Headlines News :

Latest Post

FMN: Hari Sumpah Pemuda ke-86 Tahun

Written By Front Mahasiswa Nasional on Senin, 27 Oktober 2014 | 23.48

Kobarkan Semangat Pemuda dalam Momentum Peringatan Sumpah Pemuda ke-86 Tahun dan Tolak Rencana Kenaikan BBM


Mengobarkan semangat perjuangan pemuda Indonesia adalah menjadi bagian sejarah pembebasaan rakyat untuk menghancurkan dominasi imperialisme dan feodalisme yang terus mempertahankan keterbelakangan masyarakat Indonesia setengah jajahan dan setengah feudal.  Pemuda menjadi bagian rakyat Indonesia yang mempunyai karakter dinamis, mobilitas tinggi, cinta perubahan. Jika didefenisikan berdasarkan UU Kepemudaan No.40 Tahun 2009, kategori usia pemuda dimulai dari 16 – 30 tahun. Sementara berdasarkan data dari Bappenas, jumlah pemuda tahun 2014 mencapai 62,2 juta jiwa. Tentu angka itu sangat tinggi. Di satu sisi, pemuda disebut sebagai tenaga produktif  yang mampu membangun negaranya mencapai masyarakat yang sejahtera dan berdaulat. Tentu secara historis sekali pun, pemuda di Indonesia selalu mempunyai peran aktif dalam perkembangan dan perjuangan masyarakat Indonesia.  Deklarasi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 telah membuktikan semangat pemuda untuk menyatukan diri dalam melawan penjajahan Kolonial Belanda untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Lahirnya sumpah pemuda, tidak terlepas dari situasi konkrit rakyat Indonesia saat itu.  Rakyat Indonesia saat itu dibelenggu kolonial Belanda dengan penindasan yang begitu hebat, baik keterhisapan melalui perampasan hak-hak dasar secara universal maupun personal. Perampasan seluruh sumber daya alam sebagai sumber penghidupannya, keterhisapan tenaga akibat paksaan kerja (Sistem tanam Paksa) dengan siksaan-siksaan secara fisik yang dialami setiap hari selama ratusan tahun di bawah kekuasaan kolonial belanda, membuat tempaan setiap hari yang terakumulasi terus-menerus hingga melahirkan semangat perlawanan yang kuat bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mengobarkan semangat perjuangan pembebasan nasional dari jajahan kolonial.

Sumpah Pemuda sebagai moment kebangkitan pergolakan rakyat di abad 20 yang mengalami penjajahan Kolonial belanda sejak abad 17 menjadi bagian inspirasi bagi revolusi agustus 1945. Sehingga layak memposisikan momentum Sumpah pemuda 1928 menjadi bagian dari sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan kolonial asing beserta tuan tanah lokal di Indonesia.

Namun cita-cita semangat sumpah pemuda semakin jauh saja dewasa ini. Sumpah pemuda yang meng-ikrarkan bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu, menjadi kertas sakti yang diperingati dari tahun ke tahun dengan kerangka semangat nasionalisme sempit, Sebab Negara melalui pemerintahan yang berkuasa masih kehilangan rohnya sebagai pemerintahan berdaulat dan mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Negara yang kaya akan alam dan keanekaragaman sumber daya manusianya, tidak mampu dimanfaatkan oleh pemerintahan untuk mengembangkan semangat kemajuan bangsa. Malah pemerintahan yang sudah pernah ada hingga saat ini, masih setia sebagai pelayan Imperialisme AS dan feodalisme yang menghisap dan menindas rakyat Indonesia.

Padahal apabila kita  menggali semangat dari Sumpah pemuda, jelas bahwa tertanam sebauh gagasan akan persatuan untuk menghapuskan penjajahan di Indonesia. Namun realitanya, Indonesia saat ini masih saja dijajah dengan cengkraman di bawah dominasi imperialisme AS dan feodalisme. Sementara pemerintahan yang berkuasa, berperan sebagai kaki tangan alias boneka yang tiada hentinya menyediakan kekayaan alam dan rakyat Indonesia untuk diekspolitasi demi kepentingan imperialisme AS dan feodalisme.

Pemuda dengan usia produktifnya, seharusnya dibekali pendidikan oleh Negara untuk mengasa keterampilan dan skillnya, agar mampu mengembangkan kekayaan alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Namun karena masih mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, membuat pemuda banyak yang tidak mampu mengakses bangku-bangku pendidikan. Contohnya saja, dari lulusan SMA/sederajat tahun 2014 yang berjumlah sekitar 2,7 Juta, Negara hanya mampu menyediakan bangku perguruan tinggi negeri kepada mahasiswa baru sekitar 133.406. angka yang sangat-angka yang rendah. 

Belum lagi orientasi pendidikan Indonesia, dijadikan sebagai alat kebudayaan untuk menanmkan nilai-nilai keberpihakan pada kepentingan imperialisme AS dan feodalisme. Sehingga pendidikan Indonesia tidak mempunyai orientasi untuk membawa kemajuan rakyat dengan mendukung dan terlibat aktif memperjuangkan reforma agraria sejati dan membangun industry nasional.

Selain pendidikan yang menjadi hak dasar pemuda, pemuda juga mengalami persoalan untuk mendapatkan pekerjaan layak di Indonesia. Dari total jumlah pemuda sebanyak 62,2 Juta, Pemuda pengangguran masih sangat terbilang tinggi yaitu sebesar 16,7 Juta dan penggangguran dari perguruan tinggi berkisar 700 rb (Bappenas 2014). Oleh karena itu, hak dasar pemuda atas pendidikan dan pekerjaan dewasa ini masih saja belum mampu dipenuhi oleh Negara. Sementara kita tahu, bahwa sesungguhnya pemuda merupakan tenaga produktif di suatu bangsa yang harus dikembangkan untuk membangun Negara Indonesia yang mandiri dan berdaulat sepenuhnya tanpa adanya dominasi dari imperialisme AS dan feodalisme.

Dan  juga kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu Indonesia baru saja melantik Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK. Rejim baru Jokowi-JK dianggap sebagai presiden populis yang disebut-sebut sebagai ratu adil atau satria pinigit yang dapat mengubah nasib rakyat Indonesia. Jokowi ingin melahirkan sebuah sistem gaya pemerintahan yang “bersandar dari rakyat”. Ini adalah sebuah ilusi yang mendalam yang dilahirkan oleh Jokowi-JK terhadap rakyat Indonesia, Kita tahu Jokowi-JK hanyalah rejim yang berkedok nasionalis dengan  mengerahkan seluruh kekuatan pendukungnya untuk tampil seolah-olah menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang merakyat. Jokowi-JK hanya meneruskan demokrasi palsu ala Imperialisme AS yang diwariskan SBY dengan menyebar benih-benih ilusi yang dalam atas perubahan terhadap rakyat Indonesia. Jokowi-JK bukan pemerintahan yang anti imperialisme AS dan feodalisme yang selama ini menindas dan menghisap rakyat Indonesia. Bahkan pada saat dirinya dilantik, Jokowi telah menjamu Menlu AS, John Kerry dan berkomitmen untuk memberikan ruang bagi imperialisme AS berinvestasi di bidang industri dan infrastuktur di Indonesia. Jokowi-JK juga tidak mempunyai program reforma agraria sejati yang kongkrit. Karena program pertanian keluarga, pembagian tanah 1,5 Ha per keluarga, pembangunan Bank pertanian, hanya reforma agraria palsu yang tidak memberikan tanah pada rakyat (landreform). Namun petani dimobilisasi untuk berada di bawah pengawasan perkebunan skala besar sebagai pemilik tanah. Artinya perkebunan-perkebunan skala besar yang selama ini merampas tanah rakyat, akan tetap dipertahankan.

Demikian konsep Revolusi mental yang dianggap sebagai konsep membentuk karakter rakyat Indonesia, belum mempunyai sebuah arah yang jelas  menciptakan kemajuan peradabaan di Indonesia. Karena menurut kami, revolusi mental tak ubah dengan konsep lama yang tidak menanamkan semangat perjuangan atas penindasaan yang dilakukan oleh imperialisme AS dan feodalisme di Indonesia. Revolusi mental juga tidak akan mampu mendorong pendidikan untuk mempunyai semangat melawan anti imperialisme AS dan feodalisme. Revolusi mental hanya menjadi simbolis yang sok progesif, namun tumpul tanpa mengubah sama sekali orientasi pendidikan Indonesia yang masih terbelakang.

Dan terakhir kami juga menyampaikan penolakan atas rencana kenaikan harga BBM oleh Jokowi-JK, sebagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Sebab dengan kenaikan harga BBM, akan mendorong inflasi harga kebutuhan pokok di Indonesia yang semakin mencekik rakyat. Sebab kenaikan harga BBM tidak juga dibarengi dengan kenaikan upah atau pendapatan rakyat Indonesia. Atau sama halnya dengan tuntutan kenaikan upah 2015 yang diperjuangkan oleh kawan-kawan buruh. Itu akan percuma apabila Jokowi-JK tetap mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM.

Oleh karena itu, Pimpinan Pusat Front Mahasiswa nasional (PP FMN) pada 28 oktober 2014, menyampaikan Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-86 Tahun. Kobarkan kembali Semangat Pemuda dan Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM”.

28 Oktober 2014,


Hormat Kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL

Rachmad P Panjaitan

Ketua

Pernyataan Sikap FMN Pada Pelantikan Rejim baru Jokowi-JK

Written By Front Mahasiswa Nasional on Minggu, 19 Oktober 2014 | 18.23

10 Tahun Rejim SBY Gagal Sejahterahkan Rakyat. Kini Sambut Rejim Baru Jokowi-JK, dengan Menguatkan Perjuangan Massa menuntut hak-hak demokratis rakyat


Pada tanggal 20 oktober 2014  menjadi momentum yang penting dalam pergantian Kepala Negara/Pemerintah dari Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono ke Presiden Joko widodo dan Wakil Presiden Jusuf kala sebagai Pemenang dari Pemilu Presiden 2014 yang menyisihkan pasangan kandidat lawannya Prabowo subianto dan Hatta Rajasa. Pilpres 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia setelah SBY berkuasa 10 tahun. Dalam perjalanan Pemilu Presiden ini, masyarakat berpartisipasi sampai dengan 69, 58 % dari jumlah Daftar pemilih tetap (DPT) 190 juta jiwa. Dibanding dengan partispasi pemilihan presiden 2009 yang mencapai 72%, Pilpres 2014 lebih rendah memberikan hak suaranya.

Akan tetapi, yang menjadi fenomena dalam Pilpres 2014 ialah adanya 2 pasangan Capres dan Cawapres yang bertarung memperebutkan singsana kekuasaaan tertinggi eksekutif (Kepresidenan) yang menjadi symbol Kekuasaan di Indonesia melalui adu strategi yang sengit agar mendapatkan dukungan dari rakyat. Prabowo yang dianggap sebagai Pasangan Capres yang mempunyai rapor merah dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, memberikan kondisi yang menguntungkan pada Jokowi-JK untuk melanggeng memenangkan Pemilu Presiden 2014. Jokowi dan JK dianggap paling populis diantara dari pasangan Prabowo dan Hatta.

Tapi, padangan politik FMN tetap menegaskan bahwa Presiden dan Wapres baru Jokowi-JK, tak ubahnya hanya menggantikan Rejim boneka SBY yang telah menindas dan menghisap rakyat selama 10 tahun berkuasa. Ini hanyalah wajah baru barang lama.  Seluruh penindasan dan penghisapan melalui skema-skema imperialisme AS akan tetap dijalankan Jokowi-JK di Indonesia. Artinya pemerintahan baru ini adalah pemerintahan bersama dari borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat yang akan tetap mengabdi kepada tuannya Imperialisme AS. Karena jelas kedudukan dari pemilu ke pemilu di Indonesia hanyalah prosedural yang tidak menghasilkan sebuah pemerintahan yang mengabdi kepada rakyat.

Namun dalam momentum pelantikan Presiden baru dengan serah terima jabatan dari SBY-Boediono ke Jokowi-JK, agar rakyat juga tidak luput untuk memblejeti seluruh skema penindasan dan penghisapan yang dijalankan oleh pemerintahan lama SBY selama 10 tahun terhadap rakyat Indonesia.

Praktek komersialisasi di dunia pendidikan dijalankan secara masif di Indonesia oleh rejim SBY selama berkuasa 10 tahun. Lepasnya tanggung jawab Negara atas pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan yang bisa dinikmati oleh segelintir rakyat saja yang membayar biaya pendidikan yang mahal. Di masa SBY pula menerapkan secara mutlak otonomi pendidikan tinggi yang mengubah kampus-kampus menjadi perusahaan-perusahaan yang memprioritaskan profit dengan mengabaikan peran dari pendidikan tinggi yang hakekatnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan rakyat. UU Pendidikan Tinggi menjadi produk yang paling memukul mundur akses rakyat untuk mendapatkan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, peraturan seperti UAN, Kurikulum 2013, kebebasan berorganisasi, praktek kekerasaan di dunia pendidikan menjadi ancaman yang merusak system pendidikan nasional di Indonesia.

Demikian pula di sector rakyat, perampasan upah, tanah dan kerja menjadi persoalan yang mendasar yang terus-menerus dijalankan oleh SBY selama 10 tahun di Indonesia. Politik upah murah menjadi tuntutan-tuntutan dari tahun ke tahun yang dikampanyekan oleh rakyat khususnya klas buruh. Namun, kenaikan upah di Indonesia hingga saat ini belum mampu memnuhi kebutuhan hidup layak bagi buruh dan keluarganya. Sedangkan perampasan dan monopoli tanah di Indonesia selama 10 tahun SBY, semakin mengalami peningkatan yang siknifikan.  Penguasaan atas tanah diserahkan kepada perkebunan, pertambangan, pertanian, pembangunan infrastuktur dan pengembangan pariwisata serta kawasan hutan industry daripada menjalankan reforma agrarian sejati sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan di Indonesia. Bahkan perampasan dan monopoli atas tanah selalu diikuti dengan tindakan kriminalisasi terhadap petani. Demikian pula persoalan yang dialami oleh buruh migran Indonesia yang mendapatkan upah dan perlindungan yang rendah dari pemerintahan SBY selama 10 tahun. Sementara BMI yang telah banyak berjasa dengan menyumbangkan remintasi 100 Triliun per tahun buat pendapatan Negara.

Masih banyak persoalan-persoalan yang diciptakan oleh pemerintahan SBY selama 10 berkuasa. Kasus korupsi yang mengurita dan sampai sekarang belum selesai (BLBI, Bailout Bank Century, Hambalang, RS di beberapa kampus, dan lain-lain) sampai dengan pelanggaran HAM yang dilakukan SBY terhadap rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Jelas bahwa pemerintahan SBY selama 10 Tahun berkuasa di Indonesia, telah GAGAL mensejahterahkan rakyat.

Kini era 10 tahun pemerintahan SBY telah usai.  Tepat pada tanggal 20 oktober 2014 rakyat Indonesia akan mempunyai Presiden dan Wakil Presiden Baru Jokowi-JK. Posisi rakyat jelas tentu tidak akan terilusi dengan Jokowi-JK yang seolah-olah menjadi rejim populis yang mengabdi kepada rakyat. Namun perubahan atas nasib rakyat untuk mendapatkan hak-hak demokratis rakyat hanya dapat diraih dengan memperkuat perjuangan massa. Oleh karena itu, dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK pada 20 Oktober 2014, FMN menyatakan sikap, “10 Tahun Rejim SBY gagal Sejahterakan rakyat. Kini Sambut Rejim Baru Jokowi-JK, dengan menguatkan Perjuangan Massa menuntut hak-hak demokratis rakyat”. Adapun tuntutan FMN lainnya adalah;

1.      Wujudkan Pendidikan Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi kepada rakyat
2.      Sekolah gratis dan kuliah murah (Stop Kuliah mahal)
3.      Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja
4.      Tolak Rencana Kenaikan BBM
5.      Tolak Pemilihan Kepala daerah Melalui DPRD
6.      Stop Megaproyek MP3EI yang menjadi peta kemiskinan di Indonesia
7.      Tuntaskan dan adili kasus-kasus korupsi di Indonesia (BLBI, Bailout Bank Century, Hambalang, RS kampus-kampus, dan lain-lain)
8.      Tuntaskan dan adili kasus-kasus pelanggaran HAM dan
 Jalankan Penegakkan HAM di Indonesia

Demikian Pernyataan Sikap FMN atas Pelantikan Rejim baru Jokowi- JK pada 20 Oktober 2014. Atas perhatiannya kami, ucapkan terima kasih.

20 Oktober 2014



Hormat Kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



Rachmad P Panjaitan

Ketua

FMN: Peringatan Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2014

Written By Front Mahasiswa Nasional on Rabu, 15 Oktober 2014 | 18.47

Pemuda Mahasiswa berjuang bersama rakyat mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan perjuangan tanah untuk rakyat



I.                   Pengantar
Sejak Hari Pangan Sedunia tahun 1981 Food And Agriculture (FAO) melalui resolusi PBB No. 1/1979 menetapkan tanggal 16 Oktober sebagai Peringatan Hari Pangan Sedunia. Peringatan ini digagas atas dasar upaya pemerintah di Negara-negara dunia untuk mendorong swasembada pangan demi menghindari ketiadaan pangan di seluruh bangsa-bangsa. Sehingga swasembada pangan yang digagas oleh FAO bertujuan untuk meningkatkan kemampuan rata-rata masyarakat untuk mendapatkan makanan dan kesediaan untuk menghindari kelaparan, gizi buruk serta kemiskinan. Akan tetapi, menjelang peringatan  34 tahun Hari Pangan Sedunia, cita-cita kedaulatan pangan di Negara-negara dunia khususnya Negara berkembang, masih sangat jauh untuk bisa terealisasikan. Bahkan krisis global di tubuh Imperialisme AS 2008, berdampak pula pada krisis pangan di dunia hingga saat ini yang semakin menjadi  ancaman akut bagi pemenuhan pangan masyarakat dunia. Sejak krisis pangan melanda 2008 hingga sekarang terjadi kenaikan harga komoditas jagung 84%, gula 62%, gandum 55%, minyak kacang kedelai 47% di dunia.
Laporan dari FAO pada tahun 2013 memperkirakan lebih 842 juta orang, atau sekitar 12% penduduk dunia, kekurangan gizi secara kronis. Dan sementara itu sekitar satu dari delapan orang di dunia diperkirakan mengalami kelaparan kronis. FAO sebagai lembaga dari PBB menawarkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di dunia. Namun program-program kedaulatan pangan yang diusung oleh FAO masih cenderung menguntungkan Negara-negara maju atas proyek menjalankan kedaulatan pangan dunia. Program keamanan pangan menjadi kedok untuk melanggengkan liberalisasi di sector pangan di dunia, yang esensinya memberikan ruang pada perusahaan imperialism dan perusahaan besar lokal untuk melakukan praktek monopoli pangan.
Selain itu, WTO yang merupakan lembaga perdagangan dunia, juga berpartisipasi aktif menjadi instrumen imperialism dalam melanggengkan paket-paket kebijakan neoliberalisme (liberalisasi, deregulasi dan privatisasi) di bidang pangan saat ini. Krisis yang menghantam imperialism AS mendorong lembaga WTO ini menjadikan isu pangan sebagai sasaran empuk untuk melipatgandakan keuntungan demi mengakhiri krisis di tubuhnya. Paket Bali hasil pertemuan dari KTM ke-9 WTO pada Desember 2013 silam, salah satunya berisikan tentang keamanan pangan Negara berkembang. Dalam pertemuan ini imperialism AS memberikan argumen agar pencabutan subsidi dibahas kembali 4 tahun mendatang sebagai taktik untuk menghindari deadlock. Namun imperialism AS terus berusaha untuk mendorong adanya perdagangan yang menguntungkan baginya dengan isu keamanan pangan. AS kemudian memberikan solusi keamanan pangan dalam menghindari krisis pangan dunia melalui aktivitas perdagangan bebas impor pangan Negara berkembang yang secara esensi hanya memberikan keuntungan bagi imperialisme yang memonopoli perdagangan pangan dunia.
II.                Krisis Pangan adalah malapetaka dari perampasan dan monopoli tanah di Indonesia
Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alamnya, bahkan letak geografis Indonesia  berada pada tingkat kesuburan tanah yang luar biasa  akibat pertemuan empat lempeng benua sehingga banyak gunung api yang aktif yang menjaga keseimbangan tanah Indonesia. Akan tetapi, kesuburan Indonesia dan luasan Indonesia bukan menjamin terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia untuk menghindari krisis pangan. Berpuluh tahun Indonesia telah menjadi salah-satu pengimpor bahan pangan di dunia. Ini sesungguhnya menjadi  tamparan keras bagi pemimpin-pemimpin bangsa terutama kinerja SBY selama 10 tahun berkuasa yang tidak mampu mewujudkan kedaulatan pangan di dunia.  Berbagai regulasi dikeluarkan SBY tidak ubahnya menjalankan paket-paket kebijakan neoliberalisme yang hanya berkedok mewujudkan swasembada pangan sebagai bentuk kedaulatan pangan di Indonesia.
Merujuk Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor 472,7 miliar ton beras pada 2013. Sementara harga besar eceran semakin mahal yang pada Febuari 2014 sebesar Rp 11.389 per kilo dari Rp 10.819 per kilo di Februari 2013. Selain beras, kebutuhan kedelai harus diimpor hampir 70 persennya. Sementara untuk kebutuhan jagung domestik, Indonesia harus mengimpor rata-rata pertahun 1,4 juta ton[1]. Tingginya angka impor pangan di Indonesia, menunjukkan kerapuhan kedaulatan petani dan rakyat atas akses atas tanah. Kemudian ini berdampak pada tingginya kemiskinan, kelaparan dan gizi buruk di Indonesia.
Program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) adalah yang terbesar dalam hal ini. MIFEE menghancurkan 2.823.000 juta hektar tanah rakyat yang sebagian besar hutan purba (virgin fores) [2]Program MIFEE diluncurkan pada tanggal 17 Januari 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Slogan dari proyek ini adalah “Feed Indonesia and then the world” (Indonesia Berswasembada Pangan, Agar Bisa Mengatasi Krisis Pangan Dunia). Akan tetapi, buktinya sampai diakhir masa jabatannya, tidak diikuti dengan terwujudnya swasembada pangan di Indonesia. Namun kaum tani lokal malah berpandangan bahwa proyek tersebut merusak pertanian tradisional dan kedaulatan pangan di kawasan ini, yang dimana proyek MIFEE  ini menyewakan tanah selama 90 tahun. Dalam program ini, SBY selama ini menjadikan kedok swasembada pangan untuk merampas dan memonopoli tanah untuk diserahkan pada Bin Laden group yang merupakan mitra bisnis AS.
        Belum tuntas seluruh program keji ini semua, SBY kembali mengkhianati rakyat Indonesia dengan mengeluarkan megaproyek berupa master plan. Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah manifestasi kongkrit sikap SBY yang semakin setia untuk mengabdi pada kepentingan imperialismen AS.  MP3EI merupakan skema besar perampasan tanah  rakyat secara terstruktur. Dengan proyek ini, Indonesia secara terang-terangan berdiri di atas perampasan dan monopoli atas tanah serta menjual setiap sumber kekayaan alam dan manusianya kepada para imperialism, borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar.
Tahun terakhir 2014 ini pun SBY mempunyai program Aksi bukit tinggi [3]untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan domestic. Dengan menyedot dana Rp. 66,9 Triliun yang sudah dijalankan mulai bulan januari 2014, malah memberikan hasil apapun. Bahkan impor pangan 2014 saat ini tetap saja masih menjulang tinggi.
Sehingga dalam revitalisasi pertanian yang menjadi program SBY di bidang pertanian 2009-2014 termaksud untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, dilakukan melalui pembukaan lahan pertanian abadi berupa sawah seluas 15 juta hektare dengan sistem irigasi yang memadai dan menciptakan lahan pertanian kering seluas 15 juta hektare. Akan tetapi, faktanya lahan pertanian justru kian menyusut, bahkan kepemilikan lahan pertanian di Jawa oleh rakyat sekarang rata-rata hanya 0,3 hektare per rumah tangga. SBY hanya mampu menciptakan sawah-sawah seperti lahan gambut yang tidak produktif[4].
Sehingga jelas mengapa Indonesia tidak mampu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Akar persoalannya adalah perampasan dan monopoli tanah yang dijalankan oleh SBY selama 10 tahun. Dirinya sebagai kepala Negara/pemerintah menjalankan berbagai paket regulasi neoliberalisme yang diajurkan AS untuk membuka dan mempertahankan lahan luas bukan untuk rakyat memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Namun, lahan-lahan luas diberikan pada perkebunan, pertambangan dan pertanian skala besar yang hanya berorientasi pada tanaman komoditas pasar Internasional yang memberikan keuntungan pada borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan imperialism.  Sehingga cita-cita kedaulatan pangan menjadi slogan yang tidak pernah terwujud.
III.             Pemuda mahasiswa mengambil andil dalam perjuangan kedaulatan pangan
            Dengan adanya perampasan dan monopoli tanah di Indonesia oleh borjuasi besar komprador, tuan tanah, asing dan bahkan Negara, mustahil akan mampu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Era impor pangan akan terus berlanjut apabila program reforma agraria palsu tetap berjalan. Demikian pula dengan berakhirnya rejim SBY yang akan disambut dengan rejim baru Jokowi-JK, tidak mempunyai program yang berbeda secara siknifikan dalam mwujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Program reforma agraria Jokowi-Jk dengan membagikan tanah seluas 9 juta Ha yang masih menjadi sebuah pertanyaan terus-menerus ke depan. Apakah itu benar ? jika memang benar, tanah yang mana akan dibagi, beranikah dirinya mengambil tanah dari perusahaan atau perkebunan besar ? bagaimana mekanisme distribusinya kepada rakyat ? sementara dalam program ini pula dijelaskan bahwa tanah yang dibagi kepada rakyat akan tetap bekerjasama dengan perusahaan dan perkebunan skala besar yang telah lama menjadi musuh dari kaum tani dan rakyat Indonesia.
            Sementara program lainnya, seperti pendirian bank pertanian juga akan menjadi pertanyaan ke depan dalam pemerintahannya. Apakah mode bank pertaniannya akan mengacu pada bank yang sama halnya dengan tengkulak, lintah darat yang selama ini membebani utang bagi rakyat ?. Akan tetapi yang telah dapat dipastikan adalah program megaproyek MP3EI masih saja tetap dijalankan Jokowi-JK dari warisan jahat SBY yang telah terbukti melanggengkan perampasan dan monopoli tanah rakyat, yang sesungguhnya menjauhkan dari kata tanah untuk rakyat sebagai syarat apabila ingin benar-benar mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.
            Dengan demikian dalam peringatan Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2014, FMN sebagai Ormass pemuda mahasiswa harus mampu mengajak dan mengkampanyekan pada seluruh pemuda mahasiswa agar dapat ambil bagian dalam setiap usaha dan kampanye untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia dengan perjuangan tanah untuk rakyat.

14, Oktober 2014

Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL


                                                                                                                                                          Rachmad P Panjaitan
Ketua



[1] http://www.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/2989.html, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2014, pukul 16.00 WIB
[2] Artikel; Aliansi Gerakan Reforma Agraria. “ Perampasan Tanah: Sebab, Bantuk, dan Akibatnya Bagi Kaum Tani”.

Pernyataan Sikap FMN : SBY Bertanggung Jawab atas Pengesahan UU Pilkada, Cabut UU Pilkada

Written By Front Mahasiswa Nasional on Selasa, 30 September 2014 | 03.33




Jangan Rampas Hak Rakyat, Jangan Mundurkan Demokrasi di Indonesia 

Perkembangan politik di Indonesia pasca Pemilu Presiden 2014 kembali mengalami konstelasi yang memanas di lembaga legislatif DPR RI. Kali ini menyangkut pembahasan RUU Pilkada yang melahirkan polemik apakah kepala daerah dipilih melalui pemilihan langsung atau tidak langsung yang berarti kembali kepada masa orde baru, yaitu kepala daerah (Bupati dan Walikota) dipilih oleh DPRD.Persoalan ini lebih menyangkut masalah perkembangan keberlangsungan demokrasi di Indonesia yang berbicara tentang kepentingan rakyat  yang tidak pernah berhenti memperjuangkan kemajuan demokrasi sebagai aspirasi umum untuk kebebasan dan mewujudkan prinsip: “Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Apalagi sistem  pemilihan secara langsung dianggap sebagai kemenangan kecil aspirasi rakyat dalam gerakan reformasi 1998 dalam memperjuangkan ruang-ruang demokrasi meningkatkan partisipasi rakyat termaksud dalam memilih Kepala daerah dan Presiden. Perjuangan aspirasi rakyat untuk memilih langsung pemimpin khususnya kepala daerah diatur dalam UU No.  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah.

Pemilihan langsung adalah “one man-one vote” atau setiap orang memiliki hak pilih secara langsung, merupakan capaian hasil kemajuan demokrasi. Pemilihan secara langsung memberi hak demokrasi kepada rakyat untuk menilai dan kemudian menentukan pilihan siapa kepala pemerintahnya. Dengan sistem pemilihan secara langsung, rakyat diberi ruang partisipasi yang besar untuk menentukan sekaligus pemimpinnya yang dipilih. Demikian pula kepala pemerintah yang dipilih secara langsung juga harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya secara langsung kepada rakyat, karena kekuasaan yang diraihnya adalah kekuasaan yang diberikan rakyat melalui pemilihan langsung tanpa melalui sistem keterwakilan (tidak langsung).  Bila kepala pemerintah melanggar mandat rakyat yang telah memilihnya, maka rakyat  memiliki hak penuh untuk melakukan kritik, bahkan melengserkannya. Sehingga tanggung jawab dari seorang pemimpin sebagai hasil dari pemilihan langsung segoyanya akan lebih besar.

Kemudian yang menjadi salah-satu  parameter kemajuan demokrasi walau sifatnya masih dalam konteks demokrasi prosedural, dapat dilihat dari partisipasi langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan langsung. Di Indonesia, Sedikitnya  kemajuan demokrasi ini telah dicapai dalam periode 10 tahun terakhir. Setidaknya dalam hal pemilihan langsung presiden dan kepala daerah rakyat telah berpartisipasi langsung dengan memilih. Walaupun kita ketahui, bahwa baik pemilihan langsung atau tidak langsung, belum tentu melahirkan Presiden dan Kepala daerah yang baik. Karena selama ini dari pemilu ke pemilu, pemimpin yang lahir masih saja buruk dan mengecewakan masyarakat. Hal itu menjadi sebuah kritikan yang terus-menerus dikampanyekan rakyat  agar pemerintahan mulai dari kepala negara sampai dengan kepala daerah dapat membangun sebuah pemerintahan yang berdaulat dan mandiri sepenuhnya yang bebas dari kepentingan imperialisme AS dan feodalisme. Akan tetapi, terlepas dari preseden buruk dari pemilihan langsung, namun setidaknya pemilihan langsung menjadi sebuah hak konstitusional yang telah diatur UUD 1945 dimana rakyat berhak memilih pemimpinnya secara langsung. Pasal 18 ayat 4 berbunyi;

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis

Sementara dalih untuk tetap mengesahkan RUU Pilkada disebut-sebut adalah untuk menekan biaya pilkada yang murah, menegakkan pancasila dan menolak sistem yang liberal. Namun dalih yang dibuat hanya untuk merongrong nilai-nilai demokratis yang berkembang di Indonesia. Biaya yang tinggi selama pemilihan langsung memang harus menjadi evaluasi. Untuk dapat menekan biaya dalam pemilu, sehingga solusinya dapat melakukan pemilihan bupati, walikota bahkan Gubernur dan Presiden secara serentak. sehingga biaya tidak membengkak karena hanya akan ada satu panitia dan TPS dalam satu hari bersamaan. Demikian juga, bagaimana pemerintah mampu membatasi biaya kampanye sehingga berlahan mengurangi biaya dan sekaligus mengurangi potensi penyelewengan saat berkuasa. Kemudian apabila disebut bertentangan dengan Pancasila maka dalih itu dapat disebut mengada-ngada. Sebab dalam Pancasila terutama pada sila ke 5 menjelaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, selain dari pemenuhan hak rakyat sebagai tujuan utama demokrasi, maka demokrasi juga harus memberikan keadilan pada rakyat dalam partisipasi dalam memilih dan menentukan pemimpinnya. Sedangkan jika disebut dalam sistem politik mengarah ke liberal, maka kita menganalisa bahwa pemilihan langsung dan tidak langsung bukanlah parameter  suatu negara menganut sistem liberal. Namun untuk mengetahui apakah sistem politik suatu negara liberal, dapat dilihat dari sistem ekonomi Indonesia apakah berorientasi pada rakyat atau sistem ekonomi yang memberikan ruang pada segelintir (Imperialisme AS, borjuasi besar komprador, tuan tanah) untuk menguasai alat produksi di suatu negara. Maka apabila dari prespektif ekonomi politik, maka baik pemilihan langsung atau tidak langsung, Indonesia sebagai negara setengah jajahan setengah feodal adalah  sistem demokrasi yang mengacu pada negara AS yang liberal. 

Dengan diwarnai berbagai tuntutan dan protes atas penolakan RUU pilkada yang dilayangkan  rakyat melalui Aksi-aksi massa, SMS penolakan ke Team Panja dan media sosial,  namun DPR RI dengan sikap anti rakyatnya RUU Pilkada tetap disahkan, tetapnya dalam sidang  26 September 2014 dini hari. Melalui sidang yang dilakukan oleh DPR RI di senayan melalui berbagai adegan pembohongan publik dengan manuver-manuver yang licik, kemudian ditandai  insiden Walk-out dari fraksi Partai Demokrat (129 suara abstein), membuat hasil voting RUU Pilkada dimenangkan oleh kubu yang Pro Pilkada melalui DPRD. Dengan demikian, UU Pilkada telah disahkan  yang esensinya memberikan keabsahan atas pemilihan kepala daerah oleh DPRD. 

Partai demokrat seolah-olah mendukung Pilkada langsung. Mereka beralasan melakukan walk-out karena penolakan Team Panja atas usulan opsi 3 yang diajukan  mereka. Namun alasan Walk-out adalah skema jahat yang dijalankan oleh SBY melalui Fraksi demokrat beserta Koalisi Merah Putih yang esensinya mempunyai kepentingan politik yang sama yakni meloloskan RUU PILKADA dalam sidang tersebut. Karena secara logika apabila SBY  benar-benar ingin mempertahankan Pemilihan secara langsung, maka Fraksi Partai Demokrat tidak akan melakukan Walk-out dalam Voting. Yang artinya 129 suara yang hadir dari fraksi partai demokrat saat itu, akan menjadi penentu mutlak untuk menolak pengesahan RUU Pilkada.

Pengesahaan RUU Pilkada yang ditetapkan oleh DPR RI adalah dosa politik SBY diakhir masa jabatannya selama 10 tahun.  Karena SBY sesungguhnya mempunyai wewenang untuk menggagalkan RUU Pilkada dengan tidak menandatangani sebelum di sidang paripurnakan. Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 20 Ayat 3 berbunyi;

Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”.

Kemudian RUU Pilkada ini sesungguhnya lahir dari ide SBY itu sendiri melalui kabinetnya yakni melalui Menteri dalam negeri. Maka jelas bahwa UU Pilkada ini adalah dosa politik SBY kepada rakyat Indonesia yang telah memundurkan perkembangan demokrasi yang  sempit semakin dipersempit Beberapa jam  pasca dari UU Pilkada ini disahkan, tanpa malu SBY  menyatakan rasa kekecewaannya  dan akan terus memperjuangkan agar UU Pilkada ini dicabut. Sikap Ini adalah manuver politik yang merupakan pembohongan publik yang dijalankan oleh SBY. Karena rakyat toh sudah tahu bahwa SBY hanya menipu dan berpura-pura prihatin atas pengesahan UU Pilkada. Karena secara esensi SBY beserta Partai Demokrat dan koalisi merah putih mempunyai kepentingan politik yang sama yakni mengamputasi hak-hak politik rakyat dengan meloloskan UU Pilkada.

Maka ke depan dengan UU Pilkada ini, Kepala Daerah Bupati, Walikota dan Gubernur akan dipilih oleh DPRD. Artinya Pemerintahan Indonesia baik SBY maupun anggota DPR RI telah merampas hak-hak konstitusional rakyat dalam pemilihan langsung kepala daerah, yang sekaligus memundurkan perkembangan kemajuan demokrasi di Indonesia. UU Pilkada akan berpotensi mempersempit ruang-ruang demokrasi di Indonesia dengan membatasi partisipasi  rakyat  dalam penegakkan demokrasi bagi rakyat. Oleh karena itu, terlepas dari kepentingan dua kubu yang pro-kontra UU Pilkada tersebut ,karena ini konteksnya adalah hak rakyat, maka Pilkada langsung dianggap hasil dari gerakan rakyat menuju era reformasi. Walau kedua-kedua dari produk ini pun tidak akan menjamin melahirkan pemimpin yang memberikan hak-hak demokratis rakyat selagi negara Indonesia masih dicengkram oleh imperialisme AS, feodalisme dan kapitalisme birokrat.

Tapi FMN harus tetap mempunyai sikap yang jelas atas polemik diantara  klik-klik yang berkuasa dengan tetap menyandarkan perjuangan massa untuk mempertahankan hak politik di tengah demokrasi yang masih sempit. Oleh karena itu,   FMN sebagai Ormass  mahasiswa  harus  melakukan aksi-aksi nyata dengan tegas  menyatakan “ SBY harus bertanggung jawab atas UU Pilkada, CABUT UU PILKADA”. Demikian pernyataan sikap FMN atas Pengesahaan UU Pilkada. Terima kasih.

30 September 2014

Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



Rachmad P Panjaitan

ketua

Pernyataan Sikap FMN HTN ke-54: Pemuda Mahasiswa Berjuang Wujudkan Reforma Agraria Sejati

Written By Front Mahasiswa Nasional on Selasa, 23 September 2014 | 15.27



UUPA No.5 Tahun 1960 menjadi salah-satu kebijakan dalam menjawab perjuangan kaum tani beserta rakyat Indonesia untuk mewujudkan reforma agraria sejati sebagai esensi revolusi agustus 1945. Dengan adanya UUPA menjadi dasar menggantikan UU Kolonial sekaligus sebagai legitimasi untuk melakukan nasionalisasi aset-aset asing di bawah kontrol rakyat. Ini menjadi secerca harapan bagi kaum tani dan rakyat Indonesia mencapai sebuah kemerdekaan yang berdaulat dan mandiri sepenuhnya yang bebas dari cengkraman kolonailis Imperialisme dan feodalisme. Akan tetapi, hingga usia menginjak ke- 54 Tahun  sejak UUPA disahkan pada 24 september 2014, usaha mewujudkan reforma agrarian sejati dengan konsep landreform dan menuju pembangunan industry nasional, mengalami hambatan yang besar akibat pemerintahan yang berkuasa  masih memberi ruang yang luas atas penguasaan dan monopoli tanah dan SDA oleh imperialism, borjuasi besar komprador, tuan tanah dan bahkan Negara.

Perampasan dan monopoli tanah yang terjadi di Indonesia, tampak nyata semasa naiknya Orba Soeharto menjadi Presiden RI selama 32 tahun. Berbagi kebijakan dikeluarkan seperti UU PMA, UU Perkebunan, UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan lain-lain. Soeharto selama 32 tahun berhasil menjadi pemerintah bersama borjuasi besar komprador, tuan tanah besar, kapitalisme birokrasi yang mengabdi kepada tuannya  yakni imperialism AS untuk menguasai sumber-sumber agraria dan SDA di Indonesia. Kaum tani beserta seluruh rakyat Indonesia mengalami kemerosotan penghidupan akibat tanah dan SDA yang telah dirampas dan dimonopoli.

Dewasa ini, 10 tahun pemerintahan SBY telah melipatgandakan bentuk-bentuk perampasan dan monopoli atas tanah baik dalam bentuk perkebunan, pertambangan dan pertanian skala besar. Ratusan juta Ha tanah dikuasai oleh swasta baik borjuasi  komprador, tuan tanah besar lokal dan asing (imperialisme AS). Sementara itu, Negara juga ikut serta menjalankan praktek-praktek perampasan dan monopoli tanah baik dalam bentuk PTPN, Perhutani, Taman Nasional, Ihutani dengan ratusan juta Ha. Pemerintahan SBY juga melahirkan kebijakan MP3EI yang merupakan megaproyek yang menguntungkan bagi imperialism besar dan borjuasi besar. Seluruh agenda-agenda neoliberalisme dengan prinsip liberalisasi, privatisasi dan deregulasi, semuanya dijalankan oleh pemerintahan SBY untuk menyelamatkan krisis global di tubuh imperilisme AS 2008 silam. Krisis macet perumahan yang kini menjadi krisis energy, pangan dan finasial, mendorong SBY sebagai kepala pemasaran/Sales untuk mempromosikan sekaligus menjual Tanah dan SDA Indonesia. Selain itu, proyek-proyek pembangunan Infrastuktur (bandara, pelabuhan, kereta api) menjadi bisnis yang mengiurkan bagi korporasi-korporasi asing dan local untuk berinvestasi.

Dengan adanya monopoli dan perampasan tanah di Indonesia yang dilanggengkan dan diintensifkan selama 10 tahun masa SBY, telah melahirkan penghidupan rakyat yang semakin sengsara dan miskin. Populasi rakyat Indonesia yang berjumlah sekitar 238 juta, hampir 65% bekerja menjadi petani. Komposisi penduduk ini menunjukkan, bahwa petani menjadi mayoritas rakyat Indonesia yang dimelaratkan di negeri ini. 50% kaum tani Indonesia hidup dengan mengelola tanah 0,5 Ha dan sisanya adalah buruh tani (sumber: AGRA). Sementara penghasilan kaum tani Indonesia di pedesaan hanya berkisar Rp.500.000-800.00,-.

Perampasan dan monopoli tanah juga diikuti dengan meningkatnya konflik agraria dengan menggunakan cara-cara kekerasaan mulai dari intimidasi, penangkapan sampai dengan penembakan. KPA mencatat selama kurun waktu 10 tahun SBY menjabat, ada sekitar 1300 an konflik yang mengemuka.  Dan tentu konflik masih banyak lagi yang belum tercatat.

Dengan akses yang rendah atas pengelolahan dan penguasaan tanah, berdampak buruk pada pendapatan kaum tani Indonesia yang rendah pula. Keadaan objektif kaum tani demikian, akan semakin mengasingkan kaum tani dari kehidupan baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan rekreasi. Sehingga dapat kita lihat bagaimana terbelakangnya masyarakat pedesaan akibat tidak mampu  mengakses pendidikan yang berbanding terbalik dengan mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Ini menjadi salah-satu dasar bagaimana peran dari pemuda mahasiswa untuk tetap terkoneksikan dengan perjuangan kaum tani atas pendidikan di Indonesia sebagai hak seluruh warga negara. Namun apabila menganalisa lebih jauh, maka untuk mewujudkan  kedaulatan dan kemandirian sepenuhnya untuk memberikan kesejahteraan bagi kaum tani dan rakyat Indonesia, maka sudah menjadi keharusan mahasiswa terlibat aktif dalam perjuangan reforma agraria sejati yang menjadi syarat utama kemajuan bangsa Indonesia. Dengan dijalankan reforma agraria sejati, maka akan ada syarat ke depan untuk membangun sebuah industri nasional yang merupakan ciri-ciri kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, mustahil Negara Indonesia dapat maju apabila reforma agraria sejati tidak dijalankan. Karena itu akan menghambat  fondasi dalam membangun industri inasional  di Indonesia untuk menggantikan industri  manufaktur, rakitan yang hanya berorientasi pada kepentingan pasar Internasional (imperialisme) dan tenaga kerja murah.

Nah, pemerintahan SBY akan berganti dengan pemerintahan baru Jokowi-JK. Apakah pemerintahan baru ini akan memberikan sebuah pengharapan yang berarti bagi kaum tani dan rakyat Indonesia menjalankan reforma agraria sejati ? Maka itu hanya dapat diwujudkan apabila Jokowi-JK berani menolak monopoli tanah yang dilakukan oleh borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan asing dengan menyerahkan tanah dan sumber daya alam pada rakyat Indonesia. Selain itu, Jokowi-JK harus berani menghapuskan MP3EI sebagai megaproyek yang merugikan rakyat yang hanya memberikan keuntungan bagi perkebunan, pertambangan, pertanian skala besar serta imperialisme khususnya AS.

Maka, kami dari FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN) pada momentum HARI TANI NASONAL KE-54 pada 24 September 2014 melakukan aksi secara serentak di 25 kota dengan tema “10 tahun pemerintahan SBY abai terhadap kaum tani dan rakyat Indonesia, dengan menolak segala bentuk monopoli dan perampasan tanah, serta wujudkan reforma agraria sejati menuju landreform dan kedaulatan pangan di Indonesia”.

Hidup Mahasiswa !
Hidup Kaum Tani !
Hidup Rakyat Indonesia


24 September 2014
Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL


Rachmad P Panjaitan
ketua



 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger