HENTIKAN DAN LAWAN TINDASAN RASIS,KRIMINALISASI,DAN PEMBERANGUSAN DEMOKRASI TERHADAP RAKYAT PAPUA!

BERIKAN RAKYAT PAPUA HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI!

Penindasan politik, penghisapanekonomi dantindasan rasis Pemerintah Joko Widodo terhadap rakyat Papua terus berulang kali terjadi yang menambah penderitaan panjang rakyat Papua. Selama pemerintah Joko Widodo, tercatat peristiwa tindasan demokrasi dan tindasan rasis atas rakyat Papua seperti yang telah terjadi di asrama mahasiswa Papua di Jogjakarta (2016), asrama mahasiswa Papua di Surabaya (2018), berikut kekerasan militer fasis yang berlangsung di Paniai (2014), Mimika (2014), dan saat ini juga sedang berlangsung di Ndunga.

HENTIKAN DAN LAWAN TINDAKAN FASIS DAN RASIS PEMERINTAH JOKO WIDODO TERHADAP RAKYAT PAPUA!

PERNYATAAN SIKAP

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

Tindakan fasis dan rasis Pemerintah Joko Widodo terhadap rakyat Papua telah berulang kali terjadi yang menambah penderitaan panjang rakyat Papua. Selama pemerintah Joko Widodo, tercatat peristiwa tindasan fasis dan rasis atas rakyat Papua seperti yang telah terjadi di asrama mahasiswa Papua di Jogjakarta (2016), asrama mahasiswa Papua di Surabaya (2018), kekerasan militer fasis yang berlangsung di Paniai (2014), Mimika (2014), dan saat ini juga sedang berlangsung di Ndunga. 

Jilid terbaru tindasan fasis dan rasis dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI, bersama organisasi paramiliter di bawah Pemerintah Joko Widodo terhadap rakyat Papua dengan melakukan penyerangan terhadap Asrama Mahasiswa Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pada 16 dan 17 Agustus 2019. Rangkaian peristiwa ini  merupakan ekspresi sejati negara RI di bawah pemerintahan Jokowi, yang telah membiarkan politik fasis dan rasis terus berlangsung menindas rakyat Papua. 

Peristiwa pengepungan, teror, intimidasi, tindak kekerasan dan penangkapan paksa yang dilakukan oleh aparat keamanan beserta ormas-ormas binaan mereka terhadap mahasiswa Papua, jelas merupakan pelanggaran HAM dan perampasan hak-hak demokrasi rakyat. Tidak cukup dengan penangkapan dan teror, mereka juga melakukan tindasan rasis dengan ujaran kebencian melalui kata-kata yang merendahkan dan melecehkan rakyat Papua. Sehari sebelumnya, mahasiswa Papua di Malang juga dibungkam dengan kekerasan ketika menyampaikan pendapatnya atas New York Agreement 1962 yang melanggar hak-hak rakyat Papua. Aksi rakyat Papua tersebut juga mendapatkan ancaman dari Wakil Walikota Kota Malang yang mengancam akan memulangkan mahasiswa ke Papua karena dituduh sebagai sumber kerusuhan.

Dan kali ini, tindasan fasis dan rasis aparatur sipil dan militer di bawah Pemerintah Joko Widodo ini mendapatkan perlawanan dari rakyat Papua yang melakukan demontrasi besar-besaran di Manokwari, Sorong, Wamena, dan berbagai kota lainnya di Papua dan di luar Papua yang diikuti dengan serangan balasan terhadap kantor pemerintah, kepolisian dan pembakaran kantor DPR-D Papua Barat. 

Kekerasan, teror, intimidasi, penangkapan paksa, merupakan ekspresi fasisme dan sikap rasis selama ini dari negara yang sesungguhnya dan sangat menindas dan merendahkan rakyat Papua. Rakyat Papua telah mengalami penderitaan panjang terutama sejak Orde Baru di bawah kediktaturan fasis Soeharto demi melayani kepentingan imperialis, khususnya Amerika Serikat (AS), yang dirampok kekayaan alam selama puluhan tahun. Mereka dirampas tanah adat dan sumber kekayaan alamnya, diusir dari tanah leluhurnya, dibunuh, dipenjara, dan diberi stigma buruk sebagai masyarakat miskin dan terbelakang. 

Tindasan fasis dan rasis negara ini merupakan ekspresi nyata dari aparat negara di bawah Pemerintah Joko Widodo yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Rakyat Indonesia juga mengalami tindasan fasis yang sama, semakin meningkat seiring dengan dikte kebijakan neo-liberal yang melayani arus penanaman modal asing dan utang luar negeri bagi pembangunan infrastruktur yang kesemuanya merampok sumber kekayaan alam dan memberangus hak-hak demokrasi rakyat Indonesia. Penghidupan ekonomi rakyat Indonesia semakin memburuk, perampasan tanah meluas di mana-mana yang semakin menguatkan monopoli tanah, perampasan upah, dan hak-hak demokratis terus ditindas menjadi kenyataan hidup sehari-hari. 

Dengan mendasarkan pada kenyataan tersebut, kami organisasi-organisasi massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rayat (FPR) Indonesia, mengutuk dan mengecam keras tindasan fasis dan rasis yang dilakukan oleh aparat negara di bawah pemerintah Joko Widodo. Bersama dengan ini kami menyatakan sikap dan seruan umum sebagai berikut:

Sikap:

1. Hentikan sekarang juga segala bentuk tindasan fasis dan rasis terhadap rakyat Papua yang dilakukan aparat sipil dan militer beserta ormas-ormas para-militer.  
2. Usut tuntas, tindak tegas dan berikan hukuman setimpal para pelaku fasis dan rasis bagi tegaknya keadilan rakyat Papua!
3. Hentikan operasi militer di Ndunga dan segala bentuk perampasan tanah dan sumber kekayaan alam di tanah Papua! 
4. Berikan dan jamin kebebasan berkumpul dan berpendapat sebagai hak demokratis universal rakyat Papua, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri!

Bersama dengan sikap ini, kami juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk: 

1. Galang solidaritas nasional dan internasional bagi keadilan rakyat Papua!
2. Perkuat persatuan rakyat Indonesia dan lawan segala bentuk tindasan fasis, rasis dan pecah-belah rasial yang dilakukan oleh barisan, aparatur sipil dan militer di bawah pemerintah Joko Widodo! 

Lawan Politik Fasis dan Rasis Pemerintah Joko Widodo atas Rakyat Papua! Jayalah Persatuan Rakyat Indonesia!

Jakarta, 20 Agustus 2019

Hormat Kami,

FRONT PERJUANGAN RAKYAT

Rudi HB Daman

Koordinator Umum

Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Pemuda Baru (PEMBARU) Indonesia, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Jaringan Aksi untuk Perubahan Indonesia (JAPI), Keluarga Besar Buruh Migrant Indonesia (KABAR BUMI), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)

Pemuda di Seluruh Dunia, Bergabung Dalam Perjuangan Melawan Imperialisme

Komisi Pemuda dari International League of People Struggle (ILPS) memperingati Hari Pemuda Internasional dengan menegaskan kembali komitmen bersama untuk membangun gerakan pemuda dan mahasiswa yang berkarakter anti imperialis di seluruh dunia. Kami terdiri dari pemuda, pelajar, dan pekerja muda yang berasal dari Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, Indonesia, Argentina, Zambia, Belanda, Filipina, Malaysia, Selandia Baru, dan lainnya. Bergandengan tangan dalam solidaritas untuk berjuang demi masa depan yang bebas dari fasisme, perang, rasisme, diskriminasi terhadap perempuan, dan segala bentuk persoalan yang disebabkan oleh imperialisme.

Krisis dalam tubuh imperialisme yang semakin memburuk telah meningkatkan serangan neoliberal dan finansialisasi ekonomi dari klas penguasa, serta menjerumuskan dunia ke dalam militerisme, perang, fasisme, dan perusakan ekologis. Rakyat pekerja, terutama di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan yang didominasi oleh imperialis, menanggung beban yang semakin berat.

Bagi sektor pemuda dan mahasiswa, krisis telah berdampak di banyak aspek; kemiskinan yang terus meluas, kelaparan, meningkatnya eksploitasi pekerja, kerja paksa dan perbudakan, pengangguran, penahanan dan penyiksaan, pembunuhan, migrasi paksa dan deportasi, hilangnya hak dasar untuk pendidikan dan layanan kesehatan, rusaknya kebudayaan pemuda, mobilisasi pemuda untuk perang imperialis, kekerasan terhadap perempuan.

Namun demikian, pemuda dan mahasiswa bersama dengan massa dari berbagai sektor terus melakukan perlawanan. Pemuda buruh berorganisasi melawan korporasi yang mengeksploitasi mereka, gerakan pemuda tanpa dokumen, pemogokan pemuda dalam aksi iklim, mahasiswa melakukan protes terhadap serangan neoliberal pada sistem pendidikan, perlawanan pemuda suku asli terhadap genosida budaya dan perampasan tanah oleh pemerintah dan korporasi milik imperialis, perjuangan melawan pembunuhan pemuda kulit hitam dan pembebasan rakyat afrika secara menyeluruh, hingga partisipasi pemuda dalam perjuangan pembebasan rakyat di Palestina, Kurdistan, Papua Barat, Filipina dan lainnya. Semua itu adalah tanda bahwa gerakan pemuda yang militan masih terus hidup dan berjuang untuk merebut masa depan yang dihancurkan oleh imperialisme, fasisme dan rasisme.

Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kesadaran kelas terhadap gerakan pemuda dan mahasiswa yang sedang berkembang harus dipertajam. Dihubungkan dan ditingkatkan dari perjuangan berbasis isu menjadi perjuangan melawan imperialisme secara keseluruhan, menghindari sektarianisme antara pemuda-mahasiswa dan klas pekerja, demi memerangi ideologi imperialis yang menipu pemuda untuk menjerumuskannya dalam bentuk-bentuk perjuangan yang justru mendekat pada kepentingan imperialis ketimbang menghancurkanya secara meyakinkan.

Dalam menghadapi imperialisme, fasisme, rasisme dan segala bentuk tindasan, perjuangan untuk masa depan yang demokratis dan berdaulat adalah harapan terbaik bagi pemuda dan kemanusiaan. Kontradiksi yang berkembang antara aspirasi pembebasan rakyat dengan kepentingan klas rekasi akan menuntut gerakan pemuda yang lebih besar dan kuat serta sadar akan perannya dalam mengabdi pada rakyat.

Kami menyambut pemuda dan mahasiswa untuk bergabung bersama kami dalam gerakan hari ini. Bergabunglah dengan perjuangan melawan imperialisme. Bergabunglah dengan kami dalam Komisi Pemuda ILPS !

Pernyataan Sikap FPR: Terhadap Hasil Pemilu dan Tindasan Fasis Rezim Joko Widodo

Pengantar

Pemilu di Indonesia telah menjadi rutinitas perebutan kekuasaan politik 5 tahun sekali yang digembar-gemborkan oleh klas-klas yang berkuasa sebagai jalan perubahan damai bagi rakyat Indonesia yang lebih baik. Sejarah Pemilu di Indonesia sudah terjadi 12 kali, namun pada kenyataannya nasib mayoritas rakyat Indonesia terus memburuk, kebebasan sipil semakin diberangus dan kesejahteraan rakyat semakin menjauh dari harapan. Pemilu yang digadang-gadang membawa perubahan bagi nasib mayoritas rakyat menjadi lebih baik merupakan takhayul politik dan HOAX yang paling besar dan massal yang terus dirawat oleh klas-klas yang berkuasa di Indonesia.

Suara rakyat Indonesia telah menjadi sasaran eksploitasi politik dengan menghalalkan segala cara oleh klas-klas yang berkuasa, melalui praktek politik uang yang paling kasar, penindasan, intimidasi, pecah-belah, kecurangan tanpa tedeng aling-aling, dan selalu harapan rakyat kandas dan berakhir sia-sia. Demikianlah yang dialami oleh mayoritas rakyat Indonesia dalam pemilu 2019 kali ini.

KPU Tidak Kompeten, Tidak Profesional dan Tidak Layak Dipercaya!

Kemenangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin Tidak Mewakili Mayoritas Rakyat Indonesia!

Di tengah harapan paling sia-sia dari mayoritas rakyat Indonesia, KPU dan seluruh institusi pendukung pelaksanaan Pemilu 2019, telah berlaku sangat tidak profesional, tidak cakap, penuh kecurangan dan bahkan menjadi mesin pembunuh dan penyiksaan massal bagi para petugas dan aparat lapis bawah pemerintahan yang dipaksa kerja ekstra keras tanpa persiapan yang memadai. Akibatnya 527 orang yang terdiri dari petugas pemilu, pengawas pemilu dan aparat kepolisian lapis bawah meninggal dunia dengan cara paling sia-sia, berikut 11.239 orang petugas mengalami jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Belum selesai penderitaan rakyat atas kematian massal tersebut, KPU dan pemerintah Joko Widodo, tanpa melakukan investigasi yang independen dan menyeluruh sebagai bentuk pertanggung-jawaban politik kepada rakyat Indonesia, membuat kebijakan yang sangat merendahkan rakyat Indonesia dengan memberi harga yang sangat murah atas nyawa yang mati sia-sia dengan santunan Rp36 juta/nyawa. Seluruh sikap dan tindakan KPU dan Pemerintah Joko Widodo ini menunjukkan sikap yang tidak profesional, tidak cakap dan tidak layak dipercaya sebagai pengemban amanat suara rakyat Indonesia.

KPU beserta seluruh lembaga dan aparatus pendukung pelaksanaan Pemilu 2019 di bawah Pemerintah Joko Widodo dengan demikian juga tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab menyelenggarakan pemilu secara profesional, adil, jujur dan terpercaya bagi rakyat Indonesia. Maka tidak heran bila mayoritas rakyat Indonesia menolak pemilu dan hasilnya yang telah diumumkan oleh KPU  karena penuh kecurangan dan tidak memiliki legitimasi. Aksi protes massal dari rakyat Indonesia terjadi di hampir seluruh kota dan kepulauan di Indonesia yang menyuarakan penolakan atas hasil pemilu karena curang, tidak memiliki integritas dan tidak memiliki legitimasi. Seperti contoh di Kota Jayapura, dari tahap distrik hingga kota tidak ada proses pengesahan hasil penghitungan suara namun data hasil tetap dikirmkan kepada KPU Pusat. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Piniai dan Intan Jaya, Provinsi Papua yang proses pemilihan umumnya ditolak oleh Bawaslu namun data hasil pemilihan tetap digunakan.

KPU telah mengumumkan hasil pungutan suara pemilihan presiden pada tanggal 21 Mei dini hari yang menyatakan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin meraih suara sebanyak 85.607.362 (55,50% atau 44,39% dari total DPT) dan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno meraih suara 68.650.239 (44,50% atau 35,60% dari total DPT). Sementara 38.570.919 (20%) suara rakyat tidak memilih keduanya karena tidak percaya pemilu dan/atau tidak percaya kepada kedua pasangan presiden dan wakil presiden yang ada. Dengan jumlah total DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebesar 192.828.520 jiwa, dan potensi rakyat Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT karena berbagai keadaan yang jumlahnya mencapai 31 juta, maka minimal dengan angka yang pasti 55,60% suara atau jumlah pemilih pasangan Prabowo-Uno 35,60% + suara golput 20%, mereka adalah mayoritas suara yang tidak bersepakat dengan Joko Widodo dan program kerjanya selama 4 tahun yang sudah berjalan maupun lima tahun ke depan. 

Front Perjuangan Rakyat sebagai aliansi organisasi massa rakyat Indonesia yang independen, berasal dari organisasi massa buruh, tani, perempuan, pemuda, mahasiswa, buruh migran berdiri bersama mayoritas rakyat Indonesia, menyatakan sikap tidak percaya lagi kepada Pemerintah Joko Widodo karena selama 4 tahun memerintah telah gagal membawa kesejahteraan dan keadilan bagi mayoritas rakyat Indonesia. Kegagalan umum selama lima tahun periode pemerintah Joko Widodo secara langsung juga pasti akan membawa kegagalan pada program kerja Pemerintah Joko Widodo pada lima tahun mendatang. Mayoritas rakyat Indonesia pasti akan berlawan dan memerosotkkan kekuasaan politik Joko Widodo sebagai rejim yang pasti gagal dan tidak dibutuhkan oleh mayoritas Rakyat Indonesia.

Lawan dan Hentikan Kebijakan Fasis Pemerintah Joko Widodo sekarang juga!

Selama rangkaian pemilu berlangsung, tindasan politik untuk mobilisasi dukungan suara, masa penghitungan suara hingga pengumuman hasil pemilu, telah terjadi banyak penindasan politik dan kecurangan yang dilakukan oleh KPU dan Pemerintah Joko Widodo dengan menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu legislatif maupun pemilu presiden-wakil presiden.

Tindasan fasis yang dilakukan oleh Pemerintah Joko Widodo melalui jajaran aparatus kementerian, kepolisian dan kemiliteran di bawah, telah terjadi dan terus berlangsung sejak protes massa pada tanggal 21-22 Mei hingga saat ini. Gerakan protes massa yang semula berlangsung damai kemudian mendapatkan provokasi dan rekayasa politik hingga terjadi aksi kekerasan yang pecah di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia, telah melahirkan korban jiwa dari rakyat dan semakin menguntungkan pemerintah yang berkuasa karena mendapatkan legitimasi dalam menjalankan politik fasis lebih luas atas nama keamanan nasional dengan membrangus kebebasan sipil secara umum dan mengambil keuntungan dengan mengisolasi rival politiknya.

Tindasan fasis pemerintah Joko Widodo ini berupa serangkaian tindasan atas kebebasan berpikir, berkumpul dan bersuara; tindakan penangkapan beberapa orang yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah Joko Widodo dengan tuduhan makar, subversi, penyebaran kebencian, HOAX; penembakan dan penyiksaan terhadap rakyat yang protes pemilu curang pada tanggal 22 Mei di Jakarta yang mengakibatkan 8 orang tewas dan ratusan orang ditangkap aparat kepolisian di berbagai kota lainnya, blokade dan pelarangan rakyat melakukan demonstrasi massa secara damai; pembrangusan kebebasan rakyat mendapatkan informasi yang independen dengan melumpuhkan akses internet dan media sosial yang nyata-nyata melanggar konstitusi negara UUD 1945 pasal 28 f.

Seluruh tindasan yang dilakukan oleh Pemerintah Joko Widodo dan jajaran aparatus negara di bawah kekuasaannya, nyata-nyata telah melakukan tindasan politik fasis yang membrangus kebebasan sipil dan harus dilawan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Atas uraian situasi tersebut di atas, maka kami Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap dan tuntutan mendesak sebagai berikut:

1. FPR berdiri dan bersikap bersama mayoritas rakyat Indonesia yang secara politik telah menunjukkan sikap menolak memilih pasangan Joko Widodo karena kegagalan Pemerintahan Jokowi dalam membawa kesejahteraan, keadilan dan kemajuan bagi rakyat Indonesia.
2.  FPR menilai bahwa KPU dan Pemerintah Joko Widodo tidak cakap, tidak profesional dan tidak dapat dipercaya dalam menyelenggarakan pemilu legislatif dan pilres yang adil dan jujur, sehingga banyak memakan korban jiwa dan kecurangan yang menjadikan hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak memiliki legitimasi dan mendapatkan penolakan dari rakyat Indonesia.
3. FPR juga menilai bahwa perkembangan politik nasional telah menunjukkan watak fasis yan sejati dari Pemerintah Joko Widodo dengan menindas aspirasi umum rakyat Indonesia dan memberangus kebebasan sipil demi keuntungan klik Joko Widodo yang berkuasa. 

Atas kesimpulan situasi tersebut FPR menuntut:

1. Hentikan seluruh tindasan politik fasis yang dilakukan oleh Pemerintah Jokowi melalui aparatus kekuasaannya melalui politik pecah-belah, penangkapan, intimidasi, penembakan, teror, blokade mobilisasi dan protes massa, penghambatan akses jaringan internet dan media sosial, yang mana semua itu semakin menunjukkan ketakutan Pemerintah Joko Widodo atas protes dan perlawanan luas dari massa rakyat Indonesia atas segala kecurangan yang telah dilakukan. 
2. Bebaskan tanpa syarat seluruh rakyat yang ditangkap dan ditahan dengan tuduhan makar, surversib, termasuk yang melakukan protes menentang pemilu curang di berbagai kota di Indonesia. 
3. FPR menuntut pertanggung jawaban politik Presiden Joko Widodo atas tindasan fasis yang mengakibatkan jatuh korban jiwa dan penangkapan massal dalam gerakan protes rakyat yang menggugat pemilu curang di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia. 
4. FPR menuntut pemerintah mempertanggung-jawabkan kematian ratusan petugas pemilu dan aparat kepolisian lapis bawah selama pemilihan suara berlangsung dengan membentuk tim independen untuk melakukan investigasi secara mandiri dan menyeluruh dan melaporkan kepada rakyat Indonesia.

Seruan Umum

FPR menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk melawan segala bentuk pembrangusan kebebasan sipil rakyat Indonesia secara umum sebagai cermin kebijakan fasis yang sedang dilancarkan oleh Pemerintah Joko Widodo sekarang ini dengan melakukan aksi protes dan kampanye massa di pusat-pusat Pemerintahan hingga tuntutan dipenuhi.  

Demikian sikap, tuntutan dan seruan ini kami sampaikan sebagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia atas perkembangan situasi politik nasional, hasil pemilu curang dan tindasan fasis pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Jakarta, 28 Mei 2019

Hormat Kami,

Front Perjuangan Rakyat

                                                                                          

       

Rudi HB Daman

Koordinator

Sambutan Solidaritas untuk Peringatan Hari Lahir FMN ke-16 (18 Mei 2003 – 18 Mei 2019)

“Pemuda Mahasiswa Berani Berjuang dan Berani Menang Bersama Rakyat”

Salam demokrasi,

INDIES menyampaikan salut dan apresiasi yang tinggi kepada Front Mahasiswa Nasional (FMN) sebagai organisasi nasional yang teguh dan mandiri mengorganisasikan dan memajukan perjuangan mahasiswa, menempa garis perjuangan untuk mengabdi kepada rakyat.

16 tahun merupakan periode energik bagi organisasi untuk berkembang dan berkarya. Maka, suatu kebanggaan melihat FMN semakin besar dan meluas di berbagai daerah di Indonesia. Tentu telah banyak pengorbanan dalam perjuangannya, namun semangat “berani berjuang dan berani menang” telah mendorong seluruh pimpinan dan anggota untuk terus konsisten berjuang  bersama rakyat menentang imperialisme, feodalisme, dan kapitalis birokrat di Indonesia.

Seluruh pimpinan dan anggota FMN,

Pemuda mahasiswa adalah tenaga penggerak dengan mobilitas dan semangat yang tinggi sehingga sangat bermanfaat bagi perjuangan rakyat. Mereka adalah pejuang untuk masa depan yang cerah bagi bangsanya, pilar penting bagi pembangunan yang adil dan demokratis di berbagai negeri.

Namun, saat ini kaum pemuda terus dibelenggu dengan kebudayaan terbelakang, ditindas dengan berbagai kebijakan yang tidak demokratis, dibelenggu dengan sistem pendidikan yang tidak ilmiah dan mengabdi pada rakyat, dan masa depannya dirampas karena sistem ekonomi dan pembangunan yang menghisap dan menindas.

Lantas, mengapa pemuda dan mahasiswa harus memperbesar organisasi dan berjuang bersama rakyat?

Rakyat di berbagai sektor mengalami penindasan dan penghisapan yang jauh berlipat ganda. Sebagain dari mereka adalah golongan pemuda baik laki-laki dan perempuan di pedesaan dan pekotaan yang juga bekerja di berbagai sektor ataupun tidak memiliki pekerjaan, atau bahkan dirampas pekerjaannya. Sebagian dari mereka juga adalah pemuda yang semestinya mendapat pendidikan yang layak sehingga dapat meneruskan Pendidikan tinggi sebagai mahasiswa di berbagai universitas. Jumlah mereka sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda yang yang bisa berkuliah. Bukan karena mereka tidak ingin bersekolah dan kuliah tetapi karena sistem Pendidikan yang dibangun dengan tatanan ekonomi penghisapan telah membuat menempatkan mereka jauh lebih sulit mengakses layanan pendidikan.

Secara global, atas nama pembangunan, kerjasama, dan investasi, kapitalis monopoli internasional telah mengalihkan beban krisis ke pundak rakyat di berbagai negeri, melipatgandakan penghisapan dan penindasan untuk mempertahankan akumulasi modal dan keuntungan super agar dapat terus bertahan hidup. Berbagai skema dijalankan melalui kebijakan dan kerjasama regional dan internasional atas nama konektivitas, infrastruktur, akselerasi pembangunan dan perdagangan.

Perampasan tanah, sumber daya alam, dan kemisikinan justru semakin meningkat, upah buruh justru semakin ditekan murah, kerja layak semakin jauh dari harapan, privatisasi dan komersialisasi pendidikan tak terhindarkan, migrasi paksa tak terbendung, militerisasi dan konflik semakin meluas, kerusakan lingkungan dan bencana semakin memperburuk kehidupan rakyat. Di saat yang sama, dengan berbagai cara mereka berusaha mengelabui rakyat tentang siapa musuh sebenarnya, imperialism dibawah pimpinan Amerika Serikat.

Suatu kondisi yang tidak saja semakin menyeret buruh dan kaum tani kedalam jurang kemerosotan hidup, tetapi juga membunuh masa depan cerah bagi pemuda di berbagai sektor dan mahasiswa secara khusus. Tidak hanya dirasakan oleh rakyat di Indonesia tetapi juga rakyat di seluruh belahan dunia.

Kondisi ini harus menjadi pelajaran terpenting bagi mahasiswa bahwa masalah pemuda di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penderitaan rakyat baik di dalam negeri ataupun dengan rakyat di berbagai negeri lainnya. Kondisi ini juga harus meneguhkan pandangan kita bahwa berjuang bersama rakyat di Indonesia dan pembangunan solidaritas dengan rakyat di berbagai negeri merupakan kerja yang harus dibangun dalam rangka mengubah dan memajukan dunia yang adil.  

Rekan-rekan FMN yang kami hormati,        

Pembangunan dan demokrasi yang menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat akan tercapai dengan pelaksanaan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional. Kondisi ini sekaligus akan menjamin terwujudnya pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat, sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh FMN.

Dari sini kita belajar bahwa masa depan pemuda mahasiswa tidaklah terpisah dari penderitaan rakyat, demikian juga perjuangannya. Semakin maju perjuangan rakyat, maka semakin besar keberanian untuk menang dan masa depan gemilang bagi pemuda mahasiswa.

Sekali lagi, salut dan hormat bagi FMN, semoga selalu semangat dan sukses di usia 16 tahun.

Semoga semakin teguh dalam membangun, memperkuat dan mengembangkan organisasi agar dapat memajukan perjuangan massa mahasiswa bersama rakyat!

Salam hormat,

INDIES

Kurniawan Sabar

Direktur

Pesan Solidaritas untuk Hari Lahir ke 16 Front Mahasiswa Nasional (FMN) Dari Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI)

Atas nama Komite Nasional Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) mengucapkan Selamat Hari lahir Front Mahasiswa Nasional yang ke 16.

Indonesia, negeri kepulauan terbesar di dunia. Dianugrahi kekayaan alam dan tenaga kerja yang berlimpah. Ia memiliki syarat lebih dari cukup untuk menjadi negeri industrialis maju di dunia. Akan tetapi hal tersebut tidak akan pernah terjadi selama imperialisme masih berdominasi dan menjadikan Indonesia sebagai negeri setengah jajahannya yang bersandar pada sistem feodalisme yang masih eksis. Klas dalam masyarakat Indonesia telah menyebabkan krisis yang semakin menyengsarakan kehidupan rakyat. Klas Komprador merangkap Tuan Tanah yang dilayani oleh Kapitalis Birokrat tidak pernah sedikitpun berhenti menancapkan kepentingannya  yang menyebabkan rakyat Indonesia terutama klas buruh dan tani tidak lagi bisa hidup bermartabat sebagai manusia. Seluruh rakyat di semua sektor hidup dalam belenggu dan ketidakadilan di wilayah ekonomi, politik dan kebudayaan.

Begitu juga sektor mahasiswa. Sistem yang eksis hari ini tidak mampu menciptakan sekolah tinggi yang mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan tenaga produktif untuk memajukan peradaban umat manusia. Pengetahuan yang lahir dari perguruan tinggi tidak layak disebut pengetahuan karena jauh dari proses penemuan yang ilmiah dan membebaskan. Situasi ini menyebabkan kehadiran organisasi massa mahasiswa yang memahami benar persoalan pokok rakyat sangat diperlukan untuk ambil bagian dalam melakukan perubahan agar kehidupan yang lebih baik bisa di rasakan oleh seluruh rakyat. 

Front Mahasiswa Nasional (FMN) yang lahir 16 tahun yang lalu merupakan tonggak sejarah yang sangat diperhitungkan karena telah mampu menyerap dan menyimpulkan pengalaman panjang gerakan mahasiswa sejak sebelum kemerdekaan sampai tahun 2003. FMN telah mampu menilai keobjektifan pertentangan klas dalam masyarakat yang melahirkan krisis dan menemukan jalan terang untuk mewujudkan perubahan.  FMN sebagai organisasi massa mahasiswa konsisten menetapkan dan menjalankan garis demokrasi nasional sebagai karakter organisasi bersama gerakan rakyat yang lain ambil bagian dalam perjuangan mewujudkan reforma agraria sejati dan industri nasional. Sebuah kebanggaan bagi perjuangan rakyat.

Dalam sejarahnya FMN didirikan dengan sangat militan, penuh perjuangan, pengorbanan, keringat dan airmata dan terus menerus menempa dirinya agar selalu bertalian erat dengan massa dan menjadi salah satu sektor yang ambil bagian dalam perjuangan klas buruh dan kaum tani untuk pembebasan seluruh rakyat termasuk pembebasan perempuan. Di usia yang telah mencapai 16 tahun Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) mengucapkan selamat atas terus meluas dan berkembangnya organisasi FMN di setiap kampus di seluruh Indonesia. Selamat atas perlawanan yang tak pernah lelah diperjuangkan untuk melenyapkan penindasan dan penghisapan. Selamat atas kemampuan yang terus meningkat maju untuk membangkitkan, menggerakkan dan mengorganisasikan mahasiswa agar ambil bagian dalam gerakan pembebasan nasional. Terus berjuang bersama rakyat dan libatkan lebih banyak lagi perempuan dalam organisasi.

Hidup Mahasiswa

Hidup Rakyat

Jayalah Perjuangan Rakyat

Hormat kami,

Helda Khasmy                           Triana Kurnia Wardani

       Ketua                                                 Sekjend              

Pesan Solidaritas KABAR BUMI untuk Front Mahasiswa Nasionbal (FMN) Pada Ulang Tahun ke 16

Kami segenap Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) mengucapkan selamat ulang tahun yang ke 16 kepada Front Mahasiswa Nasional (FMN). Salut dan Bangga kepada pemuda mahasiswa yang terus berjuang dan membaur dengan berbagai sector untuk perbaikan kondisi rakyat yang semakin tertindas.

Kami juga mengucapkan terimakasih yang mendalam bagi FMN yang selama ini terus setia memberikan pelayanan terhadap buruh migrant dan keluarga. Dari sejak lahirnya ATKI Indonesia (cikal bakal KABAR BUMI), FMN telah ikut serta mendampingi buruh migrant dan keluarganya yang bermasalah. Kami terus berharap kerja sama seperti ini akan terus kita lanjutkan dan kita tingkatkan –untuk turut serta berasama-sama membangun organisasi KABAR BUMI di daerah, kususnya di daerah asal terbesar buruh migran.

Kita menghadapi permasalahan yang sama, perampasan tanah yang massif akibat sistem SJSF, tingginya biaya pendidikan menjadikan jutaan pemuda dan pemudi tak sekolah. Sebagian menjadi buruh migran, seperti kami yang terpaksa pergi keluar negeri meninggalkan keluarga tercinta di Indonesia demi mendapatkan perkerjaan dan menafkahi keluarga di rumah. Sebagian gaji kami juga kami gunakan untuk biaya sekolah anak dan keluarga kami. Imbas mahalnya pendidikan sehingga kami tak bisa sekolah, sampai saat ini justru semakin kami rasakan sehingga, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara sesuai amanat UUD 45 dimana pendidikan menjadi tanggung jawab Negara tidak pernah kami rasakan justru harus kami tanggung sendiri sampai saat ini.

Imbas dari krisis ekonomi akibat dominasi imperialisme mengakibatkan kami harus terus mengalami kesusahan ekonomi. Terlebih di bulan ini kami harus menghadapi hari raya dan tahun ajaran baru secara bersamaan, di mana setiap memasuki tahun ajaran baru kami keluarga buruh migrant dan juga rakyat lain pada umumnya harus merasakan tingginya biaya masuk sekolah ataupun biaya kenaikan kelas, mulai membayar buku, alat peraga, hingga uang gedung. Pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis masihlah sangat jauh dari harapan rakyat Indonesia.

Bukan hanya rakyat yang berpendidikan rendah, saat ini mahasiswa juga menjadi target dari pengiriman buruh migrant murah atas nama “magang” (Program pengiriman buruh yang skill). Baru beberapa waktu yang lalu secara beruntun puluhan korban “mahasiswa magang”  yang dipekerjakan di Taiwan tidak mendapatkan gaji. Di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto puluhan mahasiswa tertipu hingga puluhan juta dengan dalih biaya magang di luar negeri, namun mereka tidak pernah diberangkatkan. Belum lagi mahasiswa saat ini dengan dalih KKN (Kuliah Kerja Nyata) dijadikan sebagai promotor “migrasi aman” di mana hakekatnya mendorong calon buruh migran yang akan keluar negeri menggunakan PJTKI/P3MI (sistim outsouching). Di mana PJTKI lah selama ini menjadi sumber petaka karena dengan dipaksa masuk PJTKI kita dipaksa membayar tinggi biaya penempatan dengan jaminan dokumen asli penting seperti KK, KTP, Surat Nikah, Ijazah ditahan oleh  PJTKI. Kebijakan – kebijakan seperti di atas yang menghisap dan merampas hak rakyat harus terus kita lawan secara bersama – sama.

Di tengah situasi yang demikian sudah tepat bagi FMN di ulang tahunnya yang ke – 16 mengambil tema  “Tingkatkan Daya Juang dan Militansi: Melompat Jauh Kedepan Perbesar Organisiasi dan Majukan Perjuangan Demokratis Nasional” sebagai organisasi pemuda mahasiswa yang militan, ilmiah dan demokratis terus menggemakan perlawanan di seluruh Indonesia. Kedepan harapan kami FMN selain terus memperbesar dan memperluas organisasi di seluruh pelosok Indonesia dan juga mengembangkan organisasi sampai keluar negeri.

Panjang Umur Front Mahasiswa Nasional!

Jayalah Front Mahasiswa Nasional!

Ketua KABAR BUMI

Iweng Karsiwen