Headlines News :

Latest Post

FMN Mengecam Pembubaran, Tindak Kekerasan dan Penangkapan yang Dilakukan Pihak Kepolisian Terhadap Massa Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) “Perkuat Persatuan Mahasiswa Bersama Rakyat Lawan Rezim Fasis dan Anti Rakyat Jokowi-JK”

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Jumat, 20 Oktober 2017 | 11.39





Salam Demokrasi !

Pemerintahan Jokowi-JK telah genap berjalan selama 3 tahun. Momentum peringatan tiga tahun kekuasaan Jokowi-JK direspon oleh berbagai gerakan rakyat di berbagai daerah. Tiga tahun Rezim Jokowi Diwarnai oleh berbagai aksi demostrasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi sektor rakyat, baik buruh, kaum tani, dan mahasiswa. Hal ini lantaran rezim Jokowi dinilai telah gagal dalam menyejahterakan rakyat. Salah satu yang melakukan aksi adalah BEM SI yang melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta.

Aksi tersebut dilakukan oleh BEM SI dengan menghimpun berbagai organisasi BEM dari berbagai kampus di Jakarta dan sekitarnya. Aksi dilakukan dengan damai dan tertib melalui berbagai orasi politik, yel-yel perjuangan dan poster serta spanduk. Aksi tersebut juga dilakukan bersamaan dengan aksi-aksi dari aliansi yang lainnya seperti KSPI, Front Perjuangan Rakyat (FPR), Aliansi Pemuda Mahasiswa Indonesia (APMI), serta aksi dari Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina. Hingga pukul 23.00 WIB, massa aksi dari BEM SI masih bertahan. Selain melakukan aksi, BEM SI juga menggelar Sholat berjamaah di lokasi aksi.

Namun, pihak kepolisian terus memaksa BEM SI untuk membubarkan diri dengan berbagai dalih dan alasan. Massa aksi tetap bersihkeras untuk bertahan dan melanjutkan aksinya. Aksi tersebut menjadi catatan tersendiri bagi BEM SI yang bertajuk “Sidang Rakyat”. BEM SI menilai bahwa selama tiga tahun Jokowi-JK berkuasa, pemerintah dinilai lebih berpihak pada investasi dan klas borjuasi. Sementara rakyat terus dihisap dan ditindas dengan berbagai kebijakan neo-liberalnya.

Pada sekitar pukul 23.30 WIB, akhirnya bentrokan pecah dengan pihak kepolisian yang melakukan pebubaran paksa. Pembubaran tersebut bahkan disertai dengen tindakan pelemparan batu dari Kepolisian terhadap massa aksi. Selain itu, aparat kepolisian juga terus melakukan pengejaran terhadap massa aksi BEM SI. Akibat tindak pembubaran dan kekerasan yang dilakukan, terdapat 12 massa aksi yang menjadi korban luka-luka dan ditangkap. Massa aksi yang di tangkap diantaranya; Yogi Ali (IPB), Aditia (Unriau), Ardi (IPB), Waqif (UB), Taufiq (UB), Golbi (IPB), Yahya (IPB), Susilo (IPB), Fauzan (Tazkia), Ramdhani (Unpak), Rifki Abdul (AKPI Bogor), Gustri (Untirta).

Tindak aparat kepolisian tersebut tentu semakin memperlihatkan watak asli dari rezim Jokowi. Rezim Jokowi adalah rezim boneka imperialisme Amerika Serikat yang selalu bersedia untuk menindas rakyat. Sebagai rezim boneka, Jokowi terus melakukan tindasan terhadap rakyat yang berjuang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Pembubaran yang dilakukan terhadap massa aksi BEM SI menjadi catatan tambahan dari berbagai tindakan fasis rezim Jokowi. Di Riau, massa aksi yang memperingati tiga tahun pemerintahan Jokowi juga mengalami tindak kekerasan. Sementara hal yang sama juga terjadi di Kota Serang. Aksi yang diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Pemuda Mahasiswa-Serang juga dibubarkan paksa disertai tindak kekerasan. Selain itu, selama Jokowi berkuasa

Oleh karena itu, Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perjuangan yang dilakukan oleh BEM SI dan menyatakan sikap:



1.      Bebaskan tanpa syarat 12 orang massa aksi BEM SI yang ditangkap.
2.      Terhadap Kepolisian Polda Metro Jaya, harus bertanggung jawab atas tindak pembubaran paksa dan kekerasan yang terjadi terhadap massa aksi BEM SI.
3.      Hentikan tindak kekerasan, intimidasi, pembubaran, dan pengekangan terhadap perjuangan mahasiswa dan rakyat. Berikan ruang demokrasi bagi rakyat Indonesia.

Dalam kesempatan ini, FMN juga mengajak kepada seluruh elemen pemuda mahasiswa untuk mempersatukan diri dan perjuangannya untuk melawan rezim fasis penindas rakyat Jokowi-JK. Tiga tahun mahasiswa dan rakyat Indonesia terus ditindas oleh Jokowi-JK. Oleh karenanya, sudah waktunya gerakan mahasiswa menyatakan sikap dengan tegas bahwa Rezim Jokowi adalah MUSUH dari MAHASISWA !

Lawan Rezim Fasis Jokowi-JK !
Bersatulah Mahasiswa Indonesia !

#JokowiFasis
#JokowiAntiRakyat
#JokowiMusuhMahasiswa

Jakarta, 20 Oktober 2017
Hormat Kami,
Pimpinan Pusat
Front Mahasiswa Nasional


Symphati Dimas Rafi’i
KETUA UMUM
Kontak: Symphati Dimas (082227526399)

BEBASKAN MASSA AKSI ALIANSI NASIONAL PEMUDA MAHASISWA-SERANG YANG DI TANGKAP. HENTIKAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP MAHASISWA DAN RAKYAT INDONESIA




FMN Cabang Purwokerto Aksi Bersama Ribuan Mahasiswa untuk Mengecam Tindak Penangkapan dan Kekerasan terhadap Massa Aksi Selamatkan Slamet

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Selasa, 10 Oktober 2017 | 12.05



Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cab.Purwokerto bersama Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Slamet menggelar aksi respon cepat di alun-alun Purwokerto pada 10 Oktober 2017. Aksi respon cepat ini dalam rangka menyikapi tindakan penangkapan 24 aktivis dan kekerasan dalam aksi protes Pembagunan Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) di Kab. Banyumas. Jawa Tengah pada tanggal 9 oktober 2017.

Pada awal aksinya, massa yang dipimpin oleh Rizki Aritonang/Kibe selaku Koordinator Lapangan (Korlap) dipandu untuk meneriakan Yel-yel tuntutan seperti "Usir PT. SAE !". Menurut Rizki, "Aksi ini adalah bentuk respon kami dari berbagai elemen mahasiswa untuk mengecam tindakan fasis aparat kepolisian Banyumas dan Bupati Banyumas yang telah melakukan kekerasan dan penangkapan terhadap kawan-kawan kami". Setelah itu aksi dilanjutkan dengan orasi-orasi politik dari berbagai perwakilan mahasiswa.

Dalam kesempatannya, Didit yang mewakili FMN Cabang Purwokerto menyampaikan Orasinya "Teman-teman semalam diintimidasi, direpresif itu adalah bukti nyata rezim yang anti rakyat anti demokrasi dan fasis. Mahasiswa perlu bersatu dan berjuang bersama rakyat untuk melawan tindasan ini. Khususnya tindasan yang terjadi akibat pembangunan PLTPB ini. FMN berkomitmen untuk terus bertalian dengan rakyat melawan rezin fasis saat ini."ujarnya. 

Orasi dengan tekanan yang sama berupa kecaman terhadap Bupati Banyumas dan Polres Banyumas terus disuarakan oleh orator tiap organisasi. Seperti yang disampaikan oleh Ibra dari FMN dan Fud dari FISIP Unsoed bahwa rakyat berhak bersuara namun pemerintah terus merepresif dan menginjak-injak HAM. Orasi-orasi politik selanjutnya dilakukan oleh berbagai organisasi lainnya, seperti dari BEM Universitas Wijaya Kusuma (UWIKU), IAIN Purwokerto, dan Univ.Muhammadiyah Purwokerto (UMP).



Merespon orasi politik dari massa aksi, Bambang Y.S selaku Kapolres Banyumas  menyampaikan klarifikasinya "Di kantor polisi sedang ada pemeriksaan terhadap anggota polisi yang melakukan kekerasan. Pihak kepolisian siap mengawal dan menyesali kejadian tersebut. Pihak kepolisian minta maaf atas kejadian semalam. Pihak kepolisan memiliki aturan kode etik dan kedisiplinan, kapolres mengakui bahwa petugas semalam melanggar itu. Oknum yang bertindak semalam segera diproses dan barang-barang yang hilang mohon dilaporkan. Kali ini di aksi sekarang polisi melakukan tindakan keamanan tanpa kekerasan.”, menurutnya yang bersalah hanyalah sebatas oknum polisi semata.

Sementara itu Ahmad Husein selaku Bupati Bayumas datang menghampir massa aksi dan urun suara ”mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian semalam. Saya merasa menyesal. Saya datang kesini untuk memenuhi permintaan kalian kemarin. Tuntutan kalian sudah saya sampaikan ke Gubernur. Tinggal tunggu keputusan dari gubernur. Barang yang rusak akan saya ganti" demikian ujaran permintaan maafnya.

Dalam menanggapi perkataan Polres dan Bupati Banyumas, Symphati Dimas (Ketua Umum FMN) menyampaikan "Permintaan maaf dan klarifikasi yang demikian tidak ada gunanya bagi rakyat dan tidak menyelesaikan masalah yang ada. Dengan perkataan tersebut, mereka justru menunjukan ingin lepas tanggungjawab dari seluruh masalah. Kapolres seolah menyalahkan oknum polisi dan Bupati hanya berpangku pada keputusan Gubernur. Sebenarnya mereka berupaya melempar tuntutan rakyat yang ditujukan kepadanya." . Sementara menanggapi kejadian penangkapan dan tindak kekerasan pada hari sebelumnya, Dimas menyampaikan "Tindakan kemarin itu bukti bahwa pemerintah Banyumas fasis,seperti halnya rezim Jokowi. Jika demikian, tidak ada cara dan jalan lain bagi rakyat selain memperbesar organisasi dan perlawanannya" tutupnya. 

Aksi ditutup dengan orasi politik dari Adam Kuncoro (Ketua FMN Cab. Purwokerto) "kedatangan husen tadi tidak memeberikan kejelasan apapun atas keberlangsungan PLTPB.  Kami menilai tindakan  pemerintah banyumas tetap abai terhadap  dampak  dari PLTPB yang telah memerosotkan hidup rakyat, merusak ekosist, kurasakan dan kelangkaan air,  dan  lain lainnya. Padahal pejabat daerah punya wewenang untuk menghentikan proyek" ujarnya tegas.

Setelah aksi, kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Pers yang diwakilkan oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Banyumas yang menyampaikan kronologi penangkapan dan tindak kekerasan yang terjadi. Kemudian disusul pernyataan yang di keluarkan oleh LBH Yogyakarta bahwa penangkapan 24 aktivis tersebut tanpa dasar hukum. Massa aksi menutup seluruh rangkaian kegiatannya dengan berkomitmen untuk terus berjuang menolak PLTPB dan mengusut terus kesewang-wenangan aparat kepolisian.(Bdr)

Pernyataan Sikap Bersama “34 Organisasi Mengecam Tindak Penangkapan dan Kekerasan Terhadap Massa Aksi Selamatkan Slamet yang Dilakukan Oleh Kepolisian Kabupaten Banyumas”


Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) berasama dengan Front Perjuangan Rakyat (FPR) berinisiatif untuk membuat Pernyataan Sikap Bersama ini dan mengajak kepada seluruh organisasi untuk tergabung dan terlibat dengan cara mencantumkan nama Organisasi/lembaga dalam Pernyataan Sikap Bersama ini.

Salam Demokrasi.

Senin 9 Oktober 2017, Aliansi Selamatkan Slamet melakukan aksi damai untuk menuntut pencabutan izin PLTPB di Lereng Gunung Slamet. Aksi dimulai pada pukul 08.00 wib dengan berjalan dari Kampus IAIN Purwokerto menuju Kantor Bupati Banyumas. Aksi berjalan dengan tertib dan massa menuntut untuk bertemu dengan Bupati Banyumas. Namun, hingga sore hari Bupati Banyumas tidak kunjung menemui massa aksi. Dalam perkembangannya, massa memutuskan untuk bertahan di depan Kantor Bupati dengan melakukan Sholat Berjamaah, Mendirikan Tenda dan menyelenggarakan panggung budaya.

Namun,pada pukul 22.00 wib aparat Kepolisian dan Satpol PP Banyumas melakukan pembubaran paksa yang disertai dengan tindak kekerasan dan penangkapan. Pihak Kepolisian melakukan penangkapan, sementara Satpol PP melakukan pengrusakan terhadap tenda-tenda yang didirikan. Hingga saat ini, data yang didapatkan tercatat 24 orang ditangkap dan mengalami kekerasan, 28 orang lainnya mendapat penganiayaan, bahkan 1 orang diantaranya harus dilarikan ke Rumah Sakit Denkos Polisi. Selain itu, aparat kepolisian juga melakukan pelarangan terhadap wartawan yang sedang meliput aksi dengan mengambil Kamera bahkan memukul salah seorang wartawan. Aparat juga melakukan perusakan dan memecahkan kaca mobil komando, Sound System, motor milik peserta aksi, merusak kacamata, merampas 2 hand phone.

Tindak kekerasan dan penangkapan ini tentu kembali menambah catatan buruk kerja pemerintah di bawah Jokowi-JK. Hal serupa bahkan lebih parah kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, perlakukan represif aparat di Banyumas juga menunjukan watak pemerintah Banyumas yang anti terhadap kritik dan anti rakyat.

Masyarakat yang menggabungkan diri dalam aliansi Selamatkan Slamet memiliki agumentasi yang kuat atas penolakannya terhadap pembangunan PLTPB milik PT. Sejahtera Alam Energy (SAE).
Pembangunan proyek tersebut secara nyata telah merampas tanah dan hutan milik rakyat yang selama ini menjadi sandaran utama hidupnya.Selain itu, akibat dari aktifitas proyek PLTPB tersebut, terjadi kerusakan lingkungan yang berdapak pada kehidupan rakyat. Lebih dari 7 Desa di banyumas mengalami krisis air bersih. Begitu pula dengan ancaman satwa dari lereng Gunung Slamet yang terusir karena aktifitas PTLPB PT. SAE.

Kami mengecam tidak kekerasan aparat kepolisian terhadap massa aksi. Tindakan tersebut menjadi catatan kian buruk nya iklim demokrasi di Indonesia. Pemerintah tidak lagi memiliki itikad untuk mendengar tuntutan dan aspirasi dari rakyat, namun serta merta langsung melakukan tinda represif.
Selain itu, kami juga melayangkan kecaman terhadap Bupati Banyumas yang telah lepas tanggungjawab atas seluruh insiden yang terjadi.

Atas dasar itu, kami menyatakan sikap kecaman keras terhadap tindakan represif, kekerasan, penganiayaan, dan penangkapan yang dilakukan oleh Polres Kab.Banyumas. Kami juga menuntut:

1. Kepada Kapolres Banyumas untuk membebaskan tanpa syarat apapun terhadap 24 aktivis Selamatkan Slamet yang ditangkap

2. Kepada Bupati dan Kapolres Banyumas untuk bertanggung jawab penuh atas dampak tindak kekerasan yang dilakukan terhadap massa aksi yang harus dilarikan ke Rumah Sakit dan seluruh korban luka-luka lainnya.

3. Kepada Bupati Banyumas untuk mengganti seluruh kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan represif aparat.

4. Kepada Bupati Banyumas untuk Mencabut Izin Prinsip PT. SAE

5. Menuntut kepada Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) untuk Mencabut Surat
Nomor 4577k/30/MEM/2015 untuk menghentikan aktifitas PT. Sejahtera Alam Energy.
Jakarta, 10 Oktober 2017

Hormat Kami,
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Front Perjuangan Rakyat (FPR), Front Mahasiswa Nasional(FMN), KABAR BUMI, Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), YLBHI, ELSAM, LMND, GMNI-Jaksel, SPJ, INDIES, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), YLBHI-LBH Jakarta, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), PROGRESS Palangkaraya, PPSHI, SPHP, Walhi Jatim, FNKSDA Surabaya, GERBUK, GAPEKSI, YLBHI-LBH Surabaya, Komite Nasional FNKSDA, KNTI, Yayasan PUSAKA, KPBI, JAPI (Jaringan Aksi Perubahan Indonesia), YLBHI-LBH Bali, Serikat Kelapa Sawit Indonesia (SEPASI Kalteng), Walhi-Jabar, YLBHI-LBH Bandung, JKPP, LBH APIK, PILAR SENI Mataram (34)

Narahubung:
Rahmat Ajiguna (AGRA): 082111341420
Dimas (FMN): 082227526399
Rudi HB Daman (Koord FPR): 081213172878




Front Mahasiswa Nasional Mengecam Tindakan Pembubaran dan Penangkapan Massa Aksi Aliansi Selamatkan Slamet

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 09 Oktober 2017 | 11.01




Jakarta, 10 Oktober 2017, Pimpinan pusat Front Mahasiswa Nasional mengutuk dan mengecam tindakan represfitas yang dilakukan oleh kepolisian Banyumas, TNI dan Satpol PP Banyumas terhadap massa Aksi dari Aliansi Selamatkan Slamet. Tindakan Represfifitas ini merupakan bukti dari watak fasis yang anti demokrasi dan anti kritik. Aksi Massa yang dilakukan oleh Aliansi Selamatkan Slamet merupakan wujud konkret dari kritik terhadap skema pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah tanpa memperhatikan hak-hak demokratis rakyat dan juga dampak buruk terhadap lingkungan. 

Gunung Slamet yang berada di Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah Gunung yang menjadi sasaran dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB). PT SAE selaku pemegang izin telah melakukan pelanggaran-pelanggaran baik dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini berdampak pada kerusakan ekologis mulai pencemaran sungai, rusaknya ekosistem hutan, hingga berdampak pada kehidupan satwa yang berada dikawasan Gunung Slamet. Selain dampak Ekologis, proyek ini memiliki dampak yang serius terhadap kehidupan warga di kawasan Gunung Slamet mulai dari lahan pertanian dan perkebunan petani, rusaknya sumber air minum dan air bersih warga. Tercatat di Kabupaten Banyumas 7 desa yang terkena dampak dari proyek ini. 

Aliansi Selamatkan Slamet menggelar aksi dengan melakukkan longmarch dari Kampus IAIN Purwokerto Hingga kantor Bupati Banyumas. Massa aksi menggelar juga kegiatan panggung kebudayaan sebagai salah satu bentuk dalam aksi di depan kantor Bupati Banyumas. Pada pukul 21.47 pihak kepolisian memberikan peringatan dan puncaknya pada pukul 22.00 berbagai pihak yang terdiri dari pihak kepolisian, Militer dan Satpol PP melakukan pembubaran paksa dan menghancurkan tenda yang didirikan oleh massa aksi. Selain itu juga menangkap 24 orang peserta aksi (7 orang diantaranya adalah anggota FMN Cabang Purwokerto) serta terjadi tindak pemukulan terhadap massa aksi. Kondisi ini juga semakin memperjelas posisi Rezim Jokowi beserta rezim di bawahnya, yaitu pelayan dan pengabdi setia pada kepentingan imperialisme, borjuasi besar dan tuan tanah besar.

Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Menyerukan kepada seluruh Cabang dan Ranting untuk dapat melakukan aksi respon cepat terkait penangkapan terhadap massa aksi Aliansi Selamatkan Slamet. Aksi respon cepat ini dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2017. 

Atas situasi tersebut maka, kami Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional dengan ini menyatakan sikap:  
 
1. Menuntut Pihak Polres Banyumas untuk segera Melepaskan 24 orang peserta aksi yang ditangkap
     2. Mendukung penuh perjuangan dari kawan-kawan Aliansi Selamatkan Slamet
     3. Mengutuk keras tindakan fasis yang dilakukan oleh pihak kepolisian Banyumas, Militer dan Satpol PP Banyumas 
     4.  Cabut Izin Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Baturaden


Jakarta, 10 Oktober 2017
Hormat Kami,
Pimpinan pusat
Front Mahasiswa Nasional


SYMPHATI DIMAS RAFI’I
KETUA UMUM
 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger