Headlines News :

Latest Post

PP FMN: Kondisi Pendidikan Indonesia Masih Buruk di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK

Written By Front Mahasiswa Nasional on Minggu, 01 Mei 2016 | 18.44



Semangat Mencerdaskan kehidupan Bangsa, Berpihak pada Rakyat adalah Tugas sejatinya Kaum Intelektual. 

Peringatan Hari Pendidikan Nasional ditetapkan sejak melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 305 tahun 1959 tertanggal 28 November 1959. Tentu Hardiknas 02 Mei lahir dari sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia yang menginginkan pendidikan sebagai hak-hak konstitusional rakyat Indonesia yang diberikan Negara (UUD 1945 Pasal 31). Di sisi lain, peringan 02 Mei ini untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara sebagai salah-satu tokoh yang berpengaruh dalam dunia pendidikan.

Pertama kali pendidikan formil di Indonesia diterapkan semenjak Kolonialis Belanda menerapkan Politik Etis 1870. Namun pendidikan saat itu masih diperuntukkan bagi kalangan Belanda, Priyayi/Bangsawan, tuan tanah atau pedagang-pedagang asing di Indonesia. orientasi pendidikan saat ini tentu tidak menanaman semangat nasional yang anti penindasan dan penghisapan oleh Kolonialis. Akan tetapi, pendidikan diorientasikan untuk mencetak kaum-kaum intelektual yang mengabdi kepada kolonialis Belanda untuk menjalankan kepentingannya di Indonesia. tenaga-tenaga administratur, tenaga teknik, tenaga medis, tenaga pekerja hukum, pertanian menjadi prioritas Kolonialis Belanda saat itu khususnya dalam pengembangan eksplorasi dan ekploitasi perkebunan, pertambangan dan industri.

Pasca Kemerdekaan RI hingga 57 Tahun memperingati Hardiknas, apakah sistem pendidikan nasional di Indonesia telah sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan dan mengabdi kepada rakyat ? Saat ini pendidikan di Indonesia masih saja diskriminasi yang tidak ubahnya dengan jaman kolonial. Liat saja di bangku-bangku perkuliahan. Anak-anak buruh, buruh tani, tani miskin, nelayan miskin dan suku minoritas/masyarakat adat, masih berjumah sangat minim. Padahal mereka adalah mayoritas dari lapisan masyarakat Indonesia. Demikian kesenjangan pengajar maupun infrastuktur pendidikan di Indonesia antara desa dan kota, yang melahirkan ketimpangan sangat jauh. Masyarakat pedesaan sebagai ciri khas masyarakat agraris Indonesia, masih sangat kesusahan mendapatkan pendidikan.

Angka partisipasi pendidikan di Indonesia juga cukup tergolong rendah. Anak berusia 7-13 tahun (tingkatan SD) berjumlah 46 juta. Berusia SMP (14-16 tahun) sebanyak 25 juta. Sedangkan usia SMA (16-18 tahun) sebanyak 17 Juta. Namun   Berdasarkan data UNICEF tahun 2015 sebanyak 7,3 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati usia sekolah dasar (SD), sementara 3 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 juta anak SMA 1. Sementara akses perguruan tinggi juga sangat rendah diakses oleh pemuda Indonesia. Tahun 2015, lulusan SMA/SMK/Sederajat berjumlah 2 juta. Akan tetapi yang melanjut ke perguruan tinggi hanya 500.000 mahasiswa baru (PTN 320.000 [1]dan PTS sisanya). Artinya hanya sekitar 25% yang mampu melanjut ke perguruan tinggi dari total kelulusan SMA/SMK/Sederajat. Sementara saat ini jumlah mahasiswa di Indonesia (termasuk S2 dan S3) hanya berjumlah 5,4 juta[2]. Jika dibanding usia 18-25 tahun berjumlah 49 juta sebagai usia produktif kuliah (D-S1), maka kesimpulannya hanya mencapai kira-kira 10% yang bisa berkuliah.

Persoalan lainnya adalah ketidakjelasan kurikulum di Indonesia. saat ini kurikulum di Indonesia menerapkan 2 sistem sekaligus yakni KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Tentu ini membuat kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin menurun, karena sistem kurikulum ganda ini akan melahirkan ketidakjelasan capaian yang ingin diraih pendidikan di Indonesia. Tentu ini membuat kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin menurun, karena sistem kurikulum ganda ini akan melahirkan ketidakjelasan capaian yang ingin diraih pendidikan di Indonesia.

Komitmen Jokowi-JK untuk menaikkan kualitas pendidikan di Indonesia tentu berbanding terbalik dengan kenyataannya. Tahun 2016 pagu anggaran turun menjadi 49, 23 Triliun dari 53, 27 triliun tahun 2015. Kebijakan anggaran pendidikan ini menjadi wujud nyata penerapan neoliberalisasi di dunia pendidikan, dimana Negara terus-menerus memangkas subsidi atas pendidikan dengan mengalihkannya pada Megaproyek bisnis infrastuktur. Di sisi lain kampus terus-menerus menjadikan mahasiswa dan orang tua mahasiswa sebagai sandaran utama pendanaan kampus. Hal ini kemudian berimplikasi pada kenaikan uang kuliah hampir setiap tahunnya di Indonesia.

Kemudian salah-satu yang dikejar kampus saat ini adalah Riset bertaraf internasional. Tentu program ini akan didukung seluruh civitas akademis. Karena riset menjadi kaidah keilmiahan bagi perguruan tinggi yang berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Akan tetapi, kita perlu mengevaluasi riset yang telah dijalankan kampus-kampus. Sebagain besar riset-riset kampus masih saja lebih mengutamakan kepentingan perusahan-perusahaan korporasi besar baik asing maupun dalam negeri yang sifatnya untuk menopang bisnis si Korporat. Tentu ini sangat bertentangan, karena seharusnya riset lebih mengutamakan bagaimana mengurai persoalan rakyat dan sekaligus riset tersebut memecahkan persoalan rakyat. jadi, riset kampus bukanlah semata-mata untuk KORPORAT BESAR, namun RISET HARUS ditujukan pada perkembangan kehidupan RAKYAT.

Kesejahteraan guru juga masih menjadi problem dalam dunia pendidikan di Indonesia. Saat ini uru-guru masih saja mengeluarkan biaya untuk sertifikasi mengajar. Setidaknya sejak 2005, ada sekitar 600.000 guru yang membiayai sendiri program sertifikasi mengajar. Selain itu, Jokowi-JK juga pernah berjanji kepada sekitar 50 rb guru tenaga guru honorer kategori 2 (k2) untuk diangkat PNS demi mensejahterahkannya. Akan tetapi, hingga saat ini puluhan ribu guru honorer ini telah berulang-ulang berkempanye ke depan istana kenegaraan untuk menagih janji politik Jokowi. Akan tetapi, pemerintahan Jokowi melalui Mendikbudnya malah tidak mempunyai itikad untuk merealisasikan tuntutan guru honorer K2. Dan secara umum guru-guru maupun dosen masih mempunyai problem akan upah dan jaminan sosial yang rendah. Sehingga banyak guru dan dosen harus bekerja sampingan yang tentu akan mempengaruhi kosentrasi mengajarnya. 

Dan paling harus dikaji kembali adalah UU DIKTI No. 12 Tahun 2012 yang masih senantiasa melanggengkan roh komersialisasi di dunia pendidikan tinggi Indonesia. Bahkan perkembangan saat ini, UKT sebagai amanat Otonom PTN BH dalam UU DIKTI, selalu menunjukkan trend kenaikan biaya kuliah tiap tahun.

Kami melihat bahwa pendidikan di Indonesia tidak ilmiah, tidak demokratis dan tidak mengabdi kepada rakyat. Nyatanya semacam paket ekonomi Jilid I-XII, masih belum banyak dikaji hingga dikritisi oleh dunia pendidikan khususnya kampus. Padahal Paket kebijakan ekonomi I-XII  secara nyata adalah kebijakan neoliberalisasi imperialisme AS di dalam negeri yang merugikan rakyat dan merampas kedaulatan bangsa. Ironi juga usaha rakyat mewujudkan Landreform sejati dan industri nasional sebagai syarat pokok kemajuan rakyat malah bertolak belakang dengan agenda-agenda dunia pendidikan.

Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL menyampaikan Tuntutan kepada pemerintahan Jokowi-JK;

1. Cabut UU DIKTI
2. Hapuskan UKT dan Tolak Kenaikan Biaya kuliah 2016
3. Berikan sekolah gratis dan berlahan-lahan menggaratiskan pendidikan tinggi, karena pendidikan adalah hak setiap warga negara.
4. Wujudkan Riset yang mengabdi bagi Kemajuan kehidupan Rakyat, Bukan untuk Koporat Besar khususnya Asing.
5. Berikan kebebasan berkumpul, berorganisasi dan berserikat di dalam kampus sebagai cerminan kebebasan mimbar akademik.
6. Berikan kesejahteraan bagi guru dan dosen.

02 Mei 2016,



Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



Rachmad P Panjaitan
Ketua Umum

Pernyataan Sikap FMN: Mayday 2016


Perhebat Persatuan Pemuda Mahasiswa bersama Perjuangan Klas Buruh dan Kaum Tani, Lawan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I - XII Pemerintahan Boneka Imperialisme AS, Jokowi-JK yang Menyengsarakan rakyat
Kaum intelektual baik dari kalangan pemuda mahasiswa, pelajar serta pengajar progresif,  harus menunjukkan kebepihakannya kepada klas buruh dan kaum tani sebagai mayoritas rakyat Indonesia. Saat ini Kaum intelektual masih saja diorientasikan sadar atau tidak sadar sebagai sumber legitimasi melanggengkan sistem penghisapan dan penindasan atas rakyat Indonesia. Kaum intelektuil dicetak menjadi kaum-kaum teknorat yang membelakangi semangat perjuangan klas buruh dan kaum tani untuk kebebasan dan kemerdekaan sejati. Di sisi lain, kaum intelektuil semakin terhambat dalam mengembangkan IPTEK untuk kemajuan rakyat. Hal ini disebabkan kaum intelektual sebagian besar hanya dicetak menjadi tenaga-tenaga kerja murah untuk melayani perkebunan, industri, pertambangan, BANK dari milik-milik imperialisme dan borjuasi besar komprador yang memonopoli akses-akses rakyat menuju kesejahteraan.
Dominasi imperialisme dan feodalisme di dalam negeri Indonesia setengah setengah feodal, semakin bercokol kuat di bawah pemerintahan boneka imperialisme AS Jokowi-JK. Seluruh kebijakan-kebijkan Jokowi-JK baik ekonomi, politik dan kebudayaan, secara nyata semakin menyengsarakan rakyat.  Rejim semakin menunjukkan identitas dirinya sebagai pelayan setia yang melanggengkan kepentingan imperialisme AS di Indonesia, khususnya kepentingan investasi dan pemberian Hutang. Tentu Investasi dan hutang yang diberikan imperialisme AS dan sekutunya, bukanlah untuk kemajuan rakyat. Sebaliknya, investasi asing dan hutang luar negeri imperialisme di Indonesia hanya berorientasi untuk mendapatkan superprofit dari penjarahan hasil kerja rakyat dan monopoli alam Indonesia.
Kebijakan-kebijakan Jokowi-JK ditujukan untuk melanggengkan kebijakan neoliberalisasi yang merampas hak-hak demokrasi rakyat. Paket kebijakan Ekonomi Jilid I-XII Jokowi-JK, merupakan wujud nyata kebijakan neoliberalisasi imperialisme AS yang semakin merampas kemandirian dan kedaulatan bangsa. Melalui doktrin globalisasi, liberalisasi, deregulasi, selalu dijadikan sebagai pemanis yang membodohi rakyat. Celakanya, tak sedikit kaum intelektual teknorat berada di bawah kuasa Jokowi-JK ambil bagian aktif merumuskan hingga mensosialisasikan kebijakan neoliberalisasi tersebut. Tentu itu adalah konsekuensi dari produk sistem pendidikan nasional yang tidak ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat. Atas nama karya-karya ilmiah baik berupa Riset maupun naskah akademik, ditujukan memuluskan kepentingan imperialisme, borjuasi besar komprador dan tuan tanah di Indonesia.
Paket Ekonomi Jilid I-XII tidak memberikan perubahan apapun bagi kehidupan rakyat. Namun sebaliknya akibat paket tersebut, akan semakin merampas hak rakyat atas tanah, upah layak, lapangan kerja luas, pendidikan dan kesehatan makin mahal. Paket kebijakan ekonomi sesungguhnya suatu kebijakan yang bertujuan mengintensifkan impor kapital imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya dalam bentuk investasi asing dan hutang luar negeri ke Indonesia  melalui pelayanan Jokowi-JK: 

Pertama, Deregulasi atau penghapusan peraturan dan kebijakan yang menghambat masuknya investasi asing. Terdapat 89 peraturan yang diganti dari 154 peraturan yang dianggap sebagai penghambat.
Kedua, Debirokratisasi. Ini adalah upaya efesiensi dan efektifitas jalur birokrasi dan mengokohkan kontrol pemerintahan pusat kepada seluruh birokrasi agar investasi asing mudah masuk tanpa perijinan yang rumit. Seolah-olah ini perbaikan untuk menjawab kritikan atas kelambatan birokrasi selama ini. namun hal tersebut tidak ada hubungannya, karena nyatanya birokrasi tetap akan lambat, rumit dan berbelit-belit melayani rakyat. karena efiensi dan efektifitas birokrasi hanya dikhususkan bagi tuan imperialisme dan feodalisme.
Ketiga, Fasilitas bagi pengusaha besar (kapitalis monopoli asing dan borjuis komprador), yang meliputi: Insentif bagi pengusaha (khususnya pengusaha asing, borjuis besar komprador) melalui pembebasan pajak pendapatan (tax holiday), bebas pajak impor bahan baku dan peralatan kerja, pengurangan biaya listrik bagi industri besar. Selain itu, pemerintah menghapus beberapa list daftar yang diharamkan bagi investasi asing (daftar negatif investasi), reformasi pelabuhan dan bongkar muat (dwelling time), kemudahan izin bagi pengadaan lahan bagi perkebunan besar (sawit, kayu, karet, dan lain-lain) serta pembangunan kawasan industri.
Keempat, Reformasi perburuhan yang semakin menekankan politik upah murah melalui PP No. 78 tahun 2015 yang membatasi kenaikan upah tidak boleh melebihi 10 persen, dengan rumusan Formula upah minimum; UMn= UMT + { UMT x (%inflasi+% PDBT)}

Sangat jelas bahwa Paket ekonomi Jokowi sama sekali tidak berguna dan menguntungkan bagi klas buruh dan rakyat. Malah rakyat semakin terhisap dan tertindas akibat paket ekonomi Jokowi. Paket ekonomi Jilid I-XII Jokowi hanya ditujukan untuk melayani kepentingan eksport kapital imperialisme AS beserta sekutunya di dalam negeri. Oleh karena itu, dalam momentum Hari Buruh Internasional 01 Mei 2016, FMN menuntut Jokowi-JK:
1.    Hapuskan paket ekonomi jilid I-XII Jokowi yang menindas dan menghisap seluruh Rakyat Indonesia serta merampas kedaulatan dan kemandirian bangsa
2.    Hentikan Politik Upah murah dan Cabut PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan
3.    Hapuskan UU SJSN dan BPJS sebagai bentuk perampasan upah dan menuntut jaminan kesehatan gratis ditanggung pengusaha dan pemerintah.
4.    Berikan Pendidikan gratis bagi seluruh rakyat.
5.    Hentikan Pembangunan kawasan industri strategis dan kawasan ekonomi khusus dengan modal asing, yang semakin mengeksplotasi klas buruh, kaum tani dan sumber daya alam Indonesia.
6.    Hentikan kriminalisasi, pemberangusan serikat buruh/rakyat dan pengekangan kebebasan politik
7.    Hentikan PHK massal  dan hapuskan sistem kerja kontrak/outsourching
8.    Turunkan harga-harga kebutuhan pokok rakyat dan harga barang-barang
9.    Cabut UU DIKTI, Hapuskan UKT dan Tolak Kenaikan Biaya Pendidikan tinggi
10.  Laksanakan Landreform sejati dan Industri nasional untuk kemandirian dan kedaulatan rakyat tanpa dominasi imperialisme dan feodalisme di Indonesia.

Di dalam momentum Hari Buruh Internasional ini, FMN serentak menyelenggarakan kampanye di 120 kampus dan 30 kota untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan dan sekaligus menyerukan Pemuda mahasiswa saatnya menergaskan diri untuk keberpihakan Ilmu pengetahuan, teknologi untuk kemajuan rakyat, bukan untuk melayani keserakahan imperialisme AS, feodalisme dan kapitalisme birokrat di Indonesia.
Selamat Hari Buruh Internasional, Jayalah Perjuangan Rakyat Indonesia !

01 Mei 2016,
Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



Rachmad P Panjaitan
Ketua

Bagian II Mayday 2016: Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-XII Jokowi-JK adalah kebijakan Neoliberalisasi yang Menyengsarakan Rakyat Indonesia

Written By Front Mahasiswa Nasional on Jumat, 29 April 2016 | 07.22




Pemerintahan Jokowi-JK Meningkatkan Penindasan dan Penghisapan terhadap Klas Buruh dan Rakyat Indonesia


Hampir 2 tahun Indonesia di bawah pemerintahan boneka imperialisme AS Jokowi-JK, Kondisi krisis di dalam negeri semakin akut yang membuat klas buruh dan kaum tani semakin menderita. Rejim ini terus-menerus menjalankan kebijakan neoliberalisasi yang dianjurkan AS. Berbagai permintaan AS untuk meningkatkan dominasinya di Indonesia khususnya atas eksport kapitalnya, secara nyata direalisasikan Jokowi-JK. Jokowi-JK mengembor-gemborkan usahanya untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia menuju kemakmuran rakyat. Efisiensi penerbitan izin, peraturan pro investasi, pembangunan infrastuktur dan pengurangan subsidi BBM telah direalisasikan dalam kebijakannya.

Kebijakan neoliberalisasi Imperialiasme AS dijalankan Jokowi-JK yang dibungkus dalam paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan mulai dari september 2015 silam[1]. Terakhir Jokowi-JK  kembali paket ekonomi ke XII bulan 28 april 2016. Paket-paket kebijakan ekonomi dari Jilid I hingga XII, tidak memberikan harapan untuk perbaikan hidup atas kondisi klas buruh dan kaum tani sebagai mayoritas rakyat Indonesia. Akan tetapi, paket kebijakan ekonomi ini secara terang dan nyata untuk merealisasikan paket-paket kebijakan neoliberalisasi khususnya efisensi dan efektifitas eksport kapital imperialisme ke Indonesia. Paket ekonomi I-XII seolah-olah menjadi obat penawar bagi krisis di dalam negeri, akan tetapi sebaliknya hanya menjadi intensifikasi  kebijakan neoliberalisasi imperialisme AS yang semakin menambah krisis di pundak klas buruh dan kaum tani.  


Analisa umum atas paket kebijakan ekonomi Jilid I-XII yang merugikan rakyat;
1.       Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-XII menjalankan deregulasi, debirokratisasi, denasionalisasi serta penegakan hukum dan kepastian hukum untuk melindungi investasi asing. penyerdehanaan ijin usaha, penyediaan lahan, pelayanan fasilitas, serta memberikan ruang investasi di sektor properti bagi investasi untuk dikomersilkan (Paket Ekonomi I).
2.       Kemudahan layanan 3 jam berinvestasi di kawasan industri, memberikan pemotongan/ gratis pajak Tax Allowance dan Tax Holiday, tidak memungut pajak PPN untuk alat transportasi bagi investasi, perampingan izin sektor kehutanan. Maka dalam kebijakan ini sangat jelas Jokowi-JK memberikan secara praktis keleluasaan kepada investasi di Indonesia untuk menanamkan modal dalam usahanya (Paket Ekonomi II)
3.       KUR untuk menggerakan roda perekonomian kalangan menegah ke bawah. Tentu tujuan KUR memberikan pinjaman bagi rakyat bukanlah untuk mendorong perekonomian rakyat dalam mendapatkan modal untuk usaha kecilnya. Akan tetapi, skema KUR ini menjadi operasi BANK dalam konteks peribaan dalam mendapatkan bunga pinjaman dari rakyat. Dalam paket ekonomi III ini juga menekankan aspek dalam efesiensi dan efektifitas perpanjangan HGU dengan memangkas proses waktunya menjadi sangat singkat. Tentu ini sangat melukai kaum tani sekaligus semakin melanggengkan monopoli dan perampasan tanah rakyat dan akan semakin mempersempit ruang rakyat memperjuangan landreform sejati (Paket ekonomi III)
4.       PP No.78 Tahun 2015 Tentang pengupahan. Singkatnya dalam  Pasal 43 ayat 5 PP No 78/215 menyatakan bahwa untuk peninjauan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dilakukan setiap lima tahun sekali yang sebelumnya setahun sekali. Dan di sisi lain, ini menjadi “keberhasilan” Jokowi-JK untuk menekan kenaikan upah dengan menjaga waktu yang cukup lama untuk menentukan KHL yang tentu setiap tahunnya pasti berubah dan meningkat. Selanjutnya, kenaikan upah buruh setiap tahunnya akan dihitung berdasarkan formula sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sebagai berikut; UMn = UMt + (UMt X (Inflasit + Δ % PDBt). Jadi kenaikan upah tahunan bagi buruh akan berdasarkan pada upah tahun berjalan, ditambahkan dengan upah tahun berjalan dikali dengan inflasi ditambah prosentase pertumbuhan ekonomi. Jokowi-JK telah membatas “maksimal” kenaikan upah buruh sebesar 10% (berdasarkan persentase kenaikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi).
5.       Revaluasi untuk memberikan kesegaran atau peningkatan finansial para investor bagi asing maupun dalam negeri. Perusahaan diberikan berbagai bantuan keringan pajak. Selain itu, juga menghapuskan pajak bagi perusahaan infrastuktur, real estate dan property. Di sisi lain, tentu buruh bangunan akan semakin berat pekerjaannya tanpa adanya peningkatan upah yang diterima. Hal ini juga terhubung dengan meningkatnya permintaan bahan material untuk infrastuktur, real estate dan property yang diproduksi buruh industri. (Paket ekonomi VI)
6.       Industri padat karya untuk bisa menyerap tenaga kerja yang luas. Melalui skema fiskal dengan meringankan beban pajak pada perusahaan padat karya. Kebijakan Ini seolah-olah memberikan harapan bagi perusahaan padat karya untuk berkembang di Indonesia dengan insentif pemotongan pajak penghasilan PPh. Tentu jika dibanding dengan fasilitas pemotongan pajak atas perusahaan padat karya dengan perusahaan besar yang mendapatkan Tax Allowance dan Tax Holiday, maka sangat jelas keberpihakan Jokowi-JK atas investasi asing dan borjuasi besar komprador di Indonesia.  Apalagi karakter perusahaan padat karya di Indonesia akan semakin leyap dan banyak yang gulung tikar akibat kalah bersaing dengan perusahaan investasi asing/borjuasi besar komprador yang difasilitasi penuh oleh Jokowi-JK. Jadi perusahaan padat karya hanyalah ilusi yang dikembangkan Jokowi-JK sekaligus menjadi ciri khas industri setengah jajahan setengah feodal. (Paket ekonomi VII)
7.       Memperlonggar investasi dengan meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Sesungguhnya isu pengembangan ekonomi UMKMK, secara masif sudah digulirkan semenjak era Soeharto. Namun, produk kebijakan pemerintah ini terbukti tidak mampu menjadi pelaku ekonomi utama menggantikan segelintir kelompok usaha besar baik investasi asing maupun borjuasi besar komprador. UMKMK malah banyak yang bangkrut, gulung tikar hingga terlilit hutang pinjaman ke BANK. Tapi melalui paket ini, Jokowi-JK seolah-olah berkeinginan membantu pendanaan UMKMK untuk mendapatkan modal bukan dari  Bank saja, tapi dari investasi asing dan borjuasi besar komprador. Tentu akan semakin kelihatan skema licik dan busuknya Jokowi-JK untuk mengintegrasikan UMKMK dalam hal melayani investasi asing dan borjuasi besar komprador. Dapat dipastikan bahwa baik asing maupun dalam negeri yang berinvetasi ke dalam UMKMK, hanya akan merampas seluruh keuntungan usaha UMKMK selain menjadi sasaran eksport kapital. Jadi, UMKMK berlagak menjadi “pelaku ekonomi” namun berada di bawah ketiak imperialisme dan borjuasi besar komprador yang berhari depan gulung tikar atau pelayan. (Paket ekonomi X).
8.       Dwelling time atau waktu bongkar muat peti kemas. Kebijakan dwelling time dianggap sebagai respon atas kasus korupsi pelindo yang merugikan perusahaan-perusahaan besar baik milik asing maupun borjuasi besar komprador. Tentu dengan dwelling time, bongkar muat barang bisa ditekan menjadi 3,7 hari. Dan ini sangat diinginkan perusahaan imperialisme dan borjuasi besar komprador untuk efisensi dan efektifitas pendistribusian barang-barangnya. Dwelling time ini dapat meningkatkan superprofit bagi perusahaan besar. Akan tetapi, apakah kebijakan ini menyinggung kesejahteraan buruh angkut di pelabuhan yang tertimpa beban kerja akibat dwelling time ? Tidak terbayangkan bagaimana sakitnya “pinggang” buruh angkut pelabuhan akibat pelipatgandaan beban kerja dari dwelling time. Sementara upah buruh angkut tentu tidak dibahas dalam kebijakan ini untuk dinaikkan. Dwelling time ini juga akan semakin memperberat beban kerja buruh industri dan buruh kebun yang notabenenya buruh tani, tani miskin bawah dan tani miskin sedang. Buruh industri akan kebanjiran permintaan barang produksi akibat arus bongkar muat di pelabuhan telah dipersingkat, yang selama ini menghambat sirkulasi barang-barang. Sudah pasti beban kerja klas buruh akan semakin meningkat untuk memproduksi barang secara harian. Sementara upah tidak akan naik karena sudah ditekan hanya berkisar maksimal 10%. Demikian penderitaan beban kerja semakin berat bagi buruh tani dan tani miskin akibat meningkatnya kebutuhan komoditas bahan mentah/baku di perkebunan-perkebunan sebagai hasil dwelling time. Maka sudah pasi buruh tani dan tani miskin yang paling dirugikan atas seluruh kebijakan ini. Sebab, buruh tani dan tani miskin yang bekerja di perkebunan-perkebunan hanya mendapatkan upah lebih rendah dibanding upah buruh industri. (Paket Ekonomi XI)
9.       Paket ekonomi ke XII yang baru dikeluarkan Jokowi menegaskan kembali atas kemudahan berbisnis bagi imperialism, borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar. Ada 10 poin yang umumnya meliputi; pemangkasan ekspor import menjadi 3 hari, kemudahan mendirikan PT, efektifitas penyambungan listrik terhadapat perusahaan dan meningkatkan akses perkreditan.

Dari analisis seluruh paket kebijakan ekonomi I-XII yang diterbitkan Jokowi-JK, ternyata tidak berguna sama sekali bagi klas buruh dan kaum tani. Namun sebaliknya, paket kebijakan ekonomi ini hanya semakin merugikan dan memperpanjang penderitaan rakyat. Kita menyimpulkan bahwa paket kebijakan ekonomi Jilid I-XII Jokowi-JK esensinya ialah paket kebijakan ekonomi neoliberalisasi dalam melayani intensifikasi kepentingan imperialisme AS khususnya dalam skema memperlancar eksport kapital.

Widi (Ka. Dept Adm & Keu)

Bagian I : Mayday 2016, Mahasiswa Bergerak bersama Klas Buruh dan Kaum Tani !

Written By Front Mahasiswa Nasional on Kamis, 28 April 2016 | 04.31






Lahirnya klas buruh sebagai pemimpin pembebasan sejati
Perjuangan kelas yang sedang berjalan dari hari ke hari di seluruh dunia, menunjukkan kegigihan dan keteguhan kepimpinan klas buruh untuk memerosotkan hingga menghancurkan sistem kapitalisme monopoli internasional yang dipimpin Imperialisme AS saat ini.  Sejarah perjuangan klas di seluruh dunia di masa lampau, telah memberikan pelajaran atas perjuangan massa yang maha dasyat untuk memutuskan mata rantai penghisapan dan penindasan manusia atas manusia.

Komune paris (bahasa Perancis: La Commune de Paris) sebutan untuk pemerintahan kota Paris selama Revolusi Perancis. Istilah ini merujuk pada pemerintahan rakyat yang memimpin kota Paris sejak tanggal 18 Maret (formalnya dimulai pada tanggal 26 Maret) sampai tanggal 28 Mei 1871. Komune Paris merupakan pemerintahan pertama yang dikuasai oleh kelas buruh. Karl Marx melukiskan dengan kalimat ini:
"Hasil perjuangan kaum produsen melawan kelas penghisap, sebuah bentuk politik yang akhirnya ditemukan yang dibawahnya kita dapat menjalankan emansipasi ekonomis kaum buruh."
Pelajaran lain kemenangan klas buruh dan kaum tani adalah kehancuran pemerintahan Tsar yang diikuti keruntuhan pemerintahan borjuis dalam revolusi oktober 1917 di Rusia. Perjuangan klas buruh dan kaum tani ini telah mengantarkan rakyat berkuasa pertama kali di dunia. Slogan yang paling terkenal dalam revolusi rusia ini adalah “Pekerja dari semua negara, bersatulah”. Di tengah gemuruh revolusi Rusia, klas buruh dari Barat juga terbangun dari kesadaraan palsu dan ilusi yang dibangun kapitalisme. Pemogokan dan demonstrasi di Jerman, demonstrasi di Austria dan Bulgaria, pemogokan dan pertemuan konsolidasi hingga pemberontakan berkembang di Inggris dan Perancis. Percikan-percikan perjuangan klas ini menjadi penanda sejarah kebangkitan klas buruh melawan kapitalisme monopoli internasional.

Demikian kemenangan perjuangan massa kaum tani dan klas buruh dalam revolusi 1949 di Tiongkok, telah memberikan pula hari depan gilang-gemilang bagi kehidupan rakyat Tiongkok yang bebas dari penghisapan dan penindasan tuan tanah besar, borjuasi monopoli internasional beserta pemerintahan reaksi Cha kai shek. Perjuangan klas buruh dan kaum tani di Tiongkok telah berlangsung hampir 100 tahun khususnya dalam karakter masyarakat setengah jajahan setengah feodal. Tiongkok semenjak perang candu tahun 1840, bukan lagi menjadi negeri dalam babak perkembangan masyarakat feodal, namun telah menjadi masyarakat setengah jajahan dan setengah feodal[1]. Pengaruh kapitalisme asing dari agresi imperialisme di Tiongkok masa itu, tentu memberikan syarat berkembanganya kapitalisme di Tiongkok. Sehingga lahirnya proletariat di Tiongkok yang berasal dari kalangan kaum tani dan pekerja kerajinan tangan. Akan tetapi, agresi imperialisme di Tiongkok bukan berarti ingin mengubah karakter masyarakat feodal menjadi kapitalisme. Itu hanyalah menjadi mimpi di siang bolong bagi masyarakat Tiongkok. Tapi sebaliknya, imperialisme hanya ingin menjadikan Tiongkok pada masa itu menjadi negeri setengah jajahan setengah feodal. Kemudian imperialisme melakukan persekutuan dengan tuan tanah feodal Tiongkok, yang melahirkan kapitalisme birokrat atau pemerintahan boneka yang nantinya akan dipimpin oleh Chai Kai Shek. Atas dasar penghisapan dan penindasan tersebutlah, melahirkan perjuangan klas buruh dan kaum tani dalam mewujudkan landreform sejati sebagai syarat industrialisasi nasional di Tiongkok masa itu.

Perjuangan klas buruh dan kaum tani di Indonesia dalam sejarah perkembangan masyarakat Indonesia, juga telah menunjukkan kegigihan, keuletan dan kepeloporannya untuk melawan imperialisme beserta tuan tanah feodal. Semenjak Indonesia dikuasai kolonialis Belanda, telah memberikan warna bagi perkembangan zaman di Indonesia. Bahkan ketika kerajaan Sriwijaya dan Majapahit belum mampu mengkonsolidasikan Nusantara dalam sistem feodalisme, Kolonialis Belanda mampu mengukuhkan sistem feodalisme di Nusantara. Di bawah kolonialis Belanda, kehidupan bangsa Indonesia mengalami kemiskinan dan kepapaan. Tentu ini melahirkan perjuangan yang maha besar dari rakyat untuk melawan Belanda. Perang-perang di berbagai daerah yang dilancarkan rakyat Indonesia, telah menimbulkan kerugian yang teramat besar bagi belanda. Di sisi lain, secara bersamaan Belanda juga dikuasai oleh pemerintahan Prancis dan Inggris. Maka untuk menghindari kehancurannya, Kolonialis Belanda menerapkan sistem tanam paksa  1830-1870. STP menjalankan usaha membangun perkebunan dan pertanian yang menanam tanaman komoditi yang sangat menguntungkan, serta juga mendirikan pabrik pengolahannya dengan administrasi yang modern. Sementara untuk memobilisasi tanah dan tenaga kerja adalah tanggung jawab para tuan tanah-tuan tanah sebagai sekutu kolonialis Belanda.

Akan tetapi yang perlu diingat, bahwa STP tidak sedikit pun mempunyai orientasi untuk mengubah masyarakat Indonesia dari era feodalisme menjadi kapitalisme. Kolonialis Belanda hanya menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah untuk komoditas internasional bagi perusahan kapitalis internasional dan mendapatkan tenaga kerja gratis. Jaman cultuurstelsel adalah jaman yang sangat gelap bagi rakyat Indonesia. Dengan cara yang sangat kejam kaum kolonialis Belanda menyedot darah rakyat Indonesia. Multatuli melukiskannya  [2]berikut:

“Suatu kumpulan pipa yang bercabang-cabang dan
       tak terhitung banyaknya. Cabang-cabang ini masih terbagi lagi
menjadi ranting-ranting yang kecil. Semuanya itu bermuara dalam
dada jutaan penduduk Jawa dan dihubungkan dengan satu induk pipa
yang disedot dengan satu pompa raksasa yang digerakkan dengan
uap. Dalam pengusahaan swasta setiap petualang bisa berhubungan
dengan semua pipa dan bisa menggunakan mesin pompanya sendiri
untuk mengeduk sumbernya.”

STP yang menghisap dan menindas rakyat tersebut, telah melahirkan perjuangan klas untuk menghapuskannya. Hasilnya STP dihapuskan.  Akan tetapi, sistem monopoli lama semacam STP yang kejam kemudian diganti dengan cara yang modern yang hakekat tetap merampas dan memonopoli tanah rakyat. Kaum kapitalis Belanda berusaha keras mendapat jaminan hak tanah bagi investasi kapital mereka di Indonesia

Pada tahun 1870 dikeluarkannya kebijakan Agrarisch wet de Waal (de Waal adalah menteri urusan jajahan ketika itu), selanjutnya lebih terkenal sebagai Domeinverklaring. Isi pokok Domeinverklaring adalah “Semua tanah yang tidak terbukti dimiliki dengan hak eigendom adalah kepunyaan negara.” Dengan pernyataan ini semua tanah milik rakyat dengan nama hak apa saja asal tidak dengan hak eigendom adalah milik negara, milik pemerintah  kolonial Belanda. Tujuannya jelas adalah untuk menjamin kepentingan modal besar partikulir (kapitalis internasional, tuan tanah feodal)  yang akan bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, dan yang untuk itu memerlukan tanah yang luas dan subur. Modal swasta Belanda mulai membanjiri Indonesia. Saat itu tanah dapat dikuasai hingga 75 tahun. Di samping pengembangan pertanian dan perkebunan secara masif, mereka mengembangkan pertambangan-pertambangan yang diikuti dengan pembangunan infrastuktur seperti rel kereta api dan pelabuhan untuk kepentingan sirkusi kapitalnya.  Skema penghisapan dan penindasan kolonialis Belanda di Indonesia, telah meneguhkan kepentingannya di Indonesia yang diantaranya; Pertama: sebagai daerah pengambilan bahan baku bagi industri barat. Kedua: sebagai pasar penjualan hasil industri Eropa. Ketiga: sebagai daerah penanaman modal raksasa asing. Keempat: sebagai sumber tenaga kerja murah.

Kebijakan ekonomi politik Kolonialis Belanda melalui monopoli dan perampasan tanah hingga pembangunan industri manufatur di Indonesia tersebut, telah melahirkan klas proletariat atau buruh di Indonesia. Tentu perkembangan klas buruh di Indonesia berbeda dengan di Eropa atau Amerika. Sebab klas buruh di Indonesia bukan lahir dari revolusi borjuis, namun lahir dari hubungan produksi jajahan dan setengah feodal. Karakteristik klas buruh Indonesia ini kemudian berkembang hingga di masyarakat Indonesia setengah jajahan setengah feodal  yang mengharuskan persekutuan kaum tani untuk melancarkan perjuangan landreform sejati. Sebab klas buruh tanpa ambil bagian aktif dalam perjuangan landreform sejati, tidak akan mampu membebaskan dirinya dari penghisapan dan penindasan imperialisme.  Karena perjuangan atas landreform sejati menjadi lompatan menuju industrialisasi nasional atau pembebasan bagi klas buruh dan rakyat Indonesia menghancurkan cengkraman imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat.

Peran sejarah yang dimainkan Klas Buruh di Indonesia


Semenjak kelahiran klas buruh di Indonesia di era Kolonial Belanda 1870, klas buruh terus-menerus telah menunjukkan peran besarnya dalam sejarah perjuangan klas di Indonesia[3]. Pada awalnya perjuangan klas buruh membentuk organisasi SS Bond yang anggotanya terdiri dari orang Indonesia dan Belanda. Akan tetapi, SS Bond bukanlah sebuah organisasi militan yang melawan kolonialis Belanda dan tuan tanah feodal di Indonesia. SS Bond menjadi organisasi buruh reformis yang mengambil jalan damai antara kepentingan buruh dengan kapitalis perusahaan di Indonesia. Secara berlahan-lahan akibat penindasan dan penghisapan kolonialis Belanda dan tuan tanah feodal, muncullah organisasi buruh yang mulai berkarakter militan, patriotik dan demokratis yang bertujuan untuk melawan musuh-musuh rakyat Indonesia.  Klas buruh kemudian bergabung dengan organisasi baru yang bernama VSTP yang berdiri pada tahun 1908 dan dilanjut organisasi buruh yang bernama ISDV. Organisasi ISDV nantinya yang akan menjadi organisasi buruh yang secara tegas menentang dominasi kolonialis Belanda beserta tuan tanah feodal untuk menuju kemerdekaan sejati bagi rakyat Indonesia. Tentu ISDV mulai menyadari bahwa organisasi ini bukan saja menghimpun klas buruh, akan tetapi menggalang pula kekuatan utama di Indonesia yakni kaum tani sebagai syarat kemenangan perjuangan rakyat melawan kolonialis Belanda dan tuan tanah feodal.  ISDV ini menjadi cikal bakal terbentuknya partai buruh pertama kali di Asia.

Secara nyata ISDV melahirkan program umum perjuangannya yang menitikberatkan pada isu; kebebasan aksi politik melakukan demostrasi dan mogok kerja, Bubarkan Tentara reaksi Belanda, pemberlakuan 8 jam kerja, menghapuskan diskriminasi pekerja laki-laki dengan perempuan, larangan sewa tanah bagi asing dan tuan tanah feodal, wajib belajar 14 tahun, jaminan sosial dan sebagainya. Hingga menuju revolusi agustus 1945, perjuangan klas buruh telah menorehkan doktrin historisnya sebagai garda terdepan bersama kaum tani Indonesia melawan dominasi kolonialis Belanda beserta tuan tanah feodal. Walaupun catatan pahit revolusi agustus 1945 hingga puncak pengkhianatan kelompok borjuis (Hatta-Syarir) dalam KMB 1949, klas buruh dan kaum tani belum mampu memimpin perubahan rakyat Indonesia. Hal ini kemudian yang mempertahankan karakter masyarakat Indonesia setengah jajahan setengah feodal hingga saat ini.

Sementara di masa Orde Lama di bawah kepemimpinan nasionalis Soekarno, tentu memberikan sebuah harapan dalam pengembangan organisasi buruh. Berkembang pesatnya SOBSI menjadi organisasi Vaksentral buruh, menjadi penantang utama bagi kekuatan imperialisme beserta borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar di Indonesia. Saat itu SOBSI sangat aktif memperjuangan nasionalisasi perusahaan asing milik AS, Belanda, Inggris dan Belgia serta mengkampanyekan landreform untuk melawan tuan tanah feodal sebagai sekutu imperialisme di Indonesia. Sementara sejak masa orba, praktis gerakan buruh patriotik dibubarkan. Organisasi buruh dan masyarakat sipil dibentuk oleh pemerintahan fasis Soeharto untuk menjadi bagian dari  kekuatannya. Di sektor buruh dibangun organisasi semacam SPSI sebagai organisasi buruh di bawah kuasa penuh pemerintahan orba. Tentu SPSI menjadi organisasi buruh plat kuning yang tidak bertentangan dengan kepentingan Orba sebagai kaki tangan pemerintahan boneka imperialisme AS di Indonesia. SPSI menjadi organisasi buruh yang berusaha memerosotkan perjuangan klas buruh untuk menjalankan tugas sejarahnya memimpin pembebasan perjuangan rakyat melawan imperialisme AS, feodalisme dan kapitalisme birokrat.

Pasca kejatuhan Orba Mei 1998, gerakan buruh patriotik, militan dan demokratik  mulai dibangun kembali.  Setidaknya hingga saat ini, GSBI menjadi satu-satunya organisasi buruh sebagai harapan rakyat Indonesia untuk memimpin perlawanan atas imperialisme, feodalisme, kapitalisme birokrat di bahwa kepimpinan rejim boneka Jokowi-JK. Karena GSBI satu-satunya menjadi organisasi buruh yang berjuang atas dasar keadaan objektif masyarakat Indonesia setengah jajahan setengah feodal. Itu kemudian menjadi ciri khas perjuangan buruh di Indonesia yang harus bersatu pada dengan kekuatan utama di Indonesia yaitu kaum tani. 

Sejarah Hari Buruh Internasional (Mayday)
Peringatan hari buruh internasional pada tanggal 1 mei, lahir dari deretan panjang perjuangan buruh di dunia. Sejarah perjuangan buruh diawali  sejak bulan april 1886 pada awalnya didukung oleh sekitar 250 ribu buruh yang selama dua minggu membesar menjadi 350 ribu di AS. Kota Chicago adalah jantung kebangkitan gerakan buruh pada waktu itu yang diikuti oleh sekitar 90 ribu buruh. Di New York, demonstrasi serupa diikuti 10 ribu buruh, di detroit 11 ribu buruh, demonstrasi terus menjalar ke berbagai kota seperti Louisville dan Baltimore. Kemudian pada tanggal 1 mei 1886, demonstrasi kian meluas dari Maine ke Texas dan dari New Jersey ke Alabama yang diikuti setengah juta buruh di negeri tersebut.

Perkembangan dan meluasnya demonstrasi tersebut memancing reaksi yang juga besar dari kalangan pengusaha dan pemerintahan setempat pada saat itu. Chicago's Commercial Club, mengeluarkan dana sekitar USD 2.000 untuk membeli peralatan senjata mesin guna menghadapi demonstrasi. Demonstrasi damai menuntut pengurangan jam kerja itu pun berakhir dengan kerusuhan dan telah menelan banyak korban, dimana ketika sekitar 180 polisi melakukan penghadangan terhadap para demonstran dan memerintahkan agar membubarkan diri. Akibatnya pada tanggal 3 Mei 1886, empat orang buruh tewas dan puluhan lainnya terluka, delapan orang aktivis buruh ditangkap dan dipenjarakan.

Setelah kejadian berdarah tersebut polisi pun menerapkan larangan terhadap buruh untuk melakukan demonstrasi. Namun kaum buruh tidak menyerah begitu saja, pada tahun 1888 para buruh kembali melakukan aksi dengan mengusung tututan yang sama. Rangkaian demonstrasi yang terjadi pada saat itu, tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga telah meluas di kawasan Eropa. Bahkan, demonstrasi menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam perhari tersebut sebenarnya diinsipirasi oleh demonstrasi yang terjadi sebelumnya di Australia pada tahun 1856.

Kemudian pada tahun 1889 diselenggarakan Kongres Buruh Internasional di Paris yang dihadiri oleh ratusan delegasi gerakan buruh dari berbagai negeri dan menetapkan peristiwa di AS pada 1 Mei menjadi Hari Buruh Sedunia (Mayday). Keputusan ini berdasarkan hasil resolusi Kongres yang berisi:

“Sebuah aksi internasional besar harus diorganisir pada satu hari tertentu dimana semua negara dan kota-kota pada waktu yang bersamaan, pada satu hari yang disepakati bersama, semua buruh menuntut agar pemerintah secara legal mengurangi jam kerja menjadi 8 jam per hari, dan melaksanakan semua hasil Kongres Buruh Internasional Perancis.”

Peristiwa tersebutlah yang telah menjadi momentum puncak dari persatuan gerakan buruh dunia yang kemudian memutuskan 8 jam kerja per hari menjadi kemenangan kaum buruh seluruh dunia.
Selain itu, Kongres juga menyambut usulan delegasi buruh dari Amerika Serikat yang menyerukan pemogokan umum 1 Mei 1890, guna menuntut pengurangan jam kerja dan menjadikan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh sedunia.Delapan jam/hari atau 40 jam/minggu (lima hari kerja) kemudian telah ditetapkan menjadi standar perburuhan internasional oleh ILO melalui Konvensi ILO No. 01 tahun 1919 dan Konvensi no. 47 tahun 1935.

Perjuangan panjang klas buruh dna rakyat tertindas di Indonesia telah menjadikan Hari buruh Internasional  Mayday di Indonesia diresmikan sejak disahkannya UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja Tahun 1948, yang mana dalam pasal 15 ayat 2 menyebutkan, "Pada tanggal 1 Mei, buruh dibebaskan dari kewajiban bekerja". Namun, karena alasan politik, rejim Orde Baru kemudian melakukan larangan terhadap peringatan Hari Buruh Sedunia. Sejak saat itupula, peringatan 1 Mei tidak pernah diakui oleh pemerintah Indonesia. Barulah pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru, melalui perjuangan massa rakyat yang tersebar di seluruh daerah dan dipelopori oleh gerakan pemuda mahasiswa beserta klas buruh dan kaum tani, peringatan May day kembali diperingati secara gegap gempita di Indonesia. Dan pada tahun 2014, klas buruh dan kaum tani serta rakyat Indonesia meraih kemenangan kecil atas perjuangan klasnya, dimana 1 Mei kemudian ditetapkan menjadi Hari Libur Nasional.

Symphaty Dimas (Ka Dept. Dikprop PP FMN)


[1] W.F. Wertheim. Dari Dunia Ketiga-dan Kemana ?. Institut Studi Arus Informasi, Jakarta  Agustus 2008
[2] Multatuli. Max Havelaar. Narasi, Yogyakarta, 2008.
[3] M.C. Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta 2007.

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger