Tahun 2019 menjadi tahun yang penuh tindasan dan penghisapan bagi rakyat Indonesia secara ekonomi, politik, dan kebudayaan. Berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi ditujukan untuk mempertahankan sistem setengah jajahan dan setengah feodal. Pada periode pertama, Jokowi memukul rakyat melalui penerapan 16 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang merupakan implementasi paling bar-bar dari skema neoliberal dan dikte imperialis Amerika Serikat (AS). Kini, Jokowi-Ma’ruf Amin akan menerapkan berbagai kebijakan dan perundang-undangan anti rakyat, dan deregulasi perundang-undangan (omnibus law) untuk memastikan kelancaran investasi korporasi imperialis, melalui borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar untuk melayani pasar ekspor capital dan komoditas.
Sikap dan respon Pemerintah Joko Widodo sungguh memalukan dan tidak bertanggung jawab atas masalah-masalah mendasar hidup rakyat Indonesia. Bukan kesejahteraan yang dihadiahi, justru kemiskinan yang semakin meluas. Melalui pemangkasan dan pencabutan subsidi rakyat, kenaikan berbagai biaya pelayanan publik, hingga perampasan upah, tanah dan kerja. Hal tersebut terjadi semakin meluas sepanjang tahun 2019 di perdesaan maupun perkotaan, dan melanda seluruh sektor rakyat.
Di pedesaan, alih-alih mendengarkan aspirasi kaum tani Indonesia yang menuntut pelaksanaan landreform sejati, Pemerintah Joko Widodo justru mempertahankan sistem pertanian dan perkebunan terbelakang yang digunakan sejak zaman kolonial hingga sekarang. Sistem pertanian setengah feodal adalah alasan kenapa pertanian dan teknik pertanian terbelakang masih terus dipertahankan. Pertanian Setengah Feodal merupakan sistem pertanian terbelakang yang mengandalkan monopoli atas sasaran produksi yang dipaksakan untuk menanam komoditas yang akan dialirkan ke berbagai negeri imperialis. Tuan tanah besar hanya mengandalkan monopoli tanah sangat luas dan tenaga kaum tani miskin serta buruh tani yang berlimpah. Sementara alat-alat pertanian dibiarkan terbatas dan terbelakang. Namun, dengan kondisi seperti itu kaum tani dan buruh tani dipaksa berproduksi dalam jumlah besar berorientasi ekspor ke pabrik-pabrik olahan industri imperialis dengan harga yang sangat murah. Di tengah keuntungan melimpah yang didapatkan oleh Tuan tanah dari hasil keringat kaum tani dan buruh tani, tidak sedikit pun keuntungan tersebut digunakan untuk memajukan alat pertanian yang digunakan oleh kaum tani dan buruh tani.
Jokowi memang tidak pernah serius untuk memajukan pertanian di Indonesia dan justru menginjak kewibawaan petani dengan mengimport cangkul dari China, yang di mana kaum tani di Indonesia mampu membuat sendiri karena cangkul adalah alat pertanian yang telah dipakai oleh petani selama turun temurun. Akibat dari pertanian terbelakang tersebut tidak hanya kemiskinan akut yang dialami oleh mayoritas kaum tani Indonesia, bahkan bencana asap yang setiap tahun dialami oleh rakyat Indonesia kembali terjadi pada tahun 2019. Bukanya membantu kaum tani untuk keluar dari keterbelakangan sistem produksinya dan memberikan seluruh hak kaum tani, pemerintah Jokowi justru mencuci tangan dengan menuduh kaum tani dan peladang kecil sebagai pelaku pembakar hutan. Sejak awal Januari hingga Oktober 2019, tercatat seluas 857.756 Hektar lahan terbakar. Sumatera dan Kalimantan menjadi pulau yang paling terdampak kebakaran hutan dan bencana asap. Sebanyak 296 orang petani dan peladang kecil menjadi korban penangkapan dan diancam pemenjaraan hingga lima tahun, karena tuduhan sebagai pelaku pembakar lahan. Sementara perusahaan yang dinyatakan lahanya terbakar dan diketahui terlibat membakar lahan hanya diberikan sanksi administrasi saja.
Selain itu, monopoli tanah bagi perkebunan skala luas juga menyebabkan bencana kekeringan di 28 provinsi yang ada di Indonesia terkhusus yang berada di pulau Jawa, membuat kaum tani tidak dapat berproduksi. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pembangunan infrasturktur bendungan di pulau Jawa yang terus dikampanyekan Jokowi bukanlah dibangun untuk mengairi sawah dan kebun milik kaum tani tapi untuk perkebunan besar milik tuan tanah besar.
Dengan kondisi sedemikian buruknya, pemuda sebagai tenaga produktif yang melimpah di pedesaan kandas begitu saja karena kaum tani tidak memiliki lahan pertanian yang cukup, lapangan pekerjaan di desa hilang ditelan monopoli tanah. Tenaga produktif pemuda hilang seiring dengan meluasnya krisis dan kemiskinan di desa.
Di perkotaan, rezim Jokowi juga semakin memperdalam penghisapan dan tindasan terhadap klas buruh. Selain kebijakan PP 78/2015 yang merampas upah secara sistematis. Imperialis AS melalui Bank Dunia mendesak rezim Jokowi untuk semakin memantapkan skema fleksibilitas kerja. Imperialis menginginkan adanya aturan yang lebih fleksibel dalam hal pemutusan hubungan kerja dan pembayaran pesangon, kontrak jangka pendek dan implikasinya demi pembangunan ala imperialis. Hasilnya adalah rencana revisi Undang-undang Ketenagakerjaan yang akan semakin memerosotkan kehidupan klas buruh. Tahun 2020, kenaikan upah hanya 8,51% tidak berbanding dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat yang terus meningkat. Ditambah lagi dengan deretan kenaikan tarif di tahun 2020 seperti Tol, Parkir, Damri, Rokok dan BPJS. Untuk tarif Tol, pada golongan I naik menjadi Rp 107.500 dari Rp 102.000. Sedangkan golongan II naik menjadi Rp 177.000 dari Rp 153.000. Selain itu ada kenaikan harga rokok, Kenaikan harga rokok ini berbanding lurus dengan kenaikan tarif cukai. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi telah menyetujui tarif cukai rokok yang baru sebesar 23%. Serta kenaikan 100% iuran BPJS dengan nominal Kelas III dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000, Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 dan Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, di mana klas buruh sebagai pengguna BPJS terbesar akan semakin terhisap karena rampasan melalui iuran tersebut. Perbedaan upah ditiap wilayah juga menjadi masalah tersendiri bagi klas buruh. Perusahaan-perusahaan milik Komprador yang sejatinya selalu mengupayakan untuk mendapatkan super profit dari akumulasi kapital pasti menginginkan wilayah yang menyediakan upah buruh yang rendah supaya bisa menekan pengeluaran dari perusahaan. Sehingga, banyak perusahaan yang berbondong-bondong tutup dan berpindah ke wilayah yang memiliki upah yang rendah. Namun yang memdapatkan dampak buruk dari hal tersebut adalah buruh, karena PHK massal akan semakin banyak terjadi, tanpa memberikan jaminan apapun pada buruh yang di PHK.
Apa yang disampaikan Jokowi dalam berbagai pidatonya tentang pemerataan tidaklah tercermin dalam sistem pengupahan di Indonesia. Pemerintah menetapkan harga BBM merata, harga gula, beras, listrik, kebutuhan pokok, biaya pendidikan, iuran BPJS secara nasional. Namun dalam pengupahannya, terjadi disparitas dan ketimpangan yang tinggi antar daerah. Sebagai contoh, Upah di DKI Jakarta sebesar Rp 4.267.349, sedangkan upah di Jawa Tengah Rp 1.742.015, di Jawa Timur Rp 1.768.777. Sementara kebutuhan hidup rakyat di wilayah tersebut cenderung sama.
Sektor Pemuda dan mahasiswa juga terus diilusi dengan program enterpreneur dan usaha kecil-menengah. Ilusi tersebut adalah ekspresi dari kegagalan pemerintah dalam memastikan lapangan pekerjaan bagi rakyat, khususnya pemuda di Indonesia. Paket Kebijakan Ekonomi justru berimbas pada kehancuran usaha kecil dan menengah dari rakyat. Pelayanan prima yang diberikan kepada borjuasi besar komprador berkebalikan dengan pemangkasan terus menerus subsidi rakyat. UMKM meskipun diberikan kemudahan dalam pemberian pinjaman dengan bunga yang relatif rendah tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar milik imperialis dan borjuasi besar komperador. Konsekuensi dari situasi ini adalah PHK massal karena semakin banyaknya perusahaan yang bangkrut, dipaksa gulung tikar, diambil alih oleh perusahaan raksasa, rakyat Indonesia akan terus dipaksa bekerja menjadi buruh di perusahaan-perusahaan asing milik imperialis dan borjuasi besar komperador dengan upah rendah akibat semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Atau menjadi penganggur dan menjadi korban kebudayaan kontra produktif yang menghancurkan masa depan pemuda Indonesia.
Masa depan pemuda Indonesia semakin suram di bawah kekuasaan rezim Jokowi. Pendidikan semakin sulit dijangkau oleh seluruh rakyat. Hal ini terlihat dari semakin mengakarnya liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Dampaknya tentu sangat jelas, akses pendidikan khususnya bagi keluarga buruh dan tani menjadi semakin sulit karena biaya pendidikan semakin mahal. Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia tahun 2019 adalah 8,5 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk Indonesia hanya mampu sekolah sampai dengan jenjang pendidikan menengah pertama. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidaklah dapat diakses oleh seluruh rakyat.
Pendidikan tertinggi pemuda mayoritas tamatan SMA/sederajat sebesar 36,89 persen dan tamat SMP/sederajat sebesar 32,18 persen. Untuk tamatan pendidikan tinggi, hanya 9,71 % pemuda yang mampu menamatkan pendidikan tinggi. Bahkan pada tahun 2018, dari total lulusan SMA/sederajat yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi negeri maupun swasta hanya 34%.
Dibawah Rezim Jokowi, kampus-kampus di sulap bak lembaga riset yang terus-terusan memperomosikan riset-riset yang menguntungkan bagi imperialis dan berarti akan semakin memerosotkan hidup rakyat terutama klas buruh dan kaum tani. Riset terkait pembagunan di pedesaan yang mengakibatkan perampasan tanah, riset di kawasan pesisir yang digunakan untuk memuluskan Proyek Reklamasi yang merampas dan merusak mata pencaharian nelayan bahkan menggsur rumah-rumah mereka. Hal tersebutlah yang menimpa nelayan di Kampung baru Dadap yang mengakibatkan sampai saat ini mereka terus hidup dibawah bayang-bayang ketakutan akan penggusuran. Saat ini 2 nelayan Dadap menjadi korban Kriminalisasi oleh perusaah yang menjalankan proyek Reklamasi teluk Jakarta karena melakukan perlawanan terhadap proyek Reklamasi tersebut. Namun itu tidak membuat Nelayan kampung Dadap ketakutan, malah mereka menyadari bahwa untuk bertahan dan berlawan membutuhkan persatuan dan wadah/organisasi.
Kampus sejatinya adalah ruang kreativitas, laboratorium ilmiah, ruang demokratis dan pencetak para pengabdi massa rakyat. Sejalan pada subtansi pendidikan yang merupakan satu alat kebudayaan yang memiliki tujuan agar manusia mampu memahami keadaan objektif atas realitas yang terjadi di tengah-tengah rakyat. Sebagai penguat teori untuk dijadikan bahan panduan berpraktek dalam mendukung suatu kemajuan bangsa. Maka sudah menjadi keharuasan pendidikan berorientasi pada keilmiahan, demokratisasi dan pengabdian kepada rakyat. Akan tetapi pada perkembangannya pendidikan di Indonesia kini terus dicekoki dengan berbagai persoalan, mulai dari sulitnya masyarakat mengakses pendidikan tinggi, pelayanan pendidikan belum merata, pembungkangan demokrasi hingga pada tindakan fasisme didalam dunia pendidikan. Priode ke 2 rezim Jokowi sama sekali tidak memberikan efek positif terhadap kondisi demokrasi didalam kampus, malah sebaliknya. Di bawah rezim Jokowi kampus digunakan sebagai ruang untuk mendikte skema neoliberal yang dijalankan oleh rezim. Permasalahan pemuda mahasiwa yaitu sempitnya akses pendidikan akibat biaya yang terus meningkat dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang layak, kedepan akan semakin akut. Begitu juga dengan politik upah murah yang dijalankan dengan optimal demi menopang kepentingan kapitalis monopoli. Tidak sampai disitu, kampus kita juga digunakan sebagai mesin kebudayaan yang digunakan untuk mempromosikan terus kebudayaan liberal ala imperialis dan feudal yang anti terhadap rakyat. Mahasiswa di kampus-kampus dikepung dengan berbagai kebijakan pelarangan dan pengekangan. Pemberangusan organisasi, pelarangan berorganisasi dan berpendapat, intimidasi, pemberian Sanksi berupa Skorsing hingga Drop Out bahkan kampus tak segan-segan mengkriminalisasikan mahasiswanya yang sedang berjuang menuntut hak demokratisnya. Kampus saat ini di konstruk bagaikan penjara bagi mahasiswa.
Krisis ekonomi dan politik yang semakin akut serta meningginya tingkat ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi dihadapi dengan cara-cara kekerasan dan anti demokrasi. Jokowi adalah rezim yang anti demokrasi bahkan lebih buruk dari rezim-rezim sebelumnya pasca reformasi. Aturan perundang-undangan seperti UU KPK, RKUHP, UU Ormas, UU ITE dan lainnya adalah contoh nyata bagaimana kebijakan pemerintah sangat berorientasi untuk merampas ruang demokrasi rakyat. Begitu juga melalui aparat kepolisian dan militernya yang terus melakukan pelarangan aksi demonstrasi, teror dan intimidasi terhadap perjuangan rakyat. Di penghujung priode pertama Jokowi, gelombang perlawanan sepanjang September yang berhulu dari rencana pemerintah untuk merevisi beberapa peraturan yang akan merugikan rakyat terus dihadapkan dengan tindakkan represif. Akibatnya, 2 orang mahasiswa Kendari tewas karena ditembak polisi serta ratusan mahasiswa dan pelajar menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi. Bukan hanya kampus, Pelajar yang juga mulai tergerak untuk melakukan perlawanan nyatanya tidak diberikan ruang sedikitpun oleh Jokowi. Melalui Mendikbud, diterbitkanlah surat edaran tentang pelarangan keterlibatan peserta didik dalam aksi demonstrasi. Tidak berhenti disitu, salah seorang pelajar SMK juga menjadi korban kriminalisasi karena terlibat dalam aksi dengan menggenggam bendera, bahkan pelajar tersebut terancam 7 tahun penjara.
Sementara itu, kebijakan politik-militer pemerintah di Papua terus memperburuk keadaan, menambah jumlah korban kekerasan, dan perpecahan dikalangan rakyat. Pengiriman militer ke Papua adalah ekspresi nyata dari rezim fasis. Kini rakyat Papua tidak dapat hidup damai, hari-harinya diisi dengan teror, intimidasi dan upaya adu domba dari pemerintah. Tidak ada jalan lain bagi masalah di Papua selain digunakannya hak untuk menentukan nasib sendiri secara mandiri dan berdaulat. Hanya dengan itu jalan keluar terbaik rakyat Papua dapat diraih. Sampai saat ini, tercatat sekitar 30 korban jiwa akibat kerusuhan yang tak kunjung berhenti di Papua sejak September lalu yang dipicu karena adanya tindak rasisme serta intimidasi dan represivitas yang dilakukan oleh aparat keamanan yang ada di Papua. Konflik di Nduga juga sampai saat ini tidak pernah berhenti. Terhitung sudah 1 tahun lebih ribuan warga Nduga melakukan pengungsian karena Operasi Militer yang tak kunjung usai, mengakibatkan ketakutan yang dialami oleh masyarakat Nduga. Konflik yang terjadi di Nduga berakar dari upaya Jokowi untuk terus melanjutkan proyek pembangunan Tol Trans Papua yang pada dasarnya ditolak oleh rakyat di Nduga. Untuk melancarkan pembangunan Tol tersebut, Jokowi melibatkan militer sebagai pengamanan. Sampai saat ini, tercatat 238 orang yang gugur. Sebagian dari mereka gugur karena terkena peluru, kelaparan dilokasi pengungsian, sakit, dsb. Presiden Jokowi bukannya melakukan upaya penanganan dan penyelesaian Konflik yang terjadi di tanah Papua. Malah yang dia lakukan adalah terus mengirim dan menambah pasukan militer di tanah Papua yang hanya akan memperkeruh dan menambah ketakutan bagi warga Papua.
Hasil Pemilu 2019 yang memenangkan Jokowi memperlihatkan pada rakyat bahwa kontestasi dan persaingan antar klik yang berkompetisi hanya sementara. Saat ini, sebagaian besar kekuatan politik klas penindas telah terkonsolidasi bersama pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi guna mempertahankan sistem setengah jajahan dan setengah foedal menyiapkan kabinet yang mampu memberikan keuntungan berlipat-lipat kepada imperialis. Jokowi menyusun Kabinet Indonesia Maju dengan orang-orang yang meski tidak kompeten dibidangnya, namun siap dan berpengalaman melayani kepentingan imperialis secara langsung. Dengan alasan keamanan dan stabilitas nasional, kabinet Jokowi mempercayakan personil dengan latar Polisi dan Militer untuk menangan urusan-urusan sipil. Sebut saja Luhut B Panjaitan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, dr. Terawan Menteri Kesehatan, Fachrul Razi Menteri Agama, ditambah Moeldoko yang tetap menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Mereka semua dipercaya untuk menjamin dan menguatkan kontrol politik terpusat di tangan 1 orang, sekaligus sebagai garda yang efektif menghadang perjuangan rakyat yang terus tumbuh dan meluas. Ini adalah salah satu karakter kuat fasisme dalam rezim boneka yang tidak saja terjadi di Indonesia tetapi juga di negeri-negeri lainnya yang saat ini menentang dominasi imperialisme AS.
Selain itu, kabinet Jokowi juga berisikan orang-orang yang telah terhubung langsung dengan kepentingan imperialis dan paham bagaimana memudahkan investasi korporasi dan institusi kapital finansial. Hal tersebut dapat dilihat dari penetapan Erik Tohir sebagai Menteri BUMN, Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk mempertahankan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang telah terbukti sebagai operator pemulus masuknya utang luar negeri ke Indonesia. Posisi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju menjelaskan bahwa Jokowi akan betul-betul menyingkirkan seluruh penghambat investasi asing masuk ke Indonesia, menekan perjuangan rakyat, hingga mengintensifkan skema neoliberal di Indonesia.
Karena itu, inilah saatnya memberikan pernyataan bahwa pemuda tidak lagi bersedia menerima janji murahan yang menghina, implementasinya yang merusak dan tidak mempersatukan tetapi terus saja berpidato NKRI HARGA MATI ! sembari menghancurkan persatuan di tengah rakyat, bukan melindungi tetapi memberikan rasa takut dengan operasi militer dan tindakan kepolisian bahkan milisi sipil bersenjatanya. Dengan sumber daya alam yang melimpah, dengan tenaga kerja yang sangat besar, dengan sejarah peradaban, perjuangan dan patriotisme yang terpuji, kami rakyat tertindas dan terhisap menyatakan sikap :
- Kami ingin Land reform sejati, bukan landreform palsu. Kami Berhak atas sistem pertanian modern di mana tanah dikontrol dan digunakan kaum tani yang menggarap, bukan di tangan tuan tanah besar yang menghisap kaum tani. Tanah harus di tangan rakyat yang membutuhkan untuk keperluan pertanian dan perumahan bukan di tangan pengembang besar dan imperialis ! Kami hanya mau berproduksi untuk kepentingan pangan dan bahan baku dalam negeri bukan untuk ekspor dengan harga murah. Kaum tani berhak atas pendapatan yang lebih baik, berhak atas alat kerja yang lebih modern bukan bahu dan lengannya sebagai alat kerja utama, bukan cangkul dan linggis, egrek dan dodos jawabannya.
- Jangan minta utang dan investasi pada imperialis atas nama kaum tani dan klas buruh dengan alasan menutupi defisit anggaran negara tetapi dipergunakan untuk kepentingan segelintir klas yang berkuasa dan mengatasi krisis overproduksi imperialis ! Kami tidak mau ekspor logam dan mineral, minyak bumi dan gas juga batubara dialirkan ke industri kapitalis di berbagai negeri. Hentikan itu sekarang juga dan gunakan untuk pabrik kecil milik rakyat dan listrik bagi seluruh negeri.
- Kami berhak atas industri nasional bukan industri rongsokan. Klas buruh berhak atas upah yang lebih baik, beban kerja yang ringan dan mesin-peralatan kerja yang maju bukan mesin dan peralatan bekas. Klas buruh berhak berproduksi dengan pengetahuan dan mesin terbaik penemuan sendiri bukan berada di bawah hak paten dan intelektual imperialis selamanya. Klas buruh berhak bekerja dalam pabrik berbahan baku dalam negeri bukan berbagahn bakum impor. Dan hasil kerja kami bukana untuk membayar bunga dan pokok pinjaman dalam negeri, bagian laba sangat besar bagi badan keuangan internasional, pajak bagi negara dan sewa tanah bagi para tuan tanah besar ! Klas buruh hanya mau berproduksi untuk teknologi yang dipergunakan di dalam negeri, pangan untuk rakyat, pakaian dan seluruh peralatan untuk rakyat.
- Kami tidak sudi lagi terikat pada perjanjian ekonomi dan perdagangan yang timpang yang hanya mendesak kebijakan neo-liberal, melestarikan sistem ekspor impor yang menguntungkan imperialis dan memberikan beban berlipat ganda di pundak klas pekerja Indonesia dengan upah dan pendapatan yang sangat tidak sepadan.
- Operasi militer dan tindakan kepolisian tidak boleh memberangus kebebasan pendapat, hak berorganisasi dan berjuang memperbaiki nasib dan menentukan nasib sendiri termasuk membangun sistem ekonomi-politik yang lebih maju, adil dan menjanjikan perdamaian abadi. Perjanjian militer yang tidak adil dan timpang, pelatihan dan pembelian peralatan militer untuk menindas rakyat, perjanjian perang anti-teror, kerjasama lainnya yang menindas rakyat dan menghancurkan kedaulatan bangsa Indonesia harus diakhiri.
- Kami tidak sudi hidup dalam keterbelakangan ilmu dan pengetahuan abad kegelapan. Kami ingin hidup dengan kebudayaan yang maju, ilmiah dan berpihak pada kaum tani di pedesaan dan buruh serta klas pekerja lainnya di perkotaan. Serta bagi suku bangsa minoritas di pedalaman. Kami ingin hidup bersih, sehat, gizi dan nutrisi yang cukup, olahraga dan seni jangan dikomersialisasikan tetapi jadi tradisi kami seperti semula, vulgarisme dan sensualitas yang merusak fisik dan mental harus dilawan. Anak-anak, perempuan, para pemuda dan orang tua lanjut usia harus diproteksi dari tindakan kekerasan fisik maupun mental. Kami tidak mau pendidikan dasar, menengah dan tinggi bekerja mempersiapkan generasi baru mengabdi pada pengembangan kapital imperialis di Indonesia, bekerja memperkaya segelintir klas yang berkuasa dan memperkaya para pajabat korup, kapitalis birokrat. Kami ingin buku dan alat bantu pendidikan yang murah, internet murah untuk pengembangan pengetahuan rakyat dan bangsa sendiri. Kami tidak mau diperbudak dengan internet dijadikan pekerja sukarela dan gratis untuk menjual dan mempromosikan pengetahuan dan produk teknologi tinggi imperialis melalui internet. Media sosial untuk rakyat, bukan untuk pelacuran, narkoba, merusak kepercayaan dan mempertinggi perceraian di pedesaan dan perkotaan.
- Kami juga menyerukan kepada seluruh pemuda dan rakyat Indonesia untuk terus mempersatukan diri dalam berbagai organisasi rakyat yang sejati. Mengintensifkan perjuangan melawan pemerintahan Jokowi yang anti rakyat.
FMN akan menjadikan tahun 2020 sebagai tahun yang lebih baik bagi perjuangan rakyat, lebih gemilang bagi cita-cita rakyat dan untuk terus mempersiapkan liang kubur bagi musuh-musuh rakyat.
Hidup rakyat Indonesia
Jayalah Perjuangan Demokratis Nasional di Indonesia !
Jakarta, 1 Januari 2020
Hormat Kami,
Pimpinan Pusat
Front Mahasiswa Nasional
Symphati Dimas R
Ketua Umum
