Perseteruan Imperialisme menimbulkan duka bagi korban Pesawat MH17

Imperialisme adalah macan kertas yang tampak buas namun mudah dirobek-robek oleh rakyat. Karena hukum imperialisme adalah hancur akibat sistem yang menindas dan menghisap rakyat.

Perang perebutan dominasi dan hegemoni di dunia antar imperialisme akan selalu menjadikan rakyat sebagai korban. Melalui usaha agresi militer secara langsung ataupun melalui negara boneka, imperialisme semakin gencar meningkatkan perang untuk memperluas wilayah jajahan-setengah jajahan sebagai usaha mengatasi krisis yang semakin akut dan kronis.  Kini giliran Pesawat Malaysia MH17 (kamis, 17 Juli 2014) mengalami bencana di wilayah perbatasan Ukraina. Pesawat itu jatuh di antara Krasni Luch di Luhansk dan Shakhtarsk di Donetsk. Menurut berita yang beredar, pesawat komersil MH17 yang mengangkut warga sipil 283 orang dan 15 awak[1], meledak di udara setelah terkena tembakan rudal milisi oleh kelompok yang sedang bertikai yakni Pro-Rusia dan Ukraina dalam  memperebutkan wilayah kekuasaan.

Belum selesai juga penyidikan maskapai Malaysia MH370 yang hilang kontak sejak 08 Maret 2014, telah dihadapkan dengan penembakan pesawat MH17 ini.  Berita terkait Pesawat MH370 yang hilang kontak, juga disyalir dibajak oleh kelompok teroris. Namun analisis lain menganggap bahwa hilangnya pesawat tersebut merupakan ulah AS dengan skema konspirasi untuk mendapatkan legitimasi agar terus dapat menduduki negara Timur tengah khususnya Afganistan melalui perang melawan teroris. Analisis ini diperkuat lagi bahwa imperialisme AS, adalah Negara yang paling maju secara teknologi yang dapat menghilangkan radar pendeteksi kotak hitam.

Pesawat MH17 yang ditembak peluru kendali (rudal) lagi-lagi akibat perseteruan sesama imperialisme merebut dominasi ekonomi dan politik di Ukraina. Dari 283 korban penumpang MH17, terdapat 12 orang WNI yang turut menjadi korban. Mari sejenak kita panjatkan rasa belangsukawa dan doa kepada seluruh korban. Namun sekali lagi ini adalah akibat kebiadapan imperialisme yang selalu mengobarkan perang untuk menguasai negara-negara dunia.

Insiden terjadi penembakan rudal pesawat komersil MH 17 yang berangkat dari Belanda menuju Malaysia adalah buntut panjang terjadinya konflik ukraina yang melibatkan intervensi imperialisme AS dan Rusia. Dua kubu mempunyai kepentingan yang sama yakni menguasai Ukraina secara ekonomi dan politik.

Ukraina merupakan Negara yang strategis di perbatasan Asia-Eropa yang mempunyai penduduk ±52 juta jiwa[2]. Dari segi sumber daya alam, Ukraina memiliki sumber daya alam yang meliputi gas, batu bara, biji besi, logam warna, dan lain sebagainya. Selain itu Ukraina memiliki Crimea, sebuah kawasan yang luasnya 26 ribu km persegi,  hampir seluruhnya dikelilingi oleh Laut Hitam dan terhubung dengan daratan Ukraina melalui daerah tanah genting Perekop. Sehingga tanah ukraina sangat subur yang cocok untuk pertanian. Bahkan Ukraina menjadi pemasok terbesar kebutuhan pangan di Uni eropa. Negara ini merupakan penghasil gandum dan juga jagung. Secara khusus Rusia mempunyai kepentingan di Ukraina yaitu jalur pipa gas yang dimiliki Rusia dalam distribusi ke wilayah Eropa. Dari segi demografi, Ukraina ini berpenduduk ± 52 juta jiwa, yang menggiurkan bagi pangsa pasar imperialisme. Selain itu, Ukraina merupakan jalur perdagangan laut strategis yang  menghubungkan Eropa dengan Asia.

Melihat kekayaan alam yang ada di Ukraina, tentu semakin terang mengapa Negara ini diperebutkan, apalagi kepentingan imperialisme AS dalam menyelesaikan krisis ditubuhnya. Perang yang dilancarkan milisi Ukraina Pro Rusia adalah skema dari imperialismeAS dan Rusia yang terus-menerus bersitegang untuk mendapatkan pengaruh di Ukraina. Dengan adanya intervensi dari imperialisme khususnya AS, dapat melahirkan bencana sosial yang mengorbankan masyarakat Ukraina.

Terjadinya penembakan rudal terhadap pesawat MH17, langsung memberi signal kepada AS agar segera menduduki Ukraina atas nama perang melawan teoris untuk menegakkan perdamaian. Sebagaimana pernyataan rejim Obama [3]menyebutkan, “Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai pihak yang juga harus bertanggung jawab dalam tragedi mengerikan ini”. Rusia terus membiarkan bantuan persenjataan kepada kelompok milisi tersebut, termasuk senjata anti-pesawat dan sejumlah aliran dana”. Lanjutnya, menyerukan dilakukannya penyelidikan internasional yang kredibel terkait jatuhnya MH17. "Ini adalah tragedi global,” katanya. Pernyataan Obama ini kemudian diperkuat instrumen imperialisme AS  melalui Dewan keamanan PBB meminta pertangung-jawaban kelompok milisi yang diberikan bantuan persenjataan dan dana dari Rusia. Ini akan membuka ruang yang luas bagi imperialisme AS agar segera menduduki Ukraina untuk menandingi kekuatan rusia dan milisi. 

Oleh karena itu, terjadinya kecelakaan penembakan rudal terhadap pesawat MH17 merupakan dampak krisis Ukraina yang diperparah dengan adanya perebutan dominasi imperialisme AS dan Rusia yang melahirkan suasana perang dan menimbulkan jatuhnya korban  masyarakat sipil. Kejadian ini semakin memperpanjang kebusukan dari imperialisme khususnya AS mengobarkan perang untuk menghilangkan kedaulatan suatu bangsa seperti  yang dilakukan di jalur Gaza, Negara Timur tengah dan Afrika. Perang digunakan saat-saat krisis imperialisme untuk mempercepat proses menanggulangi penyelamatan perusahan-perusahan multinasionalnya. Maka cenderung juga imperialisme mengobarkan perang yang mengatasnamakan Demokrasi, HAM dan melawan teroris  di negara-negara dunia khususnya negara berkembang. Oleh karena itu, mari kita Kecam Penembakan atas Pesawat MH17 yang membuat jatuhnya korban 298 masyarakat sipil, serta menuntut  Imperialisme AS-Rusia  bertanggung jawab atas kejadian ini. Resist Resist US Imperialisme, No.1 Teroris.

20 Juli 2014

Rachmad P Panjaitan, S.IP

Ketua

---

[1] http://www.iberita.com/36349/tragedi-pesawat-mh17-di-ukraina-siapa-yang-salah, Diakses pada tanggal 20 Juli 2014, pukul 09.03 WIB.v

[2] http://rumahwarta.com/index.php/internasional/57-perang-ukraina-sudah-dipetakan-sejak-1997, di akses pada tanggal 20 Juli 2014, pukul 09.30 WIB.

[3] http://korankota.co.id/index.php/web/berita/NUSANTARA/6937/obama-tuding-putin-bertanggung-jawab, Diakses pada tanggal 20 juli 2014, pukul 09.43 WIB.

Pernyataan Sikap FMN: Gerakan Mahasiswa Melawan Capres Penindas Rakyat anti Demokratis dan pelanggar HAM

Nilai-nilai demokrasi menjadi sebuah capain dalam kemenangan dalam gerakan reformasi 1998. Pemberangusan dan penghancuran nilai-nilai demokrasi di Indonesia dengan cara militerristik, kekerasan, indontrinisasi, menjadi ancaman menakutkan selama masa orba 32 tahun di bahwa rejim boneka fasis Soeharto berkuasa. Hak-hak demokratis pemuda mahasiswa dalam mengembangkan kebebasan mimbar akademik sampai dengan pengembangan akademik atas ilmu pengetahuan yang berguna bagi rakyat, dirampas dengan kejam melalui NKK/BKK yang melahirkan kampus sebagai menara gading yang menopang kebijakan boneka fasis selama Soeharto berkuasa. 

Demikian pula dengan gerakan-gerakan rakyat lainnya yang menuntut atas penghidupan layak mulai dari hak atas tanah, upah, pekerjaan dan pelayanan publik, dibungkam dengan cara-cara kekerasan (refesifitas) yang membabi buta dari rejim Soeharto. Pemberangusan gerakan-gerakan dengan tuduhan subversif adalah sebuah provokasi yang dilanggengkan untuk menyuburkan fasisme di Indonesia selama orde baru. Namun penindasan dan penghisapan rejim boneka fasis Soeharto sebagai pemerintahan bersama dari klas borjuasi komprador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat, bertujuan untuk melanggengkan kepentingan Imperialisme AS di Indonesia. Tindasan fasisme yang sangat kejam dengan menginjak-injak nilai-nilai demokrasi dan HAM, melahirkan kesadaran berjuang bagi rakyat Indonesia untuk melepaskan belenggu dari rejim fasis Soeharto. Krisis finansial asia 1997 yang menjalar luas ke Indonesia, menjadi syarat-syarat lahirnya gerakan reformasi untuk menumbangkan Soeharto.

Pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto meletakkan jabatannya. Kemenangan dalam menjatuhkan rejim boneka fasis Soeharto adalah kemenangan yang dicatat dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia khususnya gerakan mahasiswa. Kran demokrasi mulai terbuka untuk memberi prasyarat tegaknya demokrasi di Indonesia. Walau kita ketahui bahwa gerakan reformasi yang menjatuhkan rejim fasis Soeharto adalah kemenangan kecil untuk menuju kemenangan berdemokrasi sejati untuk rakyat. Sebab selama 16 Tahun reformasi bergulir, masih banyak polemik-polemik yang memberangus bahkan berusaha merampas hak-hak rakyat atas demokrasi itu. 

Tindakan usaha untuk menghancurkan nilai-nilai demokrasi dan HAM di Indonesia telah tampak nyata terutama pada masa pemerintahan Boneka SBY menjabat selama 10 tahun. Berbagai tindakan nyata perampasan hak demokratis rakyat seperti; perampasan tanah secara masif, melanggengkan politik upah murah, sempitnya lapangan pekerjaa serta merampas hak-hak layanan publik (pendidikan, kesehatan, dll), menjadi persoalan yang kronik dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. 

Selama SBY sebagai Rejim boneka, tercatat pula bentuk-bentuk korupsi yang merajalela di tingkatan kapitalisme birokrat di Indonesia. Mulai dari kasus BLBI, Bailout Century, Hambalang, kasus Suap Sapi, al-quran, pengadaan RS di perguruan tinggi, SKK Migas, dan masih banyak lagi. Bahkan diperparah lagi, dari sebagain besar kasus korupsi di Indonesia selama 10 tahun, selalu berhubungan dengan kader-kader Partai penguasa (demokrat) yang dibesut oleh SBY. Ini juga dicatat sebagai bentuk kegagalan SBY dalam berdemokrasi selama ia menjabat. 

Selain mengguritanya kasus korupsi di masa SBY, terjadi pula praktik-pratik pelanggaran HAM yang merajalela di Indonesia. Hal ini dapat dinilai dari pengusiran dengan pembantaian kaum tani di berbagai daerah mulai dari mesuji, bima sampe, padang halaban, rembang, karawang, dan masih banyak lagi kaum tani mengalami nasib yang sama. Selain itu, usaha untuk mengkriminalisasikan rakyat dan unsur-unsur pejuang pro demokrasi kerap dilakukan oleh rejim SBY. Di sisi lain, SBY juga belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan perlanggaran HAM masa lalu seperti penculikan aktivis, tanjung periok, kedung ombo , talang sari, peristiwa semanggi, pelanggaran di Aceh dan lain-lain. SBY yang mendidirikan pengadilan HAM ad hoc serta pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, hanyalah kebijakan pencitraan di akhir jabatannya yang praktiknya tidak pernah menarik pelanggar-pelanggar HAM di Indonesia ke meja  pengadilan tersebut.

Pemilu Presiden 2014 yang dilaksanakan pada 9 Juli telah usai. Namun berbagai fenomena sosial pasca Pilpres 2014 melahirkan berbagai polemik di tengah-tengah masyarakat. Politik kekanak-kanakan ditunjukkan oleh pemangku kepentingan yang menimbulkan suasana tidak nyaman di tengah masyarakat Indonesia. Rejim SBY beserta para kandidat Capres menyebutkan bahwa Pilpres adalah instrumen dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, sekali lagi para pemangku kepentingan menunjukkan perilaku politik yang buruk sebagai bentuk kecurangan pilpres 2014 mulai dari kisruh Quick count, pemungutan ulang, indikasi pengelembungan suara, kejanggalan C1, kredibelitas KPU dipertanyakan, dan lain-lain.

Berdasarkan paparan di atas, kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL menyampaikan sikap “Menolak Capres 2014 Penindas Rakyat Sebagai Rejim Boneka Fasis yang anti demokratis dan pelanggar HAM”. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, semoga seluruh tingkatan organisasi FMN mulai dari Wilayah, Cabang dan Ranting dapat menjadikan pernyataan sikap ini sebagai pegangan dan panduan dalam menjalankan pekerjaan kampanye sebagai garis khusus atas Pemilu Presiden 2014. Terima Kasih.

15 Juli 2014

Hormat kami,

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

Rachmad P Panjaitan, S.IP

Ketum

Imperialisme AS Mengobarkan Perang : Konflik Israel dengan Palestina. Berdoa Untuk Jalur Gaza.

Keadaan di Jalur Gaza kembali memanas akibat meningkatnya eskalasi ketegangan antara Israel dengan Palestina. Serangan udara Israel ke wilayah jalur Gaza berdalih sebagai serangan atas balasan untuk melumpuhkan basis pertahanan kelompok perlawanan Hamas Palestina dan penculikan tiga warga Israel[1]. Sejak Senin kemaren, serangan udara Israel telah menjatuhkan roket sebanyak 160 yang menghantam jalur Gaza. Atas insiden itu, terhitung warga Palestina meninggal 28 orang dan 300 orang mengalalami luka-luka[2]. Serangan udara ini merupakan bentuk pelanggaran dan menginjak-injak hak asasi manusia untuk mendapatkan kemerdekaan dan hidup.

Ditinjau dari perspektif sejarah konflik Israel dengan Palestina adalah konflik perebutan wilayah antara dua bangsa. Konflik berawal dari gerakan zionisme atau nasionalisme Yahudi, yang menyebabkan terjadinya perpindahan masyarakat Yahudi secara besar-besaran dari Eropa ke Timur tengah. Sementara saat itu baik kawasan Israel atau Palestina adalah wilayah di bawah kekuasaan ottoman. Eksistensi kekuasaan Ottoman akhirnya berakhir dengan adanya pemberontakan yang dilakukan bangsa arab untuk merdeka yang ditopang oleh Inggris dan Prancis. Namun, Pemerintah Arab independen yang dijanjikan toleh Inggris dan Prancis, tidak kunjung diberi kepada bangsa Arab. Bahkan Imperialisme Inggris dan Prancis kemudian melakukan perjanjian bilateral yang membagi bangsa Arab menjadi dua bagian yakni irak, Yordania dan sebagian wilayah Haifa (Inggris) dan Turki, Irak bagian utara, Suriah dan Libanon (Prancis). Perjanjian bilateral itu pun disebut sebagai Sykes-Picot Agreement.. sedangkan wilayah Palestina belum diserahkan kepada Negara manapun, sehingga palestina masih dikuasai bersama oleh Inggris dan Prancis. 

Dengan adanya Sykes Picot Agreement, cita-cita pemerintah bangsa Arab yang independen menjadi cita-cita yang terhambat oleh imperialisme yang ingin menguasai bangsa Arab. Bahkan di Imperialisme Inggris malah ,memberikan signal kepada Yahudi untuk membangun Negara Israel di Palestina. Dukungan tersebut termuat dalam Balfour Declaration yang memberi legitimasi bagi Bangsa Israel melakukan Zionisme untuk mendirikan Negara di Palestina. Janji-jani yang diberikan oleh Imperialisme Inggris menjadi latar belakang kuat bagi bangsa Arab khususnya Palestina dan Israel mengklaim wilayah itu adalah wilayah mereka. 

Pada tahun 1948, melalui PBB melakukan perjanjian damai antara Israel dan Palestina yang berisikan pembagian negara mandiri yang terpisah antara Negara Palestina dan Israel. Akan tetapi proposal perdamaian yang disebut UN Partition Plan tersebut, malah menunjukkan ketidakadilan PBB yang memberikan wilayah palestina ke Israel 55 % dan negara Arab 45 %. Padahal secara demografis, jumlah penduduk Yahudi di Palestina hanya 7% sedangkan 93% merupakan bangsa arab. Hal ini menjadi penyulut terjadinya konflik, bahkan semakin menajam setelah bangsa Yahudi mempraklamirkan Negara Israel dengan pengakuan AS. Hal ini memicu perang, namun bangsa arab Palestina kalah. Kemudian tahun 1967, terjadinya letusan peperangan Israel dengan bangsa Palestina (Six Day War). Bukan hanya itu, Israel semakin memperluas wilayah jajahannya sampai ke wilayah bagian Mesir. Kemudian tahun 1979 letusan perang kemudian terjadi. pada perang ini, bangsa Arab menang dengan keberhasilan mengambil alih kembali semenanjung sinai dan Gaza yang dilanjut dengan perjanjian perdamian.

Pada tahun 1988, Palestina dideklarasikan sebagai Negara Merdeka di atas kaki sendiri, meskipun untuk mencari pengakuan Internasional Negara Palestina menggunakan Organisasi Kebebasan Palestina sebagai perwakilan karena Negara Palestina belum diakui secara Internasional.’

Keterlibatan AS sebagai Negara Imperialisme yang mempunyai kepentingan di Negara Timur Tengah, semakin melibatkan diri dalam intervensi atas wilayah Palestina. Dengan kedok perdamaian dunia mulai dari Madrid Conference (1991), Oslo Accourd (1993), Hebron Agreement dan Wye River memorandum. Lalu dilanjut Camp davidi (2000), Amnapolis Coference (2007)[3]. Namun kesepakatan itu adalah sebuah skema yang dilahirkan AS yang seolah-olah menjadi mediator yang peduli perdamaian. Padahal sudah menjadi watak imperialisme AS yang merupakan pimpinan diantara imperialisme, tentu mempunyai kepentingan atas wilayah Timur tengah terutama penguasaan minyak dan eksport perusahaan persejataan AS melalui perang yang selalu dikobarkan. 

Sehingga kita tidak boleh melihat bahwa konflik antara Israel dengan Palestina semata-mata adalah konflik peradabaan. Bila kita meletakkan dasar berdasarkan padangan teologis, yang menyebut bahwa tanah Palestina adalah “Tanah yang dijanjikan” dan Mayoritas meyakini bahwa Yahudi ingin mengembalikan Yerusalem menjadi ibu kota israel, akan menutup kenyataan pada perkembangan ekonomi politik yang dipengaruhi intervensi dari Imperialisme AS serta aspek kesejarahaan wilayah Palestina. Sama halnya dengan dengan negara-negara Timur Tengah, seperti di Iran, Irak, Libya, Suriah, Tunisia, Mesir, Arab. menjadi megaproyek Imperialisme AS untuk membangun rejim-rejim boneka. 

Imperialisme AS yang dipimpin Obama adalah Negara yang paling bertanggung jawab atas kejahatan manusia di Jalur Gaza[4]. Sebab, Israel melakukan serangan-serangan militer ke Palestina merupakan atas dukungan AS baik melalui pasokan persenjataan, tentara sampai mengucilkan Palestina agar tidak diakui dunia.

Demikian juga dengan presiden-presiden di negara-negara dunia khususnya Negara berkembang seperti asia, afrika. AS akan membangun rejim boneka melalui pemilihan umum yang seolah-olah dijalankan secara demokratis, namun secara prakteknya AS melalui pemerintah negara tersebut berusaha menaikkan Capres yang pro terhadap AS. Dan perkembangannya, AS akan selalu menaikkan capres yang mempunyai watak fasisme sebagai konsekuensi perkembangan krisis yang semakin akut di tubuh AS. Demikian pula di Indonesia yang baru-baru ini menyelesaikan Pilpres. Tentu peran dari AS sangat besar untuk memastikan rejim boneka pengganti SBY mempunyai watak yang sama dengan capres yang baru, yakni menggunakan cara fasisme yang menindas dan menghisap rakyat untuk menjamin keberlangsungan AS dan pengusaha-pengusaha besar, tuan tanah besar untuk mengeruk kekayaan alam di Indonesia secara besar-besaran. Oleh karena itu tugas kita adalah memastikan agar calon yang paling fasis dan didukung penuh oleh SBY serta Imperialisme AS, bisa kita likuidasi demi perkembangan perjuangan rakyat atas pemenuhan hak demokratisnya.

Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL, Mengutuk Serangan udara yang dilancarkan Israel yang menjatuhkan korban di jalur Gaza, dan mengecam imperialisme AS agar tidak mengintervensi konflik Israel dengan Palestina serta Keterlibatan aktif pemerintahan RI dalam memberikan dukungan kemerdekaan bagi Palestina.

09 Juli 2014

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

Rachmad P Panjaitan

Ketua

[1] http://www.antaranews.com/berita/443235/iran-kutuk-serangan-israel-terhadap-jalur-gaza, Diakses pada tanggal 09 Juli 2014, pukul 22.45 WIB

[2] http://news.detik.com/read/2014/07/09/091329/2631991/1148/gaza-memanas-28-orang-tewas-akibat-serangan-udara-israel?991101mainnews, Diakses pada tanggal 09 Juli 2014, pukul 23.05 WIB

[3] http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Israel_dan_Palestina, Diakses pada tanggal 09 juli 2014, pukul 23.34 WIB

[4] Chomsky, Noam. The Fateful Triangle: The United States, Israel and the Palestinians. South End Press, 1999.

Pemuda Mahasiswa dan Rakyat bergandeng tangan, Mengkampenyekan Hak Rakyat dan Menolak Rejim Fasis

Menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan dalam Pemilu Presiden 2014 telah dipertontonkan oleh calon presiden-wakil presiden 2014. Tindakan-tindakan intimidasi, saling cerca, manipulasi data, kampanye hitam sampai dengan meningkatnya kerusuhan-kerusuhan, merupakan manifestasi demokrasi palsu ala imperialisme AS yang terus disebar oleh rejim boneka SBY melalui Pilpres 2014. Pemilu disebut-sebut sebagai salah-satu istrumen kehidupan demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian Pilpres disebut-sebut dapat melahirkan pemerintah “dari, oleh dan untuk rakyat”. Namun pada kenyataannya, dari pemilu ke pemilu selalu melahirkan pemerintah baru, yang tidak ubahnya adalah .rejim bersama antara borjuasi komprador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat untuk mendukung tuannya imperialisme AS mempertahankan Indonesia sebagai negeri setengah jajahan dan setengah feodal.

Kisruh politik diantara dua pasangan menjelang pencoblosan 9 Juli, menjadi tradisi kolot yang dijalankan dalam sistem demokrasi palsu. Kedua pasangan saling tuding-menuding yang berlahan menunjukan watak asli dari setiap pasangan. Bahkan diantara pasangan. mulai menunjukkan tindakan-tindakan fasis dengan menggunakan cara-cara provokasi sampai dengan teror yang mencekam di tengah masyarakat Indonesia. Di satu sisi, Capres-Cawapres mulai gencar menghembuskan kembali isu-isu lama yang seksi yang bertujuan mendompleng suara untuk memenangkan pertarungan. Padahal hal itu dapat berpotensi memecah-belah persatuan rakyat yang menumpulkan perjuangan-perjuangan atas hak-hak demokratis. Rejim SBY sebagai operator dalam menjalankan demokrasi palsu melalui Pilpres, berusaha memastikan Presiden yang terpilih tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ia diambil. Seperti kebijakan MP3EI, KEK, UU Pengadaan tanah, UU Minerba, UU Penanaman modal, UU PT, yang seluruhnya adalah untuk menopang imperialisme AS dan feodalisme di Indonesia. Sehingga SBY akan berusaha menyukseskan Pilpres dan memastikan sekutunya yang paling siap menggantikan sebagai rejim boneka baru bagi AS. 

Pemuda mahasiswa dan rakyat memahami betul bahwa Pilpres 2014 tidak akan mampu menyelesaikan persoalan dalam pemenuhan hak atas kehidupan layak. Pilpres tak ubahnya menjadi tontotan pergantian rejim sekali 5 tahun yang menyebar ilusi sejenak bagi rakyat Indonesia. Rakyat berbondong-bondong ke TPS lalu pulang dengan harapan tidak pasti. Partispasi rakyat dalam Pilpres, menjadi Nyanyian bisu akan kesejahteraan dan kedaulatan. Rakyat berharap bagimana upah naik, diberikannya tanah rakyat, lapangan kerja serta akses-akses publik yang diberikan Pemerintah. 

Konstelasi politik pun semakin memanas menjelang Pilpres 2014. Dan demokrasi palsu ini pun sangat rentan dimanfaatkan oleh kekuatan fasis untuk naik kursi kekuasaan untuk menghisap dan menindas rakyat Indonesia tiada ampun.

Kebebasan yang telah sedikit diperoleh oleh rakyat Indonesia melalui gerakan rakyat dengan menumbangkan rezim fasis orde baru dibawah pimpinan Soeharto adalah capaian rakyat yang harus dipupuk dan dijaga untuk memberi syarat berkembangnya gerakan mahasiswa dan rakyat yang masif. Namun saat ini kembali terancam oleh terkonsolidasinya elemen-elemen fasis yang mampu memberangus gerakan rakyat dan menginjak-injak kemenangan kecil dalam reformasi 1998. Diskursus yang menyebutkan militer netral dalam Pilpres 2014 adalah sempalan omong kosong rejim SBY dan Capres-Cawapres. Sebab, militer akan selalu didorong untuk terlibat aktif dalam kaca politik di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Karena imperialisme AS akan selalu berusaha untuk mendorong klik militer fasis menjadi rejim boneka di negara-negara berkembang. Imperialisme mempercayai dengan kekuatan fasisme akan selalu mampu menjaga stabilitas perpolitikan suatu negara melalui tindasan-tindasan fasisme terutama dengan fasisme terbuka.

Fasisme dengan kekuatan penuh militer yang menindas rakyat, akan kerap memanfaatkan demokrasi palsu ala borjuis untuk merebut tampuk kekuasaan di suatu Negara. sejarah dunia telah membuktikan bagaimana kenaikan kekuatan fasisme seringkali difasilitasi seperti yang terjadi di Jerman di bawah kepemimpinan Hitler, Spanyol di bawah kepemimpinan Franco, Italia dibawah pimpinan Musolini, Jepang dibawah Kaisar, dan Indonesia dibawah rezim Orde Baru Soeharto.

Absennya kepemipinan politik nasional yang berdaulat dan mengabdi rakyat disebabkan pemerintah yang lahir berasal dari borjuasi komprador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat yang membuka potensi kelompok fasis untuk mengkampanyekan jargon-jargon nasionalisme sempit dan palsu sebagai kampanye politik mereka. Sehingga kekuatan Fasisme yang terbuka adalah teror, ancaman bagi pemuda mahasiswa, kelas buruh, kaum tani dan rakyat Indonesia dalam membangun keberlangsungan demokrasi dan gerakan rakyat.

Oleh karena itu, FRONT MAHASISWA NASIONAL menyatakan bahwa perubahan adalah karya berjuta-juta massa, dan terus kampanyekan persoalan dan tuntutan pemuda mahasiswa serta rakyat sebagai usaha perjuangan sejati dan menolak rejim fasis yang anti demokrasi, anti pemuda mahasiswa dan anti rakyat. Belajar, berorganisasi dan berjuang.

08 Juli 2014

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

Rachmad P Panjaitan

Ketua 

Debat Capres-Cawapres terakhir, menggelitik jutaan rakyat Indonesia

Penyelenggaraan Debat Capres-Cawapres 2014 yang terakhir (05/07/2014) menjadi tontonan menarik yang menyedot perhatian jutaan warga negara Indonesia. Dalam tema debat Capres-Cawapres yang diselenggarakan KPU dan ditayangkan di stasiun televisi, mengangkat tema “Pangan, Energi dan Lingkungan”. Pendukung yang menyaksikan langsung di Hotel Bidakara Jakarta memberikan yel-yel sebagai dukungan kepada Capres-Cawapres masing-masing. Bahkan suara riuh atau ejekan terdengar pula di tempat acara debat berlangsung. Tentu hal ini dipengaruhi atmosfir yang semakin panas menjelang 4 hari menuju pencoblosan 9 Juli 2014. 

Ada beberapa moment yang menarik terutama saat sesi tanya jawab sesama Capres-Cawapres. Contohnya ketika Jusuf kalla bertanya pada pasangan Prabowo-Hatta tentang padangan atas kebijakan impor beras. Prabowo menjawab bahwa menolak impor beras, karena Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan domestik pangan melalui pembukaan lahan food estate. Lanjutnya,“saya pernah mengusulkan ini, tapi jusuf kalla selaku Wapres SBY masa itu dan Ketum Golkar semasa saya (Baca: Prabowo) menjadi anggota di partai itu, bapak menolak”. Mendengar itu, Jusuf kalla sempat terdiam, dan kemudian tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian momen yang mengelitik lainnya, ketika Cawapres dari Prabowo yaitu Hatta Rajasa bertanya tentang penghargaan lingkungan kota yang menyebut Kalpataru. Lalu dengan semangatnya Jusuf kalla menjawab “Saya tidak mau menjawab, karena pertanyaan bapak Hatta salah. Harus penghargaan lingkungan di kota itu Adipura”. Mendengar pernyataan itu, Hatta pun tertunduk yang diikuti suara riuh dari penonton. 

Namun yang tidak boleh kita lupakan adalah esensi dari debat Capres-Cawapres yaitu tentang visi misi dan program yang berhubungan dengan pangan, energi dan kedaulatan. Tentu sebagai warga negara sudah menjadi kewajiban memberikan tanggapan atas setiap debat yang disuguhkan kepada kita. Pasangan urut No. 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam hal pangan akan menyediakan pangan yang berkecukupan, mengurangi impor, mengembangkan diversifikasi pangan. Sedangkan di bidang energi meningkatkan produksi migas, melakukan penghematan dan diversifikasi energi. Sementara di bidang lingkungan mengatasi perubahan iklim, menjaga ekosistem lingkungan, pendidikan lingkungan serta menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan SDGs. Sedangkan Pasangan No.urut 2 Jokowi-JK mempunyai program di bidang pangan adalah kedaulatan pangan, meningkatkan Sarprodi pertanian, dan meningkatkan hasil pertanian untuk mengurangi impor pangan. Sedangkan kebijakan di bidang energi menyebutkan konversi minyak ke gas, mengembangkan energi di lahan marjinal. Dan di bidang lingkungan adalah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan hajat hidup orang banyak dengan menjaga kelestarian lingkungan.

Jika kita menilai dari visi misi dan program dalam konteks pangan, energi dan lingkungan dalam acara debat tersebut, kita belum mampu mempnyai ekspektasi besar terhadap kedua Pasangan atas pengelolahanketahanan pangan, energi dan lingkungan yang menopang kedaulatan dan kemandirian rakyat Indonesia. Sebab kedua Pasangan sekali lagi tidak akar persoalan dari ketimpangan pangan, energi dan lingkungan di Indonesia. Kedua calon belum mampu secara tegas menilai bahwa hancurnya ketahanan pangan di Indonesia akibat monopoli dan perampasan tanah oleh pekerbunan, pertambangan dan pertanian skala besar di Indonesia. Perkebunan skala besar tersebut tidak mempunyai orientasi memenuhi kebutuhan pangan domestik di Indonesia. Namun perkebunan di Indonesia saat ini, masih sama halnya dengan masa kolonial Belanda, yakni lahan-lahan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan baku (pasar) bagi negara-negara maju. Di sisi lain, runtuhnya ketahanan pangan di Indonesia akibat rendahnya akses masyarakat untuk bertani, baik akses atas tanah, sarana produksi sampai harga pertanian yang rendah akibat kebijakan impor produk pertanian yang membanjiri pasar Indonesia. Monopoli agroindustri yang dikuasai oleh perusahan monopoli pangan di Indonesia bahkan seperti seperti Monsanto, Cargill, DuPont, Dow Agrisciences, Syngenta, TNCs, Nestle, The BinLaden Group of Saudi Arabi. Kedua calon tidak menyinggung ini, hanya menyebut kepentingan kelompok sebagai mafia. 

Sama halnya dengan energi. Kedua pasangan mendegungkan energi terbarukan. Hal ini tentu sejalan dengan kepentingan negara-negara maju untuk mengembangkan energi alternatif (energi nabati) sebagai bahan energi dan bahan baku untuk kepentingan perusahan-perusahaan raksasa. Padahal yang menjadi akar runtuhnya ketahanan energi Indonesia adalah penguasaan yang besar oleh perusahaan Negara maju atas sumber-sumber energi di Indonesia. Hampir 90 % sumber energi baik gas dan minyak dikuasai oleh Chevron, Exxon, Total E&P, BP, Shell. Sementara Pertamina hanya menjadi tenaga operator yang mengelola kurang lebih 10% saja.

Demikian pula dengan isu lingkungan. Kedua calon selalu berkilah bahwa menjaga kelestarian lingkungan akan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi Indonesia. Sementara kita pahami bahwa mereka memandang bahwa pembangunan ekonomi selalu dihubungkan dengan pembukaan lahan skala luas oleh perkebunan, pertambangan dan pertanian. Sedangkan kita tahu, bahwa perkebunan, pertambangan skala luas akan merusak kelestarian lingkungan, mengganggu ekosistem alam yang menimbulkan bencana seperti longsor, banjir dan perubahan iklim yang ekstrem.

O6/07/2014

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

Badarudin

Sekretaris Jenderal

Menakar Konsep Pembangunan SDM dan Iptek dalam Debat Cawapres 2014

Pemilu disebut-sebut sebagai instrumen dalam Negara demokrasi. demikian pemilu di Indonesia yang masih bersumber dari pemikiran Tokoh AS Abraham Lincoln yang menyebutkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people). Pengertian itu pun sesungguhnya tameng untuk melegitimasi Pilpres 2014 yang merupakan demokrasi palsu milik tuannya, Imperialisme AS. Pemilu 2014 dilaksanakan dua kali; Pertama Pemilu legislatif tanggal 9 April yang lalu dan kedua akan diikuti Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli nanti yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Pilpres kali ini, seluruh mesin penyelenggara Pemilu yang disiapkan rejim boneka SBY (KPU) untuk menjalankan tugas secara efesien dan efektif untuk menciptakan suasana iklim "pesta rakyat" Pemilu yang meriah yang sesungguhnya adalah milik borjuasi besar komprador, tuan tanah dan kapitalisme birokrat. Masyarakat tampak berpartispasi aktif sebagai penonton layaknya menonton pergelaran seni atau 17 agustus yang ditayangkan di televisi. memang dalam debat Capres-cawapres  2014 kali ini, terhitung paling rame, tanpa disadari rakyat mengikuti pertarungan yang sebenarnya pura-pura antara Prabowo dan Jokowi, dimana antara pendukung saling menebar sinis dan kebencian.

Tujuan dari debat Capres-Cawapres disebut-sebut untuk mensosialisasikan kedua pasangan dengan visi dan misi beserta programnya agar masyarakat mengetahui dan dapat menentukan pilihannya. Di sisi lain, debat ini bertujuan untuk mendorong animo masyarakat untuk memilih 9 Juli nanti. Sehingga terhindarlah angka golput yang meningkat setiap Pemilu. karena apabila golput meningkat, mereka kuatir kehilangan legitimasi pemilu yang selalu dijadikan mereka sebagai ukuran kemajuan demokrasi di Indonesia dengan mengabaikan inti demokrasi yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kali ini kita akan soroti pada debat Cawapres pada  Minggu (29/06/2014) dengan tema Pembangunan SDM dan IPTEK. Menurut kami, berbicara tentang SDM dan Iptek akan berbicara tentang  pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, kedua Cawapres masih memaparkan dalam kerangka normatif dalam program pembangunan SDM dan Iptek. Kedua Calon menyuguhkan konsep reformasi politik (No.1) dan revolusi mental (No.2). berdasarkan penilaian kami, kedua konsep ini belum berkaitan langsung dengan persoalan pendidikan di Indonesia saat ini yaitu rendahnya akses atas pendidikan akibat pendidikan mahal sebagai konsekuensi kebijakan liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi yang diterapkan dalam  pendidikan di Indonesia. Yang kemudian, kita menilai kedua calon tidak berbicara tentang konsep bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan yang bertujuan untuk memajukan taraf kehidupan rakyat menuju masyarakat yang mandiri dan berdaulat. Artinya kedua calon masih abai bagaimana usaha menyelenggarakan pendidikan secara menyeluruh (holistik) dengan memberikan pendidikan kepada seluruh warga negara yang merupakan hak dasar bagi rakyatnya. Ini membuktikan bahwa siapa pun diantara kedua capres-cawapres yang terpilih, tidak memberi perhatian bagaimana mewujudkan dan memposisikan kembali tanggung jawab Negara atas penyelenggaraan pendidikan. Artinya mereka akan tetap memuluskan sistem pendidikan yang sudah berlangsung di bawah rejim SBY saat ini, yakni menjadikan pendidikan sebagai barang komoditas untuk meraup keuntungan oleh institusi pendidikan yang bekerja sama dengan  perusahan-perusahan besar, investor pendidikan dan tuan-tuan tanah. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Cawapres No.1 Hatta Rajasa dalam debat hari minggu yang lalu, hanya menjelaskan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, penambahan tenaga pengajar dan menambah anggaran untuk pendidikan. Sementara Pasangan Cawapres No.2 menjelaskan pengembangan budi pekerti serta menjadikan guru sebagai agen perubahan. Artinya kedua calon tidak menyinggung bagaimana persisnya usaha-usaha kedua calon untuk memberikan pendidikan bagi seluruh rakyat yang merupakan hak konstitusi rakyat sebagai salah satu cita-cita Negara Indonesia didirikan. 

Oleh karena itu, kita memandang bahwa pendidikan belum menjadi prioritas dalam visi misi dan program dari kedua kandidat yang dipaparkan dalam debat Cawapres Minggu lalu. Kami pun menilai bahwa wajah pendidikan di Indonesia pun akan tetap sama pasca pemilu presiden 2014, yaitu pendidikan akan tetap semakin mahal, pendidikan yang berorientasi mempertahankan karakter inlander (jajahan) untuk tetap menjadikan pendidikan mencetak SDM dan IPTEK yang berkualitas rendah untuk mengabdi kepada tuannya imperialisme AS dan Feodalisme.

02 Juli 2014

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

Rachmad P Panjaitan

Ketua

Pengadilan Rakyat Internasional

Sambut Baik Perjuangan Buruh Dalam Pengadilan Rakyat Internasional  untuk Upah dan Kehidupan Layak. Mengkorelasikan perjungan mahasiswa dengan klas buruh !

FMN merupakan ormass mahasiswa yang terlibat dalam perjuangan hak-hak demokratis pemuda mahasiswa. Selain itu, FMN juga akan selalu memperhatikan pertalian erat pemuda mahasiswa dengan perjuangan rakyat terutama kaum tani dan buruh. Dalam acara Pengadilan rakyat Internasional di Indonesia (Indonesia People Tribunal's) yang diadakan oleh Mahkamah Rakyat Internasional, FMN terlibat menjadi undangan sekaligus diminta menjadi panitia. Setelah mengikuti berbagai rangkaian persidangan yang dipimpin oleh hakim Internasional, Prof. Gill Boehringer, FMN mendapatkan perasan praktek maju dari persoalan-persoalan yang dihadapi buruh. Yang menjadi objek dalam persidangan kali ini adalah buruh  industri garmen yang bermerek Internasional (Adidas, Nike, GAP, H&M, Walmart).  Berbagai persoalan yang dihadapi oleh buruh garmen di Indonesia. Tapi  persoalan yang paling krusial yang selalu menjadi persoalan bagi kaum buruh Indonesia adalah persoalan upah rendah, kerja kontrak dan pemberangusan berserikat. Tentu ini berbanding terbalik, yang mana  Indonesia disebut sebagai negara demokrasi No.3 di Indonesia.

Upah rendah akan berhubungan dengan kualitas hidup rakyat yang rendah. Sebab upah menjadi salah-satu topangan bagi kaum buruh untuk memberikan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya upah di Indonesia masih terbilang rendah yang menjadi fenomena di tengah perkembangan industri yang pesat di Indonesia terutama di sektor garmen. Upah rendah ini ditenggarai dari itikad buruk perusahaan yang masih belum memperhatikan persoalan upah layak di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah Indonesia sebagai pemangku kepentingan, harus bertanggung jawab untuk memberikan upah layak demi kehidupan layak bagi buruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang dihadapi kaum buruh yang kerap perusahaan merampas hak buruh Indonesia.

Namun untuk terwujudnya upah yang layak demi kehidupan layak, buruh harus mampu mengorganisasikan dirinya dalam organisasi-organisasi buruh. Sehingga buruh kuat dan bersatu untuk memperjuangan upah layak di Indonesia. Sejak masa reformasi khususnya memasuki tahun 2008,  buruh Indonesia mulai terorganisir dan terpimpin dalam sebuah organisasi. Sehingga itu mendorong perjuangan yang maha hebat, yang melahirkan posisi buruh yang berlahan-lahan diakui oleh pemerintah dan pengusaha. Namun yang perlu diingat, bahwa penghidupan buruh di Indonesia akan berhubungan dengan kondisi ekonomi politik Internasional. Sehingga buruh harus dapat secara komprehensif dapat menilai keadaan yang dapat menguntungkan perjuangan buruh.

Tapi kita pahami secara bersama-sama bahwa di indonesia defenisi upah layak masih mengacu pada upah minimuh dengan merujuk kementraker No.13 Tahun 2012 dalam menetapkan kebutuhan hidup layak. Menurut kita, bahwa hal itu tidak adil bagi kaum buruh. Apalagi komponen yang rendah dan paradigma upah di Indonesia yang masih memakai standar lajang bukan keluarga.

Upah rendah yang masih dipertahankan di Indonesia adalah di luar logika dalam mensejahterakan buruh. Perusahan-perusahan di Indonesia didominasi oleh perusahaan besar dari merek-merek Internasional seperti (Adidas, Nike, GAP, dll). Pemerintah Indonesia membuka ruang pada perusahan-perusahaan multinasional ini, dengan regulasi yang mudah dan fasilitas yang baik. Namun yang menjadi ironi, pemerintah Indonesia memberi jaminan kepada perusahan-perusahaan untuk membayar upah buruh yang rendah.  Harusnya pemerintah Indonesia dengan tegas memperhatikan upah layak untuk kehidupan yang layak bagi buruh Indonesia. Seperti kata ahli Douglas Miller dalam acara Pengadilan rakyat ini, “  upah rendah diakibatkan tidak adanya tanggung jawab perusahan-perusahaan besar untuk mensejahterakan buruh Indonesia. Akan tetapi perusahan-perusahan besar hanya menjadikan buruh Indonesia sebagai sasaran tenaga kerja murah”. Sedangkan menurut Hary Prabowo ahli Ekonomi Politik Indonesia dalam acara ini juga menyebutkan, “ Upah rendah yang didapat buruh Indonesia, akibat ekonomi politik Indonesia yang masih dikendalikan oleh imperialis AS. Perusahaan merek-merek ternama milik Imperialis datang berbondong-bondong ke Indonesia bukan untuk memajukan Negara kita. Namun mereka datang untuk berinvestasi dan mendirikan perusahaannya karena upah yang rendah dan pasar yang luas yang dijamin pemerintah Indonesia. Lanjutnya, “Indonesia tidak akan mampu membangun Industri nasional yang sesungguhnya menjadi syarat utama menjamin upah layak di Indonesia, karena Industri nasional tidak akan dapat berjalan bila reforma agraria di Indonesia belum dijalankan”. 

Selain persoalan upah, persoalan kontrak kerja yang pendek menjadi salah-satu bentuk ketidakpastian kerja oleh kaum buruh. Adanya kontrak kerja yang pendek akan memangkas hak-hak buruh untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak seperti jaminan hari tua, jaminan keamanan, jaminan profesi dan lain-lain. Oleh karena itu, kerja kontrak adalah bentuk yang tidak pantas dijalankan di dunia terutama di Indonesia. Karena itu adalah bagian dari perampasan hak buruh atas bekerja. 

Terakhir, politik upah murah dan kerja kontrak akan berhubungan dengan meningkatnya pemberangusan berserikat di Indonesia yang merupakan bentuk pelanggaran HAM. Tentu itu adalah bagian  dari skema perusahaan untuk melanggengkan kebijakannya. Hal ini tentu menjadi kecaman bagi perusahaan terutama bagi pemerintah Indonesia yang tidak memberikan jaminan atas berorganisasi, berserikat bagi kaum buruh di Indonesia. Pemberangusan berserikat menjadi bukti nyata, bahwa pemerintah tidak memberikan hak-hak konstitusional buruh yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak demokratisnya. FMN juga menilai bahwa persoalan yang dihadapi buruh terutama upah murah, juga akan mempengaruhi rendahnya akses buruh untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anaknya serta jaminan kesehatan dan hari tua yang layak

Oleh karena itu, dalam kegiatan Pengadilan Rakyat Internasional yang diadakan di Jakarta dengan dihadiri hakim Internasional, delegasi Internasional, serikat buruh, ahli, pengacara rakyat, Perusahaan brand (merek), Ahli dan para undangan, menarik kesimpulan   bahwa “Perusahaan dan pemerintah harus bertanggung jawab atas Upah yang layak untuk kehidupan buruh yang layak. Selain itu hapuskan kerja kontrak dan hentikan pemberangusan berserikat terhadap buruh”

Rachmad P Panjaitan