Headlines News :

Latest Post

Front Mahasiswa Nasional Mengutuk Keras Pelarang Aksi di Gedung Kuliah Bersama oleh Rektor Universitas Mataram (UNRAM)

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Selasa, 18 April 2017 | 22.49

Puluhan massa dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Ranting Universitas Mataram (UNRAM) menyelenggarakan Aksi mimbar bebas  di Gedung Kuliah Bersama UNRAM pada Rabu, 19 April 2017. Dalam aksi tersebut, Massa Aksi menyampaikan bebeberapa  tuntutan, yakni  Cabut Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU PT) , Cabut Uang Kuliah Tunggal (UKT), Wujudkan Fasilitas yang Layak dan Memadai di UNRAM, Berikan Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan Berorganisasi di UNRAM, Hentikan Praktik Privatisasi, Liberalisasi Dan Komersialisasi di UNRAM. 

Aksi mimbar bebas dimulai tepat pada pukul 08.41 dengan orasi pertama dari perwakilan FMN. namun tidak  lama setelah orasi pertama dari FMN, dua (2) orang satpam kampus menghampiri massa aksi. Salah satu satpam tersebut mengatakan kepada massa aksi bawah : “tidak boleh  melakukan aksi mimbar bebas di Gedung Kuliah Bersama. Jika kalian tidak mau membubarkan aksinya. Maka  kami akan membubarkan paksa aksinya”, ungkapnya pada masa aksi. akhirnya Koordinator Lapangan mengarahkan untuk melakukan mimbar bebas di perempatan fakultas Pertanian.

Tindakan rektor UNRAM melalui satpam yang melarang aksi di Gedung Kuliah Bersama merupakan salah bentuk dari kebijakan anti demokrasi di UNRAM. Hal tersebut menunjukan bahwa Rektor Unram merupakan jelmaan nyata dari rezim Jokowi yang terus menunjukan watak fasisnya demi memenuhi kepentingan dari imperialisme pimpinan AS. Tindakan intimidasi, pelarangan, pembubaran, dan kekerasan yang dilakukan oleh Rektor UNRAM melalui aparatur keamanannya tidak hanya kali ini. Namun sudah teramat sering dilakukan oleh rektor UNRAM terhadap mahasiswa yang melakukan perjuangan menuntut hak demokratisnya di dalam kampus.

Maraknya tindakan intimidasi, kekerasan, pelarangan, pembubaran dan Drop Out  di kampus-kampus menjadi buktinya menguatnya tindakan fasis di dunia pendidikan. hal tersebut seiring dengan menguatnya praktek Liberalisasi, Privatisasi dan Komersialisasi Pendidikan.

Atas dasar tersebut, Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional menyatakan sikap dan tuntutan:
  1. Mengutuk keras tindakan pelarang aksi di Gedung Kuliah Berasama oleh Rektorat Unram melalui satpam kampus.
  2.  Cabut Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU PT) ,
  3. Cabut Uang Kuliah Tunggal (UKT),
  4. Wujudkan Fasilitas yang Layak dan Memadai di kampus-kampus
  5. Berikan Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan Berorganisasi bagi mahasiswa
  6. Hentikan Praktik Privatisasi, Liberalisasi dan Komersialisasi pendidikan



Jakarta, 19 April 2017

Hormat Kami
Pimpinan Pusat FMN


Symphati Dimas Rafi’i

Ketua 

FMN MENGECAM TINDAKAN KEKERASAN KANIT INTELKAM POLRES TANGERANG SERTA PEMBUBARAN PAKSA TERHADAP AKSI YANG DILAKUKAN GSBI TANGERANG RAYA

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Minggu, 09 April 2017 | 09.37

Rezim fasis Jokowi-JK kembali menebar teror dan melakukan tindak kekerasan terhadap rakyat. Kali ini melalui aparat kepolisian Polres Tangerang beserta dengan Polisi Pamomg Praja melakukan pembubaran terhadap aksi damai hingga melakukan pemukulan terhadap salah satu peserta aksi. selain itu, Massa aksi diprovokasi dengan disebut goblok, bacot, dan lain-lain. Pembubaran aksi dan tindak kekerasan tersebut dilakukan terhadap massa aksi dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Tangerang Raya yang melakukan aksi damai pada 9 April 2017.

Front Mahasiswa Nasional Mengecam Keras Tindak Pemukulan Terhadap Mahasiswa Universitas Palangkaraya “Terus Perbesar Perjuangan Mahasiswa di Kampus, Tolak dan Lawan Kebijakan UKT dan Fasisme di Kampus.”

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Minggu, 02 April 2017 | 19.25


Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Palangkaraya (KBM UNPAR) menyelengarakan Audiensi  bersama pihak Rektorat terkait persoalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tanggal 1/4/2017. Audensi ini berakhir ricuh, saat pihak Satuan Pengamanan (Satpam) menarik mahasiswa yang ingin mengajukan penambahan waktu audiensi, karena pembahasan belum selesai. Hal ini tidak terlepas dari sempitnya waktu yang ditetapkan oleh Rektorat dalam audiensi tersebut yang menyebabkan waktu berkahir sebelum seluruh pembahasan selesai. Mahasiswa yang ingin mengajukan tambahan waktu kemudian di dorong, dan mahasiswa lainnya dihalang-halangi oleh Satpam, dan puncaknya terjadi pemukulan dan ada pula mahasiswa yang diinjak oleh pihak keamanan kampus. Dalam pengamanan audiensi ini, Rektorat juga menggunakan Resimen Mahasiswa (Menwa).

Tindakan represif tersebut semakin membuktikan bahwa kampus saat ini menjadi ruang yang anti demokrasi. Berbagai aspirasi dan tuntutan mahasiswa terus dibenturkan dengan kekerasan hingga kriminalisasi oleh pihak kampus. Protes mahasiswa UPR terhadap kebijakan UKT sebelumnya telah disampaikan melalui aksi demonstrasi namun belum juga mendapat respon positif dari Rektorat. Hal inilah yang mendorong diadakannya audiensi. UKT merupakan masalah pendidikan yang paling panas saat ini. Pasalnya sistem UKT pada kenyataanya merupakan sistem pembiayaan yang semakin melegitimasi komersialisasi pendidikan. Karena UKT, biaya kuliah setiap tahunnya menjadi naik. Hal inilah yang semakin besar melahirkan perlawanan mahasiswa di kampus-kampus terhadap sistem UKT.

Tindakan anti demokrasi seperti  intimidasi, kekerasan dan Drop Out terhadap mahasiswa yang berjuang semakin marak terjadi di Indonesia. Kebijakan  drop Out terhadap 24 mahasiswa yang dilakukan oleh Rekor Univesitas Muhammdiyah Sumatera Utara (UMSU) karena berjuang untuk perbaikkan kondisi kampus, kebijakan Drop Out terhadap 3 mahasiswa Univesitas Islam Makassar (UIM) yang mempertanyakan massa jabatan Rekor merupakan beberapa contoh dari tindakan fasis di dalam kampus. Hal ini tentu merupakan ciri yang melekat di Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feodal. Rezim Boneka di bawah pimpinan Jokowi-JK terus melancarkan tindasan demi memastikan penetingan milik imperialisme AS dan tuan tanah besar, termasuk dengan memasung kebebasan dan hak demokratis mahasiswa di kampus.

Mengguatnya praktek liberalisasi, privatisasi dan komesialisasi di dunia pendidikan akan berjalan lurus dengan meningkatnya tindakan anti demokrasi di kampus-kampus kedepan. Keadaan tersebut harus disambut oleh seluruh pemuda mahasiswa dengan memperluas dan memperkuat organisasi sebagai syarat untuk memajukan perjuangan massa demi mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat.    

Atas dasar itu,  kami Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional menyatakan sikap dan menuntut:
  1.  Rektorat Universitas Palangkaraya harus menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada mahasiswa dan rakyat atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Satpam dan Menwa saat pelaksanaan Audiensi.
  2. Rektorat Universitas Palangkaraya harus memberikan ruang secara luas kembali kepada mahasiswa untuk melakukan audiensi, penyampaian tuntutan dan aspirasi hingga demostrasi.
  3. Hentikan segala bentuk tindakan intimidasi, kekerasan hingga pembatasan penyampaian pendapat.
  4. Penuhi Tuntutan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Palangkaraya (KBM UNPAR), khususnya mengenai UKT.
  5. Mendukung penuh perjuangan Mahasiswa Universitas Palangkaraya dalam melawan komersialisasi pendidikan yang terwujud dari UKT.
  6. Menyerukan kepada seluruh mahasiswa untuk memperbesar organisasi sejati sebagai alat perjuangan sehingga mampu memajukan dan memperbesar gelombang perjuangan massa di kampus-kampus dan bertalian erat dengan rakyat.


Jakarta, 2 April 2017 
Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHSISWA NASIONAL


 SYMPHATI DIMAS RAFI’I
KETUA

Aksi Launching Program Perjuangant “Perluas dan Perkuat Organisasi untuk Memajukan Perjuangan Massa Demi Mewujudkan Pendidikan yang Ilmiah, Demokratis, dan Mengabdi Kepada Rakyat"

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Jumat, 17 Maret 2017 | 08.25

Front Mahasiswa Nasional (FMN) telah sukses menyelenggarakan Kongres V pada 10 – 16 Maret 2017, di Yogyakarta. Kongres V FMN dihadiri oleh 22 Cabang yang menghimpun total 162 orang delegasi Kongres. Dalam Kongres V, FMN mengangkat tema “Perluas dan Perkuat Organisasi untuk Memajukan Perjuangan Massa Demi Mewujudkan Pendidikan yang Ilmiah, Demokratis, dan Mengabdi Kepada Rakyat”. Agenda Kongres V telah membahas berbagai dokumen organisasi, seperti Konstitusi, Program Perjuangan, Resolusi Kongres, Pedoman Kerja Organisasi.
Kongres V FMN telah melahirkan dan membawa semangat baru yang lebih maju bagi perjuangan FMN kedepan. FMN tetap meneguhkan pandangan politiknya bahwa Indonesia adalah negeri setengah jajahan dan setengah feodal di bawah dominasi dan belenggu imperialisme dan feodalisme. Kondisi tersebut yang menjadi dasar bagi FMN untuk menyatakan bahwa sistem pendidikan hingga saat ini tetap tidak ilmiah, tidak demokratis dan tidak mengabdi kepada rakyat.
Atas dasar itu, FMN dalam Kongres V-nya telah menyusun Program Perjuangan yang akan menjadi Payung bagi seluruh program-program kerja dan perjuangan FMN selama dua tahun kedepan.  Berikut adalah Program Umum dari FMN:
  1. FMN ambil bagian aktif untuk memobilisasi pemuda mahasiswa dalam perjuangan rakyat untuk membebaskan diri dari belenggu imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrasi, menuju Indonesia yang merdeka dan demokratis sepenuhnya.
  2. FMN berjuang dan mengabdi pada kepentingan rakyat, khususnya buruh dan tani sebagai klas dasar dalam menggerakkan dan memimpin perubahan fundamental di Indonesia.
  3. FMN mengabil peran dan aktif dalam perjuangan pokok rakyat Indonesia untuk mewujudkan reforma agraria sejati dan industri nasional sebagai syarat mutlak kemajuan dan perubahan nasib rakyat Indonesia menjadi lebih baik.
  4. FMN bersama rakyat Indonesia memperjuangakan lahirnya sistem pendidikan nasional yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat.
 Program Umum tersebut yang menjadikan garis umum untuk menentukan program khusus secara politik, ekonomi, kebudayaan, dan solidaritas internasional.
Berikut adalah beberapa program prioritas FMN yang akan diperjuangkan dalam 2 tahun kedepan:
  1. Cabut UU Pendidikan Tinggi
  2. Cabut Kebijakan Uang Kuliah Tunggal
  3. Cabut UU SISDIKNAS
  4. Menuntut direalisasikannya Wajib Belajar 12 tahun secara gratis
  5. Menentang represifitas, tindakan intimidasi, pengekangan, dan kebijakan yang anti demokrasi kepada mahasiswa, guru, dosen dan tenaga kependidikan.
  6. Menentang segala bentuk korupsi di dunia pendidikan
  7. Menuntut transparansi dana di perguruan tinggi
  8. Menentang seluruh peraturan dan tindakan fasis pemerintah terhadap seluruh rakyat.
  9. Menuntut pemerintah merealisasikan 20% anggaran APBN dan APBD untuk pendidikan di luar gaji tenaga pengajar dan tenaga kependidikan.
  10. Menuntut pwningkatan fasilitas pendidikan
  11. Berjuang bersama dosen dan tenaga kependidikan untuk kesejahteraanya.
  12.  Melawan seluruh paket kebijakan Ekonomi neoliberal, perjanjian dan kerjasama investasi yang merupakan skema ekonomi neoliberal yang dijalankan oleh pemerintah.
  13. Berjuang bersama buruh untuk menentang politik upah murah, sistem kerja kontrak dan outsorching.
  14. Berjuang bersama kaum tani, suku bangsa minoritas, kaum miskin perkotaan dan nelayan untuk melawan perampasan dan monopoli tanah, penggusuran serta reklamasi.
  15. Memberantas buta huruh di kalangan rakyat
  16.   Mewalan segala bentuk diskriminasi, dan tindasan terhadap kaum perempuan
  17. Menentang seluruh perang agresi dan skema penindasan lainnya yang dilakukan oleh imperialis AS di seluruh negeri di dunia.
  18. Mendukung dan ambil bagian aktif dalam perjuangan rakyat dunia melawan imperialisme

Secara khusus, pada kesempatan ini FMN juga menyatakan sikap:
Mendukung perjuangan masyarakat Rembang yang menolak beroperasinya pabrik Semen milik PT Semen Indonesia.

Hormat Kami,
Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas Rafi’i
Ketua


Peringatan satu (1) Tahun Kebijakan Drop Out 3 (tiga) Mahasiswa UIM. Perkuat Persatuan Pemuda Mahasiswa Dalam Perjuangan Melawan Kebijakan Anti Demokratis Di Dunia Pendidikan

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Kamis, 16 Februari 2017 | 22.03



Mahasiswa Bertanya ?
Ibu Rektor Jawab Dengan SK Drop Out! 

Tanggal 17 Februari 2017 merupakan momentum 1 tahun kebijakan Drop Out yang dikeluarkan Dr. Ir. Andi Majdah Selaku Rektor Universitas Islam Makassar (UIM)  kepada Tiga Mahasiswanya. Tiga Mahasiswa yang mendapatkan kebijakan Drop Out itu adalah Bakrisal Rospa (Nomor Induk Mahasiswa 12023014026, Jurusan Teknik Elektro, Semester 7), Henry Foord Jebss (Nomor Induk Mahasiswa 13022014002, Jurusan Teknik Mesin, Semester 7), Dzulhilal M ( Nomor Induk Mahasiswa 12024014033, Jurusan Teknik Informatika, Semester 7). Kebijakan Drop Out ini ditenggarai lantaran ketiga mahasiswa ini menanyakan masa jabatan Rektor UIM yang sudah 3 Periode.

Kebijakan Drop Out ini tentunya membuat masa depan ketiga mahasiswa ini berada diujung tanduk dalam perkuliahan. Ketiga mahasiswa ini melakukan berbagai upaya agar Rektor UIM mencabut kebijakan ini. Setidaknya sudah puluhan aksi demonstrasi yang dilakukan untuk menuntut hak demokratis sebagai mahasiswa dikembalikan oleh Rektor. Selain itu, mereka juga melakukan hearing dengan pihak Kopertis wilayah IX yang menaungi UIM di tingkat wilayah, lalu juga ke komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Hearing yang dilakukan ternyata tidak mendapatkan respon yang baik dari pihak kopertis wilayah IX dan DPRD provinsi. Ketiga mahasiswa ini hanya dijanjikan semata tanpa realisasi konkret dari dua lembaga tersebut. Selain melakukan Hearing, ketiga mahasiswa ini juga mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Usaha yang dilakukan melalui jalur hukum ini ternyata memiliki hasil yang baik, dimana gugatan ketiga mahasiswa ini dimenangkan. PTUN Makassar memenangkan gugatan tiga mahasiswa ini pada tanggal 8 November PTUN Makassar mengeluarkan keputusan Pokok perkara yakni  :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor   Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/ll/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa FakultasTeknik UIM sepanjang atas nama :
a. Bakrisal Rospa, NIM. 12023014026;
b. Henry Foord J, NIM. 13022014002;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/ll/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik UIM sepanjang atas nama :
a. Bakrisal Rospa, NIM. 12023014026;
b. Henry Foord J, NIM. 13022014002;
4. Mengembalikan Para Penggugat pada kedudukan semula sebagai mahasiswa Universitas Islam Makassar
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000 (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);
Kemenangan yang didapatkan oleh ketiga mahasiswa ini ternyata tidak membuat pihak Rektor UIM sadar akan kesalahannya. Pihak Rektorat UIM justru tetap keras kepala dengan mendaftarkan upaya banding atas putusan PTUN Makassar. Tentu kondisi ini, tidak jua menyurutkan semangat dari ketiga mahasiswa UIM untuk menuntut haknya, ketiganya semakin semangat menuntut haknya terhadap pihak Rektor UIM

Kebijakan Drop Out terhadap 3 mahasiswa UIM pada Februari tahun 2016 menambah catatan buruk dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. selain itu juga, mencerminkan watak pendidikan Indonesia yang anti demokratsi dan anti kemajuan. Pasalnya, kebijakan anti demokrasi seperti kebijakan Drop Out terjadi beberapa kampus. Menurut catatan Front Mahasiswa Nasional (FMN) sepanjang 2016, kebijakan Drop Out  tidak hanya terjadi di UIM.  Namun juga terjadi di beberapa kampus di Indonesia seperti kebijakan Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara (UMSU) yang telah mengeluarkan Kebijakan Drop Out kepada 24 mahasiswa pada bulan oktober 2016  karena melakukan aksi menuntut transparansi dana kampus. Kebijakan Drop Out yang di keluarkan rector Universitas Negeri Jakarta kepada 1 mahasiswa karena melakukan aksi, dalam perkembanganya SK Drop Out di cabut karena meluasnya dukungan pemuda mahasiswa dan rakyat.

Kebijakan anti demokrasi dan anti kemajuan ini juga menimpa siswa dan guru di SMAN 13 Depok. Pak dika sebagai guru yang kerap mempertanyakan kebijakan pungutan Liar yang terjadi di SMAN 13 dihadapkan dengan pemecatan. Siswa  SMAN 13 Depok yang melakukan aksi atas pemecatan pak dika dan pungutan liar mengalami intimidasi dan ancama drop Out oleh pihak sekolah. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa kebijakan anti demokrasi dan anti kemajuan tidak hanya terjadi di  pendidikan tinggi tapi juga di pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

Selain kebijakan kebijakan Drop Out, mayoritas kampus juga menjalankan tindakan anti demokrtis lainnya seperti pelarangan beraktifitas, intimidasi, dan refresifitas terhadap mahasiswa yang berjuang atas hak demokratisnya. padahal menjadi hak-hak demokratis mahasiswa menjadi hal yang fundamental dalam kehidupan di kampus. Kondisi –tindakan anti demokrasi- tersebut sesungguhnya telah menghancurkan kemajuan kebudayaan rakyat, karena pendidikan tinggi yang seharusnya dapat mencerdaskan justru mengebiri mahasiswa dengan kebijakan-kebijakan yang anti kemajuan.

Kedepan tindakan anti demokratis dikampus akan semakin menjadi jadi, baik dalam bentuk tindakan intimidasi, refresifitas hingga Kebijakan Drop Out kepada mahasiswa. Seiring dengan menguatnya praktek liberealisasi, privatsiasi dan komersialisasi pendidikan di kampus-kampus yang berorentasi untuk melipat gandakan keuntungan dengan cara menghisap mahasiswa sehingga kebijakan Drop Out terhadap 3 mahasiswa UIM bukan hanya persoalan mahasiswa UIM. Namun persoalan tersebut menjadi persaolaan seluruh pemuda mahasiswa.

17 Februari 2017 merupakan momentum 1 tahun ketiga mahasiswa UIM berjuang menuntut haknya. Maka, Kami Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional mengajak kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk mendukung perjuangan ketiga mahasiswa UIM. Selain itu juga, Kami Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional mengutuk keras tindakan anti demokrasi di kampus serta mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk melawan berbagai tindakan anti demokrasi yang dijalankan oleh kampus.  

setahun berlalu, kami tetap berlawan 
kembalikkan hak demokratis kami 

Jakarta, 17 Februari 2017
Hormat Kami


Badarudin
SEKJEN PP FMN



Peringatan satu (1) tahun Kebijakan Drop Out 3 Mahasiswa UIM Satu Tahun Berlalu, Kami tetap melawan Kembalikan hak demokratis Kami


Kronologis Kasus DO 3 Mahasiswa UIM Makassar

Kasus ini berawal dari keresahan akan  kondisi kampus UIM Makassar, salah satunya adalah Rektor UIM yang telah menjabat selama 3 kali berturut-turut. Keresahan soal itu muncul karena mahasiswa mendengar problem di kampus Univ Swadaya Gunung  Jati cirebon yang bermasalah dengan masa jabatan rektor 3 periode yang berdampak pada tidak sahnya semua keputusan rektor termasuk Ijazah Mahasiswa. mereka takut kejadian tersebut juga menimpah mahasiswa yang ada di kampus UIM. Beberapa mahasiswa FT UIM diantaranya Bakrisal Rospa yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Bem FT UIM dan Henry Foord yang saat itu menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Mesin FT UIM kemudian mendiskusikan hal tersebut dan memutuskan untuk ke Kepertis Wilayah IX menanyakan apakah rektor boleh menjabat lebih dari 2 kali berturut-turut.

Beberapa mahasiswa UIM kemudian mendatangi kantor Kopertis Wilayah IX, diantaranya Bakrisal Rospa dan Henry Foord J. Staf Kopertis Wilayah IX yang menemui mereka memberikan hard copy yang merupakan salinan SE Dikti no 2705/D/T/1998 tentang prosedur dan tata cara pengangkatan pimpinan PTS.  Pihak kopertis juga mengatakan bahwa pengangkatan rektor di perguruan tinggi swasta juga harus mengacu pada SE tersebut. Berdasar pada aturan  yang diberikan oleh pihak Kopertis mereka kemudian mengetahui  ternyata Rektor Perguruan Tinggi Swasta juga  tidak boleh menjabat selama 3 periode berturut-turut.

Pada 10 Februari 2016 mereka menemui wakil dekan I Fakultas Teknik UIM untuk menanyakan persoalan masa jabatan rektor yang lebih dari 2 periode, mereka juga memberikan penyataan sikap dari “Aliansi Tarik Mandat Rektor UIM 3 Periode”. Wakil Dekan I yang menemui mereka tidak menjawab apa-apa dan menyarankan untuk menanyakan langsung ke pihak Universitas.

Pada 15 Februari 2016 Dekan fakultas teknik mengirimkan surat tentang pelanggaran 3 mahasiswa FT terhadap peraturan Akademik, pedoman peraturan kemahasiswaan dan kode etik mahasiswa UIM yang di berikan kepada pihak Rektorat. Pada hari yang sama yakni pada tanggal 15 Februari 3 orang mahasiswa yang sebelumnya datang menemui WD I FT pada  tanggal 10 februari 2016 menerima undangan dari Komdis UIM untuk menghadiri sidang klarifikasi atas pernyataan sikap “Aliansi Tarik Mandat Rektor UIM 3 Periode” .

Pada 16 Februari 2016 3 orang mahasiswa tersebut menghadiri sidang klarifikasi. Sidang tersebut ternyata dilaksanakan diruangan rektor UIM Makassar. Sidang tersebut dihadiri oleh Ketua Komdis UIM, wakil ketua yayasan, Dekan FT dan beberapa Dekan Fakultas lain. 3 orang tersebut kemudian memberikan klarifikasi bahwa dasar dari keresahan mereka dan ketakutan mereka akan situasi kampus yang dijabat oleh rektor yang 3 kali berturut-turut, mereka juga menjelaskan bahwa. Ketua Komdis memberikan bantahan dan menyatakan bahwa wewenang yayasan penuh untuk mengangkat rektor dan tidak boleh ada intervensi bahkan dari Dikti. 3 orang mahasiswa tersebut kemudian merasa bahwa dalam sidang tujuan ini bukan pada persoalan mencari kebenaran, tapi seolah-olah membuat mereka merasa bersalah dan tidak lagi menanyakan soal masa jabatan rektor. Bakrisal yang menyadari hal tersebut memilih keluar dari forum dan menyampaikan bahwa ia telah menyelesaikan agenda sidang terkait klarifikasi dan ia sudah memberikan klarifikasi terkait dasar keresahannya. 2 mahasiswa lainnya yakni Henry Foord J dan Zulhilal. Mereka kemudian diminta menuliskan pernyataan sikap yang berisi pengakuan mereka atas kesalahannya dalam menyikapi rektor UIM yang telah menjabat 3 periode. karena menyakini bahwa sikap mereka yang mengkritisi kondisi UIM tersebut tidaklah salah dan layak untuk dipertanyakan pada akhirnya juga memilih keluar dari ruangan sidang tersebut.

Pada 17 Februari 2016 Rektor UIM mengeluarkan surat keputusan tentang pemecatan secara tidak hormat  3 mahasiswa tersebut. Bakrisal, Henry, dan Zulhilal yang mendengar desas-desus terkait pemecatan mereka kemudian menemui Dekan Fakultas Teknik UIM untuk menanyakan kebenaran akan hal tersebut. Dekan Fakultas Teknik yang mereka temui kemudian mengatakan bahwa ia tidak mengetahui akan hal tersebut. Rasa khawatir mereka kemudian turun karena dengan anggapan bahwa ketika surat DO itu benar ada maka pastilah dekan FT mengetahui karena dekanlah yang akan dikirimi surat oleh Rektor karena masalah ini awalnya dari dekan yang mengirimkan surat kepada rektor agar 3 orang mahasiswa tersebut di proses.

Karena menganggap bahwa surat DO tidak terbit, 3 orang mahasiswa tersebut masih menjalani aktifitas seperti biasa seperti masuk kuliah dan belajar diluar kuliah bdalam bentuk diskusi bersama teman-teman mereka di fakultas dan jurusan.

Pada 29 Februari 2016, 3 mahsiswa tersebut mendapat panggilan dari dekan. Mereka kemudian menghadap dan diberikan masing-masing amplop yang berisi surat. Saat mahasiswa bertanya perihal surat tersebut, dekan FT mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang isi surat tersebut dan menyuruh mahasiswa untuk membuka sendiri jika ingin mengetahui isinya.

Setelah mengetahui isi surat tersebut, mereka kemudian menempuh beberapa upaya untuk mengembalikan kembali statusnya sebagai mahasiswa. Pasca keputusan tersebut mereka kemudian mencoba menemui pihak Kopertis Wilayah IX sebagai suatu institusi yang menangani dan mengawasi kampus swasta. Mereka juga telah menyampaikan aspirasi di DPRD Sulsel dan responnya sama saja dengan pihak Kopertis Wilayah IX. 2 institusi yang mereka datangi hanya menyampaikan janji untuk memfasilitasi tapi sampai hari ini belum ada upaya dari nyata dari mereka.
Mereka kemudian melakukan beberapa kali aksi di depan kampus UIM untuk mendesak rektor UIM mencabut surat keputusan Do yang sangat merugikan mereka dan sama sekali tidak jelas pelanggaran apa yang mereka lakukan. Surat panggilan sidang klarifikasi dan SK Do yang mereka terima tidak memuat pasal dan poin pelanggaran apa yang mereka langgar dalam peraturan akademik dan kode etik mahasiswa UIM.Aksi-aksi tersebut malah mendapat respon dan refresif dari pihak  pengamanan kampus UIM .

Rasa frustasi mulai mereka alami karena beberapa upaya yang mereka lakukan selama ini belum menemui keberhasilan. Bakrisal bahkan telah memutuskan untuk tinggal dikampung dan bekerja saja karena seperti sudah tidak ada  harapan. Namun beberapa kawan yang selama ini yang berjuang bersamanya terus menyemangati dan menginformasikan akan langkah lain yang akan kawan-kawan tempuh.

26 Mei 2016 3 orang mahasiswa tersebut kemudian melanjutkan upaya mereka di Jalur Hukum, atas bantuan dari LBH Makassar mereka berhasil menyelesaikan materi gugatannya. Dan pada tanggal 26 mei 2 mahasiswa yakni Bakrisal Rospa dan Henry Foords memasukkan sendiri gugatan kasus DO tersebut ke PTUN Makassar.

Setelah melewati sidang yang berlarut-larut karena seringnya mengalami penundaan karena pihak rektorat UIM tidak hadir, akhirnya pada tanggal 8 November Pengadilan TUN mengeluarkan Putusan No 44/G/2016/PTUN.Mks Pokok perkara yakni  :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor   Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/ll/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa FakultasTeknik UIM sepanjang atas nama :
a. Bakrisal Rospa, NIM. 12023014026;
b. Henry Foord J, NIM. 13022014002;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/ll/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik UIM sepanjang atas nama :
a. Bakrisal Rospa, NIM. 12023014026;
b. Henry Foord J, NIM. 13022014002;
4. Mengembalikan Para Penggugat pada kedudukan semula sebagai mahasiswa
Universitas Islam Makassar
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sebesar Rp. 301.000 (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

Tentu sebuah kebahagiaan tersebut dirasakan oleh mahasiswa atas keluarnya keputusan bahwa pemecatan mereka tidak sah secara hukum. Namun sampai hari ini pihak rektorat UIM belum mengembalikan status mereka sebagai mahasiswa. Pengadilan telah membuktikan bahwa tindakan mahasiswa yang mengkritisi kebijakan dan mekanisme di UIM tidaklah salah dimata hukum dan merupakan sebuah hal yang baik jika mereka kritis dalam menyikapi masalah. Parahnya pasca putusan TUN tersebut pihak rektorat dan dekananat UIM dalam berbagai media online masih kekeh bahwa yang mereka lakukan tidaklah salah dan abai terhadap keputusan pengadilan.

kami dari pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional mengajak seluruh pemuda mahasiswa untuk bmemberikan dukungan  solidaritas dengan menandatangani petisi

petisi dukungan korban DO 3 mahasiswa UIM


Mengutuk dan mengecam Tindakan anti demokrasi rezim Jokowi-JK berupa tindak Refresif dan penangkapan 4 orang massa aksi BEM SI

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Selasa, 14 Februari 2017 | 09.16

foto aksi BEM SI pada tanggal 14 februari 2017

Jakarta 15/2/17 Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah JABODETABEK-Banten mengelar aksi di depan istana dalam rangka menuntut pertanggung jawaban  pemerintah Tindakan Jokowi-JK yang Mengaktifkan kembali Basuki Tjahja Purnama sebagai Gubernur yang di nilai inskonstitusional. massa  aksi yang tetap mau bertahan dan menjalankan aksi di depan istana direspon dengan tindakan refresifitas dan penangkapan terhadap 4 orang massa aksi

Badarudin selaku Sekertaris Jenderal Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (SEKJEN PP- FMN) menyampaikan “Mengutuk dan mengecam tidakan refresif dan penangkapan 4 massa aksi oleh rezim Boneka Jokowi-JK melalui aparat Kepolisian. tindakan tersebut merupakan tindakan yang anti demokrasi dan pelanggaran atas hak dasar rakyat untuk berserikat, berorganisassi dan berpendapat sebagaimana di atur dalam pasal 28 UUD 45.

Tindakan refresif dan penangkapan ini semakin memperterang watak asli dari Rezim  Jokowi-JK yang anti rakyat dan anti demokrasi. perjuangan pemuda mahasiswa dan rakyat yang menuntut  hak demokratis terus dihadapkan dengan tindakan refersifitas, kriminalisasi, dan  penangkapan.

Atas dasar tersebut, Front Mahasiswa Nasional menuntu
  1. Bebaskan segera 4 orang massa aksi Badan eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah JABODETABEK- Banten yang ditangkap
  2. Hentikan tindakan Refrensif, kriminalisasi dan penangkapan atas pemuda mahasiswa dan rakyat yang berjuang untuk menuntut  Hak demokrtisnya

Kami juga menyerukan kepada pemuda mahasiswa untuk  memperhebat perjuangan melawan tindakan anti rakyat dan anti demokratsi   

Jakarta, 15 Februari 2017
Hormat

Badarudin
SEKJEN PP FMN

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger