Headlines News :

Latest Post

Pernyataan Sikap FMN: Rektor UNJ Prof. Dr Djaali membungkam Kebebasan Demokrasi mahasiswanya. Cabut SK Pemecatan Ketua BEM UNJ, Ronny

Written By Front Mahasiswa Nasional on Selasa, 05 Januari 2016 | 09.53






Kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL mengecam Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 01/SP/2016 tentang Pemberhentian Ronny sebagai Mahasiswa yang dibacakan oleh Dekan Fakultas MIPA (05/01/2016). Pemecatan terhadap Ketua BEM UNJ 2015 tersebut merupakan  wujud kebijakan kampus yang anti demokrasi dan anti kritik yang dilakukan Rektor UNJ, Prof. Dr Djaali. Padahal kebebasan menyampaikan pendapat telah diatur di dalam pasal 28 UUD 1945 yang merupakan hak asasi manusia. Kebijakan pengekangan demokrasi ini telah bertentangan dengan nilai-nilai luhur institusi pendidikan tinggi itu sendiri. Karena kampus seharusnya memberikan kebebasan terhadap mahasiswa untuk mengembangkan daya kritis dan nalar untuk memajukan pendidikan serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemecatan Ronny menunjukkan sikap arogansi Rektor sekaligus upaya pembungkaman terhadap  aksi-aksi protes yang dilakukan mahasiswa atas kebijakan-kebijakan kampus yang tidak berpihak. Mahasiswa menilai bahwa keadaan UNJ semakin carut-marut. Berbagai kebijakan semacam UKT, pemindahan gedung , KKN, Beasiswa dan kasus pelecehan seksual oleh oknum Dosen terhadap mahasiswa, menjadi pemicu lahirnya gerakan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa UNJ Bersatu. Selain melakukan aksi-aksi protes, mahasiswa UNJ juga telah mengajukan surat audensi terhadap Rektor atas seluruh permasalah tersebut. Namun, Rektor malah menaggapinya dengan mengeluarkan SK Pemecatan terhadap Ketua BEM UNJ, Ronny. Alasan rektor, Ronny dianggap melakukan tindak kejahatan berbasis teknologi dan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman. 

Oleh karena itu, Kami PP FMN secara tegas menyatakan sikap dan tuntuan kepada Pihak Rektor UNJ, Kemenristek Dikti, dan Pemerintahan Jokowi-JK sebagi berikut;

1.      Cabut SK No 01/SP/2016 Tentang Pemberhentian Ronny sebagai mahasiswa UNJ
2.      Pihak Kampus harus memenuhi pula tuntutan mahasiswa UNJ terkait UKT, KKN, Beasiswa serta mengusut tuntas pelecehan seksual oleh oknum dosen FIS terhadap mahasiswa

Kami juga menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia dan secara khusus kepada seluruh jajaran Organisasi FMN se-Indonesia baik Kampus, Cabang dan Wilayah untuk melakukan aksi solidaritas mendukung perjuangan mahasiswa UNJ.  Atas perhatian dan semangat memperjuangkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat, kami ucapkan terima kasih. Long Live People Solidarity !

06, Januari 2016
Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL


                 

Rachmad P Panjaitan
Ketua



Pilihan : Refleksi Akhir Tahun 2015

Written By Front Mahasiswa Nasional on Kamis, 31 Desember 2015 | 02.22





Perjuangan Telah Bermekaran di Musim Panjang. Rejim Dulu dan Esok Masih menindas rakyat. Tumbuh, berkembang, Melawan Penindasan. Selamat datang 2016 !

Tahun 2015 akan berakhir. Segudang pengalaman teori dan praktek perjuangan telah kita raih. Pendidikan dan progapanda, kampanye-kampanye di kampus, ambil bagian perjuangan klas buruh dan kaum tani,  menambah barisan kekuatan kita (Rekrutmen anggota), panggung-panggung budaya, dan banyak lagi , telah mewarnai kisah perjuangan yang FMN capai di seluruh Indonesia. Kita tidak pernah berhenti untuk menjalankan kerja massa yang bertujuan membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan massa mahasiswa untuk menggelorakan perjuangan Demokrasi Nasional di seluruh penjuru kampus dan wilayah Indonesia.

Rasa militansi, patriotik dan demokratik yang terpatri di dalam jiwa kawan-kawan, telah mengantarkan kita pada sebuah organisasi massa  mahasiswa Demokrasi Nasional yang gagah berani untuk melawan rejim boneka tirani yang menjadi penghamba bagi imperialis AS dan feodalisme. Kita meyakini bahwa negara Indonesia setengah jajahan setengah feodal di bawah tindasan 3 musuh rakyat; Imperialis AS, feodalisme dan kapitalisme birokrat, hanyalah dapat dihapus dengan perjuangan Demokrasi Nasional yang gigih dan pantang menyerah. Keyakinan politik yang terus-menerus kita tanamkan pada diri kita melalui perjuangan-perjuangan klas, telah mengantarkan kita pada sikap yang tegas dan tanpa kompromi dalam upaya mewujudkan sistem sosial yang bebas dari imperialis AS, feodalisme dan kapitalisme birokrat.

Berbagai tantangan kita hadapi dalam menjalankan pekerjaan membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan massa mahasiswa di kampus. Teori neo-liberalisme imperialisme dan feodalisme yang senantiasa mengajarkan nilai-nilai individiual, dekaden, liberal dalam sistem pendidikan kita, membuat mahasiswa banyak “terhanyut” yang menjauhkan dirinya dari realitas sosial dan menenggelamkan karakter sejatinya yang  energik,  mobilitasnya yang tinggi di dalam perubahan sosial. Pemuda mahasiswa semata-mata menjadi objek penindasan dan penghisapan imperialisme dan Negara untuk menarik superprofit dan mengorientasikan pemuda mahasiswa nantinya menjadi tenaga-tenaga kerja murah yang mengabdi kepada kepentingan imperialis AS, feodalisme dan kapitalis birokrat.  

Berbagai skema kemudian dilahirkan kampus untuk meninabobokan mahasiswa. Kebijakan fasis yang anti demokratis baik yang bersifat terselubung maupun terbuka digencarkan pihak kampus untuk membungkam daya kritis mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Hal ini berimplikasi pada rendahnya intensitas kegiatan-kegiatan ilmiah semacam diskusi, aksi, turun ke bawah, advokasi,  debat terbuka guna memecahkan persoalan mahasiswa dan rakyat Indonesia. Selain itu tindakan represifitas mulai dari kekerasan fisik hingga ancaman skrosing-DO selalu menjadi senjata reaksioner kampus untuk membungkam mahasiswa. Selain itu, kebijakan militerisme masuk kampus, menjadi persoalan serius yang dialami pemuda mahasiswa di kampus. Manifestasi kebijakan militer masuk kampus akan semakin menghilangkan nilai-nilai kebebasan yang menjadi instumen kemajuan pendidikan itu sendiri.

Namun, di tengah krisis yang semakin akut di tubuh imperialisme dan di dalam negeri Indonesia, telah mendorong pula lahirnya kesadaran bagi pemuda untuk berjuang mewujudkan sistem pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai  gelombang perjuangan massa pemuda mahasiswa yang meningkat tajam di berbagai kampus baik yang dipimpin langsung oleh FMN maupun tidak. Dari sabang sampai merauke, kampus-kampus gencar melakukan perlawanan atas penolakan kenaikan biaya pendidikan baik UKT maupun yang bersifat komersialisasi lainnya semacam pungutan liar, rendahnya fasilitas kampus hingga penutupan berbagai kampus di Indonesia. Di akhir tahun ini, kita menyaksikan mulai berkembangnya perlawanan di kampus UI dan UGM yang memprotes kenaikan biaya pendidikan dan carut marutnya sistem UKT. Maka, benih-benih perjuangan atas perlawanan pemuda mahasiswa atas komersialisasi dan privatisasi di bidang pendidikan, harus mampu ditingkatkan untuk mendorong terciptanya musim semi yang panjang bagi perjuangan mahasiswa yang semakin meluas dan membesar di tahun depan.

Sementara persoalan pemuda mahasiswa juga semakin berlipat ganda yang diakibatkan sempitnya lapangan kerja saat ini. Di Indonesia, terjadi lonjakan pengangguran lulusan perguruan tinggi yang sangat siknifikan. Dari total jumlah pengangguran 2,7 juta jiwa tahun 2015, terdapat 1 juta jwa pengangguran yang berasal dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Namun kondisi ini bukan di indonesia saja, pengangguran di seluruh dunia juga semakin tinggi dikarenakan mempunyai akar persoalan yang sama yaitu dominasi dan terpaan krisis imperialisme yang semakin mendalam di seluruh dunia. Berdasarkan data organisasi ILO menyampaikan bahwa pengangguran yang berusia diantara 19-24 tahun saja di dunia mencapai total 13 % atau sekitar 74 juta jiwa. Akibat pengangguran ini, baik di Dunia dan termasuk di Indonesia, mendorong pemuda mahasiswa untuk mengambil pekerjaan serabutan atau pekerjaan kasar. Ironinya, angka ketimpangan pendapatan semakin besar di dunia. 80 orang kaya di dunia (Para pemilik perusahaan TNc), sebanding dengan setengah pendapatan masyarakat miskin (buruh dan petani) di dunia. Hal ini yang menunjukkan bahwa penimbunan kekayaan yang dilakukan oleh kapitalis monopoli internasional serta borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar, hanya menciptakan penderitaan, pengangguran dan kemiskinan bagi rakyat mayoritas di dunia.

Persoalan pemuda mahasiswa di bidang pendidikan dan lapangan kerja saat ini, telah mengantarkan kita pada penyimpulan bahwa rejim boneka Jokowi-JK masih saja mempertahankan Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feodal di bawah dominasi imperialis AS. Selain persoalan di sektor pemuda mahasiswa yang diintensifkan, Jokowi-JK semakin mengintensifkan pula kebijakan-kebijakan yang merampas seluruh hak-hak demokratis rakyat khususnya klas buruh dan kaum tani selama tahun 2015 ini. Politik upah murah menjadi kebijakan Jokowi-JK dalam bentuk PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang menindas dan menghisap klas buruh Indonesia. Prinsip Pasar tenaga kerja semakin menjadi-jadi di zaman Jokowi-JK guna meningkatkan perampasan nilai lebih dan bersamaan mempertajam derajat penghisapan bagi klas buruh yang dipersembahkan bagi kapitalis-kapitalis imperialisme maupun di dalam negeri untuk mendapatkan superprofit yang semakin besar. Demikian, bentuk monopoli dan perampasan tanah yang semakin intensif dan meluas di pedesaan. Para borjuasi besar komprador, tuan tanah besar serta asing, berjaya untuk menguasai tanah-tanah yang luas baik dengan merampas tanah rakyat maupun hutan yang banyak dihuni oleh suku mnioritas. Tentu perampasan dan monopoli tanah ini, diikuti dengan usaha penundukan kaum tani dan suku minoritas melalui jalan-jalan “damai” hingga kekerasan yang banyak mengkriminalisasi hingga membunuh kaum tani. Sedangkan program reforma agraria palsu Jokowi-JK menjadi kebohongan besar yang hanya menjadi tameng sekaligus sebagai agenda-agenda busuk yang malah semakin mengintensifkan perampasan dan monopoli tanah di Indonesia.

Nasib penggusuran rumah warga miskin di perkotaan juga sangat menggurita di berbagai wilayah di Indonesia.  Berdasarkan laporan LBH jakarta, menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2015 terjadi 30 kasus penggusuran di Jakarta dengan jumlah 3.433 KK kepala keluarga dan 433 unit usaha. Kondisi penggusuran rumah miskin juga terjadi di berbagai wilayah kota di Indonesia. Pemerintah berdalih penggusuran ini untuk mewujudkan konsep “Smart City” dengan mengabaikan hak tempat tinggal layak yang merupakan hak asasi manusia rakyat Indonesia yang diatur UUD 1945. Demikian persoalan reklamasi yang mengancam para nelayan di berbagai pulau untuk menangkap ikan. Semacam reklamasi teluk benoa Bali, reklamasi Pluit Jakarta, reklamasi Makassar, reklamasi pantai pulau lombok, selain mengancam penghidupan nelayan, semua reklamasi ini juga akan merusak lingkungan. Sementara program-program penggusuran ini bukan saja didanai APBD maupun APBN, namun pihak swasta dan lembaga internasional semacam Word Bank ikut serta menggelontorkan dana penggusuran ini. Ini pula yang secara terang dapat kita lihat bahwa penggusuran rumah warga miskin dan proyek reklamasi, menjadi kepentingan untuk membangun property perumahan mewah, hotel atau pusat-pusat pariwisata. Terbukti proyek pembangunan Agung podomoro, sedayu group, sinar mas, menjamur di seluruh penjuru kota dan pantai di Indonesia.

Pembangunan infrastuktur menjadi objek mega proyek bisnis yang dipersembahkan Jokowi-JK kepada Imperialis AS untuk berinvestasi pula. Tentu kita paham bahwa pembangunan infrastuktur yang mengandalkan investasi dan ULN dari imperialisme khususnya AS, hanya memberi keuntungan bagi mereka dan tentu akan melilit Indonesia untuk bertambah lagi utangnya. Sementara semua orientasi pembangunan mega proyek infrastuktur ini, tidaklah sepenuhnya melayani kepentingan masyarakat. Infrastuktur ini hanya berguna untuk memberikan efisensi dan efektifitas bisnis bagi investor untuk bebisnis di Indonesia. Karena hakekatnya mereka membutuhkan sebuah pembangunan yang mampu mengkoneksikan dan memperlancar  jangkauan sirkulasi kapitalnya yang akan memberikan keuntungan yang semakin besar lagi pada mereka. Sementara bagi rakyat, pembangunan ini tentu hanya akan semakin mengintensifkan skema perampasan tanah.
No.
Nama Megaporyek Infrastuktur
1.
a). Jalan Baru (2.650 Km)

b). Jalan Tol (1.000 Km)

c). Pemeliaharan Jalan (46.770 Km)

d).  Jalur KA (3.258 Km)
2.
15 Bandara baru
3.
a). 24 Pembangunan pelabuhan internasional

b). 60 Pembangunan pelabuhan penyebarangan
4.
49 Pembangunan waduk
5.
a). Pembangunan irigasi (1 Juta Ha)

b). Rehabilitasi jaringan irigasi (3 Juta Ha)
6.
Pembangunan infrastuktur energi, dll.

 TOTAL BIAYA : 5.519,4 Triliun
Sumber data: RPJMN 2014-2019
Dari total pembiayaan 5.519,4, pemerintah akan mengandalkan investasi dan ULN dengan kouta sekitar 60%. Namun, yang paling mencengkan adalah pembangunan infrastuktur untuk mendukung pengembangan 13 kawasan industri di luar pulau Jawa yang total pembiayaannya mencapai 55.444, 8 Triliun. Wah, pembangunan megaproyek infrasktur ini semakin menunjukkan mengapa Jokowi-JK  bersikukuh mengeluarkan berbagai paket ekonominya guna mempermudah berinvestasi di sektor ini.

Sementara Jokowi-JK sedang menggenjot peningkatan pendapatan negara dari sektor kebijakan fiskal yaitu penarikan pajak besar dari rakyatnya. Pemerintah melalui institusi direktorat perpajakan, tanpa hentinya mempromosikan taat bayar pajak bagi rakyat Indonesia.  Namun disisi lain, kita melihat bagaimana Jokowi-Jk memberi keringan pajak kepada pengusaha dalam negeri khususnya perusahaan asing; Tax Allowance, Tax Holiday, Tax Amnesty,  pajak 0% PPN transportasi ke investasi.

Dan paling identik di masa Jokowi-JK adalah pembangunan nasional yang disandarkan pada investasi asing dan utang luar negeri. saat ini, total investasi ke Indonesia yang masuk sudah mencapai Rp. 400. Sedangkan Utang Luar negeri Indonesia dari negara imperialism khususnya dari AS dan instrumennya, sudah mencapai 7,9 Miliar Dollar AS. Dan tahun depan utang dari ADB diprakirakan masuk 22 Miliar Dollar AS, meningkat jika dibanding tahun ini sebesar 14 Miliar Dollar AS. Sementara  BKPM menargetkan Investasi asing tahun depan mencapai 386 T.
Terakhir, kasus PT. Freeport telah menyuguhkan dramaturgi Papa Minta Saham. Kemudian persoalan perang antar geng politik ini diantara kabir partai berkuasa dan non-berkuasa menghilangkan fokus kita pada skema Jokowi-JK untuk beusaha memuluskan langkah PT. Freeport Indonesia memperpanjang kontrak karya hingga tahun 2041. Selain dari Jokowi-JK menggiring persoalan Papa Minta Saham, jokowi-JK seolah-olah ingin menunjukkan usaha nasionalisnya untuk memperjuangkan Divestasi 10,64 % saham Freeport. Tapi apapun manuver politiknya, Jokowi-JK akan senantiasa tunduk melayani kepentingan PT. Freeport Indonesia yang notabenenya adalah perusahaan tambang raksasa milik tuannya imperialis AS.

Pada 01 Januari 2016, ilusi perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean akan diterapkan. Arus bebas kapital, barang, jasa akan semakin mengalir di Indonesia. Keunggulan kompratif Indonesia dianggap mampu meraup keuntungan akibat diberlakukannya MEA 01 Januari 2016. Padahal kita ketahui, semenjak era kapitalis monopoli internasional telah menggantikan persaingan bebas. Sebab, seluruh arus kapital, barang dan jasa, hanyalah memberikan keuntungan bagi imperialisme khususnya AS yang mendominasi di seluruh dunia. Demikian pula di kawasan asia tenggara, bahwa MEA dijadikan sebagai skema kerjasama regionalisme AS untuk meningkatkan penghisapan dan penindasan terhadap rakyat. Intervensi kapital, barang dan jasa oleh imperialis AS dalam MEA, hanya akan memberikan keuntungan terhadap imperialis AS. Sementara di sisi lain, negara asia tenggara hanya menjadi sasaran pelimpahan bebas krisis di tubuh imperialis AS dengan mengintensifkan kedok-kedok persaingan dalam perdagangan bebas. Sama halnya dengan komitmen Jokowi yang akan bergabung dengan TPP. Skema regionalisme yang meliputi 13 anggota (40%PDB Dunia) hanyalah bentuk neo-liberalisme imperialis AS untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan monopoli (TNc) yang merugikan rakyat negara-negara anggota. Maka dengan demikian bahwa seluruh skema kerjasama yang dibentuk imperialis AS dan diikuti Jokowi-JK, hanya akan merugikan dan semakin membuat rakyat menderita.

Tahun 2015 di bawah pemerintahan boneka Jokowi-JK berbagai kebijakan semakin mencekik leher pemuda mahasiswa dan rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan ekonomi, politik, budaya dan militer hanya diperuntukkan untuk melipatgandakan penghisapan dan penindasan yang dilakukan imperialis AS, feodalisme dan kapitalis brokrat terhadap rakyat. Jokowi-JK sedang menari-nari di atas pentas kekuasaannya yang menghina dan memiskinkan rakyatnya. Wacana kepempinan kerakyatan dan pencitraan yang dibangun, sesungguhnya bukan  merupakan kesulitan yang berarti bagi kita untuk membongkar jahatnya rejim terhadap pemuda mahasiswa dan rakyat Indonesia.  Karena hakekatnya bahwa pemuda mahasiswa dan rakyat semakin sadar bahwa rejim sedang menindas dan menghisap rakyat secara barbar. Pemuda mahasiswa dan rakyat secara umum, hanya butuh kepercayaan diri dengan jalan dibangkitkan, diorganisasikan dan digerakkan melalui perjuangan massa demokrasi nasional. Sehingga pemuda mahasiswa dan rakyat, semakin maju kesadarannya berorganisasi, dan semakin mengalami kemajuan perjuangannya untuk monorehkan sejarah kemenangan bagi perabadaan manusia yang melenyapkan imperialisme dan feodalisme. Selamat datang tahun 2016, Kami (FMN) menyambutmu dengan musim semi perjuangan yang semakin meluas  !!!

26, Desember 2015
Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL




Rachmad P Panjaitan
Ketua

Penyakit KORUPSI Sejak Zaman VOC Belanda Hingga Saat ini

Written By Front Mahasiswa Nasional on Rabu, 09 Desember 2015 | 00.24




"Tugas Pemuda Melawan Korupsi.  Melawan Korupsi adalah Melawan Penguasa Tirani yang Menindas Rakyat"
 
Tanggal 20 Maret 1602 kolonial Belanda berhasil menancapkan dominasi atas Indonesia dengan membuat kongsi dagang yang dikenal sebagai VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie). Tujuannya VOC didirikan Belanda ialah memonopoli ekonomi di Indonesia, VOC juga berusaha untuk mengkonsolidasikan sistem politik agar berada di bawah kekuasaan Belanda. Akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 yang salah satu faktornya akibat mengguritanya korupsi di tubuh VOC, selain juga mendapatkan tantangan keras dari rakyat Indonesia. Akibat Korupsi di tubuh VOC ini, bangsa pribumi mengalami penghidupan yang memprihatinkan dan dalam bayang-bayang kemiskinan yang akut.

Korupsi VOC ini tidak lantas berhenti ketika Republik Indonesia telah merdeka. Korupsi yang paling masif dilakukan semasa Orde baru Soeharto selama 32 Tahun berkuasa sebagai pelayan setia kepentingan asing di Indonesia. Korupsi Soeharto beserta kroni dan anteknya, menjadi catatan sangat buruk dalam perkembangan sejarah bangsa. Paling santer bila menyangkut korupsi Soeharto terkait 7 buah Yayasan yang diketuainya. Total kerugian Negara yang dicuri  mencapai hingga 200 Triliun (Sumber Wikipedia: Kasus Korupsi Soeharto). Namun, ironya kasus korupsi Soeharto tidak pernah diusut tuntas hingga saat ini. Bahkan tahun 2006 diterbitkannya SK Penghentian Penuntutan Perkara yang isinya menyangkut korupsi Soeharto.

Era reformasi 1998 yang dibarengi dengan isu Pemerintah bersih (Good Governance) yang mengadopsi negara-negara Maju, disebut-sebut menjadi tonggak untuk memberantas korupsi di Indonesia. Berbagai lembaga negara direformasi untuk mewujudkan cita-cita memberantas korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) yang ditujukan sebagai lembaga negara yang bersifat independen  dan bebas untuk memberantas tindak pidana korupsi. Akan tetapi, berbagai usaha yang dilakukan pemerintahan di Indonesia masih menjadi “pseudo”  dalam memberantas korupsi. Praktek korupsi, menyelewengkan kekuasaan, memperkaya diri dan keluarganya, suap, kongkalikong dengan pebisnis dan asing, masih menjadi gambaran dari pemerintahan Indonesia hingga saat ini. Semasa Megawati, kasus BLBI menjadi sangat mencengangkan sekaligus kelanjutan korupsi yang semakin menggila di Indonesia. Bagaimana tidak, total kerugian negara akibat pemberian BLBI ke sejumlah penguasa semacam Bob Hasan mencapai 600 Triliun. Kemudian kebijakan Privatisasi BUMN Megawati adalah bentuk korupsi penyelewengan kekuasaan oleh kepala Negara/pemerintah yang merugikan rakyat dan bangsa. Karena kebijakan ini, hanya memberi keleluasaan kepada asing untuk menguasai perusahaan-perusahaan BUMN untuk mengeruk keuntungan yang besar dan satu sisi sangat merugikan rakyat Indonesia secara material. Anehnya, seperti kasus BLBI di atas, lembaga negara tidak pula pernah mengusut tuntas keterlibatan tindak pidana yang dilakukan Megawati tersebut.

Sedangkan 10 tahun semasa SBY, tindak korupsi semakin menjadi-jadi saja. Jika ditabulasi kasus semasa 10 tahun SBY sangat-sangat banyak yang melibatkan Partai, kroni dan antek-anteknya. Kasus  Hambalang (Andi Malaranggeng & Anas Urbaninghum), Kasus Wisma Atlet (Angelina M Nazaruddin), Kasus Suap Bupati Buol (Siti Hartati Murdaya),SKK Migas (Rudi Rubiandini, Sutan Bhatoegana & Jero Wacik), Bank Century (Boediono), Proyek P3SON Hambalang (Sylvia Soleha), (Sumber: Buku “jejak Korupsi, Politisi, dan Klas Cikeas-Karya Jusuf Suroso). Keterlibatan SBY dan anaknya Edhi Baskhoro Yudhoyono pun digadang-gadang teribat dalam sejumlah kasus; mulai dari Bailout Bank Century, SKK Migas hingga kasus Hambalang.Total Kerugia uang negara yang dicuri oleh pemerintah semasa SBY menurut pernyataan resmi BPK 2014 adalah 30,87 Triliun.

Jokowi-JK dan Semakin Hancur Leburnya Penegakan Pemberantasan Korupsi
Pemerintahan Jokowi-JK di saat Pilpres 2014 mengusung salah satu program nawacitanya tentang “Membangun politik legislasi yang jelas, terbuka, dan berpihak pada pemberantasan korupsi dan reformasi kelembagaan penegakkan Hukum”. Akan tetapi, lagi-lagi ini hanya menjadi produk teoritis semata yang sngat jauh dari kenyataan di lapangan. Keberpihakan pada pemberantasan korupsi tidak muncul dalam setahun Jokowi-JK menjabat. Kontroversinya diantaranya adalah pengangkatan sejumlah pejabat negara semacam Budi Gunawan menjadi Wakapolri yang sempat memicu heboh terkait dugaan memiliki “rekening gendut”.  Catatan buruk lainnya yaitu terkait jani memprioritaskan penanganan korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai dan industri sumber daya alam. Akan tetpi, penangkapan Patrice Rio Capella dalam kasus dugaan suap membuktikan jika belum ada prioritas menegakkan sistem pemerintahan bersih di Indonesia.Demikian kasus suap Gatot ke PTUN Medan menunjukkan kelemahan penegakan hukum di Indonesia untuk bebas dari korupsi. Akan tetapi yang tidak kalah penting tindak korupsi yang dilakukan rejim ialah penyelewengan kekuasaan dengan melahirkan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat dan di sisi lain memberikan keuntungan yang besar bagi negara-negaras asing (imperialisme). Pencurian subsidi rakyat yang dialihkan ke sektor infrastruktur serta berbagai kebijakan Neo-liberalisme yang membuat rakyat semakin menderita dan miskin.

Saat ini Pilkada serentak dilakukan di 263 Provinsi, Kabupaten dan Kota. Upaya untuk menegakkan Demokrasi yang adil dan bersih melalui Pilkada serentak ini, masih saja menjadi isapan jempol belaka di bawah pemerintahan Jokowi-JK. "Serangan fajar" masih menjadi cara-cara yang digunakan kepala daerah untuk memenangkan Pilkada. Jauh sebelum pemugutan suara 09 Desember 2015 ini, praktek korupsi juga telah merebak dalam proses Pilkada. Politik mahar antara Balon dengan Partai dan praktek korupsi masa-masa kampanye digelar, menjadi cerminan proses pilkada serentak yang korup. Tentu tindakan korupsi yang berlangsung dalam Pilkada serentak ini, tidak akan mampu melahirkan Pemimpin yang benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyat di berbagai daerah. Karena implikasi korupsi dan biaya tinggi yang dikeluarkan Calon, hanya akan berimplikasi mendorong terjadinya tindak korupsi ketika menjabat selama 5 tahun nantinya.

Itulah penyakit korupsi yang mengakar kuat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Mulai dari pemerintah daerah hingga pusat, korupsi menjadi rantai yang tidak putus-putusnya. Mencuri APBN/APBD, mengambil keuntungan dari Proyek, meloloskan ijin usaha, suap-menyuap, melindungi penguasa-asing dan tuan tanah, menjadi gambaran umum tindak-tindak korupsi yang dijalankan di Indonesia. Berbagai usaha yang dijalankan dari kepemimpinan yang satu ke yang lain, tetap saja korupsi tidak dapat diatasi. Malah, ancaman korupsi di era Jokowi-JK semakin nyata menjamur. Inilah menjadi bukti bahwa korupsi adalah penyakit yang akan selalu dilanggengkan sistem pemerintahan yang hanya melayani kepentingan pengusaha, tuan tanah besar, asing untuk berguna memperkaya diri sendiri, keluarga dan kroni-kroninya. 


Rachmad P Panjaitan (Ketua PP FMN)
 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger