Pernyataan Sikap Bersama

Mengecam Sanksi Drop Out, Skorsing dan Peringatan Keras Terhadap Mahasiswa Universitas Nasional (UNAS) dalam Rangkaian Aksi dan Kampanye Menuntut Pemotongan Biaya Kuliah Selama Masa Pandemi Covid-19

Front Mahasiswa Nasional (FMN) bersama dengan Front Perjuangan Rakyat (FPR) berinisiatif untuk membuat Pernyataan Sikap Bersama ini dan mengajak kepada seluruh organisasi untuk tergabung dan terlibat dengan cara mencantumkan nama Organisasi/Lembaga serta Individu dalam Pernyataan Sikap Bersama ini.

Salam Demokrasi !

Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia memberikan dampak bagi kondisi perekonomian rakyat. Bagi mahasiswa, membayar biaya kuliah dimasa krisis adalah kesulitan yang dirasakan. Setelah kebijakan potongan Rp 100.000 yang diberikan Universitas Nasional (UNAS), tanpa didasarkan dengan alasan yang ilmiah. Mahasiswa UNAS melalui Aliansi UNAS GAWAT DARURAT (UGD), membangun persatuan untuk menuntut potongan biaya kuliah yang lebih layak. Upaya perjuangan tersebut dimulai sejak 8 Mei 2020 dan berlangsung hingga saat ini.

Aliansi UGD menuntut kepada Rektor UNAS untuk memberikan potongan biaya kuliah lebih besar, jaminan pemberian upah penuh kepada pekerja, dan berikan transparansi laporan keuangan kepada mahasiswa UNAS. Hal tersebut didasari pada kondisi perkuliahan sejak awal masa pandemi Covid-19 hingga sekarang yang tidak menggunakan fasilitas kampus. Artinya kampus UNAS mendapatkan penghematan pengeluaran dari proses tersebut, sementara mahasiswa tidak mendapatkan hak untuk mengakses fasilitas kampus. Belum lagi temuan dari hasil investigasi, bahwa UNAS merumahkan beberapa pekerjanya tanpa diupah, memotong upah pekerja bahkan dosen.

Sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini, Aliansi UGD terus melakukan kampanye dan aksi massa. Namun rektorat UNAS tetap tidak menanggapi secara baik tuntutan dan aspirasi dari mahasiswa. Justru mereka kerap melakukan tindak kekerasan dan intimidasi terhadap mahasiswa. Mulai dari pembubaran paksa disertai dengan pemukulan, tendangan, hingga intimidasi dan ancaman yang terus dilayangkan rektorat UNAS terhadap mahasiswa yang berjuang. Dimulai pada 10 Juni 2020, sebanyak 27 mahasiswa UNAS mendapat surat panggilan dari Komisi Disiplin dengan dalih dimintai klarifikasi atas aktivitasnya. Namun yang terjadi adalah pemaksaan untuk menyatakan tindakan mahasiswa tersebut merupakan kesalahan, dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan, hingga diancam untuk dikeluarkan bahkan ancaman pemidanaan.

Upaya untuk membungkam suara mahasiswa UNAS terus terjadi, hingga pada 9 Juli 2020 UNAS mengirimkan Surat Sanksi Akademik, berupa Surat Keputusan Drop Out (DO) terhadap tiga mahasiswa (Krisna Aji/Ketua FMN UNAS, Deodatus/Pimpian GMNI UNAS dan Abia Indou), Surat Skorsing satu semester terhadap tiga mahasiswa ( Soleh, Alan dan Sukarno), serta surat peringatan keras kepada sembilan mahasiswa (Dhafa, Fikram, Elsa, Octavianti, Robbi, Thariza, Berkat, Vicky dan Zaman). Seluruh sanksi tersebut diberikan dengan alasan utama yang sama, yaitu melakukan aktivitas kampanye dan aksi demonstrasi. Tentu alasan tersebut sangat tidak rasional dan tidak ilmiah, karena menyampaikan aspirasi dan melakukan demonstrasi bukanlah suatu pelanggaran, bukan juga kejahatan.

Seperti halnya alasan yang tertulis dalam surat DO untuk Krisna Aji, bahwa dianggap tidak menyesali perbuatannya yang melakukan kampanye dan menuntut pemotongan biaya kuliah, tidak menandatangani surat pernyataan yang dibuat sepihak oleh Komisi Disiplin, dan alasan terakhirnya adalah karena tetap melakukan demonstrasi di depan gerbang UNAS.

Kami mengecam pemberian sanksi DO, Skorsing dan Peringatan Keras terhadap mahasiswa UNAS. Tindakan tersebut semakin menambah catatan buruk kondisi demokrasi di dunia pendidikan. Kampus semakin menjelma sebagai institusi yang menjauhkan prinsip demokrasi dan ilmiah dalam kehidupannya.

Atas dasar itu, kami menyatakan kecaman keras terhadap Rektor UNAS yang memberikan sanksi Drop Out, Skorsing dan Peringatan Keras terhadap mahasiswa UNAS. Kami juga menuntut:

1. Kepada Rektor UNAS untuk mencabut tanpa syarat sanksi Drop Out, Skorsing, dan Peringatan Keras terhadap sebelas mahasiswa UNAS.
2. Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menindak tegas rektorat UNAS dan jajaranya yang secara arogan telah memberikan sanksi, melakukan tindak kekerasan, intimidasi dan ancaman terhadap mahasiswa yang berjuang menuntut hak demokratisnya di kampus.
3. Kepada Rektor UNAS untuk memberikan potongan biaya pendidikan yang layak kepada seluruh mahasiswa UNAS dan menjamin diberikannya upah penuh kepada pekerja UNAS. 
4. Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk memberikan pembebasan pembayaran biaya kuliah (UKT) kepada seluruh mahasiswa Indonesia tanpa syarat.

Jakarta, 15 Juli 2020

Hormat Kami,

Daftar Organisasi Dalam Pernyataan Sikap Bersama:

1. Front Mahasiswa Nasional (FMN)

2. Front Perjuangan Rakyat (FPR)

3. Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI)

4. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

5. International League of People Struggle - Indonesia (ILPS-Indonesia)

6. Institute for National and Democracy Studies (INDIES)

7. Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI)

8. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

9. Greenpeace Indonesia

10. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)

11. Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN)

12. Linkar Borneo

13. Layung Kalimantan

14. Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan

15. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

16. DEMA IAIN Purwokerto

17. Pemuda Baru (PEMBARU) Indonesia

18. Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI)

19. Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia - Hong Kong (ATKI-HK)

20. LBH Padang

21. DPM FAI UMP Purwokerto

22. BEM Fakultas Peternakan Unsoed

23. Ambyar Alliance (Bandung Raya)

24. HMI Cabang Purwokerto

25. LPM Obsesi IAIN Purwokerto

26. BEM Unsoed

27. PC PMII Gresik

28. PK. PMII Harun Thohir Bawean

29. Aksi Kamisan Kediri

30. LPM Solidaritas FISIP Unsoed

31. Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Unsoed

32. BEM. Univ Langlangbuana Bandung

33. BEM STMIK AKBA Makassar

34. LPM Libratum Univ. Atmajaya Makassar

35. Aliansi Mahasiswa UAJ-M Pro Demokrasi

36. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)

37. PPMI DK Makassar

38. PPMI DK Banjarmasin

39. LPM Progress Univ. Indraprasta PGRI

40. LPM Gemercik Universitas Siliwangi

41. BOPM Wacana, Universitas Sumatera Utara (USU)

42. Media Alternatif Muharrik Gresik

43. Aliansi Mahasiswa Makassar

44. LPM Menteng Univ. Wahid Hasyim Semarang

45. KAMMI Daerah Purwokerto

46. Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP)

47. Youth for Food Sovereignty (YFS)

Informasi dan Kontak:

Dimas  : 085311348678

Bayu    : 0895803426655

Kronologi Drop Out Mahasiswa UNAS

Kronologi Kasus Pemberian Sanksi Drop Out, Skorsing dan Peringatan Keras Terhadap Mahasiswa Universitas Nasional

Disusun Oleh: Departemen Pendidikan dan Propaganda FMN UNAS

I.                    Pengantar

Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia memberikan dampak bagi kondisi perekonomian rakyat. Bagi kondisi pendidikan tinggi, membayar biaya kuliah dimasa krisis adalah kesulitan yang dirasakan. Setelah kebijakan potongan Rp 100.000 yang diberikan UNAS, tanpa didasarkan dengan potongan yang ilmiah. Mahasiswa UNAS melalui Aliansi UNAS GAWAT DARURAT, membangun persatuan untuk menuntut potongan biaya kuliah yang layak.

II.                  Profil Aliansi Unas Gawat Darurat (UGD)

Aliansi Unas Gawat Darurat (UGD) adalah aliansi mahasiswa UNAS yang dibentuk melalui inisiasi dari berbagai organisasi, seperti Front Mahasiswa Nasional (FMN) Ranting UNAS, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat UNAS, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UNAS, Himpunan Pencinta Alam (HIMPALA) UNAS, beserta banyak individu mahasiswa dari berbagai fakultas di UNAS. Aliansi dibentuk pada Jumat, 8 Mei 2020.

Pembentukan aliansi UGD didasari atas keresahan mahasiswa UNAS terhadap beban biaya kuliah dalam situasi pandemi Covid-19. Aliansi UGD mempertanyakan mengapa Rektor UNAS hanya memberikan potongan biaya kuliah sebesar Rp 100.000 (Dalam SK Rektor Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pemotongan Biaya Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2019 – 2020). Karena menurut Aliansi UGD, potongan tersebut sangat jauh dari aspirasi mahasiswa dan orang tua di tengah beban ekonomi yang semakin berat dalam masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, wadah ini terbentuk untuk memperjuangkan potongan biaya kuliah agar dapat lebih besar diberikan oleh Rektor UNAS kepada seluruh mahasiswa.

III.                Problematika Kampus UNAS

n  Rendahnya Nominal Potongan Biaya Kuliah Selama Pandemi Covid-19

Rektor UNAS mengeluarkan SK No. 52 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020. Di dalamnya mengatur mengenai potongan biaya kuliah sebesar Rp 100.000/mahasiswa. Selanjutnya dalam pemberitaan dari Marketing Public Relation (MPR) UNAS menjelaskan bahwa potongan tersebut ditujukan pada 10.000 mahasiswa UNAS.

Bagi Aliansi UGD nominal potongan tersebut sangat rendah. Pasalnya, selama pandemi Covid-19 terhitung sejak 16 Maret 2020 UNAS menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dan work form home bagi para pekerjanya. Hal ini tentu mengurangi beban biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Seperti berkurangnya beban biaya listrik, air, perawatan fasilitas, Alat Tulis Kantor (ATK), dan lainnya. Sementara mahasiswa telah membayarkan Uang Paket Semester (UPS), namun tidak mengakses fasilitas yang semestinya. Hal ini akan berlangsung setidaknya hingga 8 Agustus 2020, namun besar kemungkinan akan diperpanjang hingga waktu yang belum bisa ditentukan.

Artinya, kedepan mahasiswa UNAS tetap tidak akan menggunakan sebagian besar dari fasilitas kampus. Sehingga potongan yang hanya Rp 100.000/mahasiswa merupakan kebijakan yang tidak objektif.

n  Transparansi Keuangan yang Buruk

Dalam upaya aliansi UGD melakukan penuntutan untuk penambahan nominal potongan biaya kuliah, banyak argumentasi dan data yang kami sajikan dibantah oleh pihak kampus. Namun ketika dari pihak aliansi UGD meminta dan mempertanyakan mengenai transparansi keuangan kampus, pihak rektorat tidak pernah merespon dengan baik. Dalam Website resmi UNAS pun tidak ada laporan keuangan yang diterbitkan secara publik atau yang dapat diakses oleh mahasiswa UNAS.

Argumentasi yang dibangun oleh pihak kampus tidak memberikan transparansi karena mahasiswa tidak berhak mendapatkanya, tidak perlu mempertanyakannya karena baru beberapa tahun berada dikampus. Sementara mereka yang telah puluhan tahun di kampus saja tidak pernah mempertanyakannya. Argumentasi tersebut tentu sesat dan tidak memiliki landasan yang kuat.

Mahasiswa adalah bagian dari civitas akademika UNAS, jumlah terbesar dan memiliki kontribusi keuangan terbesar melalui pembayaran uang kuliah. Sehingga menjadi hak yang melekat bagi mahasiswa untuk mempertanyakan transparansi keuangan.

n  Masalah Pekerja Kampus

Selama pandemi Covid-19, UNAS menerapkan WFH bagi pekerjanya. Namun tidak hanya itu, terjadi pula kondisi dirumahkannya pekerja parkir. Perumahan pekerja parkir, dilakukan tanpa diupah selama proses perumahan. Pengurangan shift office boy dan cleaning service.

Dari hasil investigasi dan wawancara yang FMN UNAS lakukan, menemukan informasi bahwa terjadi pula pemotongan upah terhadap pekerja di UNAS, termasuk terhadap dosen. FMN menemukan adanya potongan upah sebesar Rp 500.000/bulan terhadap cleaning service dan office boy. Sementara ada pula dosen yang menyatakan upahnya dipotong sebesar Rp 1.100.000/bulan.

Jika pemotongan tersebut benar dilakukan, maka UNAS justru menambah beban kehidupan rakyat.

IV.                Rangkaian Kegiatan Kampanye dan Aksi  Mahasiswa

n  Kampanye Media Sosial

Kampanye media sosial dilakukan oleh Aliansi UGD untuk menyebarkan berita, informasi dan analisis yang secara intensif dilakukan. Kampanye Media Sosial ini dimulai pertama kali pada 16 Mei 2020 dan dilakukan hingga saat ini. Adapun tema dalam kampanye media sosial seputar:

-          Hak Mahasiswa mendapat potongan lebih dari Rp 100.000

-          Pendapatan UNAS dari mahasiswa yang dihitung melalui investigasi dan data yang didapat dari Website DIKTI dan wawancara terhadap mahasiswa.

-          Hak Demokrasi Mahasiswa dalam menyatakan pendapat, demonstrasi dan beraktivitas.

-          Penjelasan tentang tuntutan dari Aliansi UGD

-          Ajakan Aksi Demonstrasi

-          Kecaman terhadap pemanggilan 27 mahasiswa UNAS

n  Aksi Demonstrasi

Aksi demonstrasi dilakukan sebagai upaya dari aliansi UGD untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung terhadap pihak rektorat UNAS. Adapun aksi demonstrasi dilakukan beberapa kali:

-          10 – 12 Juni 2020: Menuntut Potongan Biaya Kuliah dan Mengawal Pemanggilan 27 Mahasiswa yang dilakukan oleh Komisi Disiplin UNAS.

-          18 Juni 2020: Aksi dan Konferensi Pers dilakukan di Sekretariat Himpunan Pecinta Alam.

-          24 Juni 2020: Menuntut Potongan Biaya Kuliah

-          25 Juni 2020: Menuntut Potongan Biaya Kuliah dan Mendesak Audiensi Terbuka

-          2 Juli 2020: Menuntut Potongan Biaya Kuliah

-          9 Juli 2020: Menuntut Potongan Biaya Kuliah dan Merespon terbitnya sanksi akademik (DO, Skorsing, dan Peringatan Keras)

-          10 Juli 2020: Mengecam Sanksi Akademik terhadap mahasiswa UNAS

n  Pengajuan Audiensi

Aliansi UGD mengajukan surat audiensi pada pihak Rektorat yang dilakukan pada 7 Juli 2020 dan surat diterima oleh Biro Mahasiswa. Namun sampai saat ini (11 Juli 2020) belum ada jawaban dari pihak rektorat.

V.                  Tindak Represif dan Ancaman Terhadap Mahasiswa

n  Tindakan Represif Dalam Merespon Demonstrasi

-          Dalam aksi demonstrasi yang dilakukan pada 10 Juni 2020, mahasiswa yang melakukan aksi damai dibubarkan paksa oleh Keamanan Kampus. Pembubaran disertai dengan pemukulan, tendangan dan penangkapan satu orang anggota pers mahasiswa. Anggota Pers tersebut dipaksa untuk menghapus dokumentasi pembubaran paksa aksi aliansi UGD.

-          Tanggal 11 Juni, barisan massa aksi diterobos paksa oleh kendaraan (mobil) milik dosen. Mengakibatkan beberapa massa aksi tertabrak dan terserempet. Hal ini kemudian yang memicu mahasiswa melakukan respon dengan memukul mobil tersebut. (Tindakan memukul mobil ini yang dijadikan alasan rektorat UNAS untuk memberikan sanksi bahkan mengkriminalisasi  salah satu mahasiswa). Namun mereka tidak menjelaskan apa yang menjadi pemicu kemarahan mahasiswa hingga memukul mobil tersebut.

-          Dalam setiap aksi yang dilakukan oleh Aliansi UGD, selalu terdapat mobilisasi preman. Terdapat informasi yang mengindikasikan bahwa pelibatan preman tersebut juga diinisiasi oleh kampus.

n  Ancaman dan Intimidasi Terhadap Mahasiswa

-          Pada 26 Mei 2020, Salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan mendapat SMS (Whatsapp) dari Ka.Prodi Keperawatan diminta untuk menarik unggahan/postingan mengenai kampanye media sosial dari Aliansi UGD.

-          Pada 10 – 12 Juni, Pemanggilan terhadap 27 orang mahasiswa oleh Komisi Disiplin, Wakil Rektor, Ka. Prodi, dan Pusat Bantuan Hukum UNAS untuk melakukan klarifikasi atas keterlibatannya dalam aktivitas aliansi UGD.

·         Undangan yang diberikan adalah klarifikasi, namun kenyataanya yang terjadi adalah intimidasi dan paksaan.

·         Mahasiswa yang dipanggil tidak mendapat ruang klarifikasi, namun justru didesak dan dipaksa untuk menyatakan dirinya bersalah karena telah terlibat dalam kampanye media sosial.

·         Selanjutnya dipaksa untuk menandatangani surat pertnyataan bersalah dan jika tidak bersedia menandatanganinya, mereka diancam dengan UU ITE.

·         Ancaman untuk dikeluarkan dari kampus jika tidak mengakui dan menyatakan diri bersalah.

·         Mereka juga menyatakan bahwa mahasiswa tidak memiliki hak untuk menuntut transparansi.

-          Pada 19 Juni – 11 Juli, Beberapa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, dan Fakultas Bahasa dan Sastra, mendapat intimidasi melalui dosen dan jajaran ka.prodi melalui SMS (Whatsapp) yang melarang mahasiswanya untuk terlibat dalam demonstrasi, mendesak mahasiswa untuk diam, membuat pernyataan maaf melalui video dan audio.

VI.                Pemberian Sanksi Akademik dan Peringatan Keras

n  Sanksi dilayangkan pada 9 Juli 2020 kepada 11 mahasiswa UNAS yang aktif dalam aliansi UGD.

n  Sanksi Akademik dilayangkan pihak kampus terhadap 4  mahasiswa, diantaranya:

Sanksi Drop Out:

1.       M. Wahyu Krisna Aji (FISIP/Ilmu Komunikasi/2017)

2.       Deodatus Sunda Se (FISIP/Ilmu Politik/2016)

Sanksi Skorsing 1 Semester:

1.       Alan Gumelar (FISIP/Adiministrasi Publik/2018)

2.       Rifqi Fadhila Sukarno (FISIP/Administrasi Publik/2019)

n  Sanksi Peringatan Keras diberikan kepada 7 mahasiswa, atas nama

1.       Muhammad Dhafa Rinaldi (FISIP/Ilmu Komunikasi/2018)

2.       Muhammad Fikram Hakim Suladi (FISIP/Ilmu Komunikasi/2019)

3.       Imanuelsa Helmy (FBS/Sastra Inggris/2019)

4.       Octavianti Nurani (FISIP/Ilmu Komunikasi/2019)

5.       Robbi Aimul Fajri (FISIP/Ilmu Politik/2017)

6.       Thariza Oktafany (FBS/Sastra Inggris/2019)

7.       Zaman Zam Baharsyah Abdurachman (FBS/Bahasa Korea/2019)

n  Secara umum sanksi yang diberikan, semua beralasan karena aktivitas mahasiswa yang bersangkutan terlibat aktif dalam kegiatan aliansi UGD dalam menuntut dan menyampaikan aspirasi mahasiswa.

VII.              Penutup

Demikian kronologi dari perjuangan Aliansi UGD hingga berujung pemberian sanksi akademik dan peringatan keras terhadap mahasiswa UNAS. Kronologi ini disusun untuk memberikan objektifitas dalam menilai perjuangan yang dilakukan oleh FMN bersama aliansi UGD di satu sisi dan di sisi lain kebijakan dan tindakan pihak UNAS terhadap mahasiswa.

Jakarta, 11 Juli 2020

Cabut Sanksi Akademik Bung Krisna Aji dan Sembilan Mahasiswa UNAS Lainnya

Hentikan Intimidasi, Teror dan Kriminalisasi Terhadap Mahasiswa

Salam Demokrasi !

Perjuangan mahasiswa Universitas Nasional (UNAS) untuk menuntut potongan biaya kuliah selama masa pandemi Covid-19 justru direspon dengan kebijakan yang anti demokrasi. Pada hari Kamis, 9 Juli 2020 Rektorat UNAS melalui jajaran Dekanat mengeluarkan sanksi akademik terhadap 10 mahasiswa UNAS. Sanksi tersebut terdiri dari, Surat Drop Out terhadap 2 mahasiswa (Bung Krisna Aji dan Deodatus), Surat Skorsing terhadap Alan dan Sukarno, dan Surat Peringatan Keras terhadap Thariza, Immanuelsa, Fikram, Zaman, Robbi, dan Rinaldi. Sanksi tersebut diberikan karena mereka dinilai telah merugikan kampus dengan aktivitas perjuangan menuntut hak mahasiswa dan rakyat untuk kuliah murah.

Front Mahasiswa Nasional (FMN) Ranting UNAS bersama dengan mahasiswa UNAS lainnya yang tergabung dalam Aliansi Unas Gawat Darurat (UGD) sejak Mei 2020 terus menyampaikan aspirasi dan tuntutan mahasiswa UNAS. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19 yang semakin memukul perekonomian rakyat, UNAS hanya memberikan potongan biaya kuliah sebesar Rp 100.000/mahasiswa. Sementara UNAS telah melakukan penghematan besar dengan pemberlakuan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi Covid-19. Mahasiswa menilai bahwa seharusnya UNAS dapat memberikan potongan lebih besar lagi demi membantu keluarga mahasiswa dan calon mahasiswa UNAS. Penilaian tersebut tentu bukan tanpa alasan. UNAS telah melakukan penghematan biaya operasional mereka selama kuliah jarak jauh, di tambah mereka juga ternyata melakukan pemotongan upah terhadap pekerjanya, padahal pada awal semester di tahun 2020, mahasiswa UNAS telah membayarkan uang kuliahnya secara penuh.

Aliansi UGD kemudian meminta transparansi keuangan kampus sebagai upaya untuk membuktikan bahwa UNAS mampu memberikan potongan biaya kuliah lebih besar. Namun, rektorat UNAS justru meresponnya dengan intimidasi berkedok pemanggilan klarifikasi yang dilakukan oleh Komisi Disiplin. Mahasiswa yang mendapat panggilan dipaksa untuk menyatakan dirinya bersalah atas tuduhan pencemaran nama UNAS, kemudian dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan.  Bahklan lebih jauh lagi, UNAS juga kerap melakukan kekerasan dalam penanganan aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Di tengah intimidasi tersebut, mahasiswa UNAS tetap teguh dan semakin  berani untuk memperjuangkan haknya. Rentetan demonstrasi terus dilakukan, melayangkan surat kepada rektor untuk dialog terbuka, hingga melakukan kampanye melalui media sosial. Namun, rektorat UNAS justru menunjukan wataknya yang anti kritik, anti ilmiah dan anti demokrasi dengan mengeluarkan sanksi akademik.

Tidak ada yang salah dari aksi demonstrasi mahasiswa UNAS yang menuntut pemotongan biaya kuliah, semua itu dilakukan demi kepentingan rakyat yang semakin menderita di tengah pandemi Covid-19. Rektorat UNAS justru membelakangi prinsip demokrasi dan ilmiah dari institusi pendidikan tinggi. Kritik dan demonstrasi mahasiswa dibalas dengan pembungkaman adalah bukti nyatanya. Menutup ruang dialog dan tidak memberikan transparansi keuangan telah menginjak-injak prinsip ilmiah dalam pendidikan. Tindakan dan kebijakan yang demikian juga semakin memperlihatkan bahwa UNAS mempertahankan praktik komersialisasi pendidikan yang juga memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 ini untuk mengeruk keuntungan yang lebih besar.

Atas dasar itu, Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional mendesak Rektor UNAS untuk segera mencabut Sanksi Akademik terhadap Kawan Krisna Aji/Ketua FMN UNAS dan mahasiswa UNAS lainnya. PP FMN juga menyatakan sikap dan tuntutanya:

1. Hentikan intimidasi, kriminalisasi, dan tindakan anti demokrasi lainnya terhadap mahasiswa UNAS!
2. Penuhi tuntutan mahasiswa UNAS untuk potongan biaya kuliah selama masa pandemi Covid-19!  Serta berikan bantuan bagi mahasiswa dan dosen dalam menunjang pembelajaran jarak jauh!
3. Berikan upah penuh bagi seluruh pekerja di UNAS!
4. Wujudkan sistem pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat!

Pada kesempatan kali ini, kami juga menyerukan kepada seluruh mahasiswa UNAS dan mahasiswa di Indonesia untuk terus memperkuat persatuanya dan memperbesar perjuangan untuk melawan liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan.

                         

Jakarta, 10 Juli 2020

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas R

Ketua Umum

Pesan Solidaritas PEMBARU Indonesia dalam Hari Lahir Front Mahasiswa Nasional yang ke 17

Salam Demokrasi Nasional!

Semoga kawan-kawan tetap dalam keadaan sehat serta bersemangat kerja massa, memperkuat dan memperluas organisasi untuk memajukan perjuangan demokratis nasional di Indonesia.

                                      

Kami Sengenap Pimpinan Komite Eksekutif dan Komite Nasional Pemuda Baru (PEMBARU) Indonesia mengucapkan selamat Hari Lahir Front Mahasiswa Nasiona (FMN) yang ke 17 tahun (18 Mei 2003 – 18 Mei 2020). Salam Hangat dan semoga di usianya yang ke 17 tahun ini FMN dapat terus meneguhkan dirinya sebagai organisasi Mahasiswa yang progresif, militan, patriotik dan demokratik, yang menyatukan para mahasiswa,  bagi kaum muda intelektual menjadikan FMN tempat sekolah gerakan dan wadah perjuangan. FMN juga harus terus mendidik anggota-anggotanya agar semakin erat bersatu dan berjuang bersama rakyat, terutama Klas Buruh dan Kaum Tani.

Dalam memontum Hari Lahir Front Mahasiswa Nasional yang mengankat tema “Pemuda Mahasiswa Bangkit Bersatu Bersama Klas Buruh dan Kaum Tani: Wujudkan Pendidikan Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi Pada Rakyat” Tentunya sangat tepat dengan situasi dan problem pokok yang dihadapi oleh Rakyat. Problem pokok rakyat tentunya tidak bisa dipisahkan dari problem yang dihadapi oleh Pemuda.   

Saat ini dampak Covid-19 sangat dirasakan oleh Pemuda Mahasiswa di seluruh Indonesia. Hingga hari ini jumlah jumlah Pemuda mahasiswa sekitar 6,7 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Artinya jumlah Mahasiswa sangat sedikit jika dibanding dengan jumlah pemuda sekitar 84 Juta dari total penduduk Indonesia. Selama masa pandemi Covid-19, orang tua Mahasiswa khususnya yang bekerja sebagai Buruh dan petani harus membuang uang dengan percuma karena pembelajaran diberlakukan dengan sistem jarak jauh (online).Pasalnya, biaya kuliah yang menyentuh jutaan rupiah sangat berbanding jauh dengan upah buruh dan tani yang sangat rendah. Belum lagi tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan pembelajaran jarak jauh, seperti kuota internet hingga alat komunikasi penunjangnya.

Sedangkan Jutaan Buruh harus dihadapkan dengan PHK, pemotongan upah, hingga penundaan THR yang dilakukan oleh pengusaha dengan legitimasi dari pemerintah. Sementara itu, kaum tani di pedesaan terus dihadapkan dengan perampasan dan monopoli tanah di pedesaan. Selain itu ancaman Pandemi Covid-19, kaum tani tetap mendapatkan tidakan represif, kriminalisasi, penangkapan, hingga pembunuhan.

Di tengah derita rakyat dan kondisi hidup yang semakin buruk, pemerintahan Joko Widodo terus melahirkan kebijakan yang menghisap rakyat. Dikeluarkannya Perpres No 64 Tahun 2020 yang esensinya adalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan pukulan bagi rakyat.

Sampai saat ini kaum intelektual terus dibodohi dan dibatasi hak politik dalam kebebasan berpendapat dan berorganisasinya. Pemerintah menggunakan berbagai cara untuk membungkam mahasiswa, termasuk dengan stigmatisasi negatif, kekerasan, dan teror. Semua tindasan fasis tersebut menghambat perkembangan kehidupan intelektual yang ilmiah, progresif, dan demokratis sehingga semakin dijauhkan dari realita objektif kondisi rakyat Indonesia.

Sektor pendidikan Indonesia menjadi ajang transaksi bisnis berkedok pelayanan jasa pendidikan. Institusi pendidikan tinggi justru terus menjadi tameng kepentingan imperialis, borjuasi besar komprador dan tuan tanah.

Oleh karena itu, dalam situasi sekarang ini tidak ada pilihan lain bagi pemuda mahasiswa kecuali bersatu dengan klas buruh, kaum tani dan seluruh rakyat tertindas dan terhisap untuk terus memajukan perjuangan reforma agraria sejati dan industri nasional. Karena, tanpa persatuan dan kemenangan sejati klas buruh dan kaum tani, pemuda mahasiswa Indonesia tidak akan memiliki masa depan yang gilang gemilang.

Dalam rangka hari Lahir FMN, kami juga berharap agar FMN semakin banyak melahirkan aktivis massa yang siap terlibat aktif dalam pembangunan organisasi pemuda di perdesaan maupun perkotaan.

Pemuda Baru Indonesia selalu siap memberi dukungan dan solidaritas  untuk berjuang bersama dengan FMN demi mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat.

Hormat Kami

Komite Eksekutif Nasional

PEMBARU Indonesia

Catur Widi A                                                                               Junaid Judda

Ketua Umum                                                                             Sekretaris Jenderal

Pesan Solidaritas KABAR BUMI untuk Front Mahasiswa Nasional (FMN) Pada Ulang Tahun ke 17

Kami segenap Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) mengucapkan selamat ulang tabun yang ke 17 kepada Front Mahasiswa Nasional (FMN).

Tujuh belas tahun sudah usiamu, ibarat orang sudah mulai memasuki masa dewasa. Begitu juga harapan kami semoga pemuda mahasiswa terus berjuang dan membaur dengan berbagai sektor untuk perbaikan kondisi rakyat yang semakin tertindas, terlebih saat ini kita berada pada masa pandemic Covid-19. Kita sebagai ormass Demokratis Nasional harus memperhatikan secara khusus kebutuhan massa dan anggota di tengah pandemi ini.

Kami juga mengucapkan terimakasih yang mendalam bagi FMN yang selama ini terus setia memberikan pelayanan terhadap buruh migran dan keluarganya. Kami terus berharap kerja sama seperti ini akan terus kita lanjutkan dan kita tingkatkan.

Kita menghadapi permasalahan yang sama, perampasan tanah yang massif akibat sistim Setengah Jajahan Setengah Feodal, tingginya biaya pendidikan menjadikan jutaan pemuda dan pemudi tak sekolah. Sebagian menjadi  buruh migran, seperti kami yang terpaksa pergi ke luar negeri meninggalakan keluarga tercinta di Indonesia demi mendapatkan perkerjaan dan menafkahi keluarga. Sebagian gaji kami juga kami gunakan untuk biaya sekolah anak dan keluarga kami. Imbas mahalnya pendidikan sehingga kami tak bisa sekolah, sampai saat ini justru semakin kami rasakan sehingga, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara sesuai amanat UUD 45 di mana pendidikan menjadi tanggung jawab negara tidak pernah kami rasakan, justru harus kami tanggung sendiri sampai saat ini.

Imbas dari krisis ekonomi akibat dominasi imperialisme mengakibatkan kami harus terus mengalami kesusahan ekonomi. Terlebih saat ini semua siswa dari mulai TK hingga mahasiswa harus menggunakan belajar secara daring, dan memaksa setiap siswa memiliki kuota pulsa agar tetap bisa sekolah. Permasalan belajar daring ini menjadi tantangan tersediri terutama bagi siswa yang tinggal di pedalaman. Permasalahan lain yang dihadapi ketika semua belajar dari rumah namun masih harus membayar SPP, biaya kelulusan atau kenaikan kelas dan buku-buku pelajaran yang harganya tidaklah murah, ini semakin menjadi beban rakyat yang tak bisa mencari kehidupan karena dirumahkan ataupun di PHK. Pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis masihlah sangat jauh dari harapan rakyat Indonesia.

Di tengah situasi yang demikian, sudah tepat bagi FMN di ulang tahunnya yang ke – 17 mengambil tema “Pemuda Mahasiswa Bangkit Bersatu Bersama Klas BUruh dan Kaum Tani: Wujudkan Pendidikan Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi kepada Rakyat” sebagai organisasi pemuda mahasiswa yang militan, ilmiah dan demokratis terus menggemakan perlawanan di seluruh Indonesia. Kedepan harapan kami, FMN terus memperbesar dan memperluas organisasi diseluruh pelosok Indonesia.

Panjang Umur Front Mahasiswa Nasional!

Jayalah Front Mahasiswa Nasional!

Ketua KABAR BUMI

Iweng Karsiwen

Pesan Solidaritas Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) untuk Hari Lahir ke 17 Front Mahasiswa Nasional (FMN)

Atas nama Komite Eksekutif Nasional Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) mengucapkan Selamat Hari lahir Front Mahasiswa Nasional yang ke 17.

Indonesia, negeri kepulauan terbesar di dunia. Dianugrahi kekayaan alam dan tenaga kerja yang berlimpah. Ia memiliki syarat lebih dari cukup untuk menjadi negeri industrialis maju di dunia. Akan tetapi hal tersebut tidak akan pernah terjadi selama imperialisme masih berdominasi dan menjadikan Indonesia sebagai negeri setengah jajahannya yang bersandar pada sistem feodalisme yang masih eksis. Klas dalam masyarakat Indonesia telah menyebabkan krisis yang semakin menyengsarakan kehidupan rakyat. Klas Komprador merangkap Tuan Tanah yang dilayani oleh Kapitalis Birokrat tidak pernah sedikitpun berhenti menancapkan kepentingannya  yang menyebabkan rakyat Indonesia terutama klas buruh dan tani tidak lagi bisa hidup bermartabat sebagai manusia. Seluruh rakyat di semua sektor hidup dalam belenggu dan ketidakadilan di wilayah ekonomi, politik dan kebudayaan. 

Begitu juga sektor mahasiswa. Sistem yang eksis hari ini tidak mampu menciptakan sekolah tinggi yang mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan tenaga produktif untuk memajukan peradaban umat manusia. Pengetahuan yang lahir dari perguruan tinggi tidak layak disebut pengetahuan karena jauh dari proses penemuan yang ilmiah dan membebaskan.  Situasi ini menyebabkan kehadiran organisasi massa mahasiswa yang memahami benar persoalan pokok rakyat sangat diperlukan untuk ambil bagian dalam melakukan perubahan agar kehidupan yang lebih baik bisa di rasakan oleh seluruh rakyat. Ditengah krisis kesehatan dan pangan karena virus corona yang tengah melanda dunia termasuk Indonesia, semakin memperlihatkan ketidakbecusan rezim mengatasi wabah ini. Rakyat dipaksa beradaptasi dan hidup berdampingan dengan virus yang kemungkinan tidak bisa dihilangkan. Sebagai bagian dari gerakan massa demokratis dan militan, FMN harus terus kobarkan perlawanan ditengah kebijakan rezim yang semakin membuat rakyat menderita. FMN sebagai organisasi mahasiswa yang maju harus menjadi pelopor bagi gerakan pemuda dan mahasiswa lainnya untuk terus suarakan tuntutan rakyat yang kelaparan ditengah kosongnya tanggung jawab pemerintah.

Front Mahasiswa Nasional (FMN) yang lahir 17 tahun yang lalu merupakan tonggak sejarah yang sangat diperhitungkan karena telah mampu menyerap dan menyimpulkan pengalaman panjang gerakan mahasiswa sejak sebelum kemerdekaan sampai tahun 2003. FMN telah mampu menilai keobjektifan pertentangan klas dalam masyarakat yang melahirkan krisis dan menemukan jalan terang untuk mewujudkan perubahan. FMN sebagai organisasi massa mahasiswa konsisten menetapkan dan menjalankan garis demokrasi nasional sebagai karakter organisasi bersama gerakan rakyat yang lain ambil bagian dalam perjuangan mewujudkan reforma agraria sejati dan industri nasional. Sebuah kebanggaan bagi perjuangan rakyat. Dalam sejarahnya FMN didirikan dengan sangat militan, penuh perjuangan, pengorbanan, keringat dan airmata dan terus menerus menempa dirinya agar selalu bertalian erat dengan massa dan menjadi salah satu sektor yang ambil bagian dalam perjuangan klas buruh dan kaum tani untuk pembebasan seluruh rakyat termasuk pembebasan perempuan. Di usia yang telah mencapai 17 tahun Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) mengucapkan selamat atas terus meluas dan berkembangnya organisasi FMN di setiap kampus di seluruh Indonesia. Selamat atas perlawanan yang tak pernah lelah diperjuangkan untuk melenyapkan penindasan dan penghisapan. Selamat atas kemampuan yang terus meningkat maju untuk membangkitkan, menggerakkan dan mengorganisasikan mahasiswa agar ambil bagian dalam gerakan pembebasan nasional. Terus berjuang bersama rakyat dan libatkan lebih banyak lagi perempuan dalam organisasi.

Hidup Mahasiswa

Hidup Rakyat

Jayalah Perjuangan Rakyat

Helda Khasmy                                                                   Triana Kurnia Wardani

       Ketua                                                                                       Sekjend