Mahasiswa Bersama Rakyat Perangi Virus Corona: FMN Melakukan Penyuluhan dan Survei Kondisi Masyarakat Di Jakarta

Purtri penjual sayur di pasar minggu

Jakarta, 27 Maret 2020, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Pusat bersama Ranting Universitas Nasional melakukan kegiatan pelayanan massa di tengah meluasnya wabah virus Corona di Indonesia. Tim Pelayanan Rakyat FMN melakukan survei kondisi kehidupan masyarakat dan penyuluhan dengan penempelan poster sosialisasi pencegahan Covid-19. Terdiri dari tiga tim, FMN melakukannya di area Kecamatan Pasar Minggu yaitu kost-kostan, Pemukiman Padat, dan Pasar Tradisional.

Masyarakat yang ditemui pada umumnya menyayangkan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak memperhatikan lebih dalam kehidupan masyarakat miskin. Seperti yang disampaikan Ibu Eta penjaga Warung Tegal (WARTEG) di Terminal Pasar Minggu “responnya pemerintah  lambat, cuma bilang bahaya, bahaya, bahaya, tetapi tidak ada tindakan nyatanya. Mencegah virus dengan tinggal di rumah, tapi gimana dengan kita yang kerja diluar untuk makan besok ? Sebelum ada Corona, kita bisa dapat paling sedikit Rp 800.000/hari, sekarang mah dapat Rp 100.000 sudah susah, terus makanan sisa juga jadi banyak dan kebuang. Ditambah lagi sekarang bukanya selalu diatas jam 12.00 siang bukan jam 06.00 lagi karena harus nemenin anak yang masih kelas 4 SD untuk sekolah online.”  Krisis kesehatan merambat juga menjadi krisis ekonomi, membuat rakyat frustasi karena hidup semakin sulit tanpa kehadiran pemerintah untuk menjamin kebutuhan hidup.  Kondisi ekonomi yang semakin sulit juga dirasakan oleh Tukang Ojek Pangkalan, Bapak Amin puluhan tahun menjadi tukang ojek kini juga merasakan krisis ekonomi yang semakin dalam “Sebelum ada Corona, pemasukan kami saja sudah merosot, sekarang karena Corona jadi semakin sulit. Hari ini saja saya cuma dapat Rp 12.000, gimana untuk makan, beli bensin, saya juga sudah gak ngirim uang ke kampung untuk anak istri. Istri saya sekarang gugat cerai karena masalah ekonomi. Saya sempat mikir, kalau bunuh diri itu gak dosa dan gak masuk neraka, saya udah bunuh diri nih.”

Survei dengan penjaga warteg (Eta)

Pak Amin (tukang ojek pangkalan)

Sementara itu di area padat penduduk, masyarakat justru mengeluarkan uang secara swadaya untuk melakukan pencegahan dengan penyemprotan disinfektan. Menurut warga, pemerintah hanya melakukan penyemprotan di jalan-jalan besar, tidak masuk sampai ke kampung dan gang-gang kecil. Padahal disitu tinggal banyak rakyat miskin yang lebih rentan terkena virus.

Penempelan poster sosialisasi

Pencegahan penularan virus corona

Selain melakukan survei, FMN juga melakukan penempelan poster-poster yang berisi himbauan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, serta membagikan beberapa unit Masker untuk masyarakat. Agenda tersebut merupakan rangkaian program pelayanan rakyat secara nasional yang dilakukan oleh FMN di seluruh wilayah. FMN akan melakukan survei, penyuluhan, dan mendistribusikan masker, hand sanitizer, vitamin, dan sembako. Sehingga FMN mengharapkan mahasiswa dan masyarakat luas dapat terlibat dalam aktivitas pelayanan rakyat ini salah satunya dengan memberikan donasi.

Informasi untuk pemberian donasi dapat menghubungi:

Widianto : +62 813-1683-6857

M. Yasin : +62 812-8210-4364

Atau dapat memberikan donasi berupa uang tunai ke: Rekening Bank Mandiri 1280005482168 Atas Nama Widianto Satria N , KCP Tangerang ITC.

Survei dengan penjual sayur (Putri) di pasar minggu

Penjual kopi di pasar minggu

Survei dengan pedagang kecil

Survei dengan penjual kopi di pasar minggu

Survei dengan ibu rumah tangga 

survei dengan mahasiswa 

Rapat bersama warga membahas rencana penyemprotan disinfektan

Pemerintahan Jokowi Ceroboh, Arogan dan Tidak Mampu Mengatasi Penyebaran Virus Corona

Berikan Jaminan Kesehatan dan Kehidupan Layak Bagi Rakyat!

Disusun Oleh: Pimpinan Pusat FMN

FMN menyampaikan duka yang mendalam kepada seluruh rakyat Indonesia atas bencana wabah pandemi Corona. Bagi rakyat yang saat ini sedang dalam masa pengobatan semoga segera mendapat kesembuhan. Sementara bagi seluruh rakyat Indonesia, mari bersama kita bersatu berjuang menghadapi penyebaran virus ini dan menuntut dipenuhinya hak demokratis rakyat.

Rakyat Indonesia kembali dihadapkan dengan penderitaan yang semakin tajam, di tengah tindasan dari imperialisme AS bersama dengan Borjuasi dan Tuan tanah besar, kini rakyat dihadapkan dengan penyebaran Virus Corona (Covid 19). Penyebaran Covid 19 di Indonesia tidak lepas dari kecerobohan dan arogannya pemerintahan Jokowi. Pasalnya pemerintah sejak awal Covid 19 menyebar di Tiongkok selalu jumawa dan sombong menyatakan Indonesia tidak akan terjangkit. Bahkan meluasnya Covid 19 diberbagai negeri sempat diremehkan oleh jajaran menteri pemerintahan Jokowi. Hasilnya pemerintah sama sekali abai dan tidak mengambil langkah efektif untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19 ke Indonesia. Tindakan tersebut adalah sumber petaka yang harus diterima oleh rakyat, kini rakyat Indonesia harus kembali dipaksa menjadi korban kebijakan rezim

Covid 19 kini telah tersebar ke 155 negara dengan jumlah korban positif terjangkit sebanyak 181.562 orang, dengan total korban meninggal dunia 7.138 orang , dan 78.939 orang dinyatakan sembuh. Sementara itu di Indonesia, sejak 2 Maret 2020 dinyatakan terdapat 2 orang positif terkena Covid 19. Kini pada 18 Maret 2020 jumlahnya meningkat sebesar 172 orang , dengan korban meninggal dunia sebanyak 7 orang. Persebarannya pun semakin luas, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan infeksi terbesar, kemudian meluas hingga Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Manado, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan berbagai wilayah yang masih dalam pengawasan. Data tersebut tentu akan terus meningkat jika pemerintah tetap tidak melakukan langkah efektif pengobatan dan pencegahanya.

Setelah menunjukan arogansinya, kini pemerintahan Jokowi justru menunjukan kepanikan dan ketidakmampuan mengatasi krisis kesehatan dan mencegah meluasnya Covid 19 di Indonesia. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, seluruh instrument negara dioptimalkan, hingga himbauan kepada masyarakat digencarkan. Namun celaka bagi negeri yang bergantung pada skema neoliberalisme, karena tidak satupun negara imperialis bahkan Amerika Serikat mampu mengatasi krisis kesehatan ini. Ketidakmampuan tersebut merupakan imbas dari krisis ekonomi berkepanjangan dalam tubuh imperialis dan membuktikan bahwa neoliberalisme tidaklah mampu menjamin dan menyelamatkan rakyat. Indonesia bersama berbagai negeri sejak lama telah mengabaikan sektor kesehatan, melakukan privatisasi dan komersialisasi sektor kesehatan. Pelayanan dan pembangunan untuk kepentingan rakyat jauh dari pikiran pemerintah. Hasilnya, ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis kesehatan seperti saat ini.

Kebijakan sesat pemerintah Jokowi dengan menutup akses informasi mengenai penyebaran Covid 19 justru semakin memperburuk keadaan. Rakyat dipaksa untuk menerka-nerka kondisi yang sesungguhnya, justru mengancam penyebaran virus semakin luas dan menambah kepanikan rakyat. Sementara itu penanganan terhadap yang terinfeksi juga dilakukan dengan parsial. Kebijakan mengisolasi penderita di berbagai rumah sakit tanpa memperhatikan kehidupan keluarganya adalah tindakan yang tidak bertanggungjawab. Pasalnya bagi rakyat miskin, satu hari saja diisolasi, maka akan menjadi beban tambahan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Klas buruh, kaum tani, pedagang kecil dan rakyat miskin lainya adalah golongan yang paling rentan terkena infesksi Covid 19. Mereka tidak bisa leluasa menjalankan anjuran pemerintah dan kalangan borjuasi kecil perkotaan untuk hidup berdiam di rumah (#Dirumahaja). Rakyat yang hidup dari upah harian yang kecil tidak akan mampu bertahan jika hanya berdiam diri tanpa adanya kepastian distribusi kebutuhan hidup layak dari pemerintah. Meskipun kewaspadaan individu dengan mencuci tangan hingga menjaga jarak dapat membantu, namun hal tersebut tidak akan bisa mengatasi penyebaran skala luas.

Dampak ekonomi akibat kelalaian pemerintah juga berdampak pada naiknya harga alat kesehatan dan kebutuhan pokok secara drastis. Contohnya, beberapa pasar di Jakarta telah mengalami kenaikan harga bawang merah yang semula Rp 30.000/kg menjadi Rp 45.000/kg, bawang bombay melesat dari Rp 54.000/kg menjadi Rp 175.000/kg, Gula Pasir dari Rp 12.000/kg menjadi Rp 18.000/kg. Sementara itu harga antiseptic bahkan naik hingga tujuh kali lipat. Kondisi ini tentu menambah beban rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup harianya dan juga semakin membuat rentan terinfeksi Covid 19.

Jadi, pemerintahan Jokowi wajib untuk memastikan pemenuhan kebutuhan hidup harian rakyat dapat terpenuhi dan dijangkau dengan harga yang murah. Bahkan tidak menjadi sulit seharusnya bagi pemerintah untuk mendistribusikan kebutuhan pokok secara gratis selama masa darurat nasional ini, karena pemerintah pun tidak pernah kesulitan dalam memberikan subsidi dan insentif bagi korporasi dan investor asing yang masuk ke Indonesia. Seperti kebijakan Stimulus Ekonomi jilid II yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan impor bagi bagi korporasi selama enam bulan (April – September) dengan besaran Rp 8,15 Triliun dan pengurangan pajak bagi impor barang industry sebesar 30% atau dengan perkiraan Rp 4,2 Triliun. Semua itu dianggarkan oleh pemerintah untuk mempermudah dan memfasilitasi bisnis korporasi. Hal ini tentu menyakitkan bagi rakyat, karena anggaran negara untuk menanggulangi Covid 19 hanya sebesar Rp 1 Triliun.

Bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi Covid 19 juga terlihat dari terbatasnya alat cek laboratorium untuk seluruh rumah sakit dan pusat kesehatan. Bahkan beberapa rumah sakit terpaksa mengeluarkan biaya sendiri untuk pengadaan berbagai alat. Hingga saat ini pemerintah juga tidak memfasilitasi daerah-daerah terdampak dengan mendistribusikan alat pencegah penyebaran virus seperti masker, hand sanitizer, dan vitamin. Begitu pula yang terjadi dengan tenaga medis di berbagai rumah sakit dan sukarelawanya. Mereka bekerja di garda terdepat menghadapi Covid 19, namun pemerintah juga tidak memberikan fasilitas standar untuk keamanan diri. Hal ini sama saja menjerumuskan tenaga medis yang selama ini gigih melayani rakyat. Sehingga meningkatkan fasilitas kesehatan hingga kepelosok dan tempat kerja, mendistribusikan alat pencegah virus secara gratis, dan memastikan petugas medis bekerja dengan fasilitas dan pengetahuan yang memadai adalah hal mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintahan Jokowi.

Secara politik, kondisi saat ini menjadi pukulan bagi rakyat. Di tengah gempuran tindasan pemerintah melalui kebijakannya, gairah dan semangat rakyat untuk berjuang menuntut hak demokratisnya, mendesak pemerintah membatalkan berbagai rencana kebijakanya akan terhambat. Seperti rencana pemerintah mengesahkan kebijakan Omnibus Law Cipta kerja yang keras ditentang oleh gerakan demokratis rakyat. Di satu sisi, pemerintah bersama DPR memiliki kemampuan proteksi dan legitimasi untuk tetap melanjutkan demi mengesahkan kebijakan tersaebut. Tetapi di sisi lain, rakyat dirugikan dengan kecerobohan pemerintah yang berdampak Covid 19 semakin luas dan mengancam rakyat. Pembatasan beraktifitas, berkumpul akan berimbas pada aktivitas perjuangan rakyat. Salah satu bentuk kepanikan dari pemerintahan Jokowi dan memperjelas rendahnya sektor kesehatan di Indonesia adalah dengan melibatkan TNI/Polri untuk menangani penyebaran Covid 19. Tentu hal tersebut di satu sisi akan mengancam kebebasan politik rakyat karena harus diawasi oleh alat kekerasan negara. Namun demikian, tentu rakyat tidak akan diam dengan situasi tersbut. Rakyat akan tetap berjuang dan menuntut haknya dengan meningkatkan kewaspadaan dan lebih aktif memperhatikan kesehatan dalam setiap aktivitas perjuangannya.

Begitu juga nasib pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Kebijakan meliburkan sekolah dan kampus dengan menggantinya menjadi belajar-mengajar jarak jauh tanpa kebijakan yang adil bagi peserta didik hanya akan menambah beban rakyat. Secara kebudayaan, sistem belajar jarak jauh tidak akan dapat berjalan efektif karena tidak semua institusi memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik untuk menunjang sistem tersebut. Sebut saja bagaimana sistem internet dan teknologi penunjang sistem pembelajaran tersebut? Lalu bagaimana dengan anak-anak Sekolah Dasar (SD) yang harus tetap belajar jarak jauh sementara orang tuanya terpaksa tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga dengan mahasiswa, tidak semua kampus memiliki kemampuan, kebudayaan dan fasilitas penunjang untuk kuliah jarak jauh. Hal tersebut tentu akan berdampak buruk bagi mahasiswa yang kesulitan mengakses alat serta jaringan internet yang memadai.

Lebih buruk lagi, pemerintah tidak sama sekali berpikir akan menambah beban biaya pada rakyat dengan sistem pembelajaran jarak jauh, setidaknya biaya yang bertambah untuk kebutuhan internet. Peserta didik telah membayar uang bulanan ataupun semester yang salah satunya untuk memenuhi kebutuhan operasional belajar secara tatap muka harian. Jika hal tersebut dihentikan, maka pemerintah harusnya juga memastikan siswa dan mahasiswa mendapatkan kembali sebagian dari uang bayaranya, bukanya justru mengambil keuntungan.

Semua persoalan krisis kesehatan yang terjadi di Indonesia sangat erat kaitanya dengan terbelakangnya sistem setengah jajahan dan setengah feodal. Dikte imperialisme dan eksistensi tuan tanah besar menyebabkan rakyat Indonesia terjerumus pada jurang keterbelakangan. Akibat dari monopoli tanah yang ada di perdesaan, industri di Indonesia tidak dapat berkembang. Begitu pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat lambat dan terbatas. Karena itu, menjadikan Indonesia sebagai tempat produksi rakitan yang terbelakang, mempertahankan keterampilan dan pengetahuan yang rendahan demi memfasilitasi beroperasinya kapital dari imperialis adalah penghinaan bagi klas buruh dan seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, perjuangan demokratis nasional mutlak menjadi jawaban dari seluruh persoalan rakyat, termasuk menjawab krisis kesehatan. Pembebasan rakyat dari belenggu feodalisme dan dikte imperialisme adalah jalan keluar untuk memajukan sektor pertanian dan industi, sehingga kemajuan tenaga produktif mendapatkan jalannya untuk berkembang. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga harus dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan rakyat. Sektor kesehatan yang selama ini diprivatisasi dan komersialisasikan harus dirombak menjadi sektor yang berdaulat. Industri kesehatan harus berkembang demi menjawab berbagai masalah kesehatan, mengantisipasi berbagai potensi termasuk kondisi seperti saat ini di mana penyebaran virus yang tidak bisa ditangani.

Negara harus menjamin terpenuhinya hak rakyat untuk mendapatkan pengetahuan dan mengembangkanya. Sehingga tidak ada lagi beban individual dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat, bersih dan pemenuhan nutrisi gizi yang cukup. Begitu pula dengan jaminan kesehatan yang harus diberikan oleh pemerintah tanpa membebani dengan merampas upah dan uang rakyat.

Semua itu hanya dapat diraih dengan persatuan dan perjuangan rakyat tertindas, bukan pemberian dari borjuasi besar maupun tuan tanah, apalagi berharap kebaikan hati imperialis. Sehingga seluruh rakyat, khususnya pemuda mahasiswa harus mengambil peranan aktif dalam membangkitkan kesadaran rakyat untuk berjuang. Di tengah situasi penyebaran Covid 19, tentu pemuda mahasiswa harus menunjukan militansinya, menghilangkan rasa takut dan gamang, menggantinya dengan semangat berjuang dan pengabdian yang tinggi.

***

FMN : Omnibus Law Cipta Kerja Bencana Bagi Rakyat Indonesia!

Perkuat Persatuan Rakyat dan Majukan Perjuangan untuk Mewujudkan Reforma Agraria Sejati dan Industri Nasional

Disusun oleh: Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional

Pendahuluan

Pemerintahan Jokowi kembali meramu kebijakan baru untuk mengintensifkan penindasan dan penghisapannya terhadap rakyat. Tidak puas dengan 16 Paket Kebijakan Ekonomi pada peridoe pertamanya berkuasa, kini Jokowi akan mengeluarkan kebijakan dengan skema Omnibus Law. Omnibus Law adalah penyederhanaan aturan/undang-undang dengan menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu sehingga melahirkan undang-undang payung yang akan mengatur secara menyeluruh dan memiliki kekuatan terhadap aturan lain. Salah satu yang saat ini diprioritaskan untuk segera terbit adalah RUU Cipta Kerja. Pemerintah menargetkan 100 hari untuk pengesahannya.

Omnibus Law Cipta Kerja akan merampingkan 82 Undang – undang yang terdiri dari  1.194 pasal dan akan meliputi 10 ruang lingkup yang akan diatur: 1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, 2) Ketenagakerjaan, 3) Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMK-M serta perkoperasiaan, 4) Kemudahan Berusaha, 5) Dukungan riset dan inovasi, 6) Pengadaan lahan, 7) Kawasan Ekonomi, 8) Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional, 9) Pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan 10) Pengenaan sanksi. Pengaturan yang begitu komprehensif ini merupakan keberlanjutan dari implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi. Pemerintah berkeinginan untuk menggenjot ekonomi Indonesia melalui derasnya investasi dan utang yang masuk ke Indonesia. Berbagai kemudahan bisnis dan investasi serta insentif lainnya akan diberikan pemerintah untuk melayani kepentingan imperialis. Borjuasi besar komprador dan tuan tanah akan dengan senang hati mendukung mati-matian kebijakan tersebut. Karena akan memberikan suntikan vitamin berupa kapital yang bersumber dari imperialis bagi keberlangsungan bisnis mereka.

Bagi rakyat Indonesia, berbagai retorika dan dalih yang menyelimuti RUU Cipta Kerja hanyalah upaya untuk membodohi rakyat. Semua hanya omong kosong dan janji murahan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Motif sesungguhnya yakni imperialisme, khususnya Amerika Serikat yang tidak puas dengan pelayanan dari rezim boneka Jokowi pada periode pertamanya. Mereka menginginkan Indonesia yang semakin lapuk ini untuk terus memperlebar pintu demi masuknya impor kapital berupa utang dan investasi. Agar dapat lebih intensif dan besar-besaran dalam merampok kekayaan alam, merampas upah rakyat, dan menjadikan Indonesia sebagai sasaran barang produksi milik imperialis.

Omnibus Law Cipta Kerja: Implementasi Bar-bar Skema Neoliberalisme oleh Rezim Jokowi          

Sejak masa kekuasaan rezim fasis Soeharto, Indonesia menjadi negeri yang terus didominasi oleh imperialisme. Investasi dan utang terus menjadi andalan dan jalan keluar satu-satunya untuk menggerakan roda perekonomian dan pembangunan dalam negeri. Hal tersebut bahkan semakin vulgar dilanjutkan oleh rezim Jokowi saat ini.

Kebijakan Indonesia yang selalu menggantungkan ekspor kapital asing mengakibatkan utang luar negeri yang makin membengkak pasca krisis 1997-1998, terutama masa SBY dan Jokowi. Data yang disampaikan dalam buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) bulan Agustus 2018 menjelaskan posisi utang luar negeri Indonesia yang semakin parah akibat mengekor politik dari IMF dan Bank Dunia selama ini. Pada tahun 2010, total utang luar negeri Indonesia berdasarkan kreditor (negara pemberi pinjaman dan organisasi internasional) adalah sebesar $ 202,413 miliar. Pada saat ini utang Indonesia mencapai Rp 5.199 triliun dengan kurs Rp 14.620 per dolar AS. Dari seluruh total utang luar negeri tersebut, total utang luar negeri yang berasal dari Bank Dunia (IBRD) adalah sebesar $ 16,862 miliar. Sementara total utang luar negeri yang berasal dari IMF adalah sebesar $ 2,782 miliar. Pinjaman terbaru rezim Joko Widodo (Jokowi) dari World Bank adalah pada Juni 2018 sebesar US$ 200 juta untuk program reforma agraria.

Jika UU Cipta Kerja diterbitkan, Indonesia akan semakin mempertahankan statusnya sebagai negeri setengah jajahan setengah feodal, penghasil bahan mentah pertanian dan pertambangan untuk diekspor, sementara kebutuhan dalam negeri dipenuhi dengan cara impor. Tidak cukup dengan mempertahankan kebijakan upah murah melalui aturan yang sudah ada, rezim Jokowi ingin menghisap rakyat lebih dalam lagi. Kelimpahan pengangguran dipelihara sehingga kapitalis monopoli dapat mengeruk super profit dan mengintensifkan perampokan produk lebih (surplus produk) dari kaum tani di perdesaan. Upah diatur hanya sebatas untuk menjaga kestabilan pasar komoditas yang terus mengalami over produksi. Sedangkan harga pemenuhan kebutuhan hidup buruh terus meningkat karena bukaan kran impor dan permainan harga, itu menyebabkan perampasan upah buruh menjadi berlipat.

RUU Cipta Kerja merupakan kebijakan rezim Jokowi yang akan semakin memberikan kemudahan bagi investasi asing milik imperialis dengan memangkas aturan yang menghambat. Termasuk di dalamnya sistem ketenagakerjaan, impor, hingga pengadaan lahan. Hal tersebut semata-mata bertujuan agar seluruh kepentingan imperialis untuk membanjiri Indonesia dengan ekspor kapital dan barang dapat semakin leluasa.

Melalui RUU Cipta Kerja, pemerintah akan terus memudahkan fasilitas bagi investasi, mempertahankan fleksibilitas tenaga kerja dengan upah rendah, perlindungan maksimum industri dengan status sebagai obyek vital nasional, serta fasilitas infrastruktur.

Dengan adanya RUU Cipta Kerja maka kontrol kapitalisme monopoli semakin menentukan orientasi pembangunan ke seluruh aspek kehidupan. Melalui pemerintahan Jokowi, imperialis akan terus mengontrol masalah agraria, ketenagakerjaan, migrasi, pendidikan, kesehatan. Salah satu perhatian mereka adalah penyelematan industri keuangan dan perbankan disaat produksi mengalami stagnasi dan kemunduran. Industri keuangan dan perbankan merupakan saluran utama surplus kapital untuk mengeruk mengumpulkan super profit dari berbagai negeri melalui investasi. Mereka berusaha mengalirkan utang dan kredit secara cepat meluas di masyarakat sampai perdesaan. Rakyat dimana-mana berada dalam jebakan kredit, mulai dari kartu kredit dan pembiayaan konsumsi di perkotaan hingga utang dan pembiayaan untuk produksi pertanian di pedesaan.

Kapital milik imperialis tidak lagi sekedar berada di Bank. Mereka juga digerakkan dalam lembaga-lembaga keuangan seperti perusahaan reksadana (mutual fund), pengelolaan dana pensiun maupun investasi. Hal itu menjadikan kepemilikan aset (ekuisitas), seperti perusahaan, dapat mudah berpindah bahkan oleh pihak ketiga yang sama sekali tidak terhubung dengan perusahaan tersebut di pasar modal.

Menghancurkan Kehidupan Rakyat dan Menghambat Kemajuan Pemuda

RUU Cipta Kerja menjadi bukti pemerintahan Jokowi adalah pelayan setia kepentingan imperialis AS. Melalui Bank Dunia, imperialis AS mendesak seluruh negara sekutu dan bonekanya untuk meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja. Dengan tujuan untuk beroperasinya aturan fleksibel mengenai pemutusan hubungan kerja dan pembayaran upah, kontrak jangka pendek demi mewujudkan pembangunan nasional versi mereka. Hal itu tertuang melalu dokumennya yang dikeluarkan April 2018 lalu berjudul  World Development Report (WDR) 2019; The Changing Nature of Work.

Dalam dokumen tersebut Bank Dunia memaksa agar seluruh negeri dapat menghadapi perubahan Revolusi Industri 4.0. Bank Dunia menilai bahwa peraturan ketenagakerjaan yang fleksibel bagi kapitalis akan dapat menjadi peluang bagi perusahaan dan keberlanjutan bisnis. Mereka menyarankan kepada pengusaha agar dapat memilih untuk tidak membayar upah minimum, merekomendasikan pengurangan hak pekerja, dan membuat tenaga kerja menjadi lebih kompetitif.

Hasilnya jelas dalam RUU Cipta Kerja, bahwa akan melahirkan fleksibilitas upah dan kerja. Upah buruh akan semakin mengalami kemerosotan karena kemudahan yang diberikan negara kepada pengusaha. Pengusaha mendapatkan keuntungan berlipat dengan pembayaran upah per jam dan diperbolehkan untuk membayar di bawah Upah Minimum. Melalui upah per jam juga mengandung unsur fasis dalam kebijakannya, karena sekaligus merampas hak klas buruh untuk cuti. Upah yang sudah rendah akan semakin tidak ada artinya bagi klas buruh, karena klas buruh akan dihadapkan pada ketidakpastian upah.

Sementara itu, untuk dapat terus menekan upah buruh dan disisi lain meningkatkan produksi, pengusaha akan diberikan kemudahan dengan tidak adanya kepastian status kerja. Melalui RUU Cipta Kerja, pengusaha diberikan kemudahan untuk mempekerjakan buruh dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanpa batasan. Sehingga sistem kontrak akan semakin pendek dan tidak menentu. Sedangkan tenaga Outsorcing juga dapat bekerja diseluruh bidang pekerjaan tanpa terkecuali. Dalam bekerja, klas buruh semakin tertindas dengan sistem tersebut. Sebab, pengusaha akan dengan mudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Belum lagi penambahan waktu lembur yang semua 3 jam/hari dan 14 jam/pecan menjadi 4 jam/hari dan 18 jam/pekan. Bahkan RUU Cipta Kerja tidak lagi mengatur hak cuti seperti melahirkan, haid, keguguran, menikah/menikahkan, semua itu diserahkan kepada pengusaha.

Dengan demikian penghidupan klas buruh akan semakin memburuk jika RUU Cipta Kerja disahkan. Pasalnya, tidak hanya kebijakan tersebut saja yang menghantam klas buruh, kenaikan berbagai iuran dan pajak bagi rakyat adalah bentuk perampasan upah yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah. Belum lagi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya fasilitas umum, hingga biaya pendidikan. Semua itu menghimpit klas buruh dalam jurang kemiskinan yang semakin curam.

Di perdesaan, ancaman bagi kaum tani dan masyarakat di perdesaan jika RUU Cipta Kerja disahkan adalah semakin kuat dan intensifnya perampasan tanah dan pengokohan monopoli tanah dalam sistem pertanian terbelakang. Dominasi imperialisme di atas basis sosial feodal di perdesaan tentu akan menghubungkan penetrasi kapitalnya hingga pelosok desa. Tentunya hal tersebut menguntungkan bagi tuan tanah dan korporasi besar, namun merugikan bagi kaum tani.

Demi menyempurnakan program menjijikan bertajuk Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RA-PS), pemerintah harus membuka lebar masuknya kapital finans yang semakin besar. Esensi program tersebut adalah sertifikasi dan redistribusi tanah terlantar dan bekas HGU. Pemerintah justru mendorong masyarakat agar “menggadai” sertifikatnya untuk ditukar dengan kredit usaha. Dengan demikian sertifikat tersebut akan terancam melayang masuk ke brankas bank pemberi kredit.

Aspek pengaturan mengenai investasi, perdagangan, hingga impor dalam RUU Cipta Kerja adalah untuk menyambut program Jokowi di sektor agraria. Program RA-PS sejak awal merupakan implementasi skema Bank Dunia. Pada Juli 2018, Bank Dunia menggelontorkan utang sebesar US$ 200 juta bagi program Reforma Agraria pemerintah yang dialokasikan, di antaranya untuk pelaksanaan One Map Program. Program ini bertujuan untuk dapat mengontrol kekayaan alam dan masyarakat bagi rencana- rencana investasi kapitalis besar monopoli asing. Penguasaan data tersebut teradministrasi terpusat sehingga memudahkan rencana investasi asing untuk mengakses dengan sistem e-Land (electronic-land).

Kebijakan dan aturan agraria negara seperti ini akan terus memelihara ketergantungan investasi asing, impor kebutuhan pokok, dan bahan baku. Akibatnya, Indonesia tidak dapat membangun industri nasional yang mandiri dan memelihara politik upah murah serta angka pengangguran yang terus membesar. Reforma Agraria ala Jokowi justru semakin membuat krisis kronis terus memburuk, di antaranya: penggusuran paksa, jumlah migrasi paksa membesar, perdagangan manusia, kenaikan harga, masalah kurang gizi, pendidikan terbelakang, kesehatan masyarakat memburuk.

Sementara itu, RUU Cipta Kerja juga mengatur impor pangan sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan nasional. Ini merupakan kebijakan jahat yang akan membunuh rakyat secara perlahan, menghancurkan kehidupan kaum tani, dan memperparah krisis di pedesaan. Program ketahanan pangan Jokowi telah diperankan dengan cepat oleh imperialis langsung yang bekerjasama dengan tuan tanah besar seperti PISA-Agro (Partnership for Indonesian Sustainable Agriculture). Pemerintah RI yang bekerjasama dengan korporasi raksasa (diantaranya Monsanto, Du pont, Cargill, Bayer, Nestle, Unilever, Sinarmas, Indofood) dan di bawah pendanaan IFC, Rabo Bank, Bank Mandiri justru akan akan mempercepat keuntungan triliunan rupiah bagi korporasi dari penghisapan terhadap kaum tani.

Hal tersebut dilakukan pemerintah demi memfasilitasi bisnis imperialis di bidang agraria. Dengan penyederhanaan izin dan mempermudah investasi melalui RUU Cipta Kerja, maka penetrasi bisnis di sektor agraria akan semakin meluas. Di sisi lain, hal tersebut sebenarnya tidak akan pernah memperbaiki kualitas dan kondisi hidup kaum tani. Justru sebaliknya, kenyataan bahwa Indonesia ada di urutan ke 62 dari 113 negara dengan indeks ketahanan pangan terburuk, sebanyak 22 juta orang mengalami kelaparan dan 9 juta anak Indonesia menderita gizi buruk. Kenyataan tersebut akan terus memburuk dengan praktik dan implementasi dari RUU Cipta Kerja. Sebab Indonesia tidak akan pernah mampu melahirkan kedaulatan pangan jika tetap mengandalkan impor dan investasi imperialis di sektor agraria.

Bagi kaum tani, suku bangsa minoritas, dan masyarakat perdesaan lainya, RUU Cipta Kerja akan semakin mengancam kehidupannya. Menjadikan kaum tani akan semakin intensif dihadapkan dengan perampasan tanah. Desa akan terus dimonopoli oleh tuan tanah dan borjuasi besar komprador. Sementara itu, hasil produksi pertanian akan mendapatkan harga yang rendah karena harus bersaing dengan komoditas pangan impor. Semua itu tidak akan diterima oleh kaum tani. Karena bagi kaum tani, investasi imperialis tidak akan menjawab problem mendasarnya.

Pengalaman Indonesia menunjukkan investasi asing langsung (FDI) tidak memiliki tujuan untuk membangun industri nasional Indonesia atau memajukan tenaga produktif rakyat Indonesia. Kapitalis monopoli terus mempertahankan industri Indonesia yang terbelakang dengan mengandalkan upah rendah karena investasi langsung adalah cara agar terhindar dari ancaman pembusukan kapital.

Kondisi yang demikian tentu akan menghambat secara langsung perkembangan tenaga produktif pemuda. Pemuda di desa dan perkotaan semakin tidak memiliki hari depan untuk mengembangkan diri melalui kerja produksi yang layak dan berkualitas. Menjadi petani diperdesaan maupun buruh di perkotaan sama miskin dan menderitanya. Sementara itu kebutuhan hidup harus tetap dipenuhi. Hal ini memaksa pemuda Indonesia untuk terjerumus pada kemiskinan akut dan kehilangan masa depannya. 

Dengan mahalnya biaya pendidikan yang terus disempurnakan menjadi skema liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi melahirkan tenaga produktif pemuda Indonesia yang berpengetahuan dan berskill rendah, sehingga dipaksa untuk dibayar dengan upah murah. Sementara itu, pemuda mahasiswa dihadapkan dengan universitas yang tidak malu terus melacurkan diri bagi kepentingan imperialis dan tuan tanah.

Melalui RUU Cipta Kerja, riset dan pengembangan ilmu pengetahuan akan dioptimalkan untuk mendukung pencapaian bisnis imperialis dan borjuasi besar komprador. Mahasiswa akan dipaksa untuk melakukan praktek, penelitian, dan pengabdian bagi kepentingan tersebut. Ilmu pengetahuan yang murni harusnya dikembangkan demi menjawab masalah rakyat semakin tidak ada artinya. Dengan demikian, mahasiswa selain diperas uangnya dengan biaya kuliah mahal, juga diperas pikiran dan tenaganya.

Tidak ada tempat bagi ilmu pengetahuan dan mahasiswa dalam dunia industri di Indonesia, selain menjadi bidak yang membantu memuluskan bisnis korporasi besar. Maka tidak mengherankan jika intensitas pembatasan, pembungkaman dan pelarangan akan meningkat di kampus-kampus. Kampus akan dipaksa untuk bersih dari segala aktifitas yang bertentangan dengan program strategis pemerintah. 

Jalan Keluar untuk Kedaulatan Rakyat: Bukan RUU Cipta Kerja, Tetapi Reforma Agraria Sejati dan Industri Nasional

Land reform atau reforma agraria sejati bertujuan untuk membuka jalan keadilan bagi rakyat yang menggantungkan kehidupannya pada pengelolaan tanah dan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat. Oleh karenanya, land reform merupakan program mendasar yang harus dijalankan terutama oleh negeri-negeri terbelakang atau negeri-negeri setengah jajahan dan setengah feodal, demikian halnya di Indonesia. Pelaksanaan land reform sejati harus disertai dengan perubahan orientasi pembangunan nasional, yaitu menjadikan land reform sebagai dasar pembangunan ekonomi nasional, guna menjadi landasan bagi pengembangan industri nasional. Jika land reform dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka investasi asing dan hutang luar negeri sebagai modal untuk membangun negeri, sebetulnya tidak diperlukan.

Industrialisasi nasional dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan penghidupan, meningkatkan pendapatan, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, menjamin pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berlanjut, dan mencapai kemandirian ekonomi terlepas dari dominasi imperialis.

Program land reform harus mencakup rencana bagaimana menata produksi paska redistribusi tanah, yaitu melalui kolektif produksi atau koperasi produksi pertanian di wilayah-wilayah land reform, yang bertujuan utama untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menjamin pasokan pangan secara nasional sehingga tidak perlu mengimpor pangan dari luar. Tanpa pengaturan kolektivisasi pertanian semacam itu, land reform (reforma agraria) akan sedikit gunanya bagi kaum tani, meskipun telah mendapatkan pembagian tanah. Karena akan jatuh kembali ke dalam cara produksi individual yang menghasilkan produksi pertanian secara terbatas, apalagi jika mengalami musim kering berkepanjangan dan bencana banjir.

Modal pembangunan dalam negeri dapat bersumber dari hasil-hasil pelaksanaan land reform, berupa surplus pertanian sebagai akibat langsung pelaksanaan land reform. Surplus pertanian itu oleh negara kemudian ditanamkan kembali ke sektor pertanian, guna memodernisasi sektor pertanian dan memajukan pedesaan pada umumnya. Sebagian dari surplus pertanian tersebut diinvestasikan ke sektor industri, misalnya mengembangkan industri terkait pertanian di desa-desa.

Pelaksanaan land reform sejati sangat terkait erat dengan bagaimana sektor industri dikembangkan, terutama industri-industri yang terkait langsung dengan pertanian, industri ringan, maupun industri yang terkait dengan alat, modernisasi dan teknologi pertanian. Contoh, alat cangkul tidak perlu diimpor dari luar seperti sekarang, tapi dapat diproduksi sendiri di dalam negeri. Demikian pula, pupuk, obat, benih maupun traktor tangan tidak perlu diimpor, tapi dapat dibuat sendiri oleh buruh yang bekerja dalam industri terkait pertanian.

Dengan demikian, land reform sejati dan industrialisasi nasional dapat menjadi dasar bagi pembangunan mandiri dan bebas dari ketergantungan utang dan investasi asing. Setelah land reform sejati berhasil dijalankan dengan benar, dan hasil-hasilnya terutama surplus atau hasil produksi pertanian mulai terlihat, maka tahap berikutnya yakni mengembangkan industri nasional baru bisa dijalankan secara bertahap.

Industrialisasi nasional berarti menasionalisasikan sektor-sektor industri yang vital dan strategis yang berada di tangan modal monopoli asing. Dengan demikian dalam kerangka program industrialisasi nasional, maka industri tambang, perbankan, transportasi, kesehatan, pangan, telekomunikasi, dan energi yang saat ini didominasi asing harus dinasionalisasikan. Kapital dan aset komprador besar harus diarahkan kembali menuju industrialisasi nasional dan pembangunan pedesaan.

Demikianlah, program land reform sejati dan industrialisasi nasional sebetulnya merupakan program sosial dan ekonomi yang realistis dijalankan untuk membangun bangsa-bangsa yang mandiri, kuat dan demokratis serta terbebas dari model pembangunan yang mengandalkan utang dan investasi asing, yang selama ini dipromosikan oleh Imperialis Amerika Serikat.

Dampak land reform dan industri nasional mampu memajukan pembangunan ekonomi, politik, dan kebudayaan serta memperbaiki taraf pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan pangan bagi rakyatnya. Ketersediaan pangan dapat diproduksi secara merata di seluruh negeri karena negara memberikan perhatian penuh agar produksi pangan terjamin secara nasional, menjaga dan memodernisasi tenaga kerja, sarana dan infrastruktur pertanian.

Industri nasional yang maju tidak akan memiliki masalah upah seperti halnya di upah tenaga kerja di negeri-negeri kapitalis dan negeri setengah jajahan-setengah feodal. Seluruh kebutuhan hidup keluarga buruh disediakan secara cuma-cuma oleh negara seperti perumahan, kesehatan, transportasi umum yang baik, serta jaminan pensiun.

Reforma Agraria sejati dan industri nasional yang berdaulat tidak akan pernah diwujudkan melalui program pemerintah yang culas dan boneka seperti Jokowi. Hanya dengan menggalang persatuan seluruh rakyat dan memajukan perjuangan anti imperialis dan anti feodal seluruh cita-cita sejati rakyat dapat diraih.

*** 

FMN UNAS Mengecam Intimidasi, Ancaman & Teror Terhadap Aktivitas Ilmiah Mahasiswa di Kampus UNAS Oleh Biro Kemahasiswaan & Komisi Disiplin UNAS.

Front Mahasiswa Nasional Ranting Universitas Nasional pada tanggal 04 Maret 2020 menggelar kegiatan diskusi dalam rangka kampanye menyongsong Hari Perempuan Internasional. Kegiatan diskusi mengangkat tema "Akar Penindasan Kaum Perempuan & Jalan Pembebasannya". Diskusi ini bertempat di pelataran perpustakaan atau masjid UNAS. Diskusi dimulai pada pukul 15.30 WIB, namun ditengah diskusi berlangsung Biro Kemahasiswaan UNAS menanyakan tentang kegiatan diskusi. Selain itu, Biro Kemahasiswaan juga meminta untuk mencopot bendera FMN yang terpasang. Diskusi masih terus berlanjut, Namun pada pukul 16.05 WIB, pihak komisi disiplin bersama dengan 2 orang satpam meminta untuk membubarkan aktifitas diskusi. Tidak hanya itu, komisi disiplin juga meminta satu orang pimpinan FMN Ranting UNAS (Bayu) untuk diperiksa di pos keamanan kampus. 

Pihak komisi disiplin mengatakan kegiatan yang dilakukan oleh FMN tanpa izin dan dikatakan sebagai aktifitas liar. Selain itu, kawan Bayu juga mendapatkan ancaman sanksi dari pihak kampus akibat kegiatan diskusi. Tidak hanya itu, kawan bayu juga mendapatkan ancaman kekerasan apabila dinilai merugikan pihak kampus. 

Intimidasi, ancaman dan teror yang didapatkan oleh kawan Bayu dari pihak kampus sungguh sangat mencoreng demokrasi didalam kampus. Kampus tetap mempertahankan diri sebagai menara gading yang siap menjadi corong dari kebobrokan dan juga kebusukan dari Rezim. Atas dasar itu, Kami Pimpinan Front Mahasiswa Nasional Ranting Universitas Nasional menuntut:

1. Mengutuk dan mengecam tindakan dari biro kemahasiswaan dan komisi disiplin yang berupaya membubarkan kegiatan diskusi 
2. Menuntut pihak biro kemahasiswaan dan komisi disiplin untuk meminta maaf kepada kawan Bayu yang telah mendapatkan intimidasi, ancaman dan teror selama berada di pos keamanan. Permintaan maaf harus dilakukan melalui surat terbuka dan disebarkan kepada public 
3. Berikan kebebasan mimbar akademik dan juga aktivitas ilmiah bagi mahasiswa Unas  

Hormat Kami,

Pimpinan FMN Ranting Unas

Wahyu Krisna Aji

Ketua

PERNYATAAN SIKAP FMN RANTING UNTIRTA : MENUNTUT PERPANJANGAN INTERVAL PEMBAYARAN PENANGGUHAN UKT TAHUN AKADEMIK 2019-2020

Pendidikan semakin sulit dijangkau oleh seluruh rakyat. Hal ini terlihat dari semakin mengakarnya liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Dampaknya tentu sangat jelas akses pendidikan sangatlah sulit dikarenakan biaya pendidikan yang semakin melambung. Di tahun 2018, Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia tahun 2018 adalah 8,5 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk Indonesia hanya mampu sekolah sampai dengan jenjang pendidikan menengah pertama. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidaklah dapat di akses oleh seluruh rakyat.

Adanya skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesungguhnya merupakan skema ilusi yang dikeluarkan oleh rezim dengan dalih-dalih moralisnya, bahwa UKT adalah subsidi silang yang memiliki arti mahasiswa dengan perekonomian keluarga mampu akan membantu pembiayaan bagi mahasiswa dengan perekonomian keluarga yang kurang mampu. Padahal sejatinya negara harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh masyarakat dalam soal partisipasi pendidikan tanpa membeda-bedakan golongan dan strata sosial. Dalam praktek pelaksanaan UKT sampai hari ini masih banyak terjadi kekeliruan, salah satunya adalah didalam kampus Untirta. Kecacatan yang terjadi dimulai dari penetapan nominal yang tinggi sampai tidak sesuainya kampus dalam melakukan penggolongan (salah sasaran).

Terhitung pasca dilaksanakannya audiensi yang diselenggarakan oleh FMN Untirta bersama dengan organisasi dan individu yang lainnya di tanggal 23 Desember 2019 menghasilkan beberapa kebijakan perihal penangguhan UKT periode 2019-2020. Setelah dilaksanakannya audiensi tersebut tanpa memiliki landasan argumen yang kuat dan tanpa melibatkan mahasiswa dalam menentukan interval waktu periode pembayaran penangguhan UKT Bapak Rektor Fatah Sulaiman dengan tak kenal malu dan sungkan menetapkan politik FASIS anti demokrasi dalam mementukan waktu periode pembayaran Penangguhan UKT untuk semester genap tahun akademik 2019/2020. 

Pemberian interval waktu pembayaran penangguhan  UKT yang terhitung dimulai pada 14 Januari 2020  27 Februari 2020 atau dalam hitungan hari hanya 44 hari, artinya diluar interval waktu tersebut secara otomatis mahasiswa yang tidak mampu membayar akan dicutikan dari aktifitas akademik. Berkaca dari situasi periode interval waktu penangguhan UKT tahun kemarin  yang sampai dengan 3 bulan tetapi untuk periode tahun ini hanya diberikan interval waktu 1 bulan saja.  Bahkan situasi singkatnya periode pembayaran penangguhan UKT untuk semester genap tahun akademik 2019/2020 tersebut akan membuat banyak dari mahasiswa untirta tidak mampu untuk melanjutkan studi di semester selanjutnya. Hasil analisis atas situasi tersebut FMN Ranting UNTIRTA mempertegas dan memperteguh bahwa UNTIRTA tidaklah mengorientasikan lembaganya untuk memajukan tenaga produktif mahasiswanya dengan melapangkan seluas-luasnya kepada seluruh mahasiswa untuk mampu mengakses pendidikan secara ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan untuk rakyat hanyalah ilusi ketika masih banyak mahasiswa dalam hali ini UNTIRTA yang kesulitan untuk mengakses pendidikan. 

Atas kondisi demikian kami dari Front Mahasiswa Nasional Ranting Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menyerukan kepada seluruh mahasiswa untirta untuk bersama-sama menuntut diperpanjangnya periode pembayaran penangguhan UKT dengan melaksanakan audiensi bersama rektorat. Yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Februari 2020

Pukul : 13.00 S/D Selesai

Titik Kumpul : Saung Smesco Kampus  A Untirta

Bersiaplah kita untuk menuntut hak demokratis, rangkul setiap element mahasiswa dan sampai bertemu di medan juang!

Serang, 26 Februari 2020

Hormat Kami,

Ranting Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Rizal Hakiki

Ketua

Kampanye OBR 2020 dan Penolakan Terhadap Omnibus Law, FMN : Bukan Tarian Biasa, Tapi Metode Berlawan!

One Billion Rising collaboration SERUNI and GSBI

Jakarta, February 15th 2020

Taman Aspirasi (in front of Presidential Palace)

Women rising against Omnibus Law!!

Women rising for Climate Justice!!

Rise! Resist! Unite!

“Hentikan Kekerasan dan Tolak Omnibus Law”

Massa aksi berkumpul di Taman Aspirasi (Depan Istana Negara) bertujuan untuk melakukan kampanye internasional One Billion Rising (OBR). Kampanye tersebut diselenggarakan oleh Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dan Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI). OBR adalah gerakan mengajak perempuan di berbagai negara untuk melakukan demonstrasi, menyatakan sikap anti-kekerasan pada perempuan, dengan cara yang unik, yaitu melalui TARIAN.

Kekerasan yang dirasakan kaum perempuan bukan hanya sebatas kekerasan seksual, tetapi kaum perempuan juga mengalami kekerasan ekonomi akibat kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap kaum perempuan. Di bawah budaya feodal patriarkal,  kaum perempuan sudah mengalami tindasan dan diskriminasi, serta berbagai macam tindak kekerasan. Pergantian rezim dari kekuasaan Soeharto sampai dua periode kepemimpinan Jokowi tidak ada perubahan mendasar yang dirasakan kaum perempuan baik dari segi ekonomi maupun politik. 

Di bawah kepemimpinan Jokowi – Maaruf Amin, kehidupan rakyat semakin terpuruk sebagai akibat dari kebijakan-kebijakannya yang anti rakyat dan berdampak terhadap kaum perempuan.

Kenaikan upah buruh yang berkisar antara 8-10%, ketidakpastian pekerjaan, kenaikan harga bahan pokok, membuat kehidupan kaum perempuan semakin terjepit dalam kemiskinan. 

Di sisi lain negara juga tidak memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak, angka pelecehan seksual dan kekerasan masih sangat tinggi, dalam catatan Komnas Perempuan pada bulan Maret 2019 terjadi kenaikan sebesar 14% atau 406.178 kasus dimana pelecehan seksual masih menjadi kasus yang angkanya cukup tinggi. 71% atau 9.637 adalah kasus KKDRT. 

Angka-angka di atas menunjukan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi perlindungan bagi perempuan masih sangat rendah. Kekerasan dan diskriminasi lain yang juga dirasakan oleh kaum perempuan adalah kekerasan ekonomi dan  politik. 

Seperti rencana Jokowi untuk merampingkan aturan perundang-undangan (Omnimbus Law), yang salah satunya adalah mengeluarkan RUU Cipta Kerja, Perpajakan, Farmasi dan lainnya.

RUU Cipta Kerja apabila disahkan akan sangat merugikan rakyat, khususnya buruh perempuan akan merasakan dampak secara langsung. Dalam UU 13/2003 yang sudah dicantumkan pasal-pasal mengenai hak perempuan, namun itu masih belum memenuhi syarat untuk disebut layak. Pelanggaran atas hak-hak normatif buruh perempuan masih terjadi, sistem kerja kontrak yang semakin luas cakupannya, bekerja dengan sistem target, jam kerja yang panjang, fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang belum memadai, kekerasan dari atasan, pelecehan seksual, dll masih terus terjadi karena tidak tegasnya pemerintah dalam menegakkan aturan. Semua derita perempuan buruh akan semakin dalam dengan hadirnya RUU Cipta Kerja.

Diskriminasi upah, fleksibilitas upah dan jam kerja. Penghilangan hak dasar buruh perempuan seperti cuti melahirkan, cuti haid, cuti keguguran sampai cuti nikah adalah bentuk eksploitasi terhadap buruh perempuan . Buruh disektor manufaktur terutama sektor alas kaki, garmen dan industri tekstil akan merasakan dampaknya karena sektor manufaktur adalah sektor yang paling gencar menuntut percepatan investasi di Indonesia dan menuntut perubahan ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Dengan aturan dan skema tersebut pengusaha diberikan kewenangan dalam mengatur kelenturan upah dan jam kerja. Dengan kelenturan jam kerja maka akan berdampak dengan upah. Upah per jam akan berdampak dengan target, untuk menghindari mendapat upah rendah maka jam kerja dan target akan semakin tinggi.

Dampak-dampak di atas semakin memperjelas sikap pemerintah bahwa untuk menarik sebanyak mungkin investor, yang dikorbankan adalah hak dasar rakyat.

Dalam kampanye ini, FMN turut bersolidaritas dan terlibat penuh dalam aktivitas kampanye yang dilakukan. Bagi FMN, OBR bukan sekedar tarian biasa, namun itu adalah simbol atau metode perlawanan rakyat, khususnya perempuan dalam menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sampai saat ini, perempuan selalu menjadi manusia kedua dibawah laki-laki dan selalu mendapat pelakuan berbeda atau selalu didiskriminasikan di dunia ini. Di sektor perburuhan, perempuan mendapatkan upah lebih rendah dari pada laki-laki. Di sktor tani, perempuan semakin di jauhkan dari alat produksi yaitu tanah dengan semakin massifnya perampasan tanah yang terjadi di desa-desa. Di institusi pendidikan terkhusus pendidikan tinggi, budaya feodal patriarkal kerap dimanfaatkan berbagai pihak untuk melecehkan, mengambil keuntungan, dan membenarkan kekerasan seksual terjadi. Kejadian-kejadian di atas masih sering kali terjadi sampai saat ini, menunjukkan bahwa sampai saat ini perempuan sama sekali tidak pernah terlepas dari penindasan dan penghisapan. Semua itu tidak terlepas karena masih bercokolnya system Setengah Feodal di Indonesia. Sehingga tidak ada jalan lain bagi kaum perempuan selain terlibat aktif dlm perjuangan klas yang sengit. Bersama organisasi rakyat yg militan dan progresif untuk pembebasan nasional. Menghancurkan feodalisme di pedesaan sebagai syarat mutlak untuk menghancurkan dominasi imperialis di Indonesia.

Terkait RUU Cipta Kerja, FMN secara tegas menyampaikan bahwa lahirnya aturan tersebut merupakan upaya Rezim Jokowi untuk memaksimalkan Paket Kebijakan Ekonomi 16 Jilid yang dia keluarkan pada priode pertamanya. Ini merupakan upaya untuk menjalankan dikte Imperialisme AS, menarik investasi sebanyak-banyaknya dengan semakin meningkatkan fleksibelitas perburuhan yang ada di Indonesia. Hal tersebut hanya akan semakin memuluskan tindasan Imperialisme AS di Indonesia. Ini adalah bentuk kesetiaan Rezim Boneka Jokowi-MA, melahirkan kebijakan yang berpihak pada borjuasi besar dan tuan tanah, sama sekali bukan untuk rakyat. 

Apa dampaknya bagi Mahasiswa ? dengan RUU Cipta Kerja, masa depan pemuda mahasiswa akan semakin suram karena system ketenagakerjaan yang fleksibel tanpa adanya jaminan dan kepastian. Dalam kesempatan ini, FMN juga menyampaikan kecaman kepada kampus serta guru besar dan dosen, yang tidak berpihak kepada klas buruh dan kaum tani bahkan rakyat secara umum. Dengan terus mengeluarkan naskah akademik atau riset yang akan semakin memassifkan perampasan upah bagi buruh dan perampasan tanah bagi kaum tani.

Adapun tuntutan dalam kampanye tersebut adalah : 

1. Negara harus menjamin keamanan dan keadilan terhadap perempuan serta menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan;
2. Meminta DPR RI untuk tidak mensahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 
3. Segera menurunkan iuran premi BPJS Kesehatan semua kelas serta pungutan lainnya yang memberatkan rakyat; 
4. Jalankan segera Land Reform Sejati & Industrialisasi Nasional sebagai syarat Indonesia untuk berdaulat secara ekonomi dan politik terlepas dari utang dan invetasi dalam membangun negeri.