaan seluruh pemuda mahasiswa.

17 Februari 2017 merupakan momentum 1 tahun ketiga mahasiswa UIM berjuang menuntut haknya. Maka, Kami Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional mengajak kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk mendukung perjuangan ketiga mahasiswa UIM. Selain itu juga, Kami Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional mengutuk keras tindakan anti demokrasi di kampus serta mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk melawan berbagai tindakan anti demokrasi yang dijalankan oleh kampus.  

setahun berlalu, kami tetap berlawan 
kembalikkan hak demokratis kami 

Jakarta, 17 Februari 2017
Hormat Kami


Badarudin
SEKJEN PP FMN



Peringatan satu (1) tahun Kebijakan Drop Out 3 Mahasiswa UIM Satu Tahun Berlalu, Kami tetap melawan Kembalikan hak demokratis Kami


Kronologis Kasus DO 3 Mahasiswa UIM Makassar

Kasus ini berawal dari keresahan akan  kondisi kampus UIM Makassar, salah satunya adalah Rektor UIM yang telah menjabat selama 3 kali berturut-turut. Keresahan soal itu muncul karena mahasiswa mendengar problem di kampus Univ Swadaya Gunung  Jati cirebon yang bermasalah dengan masa jabatan rektor 3 periode yang berdampak pada tidak sahnya semua keputusan rektor termasuk Ijazah Mahasiswa. mereka takut kejadian tersebut juga menimpah mahasiswa yang ada di kampus UIM. Beberapa mahasiswa FT UIM diantaranya Bakrisal Rospa yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Bem FT UIM dan Henry Foord yang saat itu menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Mesin FT UIM kemudian mendiskusikan hal tersebut dan memutuskan untuk ke Kepertis Wilayah IX menanyakan apakah rektor boleh menjabat lebih dari 2 kali berturut-turut.

Beberapa mahasiswa UIM kemudian mendatangi kantor Kopertis Wilayah IX, diantaranya Bakrisal Rospa dan Henry Foord J. Staf Kopertis Wilayah IX yang menemui mereka memberikan hard copy yang merupakan salinan SE Dikti no 2705/D/T/1998 tentang prosedur dan tata cara pengangkatan pimpinan PTS.  Pihak kopertis juga mengatakan bahwa pengangkatan rektor di perguruan tinggi swasta juga harus mengacu pada SE tersebut. Berdasar pada aturan  yang diberikan oleh pihak Kopertis mereka kemudian mengetahui  ternyata Rektor Perguruan Tinggi Swasta juga  tidak boleh menjabat selama 3 periode berturut-turut.

Pada 10 Februari 2016 mereka menemui wakil dekan I Fakultas Teknik UIM untuk menanyakan persoalan masa jabatan rektor yang lebih dari 2 periode, mereka juga memberikan penyataan sikap dari “Aliansi Tarik Mandat Rektor UIM 3 Periode”. Wakil Dekan I yang menemui mereka tidak menjawab apa-apa dan menyarankan untuk menanyakan langsung ke pihak Universitas.

Pada 15 Februari 2016 Dekan fakultas teknik mengirimkan surat tentang pelanggaran 3 mahasiswa FT terhadap peraturan Akademik, pedoman peraturan kemahasiswaan dan kode etik mahasiswa UIM yang di berikan kepada pihak Rektorat. Pada hari yang sama yakni pada tanggal 15 Februari 3 orang mahasiswa yang sebelumnya datang menemui WD I FT pada  tanggal 10 februari 2016 menerima undangan dari Komdis UIM untuk menghadiri sidang klarifikasi atas pernyataan sikap “Aliansi Tarik Mandat Rektor UIM 3 Periode” .

Pada 16 Februari 2016 3 orang mahasiswa tersebut menghadiri sidang klarifikasi. Sidang tersebut ternyata dilaksanakan diruangan rektor UIM Makassar. Sidang tersebut dihadiri oleh Ketua Komdis UIM, wakil ketua yayasan, Dekan FT dan beberapa Dekan Fakultas lain. 3 orang tersebut kemudian memberikan klarifikasi bahwa dasar dari keresahan mereka dan ketakutan mereka akan situasi kampus yang dijabat oleh rektor yang 3 kali berturut-turut, mereka juga menjelaskan bahwa. Ketua Komdis memberikan bantahan dan menyatakan bahwa wewenang yayasan penuh untuk mengangkat rektor dan tidak boleh ada intervensi bahkan dari Dikti. 3 orang mahasiswa tersebut kemudian merasa bahwa dalam sidang tujuan ini bukan pada persoalan mencari kebenaran, tapi seolah-olah membuat mereka merasa bersalah dan tidak lagi menanyakan soal masa jabatan rektor. Bakrisal yang menyadari hal tersebut memilih keluar dari forum dan menyampaikan bahwa ia telah menyelesaikan agenda sidang terkait klarifikasi dan ia sudah memberikan klarifikasi terkait dasar keresahannya. 2 mahasiswa lainnya yakni Henry Foord J dan Zulhilal. Mereka kemudian diminta menuliskan pernyataan sikap yang berisi pengakuan mereka atas kesalahannya dalam menyikapi rektor UIM yang telah menjabat 3 periode. karena menyakini bahwa sikap mereka yang mengkritisi kondisi UIM tersebut tidaklah salah dan layak untuk dipertanyakan pada akhirnya juga memilih keluar dari ruangan sidang tersebut.

Pada 17 Februari 2016 Rektor UIM mengeluarkan surat keputusan tentang pemecatan secara tidak hormat  3 mahasiswa tersebut. Bakrisal, Henry, dan Zulhilal yang mendengar desas-desus terkait pemecatan mereka kemudian menemui Dekan Fakultas Teknik UIM untuk menanyakan kebenaran akan hal tersebut. Dekan Fakultas Teknik yang mereka temui kemudian mengatakan bahwa ia tidak mengetahui akan hal tersebut. Rasa khawatir mereka kemudian turun karena dengan anggapan bahwa ketika surat DO itu benar ada maka pastilah dekan FT mengetahui karena dekanlah yang akan dikirimi surat oleh Rektor karena masalah ini awalnya dari dekan yang mengirimkan surat kepada rektor agar 3 orang mahasiswa tersebut di proses.

Karena menganggap bahwa surat DO tidak terbit, 3 orang mahasiswa tersebut masih menjalani aktifitas seperti biasa seperti masuk kuliah dan belajar diluar kuliah bdalam bentuk diskusi bersama teman-teman mereka di fakultas dan jurusan.

Pada 29 Februari 2016, 3 mahsiswa tersebut mendapat panggilan dari dekan. Mereka kemudian menghadap dan diberikan masing-masing amplop yang berisi surat. Saat mahasiswa bertanya perihal surat tersebut, dekan FT mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang isi surat tersebut dan menyuruh mahasiswa untuk membuka sendiri jika ingin mengetahui isinya.

Setelah mengetahui isi surat tersebut, mereka kemudian menempuh beberapa upaya untuk mengembalikan kembali statusnya sebagai mahasiswa. Pasca keputusan tersebut mereka kemudian mencoba menemui pihak Kopertis Wilayah IX sebagai suatu institusi yang menangani dan mengawasi kampus swasta. Mereka juga telah menyampaikan aspirasi di DPRD Sulsel dan responnya sama saja dengan pihak Kopertis Wilayah IX. 2 institusi yang mereka datangi hanya menyampaikan janji untuk memfasilitasi tapi sampai hari ini belum ada upaya dari nyata dari mereka.
Mereka kemudian melakukan beberapa kali aksi di depan kampus UIM untuk mendesak rektor UIM mencabut surat keputusan Do yang sangat merugikan mereka dan sama sekali tidak jelas pelanggaran apa yang mereka lakukan. Surat panggilan sidang klarifikasi dan SK Do yang mereka terima tidak memuat pasal dan poin pelanggaran apa yang mereka langgar dalam peraturan akademik dan kode etik mahasiswa UIM.Aksi-aksi tersebut malah mendapat respon dan refresif dari pihak  pengamanan kampus UIM .

Rasa frustasi mulai mereka alami karena beberapa upaya yang mereka lakukan selama ini belum menemui keberhasilan. Bakrisal bahkan telah memutuskan untuk tinggal dikampung dan bekerja saja karena seperti sudah tidak ada  harapan. Namun beberapa kawan yang selama ini yang berjuang bersamanya terus menyemangati dan menginformasikan akan langkah lain yang akan kawan-kawan tempuh.

26 Mei 2016 3 orang mahasiswa tersebut kemudian melanjutkan upaya mereka di Jalur Hukum, atas bantuan dari LBH Makassar mereka berhasil menyelesaikan materi gugatannya. Dan pada tanggal 26 mei 2 mahasiswa yakni Bakrisal Rospa dan Henry Foords memasukkan sendiri gugatan kasus DO tersebut ke PTUN Makassar.

Setelah melewati sidang yang berlarut-larut karena seringnya mengalami penundaan karena pihak rektorat UIM tidak hadir, akhirnya pada tanggal 8 November Pengadilan TUN mengeluarkan Putusan No 44/G/2016/PTUN.Mks Pokok perkara yakni  :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor   Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/ll/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa FakultasTeknik UIM sepanjang atas nama :
a. Bakrisal Rospa, NIM. 12023014026;
b. Henry Foord J, NIM. 13022014002;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/ll/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik UIM sepanjang atas nama :
a. Bakrisal Rospa, NIM. 12023014026;
b. Henry Foord J, NIM. 13022014002;
4. Mengembalikan Para Penggugat pada kedudukan semula sebagai mahasiswa
Universitas Islam Makassar
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sebesar Rp. 301.000 (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

Tentu sebuah kebahagiaan tersebut dirasakan oleh mahasiswa atas keluarnya keputusan bahwa pemecatan mereka tidak sah secara hukum. Namun sampai hari ini pihak rektorat UIM belum mengembalikan status mereka sebagai mahasiswa. Pengadilan telah membuktikan bahwa tindakan mahasiswa yang mengkritisi kebijakan dan mekanisme di UIM tidaklah salah dimata hukum dan merupakan sebuah hal yang baik jika mereka kritis dalam menyikapi masalah. Parahnya pasca putusan TUN tersebut pihak rektorat dan dekananat UIM dalam berbagai media online masih kekeh bahwa yang mereka lakukan tidaklah salah dan abai terhadap keputusan pengadilan.

kami dari pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional mengajak seluruh pemuda mahasiswa untuk bmemberikan dukungan  solidaritas dengan menandatangani petisi

petisi dukungan korban DO 3 mahasiswa UIM


Mengutuk dan mengecam Tindakan anti demokrasi rezim Jokowi-JK berupa tindak Refresif dan penangkapan 4 orang massa aksi BEM SI

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Selasa, 14 Februari 2017 | 09.16

foto aksi BEM SI pada tanggal 14 februari 2017

Jakarta 15/2/17 Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah JABODETABEK-Banten mengelar aksi di depan istana dalam rangka menuntut pertanggung jawaban  pemerintah Tindakan Jokowi-JK yang Mengaktifkan kembali Basuki Tjahja Purnama sebagai Gubernur yang di nilai inskonstitusional. massa  aksi yang tetap mau bertahan dan menjalankan aksi di depan istana direspon dengan tindakan refresifitas dan penangkapan terhadap 4 orang massa aksi

Badarudin selaku Sekertaris Jenderal Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (SEKJEN PP- FMN) menyampaikan “Mengutuk dan mengecam tidakan refresif dan penangkapan 4 massa aksi oleh rezim Boneka Jokowi-JK melalui aparat Kepolisian. tindakan tersebut merupakan tindakan yang anti demokrasi dan pelanggaran atas hak dasar rakyat untuk berserikat, berorganisassi dan berpendapat sebagaimana di atur dalam pasal 28 UUD 45.

Tindakan refresif dan penangkapan ini semakin memperterang watak asli dari Rezim  Jokowi-JK yang anti rakyat dan anti demokrasi. perjuangan pemuda mahasiswa dan rakyat yang menuntut  hak demokratis terus dihadapkan dengan tindakan refersifitas, kriminalisasi, dan  penangkapan.

Atas dasar tersebut, Front Mahasiswa Nasional menuntu
  1. Bebaskan segera 4 orang massa aksi Badan eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah JABODETABEK- Banten yang ditangkap
  2. Hentikan tindakan Refrensif, kriminalisasi dan penangkapan atas pemuda mahasiswa dan rakyat yang berjuang untuk menuntut  Hak demokrtisnya

Kami juga menyerukan kepada pemuda mahasiswa untuk  memperhebat perjuangan melawan tindakan anti rakyat dan anti demokratsi   

Jakarta, 15 Februari 2017
Hormat

Badarudin
SEKJEN PP FMN

Peringatan Hari Anti Kekerasan (Valentine Day )2017 Terus Kobarkan Cinta dan kesetiaan mengabdi pada Rakyat serta lawan Segala Tindak Kekerasan Rezim Boneka Jokowi-JK

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 13 Februari 2017 | 22.33




Hasil gambar untuk fmn aksi hari perempuan
foto aksi FMN dalam peringatan hari perempuan internasional 
Pengantar
14 Februari selalu di peringati sebagai hari kasih sayang, di mana kasih sayang sesama manusia merupakan hal yang hakiki. Pada kesejarahannya momentum ini merupakan bentuk pengabdian dari St. Valentine, yang mendapat hukuman mati dari kekaisaran Romawi karena melanggar aturan-aturan yang berlaku. Terlepas dari berbagai kontroversi mengenai latar kesejarahannya, kasih sayang sesama manusia tidaklah dimaknai sebatas  hubungan individual semata, namun cinta kasih yang sejati dimaknai sebagai ketulusan dan kesetiaan diri untuk pengabdian kepada rakyat. Pengabdian yang dipenuhi cinta dan ketulusan untuk terus membuat perubahan.
Momentum kasih sayang pada tahun ini memiliki kedudukan yang istimewa, di tengah maraknya tindakan kekerasan, perdagangan manusia, teror dan perang agresi yang di lancarkan kepada rakyat dunia oleh imperialisme yang di topang penuh oleh rezim boneka di negeri jajahan dan tengah jajahan.  
Imperialisme AS pelaku kejahatan kemanusiaan sesungguhnya
Donald Trump sebagai presiden terpilih Amerika Serikat pada tanggal 25 Januari 2017 menandatangani Perintah Eksekutif berisikan penangguhan penerimaan pengungsi dan penerapan pengawasan ketat bagi wisatawan dari sejumlah negara Muslim yang di anggap membahayakan Amerika Serikat dengan mencap mereka sebagai “teroris”. Aturan eksekutif ini memastikan pemerintah menangguhkan sementara seluruh program penempatan pengungsi di Amerika untuk setidaknya 120 hari ke depan. Amerika tidak akan mengeluarkan izin visa selama 90 hari bagi pengunjung yang berasal dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Pada perkembangannya, kebijakan tersebut dibatalkan oleh kehakiman AS. Namun demikian, Trump tetap bersikeras untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan membawanya ke ranah pengadilan bahkan hingga mempersiapkan kebijakan pengganti dengan esensi yang sama. Kebijakan ini secara esensial merupakan bentuk dari upaya imperialisme AS mengkambing hitamkan dan memberikan tendensi kepada umat muslim sebagai teroris, yang sesungguhnya tindakan teror yang terjadi di dunia merupakan tindakan dari imperialisme Amerika Serikat itu sendiri.
Trump juga mengeluarkan surat keputusan tentang pembangunan tembok perbatasan yang panjangnya 2.000 mil (3.200 KM) dan tinggi 12 meter, dengan biaya lebih dari USD 8 miliar atau Rp 106 triliun, sebagai usaha mencegah imigran gelap masuk dan penyelundupan narkoba. Proyek pendirian Tembok Perbatasan AS-Mexico tersebut merupakan kelanjutan implementasi UU Keamanan Perbatasan (The Secure Fence Act) tahun 2006, yang sesungguhnya didukung Obama dan Hilary Clinton saat menjadi senator. Pada pemerintahan Obama, justru telah mendeportasi 2 juta warga Latin yang menyeberang perbatasan dan merupakan jumlah terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Trump ingin melanjutkannya lebih intensif dan mengancam bagi warga yang menawarkan perlindungan kepada pekerja tidak berdokumen dan pengungsi. Hal tersebut merupakan bentuk nyata dari upaya imperialisme AS melakukan cuci tangan atas segala tindakan, kebijakan, dan skema yang selama ini mereka jalankan yang melahirkan kemiskinan dan kemelaratan akut di negeri-negeri Latin. Kemiskinan dan keterpurukan ekonomi serta masalah keamanan adalah alasan utama begitu banyaknya gelombang  migrasi di dunia.
Rezim Trump didukung oleh pengusaha-pengusaha minyak monopoli dunia, yang memperoleh keuntungan besar dari invasi rejim George W Bush dahulu. Mereka menggunakan Islamphobia untuk memprovokasi krisis, sehingga membenarkan adanya perang lain, dan menargetkan Iran sebagai sasaran berikutnya. Trump sesungguhnya melanjutkan histeria anti Islam dan Perang Anti Teror yang dikampanyekan AS pada masa George W. Bush sejak Peristiwa 11 September 2001 (9/11), untuk melancarkan perang agresi, menguasai kekayaan alam, dan mengontrol sepenuhnya. Ketujuh negeri yang masuk kategori larangan masuk warganegaranya ke AS, menjadi tempat yang telah dirusak dan di-bom oleh AS untuk dikuasai cadangan minyak besar dan sumber alamnya. Usaha AS (Navy SEAL) akhir-akhir ini dilakukan di Yaman dalam menyerang Al-Qaida, merupakan bagian dari skema AS untuk menguasai Yaman atas nama perang melawan teror.
Sesungguhnya Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS ke-47 melalui kampanye anti imigran, pengungsi, dan anti rakyat miskin dengan menyebarkan rasisme, xenophobia (fobi orang asing), neo fasis, perang, mengusir imigran dan Muslim, misoginis (kebencian terhadap perempuan), dan menyebarkan ketakutan. Donald Trump beserta segelintir elit dan korporasi raksasa berusaha mengalihkan kemarahan rakyat AS kepada umat Muslim, Mexico, dan para imigran. Ini merupakan cara menciptakan keuntungan berlipat bagi segelintir elit dan korporasi di pundak klas pekerja dan rakyat terhisap dan tertindas seluruh dunia.
Kebijakan-kebijakan dikriminatif ini merupakan bentuk konkret dari cuci tangan imperialisme AS terhadap seluruh kejahatan kemanusian yang terjadi di dunia. Larangan imigrasi yang dikeluarkan seolah melupakan dosa bawaan dari imperialisme AS yang telah menghancurkan kehidupan rakyat dunia dan menjerumuskan seluruh rakyat dunia kedalam jurang penderitaan akibat kehilangan tempat tinggalnya. Selain itu, Donald Trump yang ditopang oleh perusahaan-perusahaan monopoli dunia telah menebar kebencian dan teror kepada seluruh rakyat dunia dengan berbagai skema yang dijalankan guna mengeruk keuntungan dan meningkatkan derajat penghisapan terhadap seluruh rakyat dunia.
Tidak Ada Sedikitpun Cinta Kasih Rezim Boneka Jokowi-Jk Terhadap Rakyat    
Jokowi-JK yang telah memasuki tahun ketiga memimpin indonesia. sepanjang perjalannya, Rezim Jokowi-JK semakin menujukkan dirinya sebagai rezim yang tidak cinta dan anti terhadap rakyat. berbagai kebijakan yang dikeluarkan ditujukkan untuk pelayan prima bagi imperealisme AS,  justru semakin membuat rakyat masuk kedalam jurang pederitaan  yang berlipat ganda. kebijakan paket kebijakan ekonomi yang sudah mencapai 14 jilid, telah melahirkan PP No 78 Tahun 2015, Program Reforma Agraria palsu (sertifikasi tanah dan pengadaan tanah untuk pembangunan), pembangunan infrastruktur dan lain lain, telah merampas hak demokratis rakyat terutama hak rakyat atas Upah, tanah dan lapangan pekerjaan.
Rezim Jokowi-JK dalam menjalankan segala kebijakan semakin memperterang watak aslinya yang anti rakyat dan fasis. Terbukti dengan meningkatanya tindaka pelarangan berpendapat, kriminalisasi,  penangkangan hingga pembunuan terhadap rakyat yang berjuang atas hak demokratisnya.  Di sektor Buruh, tindakan PHK, kekerasan dan penangkapan terhadap  buruh yang melakukan perjuangan menutut upah layak semakin marak dilakukan. Sedangkan tani, berdasarkan catatan Aliansi Gerakan Reforma Agraria di sepanjang 2016, ada 30 konflik agraria di 12 provinsi, dari konflik tersebut terdapat 92 petani menjadi korban kekerasan, 39 orang menjadi korban penembakan, 228 orang ditangkap dan 83 orang dikriminalisasi.
Di sektor Buruh migran. Berdasar catatat Keluarga Besar Buruh Migrant Indonesia (KABAR BUMI) tindakan perdagangan manusia di indonesia tinggi, jumlah korban perdagangan manusia terbesar dari NTT. Selama tahun 2015 dan 2016 (periode Januari-Juli) ada 1667 orang yang diberangkatkan. Selain itu,  ada 53 orang Buruh migrant yang dipulangkan dalam kondisi tidak bernyawa ke NTT.
Pada sektor pemuda mahasiswa, FMN mencatat 4 kali pembubaran dan pelarangan kegiatan maupun aktivitas mahasiswa, 115 mahasiswa mendapatkan skorsing sepihak dari pihak kampus, 24 orang mendapatkan Drop Out karena melakukan aksi demonstrasi di kampus, 7 mahasiswa di tangkap, dan 1 mahasiswa di kriminalisasi. Catatan-catatan ini menambah suram kondisi rakyat indonesia di bawah rezim Jokowi-JK
Perkuat Organisasi: Terus Kobarkan Cinta dan kesetiaan mengabdi pada Rakyat
Di tengah berbagai penderitaan dan tindakan fasis dialami rakyat Menjadi dasar ilmiah untuk meletakkan cinta dan kesetiaan mengabdi pada rakyat. .kecintaan dan pengabdian kepada rakyat terwujud dalam kerja keras untuk  membangkitkan mengorganisasikan dan menggerakkan massa untuk melawan segala kebijakan Rezim Jokowi-JK anti rakyat dan fasis. 
Dalam momentum Valentine Day kali ini, Front Mahasiswa Nasional menjadikan momentum hari valentien menjadi ruang untuk memperkuat kecintaan dan kesetian mengabdi pada rakyat. selain kami  mengajak seluruh pemuda mahasiswa untuk untuk diri mengabdi pada rakyat. dengan ambil bagian secara aktif dalam perjuangan rakyat melawan segala kebijakan yang anti rakyat dan fasis sebagai bentuk dari cinta sejati sesama manusia.


Solidaritas dari Lombok timur untuk korban banjir bandang kabupaten sumbawa dan sambelia


Jakarat 13/2/2017 Front Mahasiswa Nasional (FMN) cabang Lombok timur melakukan Penggalangan dana untuk korban banjir bandang di sambelia dan sumbawa di persimpangan BRI,  kota selong. Kab Lombok timur pada tanggal 13/2/2017

Anggi famni pratama selaku ketua Front Mahasiswa Nasional cabang Lombok timur menyampaikkan kegiatan pengalangan dana bertujuan untuk meringankan penderitaan rakyat. selain itu, pengalangan dana merupakan salah satu bentuk nyata dari pengabdian pemuda mahsiswa kepada rakyat.

Kami mengajak seluruh pemuda mahasiswa dan rakyat secara umumnya untuk meningkatkan solidaritas antar rakyat. ujar anggi 

Solidaritas dari Palu untuk Korban Bencana Banjir Bandang di Kab. Sumbawa


Jakarta, 13/02/2017 Front Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah melakukan aksi penggalangan bantuan bagi korban banjir bandang di Kab. Sumbawa, Nusa Tenggra Barat. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai organisasi yang seperti, FMN Cabang Palu, Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo (HPMIG), Mapala Masapi, Mapala Iguana, BEM Ekonomi UNISA, BEM Perikanan UNISA, dan Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian (HIMATEPA). Kegiatan  yang dilakukan di Jalan Juanda ini ditujuakn untuk menggalang solidaritas berupa bantuan untuk meringankan beban dan derita rakyat yang menjadi korban bencana.



Dalam acara ini, FPR Sulteng menggunakan berbagai perlengkapan untuk mendukung aksi solidaritasnya, seperti Spanduk, Poster dan Kotak Donasi. Dalam programnya, FPR Sulteng berkomitmen untuk terus memberikan bantuan dan kontribusi terhadap rakyat di penjuru Indonesia yang tertimpa bencana. Hal ini tersebut juga diungkapkan oleh Zulkifli perwakilan dari FMN Cabang Palu “kami berkomitmen untuk berupaya maksimal membantu dan bersolidaritas terhadap rakyat yang tertimpa bencana seperti yang terjadi di Kab. Sumbawa saat ini” ujarnya. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 19.00 Wita berkahir pada pukul 22.00 Wita dan akan dilakukan kembali hingga tiga hari kedepan.  (Wd)
 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger