Headlines News :

Latest Post

FMN Cabang Poso Menggelar Pendidikan Menengah Organisasi

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Jumat, 16 Februari 2018 | 22.14



Front Mahasiswa Nasional Cabang Poso menyelenggarakan Pendidikan Menengah Organisasi (PMO) pada 16 Februari 2018 lalu. Penyelenggaraan PMO dilakukan di Kelurahan Madele dengan jumlah peserta 11 orang. Seluruh peserta mengikuti pendidikan dengan materi diantaranya, Tentang Kerja Massa  dan Tentang Sistem Pendidikan Nasional.


Pada kesempatan kali ini, seluruh peserta berasal dari Ranting Unsimar yang merupakan salah satu kampus strategis di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Menurut Bung Ryan (Ketua Cabang Poso) PMO bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta atas pentingnya melakukan kerja massa untuk membangkitkan, mengorganisasikan, dan menggerakan massa pemuda mahasiswa di kampus. Selain itu, ia juga menyampaikan “Pada PMO kali ini, selain memberikan pemahaman mengenai metode kerja organisasi, juga memberikan pemahaman tentang problem pendidikan di Indonesia secara nasional, dan sikap dari FMN atas masalah tersebut. Harapannya seluruh peserta dapat memahami semua materi dengan baik dan mampu mengimplementasikannya demi kepentingan perjuangan massa”.

 
Pada kesempatan ini, Al Iqbal (Ka. Departemen Pendidikan dan Propaganda PP FMN) juga menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan PMO di Cabang Poso “Kami Pimpinan Pusat FMN menyampaikan apresiasi atas terseleggaranya PMO di Cabang Poso. Pendidikan organisasi merupakan dasar bagi organisasi dan seluruh pimpinan-anggota untuk mengintensifkan kerja massa, tujuannya tidak lain adalah memperbesar dan memperkuat organisasi demi kemenangan perjuangan massa mahasiswa. Kami juga menyerukan kepada seluruh cabang dan ranting lainnya untuk lebih mengintensifkan penyelenggaraan pendidikan, kursus, dan pelatihan-pelatihan organisasi.” (jon)





MENGECAM REKTOR UNHAS YANG MELARANG ALIANSI UNHAS BERSATU DALAM MELAKUKAN AKSI


 

Jakarta, 15 Febuari 2018. Aliansi Univesitas Hasanuddin (UNHAS) Bersatu bersama Front Mahasiswa Nasional (FMN) cabang Makassar menyelenggarakan aksi di kampus UNHAS dalam rangka merespon Kedatangan Presiden Joko Widodo dan Mohamad Nasir selaku Menteri Riset Teknonologi dan Pendidikan Tinggi (MENRISTEKDIKTI) dalam rangka kegiatan pertemuan Rektor seluruh Indonesia pada tanggal 14 Februari 2018.

Aksi tersebut dihadapkan dengan tindakan represif berupa pelarangan oleh Rektor UNHAS dan penghadangan oleh aparat keamanan TNI dan polri. Penghadangan oleh TNI dan Polri terhadap massa aksi merupakan ekspresi kebijakan fasis dari rezim Jokowi. Dengan berbagai cara akan terus membungkam demokrasi dan menutup ruang kritis rakyat.

Disisi lain, pelarangan aksi yang dilakukan oleh rektor UNHAS merupakan wujud nyata dari keberpihakan kampus. Kampus telah menjadi dinding tebal pembela setia seluruh kebijakan Rezim-Jokowi yang anti rakyat dan anti demokrasi. Kampus terus disulap menjadi ruang yang tidak demokratis dan tidak ilmiah. Pelarangan tersebut mencerminkan bahwa Rektor UNHAS tidak ubahnya dengan pemerintahan Jokowi yang antri terhadap kritik.

Tindakan fasis yang dilakukan oleh rezim Jokowi tidak hanya terjadi kali ini saja. Beberapa minggu yang lalu, aksi yang BEM UI di stasiun UI dalam rangka kedatangan Jokowi ke UI mengalami tindakan pembubarkan oleh satpam dan kepolisian Tidak sampai disitu, ketua Bem UI yang memberikan Kartu Kuning terhadap Jokowi pun menjadi sasaran pengekangan berekspresi.

Sejak Juli 2016, rezim Jokowi melalui kampus maupun aparat negara telah melakukan 4 kali pembubaran kegiatan mahasiswa di Univ Telkom Bandung, Taman Cikapayang Bandung, Sleman DIY, dan Univ Muhammadiyah Mataram. Sementara itu, terjadi pula perusakan fasilitas diskusi yang dilakukan oleh pihak kampus di Univ Muhammadiyah Sumatera Utara. Tindak skorsing juga terjadi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan total korban skorsing sebanyak 115 mahasiswa. sementara di kota Mataram 1 orang mahasiswa dikriminalisasi, dan sebanyak 24 mahasiswa UMSU mendapat sanksi DO karena melakukan aksi demonstrasi di kampusnya.

Kondisi tersebut semakin memperjelas kedudukan dari kampus sebagai lembaga kebudayaan yang anti rakyat. Kampus tidak menjadi institusi pendorong kemajuan kebudayaan rakyat. Namun, kampus terus menjadi ruang legitimasi pemerintah dalam menjalankan skema dan seluruh kebijakan yang menindas rakyat. Dalam hal ini, pemerintahan Jokowi yang anti kritik dan anti demokrasi pun tercermin jelas dalam wajah kampus di Indonesia termasuk Universitas Hasanudin, Makassar.

Atas dasar itu, Kami dari Pimpinan Pusat FMN menyatakkan Sikap dan tuntutan:

1. Mendungkung penuh perjungan Aliansi UNHAS Bersatu sebagai bentuk perjuangan mahasiswa melawan rezim penindas rakyat.

2. Mengutuk dan mengecam Rektor UNHAS yang melakukan pelarangan aksi.

3. cabut seluruh regulasi dan hentikkan tindasan fasis terhadap rakyat dan pemuda mahasiswa. Segera berikan Jaminan kebebasan berorganisasi, berpendapat dan berekspresi

4. hentikan privatisasi, komersialisasi dan liberalisasi pendidikan dan wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat


hormat kami,
Pimpinan Pusat
Front Mahasiswa Nasional



Symphati Dimas Rafi’i
Ketua Umum

The Worsening Life of the Youth Under the Domination of US Imperialism, Feudalism, and the Puppet Regime of Jokowi-Jusuf Kalla

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 12 Februari 2018 | 00.57


By: Symphati Dimas R
(Chairman of the National Students’ Front/FMN)
Introduction 

The Youth are one element or sector in society which are massive in number compared to the total amount of the peoples of Indonesia. They are 15 to 35 years old, both males and females and has the special characteristic whereby they have a very high mobility, being dynamic and active. As an element which is expanding and growing, they have a future to develop themselves and support many aspects to encourage bright future of people in the country.

Indonesia is one of the most massive population countries in the world. In 2017, the population of Indonesia reached around 262 million people. While the amount of youth based on their age is around 63,2 million people, or around 24,5% of the population. Seen through regions, the urban youth amounts 25,92%, while youth in rural area is 23,14%. The youth are dispersed among various classes and various sectors in Indonesia. The youth are spread as farmers or peasant, workers, students, professional workers to the semi proletariat. Based on the amount, wide spread, and characteristic, youth play an important role in the future progress of the Indonesian people. This has been proven historically, in the national liberation struggle of 1945, to the Democratic movement of May 1998.
However, the people of Indonesia generally experinced of opperession and exploitation until today. 

Under the system of Semi-colonial Semi-feudal (Setengah Jajahan Setengah Feodal), the exploitation of Imperialism, Feudalism, and Bureaucrat Capitalism makes the youth fall into uncertainty future, pulled-out to the dark side of road! They’re facing problems of unilaterally firings massively, unemployment, lack of access for good education, more expensive education costs, social backwardness, harrasement, violances, discriminations, became victims of human traficking and drugs abuse.

Warga Kapuk Poglar Melawan Penggusuran Lewat Tarian One Billion Rising

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Minggu, 11 Februari 2018 | 03.07

(Dok:FMN)


Jakarta (11/02/2018), Guyuran hujan yang melanda Ibukota Jakarta sejak pagi tak menyurutkan warga Kapuk Poglar yang tergabung dalam Komite Tolak Penggusuran (KTP) Kapuk Poglar untuk melakukan kampanye Tolak Penggusuran Kapuk Poglar RT 007/RW 004. Sejak pagi pukul 07.00 wib warga sudah mulai berkumpul dan berangkat menuju bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan One Billion Rising (OBR) di tempat Car Free Day (CFD). OBR merupakan sebuah tarian atas pembebasan perempuan dari diskriminasi dan kekerasan.

Kartu Kuning Bagi Jokowi oleh Ketua BEM UI adalah Kritik Keras Dari Pemuda Mahasiswa

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Kamis, 08 Februari 2018 | 21.02


foto kartu kuning buat Jokowi
Pada 2 Februari 2018, Universitas Indonesia menyelenggarakan kegiatan Dies Natalis ke 68. Pada kesempatan tersebut hadir pula Presiden Joko Widodo untuk memberikan pidato sambutan-nya. Kedatangan Jokowi direspon dengan aksi massa yang dilakukan oleh BEM UI di depan Stasiun KRL Universitas Indonesia, kemudian juga oleh FMN Ranting Universitas Indonesia dengan melakukan aksi selebaran di sekitar kampus. Meskipun aksi massa yang dilakukan oleh BEM UI mendapat intimidasi dan dibubarkan secara paksa oleh pihak keamanan kampus dan kepolisian, namun BEM UI tetap berupaya melakukan aksi demi menyampaikan kritik kepada Jokowi.

Ketua BEM UI (Zaadit Taqwa) melakukan aksi simbolik dengan meniupkan Pluit dan mengacungkan Kartu Kuning kepada Jokowi saat seluruh rangkaian acara di Gedung Balairung UI selesai. Tindakan tersebut sontak kembali mendapat respon yang buruk, kali ini Tim Paspampres memaksa Ketua BEM UI untuk menghentikan aksinya. Dalam aksi tersebut BEM UI sesungguhnya ingin menyampaikan pandangan dan sikapnya atas beberapa masalah rakyat, pemuda mahasiswa, dan demokrasi yang kini tengah mengemuka, seperti Bencana Gizi Buruk di Asmat, Peraturan Organisasi Mahasiswa, dan Pengangkatan PLT Gubernur dari jajaran Polri.

Aksi yang dilakukan oleh BEM UI merupakan bentuk perjuangan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutanya kepada pemerintah. Hal tersebut sangat baik untuk menjaga semangat juang pemuda mahasiswa. Namun, nampaknya tidak bagi pemerintah dan pimpinan kampus Universitas Indonesia. Mereka bak asing dengan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Hal tersebut terlihat jelas dari upaya keras mereka untuk membubarkan aksi di depan Stasiun UI dan di dalam Balairung UI.

Secara khusus, tuntutan yang dilayangkan dan aksi simbolik dengan memberikan Kartu Kuning merupakan kritik untuk memastikan bahwa pemerintah, khususnya Jokowi sebagai Presiden harus bertanggung jawab atas seluruh problem yang dialami oleh rakyat. Namun, Jokowi maupun beberapa Menterinya langsung merespon hal tersebut dengan pandangan yang berbeda. Jokowi dalam keterangannya menyampaikan bahwa akan mengirim BEM UI ke Asmat, Papua untuk melihat secara langsung kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah. Senada dengan Jokowi, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani juga menyampaikan hal yang sama terkait pengiriman BEM UI ke Asmat. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan, tindakan Ketua BEM UI tidak menghormati Presiden dan tidak pada tempatnya. Begitu pula yang disampaikan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Respon serupa juga disampaikan oleh pihak pimpinan Universitas Indonesia langsung melalui Rektor UI M. Anis yang justru menyesali tindakan yang dilakukan oleh mahasiswanya tersebut.

Seluruh respon tersebut merupakan cerminan jelas dari watak pemerintah dan institusi pendidikan yang anti kritik dan anti demokrasi. Aksi ataupun demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bagian dari proses demokratisasi di dalam kampus. Aksi yang dilakukan oleh BEM UI dan Ketua BEM UI seharusnya mendapatkan apresiasi yang tinggi karena berani menyampaikan secara langsung aspirasi dan tuntutanya. Bukan sebaliknya, mendapat intimidasi, pembubaran dan disesalkan. Respon yang demikian itu, juga membuktikan bahwa apa yang menjadi tuntutan dari BEM UI merupakan masalah yang memang diciptakan oleh pemerintah.

Menyoal Gizi Buruk di Asmat, Papua. Fenomena mencengangkan kembali terdengar dari wilayah Papua, kini menimpa Suku Asmat. Kondisi gizi buruk dan wabah penyakit Campak kini terus menjadi hantu bagi rakyat Suku Asmat. Hal tersebut belakangan direspon oleh pemerintah dengan menetapkannya menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Namun demikian, pemerintah yang memang sudah sejak lama abai dan tidak memberi perhatian pada masalah tersebut. Setidaknya sepanjang tahun lalu terdapat 63 anak Asmat yang meninggal dunia akibat gizi buruk dan penyakit Campak. Sementara secara nasional pada 2017 tercatat 27,5% atau 6,5 juta anak Indonesia mengalami gizi buruk. Namun pemerintah tidak bergeming, baru pada awal tahun 2018 pemerintah memberikan responnya. Lebih jauh lagi, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah sangatlah tidak substansial, yaitu rencana melakukan relokasi dan percepatan pembangunan infrastruktur di Papua.

Kondisi yang dialami oleh masyarakat Suku Asmat merupakan suatu ironi. Bencana Gizi Buruk dan kelaparan tidak sepantasnya dialami oleh Suku Asmat dan rakyat Indonesia. Pasalnya Indonesia, khususnya Papua merupakan wilayah dengan kekayaan alam yang berlimpah sehingga tidak sedikitpun memiliki syarat untuk hidup kelaparan dan mati karena kurang gizi. Namun, bencana seperti itu terjadi karena monopoli dan perampasan tanah rakyat yang semakin luas dan intensif di berbagai penjuru negeri ini.

Perampasan tanah dan perampokan kekayaan alam yang dilakukan oleh korporasi atas fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sejak zaman Orde Baru hingga saat ini merupakan faktor utama penyebab malapetaka gizi buruk dan kematian Suku Asmat. Indonesia sebagai negeri yang tidak berdaulat terus memberikan karpet merah bagi investasi dan modal asing untuk merampok kekayaan alam dan membuat rakyat makin menderita. Wacana relokasi dan pembangunan infrastruktur sesungguhnya bukan hal baru yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai dalih solusi untuk masalah masyarakat di Suku Asmat. Pada periode tahun 1970-an Suku Asmat telah direlokasi dari pedalaman hutan milik mereka ke wilayah pinggiran sungai. Hal tersebut tidak lepas dari proyek eksploitasi besar-besaran hutan milik Suku Asmat. Sejak saat itu pula Suku Asmat tercerabut dari sumber pangan dan penghidupannya. Solusi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi tidak berbeda jauh dengan Orde Baru. pemerintah justru menyalahkan pola hidup rakyat yang dinilai tidak sehat yang menjadi faktor utama dari masalah tersebut.

Kesimpulan mengenai pembangunan infrastruktur skala besar sebagai solusi adalah gagasan rendahan dan dangkal. Pasalnya, hal tersebut hanya kedok dari pemerintah untuk memperluas pembangunan demi memuluskan kepentingan korporasi. Rakyat Papua membutuhkan kebijakan mendasar yang dapat dengan tuntas mengatasi problem tersebut. Hal itu bukan tanpa alasan, tahun lalu Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan survei dan menemukan kandungan cadangan minyak dan gas di Blok Asmat. Artinya, pembangunan infrastruktur yang hanya bertujuan untuk memfasilitasi investasi dan perampokan oleh korporasi bukanlah solusi.

Upaya konkrit untuk menyelesaikan masalah gizi buruk adalah segera menjalankan kedaulatan pangan di Indonesia melalui reforma agraria sejati. Selama pemerintah Jokowi masih tetap menyandarkan pada orientasi produksi untuk ekspor dan pemenuhan kebutuhan rakyat ditutupi melalui impor produk, maka masalah gizi buruk, kelaparan, dan penyakit lainnya akan tetap meluas di Indonesia.

Pengangkatan PLT Gubernur dari Perwira aktif Polri merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Pasalnya, halintesifikasi kontrol pemerintah melalui institusi Kepolisian. Alasan dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri karena Kemendagri kekurangan pejabat Eselon I yang dapat menjadi Plt Gubernur. Namun, bukan berarti pemerintah dengan serta merta dapat mengangkatnya dari institusi Kepolisian. Hal tersebut jelas tertulis dalam UU Polri No 2/2002 dalam Pasal 28 Ayat 1 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Sementara pada Pasal 28 Ayat 3 menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Tidak sampai disitu, upaya untuk membelenggu demokrasi rakyat terus dilakukan dengan adanya MoU antara pihak Kepolisian dan TNI yang menyatakan bahwa TNI dapat terlibat dalam berbagai aspek sipil seperti Unjuk Rasa.

Dalam isu sektoral, pada akhir tahun lalu pemerintah melalui Kemenristekdikti mengusung rancangan peraturan menteri tentang organisasi mahasiswa. Peraturan tersebut berisikan berbagai aturan yang melingkupi unsur politik dan organisasi. Secara politik, aturan tersebut berupaya untuk mengkontrol organisasi mahasiswa dalam menyelenggarakan seluruh aktifitasnya. Padahal dalam hal ini, organisasi mahasiswa seharusnya memiliki independensi dalam menentukan dan mengatur arah gerak organisasinya. Hal tersebut tentunya akan semakin mengekang demokrasi di dalam kampus. Selain itu, periodeisasi kepengurusan juga secara langsung diatur. Hal itu akan menimbulkan kontrol yang semakin kuat dari pemerintah melalui institusi pendidikan tinggi terhadap rumah tangga organisasi mahasiswa. Maksud semua itu tidak lain adalah upaya untuk mengebiri kebebasan berorganisasi yang mana itupun selama ini belum sepenuhnya dimiliki oleh mahasiswa.

Pemerintahan Jokowi telah menunjukan watak fasis dan anti demokrasi kepada mahasiswa. Juga menyulap kampus menjadi ruang yang anti kritik dan anti ilmiah. Berbagai aktifitas mahasiswa terus dibatasi, pengekangan untuk bebas memilih dan membangun organisasi pun terus dijalankan. Atas nama dan dalih stabilitas politik bak rezim Orde Baru mahasiswa dibungkam dan makin dijauhkan dari rakyat. Kampus selalu melakukan pemberangusan terhadap gerakan mahasiswa. Tindakan tersebut meliputi pelarangan berorganisasi, pembubaran kegiatan dan aktifitas di dalam kampus, hingga pemecatan (DO) kepada mahasiwa yang melakukan demonstrasi. Sejak Juli 2016, rezim Jokowi-JK melalui kampus maupun aparat negara telah melakukan 4 kali pembubaran kegiatan mahasiswa di Univ Telkom Bandung, Taman Cikapayang Bandung, Sleman DIY, dan Univ Muhammadiyah Mataram. Sementara itu, terjadi pula perusakan fasilitas diskusi yang dilakukan oleh pihak kampus di Univ Muhammadiyah Sumatera Utara. Tindak skorsing juga terjadi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan total korban skorsing sebanyak 115 mahasiswa. sementara di kota Mataram 1 orang mahasiswa dikriminalisasi, dan sebanyak 24 mahasiswa UMSU mendapat sanksi DO karena melakukan aksi demonstrasi di kampusnya.

Atas dasar hal tersebut, maka Front Mahasiswa Nasional menyatakan salut dan apresiasi yang tinggi atas aksi yang dilakukan oleh BEM UI dalam merespon kedatangan Joko Widodo, kami juga menyampaikan tuntutan: 
  1. Cabut seluruh aturan yang membatasi hak dan ruang berorganisasi, berpendapat, dan berekspresi bagi mahasiswa. Hentikan seluruh intimidasi, teror, kekerasan, dan pemberian sanksi bagi mahasiswa yang berjuang menuntut hak-hak demokratisnya.
  2. Mengecam solusi pemerintah berupa rencana relokasi dan pembangunan infrastruktur skala besar yang hanya berpihak padan investasi dan korporasi di wilayah Asmat, Papua dan seluruh wilayah Indonesia. 
  3. Wujudkan kedaulatan pangan melalui reforma agraria sejati untuk pembangunan industrialisasi nasional yang mandiri dan berdaulat. 
  4. Hentikan seluruh intervensi aparat Kepolisian dan TNI terhadap kebebasan sipil. 
  5. Cabut Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan hentikan komersialisasi Pendidikan. 
  6. Wujudkan Sistem Pendidikan Nasional yang Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi Pada Rakyat.

FMN juga menyampaikan kepada seluruh pemuda mahasiswa untuk terus memperkuat dan memperluas perjuangannya bersama rakyat tertindas, karena sudah waktunya pemuda mahasiswa dengan lantang menyatakan sikap tegas bahwa rezim Jokowi adalah MUSUH PEMUDA MAHASISWA.

Jakarta, 8 Februari 2018
Hormat Kami,
Pimpinan Pusat
Front Mahasiswa Nasional





Symphati Dimas Rafi’i
Ketua Umum 

kontak ; 082227526399

FMN MENGECAM KERAS RENCANA POLDA METRO JAYA UNTUK MENGGUSUR PERMUKIMAN WARGA KAPUK POGLAR

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Rabu, 07 Februari 2018 | 09.44


Di bawah pemerintahan Jokowi-JK, penggusuran rumah-rumah warga miskin khususnya di perkotaan semakin tinggi. Konsep kota indah, kota ramah dan kota modern, atau kota pintar menjadi alasan pemerintahan Jokowi-JK menggusur warga miskin  yang tinggal di bantaran kali dan waduk dengan alasan normalisasi untuk menghindari banjir. Praktik perampasan tanah khususnya penggusuran rumah warga, hanya mengikuti kepentingan dari korporasi dan kepentingan investasi khususnya dari imperialis AS. Di tengah krisis negara maju khususnya AS, mendorong adanya intesifikasi transformasi krisis yang produktif ke Negara-negera berkembang yang bergantung seperti Indonesia.

Salah-satu yang menjadi sasaran dari negara maju dan mitranya dalam negeri (borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar adalah mengembangkan secara besar dan luas proyek properti.
Sementara pemerintah tidak pernah mempersoalkan seperti bertambahnya proyek-proyek perumahan elit, gedung-gedung tinggi yang telah menyita ruang hijau yang menghilangkan dranase seperti di Jakarta. Jakarta terus menjelma menjadi kota yang tidak lagi ramah kepada rakyat miskin. Sejak 2016 menurut rilis yang dikeluarkan oleh LBH Jakarta terdapat 325 titik yang akan menjadi sasaran penggusuran di wilayah DKI Jakarta. Salah satu yang kini mengemuka adalah kasus rencana penggusuran yang dialami oleh rakyat di Kapuk Poglar, Kel. Kapuk, Jakarta Barat.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM GAGAL MENCIPTAKAN DEMOKRASI BAGI MAHASISWA

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Sabtu, 13 Januari 2018 | 18.44



KRONOLOGIS

Pada tanggal 03 Januari 2018 yang lalu kami dari Front Mahasiswa Nasional telah mengajukan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Mataram melalui Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram (UNRAM) dengan disertai oleh Proposal kegiatan, surat permohonan kerjasama dan peminjaman tempat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Seminar Nasional yang bertemakan Menilai Capaian 3 Tahun Pemerintah Jokowi Dalam Penegakan HAM Dan Masalah Pendidikan Di Indonesia. Di samping itu, kami juga berupaya melakukan komunikasi dengan Wakil Dekan III melalui salah satu dosen Fakultas Hukum yaitu Saefudin SH, MH. Saefudin SH, MH berkomunikasi via telpon dengan Wakil Dekan III dan mendapatkan respon bahwa pihak kampus sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Begitu juga hasil komunikasi kami dengan Ibu Laely Wulandari selaku sekretaris Lab hukum melalui via telpon bahwa kegiatan seminar tersebut pasti bisa dilaksanakan di Fakultas Hukum dan Lab Fakultas Hukum sendiri yang akan mengurus segala keperluan surat menyurat ke pihak Fakultas. 

Setelah kami mengirimkan surat permohonan kerjasama dan peminjaman tempat sesuai dengan prosedur yang ada, kemudian kami diarahkan untuk bertemu dengan H. SOFWAN S.H M.HUM sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum UNRAM untuk berbicara terkait dengan kegiatan tersebut. Hasil dari pertemuan tersebut Wakil Dekan III klarifikasi bahwa surat yang kami ajukan belum diterima dari Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, setelah itu kami memberitahukan kepada pengurus Laboriatorium Fakultas Hukum untuk meminta bantuan agar segera mengirimkan surat kepada Wakil Dekan III agar segera dapat dibicarakan dan di kordinasikan bersama Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Dalam proses tersebut kami menerima sms dari Ibu Laely Wulandari, SH MH selaku pengurus laboratorium Hukum yang isi smsnya sebagai berikut “Ternyata saya sudah menemui Wakil Dekan III.Ternyata Wakil Dekan III juga tidak berani menjamin. Beliau akan berkonsultasi dengan Prof. Dr. H L HUSNI S.H M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram (UNRAM)”. Proposal sudah saya serahkan. Seandainya temanya tidak ada nama presiden Jokowi mungkin sudah kemarin di ACC demikian”. Setelah menerima sms tersebut kami sepakat unutuk mengubah tema tersebut menjadi “Menilai Capaian Pemerintah Mengenai Ham Dan Masalah Pendidikan Di Indonesia.

 Ibu Laely Wulandari, SH MH juga menyampaikan pesan via SMS dengan kalimat sebagai berikut “iya,, mereka sudah ganti tema tadi. WD 3 tadi bilang anak FMN ini yang demo Iuran Orang Tua Mahasiswa (IOMA) kapan hari itu. Jadi saya khawatir. WD 2 dan WD 3 masih trauma juga ma demo NASDEM[1].”  

Pada hari sabtu  tanggal 13 Januari  2018. kami kembali melakukan pertemuan  dengan Prof. Dr. H L HUSNI S.H M.Hum  sebagai dekan Fakultas Hukum UNRAM, H SOFWAN S.H M.HUM sebagai Wakil Dekan III dan Dr. Kurniwan S.H M.Hum sebagai  Wakil Dekan II.  Dalam pertemuan ini, Prof. Dr. H L HUSNI S.H M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNRAM menyatakkan penolakannya atas ajuan seminar yang kami tawarkan dengan alasan “karena ini seminar Nasional maka yang berwenang menyelengarakan adalah kerja sama langsung lewat Universitas”.

KESIMPULAN

Berdasarakan rangkaian kronologis di atas, Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (PP FMN) menyimpulkan bahwa pelarangan Seminar Nasional yang dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum UNRAM merupakan cermin dari kampus yang anti demokrasi. Kampus digunakan untuk melakukan kontrol terhadap aktifitas mahasiswa, melakukan pembatasan, membungkam kritik dan menjadi corong propaganda serta legitimasi dari rezim Jokowi yang fasis.

Sikap tidak memberikan Izin penyelenggaraan seminar nasional tersebut merupakan sikap anti ilmiah dan demokratis di dalam kampus. Fakultas Hukum UNRAM telah gagal menegakan keadilan dan prinsip tidak tebang pilih. Pasalnya, organisasi-organisasi mahasiswa yang maju dengan aktif berkegiatan, mengkritisi kampus, dan menjadi alat perjuangan mahasiswa justru tidak diizinkan untuk menyelenggarakan kegiatan. Sementara di sisi lainnya, banyak hal yang justru melegitimasi kekuasaan, membodohi mahasiswa dengan kesadaran dan gagasan palsunya justru diberikan ruang secara luas.

Maka dengan keadaan tersebut, Kami dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyatakan sikap “MENGECAM TINDAK PELARANGAN YANG DILAKUKAN OLEH DEKANAT FAKULTAS HUKUM UNRAM TERHADAP PENYELENGGARAAN SEMINAR NASIONAL. FMN SECARA TEGAS JUGA MENYATAKAN AKAN TERUS BERLAWAN SETIAP TINDASAN ANTI DEMOKRASI DAN FASIS SEPERTI INI”

 Jakarta, 14 Januari 2018


[1] Benar bahwa sebelumnya Partai NASDEM bisa menyelenggarakan seminar di Fakultas Hukum Univesitas Mataram pada tanggal 16 desember 2017. Kegiatan itu direspon oleh mahasiswa dengan aksi penolakan partai politik masuk kampus. Setelah kegiataan tersebut, disusul dengan Aksi FMN Ranting UNRAM menuntut Penghapusan Pungutan Liar (PUNGLI) berupa pembayaran Iuran Orang tua Mahasiswa (IOMA) dengan nominal sebanyak Rp. 50.000/mahasiswa selama kurun waktu satu minggu berturut-turut.
 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger