PERNYATAAN SIKAP FMN RANTING UNTIRTA : MENUNTUT PERPANJANGAN INTERVAL PEMBAYARAN PENANGGUHAN UKT TAHUN AKADEMIK 2019-2020

Pendidikan semakin sulit dijangkau oleh seluruh rakyat. Hal ini terlihat dari semakin mengakarnya liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Dampaknya tentu sangat jelas akses pendidikan sangatlah sulit dikarenakan biaya pendidikan yang semakin melambung. Di tahun 2018, Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia tahun 2018 adalah 8,5 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk Indonesia hanya mampu sekolah sampai dengan jenjang pendidikan menengah pertama. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidaklah dapat di akses oleh seluruh rakyat.

Adanya skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesungguhnya merupakan skema ilusi yang dikeluarkan oleh rezim dengan dalih-dalih moralisnya, bahwa UKT adalah subsidi silang yang memiliki arti mahasiswa dengan perekonomian keluarga mampu akan membantu pembiayaan bagi mahasiswa dengan perekonomian keluarga yang kurang mampu. Padahal sejatinya negara harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh masyarakat dalam soal partisipasi pendidikan tanpa membeda-bedakan golongan dan strata sosial. Dalam praktek pelaksanaan UKT sampai hari ini masih banyak terjadi kekeliruan, salah satunya adalah didalam kampus Untirta. Kecacatan yang terjadi dimulai dari penetapan nominal yang tinggi sampai tidak sesuainya kampus dalam melakukan penggolongan (salah sasaran).

Terhitung pasca dilaksanakannya audiensi yang diselenggarakan oleh FMN Untirta bersama dengan organisasi dan individu yang lainnya di tanggal 23 Desember 2019 menghasilkan beberapa kebijakan perihal penangguhan UKT periode 2019-2020. Setelah dilaksanakannya audiensi tersebut tanpa memiliki landasan argumen yang kuat dan tanpa melibatkan mahasiswa dalam menentukan interval waktu periode pembayaran penangguhan UKT Bapak Rektor Fatah Sulaiman dengan tak kenal malu dan sungkan menetapkan politik FASIS anti demokrasi dalam mementukan waktu periode pembayaran Penangguhan UKT untuk semester genap tahun akademik 2019/2020. 

Pemberian interval waktu pembayaran penangguhan  UKT yang terhitung dimulai pada 14 Januari 2020  27 Februari 2020 atau dalam hitungan hari hanya 44 hari, artinya diluar interval waktu tersebut secara otomatis mahasiswa yang tidak mampu membayar akan dicutikan dari aktifitas akademik. Berkaca dari situasi periode interval waktu penangguhan UKT tahun kemarin  yang sampai dengan 3 bulan tetapi untuk periode tahun ini hanya diberikan interval waktu 1 bulan saja.  Bahkan situasi singkatnya periode pembayaran penangguhan UKT untuk semester genap tahun akademik 2019/2020 tersebut akan membuat banyak dari mahasiswa untirta tidak mampu untuk melanjutkan studi di semester selanjutnya. Hasil analisis atas situasi tersebut FMN Ranting UNTIRTA mempertegas dan memperteguh bahwa UNTIRTA tidaklah mengorientasikan lembaganya untuk memajukan tenaga produktif mahasiswanya dengan melapangkan seluas-luasnya kepada seluruh mahasiswa untuk mampu mengakses pendidikan secara ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan untuk rakyat hanyalah ilusi ketika masih banyak mahasiswa dalam hali ini UNTIRTA yang kesulitan untuk mengakses pendidikan. 

Atas kondisi demikian kami dari Front Mahasiswa Nasional Ranting Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menyerukan kepada seluruh mahasiswa untirta untuk bersama-sama menuntut diperpanjangnya periode pembayaran penangguhan UKT dengan melaksanakan audiensi bersama rektorat. Yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Februari 2020

Pukul : 13.00 S/D Selesai

Titik Kumpul : Saung Smesco Kampus  A Untirta

Bersiaplah kita untuk menuntut hak demokratis, rangkul setiap element mahasiswa dan sampai bertemu di medan juang!

Serang, 26 Februari 2020

Hormat Kami,

Ranting Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Rizal Hakiki

Ketua

Kampanye OBR 2020 dan Penolakan Terhadap Omnibus Law, FMN : Bukan Tarian Biasa, Tapi Metode Berlawan!

One Billion Rising collaboration SERUNI and GSBI

Jakarta, February 15th 2020

Taman Aspirasi (in front of Presidential Palace)

Women rising against Omnibus Law!!

Women rising for Climate Justice!!

Rise! Resist! Unite!

“Hentikan Kekerasan dan Tolak Omnibus Law”

Massa aksi berkumpul di Taman Aspirasi (Depan Istana Negara) bertujuan untuk melakukan kampanye internasional One Billion Rising (OBR). Kampanye tersebut diselenggarakan oleh Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dan Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI). OBR adalah gerakan mengajak perempuan di berbagai negara untuk melakukan demonstrasi, menyatakan sikap anti-kekerasan pada perempuan, dengan cara yang unik, yaitu melalui TARIAN.

Kekerasan yang dirasakan kaum perempuan bukan hanya sebatas kekerasan seksual, tetapi kaum perempuan juga mengalami kekerasan ekonomi akibat kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap kaum perempuan. Di bawah budaya feodal patriarkal,  kaum perempuan sudah mengalami tindasan dan diskriminasi, serta berbagai macam tindak kekerasan. Pergantian rezim dari kekuasaan Soeharto sampai dua periode kepemimpinan Jokowi tidak ada perubahan mendasar yang dirasakan kaum perempuan baik dari segi ekonomi maupun politik. 

Di bawah kepemimpinan Jokowi – Maaruf Amin, kehidupan rakyat semakin terpuruk sebagai akibat dari kebijakan-kebijakannya yang anti rakyat dan berdampak terhadap kaum perempuan.

Kenaikan upah buruh yang berkisar antara 8-10%, ketidakpastian pekerjaan, kenaikan harga bahan pokok, membuat kehidupan kaum perempuan semakin terjepit dalam kemiskinan. 

Di sisi lain negara juga tidak memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak, angka pelecehan seksual dan kekerasan masih sangat tinggi, dalam catatan Komnas Perempuan pada bulan Maret 2019 terjadi kenaikan sebesar 14% atau 406.178 kasus dimana pelecehan seksual masih menjadi kasus yang angkanya cukup tinggi. 71% atau 9.637 adalah kasus KKDRT. 

Angka-angka di atas menunjukan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi perlindungan bagi perempuan masih sangat rendah. Kekerasan dan diskriminasi lain yang juga dirasakan oleh kaum perempuan adalah kekerasan ekonomi dan  politik. 

Seperti rencana Jokowi untuk merampingkan aturan perundang-undangan (Omnimbus Law), yang salah satunya adalah mengeluarkan RUU Cipta Kerja, Perpajakan, Farmasi dan lainnya.

RUU Cipta Kerja apabila disahkan akan sangat merugikan rakyat, khususnya buruh perempuan akan merasakan dampak secara langsung. Dalam UU 13/2003 yang sudah dicantumkan pasal-pasal mengenai hak perempuan, namun itu masih belum memenuhi syarat untuk disebut layak. Pelanggaran atas hak-hak normatif buruh perempuan masih terjadi, sistem kerja kontrak yang semakin luas cakupannya, bekerja dengan sistem target, jam kerja yang panjang, fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang belum memadai, kekerasan dari atasan, pelecehan seksual, dll masih terus terjadi karena tidak tegasnya pemerintah dalam menegakkan aturan. Semua derita perempuan buruh akan semakin dalam dengan hadirnya RUU Cipta Kerja.

Diskriminasi upah, fleksibilitas upah dan jam kerja. Penghilangan hak dasar buruh perempuan seperti cuti melahirkan, cuti haid, cuti keguguran sampai cuti nikah adalah bentuk eksploitasi terhadap buruh perempuan . Buruh disektor manufaktur terutama sektor alas kaki, garmen dan industri tekstil akan merasakan dampaknya karena sektor manufaktur adalah sektor yang paling gencar menuntut percepatan investasi di Indonesia dan menuntut perubahan ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Dengan aturan dan skema tersebut pengusaha diberikan kewenangan dalam mengatur kelenturan upah dan jam kerja. Dengan kelenturan jam kerja maka akan berdampak dengan upah. Upah per jam akan berdampak dengan target, untuk menghindari mendapat upah rendah maka jam kerja dan target akan semakin tinggi.

Dampak-dampak di atas semakin memperjelas sikap pemerintah bahwa untuk menarik sebanyak mungkin investor, yang dikorbankan adalah hak dasar rakyat.

Dalam kampanye ini, FMN turut bersolidaritas dan terlibat penuh dalam aktivitas kampanye yang dilakukan. Bagi FMN, OBR bukan sekedar tarian biasa, namun itu adalah simbol atau metode perlawanan rakyat, khususnya perempuan dalam menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sampai saat ini, perempuan selalu menjadi manusia kedua dibawah laki-laki dan selalu mendapat pelakuan berbeda atau selalu didiskriminasikan di dunia ini. Di sektor perburuhan, perempuan mendapatkan upah lebih rendah dari pada laki-laki. Di sktor tani, perempuan semakin di jauhkan dari alat produksi yaitu tanah dengan semakin massifnya perampasan tanah yang terjadi di desa-desa. Di institusi pendidikan terkhusus pendidikan tinggi, budaya feodal patriarkal kerap dimanfaatkan berbagai pihak untuk melecehkan, mengambil keuntungan, dan membenarkan kekerasan seksual terjadi. Kejadian-kejadian di atas masih sering kali terjadi sampai saat ini, menunjukkan bahwa sampai saat ini perempuan sama sekali tidak pernah terlepas dari penindasan dan penghisapan. Semua itu tidak terlepas karena masih bercokolnya system Setengah Feodal di Indonesia. Sehingga tidak ada jalan lain bagi kaum perempuan selain terlibat aktif dlm perjuangan klas yang sengit. Bersama organisasi rakyat yg militan dan progresif untuk pembebasan nasional. Menghancurkan feodalisme di pedesaan sebagai syarat mutlak untuk menghancurkan dominasi imperialis di Indonesia.

Terkait RUU Cipta Kerja, FMN secara tegas menyampaikan bahwa lahirnya aturan tersebut merupakan upaya Rezim Jokowi untuk memaksimalkan Paket Kebijakan Ekonomi 16 Jilid yang dia keluarkan pada priode pertamanya. Ini merupakan upaya untuk menjalankan dikte Imperialisme AS, menarik investasi sebanyak-banyaknya dengan semakin meningkatkan fleksibelitas perburuhan yang ada di Indonesia. Hal tersebut hanya akan semakin memuluskan tindasan Imperialisme AS di Indonesia. Ini adalah bentuk kesetiaan Rezim Boneka Jokowi-MA, melahirkan kebijakan yang berpihak pada borjuasi besar dan tuan tanah, sama sekali bukan untuk rakyat. 

Apa dampaknya bagi Mahasiswa ? dengan RUU Cipta Kerja, masa depan pemuda mahasiswa akan semakin suram karena system ketenagakerjaan yang fleksibel tanpa adanya jaminan dan kepastian. Dalam kesempatan ini, FMN juga menyampaikan kecaman kepada kampus serta guru besar dan dosen, yang tidak berpihak kepada klas buruh dan kaum tani bahkan rakyat secara umum. Dengan terus mengeluarkan naskah akademik atau riset yang akan semakin memassifkan perampasan upah bagi buruh dan perampasan tanah bagi kaum tani.

Adapun tuntutan dalam kampanye tersebut adalah : 

1. Negara harus menjamin keamanan dan keadilan terhadap perempuan serta menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan;
2. Meminta DPR RI untuk tidak mensahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 
3. Segera menurunkan iuran premi BPJS Kesehatan semua kelas serta pungutan lainnya yang memberatkan rakyat; 
4. Jalankan segera Land Reform Sejati & Industrialisasi Nasional sebagai syarat Indonesia untuk berdaulat secara ekonomi dan politik terlepas dari utang dan invetasi dalam membangun negeri.

Buah Dari Persatuan & Keteguhan Berjuang, 2 Nelayan Dadap (Muh. Alwi dan Ade Sukanda) TELAH BEBAS!

Berakar dari proyek reklamasi teluk Jakarta yang mendapat penolakan dari masyarakat terutama yang berprofesi sebagai nelayan karena di nilai sama sekali tidak memberi dampak positif bagi mereka. Yang ada proyek tersebut hanya akan merampas dan menghilangkan mata pencaharian mereka yang turun temurun menjadi sumber penghidupannya. Hal itulah yang dirasakan oleh nelayan kampung baru Dadap dan Kamal sehingga warga melakukan penolakan. Namun apa yang didapatkan, 2 Nelayan Muh. Alwi dan Ade Sukanda dikriminalisasi oleh pihak pengemban.

Berawal pada 2015 silam telah terjadi pengerusakan 668 Bagan Ternak Kerang hijau milik nelayan yang dilakukan oleh sekelompok Satuan Pengamanan (Satpam) yang menjaga pulau C, salah satu pulau reklamasi yang ijin pembangunan dimiliki PT. Kapuk Naga Indah. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan oleh nelayan ke Polsek Penjaringan, namun hingga saat ini  tidak ada tindak lanjut sama sekali, bahkan ada nelayan yang belum mendapatkan ganti rugi ,yang sudah dibayarkan pun tidak sesuai dengan kesepakatan 7 juta/bagan namun yang dibayarkan hanya Rp.500,000/bagan.

Lalu pada 7 Desember 2017, Nelayan Kampung Baru Dadap dan Kamal Muara melakukan aksi pemberhentian sementara aktivitas kapal tongkang Batu Merah yang ditemukan melakukan aktivitas pembangunan jembatan tanpa melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar ataupun nelayan. Aksi tersebut dilakukan lantaran aktivitas kapal pembangunan jembatan penghubung tersebut kembali mengganggu mata pencarian nelayan yang berakibat pada menurunnya hasil produksi nelayan Dadap & Kamal Muara di teluk Jakarta. Setelah aksi nelayan tersebut, aktivitas kapal tongkang Batu Merah sementara berhenti dan menjanjikan akan melukakan sosialisasi atau musyawarah ke masyarakat Dadap dan Kamal Muara terkait proyek.

Namun, pada 11 Desember 2017 bukannya melakukan sosialisasi PT. Kukuh Mandiri Lestari selaku pemegang tender pembangunan jembatan dan/atau reklamasi justru menurunkan kapal Hayyin 16 untuk menyedot pasir di wilayah Teluk Jakarta atau dikawasan proyek pembangunan jembatan. Aktivitas tersebut pun kembali di protes oleh nelayan dengan maksud mempertanyakan aktivitas kapal dan sosialisasi yang sudah warga ajukan sebelumnya. Namun, disaat yang bersamaan dari kejauhan sekitar 100 meter terlihat beberapa preman yang membawa senjata rakitan dan mereka melakukan penodongan serta penembakan ke udara dengan maksud menakut-nakuti nelayan. Tindakan preman tersebut jelas membuat nelayan panik dan memancing kemarahan dari nelayan.

Tujuh bulan setelah kejadian di kapal  Hayyin 16, yakni 30 Juli 2018, Muhammad Alwi mendapat surat panggilan Polda Metro Jaya dengan nomor: S.Pgl/6840/VII/2018/Ditreskrimum dan ditetapkan sebagai saksi dan dimintai keterangan dalam kasus dugaan ancaman kekerasan. Atas laporan PT. Kukuh Mandiri Lestari (anak perusahaan Sedayu Group) melalui kuasa hukumnya.

Akibat Aktivitas penolakan yang dilakukan, 2 (dua) Nelayan Teluk Jakarta, Muhamad Alwi dan Ade Sukandar menjadikorban kriminalisasi, ditahan dan mendekam di penjara Polda Metro Jaya sejak 13 November 2019 dan pada tanggal 09 Desember 2019 di pindah kan kedalam Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang sampai sekarang , atas pelaporan PT Kukuh Mandiri Lestari anak perusahaan dari Agung Sedayu Group dengan tuduhan pengancaman kepada pekerja proyek pembangunan jembatan penghubung pulau reklamasi  teluk Jakarta pada 2017 dengan dakwaan Pasal 335 Ayat (1) ke 1 dan 2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun.

Merespon hal tersebut, Warga Kp. Baru Dadap bersatu dan berjuang bersama untuk membebaskan Nelayan yang ditahan. Aksi massa berulang kali mereka lakukan, merangkul warga yang lain dan mengajaknya untuk terlibat dalam perjuangan. Bukan hanya untuk 2 NElayan yang ditahan, tapi untuk seluruh rakyat pesisir teluk Jakarta terkhusus warga Dadap. Mereka menyadari bahwa apa yang terjadi pada 2 nelayan tersebut adalah bukti bahwa Negara sama sekali tidak berdiri bersama rakyat yang berarti tidak akan memberikan kesejahtraan kepada rakyatnya. Dan untuk mendapatkan itu dibutuhkan persatuan untuk membangun kekuatan, berjuang bersama untuk hidup yang lebih sejahterah.

Saat ini Kasus penahanan sudah masuk ke meja Hijau Pengadilan Jakarta Utara Dengan sidang ke 1 Pembacaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan tuduhan tindakan Ancaman, Pengerusakan hingga pemukulan kepada pihak pekerja PT kukuh Mandiri oleh M. Alwi & Ade sukanda dengan menggunakan pasal 335 ayat (1) ke - 1 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kemudia sidang 2 Nota keberatan (eksepsi) dari kuasa hukum M. Alwi atas Dakwaan yang di layangkan oleh pihak JPU. Sidang ke 3 Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehar Hukum Terdakwa Muhammad Alwi. Dan pada tanggal 3 Februari 2020 adalah sidang ke-4 M Alwi & Ade Sukanda dengan agenda Putusan Dakwaan yang di Dakwakan kepada M. Alwi & Ade Sukanda. Keduanya adalah pejuang nelayan Teluk Jakarta yang memperjuangkan keberlangsungan nasib ratusan nelayan Kp. Baru Dadap dan Kamal yang menggantungkan hidupnya di Teluk Jakarta.

Perjuangan panjang yang terus dilakukan warga Kp. Baru Dadap berbuah hasil, 3 Februari 2020 Ke-2 Nelayan tersebut dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Bebasnya mereka bukan dikarenakan kebaikann dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tapi karena desakan dan perjuangan yang tiak kenal lelah yang dilakukan warga Kp. Baru Dadap bersama aliansi. Ini membuktikan kepada kita bahwa keteguhan dalam berjuang tidak akan sia-sia. Terus memperbesar kekuatan melalui organisasi yang maju, yang memiliki pandangan yang kongkrit atas situasi Negara saat ini. Kemudian bersama-sama melawan segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh Imperialisme dan kakitangannya dalam negeri yaitu Borjuasi besar Komprador dan Kapitalisme Birokrat.

Kecam Provokasi Perang Amerika Serikat Terhadap Iran, ILPS Indonesia Melakukan Protes di Depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

(Massa aksi ilps di depan kedubes AS)

Jakarta, 27 Januari 2020. International League of Peoples’ Strunggle (ILPS) Chapter Indonesia menyampaikan protesnya terkait Provokasi perang yang tak henti-hentinya dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) kepada Iran yang mengakibatkan ketakutan dan kesengsaraan dialami oleh rakyat Iran. Aksi yang mulai pada pukul 13.30 WIB mengangkat tema “Lawan Perang Imperialis Amerika Serikat Terhadap Iran dan Dominasinya di Timur Tengah!”.

ILPS Chapter Indonesia menilai AS di bawah pemerintahan Donald Trump tak henti-hentinya mengeluarkan kebijakan provokatif dan hanya membawa kesengsaraan bagi rakyat dunia. Terlihat dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, perang agresi maupun konflik terus terjadi dimana-mana. Itu tidak terlepas dari keberadaan AS yang terus berupaya menancapkan dominasinya di Timur Tengah. ILPS juga menilai bahwa hal tersebut adalah upaya Imperialisme AS untuk terlepas dari krisisnya, dengan berbagai skema termasuk perang. Super profit didapatkan oleh imperialism AS melalui bisnis persenjataan yang selama ini menjadi sumber keuntungan. Mereka mensponsori berbagai perang untuk melancarkan itu semua. Paska perang, kehancuran yang dialami oleh negeri-negeri terdampak dimanfaat imperialism AS untuk melakukan ekspor capital dalam bentuk investasi demi membangun kembali infrastruktur yang rusak serta pinjaman / utang untuk membangun kembali perekonomian negeri tersebut. Dengan itu dominasi imperialisme AS akan semakin tertancap di negeri-negeri bekas perang.

(Poster Protes ilps Indonesia)

Al Iqbal selaku koordinator aksi membuka dengan menggambarkan kedudukan AS di Timur Tengah yang hanya membawa penderitaan panjang bagi rakyat di Timur Tengah. “Kebohongan bertahun-tahun yang diciptakan oleh AS membuat Negara-negara di Timur Tengah saling terpecah, berkonflik bahkan terjadi perang saudara yang brutal. Selain itu, sanksi-sanksi yang terus yang diberikan kepada Negara-negara Timur Tengah mengakibatkan rakyat terus mengalami kesengsaraan.” Ia menambahkan “Hal serupa terjadi di Iran, yang dituduh sebagai sarang Teroris / Negara yang terus memberikan bantuan kepada kelompok teroris. Sanksi terus diberikan kepada Iran, akibatnya Rakyat di Republik Iran terus mengalami penderitaan dan terus dirugikan akibat kebijakan dan sanksi ekonomi yang diberikan oleh AS beserta sekutunya. Provokasi perang terus di ucapkan oleh Trump. Keseriusan Trump terlihat saat dia memerintahkan militernya untuk melakukan serangan yang mengakibatkan Qaseem Sulaimany tewas. Hal tersebut dinilai sebagai upaya untuk menaklukkan Iran. sebagai upaya untuk menaklukkan Iran. Tak hanya Iran, kita juga mengingat pristiwa yang terjadi di Libya dimana invasi tak henti-hentinya di lakukan oleh AS yang mengakibatkan kehancuran, dan akhirnya kekayaan alam seperti Minyak dan Air berhasil di ekploitasi oleh AS.”

Symphati Dimas Rafi’I mewakili ILPS Indonesia menyampaikan bahwa serangan yang dilakukan AS kepada Iran membuktikan bahwa AS adalah baingkeladi dari kekacauan dunia. “Baru-baru ini AS menjadi dalang peperangan yang terjadi di Iran. Hal yang dilakukan kepada Iran, juga dilakukan kepada negeri-negeri lain di Timur Tengah seperti yang terjadi di Suriah, Libya, Lebanon, Afghanistan, Yaman, Somalia, dan Negara lainnya. Mereka tak hentinya melakukan provokasi bahkan agresi militer. Hari ini ILPS Indonesia dan FPR berdiri disini untuk menyampaikan kecaman yang keras atas tindakan imperialis AS. Bahwa imperialis AS harus menghentikan segala bentuk perang yang dilakukan di Iran serta di berbagai wilayah di dunia ini. Yang paling dirugikan dari perang yang terjadi di Iran adalah rakyat di Iran.”

(Orasi Sympati Dimas perwakilan ilps Indonesia)

Dimas menambahkan, “Saat ini Iran terus melakukan perlawanan terhadap pemerintahnya yang fasis. Dengan adanya agresi yang dilakukan AS, tentunya akan semakin melipatgandakan penderitaan rakyat Iran. Kita di Indonesia juga sama-sama mengetahui bahwa dominasi AS di belahan dunia ini sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi rakyat, seperti yang terjadi di Indonesia. Kerja sama yang selama ini dibangun antara Indonesia dan AS hanya membawa penderitaan yang teramat panjang bagi rakyat. Rezim Boneka Jokowi selama ini memperlihatkan bahwa dirinya adalah boneka yang paling setia terhadap Imperialisme AS, dengan terus membangun kerja sama dan memperbaiki hubungan bilateralnya dengan AS yang merupakan biang keladi kerusukan di seluruh belahan dunia. Itu sama saja dengan membiarkan rakyatnya terjerumus kedalam lubang penderitaan yang tak berujung. Dalam momentum ini, ILPS Indonesia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melihat bagaimana kekejaman imperialis AS. Kita juga terus mengupayakan dan memajukan solidaritas internasional antar rakyat tertindas diseluruh dunia untuk membangun kekuatan untuk menghancurkan dominasi imperialisme AS demi kedaulatan sejati rakyat tertindas di dunia.”

Aksi yang berjalan sekitar 1 jam itu terlihat mendapatkan pengamanan serius. Puluhan aparat kepolisian berjaga dan mengawal jalannya aksi. Massa aksi juga kerap diminta untuk memindahkan lokasi aksinya keseberang jalan agar memiliki jarak yang cukup jauh dari Kedubes AS, namun massa aksi menolak. Aksi tersebut ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap dan kecaman kepada Imperialisme Amerika Serikat. Adapun tuntutan yang mereka bawa adalah :

1. Amerika Serikat dan Sekutunya harus keluar dari Iran dan Timur Tengah 
2. Hentikan segala bentuk provokasi Imperialisme AS terhadap berbagai negeri di dunia.
3. Mendukung segala perjuangan rakyat diberbagai negeri untuk melawan imperialisme AS maupun pemerintahan boneka yang menindas dan menghisap rakyat.
4. Menuntut pemerintahan Jokowi untuk menghentikan seluruh kerjasama khianat dengan Amerika Serikat beserta sekutunya yang telah terbukti mengorbankan dan menyengsarakan rakyat.

(Poster protes ilps Indonesia)

(Foto bersama massa aksi ilps Indoesia)

Pernyataan Sikap ILPS Indonesia : Lawan Perang Imperialis Amerika Serikat Terhadap Iran dan Dominasinya di Timur Tengah!

Kehadiran negara imperialis Amerika Serikat dan Sekutunya terus membawa banyak masalah bagi rakyat. Seperti yang terjadi di Timur Tengah, di mana perang agresi maupun konflik bersenjata terus –menerus terjadi. Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump terus mengeluarkan kebijakan yang provokatif dan membawa kesengsaraan bagi rakyat. 

Seperti yang dialami oleh rakyat di Republik Iran yang terus menerus dirugikan akibat kebijakan dari AS. Bertahun tahun pemerintah AS membawa kebohongan dan melakukan berbagai tindakan yang membawa rakyat Iran dan Timur Tengah dalam konflik, perpecahan dan perang yang brutal. Rakyat Iran dibuat sengsara dan menderita akibat berbagai sanksi yang diberikan oleh AS dan sekutunya. Kita dipaksa untuk terus mempercayai bahwa negeri-negeri seperti Iran adalah sarang teroris yang akan menghancurkan dunia. 

Padahal kita semua tahu, bagaimana kehancuran dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh AS jauh lebih meneror kemanusiaan kita. Kita semua tahu, kebijakan AS lah yang melahirkan terorisme, dan imperialisme AS inilah teroris utama dunia.

Saat ini provokasi terhadap Republik Iran berpotensi membawa konflik yang semakin luas dan massif. Perang bisa saja terjadi dan menyeret berbagai negeri di Timur Tengah bahkan lebih luas lagi dalam skala global. 

Rakyat harus dibawa pada kenyataan sebenarnya, yaitu melawan segenap kebijakan imperialism AS dan sekutunya. Termasuk berjuang untuk mengusir AS dan sekutunya keluar dari campur tangan terhadap Iran dan keluar sepenuhnya dari Timur Tengah. Sehingga rakyat Iran memiliki kedaulatanya untuk merdeka dan bebas dari intervensi negeri imperialis maupun pemerintah dalam negeri yang menindas.

Begitu pula dengan rakyat Indonesia, dominasi imperialis AS melalui borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar harus dilawan. Dominasi tersebut terlihat nyata dari kebijakan pemerintah Jokowi, membuka kran investasi dan utang lebih luas, memfasilitasinya dengan aturan perundang-undangan seperti yang terkini yakni Cipta Lapangan Kerja, di sisi lain memberangus kebebasan demokrasi rakyat, mencabut berbagai subsidi rakyat. 

ILPS Indonesia mengajak seluruh rakyat di Indonesia untuk mendukung perjuangan anti imperialisme, termasuk perang dan berbagai bentuk provokasinya untuk kepentingan dominasi dan hegemoni AS di Timur Tengah maupun berbagai belahan dunia lainnya. Kampanye dan aksi ini dikoordinasikan secara global.

Untuk itu ILPS Indonesia menyatakan tuntutan :

1. Amerika Serikat dan Sekutunya harus keluar dari Iran dan Timur Tengah 
2. Hentikan segala bentuk provokasi Imperialisme AS terhadap berbagai negeri di dunia.
3. Mendukung segala perjuangan rakyat diberbagai negeri untuk melawan imperialisme AS maupun pemerintahan boneka yang menindas dan menghisap rakyat.
4. Menuntut pemerintahan Jokowi untuk menghentikan seluruh kerjasama khianat dengan Amerika Serikat beserta sekutunya yang telah terbukti mengorbankan dan menyengsarakan rakyat.

Hormat Kami,

ILPS Chapter Indonesia

Rudi HB. Daman

Ketua

Derita Rakyat Indonesia ditahun 2019: Perkuat Persatuan dan Perjuangan Gerakan Demokratis Rakyat untuk Melawan Kebijakan dan Tindasan Rezim Jokowi-Ma'aruf!

Tahun 2019 menjadi tahun yang penuh tindasan dan penghisapan bagi rakyat Indonesia secara ekonomi, politik, dan kebudayaan. Berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi ditujukan untuk mempertahankan sistem setengah jajahan dan setengah feodal. Pada periode pertama, Jokowi memukul rakyat melalui penerapan 16 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang merupakan implementasi paling bar-bar dari skema neoliberal dan dikte imperialis Amerika Serikat (AS). Kini, Jokowi-Ma’ruf Amin akan menerapkan berbagai kebijakan dan perundang-undangan anti rakyat, dan deregulasi perundang-undangan (omnibus law) untuk memastikan kelancaran investasi korporasi imperialis, melalui borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar untuk melayani pasar ekspor capital dan komoditas.

Sikap dan respon Pemerintah Joko Widodo sungguh memalukan dan tidak bertanggung jawab atas masalah-masalah mendasar hidup rakyat Indonesia. Bukan kesejahteraan yang dihadiahi, justru kemiskinan yang semakin meluas. Melalui pemangkasan dan pencabutan subsidi rakyat, kenaikan berbagai biaya pelayanan publik, hingga perampasan upah, tanah dan kerja. Hal tersebut terjadi semakin meluas sepanjang tahun 2019 di perdesaan maupun perkotaan, dan melanda seluruh sektor rakyat.

Di pedesaan, alih-alih mendengarkan aspirasi kaum tani Indonesia yang menuntut pelaksanaan landreform sejati, Pemerintah Joko Widodo justru mempertahankan sistem pertanian dan perkebunan terbelakang yang digunakan sejak zaman kolonial hingga sekarang. Sistem pertanian setengah feodal adalah alasan kenapa pertanian dan teknik pertanian terbelakang masih terus dipertahankan. Pertanian Setengah Feodal merupakan sistem pertanian terbelakang yang mengandalkan monopoli atas sasaran produksi yang dipaksakan untuk menanam komoditas yang akan dialirkan ke berbagai negeri imperialis. Tuan tanah besar hanya mengandalkan monopoli tanah sangat luas dan tenaga kaum tani miskin serta buruh tani yang berlimpah. Sementara alat-alat pertanian dibiarkan terbatas dan terbelakang. Namun, dengan kondisi seperti itu kaum tani dan buruh tani dipaksa berproduksi dalam jumlah besar berorientasi ekspor ke pabrik-pabrik olahan industri imperialis dengan harga yang sangat murah. Di tengah keuntungan melimpah yang didapatkan oleh Tuan tanah dari hasil keringat kaum tani dan buruh tani, tidak sedikit pun keuntungan tersebut digunakan untuk memajukan alat pertanian yang digunakan oleh kaum tani dan buruh tani.

Jokowi memang tidak pernah serius untuk memajukan pertanian di Indonesia dan justru menginjak kewibawaan petani dengan mengimport cangkul dari China, yang di mana kaum tani di Indonesia mampu membuat sendiri karena cangkul adalah alat pertanian yang telah dipakai oleh petani selama turun temurun. Akibat dari pertanian terbelakang tersebut tidak hanya kemiskinan akut yang dialami oleh mayoritas kaum tani Indonesia, bahkan bencana asap yang setiap tahun dialami oleh rakyat Indonesia kembali terjadi pada tahun 2019. Bukanya membantu kaum tani untuk keluar dari keterbelakangan sistem produksinya dan memberikan seluruh hak kaum tani, pemerintah Jokowi justru mencuci tangan dengan menuduh kaum tani dan peladang kecil sebagai pelaku pembakar hutan. Sejak awal Januari hingga Oktober 2019, tercatat seluas 857.756 Hektar lahan terbakar. Sumatera dan Kalimantan menjadi pulau yang paling terdampak kebakaran hutan dan bencana asap. Sebanyak 296 orang petani dan peladang kecil menjadi korban penangkapan dan diancam pemenjaraan hingga lima tahun, karena tuduhan sebagai pelaku pembakar lahan. Sementara perusahaan yang dinyatakan lahanya terbakar dan diketahui terlibat membakar lahan hanya diberikan sanksi administrasi saja. 

Selain itu, monopoli tanah bagi perkebunan skala luas juga menyebabkan bencana kekeringan di 28 provinsi yang ada di Indonesia terkhusus yang berada di pulau Jawa, membuat kaum tani tidak dapat berproduksi. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pembangunan infrasturktur bendungan di pulau Jawa yang terus dikampanyekan Jokowi bukanlah dibangun untuk mengairi sawah dan kebun milik kaum tani tapi untuk perkebunan besar milik tuan tanah besar.

Dengan kondisi sedemikian buruknya, pemuda sebagai tenaga produktif yang melimpah di pedesaan kandas begitu saja karena kaum tani tidak memiliki lahan pertanian yang cukup, lapangan pekerjaan di desa hilang ditelan monopoli tanah. Tenaga produktif pemuda hilang seiring dengan meluasnya krisis dan kemiskinan di desa. 

Di perkotaan, rezim Jokowi juga semakin memperdalam penghisapan dan tindasan terhadap klas buruh. Selain kebijakan PP 78/2015 yang merampas upah secara sistematis. Imperialis AS melalui Bank Dunia mendesak rezim Jokowi untuk semakin memantapkan skema fleksibilitas kerja. Imperialis menginginkan adanya aturan yang lebih fleksibel dalam hal pemutusan hubungan kerja dan pembayaran pesangon, kontrak jangka pendek dan implikasinya demi pembangunan ala imperialis. Hasilnya adalah rencana revisi Undang-undang Ketenagakerjaan yang akan semakin memerosotkan kehidupan klas buruh. Tahun 2020, kenaikan upah hanya 8,51% tidak berbanding dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat yang terus meningkat. Ditambah lagi dengan deretan kenaikan tarif di tahun 2020 seperti Tol, Parkir, Damri, Rokok dan BPJS. Untuk tarif Tol, pada golongan I naik menjadi Rp 107.500 dari Rp 102.000. Sedangkan golongan II naik menjadi Rp 177.000 dari Rp 153.000. Selain itu ada kenaikan harga rokok, Kenaikan harga rokok ini berbanding lurus dengan kenaikan tarif cukai. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi telah menyetujui tarif cukai rokok yang baru sebesar 23%. Serta kenaikan 100% iuran BPJS dengan nominal Kelas III dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000, Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 dan Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, di mana klas buruh sebagai pengguna BPJS terbesar akan semakin terhisap karena rampasan melalui iuran tersebut. Perbedaan upah ditiap wilayah juga menjadi masalah tersendiri bagi klas buruh. Perusahaan-perusahaan milik Komprador yang sejatinya selalu mengupayakan untuk mendapatkan super profit dari akumulasi kapital pasti menginginkan wilayah yang menyediakan upah buruh yang rendah supaya bisa menekan pengeluaran dari perusahaan. Sehingga, banyak perusahaan yang berbondong-bondong tutup dan berpindah ke wilayah yang memiliki upah yang rendah. Namun yang memdapatkan dampak buruk dari hal tersebut adalah buruh, karena PHK massal akan semakin banyak terjadi, tanpa memberikan jaminan apapun pada buruh yang di PHK. 

Apa yang disampaikan Jokowi dalam berbagai pidatonya tentang pemerataan tidaklah tercermin dalam sistem pengupahan di Indonesia. Pemerintah menetapkan harga BBM merata, harga gula, beras, listrik, kebutuhan pokok, biaya pendidikan, iuran BPJS secara nasional. Namun dalam pengupahannya, terjadi disparitas dan ketimpangan yang tinggi antar daerah. Sebagai contoh, Upah di DKI Jakarta sebesar Rp 4.267.349, sedangkan upah di Jawa Tengah Rp 1.742.015, di Jawa Timur Rp 1.768.777. Sementara kebutuhan hidup rakyat di wilayah tersebut cenderung sama.

Sektor Pemuda dan mahasiswa juga terus diilusi dengan program enterpreneur dan usaha kecil-menengah. Ilusi tersebut adalah ekspresi dari kegagalan pemerintah dalam memastikan lapangan pekerjaan bagi rakyat, khususnya pemuda di Indonesia. Paket Kebijakan Ekonomi justru berimbas pada kehancuran usaha kecil dan menengah dari rakyat. Pelayanan prima yang diberikan kepada borjuasi besar komprador berkebalikan dengan pemangkasan terus menerus subsidi rakyat. UMKM meskipun diberikan kemudahan dalam pemberian pinjaman dengan bunga yang relatif rendah tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar milik imperialis dan borjuasi besar komperador. Konsekuensi dari situasi ini adalah PHK massal karena semakin banyaknya perusahaan yang bangkrut, dipaksa gulung tikar, diambil alih oleh perusahaan raksasa, rakyat Indonesia akan terus dipaksa bekerja menjadi buruh di perusahaan-perusahaan asing milik imperialis dan borjuasi besar komperador dengan upah rendah akibat semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Atau menjadi penganggur dan menjadi korban kebudayaan kontra produktif yang menghancurkan masa depan pemuda Indonesia.

Masa depan pemuda Indonesia semakin suram di bawah kekuasaan rezim Jokowi. Pendidikan semakin sulit dijangkau oleh seluruh rakyat. Hal ini terlihat dari semakin mengakarnya liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Dampaknya tentu sangat jelas, akses pendidikan khususnya bagi keluarga buruh dan tani menjadi semakin sulit karena biaya pendidikan semakin mahal. Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia tahun 2019 adalah 8,5 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk Indonesia hanya mampu sekolah sampai dengan jenjang pendidikan menengah pertama. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidaklah dapat diakses oleh seluruh rakyat.

Pendidikan tertinggi pemuda mayoritas tamatan SMA/sederajat sebesar 36,89 persen dan tamat SMP/sederajat sebesar 32,18 persen. Untuk tamatan pendidikan tinggi, hanya 9,71 % pemuda yang mampu menamatkan pendidikan tinggi. Bahkan pada tahun 2018, dari total lulusan SMA/sederajat  yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi negeri maupun swasta hanya 34%.

Dibawah Rezim Jokowi, kampus-kampus di sulap bak lembaga riset yang terus-terusan memperomosikan riset-riset yang menguntungkan bagi imperialis dan berarti akan semakin memerosotkan hidup rakyat terutama klas buruh dan kaum tani. Riset terkait pembagunan di pedesaan yang mengakibatkan perampasan tanah, riset di kawasan pesisir yang digunakan untuk memuluskan Proyek Reklamasi yang merampas dan merusak mata pencaharian nelayan bahkan menggsur rumah-rumah mereka. Hal tersebutlah yang menimpa nelayan di Kampung baru Dadap yang mengakibatkan sampai saat ini mereka terus hidup dibawah bayang-bayang ketakutan akan penggusuran. Saat ini 2 nelayan Dadap menjadi korban Kriminalisasi oleh perusaah yang menjalankan proyek Reklamasi teluk Jakarta karena melakukan perlawanan terhadap proyek Reklamasi tersebut. Namun itu tidak membuat Nelayan kampung Dadap ketakutan, malah mereka menyadari bahwa untuk bertahan dan berlawan membutuhkan persatuan dan wadah/organisasi.

Kampus sejatinya adalah ruang kreativitas, laboratorium ilmiah, ruang demokratis dan pencetak para pengabdi massa rakyat. Sejalan pada subtansi pendidikan yang merupakan satu alat kebudayaan yang memiliki tujuan agar manusia mampu memahami keadaan objektif atas realitas yang terjadi di tengah-tengah rakyat. Sebagai penguat teori untuk dijadikan bahan panduan berpraktek dalam mendukung suatu kemajuan bangsa. Maka sudah menjadi keharuasan pendidikan berorientasi pada keilmiahan, demokratisasi dan pengabdian kepada rakyat. Akan tetapi pada perkembangannya pendidikan di Indonesia kini terus dicekoki dengan berbagai persoalan, mulai dari sulitnya masyarakat mengakses pendidikan tinggi, pelayanan pendidikan belum merata, pembungkangan demokrasi hingga pada tindakan fasisme didalam dunia pendidikan. Priode ke 2 rezim Jokowi sama sekali tidak memberikan efek positif terhadap kondisi demokrasi didalam kampus, malah sebaliknya. Di bawah rezim Jokowi kampus digunakan sebagai ruang untuk mendikte skema neoliberal yang dijalankan oleh rezim. Permasalahan pemuda mahasiwa yaitu sempitnya akses pendidikan akibat biaya yang terus meningkat dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang layak, kedepan akan semakin akut. Begitu juga dengan politik upah murah yang dijalankan dengan optimal demi menopang kepentingan kapitalis monopoli. Tidak sampai disitu, kampus kita juga digunakan sebagai mesin kebudayaan yang digunakan untuk mempromosikan terus kebudayaan liberal ala imperialis dan feudal yang anti terhadap rakyat. Mahasiswa di kampus-kampus dikepung dengan berbagai kebijakan pelarangan dan pengekangan. Pemberangusan organisasi, pelarangan berorganisasi dan berpendapat, intimidasi, pemberian Sanksi berupa Skorsing hingga Drop Out bahkan kampus tak segan-segan mengkriminalisasikan mahasiswanya yang sedang berjuang menuntut hak demokratisnya. Kampus saat ini di konstruk bagaikan penjara bagi mahasiswa.

Krisis ekonomi dan politik yang semakin akut serta meningginya tingkat ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi dihadapi dengan cara-cara kekerasan dan anti demokrasi. Jokowi adalah rezim yang anti demokrasi bahkan lebih buruk dari rezim-rezim sebelumnya pasca reformasi. Aturan perundang-undangan seperti UU KPK, RKUHP, UU Ormas, UU ITE dan lainnya adalah contoh nyata bagaimana kebijakan pemerintah sangat berorientasi untuk merampas ruang demokrasi rakyat. Begitu juga melalui aparat kepolisian dan militernya yang terus melakukan pelarangan aksi demonstrasi, teror dan intimidasi terhadap perjuangan rakyat. Di penghujung priode pertama Jokowi, gelombang perlawanan sepanjang September yang berhulu dari rencana pemerintah untuk merevisi beberapa peraturan yang akan merugikan rakyat terus dihadapkan dengan tindakkan represif. Akibatnya, 2 orang mahasiswa Kendari tewas karena ditembak polisi serta ratusan mahasiswa dan pelajar menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi. Bukan hanya kampus, Pelajar yang juga mulai tergerak untuk melakukan perlawanan nyatanya tidak diberikan ruang sedikitpun oleh Jokowi. Melalui Mendikbud, diterbitkanlah surat edaran tentang pelarangan keterlibatan peserta didik dalam aksi demonstrasi. Tidak berhenti disitu, salah seorang pelajar SMK juga menjadi korban kriminalisasi karena terlibat dalam aksi dengan menggenggam bendera, bahkan pelajar tersebut terancam 7 tahun penjara.

Sementara itu, kebijakan politik-militer pemerintah di Papua terus memperburuk keadaan, menambah jumlah korban kekerasan, dan perpecahan dikalangan rakyat. Pengiriman militer ke Papua adalah ekspresi nyata dari rezim fasis. Kini rakyat Papua tidak dapat hidup damai, hari-harinya diisi dengan teror, intimidasi dan upaya adu domba dari pemerintah. Tidak ada jalan lain bagi masalah di Papua selain digunakannya hak untuk menentukan nasib sendiri secara mandiri dan berdaulat. Hanya dengan itu jalan keluar terbaik rakyat Papua dapat diraih. Sampai saat ini, tercatat sekitar 30 korban jiwa akibat kerusuhan yang tak kunjung berhenti di Papua sejak September lalu yang dipicu karena adanya tindak rasisme serta intimidasi dan represivitas yang dilakukan oleh aparat keamanan yang ada di Papua. Konflik di Nduga juga sampai saat ini tidak pernah berhenti. Terhitung sudah 1 tahun lebih ribuan warga Nduga melakukan pengungsian karena Operasi Militer yang tak kunjung usai, mengakibatkan ketakutan yang dialami oleh masyarakat Nduga. Konflik yang terjadi di Nduga berakar dari upaya Jokowi untuk terus melanjutkan proyek pembangunan Tol Trans Papua yang pada dasarnya ditolak oleh rakyat di Nduga. Untuk melancarkan pembangunan Tol tersebut, Jokowi melibatkan militer sebagai pengamanan. Sampai saat ini, tercatat 238 orang yang gugur. Sebagian dari mereka gugur karena terkena peluru, kelaparan dilokasi pengungsian, sakit, dsb. Presiden Jokowi bukannya melakukan upaya penanganan dan penyelesaian Konflik yang terjadi di tanah Papua. Malah yang dia lakukan adalah terus mengirim dan menambah pasukan militer di tanah Papua yang hanya akan memperkeruh dan menambah ketakutan bagi warga Papua.

Hasil Pemilu 2019 yang memenangkan Jokowi memperlihatkan pada rakyat bahwa kontestasi dan persaingan antar klik yang berkompetisi hanya sementara. Saat ini, sebagaian besar kekuatan politik klas penindas telah terkonsolidasi bersama pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi guna mempertahankan sistem setengah jajahan dan setengah foedal menyiapkan kabinet yang mampu memberikan keuntungan berlipat-lipat kepada imperialis. Jokowi menyusun Kabinet Indonesia Maju dengan orang-orang yang meski tidak kompeten dibidangnya, namun siap dan berpengalaman melayani kepentingan imperialis secara langsung. Dengan alasan keamanan dan stabilitas nasional, kabinet Jokowi mempercayakan personil dengan latar Polisi dan Militer untuk menangan urusan-urusan sipil. Sebut saja Luhut B Panjaitan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, dr. Terawan Menteri Kesehatan, Fachrul Razi Menteri Agama, ditambah Moeldoko yang tetap menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Mereka semua dipercaya untuk menjamin dan menguatkan kontrol politik terpusat di tangan 1 orang, sekaligus sebagai garda yang efektif menghadang perjuangan rakyat yang terus tumbuh dan meluas. Ini adalah salah satu karakter kuat fasisme dalam rezim boneka yang tidak saja terjadi di Indonesia tetapi juga di negeri-negeri lainnya yang saat ini menentang dominasi imperialisme AS.  

Selain itu, kabinet Jokowi juga berisikan orang-orang yang telah terhubung langsung dengan kepentingan imperialis dan paham bagaimana memudahkan investasi korporasi dan institusi kapital finansial. Hal tersebut dapat dilihat dari penetapan Erik Tohir sebagai Menteri BUMN, Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk mempertahankan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang telah terbukti sebagai operator pemulus masuknya utang luar negeri ke Indonesia. Posisi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju menjelaskan bahwa Jokowi akan betul-betul menyingkirkan seluruh penghambat investasi asing masuk ke Indonesia, menekan perjuangan rakyat, hingga mengintensifkan skema neoliberal di Indonesia.

Karena itu, inilah saatnya memberikan pernyataan bahwa pemuda tidak lagi bersedia menerima janji murahan yang menghina, implementasinya yang merusak dan tidak mempersatukan tetapi terus saja berpidato NKRI HARGA MATI ! sembari menghancurkan persatuan di tengah rakyat, bukan melindungi tetapi memberikan rasa takut dengan operasi militer dan tindakan kepolisian bahkan milisi sipil bersenjatanya. Dengan sumber daya alam yang melimpah, dengan tenaga kerja yang sangat besar, dengan sejarah peradaban, perjuangan dan patriotisme yang terpuji, kami rakyat tertindas dan terhisap menyatakan sikap :

1. Kami ingin Land reform sejati, bukan landreform palsu. Kami Berhak atas sistem pertanian modern di mana tanah dikontrol dan digunakan kaum tani yang menggarap, bukan di tangan tuan tanah besar yang menghisap kaum tani. Tanah harus di tangan rakyat yang membutuhkan untuk keperluan pertanian dan perumahan bukan di tangan pengembang besar dan imperialis ! Kami hanya mau berproduksi untuk kepentingan pangan dan bahan baku dalam negeri bukan untuk ekspor dengan harga murah. Kaum tani berhak atas pendapatan yang lebih baik, berhak atas alat kerja yang lebih modern bukan bahu dan lengannya sebagai alat kerja utama, bukan cangkul dan linggis, egrek dan dodos jawabannya. 
2. Jangan minta utang dan investasi pada imperialis atas nama kaum tani dan klas buruh dengan alasan menutupi defisit anggaran negara tetapi dipergunakan untuk kepentingan segelintir klas yang berkuasa dan mengatasi krisis overproduksi imperialis ! Kami tidak mau ekspor logam dan mineral, minyak bumi dan gas juga batubara dialirkan ke industri kapitalis di berbagai negeri. Hentikan itu sekarang juga dan gunakan untuk pabrik kecil milik rakyat dan listrik bagi seluruh negeri. 
3. Kami berhak atas industri nasional bukan industri rongsokan. Klas buruh berhak atas upah yang lebih baik, beban kerja yang ringan dan mesin-peralatan kerja yang maju bukan mesin dan peralatan bekas. Klas buruh berhak berproduksi dengan pengetahuan dan mesin terbaik penemuan sendiri bukan berada di bawah hak paten dan intelektual imperialis selamanya. Klas buruh berhak bekerja dalam pabrik berbahan baku dalam negeri bukan berbagahn bakum impor. Dan hasil kerja kami bukana untuk membayar bunga dan pokok pinjaman dalam negeri, bagian laba sangat besar bagi badan keuangan internasional, pajak bagi negara dan sewa tanah bagi para tuan tanah besar ! Klas buruh hanya mau berproduksi untuk teknologi yang dipergunakan di dalam negeri, pangan untuk rakyat, pakaian dan seluruh peralatan untuk rakyat. 
4. Kami tidak sudi lagi terikat pada perjanjian ekonomi dan perdagangan yang timpang yang hanya mendesak kebijakan neo-liberal, melestarikan sistem ekspor impor yang menguntungkan imperialis dan memberikan beban berlipat ganda di pundak klas pekerja Indonesia dengan upah dan pendapatan yang sangat tidak sepadan.
5. Operasi militer dan tindakan kepolisian tidak boleh memberangus kebebasan pendapat, hak berorganisasi dan berjuang memperbaiki nasib dan menentukan nasib sendiri termasuk membangun sistem ekonomi-politik yang lebih maju, adil dan menjanjikan perdamaian abadi. Perjanjian militer yang tidak adil dan timpang, pelatihan dan pembelian peralatan militer untuk menindas rakyat, perjanjian perang anti-teror, kerjasama lainnya yang menindas rakyat dan menghancurkan kedaulatan bangsa Indonesia harus diakhiri. 
6. Kami tidak sudi hidup dalam keterbelakangan ilmu dan pengetahuan abad kegelapan. Kami ingin hidup dengan kebudayaan yang maju, ilmiah dan berpihak pada kaum tani di pedesaan dan buruh serta klas pekerja lainnya di perkotaan. Serta bagi suku bangsa minoritas di pedalaman. Kami ingin hidup bersih, sehat, gizi dan nutrisi yang cukup, olahraga dan seni jangan dikomersialisasikan tetapi jadi tradisi kami seperti semula, vulgarisme dan sensualitas yang merusak fisik dan mental harus dilawan. Anak-anak, perempuan, para pemuda dan orang tua lanjut usia harus diproteksi dari tindakan kekerasan fisik maupun mental. Kami tidak mau pendidikan dasar, menengah dan tinggi bekerja mempersiapkan generasi baru mengabdi pada pengembangan kapital imperialis di Indonesia, bekerja memperkaya segelintir klas yang berkuasa dan memperkaya para pajabat korup, kapitalis birokrat. Kami ingin buku dan alat bantu pendidikan yang murah, internet murah untuk pengembangan pengetahuan rakyat dan bangsa sendiri. Kami tidak mau diperbudak dengan internet dijadikan pekerja sukarela dan gratis untuk menjual dan mempromosikan pengetahuan dan produk teknologi tinggi imperialis melalui internet. Media sosial untuk rakyat, bukan untuk pelacuran, narkoba, merusak kepercayaan dan mempertinggi perceraian di pedesaan dan perkotaan. 
7. Kami juga menyerukan kepada seluruh pemuda dan rakyat Indonesia untuk terus mempersatukan diri dalam berbagai organisasi rakyat yang sejati. Mengintensifkan perjuangan melawan pemerintahan Jokowi yang anti rakyat.

FMN akan menjadikan tahun 2020 sebagai tahun yang lebih baik bagi perjuangan rakyat, lebih gemilang bagi cita-cita rakyat dan untuk terus mempersiapkan liang kubur bagi musuh-musuh rakyat.

Hidup rakyat Indonesia 

Jayalah Perjuangan Demokratis Nasional di Indonesia !

Jakarta, 1 Januari 2020

Hormat Kami,

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas R

Ketua Umum

Kami Pun Sesak: Solidaritas untuk Korban Asap di Kalimantan dan Sumatera

KALIAN SEMUA DIUNDANG !