Headlines News :

Latest Post

Pernyataan Sikap FMN HTN ke-54: Pemuda Mahasiswa Berjuang Wujudkan Reforma Agraria Sejati

Written By Front Mahasiswa Nasional on Selasa, 23 September 2014 | 15.27



UUPA No.5 Tahun 1960 menjadi salah-satu kebijakan dalam menjawab perjuangan kaum tani beserta rakyat Indonesia untuk mewujudkan reforma agraria sejati sebagai esensi revolusi agustus 1945. Dengan adanya UUPA menjadi dasar menggantikan UU Kolonial sekaligus sebagai legitimasi untuk melakukan nasionalisasi aset-aset asing di bawah kontrol rakyat. Ini menjadi secerca harapan bagi kaum tani dan rakyat Indonesia mencapai sebuah kemerdekaan yang berdaulat dan mandiri sepenuhnya yang bebas dari cengkraman kolonailis Imperialisme dan feodalisme. Akan tetapi, hingga usia menginjak ke- 54 Tahun  sejak UUPA disahkan pada 24 september 2014, usaha mewujudkan reforma agrarian sejati dengan konsep landreform dan menuju pembangunan industry nasional, mengalami hambatan yang besar akibat pemerintahan yang berkuasa  masih memberi ruang yang luas atas penguasaan dan monopoli tanah dan SDA oleh imperialism, borjuasi besar komprador, tuan tanah dan bahkan Negara.

Perampasan dan monopoli tanah yang terjadi di Indonesia, tampak nyata semasa naiknya Orba Soeharto menjadi Presiden RI selama 32 tahun. Berbagi kebijakan dikeluarkan seperti UU PMA, UU Perkebunan, UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan lain-lain. Soeharto selama 32 tahun berhasil menjadi pemerintah bersama borjuasi besar komprador, tuan tanah besar, kapitalisme birokrasi yang mengabdi kepada tuannya  yakni imperialism AS untuk menguasai sumber-sumber agraria dan SDA di Indonesia. Kaum tani beserta seluruh rakyat Indonesia mengalami kemerosotan penghidupan akibat tanah dan SDA yang telah dirampas dan dimonopoli.

Dewasa ini, 10 tahun pemerintahan SBY telah melipatgandakan bentuk-bentuk perampasan dan monopoli atas tanah baik dalam bentuk perkebunan, pertambangan dan pertanian skala besar. Ratusan juta Ha tanah dikuasai oleh swasta baik borjuasi  komprador, tuan tanah besar lokal dan asing (imperialisme AS). Sementara itu, Negara juga ikut serta menjalankan praktek-praktek perampasan dan monopoli tanah baik dalam bentuk PTPN, Perhutani, Taman Nasional, Ihutani dengan ratusan juta Ha. Pemerintahan SBY juga melahirkan kebijakan MP3EI yang merupakan megaproyek yang menguntungkan bagi imperialism besar dan borjuasi besar. Seluruh agenda-agenda neoliberalisme dengan prinsip liberalisasi, privatisasi dan deregulasi, semuanya dijalankan oleh pemerintahan SBY untuk menyelamatkan krisis global di tubuh imperilisme AS 2008 silam. Krisis macet perumahan yang kini menjadi krisis energy, pangan dan finasial, mendorong SBY sebagai kepala pemasaran/Sales untuk mempromosikan sekaligus menjual Tanah dan SDA Indonesia. Selain itu, proyek-proyek pembangunan Infrastuktur (bandara, pelabuhan, kereta api) menjadi bisnis yang mengiurkan bagi korporasi-korporasi asing dan local untuk berinvestasi.

Dengan adanya monopoli dan perampasan tanah di Indonesia yang dilanggengkan dan diintensifkan selama 10 tahun masa SBY, telah melahirkan penghidupan rakyat yang semakin sengsara dan miskin. Populasi rakyat Indonesia yang berjumlah sekitar 238 juta, hampir 65% bekerja menjadi petani. Komposisi penduduk ini menunjukkan, bahwa petani menjadi mayoritas rakyat Indonesia yang dimelaratkan di negeri ini. 50% kaum tani Indonesia hidup dengan mengelola tanah 0,5 Ha dan sisanya adalah buruh tani (sumber: AGRA). Sementara penghasilan kaum tani Indonesia di pedesaan hanya berkisar Rp.500.000-800.00,-.

Perampasan dan monopoli tanah juga diikuti dengan meningkatnya konflik agraria dengan menggunakan cara-cara kekerasaan mulai dari intimidasi, penangkapan sampai dengan penembakan. KPA mencatat selama kurun waktu 10 tahun SBY menjabat, ada sekitar 1300 an konflik yang mengemuka.  Dan tentu konflik masih banyak lagi yang belum tercatat.

Dengan akses yang rendah atas pengelolahan dan penguasaan tanah, berdampak buruk pada pendapatan kaum tani Indonesia yang rendah pula. Keadaan objektif kaum tani demikian, akan semakin mengasingkan kaum tani dari kehidupan baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan rekreasi. Sehingga dapat kita lihat bagaimana terbelakangnya masyarakat pedesaan akibat tidak mampu  mengakses pendidikan yang berbanding terbalik dengan mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Ini menjadi salah-satu dasar bagaimana peran dari pemuda mahasiswa untuk tetap terkoneksikan dengan perjuangan kaum tani atas pendidikan di Indonesia sebagai hak seluruh warga negara. Namun apabila menganalisa lebih jauh, maka untuk mewujudkan  kedaulatan dan kemandirian sepenuhnya untuk memberikan kesejahteraan bagi kaum tani dan rakyat Indonesia, maka sudah menjadi keharusan mahasiswa terlibat aktif dalam perjuangan reforma agraria sejati yang menjadi syarat utama kemajuan bangsa Indonesia. Dengan dijalankan reforma agraria sejati, maka akan ada syarat ke depan untuk membangun sebuah industri nasional yang merupakan ciri-ciri kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, mustahil Negara Indonesia dapat maju apabila reforma agraria sejati tidak dijalankan. Karena itu akan menghambat  fondasi dalam membangun industri inasional  di Indonesia untuk menggantikan industri  manufaktur, rakitan yang hanya berorientasi pada kepentingan pasar Internasional (imperialisme) dan tenaga kerja murah.

Nah, pemerintahan SBY akan berganti dengan pemerintahan baru Jokowi-JK. Apakah pemerintahan baru ini akan memberikan sebuah pengharapan yang berarti bagi kaum tani dan rakyat Indonesia menjalankan reforma agraria sejati ? Maka itu hanya dapat diwujudkan apabila Jokowi-JK berani menolak monopoli tanah yang dilakukan oleh borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan asing dengan menyerahkan tanah dan sumber daya alam pada rakyat Indonesia. Selain itu, Jokowi-JK harus berani menghapuskan MP3EI sebagai megaproyek yang merugikan rakyat yang hanya memberikan keuntungan bagi perkebunan, pertambangan, pertanian skala besar serta imperialisme khususnya AS.

Maka, kami dari FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN) pada momentum HARI TANI NASONAL KE-54 pada 24 September 2014 melakukan aksi secara serentak di 25 kota dengan tema “10 tahun pemerintahan SBY abai terhadap kaum tani dan rakyat Indonesia, dengan menolak segala bentuk monopoli dan perampasan tanah, serta wujudkan reforma agraria sejati menuju landreform dan kedaulatan pangan di Indonesia”.

Hidup Mahasiswa !
Hidup Kaum Tani !
Hidup Rakyat Indonesia


24 September 2014
Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL


Rachmad P Panjaitan
ketua



Pernyataan Sikap; Hari Pemberantasan Buta Aksara Internasional

Written By Front Mahasiswa Nasional on Minggu, 07 September 2014 | 20.59



Sulitnya Akses Pendidikan Adalah Sumber tingginya Buta Aksara Di Indonesia
Oleh: Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional

           
Pada tanggal 8 September, dunia serentak memperingati hari yang  bersejarah yaitu hari pemberantasan buta aksara. Sejak 8 September 1964, UNESCO menetapkan dan membangun komitmen bersama seluruh negara di belahan dunia untuk memberantas penyakit buta aksara. Semangat ini merupakan usaha untuk mencerdaskan seluruh masyarakat dunia. Momentum ini juga dijadikan penekanan oleh UNESCO untuk menekan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia agar menjalankan program pemberantasan buta aksara. Tentu untuk memberantas buta aksara di Indonesia diperlukan upaya untuk memperbaiki sistem pendidikannya.
            Saat ini justeru pendidikan di Indonesia merupakan sumber dari tingginya buta aksara. Lepasnya tanggung jawab negara dan didorongnya kebijakan liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi Pendidikan melahirkan mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Biaya pendidikan yang mahal di Indonesia adalah tembok tebal penghalang akses rakyat terhadap pendidikan. Bukti nyata dari problem akses rakyat terhadap penidikan Indonesia telah dipaparkan oleh data partisipasi sekolah BPS tahun 2014, pada usia 7-12 (SD) angka partisipasinya sebesar 98,36%, Usia 13-15 (SMP) menurun menjadi 90,68%, sedangkan untuk usia 16-18 (SMA) kemabli menurun 63,38%, dan usia 19-24 (Pendidikan Tinggi) hanya sebesar 19,97%. Partisipasi rakyat mengecap pendidikan mengalami penurunan yang drastis di setiap jenjangnya. Fenomena ini patut dijadikan sorotan kritis, karena Indonesia telah bercita-cita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Namun cita-cita luhur itu tidak diikuti oleh kerja konkrit pemerintahnya dalam menyelenggarakan pendidikan.
Problem utama dari kecilnya partisipasi rakyat Indonesia dalam mengakses pendidikan bukan dikarenakan sebuah watak malas dari rakyat, namun dikarenakan mahalnya biaya pendidikan yang berbanding lurus dengan tingkat ekonomi masyarakat yang lemah. Menurut data BPS, tahun 2014 ini dari total penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 237.641.326 jiwa, dari semua itu rakyat miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta jiwa. Terdiri dari 17,74 juta jiwa adalah rakyat di pedesaan, sementara 10,33 juta jiwa berada di perkotaan.  Parameter miskin pun ini diukur dengan penghasilan-per-kapita per-bulan sebesar Rp 289.041 untuk perkotaan dan Rp 253.273 di desa. Standart pendapatan yang sangat rendah bila dibanding dengan ketetapan kemiskinan oleh PBB yakni berpendapatan 2 dollar AS per hari. Tentu, masih banyak lagi rakyat miskin di Indonesia bila memakai angka batas pendapatan minimum kemiskinan PBB.
            Jelas sudah bahwa rakyat Indonesia sangat  kesulitan dalam mengakses pendidikan dan untuk memenuhi kebutuhan penunjang pendidikannya (Buku, Seragam, Uang Saku, Ongkos, dll). Dengan penghasilan yang hanya Rp 289.041/bulan akan begitu saja habis untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa bisa menyisihkan untuk biaya pendidikan. Dari sinilah banyak rakyat Indonesa usia sekolah yang terpaksa mengambil jalan untuk menjadi pekerja, petani, TKI, dan profesi lainnya demi membantu kehidupan keluarga.
Fenomena inilah yang menjadi sumber dari masih menjangkitnya penyakit buta aksara pada rakyat Indonesia. Saat ini, rakyat yang menderita buta aksara sekitar 9,9 Juta. Sedangkan 880.000 lainnya rentan mengalaminya. Belum lagi dengan ancaman putus sekolah bagi jutaan anak Sekolah Dasar yang harus membagi waktunya terpaksa bekerja demi membantu mencari nafkah keluarga. Hal ini semua adalah bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia abai dalam penyelenggaraan pendidikan. Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (PP FMN) Rachmad, mengajak seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk mengkampanyekan Pemberantasan Buta Aksara di Indonesia untuk menyongsong kemajuan rakyat. Serta menuntut pemerintahan mendatang agar mempunyai orientasi memajukan pendidikan dengan meningkatkan akses pelayanan pendidikan terhadap seluruh rakyat Indonesia.


08 September 2014
Hormat Kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL


Rachmad P Panjaitan S.IP
Ketua

Indonesia: Bangkit Bersatu untuk Rebut Kemerdekaan Sejati Bagi Rakyat Indonesia

Written By Front Mahasiswa Nasional on Sabtu, 16 Agustus 2014 | 19.51





“Kemerdekaan sejati bagi rakyat Indonesia adalah kemerdekaan yang diraih melalui perjuangan maha hebat rakyat untuk Indonesia yang berdaulat dan mandiri secara politik, ekonomi dan budaya yang bebas dari  cengkaraman Imperialisme AS dan feodalisme”

Salam Demokrasi !
          
            17 Agustus 1945 adalah hari bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya momentum itu merupakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah resmi mendeklarasikan negara yang berdaulat, yang lepas dari penjajahan. Kemerdekaan Indonesia dicapai oleh perjuangan berjuta-juta rakyat yang dengan gigih dalam melawan penjajahan. Oleh karenanya, capaian tersebut adalah puncak pergolakan rakyat Indonesia semenjak abad 17 sampai di penghujung abad 19 untuk melawan kolonial imperialisme dan feodalisme. Namun, sayangnya usaha rakyat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan dengan berdarah-darah dikhianati oleh boerjuasi komprador dan tuan tanah. Praktik jahat dilakukan untuk menjual kembali dan membuka pintu neokolonialisme kembali ke Indonesia. Usaha kompromis kepada Belanda yang puncaknya Konferensi meja bundar (KMB) 1949, menyebabkan Indonesia tenggelam sebagai negara yang secara ekonomi, politik dan budaya di bawah cengkraman imperialisme  beserta kaki tangannya rejim boneka sebagai pemerintahan bersama antara borjuasi besar komprador, tuan tanah dan kapitalisme birokrat. 

         Usia Indonesia pun semenjak diproklamirkan telah mencapai 69 tahun. usia ini sudah cukup matang yang seharunya dapat memberikan kedaulatan kemandirian bagi seluruh rakyatnya. Namun hakekat kemerdekaan Indonesia masih menjadi sebuah formalitas de fakto dan de jure dalam bernegara dan berbangsa. Sebab, Indonesia sampai usia ke-69 masih menjadi negara setengah jajahan setengah feodal yang ekonomi politik dan budaya masih dikuasai oleh imperialisme AS dan feodalisme.

Kemerdekaan RI ke-69 merupakan sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia

Ekspansi penjajahan kolonialisme dimulai sejak abad ke 16, ditandai dengan kedatangan Portugis, Spanyol kemudian disusul kedatangan kongsi dagang Hindia Belanda (VOC) pada abad 17. [1]Kedatangan mereka ke Indonesia terkenal dengan sistem merkantilisme yang sedang mengemuka di Eropa. Pelayaran dengan rombongan besar untuk memperoleh daerah koloni sebagai tempat untuk mendapatkan rempah-rempah, memasukan pengaruh politik dan di satu sisi menyebarkan pengaruh keyakinan/teologis. Kalau di dalam litetratur sejarah sering disebut dengan pelayaran 3 (tiga) G (Gold, Glory, dan Gospel). Diantara ketiga negara yang melabuhkan kapalnya  di tanah Nusantara, hanya Belanda yang bertahan lama. Dengan masa penjajahan secara langsung selama 350 tahun atau tiga setengah abad.

 Dengan penindasan dan penghisapan yang dijalankan oleh kolonial belanda bersama raja-raja/tuan tanah lokal yang merampas hak-hak petani, buruh dan pemuda pelajar serta perempuan Indonesia, melahirkan sebuah penindasan yang maha hebat dalam mengusir Belanda. Alhasil, kemerdekaan RI dapayt diraih 17 agustus 1945.

Namun, kemenangan rakyat tersebut dinodai oleh bermacam perjanjian-perjanjian, perundingan-perundingan yang dilakukan oleh para borjuis besar komprador di Indonesia dengan pihak kolonial. Taktik bersandar pada perundingan inilah yang menggadaikan kedaulatan rakyat Indonesia dihadapan Kolonial Belanda dan Sekutu yang terus berusaha masuk kembali untuk menjajah. Puncak dari kompromis yang merugikan rakyat Indonesia adalah perjanjian KMB [2]sekaligus menandai secara resmi Indonesia menjadi negara jajahan dan setengah feodal yang dimana ekonomi, politik, budaya dicengkram oleh imperialisme AS dan feodalisme.


Kemerdekaan RI ke 69: Rezim Baru Boneka Imperialisme AS
Rejim boneka SBY sebagai pemerintahan bersama antara borjuasu besar komprador,, tuan tanah dan kapitalisme birokrat, selama 10 tahun berkuasa telah menunjukkan kesetiannya pada tuan Imperialisme AS. Hal ini dapat dibuktikan dengan kesuksesan SBY mengemas kebijakan Nasional baik ekonomi, politik dan budaya yang semuanya mempresentasekan kepentingan dari Imperialisme AS trersebut beserta feodalisme.

            Kebohongan besar ketika SBY saat pidato kenegaraannya terakhir dalam sidang bersama DPR dan DPD RI (15/08/2014). SBY memaparkan  keberhasilan pembangunan ekonomi selama menjabat 10 tahun dengan statistik pembangunan ekonomi[3] yang sangat manipulatif. Sebab, apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia selama SBY menjabat 10 tahun, adalah penghisapan dan penindasan yang teramat kejam dengan perampasan hak-hak rakyat yang dipersembahkan kepada imperialisme AS, borjuasi besar komprador dan tuan tanah.

Tanggal 9 Juli lalu menjadi momentum dalam pemilihan presiden Indonesia, yang sejenak seakan-akan memberikan harapan baru bagi rakyat yang telah lelah mengalami penindasan dan penghisapan di negeri setengah jajahan dan setengah feodal Indonesia. Namun, usainya perhelatan Pemilu yang ditandai dengan momentum pengumuman hasil rekapitulasi suara pada tanggal 22 Juli lalu, tidak serta merta mengurangi beban penderitaan rakyat Indonesia. Setelah paksaan dari pemerintah, parpol dan Capres-cawapres agar rakyat berpartisipasi dalam Pemilu tersebut. Tidak sampai disitu, rakyat juga kembali dipaksa untuk fokus dan berpartisipasi dalam menjaga hasil Pemilu dengan adanya tontonan gugatan MK yang sesungguhnya hal tersebut ingin mengaburkan rakyat agar fokus memperjuangkan hak-hak demokratinya yang dirampas.

Kita ketahui bahwa pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif yang di selenggarakan di negara setengah jajahan dan setengah feodal seperti Indonesia ini adalah tak ubahnya sebagai momentum pergantian pelayan baru bagi Imperialisme AS. Namun dengan kemenangan pasangan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai popularitas di tengah runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap partai, akan melahirkan sebuah ilusi perubahan tsnpa memandang bahwa Jokowi JK adalah pemerintahan baru yang akan menggantikan rejim boneka AS.

Sementara dari kubu Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, tidak ubahnya merupakan rezim boneka baru yang siap melayani imperialisme AS sebagai tuannya. Jokowi-JK menaruh embel-embel “Tri Sakti” dalam Visi dan Misinya. Mereka seolah berupaya menjadi pemimpin yang akan berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, kita bisa menelusuri dengan seksama apa yang menjadi agenda rezim boneka Jokowi-JK ini sesungguhnya. Kedaulatan dibidang politik, Kemandirian dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya adalah slogan atau janji yang sesalu didengukan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataanya, kenyataan bahwa Jokowi-JK tetap mendukung megaproyek MP3EI yang sudah sangat nyata menjadi momok penghisap dan terus diperangi oleh rakyat. MP3EI adalah megaproyek imperialisme AS yang di konversi menjadi kebijakan nasional. Tujuanya jelas untuk semakin memasifkan perampasan tanah rakyat untuk mengeruk sumber daya alam dan memperluas monopoli tanah. Dalam hal ini, Jokowi-JK mengilusi dengan akan melaksanakan land reform dengan mendistribusikan tanah 9 juta hektare selama 5 tahun kedepan dengan targetan 2 Ha per rumah tangga melalui konsep pertanian keluarga yang hakekatnya tanah tetap dikuasai oleh perkebunan-perkebunan skala besar untuk menanami tanaman komoditas. Selanjutnya Jokowi juga berencana untuk membangun dan memperbaiki berbagai infrastruktur. Akan ada pembangunan jalan baru sepanjang 2000 kilometer, dan perbaikan jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama, membangun 10 bandara baru, dan juga membangun 10 kawasan industri baru.[4] Jelas bahwa skema pembangunan infrastruktur tersebut ditujukan bukan diorientasikan untuk kepentingan rakyat, namun sebagai sarana penunjang jalur distribusi dan pembukaan kawasan pabrik milik imperialsime dan bojuasi komprador.
           
Demikian juga dengan keterlibatan Indonesia dalam kongsi dagang internasional WTO, Jokowi-JK juga tetap mendukung keterlibatan Indonesia dalam keanggotaan di WTO. Sudah jelas bahwa WTO adalah skema perdagangan yang dimonopoi oleh imperialisme untuk mengontrol seluruh arus perdagangan dunia. Dan jelas pula seluruh kebijakan yang dikeluarkan WTO tidak pernah berpihak kepada rakyat. Selain itu Jokowi juga akan tunduk pada instrumen imperialisme AS yakni terhadap IMF dan Word bank terutama dalam agenda ketahanan pangan nasional. Ditambah dengan kesan heroik Jokowi-JK akan menyabut skema komunitas ASEAN di tahun 2015 yang sejatinya akan menghilangkan batasan teritorial negara dengan skema persaingan bebas yang hakekatnya adalah kepentingan monopoli AS atas asia pasifik. Hal ini membuktikan bahwa Jokowi-JK tetap akan menjadi rezim bonek imperialis yang menjual kedaulatan dan kemandirian negara.
           
Dalam sektor kebudayaan, dengan skema “revolusi mental” Jokowi berbicara seakan dengan peningkatan materi budi pekerti dapat menjawab persoalan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang rencanakan adalah dengan melaksanakan wajib belajar 12 tahun, meningkatkan subsidi untuk Perguruan Tinggi Negeri, meninjau sisdiknas dan UN. Jokowi akan tetap memaksakan institusi dan kurikulum pendidikan berorientasi menjadi penyedia tenaga kerja murah, pendidikan diarahkan untuk menopang kepentingan imperialisme dan feodalisme dalam memenuhi hasrat eksploitasinya. Terlebih lagi Jokowi-JK sebagai presiden dan calon presiden terpilih tetap mendukung Kurikulum 2013, UN dan Undang Undang Pendidikan Tinggi (UU PT) yang nyata-nyata adalah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Semua ini jelas membuktikan bahwa pergantian rezim baru akan tetap menjadikan pendidikan di Indonesia tidak ilmiah, tidak demokratis, dan tidak berpihak kepada rakyat.

Terang sudah  pandangan kita bahwa, peringatan kemerdekaan Indonesia ke-69 tahun ini yang dibarengi dengan pergantian rezim baru boneka imperialisme AS tidak akan merubah nasib rakyat. Kaum buruh akan semakin diperparah dengan ancaman PHK dan politik upah murah, sementara kaum tani akan terus dibayangi oleh berjalanya skema perampasan tanah yang akan semakin massif untuk memaksimalkan keuntungan dari imperialisme AS yang disokong oleh borjuis besar komprador, tuan tanah dan pemerintahan boneka Jokowi-JK. Sedangkan di pemuda mahasiswa, akan tetap dihadapkan dengan mahalnya biaya pendidikan, kurikulum yang tidak ilmiah, serta sempitnya lapangan pekerjaan yang layak. Jelas sudah dengan bergantinya rezim, dengan menangnya Jokowi-JK dalam Pemilu, namun status Indonesia akan tetap menjadi negara setengah jajahan dan setengah feodal. Indonesia akan tetap menjadi negara yang belum merdeka.

Kemerdekaan RI ke-69: Bangkit, Bersatu, Rebut Kemerdekaan Sejati !

            Dengan menyadari bahwa sampai usianya yang ke-69 ini Indonesia masih belum merdeka. Maka tidak ada kata atau tindakan yang tepat selain bangkit dan bersatu untuk merebut kembali kemerdekaan sejati. Karena pemuda mahasiswa sadar sepenuhnya bahwa kemerdekaan sejati lahir bukan dari pemberian namun dari usaha keras dan panjang atas perjuangan rakyat melawan musuh-musuh rakyat. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 yang anti imperialisme dan anti feodalisme harus kembali digelorakan. Rakyat harus bergandengan tangan untuk terus menentang dan menendang 3 musuhnya, yaitu Imperialisme, Feodalisme, dan Kapitalis Birokrat.
           
Hanya dengan terus bertalian erat dengan seluruh sektor rakyat dan bertumpu pada aliansi dasar klas buruh dan kaum tani serta dipimpin oleh orientasi politik untuk perjuangan pembebasan nasional-lah kemerdekaan sejati dapat direbut kembali oleh rakyat Indonesia. Untuk itu, penting bagi seluruh sektor rakyat untuk menghimpun dirinya dalam ormas-ormas yang benar-benar memperjuangkan kepentingan massanya atau ormas sejati dengan memprioritaskan pembangunan orgaisasinya di basis terendah yaitu di pabrik, pedesaan, kampung, kampus ataupun di tempat kerja. Selanjutnya mengobarkan perjuangan massa baik menuntut hak-hak demokratis ataupun soal-soal politik yang memang mengancam penghidupan dan kepentingan massa. Perjuangan ini terus ditingkatkan dari hal-hal kecil hingga yang besar, dari skala kecil hingga skala luas sebagai upaya untuk terus memberikan perlawanan terhadap rezim boneka imperialisme dan meningkatkan kemampuan daya juang dari seluruh rakyat Indonesia. Karena kemerdekaan sejati yang diraih menghantarkansebuah identitas nasional dengan jalan  land reform sejati dan membangun industri nasional di ibu pertiwi untuk memenuhi kebutuhan domestik rakyat Indonesia.
           
Secara khusus kepada pemuda-mahasiswa yang sehari-hari beraktivitas dalam kampus, sudah saatnya kita menjadikan kampus sebagai “benteng perjuangan rakyat” massa mahasiswa untuk menuntut hak-haknya dan soal-soal politik umum untuk memblejeti kaki tangan rezim di dalam kampus.

           Oleh karena itu kami Pimpinan Pusat FMN dalam HUT Kemerdekaan RI menyampaikan sikap “Rebut kemerdekaan sejati rakyat Indonesia dengan semangat  perjuangan pemuda mahasiswa dan rakyat menuju Indonesia yang berdaulaut, mandiri secara politik, ekonomi dan budaya yang bebas dari  cengkaraman Imperialisme AS dan feodalisme”. kemerdekaan  sejati ibu pertiwi lebih berharga dari segalannya, Terima kasih.


Jayalah Perjuangan Massa !
17 Agustus 2014

Hormat Kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL


Rachmad P Panjaitan
Ketum






[1] M.C. Rickefs. Sejarah Indonesia Modern. Serambi, Jakarta 2008
[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Meja_Bundar, Diakse pada tanggal 16 Agustus 2014, pukul 08.03 WIB.
[3] http://politik.news.viva.co.id/news/read/529419-pidato-terakhir-sby-buat-pimpinan-dpr-terpukau, Diakses pada tanggal 16 Agustus 2014, pukul 08.30 WIB.
[4] Visi Misi, dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla, “Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Jakarta, 2014.

FMN: Mengecam dan Mengutuk Rektor UNAS yang membungkam aspirasi mahasiswa dengan Pemecatan , Skorsing dan Penangkapan oleh Kepolisian

Written By Front Mahasiswa Nasional on Kamis, 14 Agustus 2014 | 00.02




Sejumlah kawan-kawan mahasiswa Universitas Nasional (UNAS), Jakarta diberi sanksi pemecatan (Droup out) dan skorsing oleh Rektorat UNAS. Hal ini terjadi usai mahasiswa UNAS  melakukan aksi damai dalam menentang salah-satu keputusan rektor yang dianggap menghilangkan nilai-nilai demokratis di kampus. Demontrasi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas penetapan Surat Keputusan (SK) Rektor UNAS Nomor: 112 Tahun 2014 tentang pemberlakuan jam malam di lingkungan kampus.

Mahasiswa UNAS yang menghimpun diri dalam Keluarga Besar Mahasiswa UNAS menilai bahwa pemberlakuan jam malam di lingkungan kampus adalah usaha secara masif yang dilakukan oleh pihak Rektor untuk memberanggus nilai-nilai berorganisasi di dalam kampus. Hal ini tentu akan berdampak pula pada pemberangusan hak atas kebebasan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di dalam kampus. Di sisi lain, dengan aktivitas berorganisasi yang dibatasi melalui pemberlakuan jam malam, akan berdampak pula hilangnya “Roh Organisasi kampus” yang selama ini mengawasi kebijakan-kebijakan kampus dan pemerintah.  Mahasiswa Unas juga menjelaskan, bahwa pemberlakukan jam malam ini dikeluarkan tanpa adanya sosialisasi dengan mahasiswa UNAS melalui perwakilan-perwakilan organisasi yang ada di UNAS. Keputusan ini diambil tanpa melibatkan pihak mahasiswa untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan secara demokratis sesuai dengan aspirasi mahasiswa UNAS.

Selain melakukan pemecatan 4 orang dan 3 orang skorsing terhadap mahasiswa UNAS, pihak Rektorat juga mengandeng pihak kepolisian polres Jakarta Selatan dan berujung penahanan 1 mahasiswa.  Hal ini menunjukkan sikap anti demokratis dan arogan dari pihak Rektor UNAS.

Tindakan yang dilakukan oleh Rektor El Amry Bermawi Putra, sungguh tidak menunjukkan sifat pemimpin kampus yang demokratis. Mahasiswa berkumpul, berorganisasi di kampus dan melakukan demonstrasi adalah hak konstitusi yang sudah diatur UUD 1945. Bentuk pembungkaman nilai-nilai demokratis yang dilakukan Rektor UNAS melalui pemecatan, skorsing bahkan penangkapan adalah tindakan kekerasan di dunia pendidikan yang merupakan manifestasi pendidikan yang anti ilmiah, anti demokratis dan anti mengabdi kepada rakyat yang terkandung dalam UU Pendidikan Tinggi untuk merampas kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik mahasiswa di kampus.

Oleh karena itu, kami dari PP FMN menyampaikan sikap dalam persoalan UNAS mengecam dan mengutuk tindakan represif pihak rektorat dan kepolisian serta batalkan pemecatan, skorsing dan bebaskan mahasiswa UNAS yang ditangkap polres Jaksel.

14 Agustus 2014



PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL




Rachmad P Panjaitan
Ketum

FMN: Pembatasan BBM Bersubsidi adalah Kado di Akhir Jabatan Rejim Boneka SBY yang siap dilaksanakan Rejim Baru Jokowi-JK

Written By Front Mahasiswa Nasional on Selasa, 05 Agustus 2014 | 23.16




Rakyat Indonesia  mendapat kado yang  mengejutkan dari pemerintah Boneka SBY di akhir masa jabatannya,di tengah-tengah rakyat Indonesia sedang merayakan idul fitri 1435 H. Kado tersebut adalah pembatasan BBM bersubsidi premium dan solar. Itu artinya rakyat akan dibatasi dalam memperoleh subsidi BBM atau bahkan membeli BBM nonsubsidi.

Pemerintah SBY melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluarkan kebijakan pembatasan penjualan solar dan premium bersubsidi melalui Surat Edaran BPH Migas No. 937/07/Ka BPH/2014 tertanggal 24 Juli 2014[1]. Sesuai surat edaran tersebut, penjualan solar bersubsidi tidak dilakukan di Jakarta Pusat mulai 1 Agustus 2014. Selanjutnya, mulai 4 Agustus 2014, penjualan solar bersubsidi di SPBU di wilayah tertentu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali akan dibatasi pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Tentu dengan adanya pembatasan subsidi akan meningkatkan inflasi terhadap barang-barang di pasar khususnya kebutuhan pokok, yang berbanding terbalik dengan semakin merosotnya pendapatan masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan adanya kebijakan pembatasan BBM subsidi akan mempengaruhi kelangkahan stock BBM untuk diakses masyarakat dalam menopang pekerjaannya seperti angkutan umum, nelayan, petani dan lain-lain.

Masalah pembatasan BBM sampai dengan kenaikan BBM yang selalu terjadi tiap tahunnya di Indonesia merupakan persoalan yang pelik. Akar masalahnya adalah akibat terjadinya monopoli atas sumber-sumber minyak dan gas di Indonesia oleh kapitalisme monopoli internasional khususnya AS.

Di Indonesia dengan 84 kontraktor Migas yang dikategorikan kedalam 3 kelompok, (1) Super Major yang terdiri dari ExxonMobile, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco ternyata menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80% Indonesia. (2) Major yang terdiri dari Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, dan Japex telah menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%. Dan (3) Perusahaan pertamina  menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%.[2]

Kebijakan liberalisasi terhadap minyak dan gas di Indonesia dilegetimasi dengan adanya perundang-undangan UU. No. 22 Tahun 2001. UU tersebut bukan menjadi komoditas strategis yang memprioritaskan kebutuhan domestik, akan tetapi didorong sebagai komoditas pasar yang dikuasai oleh perusahan-perusahaan kapitalisme monopoli internasional.

Sedangkan tanggapan Pemenangan Pilpres 2014 yang akan menjadi Rejim boneka pengganti SBY[3], telah menunjukkan watak anti rakyatnya dalam menyikapi pembatasan BBM bersubsidi. Jokowi menyebutkan “Kalau mau dinaikkan, Naik ya naik, kalau saya, ya tegas.”. Jokowi menunjukkan watak yang anti rakyat yang mencerminkan keberpihakan kelasnya pada imperialisme AS, borjuasi besar komprador untuk dapat terus melanggengkan penguasaan Minyak dan gas di Indonesia dalam hal ini.

Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat FMN menyatakan sikap menolak pembatasan BBM bersubsidi secara tegas dengan alasan hentikan penguasaan minyak dan gas oleh imperialisme khususnya AS dan berikan hak rakyat untuk mendapatkan subsidi minyak.

Hormat kami,                                                                                                  06 Agustus 2014
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL


Rachmad P Panjaitan
Ketua Umum
 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger