Headlines News :

Latest Post

PP FMN Mengecam Keras Tindakan Kepolisian Daerah Metro Jaya Yang Melakukan Pembubaran dan Penangkapan Peserta Aksi Damai Yang Dilakukan oleh Front Rakyat Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya. Jokowi-JK Harus Tanggung Jawab

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Kamis, 01 Desember 2016 | 05.32


Foto aksi dukungan untuk papua oleh FMN Makasar

1 Desember 2016, Front Rakyat Indonesia (FRI) untuk West Papua menggelar aksi demonstrasi di beberapa kota di Indonesia. Aksi ini digelar untuk menyuarakan permasalahan dan nasib rakyat Papua. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelanggaran HAM di Papua kerap kali terjadi dengan pelaku utama Negara sebagai aktor utama dalam pelanggaran HAM yang terjadi. Kondisi ini semakin memperterang posisi pemerintah Jokowi-Jk terhadap masyarakat yang memperjuangkan Haknya.
Tercatat sepanjang tahun 2016, pada bulan mei terjadi penangkapan besar-besaran terhadap rakyat papua yang mengutarakan pendapatanya. LBH Jakarta mencatat, setidaknya 1.724 orang ditangkap saat menggelar demonstrasi damai di Jayapura, Sorong, Merauke, Fakfak, Wamena, Semarang dan Makassar. Pada bulan Juli tepatnya tanggal 15-16 Juli 2016 lalu di depan Asrama Kamasan 1 Jl. Kusumanegara (Yogyakarta), Mahasiswa Papua menggelar unjuk rasa damai dalam menyuarkan permasalahan dan nasib rakyat Papua. Unjuk rasa tersebut direspon dengan pembubaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan beberapa Ormas. Lebih jauh lagi, pembubaran itu diikuti dengan kekerasan fisik seperti pemukulan, kekerasan verbal (rasial), hingga penangkapan 8 orang mahasiswa.
Berbagai catatan kelam yang diterima oleh rakyat Papua menjelaskan bahwa demokrasi yang selama ini di bangga banggakan nyatanya hanya demokrasi palsu. Demokrasi dalam kacamata pemerintah tak ubahnya hanya di sentralkan dalam bilik-bilik kotak suara namun secara tegas memenggal kebebasan bagi rakyat menyuarakan pendapatnya. Selain itu persoalan penegakan HAM hanya menjadi dongeng pengantar tidur tanpa ada upaya serius dalam menjalankan penegakan HAM.
Berangkat dari hal tersebut maka, kami Pimpinan Pusat Front Mahasiswa NasionalOrganisasi mahasiswa yang memiliki karakter demokratis dan berskala nasional  mendukung penuh perjuangan yang dilakukan oleh kawan-kawan papua dalam menyampaikan aspirasinya. Dan mengecam dan mengutuk tindakan represif rezim aparat keamanan dalam merespon aksi yang dilakukan oleh Front Rakyat Indonesia (FRI) dengan cara-cara yang keji dengan melakukan pembubaran, penangkapan massa aksi.Kami juga menyerukan kepada seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan dansolidaritaspenuh terhadap tuntutan dan aspirasi sejati rakyat Papua.

Hormat kami


Badarudin

Sekjen PP FMN

Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional mengecam dan mengutuk tindakan Fasis Jokowi-JK melalui aparat Kepolisian yang menangkap 8 petani Sukamulya yang berjuang mempertahankan hak atas tanah.

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Kamis, 17 November 2016 | 08.37




Jakarta, 17/11/2016. Ribuan warga Sukamulya, Majalengka menggelar aksi dalam rangka menolak perampasan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di desa Sukamulya, Kec. Kertajati Kab. Majalengka. Aksi warga Sukamulya dihadapkan dengan tindakan kekerasan dan penangkapan 8 orang kaum tani.


Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional menyatakan mendukung perjuangan warga Sukamulya dalam mempertahankan haknya dan melawan perampasan tanah untuk Pembagunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). karena pembagunan Bandara Internasional Jawa Barat telah mengusir dan memerosotkan kehidupan rakyat
.
Pembangunan Bandara Internasional jawa barat (BIJB merupakan salah satu dari 225 proyek dari Program Strategis Nasional untuk menjamin kelancaran investasi yang secara nyata telah merugikan rakyat Indonesia.

Kami juga mengutuk dan mengecam tidak fasis Jokowi-JK melalui Aparat kepolisian yang telah melakukan tindakan intimidasi dan menangkap 8 kaum tani Sukamulya. Tindakan intimidasi dan penangkapan menambah catatan buruk perjalanan demokrasi Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK.

Atas situasi tersebut, Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional menuntut rezim Jokowi-JK dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat:

  1. Menghentikan perampasan tanah warga untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
  2. Menghentikkan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap warga Sukamulya, Majalengka dan rakyat Indonesia di berbagai daerah yang berjuang mempertahankan haknya
  3. Segera bebaskan tanpa syarat 8 kaum tani Sukamulya yang ditangkap
  4. Segera Ganti rugi tanaman kaum tani yang rusak akibat tindakan pernyerangan aparat                           kepolisian.

Kami juga mengajak seluruh pemuda mahasiswa untuk mendukung perjuangan melawan perampasan tanah warga Sukamulya dan seluruh rakyat sebagai bentuk perjuangan pemuda mahasiswa bersama rakyat. Secara khusus, kami menyerukan kepada seluruh pimpinan dan anggota FMN seluruh Indonesia untuk mendukung perjuangan warga Sukamulya melawan perampasan tanah.
Jakarta, 17 November 2016
Hormat kami

Badarudin
Sekertaris Jenderal PP FMN 

Pimpinan Pusat Front mahasiswa Nasioal Mendukung Perjuangan Aliansi Sudirman Melawan Mencabut SK Rektor UNSOED Nomor : Kept.1064/UN23/PP.01.00/2016

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Sabtu, 05 November 2016 | 22.16

Foto aksi aliansi Soedarman melawan di depan rektorat Unsoed,  4/11/2016
Perlawanan atas Privatisasi, komersialisasi dan Liberealisasi pendidikan di kampus Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) kian hari kian menggelora. Aliansi Soedirman melawan yang merupakan aliansi dari berbagai elemen di kampus UNSOED kembali menggelar aksi pada tanggal 4 November 2016. Aksi ini merespon Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor : Kept.1064/UN23/PP.01.00/2016.  Didalam SK tersebut, tertulis bahwa rektorat menagih Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan terhadap sebagian mahasiswa baru jalur SNMPTN Tahun Anggaran 2016 yang belum bayar pada saat jadwal Registrasi dilaksanakan.

Persoalan atas SK ini muncul dikarenakan Aliansi Soedirman  Melawan menemukan kajanggalan dalam bentuk adanya kenaikan levelan  uang kuliah tunggal (UKT) dan ada juga mahasiswa yang sudah membayar UKT, kembali ditarik UKT. Disisi lain, secara yuridis, bahwa UKT tidak boleh ditarik saat masa kuliah berlangsungnya semester. sebab, UKT merupakan uang partisipasi masyarakat akan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Karena didalam UKT tersebut terdiri atas Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Artinya rektorat Unsoed bertindak semana-mena terhadap mahasiswa dengan cara menarik UKT di pertengah semester yang tidak sesui dengan peraturan tentang UKT.

Persoalaan atas SK ini kemudian berdampak signifikan kepada  1273 mahasiswa baru 2016 mengalami penderitaan berupa kenaikan biaya UKT dan pembayaran kembali UKT yang sejatinya sudah  mereka bayar sebelumnya. Dampak yang diderita (mahasiswa UNSOED 2016)  ini kemudian mencerminkan  praktek Privatisasi, komersialisasi dan liberealisasi pendidikan yang diterapkan oleh rektorat UNSOED. skema  praktek Privatisasi, komersialisasi, liberealisasi pendidikan yang menjadikan pendidikan sebagai ruang untuk menghisap dan menindas mahasiswa dengan merauk keuntungan sebesar-besarnya terhadap mahasiswa.

Kenaikan biaya kuliah yang terjadi setiap tahun diseluruh pendidikan tinggi baik Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) maupun Pendidikan Tinggi Swasta (PTS) telah menjauhkan rakyat dari akses pendidikan tinggi. karena secara umum situasi penghidupan rakyat semakian merosot akibat massif perampasan tanah, politk upah muarah dan tingginya angka pengguran. Situasi ini menjadi ceriman bobroknya dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Kami dari Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional mendukung sepenuhnya perjuangan mahasiswa UNSOED (Alinasi Soedirman Melawan)  dengan tuntutan

1.         Mencabut surat keputusan Rektor No.KEPT.1064/UN23/PP.01.00/2016  yang menena-mena terhadap mahasiswa UNSOED angkatan 2016
2.         Melibatkan mahsiswa dalam seluruh Kebijakan Kampus di Univesitas Jendral Soedirman

Kami menyerukan kepada  seluruh mahasiswa untuk memperkuat persatuan  dan memperluas perjuangan melawan Privatisasi, komersialiasi dan liberealisasi pendidikan, serta ambil bagian dalam perjuangan rakyat. Selain itu juga, kami menyerukan kepada seluruh FMN se Indonesia untuk memasifkan perjuangan melawan seluruh kebijakan kampus yang anti terhadap mahasiswa dan rakyat.


Jakarta, 6 November 2016

Hormat kami, 



Rahmat Panjaitan 
Ketua Umum FMN


Written By Pimpinan Pusat Fmn on Kamis, 03 November 2016 | 01.42

Front Mahasiswa Nasional Mendukung perjuangan buruh PT. SMS Hentikan kriminalisasi terhadap Buruh PT. SMS serta rakyat dan segera Bebaskan buruh yang ditangkap. Penuhi seluruh tuntutan Buruh PT. SMS

foto pengalangan dukungan  oleh FMN Ranting Unram
di Universitas Mataram 
Jakarta 3 november 2016. Kriminalisasi terhadap rakyat yang memperjuangkan HAK dan perbaikan hidup kembali terjadi, Kali ini 4 orang buruh PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) yakni Syarifudin, Muliadin, Safrudin dan Firmansyah di tangkap pihak kepolisian Resort Dompu pada 1 November 2016.

Penangkapan 4 orang buruh PT. SMS terjadi setelah mereka bersama dengan buruh lainya kurang lebih 153 orang melakukan aksi pada tanggal 31 Oktober 2016 untuk menuntut adanya kepastian dan kejelasan status kerja, kenaikan upah sesuai dengan ketentuan pemerintah, diberikanya jaminan kesehatan, diberikanya tunjangan makan, transportasi dan tempat tinggal.

Pada tanggal 1 November Syarifudin (kordinator aksi) dijemput oleh kepolisian di rumahnya di desa doropeti kecamatan Pekat kabupaten Dompu dan langsung di bawa menuju Polsek kecamatan Pekat untuk dimintai keterangan terkait rusaknya mesin boiler milik perusahaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA tiga orang kawan lain yaitu Muliadin, Safrudin dan Firmansyah mendatangi polsek Pekat untuk menjenguk  Syarifudin akan tetapi langsung di tahan.

Pada pukul 10.00 WITA, 4 orang tersebut di bawa ke Polres Dompu untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Mereka di BAP tanpa didampingi oleh pengacara dan pihak kepolisian kemudian menetapkan Sdr. Syarifudin sebagai tersangka dan langsung ditahan, sedangkan 3 orang lainya dilepaskan.

Rahmat P Panjaitan selaku Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional mengecam keras dan mengutuk tidakan fasis Jokowi-JK melalui aparat kepolisian Dompu yang telah menetapkan sdr Syarifudin sebagai terangka. padahal demotrasi yang dilakukan sdr syarufudin bersama 153 buruh untuk menuntut haknya telah dijamin  oleh Undang Undang dasar 45 pasal 28 yang berbunyi "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 

dengan demikian, kami dari Front Mahasiswa Nasional menuntut Polres Dompu untuk segera membebaskan Syarifudin tanpa syarat serta menghentikan seluruh poses hukum, kami juga menuntut kepada PT. SMS untuk segera memenuhi seluruh tuntutan buruh.

secara khusus kami mendesak kepada Bupati Dompu bertanggung jawab atas penangkapan terhadap 4 orang buruh PT. SMS karena  Ini adalah tindakan  kriminalisasi terhadap buruh, agar buruh tidak menuntut Haknya, Bupati juga harus memastikan seluruh Hak buruh yang bekerja di PT. SMS dapat dipenuhi.

Front Mahasiswa  Nasional penuh perjuangan buruh PT SMS yang menuntut Haknya. Kami juga menyerukan kepada seluruh rakyat dan mahasiswa untuk memberikan dukungan dan solidaritas kepada buruh PT. SMS serta menyerukan untuk terus meperkuat perasatuan dan solidaritas antar rakyat untuk melakukan perjuangan perbaikan hidup dan demokrasi di Indonesia


jakarta, 3 november 2016

hormat kami 



Rahmat P Panjaitan 
Ketua umum FMN

Pernyataan sikap PP FMN: 2 Tahun Kegagalan Pemerintahan Jokowi-JK di Mata Mahasiswa

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Rabu, 19 Oktober 2016 | 19.48

Sumber Gambar: Publikasi  CSIS di Youtobe

Tepat pada 20 Oktober 2016, Pemerintahan Jokowi-JK telah menginjak usia 2 tahun memimpin Indonesia. Melalui Kepala Staf Kepresidennya (KSP), Jokowi-JK menyampaikan beberapa indicator keberhasilannya. Beberapa indikator tersebut diolah dari data BPS (Badan Pusat Statistik), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Bank Indonesia (SULNI/Statistik Utang Luar Negeri Indonesia), dan Moody's Statistical Handbook 2016. Indikator keberhasilannya adalah menurunnya angka kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pengangguran dan secara bersamaan terjadinya peningkatan di bidang investasi dan pertumbuhan ekonomi.  Namun apakah benar kenyataannya rakyat semakin sejahtera dengan menggunakan data-data statistic milik pemerintahan tersebut ? Bagaimana sesungguhnya kehidupan rakyat secara konkrit ? Dan seperti apa  Kondisi Pendidikan memasuki 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK ? Kita akan coba mengurainya !

Sejak tahun lalu hingga saat ini,  Jokowi-JK mengeluarkan paket kebijakan ekonomi Jilid I-XII. Paket Kebijakan Ekonomi ini menjadi poros utama pembangunan ekonomi Jokowi-JK untuk menjalankan kebijakan RPJMN 2015-2019.  Sementara prinsip paket kebijakan ekonomi ini adalah untuk mengintensifkan liberalisasi, deregulasi, debirokratisasi hingga reformasi pajak. Hakekat paket ekonomi adalah untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. Implikasinya semakin intensifnya perluasan lahan dan hutan oleh perkebunan serta pertambangan skala besar, market labour flexibility (Politik upah murah), pembangunan kawasan ekonomi dan industry, hingga pemotongan pajak kepada para investor dan pengempang pajak di Indonesia (Tax Alowance, Tax Holiday dan Tax Amnesty). 

Selain itu kebijakan Jokowi-JK juga mempunyai program untuk menjalankan Swasembada pangan dengan; mencetak lahan persawahan 1 juta Ha, peningkatan teknologi pertanian serta pembangunan infrastuktur pertanian untuk irigasi. Namun pada kenyataannya, Indonesia di tahun 2016 masih menjalankan impor Beras terbesar dari Vietnam dan Thailand. Walaupun tahun ini Indonesia mengalami surplus gabah dan beras, akan tetapi Indonesia telah mengimpor beras sekitar 1,3 Juta ton dan diprediksikan masih bertambah. Sehingga swasembada pangan masih belum terwujud sama sekali. Demikian program penghematan anggaran ternyata ditujukan untuk memotong subsidi-subsidi rakyat yang diorientasikan untuk meningkatkan anggaran-anggaran untuk pembangunan infrastuktur, pertahanan, dan sebagainya. 

Dalam kerangka mensejahterahkan rakyat Indonesia, maka basis pembangunan ekonominya adalah mewujudkan reforma agrarian sejati guna pembangunan industry nasional yang kuat, mandiri dan berdaulat. Namun alhasil, program reforma agrarian Jokowi-JK dengan sertifikasi dan redistribusi lahan 9 juta Ha, hakekatnya bukanlah reforma agrarian sejati yang dicita-citakan kaum tani dan rakyat. Sebab reforma agrarian Jokowi-JK belum mampu menghapuskan monopoli dan perampasan tanah di Indonesia, ketimpangan stuktur agrarian, menghentikan alihfungsi lahan, serta  mewujudkan kedaulatan pangan dan modernisasi pertanian. Hal ini kemudian berdampak pada kemiskinan kaum tani serta terhambatnya pembangunan industry nasional yang kuat, mandiri dan berdaulat di Indonesia. 

Sementara dalam kebijakan menegakkan demorasi dan HAM bagi warga negaranya, selama 2 tahun ini Jokowi masih mengalami berbagai persoalan. Politik oligarki dan money politik masih saja menandai dinasti kekuasaan di Indonesia baik di parpol maupun pada masa Pilkada. Sementara kasus korupsi di berbagai lembaga Negara masih terbilang tinggi termasuk suap-menyuap di dalam mendapatkan jabatan. Hal ini berimpilkasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung menurun di dalam pemilihan-pemilihan kepala daerah. Demikian dengan adanya kebijakan SE Kapolri Hate Speech, RUU TNI, RUU Teroris, RUU Kamnas, dan sebagainya adalah seperangkat kebijakan yang akan membungkam kebebasan masyarakat sipil termasuk kebebasan pers di Indonesia. Pelanggaran Ham juga meningkat di Indonesia. Jumlah kekerasan, kriminalisasi hingga penembakan meningkat selama 2 tahun pemerintahan Jokwoi-JK. Sementara pelanggaran HAM masa lalu juga masih belum mampu diselesaikan Jokowi-JK, dan bertedensi mengabaikan. Demikian kasus pelanggaran HAM di Papua malah semakin meningkat. Bahkan Komisoner HAM menyampaikan bahwa 4 kali kunjukan Jokowi ke Papua tidak mempunyai perubahan untuk menegakkan HAM di Papua, tapi malah sebaliknya. Pemerintahan Jokowi ke Papua hanya menghabiskan APBD Papua. 

Sedangkan yang ingin coba kami difokuskan pula pada kegagalan pemerintahan Jokowi-JK adalah di sector Pendidikan. kita akan coba melihat produktivitas program Jokowi-Jk sejauh ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ternyata program kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak mempunyai perubahan atas peningkatan akses rakyat mendapatkan pendidikan. Di Indonesia semakin tinggi pendidikan yang ingin diraih, maka akan semakin tinggi pula persentase angka putus sekolahnya. Setiap tahunnya akses anak-anak dan pemuda mendapatkan akses pendidikan semakin sempit. Anak berusia 7-13 tahun (tingkatan SD) berjumlah 46 juta. Berusia SMP (14-16 tahun) sebanyak 25 juta dan usia SMA/SMK/Seerajat (16-18 tahun) sebanyak 17 Juta. Namun   Berdasarkan data UNICEF tahun 2016 sebanyak 7,3 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati usia sekolah dasar (SD), sedangkan anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 3 juta dan sementara SMA 1 juta. Demikian akses atas perguruan tinggi di Indonesia baik PTN maupun PTS hanya mampu menyerap 500.000 mahasiswa baru dari lulusan rata-rata per tahunnya 2 juta SMA/SMK/Sederajat. Oleh karena, di tahun kedua pemerintahan Jokowi-JK masih sangat rendah akses rakyat mendapatkan pendidikan di semua tingkatan.

Sementara biaya pendidikan yang mahal di SD hingga tingkatan Menengah juga masih terjadi. Demikian dalam perguruan tinggi, kenaikan uang kuliah per tahun (UKT) sebesar 50-100% menjadi persoalan utama yang menyulitkan pemuda untuk mampu mengecap perguruan tinggi di Indonesia. selain itu, persoalan kurikulum juga masih menjadi permasalah di Indonesia. Terjadi kurikulum ganda dalam pendidikan di Indonesia yaitu KTSP 2006 dan Kurikulum 2013. Hal ini tentu membuat tidak adanya indicator targetan keberhasilan system pendidikan nasional di Indonesia. Selain itu persoalan pendidikan yang masih berlangsung adalah UN, turunnya anggaran pendidikan (APBNP 2016 turun 6 Triliun), wajib belajar 12 tahun belum terealisasi, rendahnya kesejahteraan guru dan dosen, serta meningkatnya ancaman pengekangan nilai-nilai demokrasi di kampus

Kemudian kita akan membantah peningkatan kesejateraan masyarakat menurut pemerintah dengan menggunakan berbagai data-data statistiknya itu. Indikator pertama angka kemiskinan. 28,51 juta (11,22%) di Maret 2015, menjadi 28,01 juta (10,86%) di Maret 2016. Ternyata jika dilihat standart kemiskinan di Indonesia, masih tergolong sangat rendah dan penghitungan itu masih dipakai Jokowi. Kemiskinan di Indonesia merujuk pada penghitungan pemenuhan kebutuhan makanan dan non makanan dengan berpendapatan 1,5 Dolar USper hari.  Tentu angka ini sangat rendah. Padahal menurut BPS sendiri kebutuhan hidup layak di Indonesia rata-rata mencapai 3,2 - 4 juta per kepala keluarga. Sedangkan pendapatan per kapita  buruh tani Indonesia hanya mencapai rata-rata 1 juta per bulan. Demikian rata-rata upah minum nasional hanya mencapai di bawah 3 juta. Klas buruh dan kaum tani adalah mayoritas Indonesia, dan tentu jika merujuk pada kebutuhan hidup layak, sudah pasti klas buruh dan kaum tani masih belum mampu memenuhinya. Jadi jika kita jujuran, sesungguhnya dengan standart kemiskinan yang rendah saja, Jokowi tidak mampu menghapuskan kemiskinan secara siknifikan. Bahkan banyak sekali kondisi real rakyat Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Indikator kedua adalah ketimpangan. Ketimpangan antara kaya dan miskin diukur melalui gini ratio dalam data tersebut dikatakan mengalami penurunan. Dari 0,408 di Maret 2015 menjadi 0,397 di Maret 2016. Namun pada kenyataannya ketimpangan semakin tinggi di tengah masyarakat. Ternyata pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional masih dinikmati 20% kalangan elit dari Indonesia. Sementara 80% atau sekitar 205 juta jiwa masyarakat Indonesia masih hidup dalam kerawanan tertinggal. Artinya kekayaan di Indonesia masih dikuasai segelintir orang seperti pemilik Sampoerna Group, PT. Djarum, Sinar Mas, Wilmar, Lonsum, CT Corp, Group Lippo, Central Cipta Murdaya dan sebagainya. Sementara sebagian besar rakyat Indonesia yang terdiri dari kaum tani, buruh industry, karyawan hidup dengan pendapatan yang rendah dan rawan tertinggal. 

Ketiga, indikator pengangguran. Dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, data KSP menyatakan, angka pengangguran mencapai titik terendah di 2016 menjadi 7,02 juta orang (5,50%) dari sebelumnya 7,45 (5,81%) di 2015.  Namun pada kenyataanya, perampasan tanah yang semakin luas di Indonesia berimplikasi dengan hilangnya akses kaum tani atas tanah. Tentu hal ini mendorong terjadinya pengangguran yang tinggi di Indonesia. Demikian penutupan atau program efisiensi berbagai perusahaan industry di Indonesia, nyatanya mendorong terjadinya PHK di berbagai wilayah Indonesia. Sementara angka pengangguran di kalangan lulusan mahasiswa saja tercatat hampir menyentuh angka 1 juta. Apalagi saat ini tenaga kerja Indonesia berjumlah 50-60% lulusan SD-SMA yang tentu rentan menjadi pengangguran baik terbuka atau semi terbuka (pekerja serabutan). 

Dan terakhir indicator keempat keberhasilan pemerintah yaitu pertumbuhan ekonomi dan Investasi. Ekonomi Indonesia di semester-I 2016 tumbuh 5,04%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,79%. Dan Menurut data BKPM yang diolah KSP, realisasi investasi semester I-2016 mencapai Rp 298,1 triliun. Dengan hasil ini, diperkirakan realisasi investasi 2016 akan lebih tinggi dibandingkan 2015 yang sebesar Rp 545,4 triliun. Namun pertumbuhan ekonomi dengan penghitungani PDB sangat abstrak dalam meninjau pertumbuhan ekonomi rakyat. Karena konkritnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia masih dinikmati kalangan segelintir elit di Indonesia dan para investor asing. Sama hanya dengan kenaikan investasi di Indonesia sama sekali tidak ada kaitannya dengan kemajuan kesejahteraan rakyat. Karena ketika pembangunan di Indonesia masih disandarkan pada investasi maupun utang luar negeri, maka tidak ubahnya rejim Indonesia menjalankan kebijakan neoliberalisasi yang hanya memberikan keuntungan bagi Negara-negara maju saja. Indonesia hanya akan bergantung dengan investasi dan utang luar negeri. Seluruh hasil kekayaan alam sejatinya tidak dikelola oleh Negara maupun rakyat untuk mendapatkan keuntungannya bagi rakyat. Namun keuntungan yang besar dari eksploitasi alam dan manusia di Indonesia hanya dinikmati Negara-negara maju pemberi investasi dan utang. 

Maka sangat jelas bahwa keberhasilan melalui data-data statistic Pemerintahan Jokowi-JK dalam 2 tahun pemerintahannya, hanya sebuah ilusi untuk menutupi kegagalannya mensejahterahkan rakyat Indonesia termasuk kinerja dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu,  kami menilai pemerintahan Jokowi-JK selama 2 tahun diantara;

1. Gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat akibat tidak dijalankannya reforma agraria sejati dan pembangunan Industri nasional yang kuat, mandiri dan berdaulat bebas dari cengkraman dominasi imperialism dan feodalisme.
2. Program pembangunan Jokowi-JK mengalami kegagalan akibat masih bersandarnya pembangunan pada Investasi dan utang luar negeri. Sehingga hanya menimbulkan angka manipulatif dalam kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebab kenaikan pertumbuhan ekonomi hanya memberikan pendapatan yang berlimpah pada segelintir korporasi dalam negeri, investasi asing dan Negara pemberi pinjaman.   Sehingga akan terjadi ketimpangan stuktural yang semakin tinggi antara si kaya dengan si miskin.
3. Pembangunan infrastuktur di Indonesia bukanlah sebuah keberhasilan bagi kemajuan rakyat Indonesia. Sebab infrastuktur dibangun dengan skema bisnis yang diserahkan pada investasi dan utang luar negeri. Selain itu, pembangunan semacam jalan tol, bendungan, bandara Internasional dan sebagainya belum menunjukkan siknifikasi untuk pemerataan pembangunan atau didasari kebutuhan masyarakat di Indonesia. namun banyak semacam bendungan yang disebut untuk irigasi bagi kaum tani, ternyata hanya berguna untuk irigasi atau tenaga pembangkit listrik bagi perkebunan milik swasta dan kawasan-kawasan industry. 
4. Pendapatan rakyat masih sangat rendah jika melihat pengupahan buruh industry, buruh tani dan karyawan dengan kebutuhan hidup layak di Indonesia yang cenderung mengalami meningkat. 
5. Pembangunan di Indonesia masih saja tetap bertumpu di pulau Jawa. Hal ini tidak sesuai dengan janji Jokowi-JK yang ingin mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah timur maupun tengah. 
6. Masih tingginya pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan, kriminalisasi dan penembakan kepada rakyat terutama korbannya kaum tani saat memperjuangkan hak atas tanah. Di sisi lain, demokrasi makin tidak dirasakan di Indonesia. Sebab kebebasan berekspresi dan berorganisasi selalu diteror dan dilarang termasuk di lingkungan kampus. Terutama peran TNI yang semakin besar dalam kehidupan masyarakat sipil dan di kampus, tentu semakin mengancam penegakan demokrasi di Indonesia. 

7. Dua tahun pemerintahan Jokowi-JK berkuasa, kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Program KIP tidak mampu meningkatkan akses rakyat atas pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan terutama di perguruan tinggi, menjadi persoalan pendidikan yang krusial saat ini.   

Oleh karena itu, persatuan dan perjuangan massa mahasiswa dan rakyat menjadi modal utama yang menggerakkan perubahan dan merebut hak-hak demoraktis rakyat yang masih dirampas oleh Pemerintahan Jokowi-JK.

20 Oktober 2016,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



RACHMAD P PANJAITAN
KETUA PP FMN

Melawan Fasisme Kampus

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Sabtu, 15 Oktober 2016 | 01.23



Keterangan Gambar: Solihin Anwar Ritonga (Ketua FMN Cab Medan)

"Tentara mengajarkan bagaimana mahasiswa memili rasa membela negara, ini bukan Militerismeya - (Menggandeng TNI Dalam Ospek dan MOS)- Menristek Dikti Mohamad Nasir



Pendidikan adalah kemasyuran dalam perkembangan masyarakat untuk membangun peradabaan yang memanusiakan manusia. Prinsip kebenaran dan keadilan menjadi objek utama yang dikembangkan pendidikan. Pendidikan berdayaguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan tentu memegang landasan kebebebasan dan kemerdekaan dalam mengembangkan IPTEK sebagai jalan pembaruan untuk memerangi kebodohan, penghisapan dan penindasan. Itu sebabnya pendidikan mempunyai peranan penting di tengah-tengah masyarakat. Kemajuan Pendidikan bertujuan untuk menjawab fenomena sosial dan alam, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Singkatnya Pendidikan tersebut akan menciptakan karakter manusia yang tercerahkan untuk menciptakan kesadaran sosial yang lahir dari keadaan sosial untuk memproduksi manusia-manusia baru yang progresif, egaliter, demokratis dan membebaskan manusia dari penindasan.

Namun jika kita menilai secara objektif dan jujur atas sistem pendidikan di Indonesia khususnya di kampus, maka kita akan  menemukan  berbagai pembungkaman, pengekangan dan matinya nilai-nilai demokratisasi. Pendidikan dan kampus terpasung oleh tindasan fasisme penguasa seiring dengan ambisinya untuk menjadikan pemerintahannya yang menghamba pada kepentingan asing. Di tengah hiruk pikuk kebijakan neoliberalisasi dengan berbagai instrumen yang dijalankan; Paket kebijakan ekonomi, intensifikasi utang dan investasi asing, reformasi pajak, semakin meningkatkan fasisme di peguruan tinggi. Fasisme tentu menjadi ancaman besar atas kemajuan IPTEK di Indonesia. Sebab fasisme akan senantiasa membungkam kebebasan-kebebasan akademik mahasiswa dengan berbagai kebijakannya baik secara terang-terangan maupun tertutup. Itu sebabnya, pula bahwa kampus tidak ubahnya menjadi lembaga otoriter yang memaksakan berbagai teori dan praktek yang bersebarangan dengan kepentingan mahasiswa dan masyarakat Indonesia. sederhananya, fasisme akan menciptakan mahasiswa yang anti kritis, anti  demokrasi, anti ilmiah dan anti rakyat. Karena semangat fasisme yang disemayamkan di dalam kampus hanya akan menciptakan robot-robot bernyawa yang siap menjadi tenaga kerja murah, teknorat dan cadangan pengangguran di Indonesia.

Sesungguhnya fasisme telah menjadi musuh yang berkepanjangan dunia pendidikan[1]. Kejadian ini bukan di Indonesia saja. Bahkan cikal bakal perkembangan dunia pendidikan, didahului dengan tindasan fasisme di zaman pertengahan (Dark Ages). Pendidikan dibungkam, direpresif agar tidak berkembang menjadi sebuah kebenaran ilmiah yang berguna bagi masyarakat. Itu sebabnya masa itu ilmuwan-ilmuwan alam banyak dibantai oleh penguasa negeri. Kita ambil contoh semacam Galileo Galilei yang menolak dogma penguasa atas geosentrisme (bumi sebagai pusat tata surya) dan menggagas Heliosentrisme (matahari sebagai pusat tata surya dan bumi mengelilingi matahari) dalam perpektif ilmu pengetahuan astronomi. Dan ternyata penemuan dasar ini menjadi dasar revolusi sains yang dicetuskan oleh Thomas Kuhn abad 20. Namun naas tindasan fasisme dirasakan ilmuwan besar Galileo Galilei, penguasa menjatuhinya hukuman mati atas tesisnya tersebut.

Bagaimana perkembangan Fasisme di dunia Pendidikan di Indonesia ? fasisme telah ada semenjak era kolonial Belanda. Politik Etis yang salah-satunya menjewantahkan Pendidikan bagi pribumi dapat menjadi catatan kritis bagi kita semua. Hakekatnya pendidikan pada masa itu, hanya bagi anak-anak kolonial, raja lokal atau para bangsawan/priyayi. Fasisme termasuk di dunia pendidikan lebih kejam lagi kita dapatkan di masa Kolonial Jepang[2]. Awalnya fasisme Jepang menutup sekolah-sekolah di Indonesia termasuk HCS. Sementara itu sekolah-sekolah akademis diganti menjadi sekolah Vokasi. Sekolah-sekolah praktis di bawah kontrol Jepang. Pada masa itu, sistem kurikulum pendidikan di Indonesia ditujukan untuk mengabdi pada keperluan Perang Asia Timur Raya. Materi-materi pokok yang dikembangkan adalah 1). Indoktrinisasi Ideologi Hakko Ichiu, 2).   Nipon Seisyin yaitu laithan kemiliteran dan semangat Jepang, 3). Bahasa, Sejarah dan Adat Istiadat Jepang, dan 4). Olahraga dan Nyanyian Jepang.

Sedangkan untuk pembinaan kesiswaan, Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas seperti: (1) Menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo setiap pagi; (2) Mengibarkan bendera Jepang, Hinomura dan menghormat Kaisar Jepang, Tenno Heika setiap pagi; (3) setiap pagi mereka juga harus melakukan Dai Toa, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya; (4) Setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan Taiso, senam Jepang; (5) Melakukan latihan-latihan fisik dan militer; (7) selain bahasa Indonesia, bahasa Jepang juga wajib menjadi bahasa pengantar.

Pada masa itu jelas nafas dari semangat dan orientasi pendidikan adalah berbasiskan kemiliteran fasisme Jepang. Pelajar serta pemuda dididik menjadi pasukan perang yang bergabung di Peta, Heiho, Seinendan. Roh fasisme militeristik Jepang tersebut, tentu masih dipertahankan hingga saat ini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Contohnya; organisasi Menwa di kampus yang dididik komando regionalnya hingga Ospek yang cenderung menekankan aspek militeristiknya.

Kemerdekaan yang dicapai melalui revolusi agustus 1945, ternyata belum menjadi jaminan hancurnya fasisme di Indonesia termasuk di dunia pendidikan. Pemerintah yang besekutu dengan kekuatan imperialisme, telah mengantarkan Indonesia menjadi negara setengah jajahan setengah feodal. Di bawah kepemimpinan diktator borjuis bersama yang terdiri dari borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat, masih melanggengkan kepentingan fasisme di dunia pendidikan. Tentu fasisme disini bukan semata-mata dilihat dari perpektif borjuis yang hanya menilai terancamnya pluralisme dalam berdemokrasi khususnya dalam Pemilu. Fasisme kita maknai sebagai ekspresi kediktatoran klas borjuasi yang menindas rakyat melalui tindakan teror terbuka, khususnya menyerang secara langsung gerakan rakyat yang berjuang atas hak-hak demokratisnya.

Puncaknya di Era Soeharto sebagai rejim boneka Imperialisme AS, semakin menjalankan tindasan fasisme seiring dengan kebijakannya yang anti rakyat. Militeristik memegang peranan penting dalam kerangka kebijakan Dwifungsi ABRI untuk membungkam, mengekang dan merampas nilai-nilai demoraksi rakyat. Di dunia pendidikan, Soeharto banyak menangkapi aktivis mahasiswa. Pasca Peristiwa Malari (15 Januari 1974) dimana para demonstran mahasiswa yang menolak kedatangan PM Jepang sebagai simbol perlawanan atas kekuatan modal asing di Indonesia, disikapi dengan tindakan pembubaran, kekerasan, penangkapan hingga penembakan dari TNI. Pasca peristiwa Malari, terjadi depolitisasi besar-besar untuk membungkam gerakan mahasiswa di Indonesia. Soeharto melahirkan kebijakan fasisme di kampus dengan konsep Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Kordinasi Kampus (BKK). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Daoed Joesoef, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Pemerintah berdalih bahwa kampus tidak boleh berpolitik. Jika ada mahasiswa yang masih nekad untuk kritis atau melakukan pergerakan yang mengancam eksistensi Soeharto, maka mahasiswa tersebut pun akan di DO pihak kampus. Kebijakan fasisme tersebut disertai dengan pembubaran Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa di kampus yang menjadi salah-satu kekuatan mahasiswa saat itu. Hal ini berimplikasi pada pembubaran gerakan-gerakan mahasiswa yang independen yang selama itu aktif melawan tindasan fasisme Soeharto. Lalu keluarlah Surat Keputusan Nomor 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) yang berhasil melumpuhkan mahasiswa saat itu, bahkan tidak sekadar lumpuh, tetapi mati.

Praktis tindasan fasisme dengan dikeluarkannya NKK/BKK, membuat mahasiswa semakin mengalami demoralisasi serta dihambat untuk berpikir kritis. Sangat jarang mahasiswa yang berpikir kritis untuk melawan kebijakan Soeharto yang anti rakyat. Nyaris aktivitas mahasiswa kemudian sangat jarang bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat terutama dalam hal penelitian, kampanye dan advokasi persoalan rakyat. Mahasiswa hanya diperkenalkan dengan Kerja Kuliah Nyata (KKN) dan kegiatan tersebut di bawah pengawan ketat birokrasi kampus dan TNI. Kegiatan organisasi-organisasi Intra (Baca: Diakui Soeharto), hanya berkutat pada kegiatan akademis semata, perayaan dies natalis, ospek dan sebagainya. Akibat tindasan fasisme Soeharto, kampus kehilangan roh akan semangat kebebasan dan kemerdekaan. Kampus tidak ubahnya menjadi alat ideologi negara untuk menjalankan pemerintahan Soeharto yang mengabdi kepada imperialisme AS dan feodalisme. 

Sementara dari segi kurikulum, Soeharto menjalankan prinsip pendidikan Link dan Match. Link Berarti mempunyai kerterkaitan dengan kebutuhan pasar dan Match berarti menciptakan tenaga kerja. Orientasi pendidikan yang terang mengabdi untuk pemenuhan kebutuhan imperialisme dan feodalisme di Indonesia (bukan untuk Kedaulatan nasional), tentu menjadi proyek besar Soeharto dan menjadi alasan diperkuatnya fasisme di dunia pendidikan. Demikian ketika Indonesia menandatangani ratifikasi GATS-WTO 1995 yang meliberalisasi 12 sektor jasa termasuk pendidikan. Kebijakan ini adalah bentuk neoliberalisasi di kampus yang menjadi landasan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia hingga saat ini. Otonom keuangan menjadi jalan bagi imperialisme dan korporat besar untuk berinvestasi di kampus yang tentu hanya berorientasi meraup profit.

Usia reformasi telah memasuki 18 tahun, akan tetapi tindasan fasisme masih terus berlanjut. Pengekangan, pembungkaman terhadap mahasiswa masih terus terjadi. Nilai-nilai demoraktisasi di kampus terus-menerus dirampas Jokowi-JK melalui birokrat perguruan tingginya. Tindasan fasisme kampus oleh Soeharto, tidak lantas dijadikan pelajaran bagi pemerintahan Jokowi-JK. Namun hingga menjelang tahun ke-2 pemerintahan Jokowi-JK, tindasan fasisme di  kampus semakin meningkat. Tindasan fasisme tentu dilatarbelakangi kebijakan Jokowi-JK atas perguruan tinggi yang orientasi dan tujuannya tidak berubah seperti rejim-rejim yang sudah berlalu. Kebijakan neoliberalisasi yang semakin intensif dijalankan Jokowi-JK, membuka pintu yang seluas-luasnya untuk menegakkan fasisme di kampus baik secara terang-terang maupun terselubung.

Dampak kebijakan neoliberalisasi telah meningkatkan kenaikan biaya kuliah (UKT) dari tahun ke tahun.  Persoalan pungli, minimnya fasilitas, rendahnya gaji dosen/pengawai rendah, pemotongan anggaran negara menjadi kenyataan dalam dunia perguruan tinggi di Indonesia. Keadaan dunia perguruan tinggi tersebut mendorong lahirnya berbagai perlawanan dari mahasiswa. Aksi-aksi demonstrasi, audensi, mimbar bebas, panggung-panggung budaya, penyebaran selebaran semakin berlipatganda jumlahnya di kampus untuk menentang kebijakan neoliberalisasi. Namun Jokowi-JK melalui Menristekdikti maupun birokrat kampus tidak lantas mendengar aspirasi mahasiswa. Sebaliknya, untuk memuluskan skema kebijakan neoliberalisasi tersebut, berbagai tindasan fasisme dijalankan. Penyegaran Menwa, TNI masuk kampus, program bela negara hingga pelarangan berbagai kegiatan-kegiatan ilmiah mahasiswa di kampus.

Ada beberapa tercatat kami mahasiswa dikenakan sanksi DO karena melakukan aksi protes atas kebijakan kampus di era pemerintahan Jokowi-JK. Akhir tahun 2014; 3 mahasiswa Universitas Haluoleo (UHO)  Kendari di DO karena melakukan demo di dalam kampus[3]. Tahun 2015; 5 mahasiswa FE Universitas Pancasakti Tegal di DO karena melakukan aksi protes menuntut transparansi pengelolahan keuangan[4].  Tahun 2015 : 4 Mahasiswa STMT Trisakti di DO karena aksi menuntut perbaikan kualitas kampus[5]. Tahun 2015: 1 mahasiswa Ilmu komunikasi Universitas Mercubuana di DO karena aktif menyuarakan aspirasi mahasiswa dan menjabat sebagai Sekjend Bem FIKOM Universitas Mercubuana[6]. Tahun 2015: 1 mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU di DO karena aksi menuntut kejelasan status UISU yang dwi kepemimpinan. Hal ini merugikan banyak mahasiswa  dimana ijasah mahasiswa UISI kerap tidak diakui di dunia kerja[7]. Tahun 2016: terjadi DO kepada Presiden Mahasiswa (Presma) STIKIP Al-Wasliyah Banda Aceh akibat melakukan aksi demo di dalam kampus[8].  Dan tentu masih banyak lagi mahasiswa yang belum terdata di DO karena melakukan berbagai aktivitas perjuangan di kampus. Bahkan masa akademis yang dipersingkat saat ini, menjadi intimidasi DO kepada mahasiswa. Contohnya di Unhas, setiap tahunnya rata-rata 400 mahasiswa di DO karena masa studinya habis[9].

Selain itu skorsing yang dialami mahasiswa akibat mengkritisi kebijakan kampus juga sangat banyak dipraktekkan di kampus-kampus Indonesia. selain itu, pemberlakuan jam malam dengan berbagi dalil keamanan dan narkoba, menjadi salah-satu gambaran fasisme kampus untuk membungkam ruang gerak mahasiswa.

Tindasan fasisme semakin nyata belakangan ini terutama dalam bentuk pelarangan organisasi-organisasi di kampus. Dengan dalil SK Dirjen Dikti 26 Tahun 2002 yang melarang organisasi ekstra melakukan aktivitasnya di kampus, telah menjadi acuan untuk melanggar hak mahasiswa atas kebebasan berserikat dan berorganisasi di kampus. Warisan Orba NKK/BKK masih menjadi hantu fasisme yang bergentayangan untuk melarang ormass mahasiswa yang independen, mandiri, modern dan non-partisipan Parpol berkembang. Sementara di saat bersamaan kampus memberikan karpet merah pada Parpol dan elit politik untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan kuliah-kuliah umum atau diskusi di kampus.

Kekerasan dari pihak kampus baik melalui satpam  semakin meningkat di kampus. Demikian pihak rektorat secara membabi buta memperbolehkan Polisi dan TNI untuk melakukan pengamanan di kampus.

Fasisme semakin nyata perkembangannya di kampus. Selain fasisme secara terang-terangan, fasisme tertutup juga dijalankan dengan berbagai kebijakannya termasuk SK Dirjen DIkti No. 26 Tahun 2016, pemberlakuan jam malam dan termasuk "memaksa" penelitian mahasiswa yang berorientasi korporasi.

Fasisme yang berkembang di kampus tentu menjadi ancaman atas demokratisasi bagi mahasiswa termasuk dosen untuk mengembangkan daya nalarnya, inovasinya serta orientasi pendidikan yang mengabdi kepada rakyat. Selain itu fasisme tentu akan membungkam, mengekang perjuangan mahasiswa yang menuntut segala perbaikan atas pendidikan khususnya menolak gempuran neoliberalisasi di kampus. Akibat fasisme ini, kurikulum juga akan tetap diorientasikan hanya untuk kepentingan imperialism, feodalisme dan kapitalisme birokrat. Akibat hadangan fasisme tentu akan semakin meningkatkan kekerasan, intimidasi, teror serta peningkatan Skorsing dan DO terhadap mahasiswa. Akibat fasisme kampus juga akan semakin mempersulit mahasiswa untuk mendapatkan kebebasan untuk memperjuangkan penolakan atas kenaikan uang kuliah (UKT) yang semakin mengkwatirkan.

Maka melawan Fasisme Kampus adalah usaha untuk menyelamatkan demokratisasi di kampus, demi meraih kebebasan dan kemerdekaan untuk mengembangkan pendidikan yang berguna bagi masyarakat Indonesia

Rachmad P Panjaitan (Ketua PP FMN)
 

[1] Hugh Purcell. Fasisme. Resist Book, Yogyakarta 2004
[2] Nino Oktorino. Pendudukan Jepang di Indonesia. Elex Media Komputindo, Jakarta 2010.
 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger