Headlines News :

Latest Post

FMN Hari Pendidikan Nasional 2015

Written By Front Mahasiswa Nasional on Jumat, 01 Mei 2015 | 22.08



Pemuda Mahasiswa Berjuang: Lawan Segala Bentuk Komersialisasi, Liberalisasi, dan Privatisasi Pendidikan.


Pendidikan merupakan proses dialektika dalam kehidupan manusia, dimana pendidikan memiliki peranan yang teramat penting. Pendidikan berguna sebagai alat untuk memajukan taraf kebudayaan rakyat yang mencerahkan dan  mampu  menjawab persoalan yang dialami masyarakat. Dalam abad pertengahan di dunia, pendidikan masih dianggap tabu dan dilarang perkembangannya. Kebenaran-kebenaran ilmiah yang lahir dari eksperimen-eksperimen serta sistem sosial masyarakat, dianggap sebagai sebuah pemberontakan terhadap kekuasaan raja yang disebut-sebut sebagai perwakilan Tuhan. Copernicus, Galilea galieo, menjadi ilmuwan sains yang dibungkam semasa itu. Mereka dianggap telah menyimpang dari ajaran-ajaran kekuasaan Raja. Keabsolutan  penguasa masa itu, menjadi salah-satu faktor pendorong lahirnya perjuangan atas kemerdekaan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hingga saat ini.

Perkembangan  ilmu pengetahuan, teknologi yang terbungkus dalam pendidikan saat ini, menjadi sangat berguna untuk kemajuan peradaban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegera. Hal ini diyakini, bahwa pendidikan mempunyai semangat memanusiakan manusia, yang artinya pendidikan menjadi instrumen yang mampu membebaskan umat manusia membangun peradaban yang maju dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berangkat dari semangat inilah Indonesia pada penyusunan landasan negara berupa UUD 1945, menitikberatkan salah-satunya tentang penyelenggaraan pendidikan oleh Negara. Pendidikan dijadikan sebagai salah-satu tujuan kelahiran negara Indonesia, yang bertujuan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

Akan tetapi, kenyataannya pendidikan di Indonesia mulai dari masa politik etis 1870 hingga saat ini, masih mengalami penyimpangan atas filosofi pendidikan yang mencerahkan dan membebaskan. Pendidikan saat ini, masih saja menjadi alat legitimasi Penguasa untuk memperkuat kebijakan-kebijakan yang kerap bertolak belakang dengan aspirasi rakyatnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, politik, hukum, budaya, militer yang melibatkan akademisi-akademisi, malah sangat jarang bermanfaat untuk kemajuan masyarakatnya. Contohnya saja; terkait 2 kesaksian Prof. UGM yang melegitimasi pembangunan pabrik semen di rembang. Padahal dari hasil studi independen masyarakat, pabrik semen ini akan berdampak sosial mulai dari hilangnya sumber air untuk keperluan air minum, irigasi atau bahkan ancaman perampasan tanah masyarakat. Jadi, sangat wajar ibu-ibu rembang datang menggeruduk UGM atas kesaksian Profesornya yang tidak berpihak pada masyarakat, hingga bergulir gerakan “UGM Minta Maaf” dari mahasiswa-mahasiswa UGM sendiri.

Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 02 Mei 2015, tentu dapat menjadi refleksi kita bersama untuk menilai seberapa jauh relevansi pendidikan di Indonesia yang berguna untuk kemajuan bangsa dan negara. Jika melihat pendidikan di bawah pemerintahan Jokowi-JK hingga lebih 1 semester ini, ternyata wajah pendidikan di Indonesia tidak jauh berbeda. UU Pendidikan Tinggi masih tetap menjadi payung hukum di Perguruan tinggi. Alhasil, praktek komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi dalam perguruan tinggi, masih terus berlanjut hingga saat ini. Turunan dari UU DIKTI berupa sistem pembayaran UKT, tercatat paling banyak menimbulkan persoalan dalam peguruan tinggi dalam kurun waktu 2 tahun ini.  Dalih ingin meningkatkan akses pendidikan melalui subsidi silang, ternyata pada realitanya di kampus-kampus yang sudah menerapkan UKT malah merasakan kenaikan biaya pendidikan tinggi dari tahun ke tahun hampir 100%. Selain itu, UKT dirasa melahirkan sistem pengkastaan yang diskriminasi akibat sistem penggolongan dalam pembayaran. Tentu ini bertentangan dengan semangat pendidikan yang tertulis dalam UUD 1945, bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Artinya pendidikan tidak dapat dibeda-bedakan berdasarkan latar belakang status sosial mahasiswa.

Kemudian sudah menjadi rahasia umum, bahwa pemerintahan mempunyai kepentingan yang kuat untuk mengubah sistem pengelolahan keuangan kampus yang sama halnya dengan perusahaan. Kampus yang dari nirlaba, terus didorong untuk menjadi lembaga profit. Selain, pungutan mahasiswa dan orang tua mahasiswa, kampus membuka ruang untuk menghadirkan investor-investor dalam negeri ataupun luar negeri, agar menanamkan modalnya di kampus-kampus Indonesia. Tentu hal ini akan semakin merongrong pendidikan tinggi di Indonesia yang jauh dari amanat UUD 1945.  Kini, pendidikan mahal masih menjadi coretan dinding bagi rakyat di atas kemegahan kampus-kampus di Indonesia.

Sementara program wajib belaar 12 tahun Jokowi-JK, juga masih belum terbukti berjalan. Walaupun sekolah-sekolah di beberapa wilayah telah menerapkannya, namun esensinya  masih dipungut biaya-biaya. Dan kita harus ingat, bahwa ketika wajib belajar 12 tahun ingin diterapkan di seluruh wilayah NKRI, maka Jokowi-JK harus mengubah UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 yang masih mengacu pada wajib belajar 9 tahun. namun, hingga saat ini untuk merevisi UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003, belum ada terdengar dari Jokowi-JK. Sedangkan persoalan lain seperti UN, carut marut Kurikulum 2013, kebebasan berdemokrasi di lingkungan akademik, masih mewarnai di dunia pendidikan di Indonesia.

Maka, dalam Peringatan Hardiknas 2 Mei 2015 ini, kami menegaskan kembali, bahwa Negara harus hadir  sepenuhnya untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Di bawah pemerintahan Jokowi-JK yang telah berlangsung lebi 1 semester, namun perubahan atas dunia pendidikan di Indonesia tidak juga dirasakan rakyat. Malahan Pendidikan semakin mahal yang berbanding lurus dengan semakin sempitnya akses rakyat atas pendidikan. kami juga menolak komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi di dunia pendidikan, karena pendidikan bukanlah barang dagangan. Tapi, pendidikan adalah hak rakyat. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2015. 

02 Mei 2015

Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT FRONT MAHASISWA NASIONAL



Rachmad P Panjaitan
Ketua 

Hari Buruh Se-Dunia

Written By Front Mahasiswa Nasional on Kamis, 30 April 2015 | 17.09



Pemuda Mahasiswa bersatulah bersama Klas Buruh. Berikan Upah layak, serta berikan pendidikan gratis bagi anak-anak buruh dan seluruh rakyat Indonesia

Hari Buruh Se-Dunia adalah tonggak perjuangan klas buruh melawan penghisapan dan penindasan oleh kapitalis dan Negara yang menuntut 8 jam kerja dan ketidakadilan yang dialami klas buruh. Kongres buruh internasional pada tahun 1890, menyerukan pemogongan umum di seluruh pelosok negeri sebagai tanda perjuangan dan persatuan klas buruh yang diikuti dengan peringatan Hari Buruh Se-Dunia. Selain klas buruh, rakyat tertindas seluruh dunia juga menjadikan momen 1 mei sebagai peringatan rakyat tertindas di dunia untuk melawan dominasi imperialisme

Demikian pula di Indonesia, perjuangan klas buruh yang militan dan patrioti,  telah ditunjukkan semenjak lahirnya klas buruh 1870 hingga saat ini. Akan tetapi, saat ini di bawah pemerintahan Jokowi-JK, kehidupan klas buruh tidak menunjukkan adanya perubahan yang siknifikan atas kesejahteraan bagi klas buruh Indonesia. Bahkan, berbagai kebijakan yang diambil selama memimpin Indonesia kurang lebih 6 bulan, hanya semakin membuat penghidupan klas buruh bertambah sulit dan berat. Kebijakan RPP pengupahan, iuaran pensiun menjadi ancaman dari rencana kebijakan pemerintahan Jokowi-JK untuk melanggengkan politik upah murah yang semakin merampas hak-hak buruh atas kehidupan yang layak. Kemudian pembangunan nasional yang masih menyandarkan pada investasi asing dan utang luar negeri, akan semakin menghancurkan cita-cita klas buruh dan rakyat untuk meraih landreform sejati menuju pembangunan industri nasional yang kuat dan mandiri. Untuk merealisasikan ini, Jokowi telah mempermudah imperialisme masuk ke Indonesia untuk menanamkan modalnya di bidang industri dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).  

Sedangkan kebijakan-kebijakan lama yang menyengsarakan klas buruh, masih saja dipertahankan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Mulai dari kebijakan upah lajang, kerja kontrak dan outsourcing, Penangguhan upah, UU SJSN dan BPJS dan penghilangan tunjangan-tunjangan atas jaminan hidup klas buruh.  

Upah yang semakin murah malah ditambah dengan kebijakan pencabutan subsidi, kenaikan BBM, TDL, Gas, kebutuhan pokok, yang tentu semakin mencekik leher kehidupan klas buruh dan rakyat. Upah yang semakin rendah ini akan berbanding lurus dengan semakin sulitnya buruh untuk mengakses pendidikan yang mahal bagi anak-anaknya. Kemudian, selain dari kebijakan anti rakyat dari Jokowi-JK, pemerintahan ini juga menunjukkan watak dari kebijakan anti demokrasinya. Pelarangan-pelarangan, intimidasi, teror untuk menyampaikan pendapat di muka umum serta berserikat, menjadi ancaman yang disebar Jokowi-JK melalui aparat-aparat kemanan dan bahkan melibatkan satuan-satuan pengamanan yang dibentuknya di tengah-tengah rakyat.  

Dan sangat disayangkan, sebagian pimpinan-pimpinan buruh malah menunjukkan apresiasinya atas undangan Jokowi dalam peresmian rusunawa buruh di Semarang, Jawa tengah. Mereka menunjukkan kemesaraannya di hadapan rejim Jokowi-JK yang anti rakyat dan anti demokrasi, yang tentu ini dapat mengilusi jutaan klas buruh dan rakyat yang jatuh pada kolaborasi atau kompromis dengan penguasa. Padahal sejarah telah menunjukkan, bahwa perjuangan buruh bukanlah untuk berbaur dengan penguasa, akan tetapi klas buruh akan senantiasa mendidik penguasa dengan perjuangan dan semangat perlawanan untuk membebaskan buruh dan rakyat dari penghisapan dan penindasan penguasa dan imperialisme.

Maka berdasarkan paparan di atas, kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL menyampaikan aspirasi dan tuntutan dalam peringatan Hari Buruh Se-Dunia 01 Mei 2015 sebagai berikut;

1. Tolak RPP Pengupahan dan berikan upah serta jaminan hidup yang layak bagi buruh.
2. Tolak iuaran pensiunan yang merampas hak buruh serta Negara dan pengusaha harus bertanggung jawab penuh atas jaminan hari tua buruh dan keluarganya.
3. Hapuskan UU SJSN dan BPJS serta berikan kesehatan gratis bagi buruh dan keluarganya.
4. Hapuskan Outsourcing dan kerja kontrak
5. Berikan pendidikan gratis bagi anak-anak buruh dan seluruh rakyat Indonesia.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaiakan, Atas dasar persatuan perjuangan Pemuda mahasiswa, klas buruh dan rakyat tertindas Indonesia, ayo lawan kebijakan rejim Jokowi-JK yang anti rakyat dan anti demokrasi. Jayalah Perjuangan Rakyat.

01 Mei 2015
Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



Rachmad P Panjaitan
Ketua

Pidato Jokowi dalam Pembukaan KAA 60 Tahun, Menjadi Lipstik untuk membohongi Rakyat

Written By Front Mahasiswa Nasional on Rabu, 22 April 2015 | 10.07




Presiden Joko Widodo secara resmi telah membuka Konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh pemimpin dan delegasi Negara pada hari Rabu (22/4). Jokowi dalam pidato pembukaannya menunjukkan sikap yang mengebu-ngebu yang seolah-olah menghadirkan semangat Pesan Bandung untuk mengeyahkan imperialisme di Negara Asia Afrika. Berbagai kutipan Soekarno disajikan Jokowi dalam pidatonya untuk memberikan bumbu semangat anti penjajahan atau Neo-kolonialialisme imperialisme AS. Jokowi menegaskan bahwa dideklarasikannya KAA 1955 didasari semangat solidaritas negara-negara Asia Afrika untuk melawan segala bentuk penjajahan maupun imperialisme.

Seperti kutipan dalam pidatonya, “Kini, 60 tahun kemudian, kita kembali bertemu di negeri ini, di Indonesia, dalam suasana dunia yang berbeda bangsa-bangsa terjajah telah merdeka dan berdaulat, namun perjuangan kita belum selesai”. Jokowi juga dalam pidatonya melontarkan “kritikan” atas tatanan baru dunia yang terlalu bergantung pada suntikan dana dari IMF, Word Bank maupun ADB. Jokowi tanpa rasa ragu menyerukan untuk membangun ekonomi baru yang bertumpu pada kekuatan Asia Afrika.

Selain melontarkan omongan membangun semangat Pesan Bandung, mengurangi intervensi lembaga keuangan internasional dan menyerukan kekuatan ekonomi baru, Jokowi juga mengkritik lembaga PBB yang selama ini masih belum mampu menunjukkan sikap tegas untuk menggalang perdamaian dunia. Jokowi juga di dalam pidatonya, sempat menyinggung gerakan radikal seperti ISIS yang harus dicegah penyebarannya secara global.

Namun apakah isi dari pidato Jokowi yang penuh dengan semiontik manis dalam pembukaan KAA berbanding lurus dengan kenyataannya ? Maka kita akan menjawab dengan tegas bahwa Pidato pembukaan Jokowi dalam KAA, hanyalah sebuah omong kosong yang asyik menyebar ilusi untuk menutupi borok megaproyek bisnis dari tuannya, yakni imperialisme AS. Jokowi mencoba membangun diskursus bahwa isi KAA ke-60 tahun sama dengan semangat Bandung KAA 1955. Hal ini tentu sangat naïf dan tidak berdasarkan fakta. Tentu itu sangat kontra dengan kenyataan melihat agenda  dalam peringatan KAA 19 hingga 24 april mendatang. Seluruh pertemuan konferensi tingkat tinggi baik SOM, lembaga internasional dan Kepala Negara/Pemerintah, semata-mata hanya menitikberatkan pelayanan pasar bisnis oleh Negara-negara Asia Afrika terhadap Negara-negara imperialisme khususnya AS. Sehingga forum KAA bukan lagi dijadikan sebagai forum persatuan Asia Afrika untuk melawan imperialisme, akan tetapi forum saat ini dapat dilihat sebagai bentuk pelayanan terhadap kepentingan imperialisme untuk meningkatkan super profit di tengah krisis di AS dan eropa yang masih berkecamuk. Sebut saja kegiatan Forum Asia Afrika Bisnis yang membicarakan kerjasama baik di bidang maritim, transportasi, pariwisata, pendidikan, dan pemberian ijin atas penguasaan sumber daya alam.

Demikian pula dalam pertemuan Word Economic Forum yang mengahdirkan 650 Ceo Manager TNC/MNC yang didominasi perusahaan raksasa AS seperti; Coca-cola, Exxon, PT. Freeport Morgan, Nestle dan lain-lain. Tujuan utama forum ini tentu bukan untuk membangun sebuah perjanjian perdagangan yang sifatnya adil dan saling menguntungkan yang memberikan kesejahteraan bagi rakyat Asia Afrika khususnya Indonesia. Akan tetapi, perusahan-perusahan raksasa ini berusaha untuk mempertahankan bentuk-bentuk penjajahan baru (Neo-kolonialisme) untuk semakin mengintensifkan dan meluaskan penguasaan atas sumber daya alam dan ekspolitasi rakyat oleh imperialisme.

Kemudian saat Jokowi menyerukan pembangunan ekonomi baru dengan kekuatan negara Asia Afrika secara mengebu-ngebu, sama saja dengan cerita yang meninabobokan rakyat agar tertidur lelap dengan cerita-cerita dogengnya.  Kekuatan ekonomi baru Asia Afrika atau Indonesia sama saja dengan kebohongan besar yang mengilusi rakyat. Negara Asia Afrika khususnya Indonesia akan tetap menjadi negara yang bergantung atau negara boneka yang melayani kepentingan imperialisme AS dan feudal, yang senantiasa melahirkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyatnya. Mustahil Negara Asia Afrika atau Indonesia dapat berdaulat, mandiri yang mensejahterakan rakyatnya apabila pembangunannya masih bersandarkan pada kekuatan investasi maupun Utang luar negeri dari Imperialisme khususnya AS. Seperti yang kita ketahui bahwa Jokowi memproyeksikan pembangunan Indonesia sampai 2019  senilai 3.700 Triliun rupiah dari dana pinjaman atau investasi asing. Sekali lagi pidato Jokowi ini semakin menunjukkan tipu mislihatnya yang licik untuk mengelabui rakyat.
Sementara kritikan atas gerakan radikal dalam mencengah penyebaran ISIS,  tentu senada dengan program tuannya imperialisme AS memerangi teroris untuk kepentingan menancapkan dominasinya serta mengembangkan penjualan untuk profit perusahan-perusahan raksasa persenjataannya. Hakekatnya AS lah menjadi teroris dunia dari dulu hingga saat ini, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok-kelompok teroris sangat erat dengan operasi yang direkayasa bentukan AS. Isu ISIS dan kemudian disuntikkan untuk dipromosikan melalui negara-negara setengah jajahannya seperti di Indonesia untuk menjadikan ISIS sebagai musuh bersama. Dengan demikian, AS yang notabenenya sebagai lembaga dewan kemanan PBB mendapatkan legitimasi untuk memperkuat kerjasama di bidang militer di seluruh Negara-negara atau bahkan  berkesempatan mendirikan pangkalan-pangkalan militernya.

Kemudian Jokowi menyebutkan bahwa Word Bank, IMF dan ADB tidak penting bagi Negara Asia Afrika, sama halnya dengan kata-kata manis yang membuat orang-orang terbuai dengan lagak tegasnya. Namun kenyataan dalam program resmi RPJM 2015-2019 yang diterbitkan pemerintah, Jokowi memproyeksikan pinjaman lunak untuk pembangunan infrastuktur ke Word Bank senilai US$ 1,2 Miliar. Sementara pinjaman ke  ADB senilai US$ 559,2. Jadi, semakin jelas bahwa omongan ini hanya bahasa kebohongan yang digembor-gemborkan oleh Jokowi tanpa malu.

Sementara Isu dukungan kemerdekaan Palestina yang diangkat dalam pidato Jokowi , juga sebatas formalitas tanpa adanya tindakan konkrit semacam menggalang dukungan atau bahkan mengkritik Israel maupun AS sebagai pihak yang paling bertanggung-jawab atas penjajahan di Palestina. 

Jokowi mendapatkan pujian dari Kepala Negara imperialisme Jepang saat menyindir lembaga PBB untuk segera direformasi. Namun pada hakekatnya Jokowi tidak akan berdaya untuk melawan keistimewaan negara-negara imperialisme khususnya AS yang memegang kendali penuh atas PBB sebagai alat instrumennya untuk mendikte seluruh bidang yang menguntungkan pihak imperialisme AS, mulai dari hak veto hingga mampu mengatur skema monopoli perdagangannya. 

Oleh karena itu, berdasarkan paparan di atas kami dari Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (PP FMN) menyampaikan secara tegas bahwa Pidato Jokowi dalam pembukaan KAA ke-60 tidak lebih hanya sebuah KEBOHONGAN BESAR untuk MENGILUSI Rakyat di tengah kritikan atas penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang menjadi forum untuk melayani kepentingan imperialisme khususnya AS oleh Jokowi. Konferensi Asia Afrika bukan untuk imperialisme, namun Konferensi Asia Afrika untuk mengenyahkan imperialisme menuju Negara Asia Afrika dan Indonesia yang berdaulat dan mandiri sepenuhnya. #JokowiBerbohong

23 April 2015

Hormat Kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



Rachmad P Panjaitan
Ketua

Bagian II : Konferensi Asia Afrika ???

Written By Front Mahasiswa Nasional on Sabtu, 18 April 2015 | 00.14



 
Kini, KAA menjadi Forum Rejim Boneka melayani Imperialisme AS.
Perjuangan kemerdekaan merupakan babak sejarah perlawanan rakyat Asia Afrika yang ditandai letusan-letusan revolusi di abad 20 dalam mengusir kolonialisme maupun neo-kolonialisme. Perjuangan yang tiada ampun dalam mempertahankan kemerdekaan pun telah dipertontonkan rakyat Indonesia dalam menentang pendudukan kembali Belanda dan sekutu dalam perang agresi militer pertama dan kedua.Demikian pula perjuangan Vietnam yang menentang pendudukan imperialisme AS yang berusaha memecah belah negara Vietnam ke kubunya untuk memukul gerakan rakyat yang sedang melawan. Pada saat itu pula, semangat rakyat Afrika utara dan Aljazair bergelora dalam menentang pendudukan kolonial Prancis. Sejarah perjuangan rakyat yang gilang-gemilang ini bertujuan menghapus penghisapan dan penindasan imperialisme, dan sekaligus menjadi semangat mengantarkan dideklarasikannya KAA 1955.
Akan tetapi, dalam perkembangannya semangat anti imperialisme KAA 1955 setahap demi setahap mulai memudar dan berubah tujuan. Negara-negara Asia Afrika yang awalnya mempunyai pemerintahan yang secara gigih melawan imperialisme, berangsur-angsur takluk dan berubah menjadi rejim-rejim boneka imperialisme AS yang notabenenya sebagai pemenang perang dunia ke-2. Sehingga menjadi pimpinan imperialisme no.1 di dunia hingga saat ini. Konsolidasi-konsolidasi KAA mengalami kemandekan, bahkan secara cepat suara perlawanan terhadap imperialisme AS semakin hilang. Rejim-rejim Negara Asia Afrika khususnya Indonesia menjadi pemerintahan yang tunduk dan setia pada Imperialisme AS.
Hal ini dapat dinilai pertemuan KAA baru dapat terselenggara lagi pada tahun 2005 memperingati 50 tahun KAA yang berbeda tujuan. Dalam pertemuan KAA 2005 menghasilkan NAASP (New Asian-African Strategic Partnership, Kerjasama Strategis Asia-Afrika yang baru).
Akan tetapi, inti pertemuan KAA 2005 lebih menekankan pada aspek kerjasama investasi, keuangan, perdagangan, energi, kesehatan, pertanian, pendidikan yang terintegrasi dengan kepentingan Neo-liberalisme Imperialisme AS. Program NAAPS yang berlandaskan Dasasila hanya kedok KAA untuk menutupi kepentingan imperialisme AS di Negara-negara Asia Afrika khususnya Indonesia. Program yang dibahas adalah memperlancar bisnis imperialisme AS di Asia Afrika. Ini merupakan bentuk pengkhianatan pemerintahan negara-negara Asia-Afrika yang menjadikan KAA sebagai forum kerjasama bagi imperialisme AS dan dulu KAA menentangnya. Pembahasan KAA 2005 bukan lagi menegakkan kedaulatan dan kemandirian  serta upaya perjuangan melawan imperialisme maupun membicarakan kemerdekaan Palestina. Namun pembahasannya adalah upaya bisnis dan invetasi maksimal antara Negara peserta KAA dengan perusahaan TNC/MNC milik imperialisme, khususnya AS.
Beberapa kerjasama yang menghisap dan menindas imperialisme AS dalam forum KAA 2005 adalah menciptakan iklim bisnis yang nyaman bagi para korporasi internasional untuk melakukan investasi dan pembangunan unit usahanya di negara-negara Asia Afrika. Kerja sama AA tersebut juga tidak diletakkan berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan berbagai institusi kerja sama yang sudah ada antara dua benua itu, antara lain Tokyo International Conference on African Development (TICAD), China-Afrika Cooperation Forum (CACF), India-Africa Cooperation, Pusat Kerjasama Teknik Selatan-Selatan yang disponsori Indonesia dan Brunei Darussalam, Vietnam-Africa Business Forum, dan terutama New Partnership for Africa’s Development (NEPAD). Dimana kerjasama ini hakekatnya adalah milik AS, karena di Negara Asia Afrika pelaku utama pasarnya adalah borjuasi-borjuasi internasional milik imperialisme AS.
Kini, upaya KAA 1955 untuk menjaga kedaulatan negara-negara Asia Afrika dari dominasi imperialisme seakan menjadi sejarah yang tercabik-cabik akibat berubahnya tujuan KAA menjadi skema persekutuan rejim boneka Negara-negara Asia Afrika dengan tuannya imperialisme AS. Semangat KAA 1955 semakin terkubur dan sekaligus menjadi lonceng kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat Negara-negara Asia-Afrika. Rakyat di negeri Asia Afrika justru semakin jauh dari kesejahteraan dan kemandiriannya. Negara Asia-Afrika menjadi sasaran eksploitasi  Imperialisme AS baik sumber daya alam maupun manusianya. Asia Afrika terus menjadi saranan pengerukan kekayaan alam dan terus didorong menyediakan buruh-buruh murah agar dapat menopang tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan milik imperialisme. Juga, berkaitan dengan jumlah pendudukanya yang banyak (75% penduduk dunia), Asia Afrika menjadi pasar yang sangat potensial untuk menjual segala over produksi milik imperialisme AS. Dan saat ini imperialisme AS terus memasifkan Negara Asia Afrika khususnya Indonesia menjadi sasaran investasi utama bagi borjuasi-borjuasi internasional milik imperialisme AS.
Untuk memastikan dominasi imperialisme AS di Asia Afrika, mereka akan senantiasa menggunakan forum-forum regional seperti KAA untuk mengintervensi dan memaksa kehendaknya melalui rejim-rejim bonekanya. Saat ini pula bahkan di negeri imperialisme seperti Jepang di Asia, rakyatnya terus-menerus diintimidasi dengan pangkalan militer milik AS di Pulau Okinawa. Hal yang sama juga terjadi di Filipina, ditengah perjuangan rakyat yang semakin hari semakin besar menuntut perbaikan nasib dan perjuangan kemerdekaan sejati, imperialisme AS justru terus gencar melakukan berbagai tindakan militeristik, dengan menempatkan pasukan militernya di Filipina. Sementara bagian Timur Tengah seperti, Irak, Iran, Palestina, Afganistan, dan masih banyak negara lainnya telah menjadi korban kebrutalan imperialisme AS untuk bisa menjadikan Negara ini sebagai Negara boneka yang setia.
KAA akan diselenggarakan kembali dalam rangka 60 Tahun KAA dan 10 tahun NAAPS. Kegiatan ini dilaksanakan pada 19-23 April di Jakarta dan 24 April 2015 di Bandung. Acara KAA 2015 ini akan diisi dengan pertemuan Senior Official meeting/SOM, pertemuan tingkat menteri dan diakhiri pertemuan tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di Bandung dalam rangka napak tilas 60 tahun KAA dan penguatan 10 Tahun NAAPS. Pada Pertemuan KAA 2015 mengundang 109 Kepala Negara dan 25 organisasi Internasional.Sedangkan Tema yang diusung adalah Memperkuat kerjasama Negara-negara selatan untuk mendorong kesejahteraan dan kemakmuran dunia.
Pertemuan KAA 2015 akan membicarakan tiga prioritas pembahasan. Pertama yaitu mengenai “Pesan Bandung”,  yang pasti hanya akan menjadi sampul menututupi kepentingan imperialisme AS di dalam forum KAA yang diselenggarakan. Kedua, adalah pembahasan mengenai pembaharuan kerjasama antar negara Asia Afrika. Dalam hal ini akan diisi dengan pertemuan para korporasi imperialisme guna membahas bisnis di wilayah Asia Afrika. Dan Ketiga, adalah pembahasan tentang Palestina, yang bertujuan mendorong dukungan publik dan para peserta KAA lainnya untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Namun esensinya hingga saat ini dukungan solidaritas atas kemerdekaan Palestina masih juga menjadi isapan jempol belaka dari Kepala Negara-negara Asia Afrika seperti Indonesia. Karena hakekatnya dukungan untuk kemerdekaan Palestina tidak akan sungguh-sungguh pernah diberikan pemerintahan khususnya Indonesia, karena permasalahan Palestina adalah persoalan yang diciptakan oleh tuannya imperialisme AS melalui Israel.  Jadi, Indonesia tidak akan pernah membantu sedikit pun kemerdekaan Palestina melawan kekejaman imperialisme AS dan Israel yang mengobarkan perang di Negeri Palestina.

Sementara pada pertemuan KAA 2015 nanti, secara bersamaan akan diselenggarakannya pertemuan Word Economic Forum di Hotel Shangri-La Jakarta pada 19-21 April, yang akan resmi dibuka oleh Jokowi. Setidaknya dalam pertemuan ini akan dihadiri 20 Negara-negara imperialisme mulai dari AS, China, Jepang dan lain-lain. Tema yang akan diangkat adalah pendidikan, infrastuktur hingga teknologi. Peserta yang akan hadir pula adalah 650 CEO Manager dari perusahaan korporasi TNC/MNC yang didominasi AS. Dalam pertemuan ini, Jokowi berharap pada Negara-negara imperialisme dan perusahan-perusahan TNC/MNC yang hadir agar bersedia berinvestasi tahun ini sebesar 401 Triliun Rupiah mendanai infrastuktur. Selain itu investasi di bidang infrastuktur, Jokowi-JK akan melayani memberikan akses investasi yang luas pada imperialisme untuk meningkatkan nilai investasinya di bidang pendidikan dan teknologi, yang artinya akan semakin dikomersilkan atau diliberalisasi. Kegiatan Word Economic Forum ini terintegrasi dengan kegiatan KAA 2015. Maka, semakin jelas bahwasannya KAA bukan lagi menjadi ajang memperkuat Negara-negara Asia Afrika melawan dominasi imperialisme AS yang selama ini menghancurkan kedaulatan dan kemandiriannya Negara AA. Akan tetapi sebaliknya, KAA menjadi forum konsolidasi rejim-rejim boneka Asia Afrika yang difasilitasi oleh Jokowi-JK.  Tanpa malu-malu juga Jokowi mengkonsultasikan konsep KAA 2015 ini ke New York AS melalui kantor perwakilan KBRI disana.
Untuk menyukseskan agenda KAA 19-24 April, Jokowi-JK melakukan pengamanan yang ekstra untuk menjaga peserta KAA khususnya imperialisme AS. Jokowi melalui Polda metro jaya, bahkan menerbitkan surat edaran untuk melarang bentuk kegiatan semacam Aksi dari masyarakat selama KAA berlangsung. Tidak tanggung-tanggung, apabila masih tetap melakukan aksi maka pihak kepolisian dan TNI tidak segan-segan untuk menindaktegas rakyatnya. Di Jakarta dalam rangka mengamankan penyelenggaraan KAA,  Polisi dan TNI diturunkan sebanyak 4.236 personil. Sedangkan di Bandung sendiri, TNI dan Polisi akan diturunkan sebanyak 3.700 personil dan 33 sniper di beberapa titik. Dari segi pengamanan yang diterapkan oleh Jokowi-JK yang super ketat, tampak sikap anti demokratisnya pemerintah. Terutama terkait surat edaran yang melarang aksi. Padahal kebebasan menyampaikan pendapat umum adalah HAK masyarakat Indonesia yang diatur UUD 1945 yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Akan tetapi, Jokowi menunjukkan watak yang fasis untuk membungkam aspirasi dan tuntutan rakyat atas forum KAA yang telah melenceng dari semangat anti Neo-kolonialisme Imperialisme AS.
Perkuat Persatuan, Raih Kejayaan KAA untuk Melawan Dominasi Imperialisme

Imperialisme AS sebagai penguasa tunggal dunia mulai dari pasca Perang Dunia ke II, menjadikan seluruh Negara-negara di dunia tunduk pada kekuatan imperialisme AS baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan dan militer. Demikian pula di negara-negara Asia Afrika atau dikenal dengan Negara-negara selatan, seluruhnya berada di bawah dominasi imperialisme AS. Negara-negara Asia Afrika yang mayoritas sebagai Negara berkembang menjadi negara setengah jajahan setengah feodal yang terdiri dari pemerintahan Boneka yang mengabdi kepada kepentingan imperialisme AS. Seperti di Indonesia, puncak terkonsolidasinya kekuatan imperialisme AS menguasai sumber kekayaan alam dan manusia, dimulai semenjak pemerintahan berada di tangan fasis Soeharto. Akan tetapi, 32 tahun Soeharto menjadi pengabdi setia atau boneka AS melayani kepentingan tuannya menguasai sumber daya alam dan rakyat, tidak memberikan pelajaran bagi pemimpin-pemimpin bangsa di Negeri ini untuk menjadikan imperialisme AS beserta tuan tanah menjadi musuh rakyat. Akan tetapi rejim yang lahir dari pemilu ke pemilu masih menunjukkan karakter yang sama menjadi rejim boneka AS. Hingga pemerintahan Jokowi-JK memimpin saat ini, posisi sebagai rejim boneka AS masih tetap diperkokoh untuk demi melayani kepentingan tuannya.
Rejim ini menjadi Jongos bagi imperialisme AS. Praktek liberalisasi, privatisasi, deregulasi, pencabutan subsidi, pengetatan anggaran, sistem asuransi menjadi roh yang dikembangan rejim Jokowi-JK sebagai amanat dari kebijakan Neo-liberalisme imperialisme AS untuk meningkatkan penghisapan dan penindasan di Indonesia. Demikian penyelenggaraan KAA 19-24 nanti. ini hanya menjadi bentuk kesetian dan kepatuhan Jokowi-JK untuk memberikan forum bagi AS yang menggunakan  KAA untuk memasifkan investasi dan utangnya dalam penguasaan di negara Asia Afrika khususnya di Indonesia. Di tengah kondisi krisis yang masih berkecamuk di AS dan Eropa, tentu imperialisme AS akan mendorong rejim bonekanya seperti Jokowi-JK untuk menyelenggarakan KAA ini. Sesungguhnya inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan KAA Tahun 2015 ini.
Sehingga KAA bukan lagi menjadi persatuan Negara Asia Afrika untuk bersama-sama meneriakkan “Go to Hell With Your Aid”. Namun, rejim-rejim boneka imperialisme AS di Asia Afrika khususnya Indonesia, akan memberikan infus untuk menunda kematian imperialisme dengan menghisap darah dan keringat rakyatnya. Forum KAA 2015 akan diisi mayoritas rejim boneka dan imperialisme, sudah pasti pertemuan ini akan memperbincangkan bagaimana skema investasi dan pembangunan yang akan dijalankan imperialisme AS secara masif di negara-negara Asia Afrika.  Sementara kemerdekaan, kemandirian dan kedaulatan Rakyat Asia Afrika akan menjadi khiasan semata yang dipermainkan dalam slogan-slogan dalam pertemuan KAA April nanti. Semangat KAA kini telah menjadi semangat untuk menyalurkan nafsu kepentingan imperialisme AS.
Namun, rakyat tidak perlu gentar dan patah arang. Perlawanan atas imperialisme AS dan rejim boneka di Asia Afrika khususnya Indonesia, akan semakin membesar seiring dengan kesadaraan rakyat yang diasah dengan perjuangan-perjuangan massa untuk sama-sama belajar, berorganisasi dan berjuang. Terbukti perjuangan rakyat Asia Afrika di tahun 1955 yang besar, mampu membendung dominasi imperialisme AS, hingga melahirkan KAA. Yang menjadi tugas kita saat ini dalam menyikapi KAA adalah bagaimana rakyat Asia Afrika khususnya Indonesia mampu mengembalikan semangat perjuangan rakyat Asia Afrika untuk melawan dominasi imperialisme AS yang menghambat kemajuan rakyat. Persatuan dam perjuangan rakyat Asia Afrika khususnya Indonesia, akan senantiasa mengobarkan perlawanan terhadap imperialisme dan menolak rejim-rejim boneka AS khususnya Jokowi-JK mengkhianati semangat anti imperialisme dalam KAA 1955. Karena hanya dengan terbebasnya rakyat Asia Afrika dari dominasi Neo-kolonialisme imperialisme AS, barulah rakyat akan merasakan Kemerdekaan, Kedaulatan dan kemandirian yang menjadi cita-cita bersama.
Maka, FMN yang bergabung di dalam Aliansi FPR telah mengadakan berbagai kegiatan untuk menyikapi Konferensi Asia Afrika 19-24 April 2015. Diskusi-diskusi publik, penerbitan artikel-artikel, konferensi pers, Aksi, telah FPR jalankan untuk mengabarkan bahwa neo-kolonialisme imperialisme AS masih mengisap dan menindas rakyat. Sementara mulai dari 19-24 April, FMN bersama FPR akan mengadakan kampanye Rakyat Asia Afrika Anti Imperialisme sebagai puncak acara yang secara bersamaan diselenggarakannya KAA. Kampanye rakyat Asia Afrika ini akan diisi kegiatan Konferensi Petani Se-Asia (17-18 April), Aksi pembukaan secara serentak se-Nasional dan Luar Negeri (19 april), Aksi Piket di Jakarta (20-23 April), (21-24 Konferensi rakyat dan Deklarasi Rakyat Asia Afrika anti imperialisme AS). Ayoo berjuang melawan kekuatan yang menghisap dan menindas kita. Enyahkan Imperialisme AS dari Bumi Pertiwi, lawan Rejim Boneka AS yang menyengsarakan rakyat !

Rachmad P Panjaitan
Ketua PP FMN

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger