Headlines News :

Latest Post

Pernyataan Sikap Front Mahasiswa Nasional (FMN) Dalam Peringatan 19 Tahun “Gerakan Demokratis Mei 1998” “Terus Gelorakan Perjuangan Pemuda-Mahasiswa di Kampus dan Turut Aktif dalam Perjuangan Rakyat Melawan Rezim Jokowi-JK yang Anti Demokrasi dan Anti Rakyat”

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 22 Mei 2017 | 07.44

Foto Abdul Salman Bin Sulaiman.

 Jakarta, 21 Mei 2017. 19 tahun usia Gerakan Demokratis Mei 1998 memiliki arti penting bagi rakyat Indonesia. Gerakan Demokratis 98 telah menumbangkan rezim fasis Orde Baru Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun. Gerakan tersebut merupakan upaya dari rakyat merebut dan membebaskan hak–hak ekonomi, politik dan kebudayaan yang ditindas selama puluhan tahun, sekaligus sebagai cermin dari jalan panjang perjuangan rakyat Indonesia melawan kekuasaan yang anti demokrasi.

Melalui tiga mesin utama yaitu Militer, Birokrasi dan Golkar, Orde Baru menjalankan kekuasaan dan menindas setiap musuh politik mereka dengan kejam. Kestabilan politik ditetapkan oleh Orde Baru sebagai perlindungan terhadap kontrol kapitalis finance di bawah dominasi imperialis Amerika Serikat di Indonesia.
Selama puluhan tahun, pemerintahan Soeharto terus melanjutkan tindasan terhadap kritik dan tuntutan demokratis rakyat, agar dapat menjamin stabilitas politik dan keamanan bagi kepentingan tuannya, imperialis AS.  Kebijakan dan tindakan penghancuran dan pemberangusan hak demokratis rakyat, yakni pembredelan media pada awal 1970-an yang kritis terhadap kekuasaan. Kemudian, memukul gerakan mahasiswa yang menyerukan anti investasi asing, khususnya investasi Jepang, pada tahun 1974, melakukan depolitisasi gerakan mahasiswa melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK), pewadah-tunggalan organisasi kemasyarakatan (buruh, tani, nelayan, pemuda, perempuan, wartawan, dan lain lain), penyederhanaan jumlah partai politik, pengaturan tentang Partai Politik dan Ormas (tahun 1985).
Orde Baru juga menggunakan berbagai stigma untuk rakyat yang kritis, seperti: cap PKI terhadap buruh dan petani yang melawan kebijakan pemerintah yang menindas, meneror perjuangan rakyat dengan cap Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), radikalisme, terorisme, aktor intelektual, setan gundul, dan lain-lainnya sudah sangat biasa. Jika ada rakyat yang berkumpul, kemudian dikriminalisasi dan berakhir dengan penangkapan baik oleh kepolisian maupun oleh militer (ABRI).
Di bawah rezim fasis Soeharto, penghisapan dan penindasan rakyat semakin masif dan meluas di seluruh wilayah Indonesia. Perampasan dan monopoli tanah, penggusuran, politik upah murah, peristiwa Talangsari, kedung ombo, Penembak Misterius (Petrus), kenaikan harga bahan pokok, korupsi merajalela, menjadi tontonan yang membuat rakyat semakin menderita. Puncak keruntuhan kekuasaan Rezim fasis Soeharto terjadi pada tahun 1997 yang ditandai dengan badai krisis yang diikuti inflasi hingga 400%, melemahnya Rupiah terhadap Dollar AS  dari Rp. 2.480,- menjadi Rp.16.800,-, PHK massal, pengangguran, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan terjadinya huru-hara di berbagai daerah.
Konsep “Pembangunanisme (developmentalism)” Soeharto hancur dengan seketika. Macan Asia yang begitu dibangga-banggakan ternyata hanya gelembung yang dihidupi dari hutang menggunung, investasi yang dengan mudah dikeluar-masukkan sesuka investor. Indonesia dalam waktu singkat menjadi negara bangkrut tanpa daya. Puncaknya adalah jatuhnya rezim fasis Soeharto pada 21 Mei 1998 karena besarnya gelombang gerakan rakyat. Sebuah gerakan yang diawali dari situasi penghidupan ekonomi yang kemudian menjadi tuntutan politik. Rakyat paham bahwa tanpa gerakan politik maka keadaan ekonomi juga tidak akan berubah.

Rezim Jokowi-JK; kemerosotan hidup rakyat, pemberangusan demokrasi dan tindakan fasis
Indonesia dibawah Jokowi-JK mengandalkan pembangunan infrastruktur skala besar, monopoli sumber agraria termasuk dengan mengembangkan skema keuangan yang langsung menjangkau petani kecil untuk mengkonsolidasikan tanah, hasil pertanian, dan jenis komoditas pasar dibawah kepentingan monopoli imperialisme pimpinan Amerika Serikat.
Kondisi tersebut menempatkan Indonesia untuk terus berada dalam kondisi krisis di lapangan agrikultur atau pedesaan tiga rangkap sekaligus yaitu pedesaan, pertanian dan petani. Pedesaan senantiasa dalam keadaan terbelakang dan menjadi kantong terbesar kemiskinan di Indonesia, penyumbang buruh migran, buruh musiman maupun buruh diperkotaan. Kondisi  Pertanian juga sama, dalam keadaan krisis dimana tidak mampu memberikan kesejahteraan rakyat di pedesaan meskipun sebagai penyedia pangan dan hasil pertanian bagi negara. Sementara kaum Tani menjadi sektor yang semakin terpuruk meskipun harga komoditas pertanian naik. Monopoli tanah, sarana produksi pertanian dan kontrol harga produksi berada dibawah kendali tuan tanah besar dan komprador.
Industri yang berkembang di Indonesia saat ini juga tidak ada bedanya dengan era Orde Baru, dimana mayoritas merupakan industri rakitan dengan tingkat teknologi rendah. Sementara buruh berada dalam sebuah skema pasar tenaga kerja yang menempatkan buruh dalam upah yang senantiasa dalam titik terendah dengan perlindungan yang begitu lemah. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi misalnya memberikan segala keistimewaan bagi investasi dan menempatkan buruh sebagai korban dalam skema perampasan upah dan penghisapan nilai lebih yang kian ekstrim.
Kebijakan anti demokrasi dan tindakan fasis semakin digencarkan oleh Jokowi-JK. Politik pecah belah, pembatasan kebebebasan berpendapat, berkespresi dan berorganisasi, hingga kungkungan terhadap gerakan demokratis dilakukan secara sistematis melalui isu-isu SARA baik berbasiskan konflik agama maupun rasial. Jokowi-JK secara gamblang berusaha menempatkan gerakan dalam stigma pengganggu stabilitas nasional, merusak formasi organisasi rakyat melalui isu organisasi illegal dan terlarang hingga pembubaran organisasi rakyat. Selain itu, teror, kekerasan, intimidasi hingga kriminalisasi terhadap rakyat berlangsung semakin massif baik terhadap petani, buruh, perempuan, rakyat di perkotaan, suku bangsa minoritas, dan pemuda-mahasiswa.
Selain itu, pelibatan Militer dalam aspek sipil. Desa TNI masuk dengan program  TNI masuk  desa sedangkan di sektor buruh TNI melakukan pengamanan industri dengan program Obyek Vital Industri (OVI). Di kampus, TNI masuk dengan program Belanegara. Pelibatan TNI dalam pengusuran rakyat miskin perkotaan dan pembangunan infrastruktur raksasa di berbagai daerah. Secara khusus, tindasan fasis melalui pengerahan kekuatan militer di Papua, penangkapan, intimidasi, teror, pembunuhan, pengekangan hak berependapat, berkespresi dan berorganisasi bagi rakyat papua semakin massif terjadi dibawah rezim Jokwi-JK.

Pemuda-Mahasiswa; Menggelorakan perjuangan di kampus dan berjuang bersama rakyat
Pemuda-mahasiswa memiliki peranan penting dalam Gerakan Demokratis 98. Melalui militansi yang dibangun jauh sebelum era 90-an, kaum intelektual muda ini sudah memahami bagaimana negara rusak dibawah kontrol orde baru. Gelombang gerakan pemuda-mahasiswa semakin meluas, militan, dan menemukan momentumnya pada Mei 1998, bersama rakyat mampu menggulingkan pemerintahan fasis Soeharto. Peran tersebut semestinya dapat dimaknai sebagai semangat yang harus terus dilanjutkan dengan mengambil bagian secara langsung dalam perjuangan rakyat di Indonesia saat ini.
Di bawah rezim Jokowi-Jk, Pemuda-mahasiswa semakin tertindas akibat skema liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan yang terus dipraktekkan di Indonesia. Keadaan ini menyebabkan pendidikan Indonesia semakin mahal dan sulit diakses oleh seluruh rakyat. Berbagai kebijakan telah menjadikan pemuda mahasiswa sebagai sapi perah yang terus dihisap dan ditindas di kampus-kampus. Tidak hanya itu, tindakan fasis dan anti demokrasi juga semakin meluas di kampus-kampus: Pelarangan aktivitas malam dan mimbar ilmiah, pelarangan berorganisasi, skorsing dan drop-out semena-mena, intimidasi, kekerasan, hingga kriminalisasi mahasiswa. Keadaan ini semakin menajamkan kontradiksi di kampus yang menjadi syarat semakin berkembanganya gerakan mahasiswa di berbagai daerah.
Secara keseluruhan, Gerakan Demokratis Mei 1998 harus dimaknai sebagai semangat berjuang yang harus terus dilanjutkan, dengan keyakinan bahwa gerakan rakyat dibawah kepemimpinan klas buruh dan kaum tani merupakan hal utama untuk merubah kondisi Indonesia dibawah tindasan rezim fasis anti demokrasi saat ini.
Atas kondisi tersebut, Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyakatkan sikap dan tuntutan:
a.       Lawan seluruh Kebijakan Paket Ekonomi Jokowi (jilid I – XIV) dan tindakan fasis anti rakyat yang menindas dan menghisap rakyat.
b.       Lawan segala bentuk kebijakan dan tindakan anti demokrasi rezim Jokowi-JK; pemabatasan hak berpendapat, berkumpul, berorganisasi, intimidasi, teror, kekerasan, kriminalisasi dan pembunuhan rakyat, dan larangan aktivitas demokrasi di kampus-kampus di seluruh Indonesia.  
c.       Tolak Reforma Agraria (RA) Palsu Jokowi, Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Bangun Industri Nasional.
d.       Cabut Peraturan Pemerintah (PP) No.78 tahun 2014 tentan Pengupahan, dan hentikan politik upah murah, program buruh magang, sistem kerja kontrak dan buruh alih daya (outsourching).
e.       Pemerintah harus segera melaksanakan rekomendasi ILO atas kasus buruh Panarub Dwi Karya (PDK) dan memastikan berikan jaminan keadilan bagi hak-hak buruh PDK.
f.        Tolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Harga Bahan Pokok.
g.       Hentikan Penggusuran rakyat atas nama pembangunan kawasan komersil dan infrastruktur, Tolak Reklamasi di Teluk Jakarta, Bali, Makassar, Palu dan seluruh proyek reklamasi lainnya di Indonesia.
h.       Lawan dan hentikan segala bentuk pelecehan, diskrminasi, intimidasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak-anak.
i.         Cabut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT) dan Hentikan Uang kuliah Tunggal (UKT), dan segala bentuk pungutan liar dalam dunia pendidikan.
j.         Hentikan dan lawan Skorsing dan Drop Out Semena-mena terhadap mahasiswa di kampus, kuliahkan kembali 3 Mahasiswa UIM Makassar yang di Do secara sepihak, hentikan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi pelajar dan mahasiswa, serta berikan jaminan atas kebebasan demokrasi di kampus.
k.       Hapuskan sistem pembiayaan Biaya Operasional Pendidikan Pilihan (BOPP) di Universitas Indonesia.
l.         Cabut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), hentikan biaya penempatan berlebih (overcharging), Kebijakan Cash Trasfer dan KUR, dan berikan perlindungan sejati bagi buruh migran Indonesia dan keluarganya.
Kami juga menyerukan kepada seluruh pemuda mahasiswa Indonesia baik di dalam negeri ataupun diluar negeri untuk: terus menggelorakan perjuangan pemuda-mahasiswa di kampus dan turut aktif dalam perjuangan rakyat melawan rezim Jokowi-JK yang anti demokrasi, anti rakyat dan telah memerosotkan kehidupan rakyat.

Hormat kami.
Pimpinan Pusat
FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN)

Symphati Dimas Rafi’i
Ketua

Peringatan Hari Lahir ke-14 Front Mahasiswa Nasional (FMN) dan 19 tahun Gerakan Demokratis 1998: Semangat Gerakan Demokratis 98 untuk Terus Menggelorakan Perjuangan Pemuda-Mahasiswa di Kampus dan Turut Aktif dalam Perjuangan Rakyat Melawan Kebijakan Rezim Jokowi-JK yang anti Demokrasi

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Rabu, 17 Mei 2017 | 20.44


Bulan Mei dikatakan sebagai salah satu bulan penuh sejarah di Indonesia. Berbagai peristiwa sejarah, menjadi momentum yang selalu diperingati oleh rakyat Indonesia secara luas, baik itu momentum internasional maupun nasional. Mulai dari peringatan hari buruh sedunia pada satu Mei, Hari Pendidikan Nasional pada dua Mei hingga Peringatan Kebangkitan Nasional 20 Mei. Selain itu, selama 19 tahun kebelakang rakyat Indonesia juga memperingati gerakan demokratis rakyat Indonesia pada tahun 1998 yang berhasil menumbangkan Soeharto dan Orde Baru-nya yang telah berkuasa selama 32 tahun.
Gerakan Demokratis 98 merupakan salah satu tonggak penting dari perjuangan rakyat Indonesia yang harus diketahui dan diambil pelajarannya. Gerakan tersebut merupakan upaya dari rakyat merebut dan membebaskan hak–hak ekonomi, politik dan kebudayaan yang selama puluhan tahun ditindas oleh kekuasaan negara dibawah pemerintahan Soeharto. Gerakan tersebut juga merupakan cermin dari jalan panjang perjuangan rakyat Indonesia berhadapan dengan kekuasaan yang anti demokrasi.

Front Mahasiswa Nasional Mengecam Keras Tindak Pemukulan Terhadap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Sabtu, 06 Mei 2017 | 00.29

“Majukan Perjuangan Massa, Pukul Mundur Fasisme di Dalam Kampus !”


Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus UMY dan Solidaritas Jogja Tolak Pabrik Semen melakukan aksi massa untuk mengecam kedatangan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada 6 Mei 2017 di kampus UMY. Kedatangan Ganjar Pranowo dalam rangka mengisi kuliah umum ditolak oleh mahasiswa UMY. Hal ini dilakukan tidak lepas dari berbagai kebijakan Ganjar yang selama ini telah menyengsarakan rakyat dan justru pro investor. Aksi yang dilakukan pada pukul 10.00 WIB, mendapat respon represif dari pihak kemanan kampus (Satpam). Satpam melakukan pembubaran aksi sekitar pukul 12.00 dengan melakukan pemukulan, tendangan, bahkan pengroyokan yang menyebabkan beberapa peserta aksi mengalami luka-luka.

Front Mahasiswa Nasional Mengutuk Keras Pelarang Aksi di Gedung Kuliah Bersama oleh Rektor Universitas Mataram (UNRAM)

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Selasa, 18 April 2017 | 22.49

Puluhan massa dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Ranting Universitas Mataram (UNRAM) menyelenggarakan Aksi mimbar bebas  di Gedung Kuliah Bersama UNRAM pada Rabu, 19 April 2017. Dalam aksi tersebut, Massa Aksi menyampaikan bebeberapa  tuntutan, yakni  Cabut Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU PT) , Cabut Uang Kuliah Tunggal (UKT), Wujudkan Fasilitas yang Layak dan Memadai di UNRAM, Berikan Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan Berorganisasi di UNRAM, Hentikan Praktik Privatisasi, Liberalisasi Dan Komersialisasi di UNRAM. 

Aksi mimbar bebas dimulai tepat pada pukul 08.41 dengan orasi pertama dari perwakilan FMN. namun tidak  lama setelah orasi pertama dari FMN, dua (2) orang satpam kampus menghampiri massa aksi. Salah satu satpam tersebut mengatakan kepada massa aksi bawah : “tidak boleh  melakukan aksi mimbar bebas di Gedung Kuliah Bersama. Jika kalian tidak mau membubarkan aksinya. Maka  kami akan membubarkan paksa aksinya”, ungkapnya pada masa aksi. akhirnya Koordinator Lapangan mengarahkan untuk melakukan mimbar bebas di perempatan fakultas Pertanian.

Tindakan rektor UNRAM melalui satpam yang melarang aksi di Gedung Kuliah Bersama merupakan salah bentuk dari kebijakan anti demokrasi di UNRAM. Hal tersebut menunjukan bahwa Rektor Unram merupakan jelmaan nyata dari rezim Jokowi yang terus menunjukan watak fasisnya demi memenuhi kepentingan dari imperialisme pimpinan AS. Tindakan intimidasi, pelarangan, pembubaran, dan kekerasan yang dilakukan oleh Rektor UNRAM melalui aparatur keamanannya tidak hanya kali ini. Namun sudah teramat sering dilakukan oleh rektor UNRAM terhadap mahasiswa yang melakukan perjuangan menuntut hak demokratisnya di dalam kampus.

Maraknya tindakan intimidasi, kekerasan, pelarangan, pembubaran dan Drop Out  di kampus-kampus menjadi buktinya menguatnya tindakan fasis di dunia pendidikan. hal tersebut seiring dengan menguatnya praktek Liberalisasi, Privatisasi dan Komersialisasi Pendidikan.

Atas dasar tersebut, Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional menyatakan sikap dan tuntutan:
  1. Mengutuk keras tindakan pelarang aksi di Gedung Kuliah Berasama oleh Rektorat Unram melalui satpam kampus.
  2.  Cabut Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU PT) ,
  3. Cabut Uang Kuliah Tunggal (UKT),
  4. Wujudkan Fasilitas yang Layak dan Memadai di kampus-kampus
  5. Berikan Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan Berorganisasi bagi mahasiswa
  6. Hentikan Praktik Privatisasi, Liberalisasi dan Komersialisasi pendidikan



Jakarta, 19 April 2017

Hormat Kami
Pimpinan Pusat FMN


Symphati Dimas Rafi’i

Ketua 

FMN MENGECAM TINDAKAN KEKERASAN KANIT INTELKAM POLRES TANGERANG SERTA PEMBUBARAN PAKSA TERHADAP AKSI YANG DILAKUKAN GSBI TANGERANG RAYA

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Minggu, 09 April 2017 | 09.37

Rezim fasis Jokowi-JK kembali menebar teror dan melakukan tindak kekerasan terhadap rakyat. Kali ini melalui aparat kepolisian Polres Tangerang beserta dengan Polisi Pamomg Praja melakukan pembubaran terhadap aksi damai hingga melakukan pemukulan terhadap salah satu peserta aksi. selain itu, Massa aksi diprovokasi dengan disebut goblok, bacot, dan lain-lain. Pembubaran aksi dan tindak kekerasan tersebut dilakukan terhadap massa aksi dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Tangerang Raya yang melakukan aksi damai pada 9 April 2017.

Front Mahasiswa Nasional Mengecam Keras Tindak Pemukulan Terhadap Mahasiswa Universitas Palangkaraya “Terus Perbesar Perjuangan Mahasiswa di Kampus, Tolak dan Lawan Kebijakan UKT dan Fasisme di Kampus.”

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Minggu, 02 April 2017 | 19.25


Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Palangkaraya (KBM UNPAR) menyelengarakan Audiensi  bersama pihak Rektorat terkait persoalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tanggal 1/4/2017. Audensi ini berakhir ricuh, saat pihak Satuan Pengamanan (Satpam) menarik mahasiswa yang ingin mengajukan penambahan waktu audiensi, karena pembahasan belum selesai. Hal ini tidak terlepas dari sempitnya waktu yang ditetapkan oleh Rektorat dalam audiensi tersebut yang menyebabkan waktu berkahir sebelum seluruh pembahasan selesai. Mahasiswa yang ingin mengajukan tambahan waktu kemudian di dorong, dan mahasiswa lainnya dihalang-halangi oleh Satpam, dan puncaknya terjadi pemukulan dan ada pula mahasiswa yang diinjak oleh pihak keamanan kampus. Dalam pengamanan audiensi ini, Rektorat juga menggunakan Resimen Mahasiswa (Menwa).

Tindakan represif tersebut semakin membuktikan bahwa kampus saat ini menjadi ruang yang anti demokrasi. Berbagai aspirasi dan tuntutan mahasiswa terus dibenturkan dengan kekerasan hingga kriminalisasi oleh pihak kampus. Protes mahasiswa UPR terhadap kebijakan UKT sebelumnya telah disampaikan melalui aksi demonstrasi namun belum juga mendapat respon positif dari Rektorat. Hal inilah yang mendorong diadakannya audiensi. UKT merupakan masalah pendidikan yang paling panas saat ini. Pasalnya sistem UKT pada kenyataanya merupakan sistem pembiayaan yang semakin melegitimasi komersialisasi pendidikan. Karena UKT, biaya kuliah setiap tahunnya menjadi naik. Hal inilah yang semakin besar melahirkan perlawanan mahasiswa di kampus-kampus terhadap sistem UKT.

Tindakan anti demokrasi seperti  intimidasi, kekerasan dan Drop Out terhadap mahasiswa yang berjuang semakin marak terjadi di Indonesia. Kebijakan  drop Out terhadap 24 mahasiswa yang dilakukan oleh Rekor Univesitas Muhammdiyah Sumatera Utara (UMSU) karena berjuang untuk perbaikkan kondisi kampus, kebijakan Drop Out terhadap 3 mahasiswa Univesitas Islam Makassar (UIM) yang mempertanyakan massa jabatan Rekor merupakan beberapa contoh dari tindakan fasis di dalam kampus. Hal ini tentu merupakan ciri yang melekat di Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feodal. Rezim Boneka di bawah pimpinan Jokowi-JK terus melancarkan tindasan demi memastikan penetingan milik imperialisme AS dan tuan tanah besar, termasuk dengan memasung kebebasan dan hak demokratis mahasiswa di kampus.

Mengguatnya praktek liberalisasi, privatisasi dan komesialisasi di dunia pendidikan akan berjalan lurus dengan meningkatnya tindakan anti demokrasi di kampus-kampus kedepan. Keadaan tersebut harus disambut oleh seluruh pemuda mahasiswa dengan memperluas dan memperkuat organisasi sebagai syarat untuk memajukan perjuangan massa demi mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat.    

Atas dasar itu,  kami Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional menyatakan sikap dan menuntut:
  1.  Rektorat Universitas Palangkaraya harus menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada mahasiswa dan rakyat atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Satpam dan Menwa saat pelaksanaan Audiensi.
  2. Rektorat Universitas Palangkaraya harus memberikan ruang secara luas kembali kepada mahasiswa untuk melakukan audiensi, penyampaian tuntutan dan aspirasi hingga demostrasi.
  3. Hentikan segala bentuk tindakan intimidasi, kekerasan hingga pembatasan penyampaian pendapat.
  4. Penuhi Tuntutan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Palangkaraya (KBM UNPAR), khususnya mengenai UKT.
  5. Mendukung penuh perjuangan Mahasiswa Universitas Palangkaraya dalam melawan komersialisasi pendidikan yang terwujud dari UKT.
  6. Menyerukan kepada seluruh mahasiswa untuk memperbesar organisasi sejati sebagai alat perjuangan sehingga mampu memajukan dan memperbesar gelombang perjuangan massa di kampus-kampus dan bertalian erat dengan rakyat.


Jakarta, 2 April 2017 
Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHSISWA NASIONAL


 SYMPHATI DIMAS RAFI’I
KETUA

Aksi Launching Program Perjuangant “Perluas dan Perkuat Organisasi untuk Memajukan Perjuangan Massa Demi Mewujudkan Pendidikan yang Ilmiah, Demokratis, dan Mengabdi Kepada Rakyat"

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Jumat, 17 Maret 2017 | 08.25

Front Mahasiswa Nasional (FMN) telah sukses menyelenggarakan Kongres V pada 10 – 16 Maret 2017, di Yogyakarta. Kongres V FMN dihadiri oleh 22 Cabang yang menghimpun total 162 orang delegasi Kongres. Dalam Kongres V, FMN mengangkat tema “Perluas dan Perkuat Organisasi untuk Memajukan Perjuangan Massa Demi Mewujudkan Pendidikan yang Ilmiah, Demokratis, dan Mengabdi Kepada Rakyat”. Agenda Kongres V telah membahas berbagai dokumen organisasi, seperti Konstitusi, Program Perjuangan, Resolusi Kongres, Pedoman Kerja Organisasi.
Kongres V FMN telah melahirkan dan membawa semangat baru yang lebih maju bagi perjuangan FMN kedepan. FMN tetap meneguhkan pandangan politiknya bahwa Indonesia adalah negeri setengah jajahan dan setengah feodal di bawah dominasi dan belenggu imperialisme dan feodalisme. Kondisi tersebut yang menjadi dasar bagi FMN untuk menyatakan bahwa sistem pendidikan hingga saat ini tetap tidak ilmiah, tidak demokratis dan tidak mengabdi kepada rakyat.
Atas dasar itu, FMN dalam Kongres V-nya telah menyusun Program Perjuangan yang akan menjadi Payung bagi seluruh program-program kerja dan perjuangan FMN selama dua tahun kedepan.  Berikut adalah Program Umum dari FMN:
  1. FMN ambil bagian aktif untuk memobilisasi pemuda mahasiswa dalam perjuangan rakyat untuk membebaskan diri dari belenggu imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrasi, menuju Indonesia yang merdeka dan demokratis sepenuhnya.
  2. FMN berjuang dan mengabdi pada kepentingan rakyat, khususnya buruh dan tani sebagai klas dasar dalam menggerakkan dan memimpin perubahan fundamental di Indonesia.
  3. FMN mengabil peran dan aktif dalam perjuangan pokok rakyat Indonesia untuk mewujudkan reforma agraria sejati dan industri nasional sebagai syarat mutlak kemajuan dan perubahan nasib rakyat Indonesia menjadi lebih baik.
  4. FMN bersama rakyat Indonesia memperjuangakan lahirnya sistem pendidikan nasional yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat.
 Program Umum tersebut yang menjadikan garis umum untuk menentukan program khusus secara politik, ekonomi, kebudayaan, dan solidaritas internasional.
Berikut adalah beberapa program prioritas FMN yang akan diperjuangkan dalam 2 tahun kedepan:
  1. Cabut UU Pendidikan Tinggi
  2. Cabut Kebijakan Uang Kuliah Tunggal
  3. Cabut UU SISDIKNAS
  4. Menuntut direalisasikannya Wajib Belajar 12 tahun secara gratis
  5. Menentang represifitas, tindakan intimidasi, pengekangan, dan kebijakan yang anti demokrasi kepada mahasiswa, guru, dosen dan tenaga kependidikan.
  6. Menentang segala bentuk korupsi di dunia pendidikan
  7. Menuntut transparansi dana di perguruan tinggi
  8. Menentang seluruh peraturan dan tindakan fasis pemerintah terhadap seluruh rakyat.
  9. Menuntut pemerintah merealisasikan 20% anggaran APBN dan APBD untuk pendidikan di luar gaji tenaga pengajar dan tenaga kependidikan.
  10. Menuntut pwningkatan fasilitas pendidikan
  11. Berjuang bersama dosen dan tenaga kependidikan untuk kesejahteraanya.
  12.  Melawan seluruh paket kebijakan Ekonomi neoliberal, perjanjian dan kerjasama investasi yang merupakan skema ekonomi neoliberal yang dijalankan oleh pemerintah.
  13. Berjuang bersama buruh untuk menentang politik upah murah, sistem kerja kontrak dan outsorching.
  14. Berjuang bersama kaum tani, suku bangsa minoritas, kaum miskin perkotaan dan nelayan untuk melawan perampasan dan monopoli tanah, penggusuran serta reklamasi.
  15. Memberantas buta huruh di kalangan rakyat
  16.   Mewalan segala bentuk diskriminasi, dan tindasan terhadap kaum perempuan
  17. Menentang seluruh perang agresi dan skema penindasan lainnya yang dilakukan oleh imperialis AS di seluruh negeri di dunia.
  18. Mendukung dan ambil bagian aktif dalam perjuangan rakyat dunia melawan imperialisme

Secara khusus, pada kesempatan ini FMN juga menyatakan sikap:
Mendukung perjuangan masyarakat Rembang yang menolak beroperasinya pabrik Semen milik PT Semen Indonesia.

Hormat Kami,
Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas Rafi’i
Ketua


 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger