Latest Post
Kami Pun Sesak: Solidaritas untuk Korban Asap di Kalimantan dan Sumatera
Written By PP FMN on Minggu, 03 November 2019 | 18.54
Pernyataan Sikap Front Mahasiswa Nasional : Mengutuk Dan Mengecam Keras Pembubaran Diskusi Mahasiswa oleh Rektorat Universitas Udayana Bali
Written By PP FMN on Selasa, 29 Oktober 2019 | 07.44
“Lawan
Segala Bentuk Pemberangusan Demokrasi di Kampus!”
Peringatan
hari Sumpah Pemuda Ke-91 dinodai
dengan tindakan anti demokrasi,
yakni
pembubaran diskusi mahasiswa di Universitas Udayana (UNUD), Bali.
Diskusi bertajuk “apa yang tersisa pasca pelantikan Jokowi? Oligarki, orde baru 2.0” berlangsung di Taman Internet,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNUD, 28 Oktober 2019 pukul 19.00. Diskusi
ini diselenggarakan oleh Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Demokratik
Mahasiswa Nasional (SDMN), LPM Kanaka, dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dalam rangka peringatan momentum sumpah pemuda. Namun, diskusi ini dibubarkan paksa oleh petugas
keamanan kampus dengan alasan adanya pengawasan dari Intel
Kepolisian dan
perintah pihak Rektorat UNUD.
Tindakan anti demokrasi seperti ini ternyata bukan
kali pertama ditunjukkan oleh Rektor UNUD. Sebelumnya, Rektor UNUD menanggapi
aksi massa bertema #BaliTidakDiam dengan mengeluarkan arahan kepada mahasiswa
agar tidak mengikuti aksi atas perintah Presiden Jokowi melalui
Kemenristekdikti. Tindakan ini sejalan dengan respon terhadap serangkaian aksi
massa mahasiswa di berbagai kampus untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka
pelantikan Jokowi, 20 Oktober lalu. Berbagai
rencana aksi mahasiswa mendapat tantangan yang keras dari rezim Jokowi dimana
Menristekdikti mengumpulkan forum rektor untuk menekan aksi-aksi mahasiswa. Di
masa ini, Jokowi hanya sibuk mengamankan kekuasaan politiknya tetapi
mengabaikan nasib korban asap dan tidak sungguh-sungguh menyelesaikan akar
masalah kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.
Kondisi seperti ini semakin memprihatinkan dalam iklim
demokrasi di Indonesia. Karena tindakan serupa juga meluas di daerah lainnya.
Masih di bulan yang sama (Oktober 2019), di
Surabaya juga terjadi pembubaran diskusi
yang dilakukan oleh pihak Rektorat Politeknik Negeri Surabaya (PENS). Diskusi
bertajuk “Media dan Hoax: Papua dalam Perspektif Media Arus
Utama” yang dilaksanakan oleh LPM Teropong PENS dibubarkan
secara paksa karena tekanan birokrasi PENS.
Semua ini adalah gambaran nyata bahwa di bawah rezim
Jokowi-Ma’ruf Amin yang baru saja menetapkan Kabinet Indonesia Maju, dunia
pendidikan akan semakin dikerangkeng dalam iklim yang fasis dan anti demokrasi,
khususnya untuk menekan aspirasi dan gerakan mahasiswa baik melalui tindakan
represif ataupun intervensi dan kontrol ketat melalui berbagai peraturan dan
kebijakan. Rezim Jokowi-Ma’ruf Amin telah menyiapkan skema ini dengan matang
dengan mempercayakan pejabat Kabinet yang sangat siap menekan gerakan rakyat
dan pemuda mahasiswa untuk memastikan kontrol keamanan dan stabilitas politik
bagi kelancaran investasi tuan tanah besar dan imperialis di Indonesia. Hal ini
sangat jelas terlihat dari struktur kabinet dimana urusan sipil politik
dipercayakan penuh kepada kalangan militer.
Di satu sisi, dunia pendidikan akan terus dikuatkan
dengan ilusi pengembangan teknologi, wirausaha, dan peningkatan SDM melalui
program vokasional yang pada dasarnya hanya untuk menyiapkan tenaga kerja murah
bagi kebutuhan perusahaan milik imperialis dan tuan tanah besar.
Operasionalisasi skema ini salah satunya dapat dilihat dari penunjukan menteri,
seperti Nadiem Makarim sebagai Mendikbud-Dikti, meski tak kompeten tetapi
memiliki pengalaman yang teruji dan terhubung langsung dengan institusi kapital
finansial dan industri milik imperialis seperti Google Corp., Allianz Strategic
Investment, Rakuten SHRL, dan Sinar Mas Group.
Dengan memperhatikan seluruh kondisi tersebut, maka kami
Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyatakan
sikap:
- Mengutuk dan mengecam keras tindakan pembubaran diskusi yang dilakukan oleh Rektorat Universitas Udayana Bali. Rektor UNUD Bali harus segera menghentikan segala bentuk tindakan anti demokrasi terhadap mahasiswa!
- Berikan jaminan kebebasan hak untuk berkumpul, berorganisasi dan mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk mimbar akademik mahasiswa di dalam kampus.
- Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin harus bertanggung jawab terhadap masalah Karhutla, Padamkan Api, Rawat Korban Asap, dan berikan jaminan pelayanan kesehatan gratis bagi korban asap! Tangkap dan penjarakan pemilik perusahaan pembakar hutan dan lahan!
- Hentikan kekerasan, diskriminasi, teror, dan operasi militer di Papua! Berikan kebebasan bagi rakyat di Papua dalam hak menentukan nasib sendiri!
- Hentikan segala bentuk segala bentuk pemberangusan demokrasi di kampus! Usut dan tangkap pelaku pembunuhan mahasiswa dan pelajar dalam aksi demonstrasi!
Jakarta,
29 Oktober 2019
Hormat Kami,
Pimpinan Pusat
Front Mahasiswa Nasional
Symphati Dimas R
(Ketua Umum)