Headlines News :

Latest Post

Mengecam Tindakan Kekerasan, Intimidasi dan Persekusi kepada FMN Cabang Purwokerto: Segera Usut Tuntas dan Tangkap Pelakunya!

Written By PP FMN on Rabu, 02 Oktober 2019 | 00.36



Gelombang perjuangan rakyat yang semakin tidak percaya terhadap pemerintahan Jokowi semakin membesar. Hal tersebut adalah konsekuensi dari tidak becusnya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan rakyat. Seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan yang menimbulkan bencana asap, masalah kekerasan dan diskriminasi terhadap rakyat Papua, dan penerapan secaaara semena-mena berbagai aturan perundang-undangan yang anti rakyat.

Kondisi ini direspon rakyat dan gerakan mahasiswa yang semakin membesar dan menyebar ke berbagai kota. Melakukan aksi demonstrasi tiada henti dan tanpa lelah. Hal tersebut juga dilakukan oleh Front Mahasiswa Nasional (FMN) yang merupakan organisasi massa mahasiswa skala nasional, termasuk oleh FMN Cabang Purwokerto di Propinsi Jawa Tengah.

FMN Cabang Purwokerto melakukan aksi secara reguler sejak tanggal 24 September 2019, kemudian aksi pada tanggal 27 September untuk mengecam penembakan dan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya 2 mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari, dan aksi massa pada 30 September bertepatan dengan masa akhir jabatan anggota DPR RI. Hal yang sama juga dilakukan oleh FMN di berbagai cabang, organisasi mahasiswa di berbagai kota dan berbagai organisasi rakyat dalam gerakan demokratis.

Ketidakpercayaan rakyat yang diekspresikan melalui demonstrasi besar dan meluas terus dihadapkan dengan tindakan represif, intimidasi, teror dan stigmatisasi busuk dari pemerintah dan kaki tangannya. Pada 1 Oktober 2019, Sekertariat Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Purwokerto didatangi oleh sekelompok anggota Ormas Lowo Ireng yang melakukan tindakan intimidasi, persekusi, pengerusakan hingga pemukulan terhadap terhadap anggota FMN Cabang Purwokerto. Mereka memaksa masuk, mengobrak-abrik kursi, dan merampas berbagai barang inventaris dan dokumen organisasi. Pemukulan dan penculikan juga terjadi kepada Kawan Andre (Pimpinan Cabang Purwokerto). Tidak berhenti sampai disitu, mereka juga mendatangi sekretariat FMN Ranting Unsoed dan membawa paksa 2 orang pimpinan FMN ranting Unsoed bernama Sultan dan Himni. Ketiga orang tersebut dibawa paksa menuju Polres Banyumas. Kelompok tersebut melayangkan tuduhan dan stigma yang tidak mendasar kepada FMN Cabang Purwokerto dengan menuduh sebagai provokator di kalangan pelajar untuk terlibat dalam demonstrasi.

Tindakan tersebut merupakan cerminan dari wajah sesungguhnya pemerintahan Jokowi yang anti demokrasi dan anti rakyat. Pemerintah tidak becus dalam menjamin kebebasan dan keamanan rakyatnya yang berjuang menuntut hak demokratis. Negara melakukan politik pembiaran untuk menumbuhsuburkan kelompok-kelompok yang reaktif terhadap gerakan rakyat. Tujuannya untuk menekan, mengintimidasi, dan mengisolasi aspirasi demokratis rakyat dan organisasinya. Tindakan seperti ini tersebut dirawat oleh pemerintah untuk memecah belah rakyat, membenturkan konflik horizontal antar rakyat. Pemerintah selalu mengambil keuntungan untuk mengintensifkan tindasan, membatasi ruang demokrasi dan melancarkan penghisapan terhadap rakyat.

Cara-cara brutal dan barbar tersebut tidak dapat dibiarkan, rakyat harus mampu semakin mempersatukan diri dan memajukan perjuangan, agar menutup celah bagi pemerintahan Jokowi yang fasis untuk memecah belah rakyat. Rakyat tidak boleh diam menghadapi tindakan premanisme yang mengancam demokrasi. Tindakan tersebut harus dilawan dengan keras dan intensif melalui perjuangan rakyat yang makin besar.

Sementara itu, tindakan untuk mencegah pelajar terlibat dalam aksi demonstrasi adalah anti demokrasi, sebab pelajar memiliki hak politik yang sama. Pelajar adalah korban dari sistem pendidikan yang tidak ilmiah, membatasi ekspresi dan memerosotkan kesadaran politiknya. Justru dengan keterlibatan pelajar dalam aksi gerakan demokratis merupakan sebuah kemajuan kebudayaan politik. Persoalan kerusuhan yang timbul saat aksi di berbagai tempat karena negara mempergunakan aparat keamanan untuk memukul gerakan tersebut. Menembaki dengan gas air mata, peluru karet, bahkan peluru tajam yang menewaskan mahasiswa. Tentu apa yang dilakukan oleh massa aksi adalah upaya pertahanan diri dan ekspresi kemarahan karena menjadi sasaran kekerasan dari negara. Kalau aksi dari mahasiswa dan pelajar dianggap kerusuhan dan kriminal, lalu bagaimana dengan cara kepolisian dan organisasi binaan pemerintah yang melakukan kekerasan terhadap rakyat selama ini? Pemerintah dan seluruh jajaranya sesungguhnya adalah aktor kerusuhan dan tindakan brutal terhadap rakyat. Seperti yang dialami oleh ratusan pelajar dan mahasiswa yang menjadi korban kekerasan dan penangkapan dalam beberapa waktu ini. Termasuk penembakan terhadap dua mahasiswa di Kendari oleh aparat kepolisian.

Pimpinan Pusat FMN menyadari bahwa perjuangan yang ditempuh saat ini akan dihadang dengan kekerasan oleh pemerintah melalui berbagai cara dan alatnya. Oleh karena itu, apa yang dialami oleh FMN Cabang Purwokerto justru akan semakin mempertebal keyakinan FMN dan kepercayaan diri organisasi untuk terus mengintensifkan perjuangannya. FMN tidak akan mundur sedikitpun dari garis perjuangan ini seberapapun besarnya tindakan fasis dari pemerintah. FMN juga menyadari bahwa apa yang menimpa organisasi saat ini, masih jauh lebih rendah kadarnya ketimbang apa yang dihadapi oleh mahasiswa yang gugur karena ditembak, kaum tani yang berjuang menghadapi kekerasan negara di pedesaan, dan klas buruh yang terus diintimidasi dan diancam dalam pabrik-pabriknya.

Namun demikian, FMN juga berkomitmen kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh FMN Cabang Purwokerto dengan menggalang kekuatan lebih besar dan memastikan tuntutan kami tercapai. Atas dasar itu, maka Pimpinan Pusat FMN menyatakan sikap dan tuntutannya:
  1. Kepolisian Resort Banyumas harus mengusut tuntas dan tangkap pelaku persekusi dan tindak kekerasan terhadap anggota FMN Cabang Purwokerto!
  2. Mengecam tindakan anggota Ormas Lowo Ireng Kabupaten Banyumas dan menuntut kepada pengurus organisasi untuk melakukan permintaan maaf terbuka dengan surat dan melalui media secara luas!
  3. Menuntut kepada Ormas Lowo Ireng Kabupaten Banyumas untuk ganti rugi material atas perusakan barang inventaris organisasi dan kembalikan seluruh barang yang dirampas! Harus menanggung semua biaya pengobatan bagi korban pemukulan!
  4. Menuntut pemerintah Jokowi untuk menjamin keamanan dan kebebasan berekspresi bagi gerakan rakyat dalam menyampaikan aspirasi, tuntutan dan aktifitasnya!
  5. Secara khusus, Pimpinan Pusat FMN juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu FMN Cabang Purwokerto sebagai bentuk solidaritas dan persatuan sesama rakyat tertindas untuk demokrasi di Indonesia!

Kami juga menyerukan kepada seluruh Cabang dan Ranting FMN untuk melakukan aksi kecaman secara nasional. Menggalang luas dukungan dari sektor pemuda mahasiswa dan rakyat atas perjuangan rakyat melawan tindakan anti demokrasi. Selain itu, kami menyerukan kepada seluruh pemuda mahasiswa untuk terus bersatu dengan seluruh rakyat dalam memperjuangkan aspirasi demokratisnya dengan terus melawan tindasan dan kebijakan anti rakyat dari pemerintahan Jokowi.

Jayalah Front Mahasiswa Nasional !
Jayalah Perjuangan Rakyat !


#JokowiTidakBecus

Jakarta 2 Oktober 2019

Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL


Symphati Dimas Rafi’i
Ketua Umum

Mengecam Keras Penembakan dan Kekerasan Kepolisian terhadap Mahasiswa di Kendari serta Menuntut Pertanggungjawaban Jokowi atas Kekerasan terhadap Perjuangan Hak Demokratis Rakyat

Written By PP FMN on Jumat, 27 September 2019 | 08.20


Front Mahasiswa Nasional (FMN) mengecam keras penembakan dan kekerasan Kepolisian yang telah mengakibatkan tewasnya mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara dalam rangkaian aksi menentang berbagai regulasi anti rakyat yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Randy (Mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Haluoleo Kendari) tewas dengan luka tembak di dada bagian kanan, dan Yusuf Kardawi (Mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari) akibat luka kekerasan di kepala (26/09/19).    

Tindakan ini menunjukkan wajah fasis dan watak anti demokrasi rezim Jokowi dalam menanggapi ekspresi dan aspirasi rakyat dan pemuda-mahasiswa dan pelajar di berbagai daerah di Indonesia. Selain jatuhnya korban tewas, ratusan orang juga menjadi korban kekerasan dan penangkapan dalam aksi massa baik di Jakarta dan berbagai daerah lainnya sejak 24 September 2019. Secara khusus penanganan masalah di Papua oleh pemerintah dengan cara pengerahan pasukan dan bukan pada memecahkan akar masalah di Papua justru telah menjadi penyebab terjadinya tragedi Wamena yang mengakibatkan meninggalnya 31 orang, dan ini menambah daftar korban masyarakat di Papua akibat tindakan represif sebelumnya baik karena penghilangan dan penangkapan.
      
Aksi massa dari berbagai organisasi rakyat, pemuda-pelajar dan mahasiswa merupakan ekspresi dan tuntutan demokratis rakyat terhadap kegagalan rezim Jokowi dalam mengatasi berbagai masalah rakyat Indonesia. Salah satu yang paling mengemuka adalah krisis asap akibat pembakaran hutan dan lahan sebagai praktik pertanian terbelakang monopoli tanah oleh perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar yang mengakibatkan ribuan korban dan tidak mampu ditangani oleh pemerintah. Di saat bersaman, pemerintah Indonesia justru secara semena-mena menaikkan 100% Iuran BPJS yang semakin menindas dan menyengsarakan rakyat.

Dengan kekuasaannya, rezim Jokowi terus mempertahankan sistem setengah feudal dan melayani secara prima kepentingan imperialis Amerika Serikat melalui pemberlakukan berbagai kebijakan dan regulasi, serta memaksakan pengesahan berbagai rancangan Undang-Undang yang anti rakyat, seperti RUU Pertanahan, RUU KUHP, Revisi UU KPK, Revisi UU Ketenagakerjaan dan berbagai regulasi baru lainnya. Dengan demikian, ekspresi rakyat dalam aksi massa sesungguhnya merupakan perlawanan langsung terhadap penghisapan dan penindasan serta melawan korupsi yang bersarang akut di tubuh rezim Jokowi.   

Melalui kesempatan ini, FMN juga menyampaikan belansungkawa dan duka cita sedalam-dalamnya bagi seluruh korban yang gugur dalam aksi massa yang hakikatnya memperjuangkan demokrasi sejati bagi rakyat Indonesia.

Atas kondisi ini, FMN menyampaikan sikap dan tuntutan:
  1. Mengecam keras penembakan dan kekerasan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atas aksi mahasiswa yang mengakibatkan meninggalnya 2 Mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari
  2. Tangkap KAPOLDA Sulawesi Tenggara yang bertanggung jawab atas penembakan dan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya 2 mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari.
  3. Mengecam keras tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap aksi rakyat dan pemuda-mahasiswa di berbagai daerah yang menuntut pembatalan aturan perundang-undangan baru yang anti rakyat dan semakin menindas rakyat
  4. Segera padamkan api dan selamatkan korban asap! Berikan perawatan gratis dan layak terhadap korban asap, serta bangun pusat rehabilitasi dan penanganan penyakit korban asap!
  5.  Cabut HGU dan Hentikan izin baru perkebunan besar pelaku utama kebakaran dan masalah asap!
  6. Tangkap dan adili perusahaan-perusahaan besar pelaku utama pembakaran! Dan hentikan penangkapan dan bebaskan kaum tani yang ditangkap karena mereka tidak bersalah
  7. Batalkan segera RUU Pertanahan, RUU KUHP, revisi UU Ketenagakerjaan, UU KPK tanpa syarat! Laksanakan tuntutan rakyat yang menolak seluruh aturan dan perundangan yang semakin memberangus hak-hak demokratis rakyat!
  8. Hentikan kekerasan negara dan pecah-belah terhadap rakyat di tanah Papua! Tarik segera pasukan TNI dan POLRI dari tanah Papua sebagai sumber kekerasan dan jatuhnya korban jiwa.
  9. Penuhi tuntutan rakyat Papua tentang hak menentukan nasib sendiri sebagai jalan rakyat Papua menentukan masa depan secara mandiri sesuai aspirasinya!
  10.  Jalankan land reform sejati dan bangun industri nasional!        
Kami juga menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk terus menggelorakan perjuangan massa menentang seluruh tindasan rezim Jokowi dan rencana pemberlakuan berbagai Perundang-undangan yang anti demokrasi dan anti rakyat, dan secara langsung menggalang dan menyalurkan bantuan yang dibutuhkan bagi korban asap di Kalimantan dan Sumatera. Kami juga mengajak untuk bergabung dalam organisasi massa demokratis nasional dan bersatu dalam perjuangan Bersama klas buruh, kaum tani dan rakyat tertindas lainnya.

Jakarta, 27 September 2019

Hormat kami,
Pimpinan Pusat FMN


Symphati Dimas Rafi’i

(Ketua Umum)

Aksi FMN bersama Front Perjuangan Rakyat Mengecam Penembakan Mahasiswa Kendari

HENTIKAN DAN LAWAN TINDASAN RASIS,KRIMINALISASI,DAN PEMBERANGUSAN DEMOKRASI TERHADAP RAKYAT PAPUA!

Written By PP FMN on Jumat, 23 Agustus 2019 | 00.23


BERIKAN RAKYAT PAPUA HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI!

Penindasan politik, penghisapanekonomi dantindasan rasis Pemerintah Joko Widodo terhadap rakyat Papua terus berulang kali terjadi yang menambah penderitaan panjang rakyat Papua. Selama pemerintah Joko Widodo, tercatat peristiwa tindasan demokrasi dan tindasan rasis atas rakyat Papua seperti yang telah terjadi di asrama mahasiswa Papua di Jogjakarta (2016), asrama mahasiswa Papua di Surabaya (2018), berikut kekerasan militer fasis yang berlangsung di Paniai (2014), Mimika (2014), dan saat ini juga sedang berlangsung di Ndunga.

HENTIKAN DAN LAWAN TINDAKAN FASIS DAN RASIS PEMERINTAH JOKO WIDODO TERHADAP RAKYAT PAPUA!

Written By PP FMN on Selasa, 20 Agustus 2019 | 16.31

PERNYATAAN SIKAP
FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)


Tindakan fasis dan rasis Pemerintah Joko Widodo terhadap rakyat Papua telah berulang kali terjadi yang menambah penderitaan panjang rakyat Papua. Selama pemerintah Joko Widodo, tercatat peristiwa tindasan fasis dan rasis atas rakyat Papua seperti yang telah terjadi di asrama mahasiswa Papua di Jogjakarta (2016), asrama mahasiswa Papua di Surabaya (2018), kekerasan militer fasis yang berlangsung di Paniai (2014), Mimika (2014), dan saat ini juga sedang berlangsung di Ndunga. 

Jilid terbaru tindasan fasis dan rasis dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI, bersama organisasi paramiliter di bawah Pemerintah Joko Widodo terhadap rakyat Papua dengan melakukan penyerangan terhadap Asrama Mahasiswa Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pada 16 dan 17 Agustus 2019. Rangkaian peristiwa ini  merupakan ekspresi sejati negara RI di bawah pemerintahan Jokowi, yang telah membiarkan politik fasis dan rasis terus berlangsung menindas rakyat Papua. 

Peristiwa pengepungan, teror, intimidasi, tindak kekerasan dan penangkapan paksa yang dilakukan oleh aparat keamanan beserta ormas-ormas binaan mereka terhadap mahasiswa Papua, jelas merupakan pelanggaran HAM dan perampasan hak-hak demokrasi rakyat. Tidak cukup dengan penangkapan dan teror, mereka juga melakukan tindasan rasis dengan ujaran kebencian melalui kata-kata yang merendahkan dan melecehkan rakyat Papua. Sehari sebelumnya, mahasiswa Papua di Malang juga dibungkam dengan kekerasan ketika menyampaikan pendapatnya atas New York Agreement 1962 yang melanggar hak-hak rakyat Papua. Aksi rakyat Papua tersebut juga mendapatkan ancaman dari Wakil Walikota Kota Malang yang mengancam akan memulangkan mahasiswa ke Papua karena dituduh sebagai sumber kerusuhan.

Dan kali ini, tindasan fasis dan rasis aparatur sipil dan militer di bawah Pemerintah Joko Widodo ini mendapatkan perlawanan dari rakyat Papua yang melakukan demontrasi besar-besaran di Manokwari, Sorong, Wamena, dan berbagai kota lainnya di Papua dan di luar Papua yang diikuti dengan serangan balasan terhadap kantor pemerintah, kepolisian dan pembakaran kantor DPR-D Papua Barat. 

Kekerasan, teror, intimidasi, penangkapan paksa, merupakan ekspresi fasisme dan sikap rasis selama ini dari negara yang sesungguhnya dan sangat menindas dan merendahkan rakyat Papua. Rakyat Papua telah mengalami penderitaan panjang terutama sejak Orde Baru di bawah kediktaturan fasis Soeharto demi melayani kepentingan imperialis, khususnya Amerika Serikat (AS), yang dirampok kekayaan alam selama puluhan tahun. Mereka dirampas tanah adat dan sumber kekayaan alamnya, diusir dari tanah leluhurnya, dibunuh, dipenjara, dan diberi stigma buruk sebagai masyarakat miskin dan terbelakang. 

Tindasan fasis dan rasis negara ini merupakan ekspresi nyata dari aparat negara di bawah Pemerintah Joko Widodo yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Rakyat Indonesia juga mengalami tindasan fasis yang sama, semakin meningkat seiring dengan dikte kebijakan neo-liberal yang melayani arus penanaman modal asing dan utang luar negeri bagi pembangunan infrastruktur yang kesemuanya merampok sumber kekayaan alam dan memberangus hak-hak demokrasi rakyat Indonesia. Penghidupan ekonomi rakyat Indonesia semakin memburuk, perampasan tanah meluas di mana-mana yang semakin menguatkan monopoli tanah, perampasan upah, dan hak-hak demokratis terus ditindas menjadi kenyataan hidup sehari-hari. 

Dengan mendasarkan pada kenyataan tersebut, kami organisasi-organisasi massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rayat (FPR) Indonesia, mengutuk dan mengecam keras tindasan fasis dan rasis yang dilakukan oleh aparat negara di bawah pemerintah Joko Widodo. Bersama dengan ini kami menyatakan sikap dan seruan umum sebagai berikut:

Sikap:
  1. Hentikan sekarang juga segala bentuk tindasan fasis dan rasis terhadap rakyat Papua yang dilakukan aparat sipil dan militer beserta ormas-ormas para-militer.  
  2. Usut tuntas, tindak tegas dan berikan hukuman setimpal para pelaku fasis dan rasis bagi tegaknya keadilan rakyat Papua!
  3. Hentikan operasi militer di Ndunga dan segala bentuk perampasan tanah dan sumber kekayaan alam di tanah Papua! 
  4. Berikan dan jamin kebebasan berkumpul dan berpendapat sebagai hak demokratis universal rakyat Papua, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri!

Bersama dengan sikap ini, kami juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk: 

  1. Galang solidaritas nasional dan internasional bagi keadilan rakyat Papua!
  2. Perkuat persatuan rakyat Indonesia dan lawan segala bentuk tindasan fasis, rasis dan pecah-belah rasial yang dilakukan oleh barisan, aparatur sipil dan militer di bawah pemerintah Joko Widodo! 

Lawan Politik Fasis dan Rasis Pemerintah Joko Widodo atas Rakyat Papua! Jayalah Persatuan Rakyat Indonesia!

Jakarta, 20 Agustus 2019

Hormat Kami,
FRONT PERJUANGAN RAKYAT

Rudi HB Daman
Koordinator Umum

Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Pemuda Baru (PEMBARU) Indonesia, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Jaringan Aksi untuk Perubahan Indonesia (JAPI), Keluarga Besar Buruh Migrant Indonesia (KABAR BUMI), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)





Pemuda di Seluruh Dunia, Bergabung Dalam Perjuangan Melawan Imperialisme

Written By PP FMN on Rabu, 14 Agustus 2019 | 20.53


Komisi Pemuda dari International League of People Struggle (ILPS) memperingati Hari Pemuda Internasional dengan menegaskan kembali komitmen bersama untuk membangun gerakan pemuda dan mahasiswa yang berkarakter anti imperialis di seluruh dunia. Kami terdiri dari pemuda, pelajar, dan pekerja muda yang berasal dari Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, Indonesia, Argentina, Zambia, Belanda, Filipina, Malaysia, Selandia Baru, dan lainnya. Bergandengan tangan dalam solidaritas untuk berjuang demi masa depan yang bebas dari fasisme, perang, rasisme, diskriminasi terhadap perempuan, dan segala bentuk persoalan yang disebabkan oleh imperialisme.

Krisis dalam tubuh imperialisme yang semakin memburuk telah meningkatkan serangan neoliberal dan finansialisasi ekonomi dari klas penguasa, serta menjerumuskan dunia ke dalam militerisme, perang, fasisme, dan perusakan ekologis. Rakyat pekerja, terutama di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan yang didominasi oleh imperialis, menanggung beban yang semakin berat.

Bagi sektor pemuda dan mahasiswa, krisis telah berdampak di banyak aspek; kemiskinan yang terus meluas, kelaparan, meningkatnya eksploitasi pekerja, kerja paksa dan perbudakan, pengangguran, penahanan dan penyiksaan, pembunuhan, migrasi paksa dan deportasi, hilangnya hak dasar untuk pendidikan dan layanan kesehatan, rusaknya kebudayaan pemuda, mobilisasi pemuda untuk perang imperialis, kekerasan terhadap perempuan.

Namun demikian, pemuda dan mahasiswa bersama dengan massa dari berbagai sektor terus melakukan perlawanan. Pemuda buruh berorganisasi melawan korporasi yang mengeksploitasi mereka, gerakan pemuda tanpa dokumen, pemogokan pemuda dalam aksi iklim, mahasiswa melakukan protes terhadap serangan neoliberal pada sistem pendidikan, perlawanan pemuda suku asli terhadap genosida budaya dan perampasan tanah oleh pemerintah dan korporasi milik imperialis, perjuangan melawan pembunuhan pemuda kulit hitam dan pembebasan rakyat afrika secara menyeluruh, hingga partisipasi pemuda dalam perjuangan pembebasan rakyat di Palestina, Kurdistan, Papua Barat, Filipina dan lainnya. Semua itu adalah tanda bahwa gerakan pemuda yang militan masih terus hidup dan berjuang untuk merebut masa depan yang dihancurkan oleh imperialisme, fasisme dan rasisme.

Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kesadaran kelas terhadap gerakan pemuda dan mahasiswa yang sedang berkembang harus dipertajam. Dihubungkan dan ditingkatkan dari perjuangan berbasis isu menjadi perjuangan melawan imperialisme secara keseluruhan, menghindari sektarianisme antara pemuda-mahasiswa dan klas pekerja, demi memerangi ideologi imperialis yang menipu pemuda untuk menjerumuskannya dalam bentuk-bentuk perjuangan yang justru mendekat pada kepentingan imperialis ketimbang menghancurkanya secara meyakinkan.

Dalam menghadapi imperialisme, fasisme, rasisme dan segala bentuk tindasan, perjuangan untuk masa depan yang demokratis dan berdaulat adalah harapan terbaik bagi pemuda dan kemanusiaan. Kontradiksi yang berkembang antara aspirasi pembebasan rakyat dengan kepentingan klas rekasi akan menuntut gerakan pemuda yang lebih besar dan kuat serta sadar akan perannya dalam mengabdi pada rakyat.

Kami menyambut pemuda dan mahasiswa untuk bergabung bersama kami dalam gerakan hari ini. Bergabunglah dengan perjuangan melawan imperialisme. Bergabunglah dengan kami dalam Komisi Pemuda ILPS !

Pernyataan Sikap FPR: Terhadap Hasil Pemilu dan Tindasan Fasis Rezim Joko Widodo

Written By PP FMN on Selasa, 28 Mei 2019 | 03.52





Pengantar
Pemilu di Indonesia telah menjadi rutinitas perebutan kekuasaan politik 5 tahun sekali yang digembar-gemborkan oleh klas-klas yang berkuasa sebagai jalan perubahan damai bagi rakyat Indonesia yang lebih baik. Sejarah Pemilu di Indonesia sudah terjadi 12 kali, namun pada kenyataannya nasib mayoritas rakyat Indonesia terus memburuk, kebebasan sipil semakin diberangus dan kesejahteraan rakyat semakin menjauh dari harapan. Pemilu yang digadang-gadang membawa perubahan bagi nasib mayoritas rakyat menjadi lebih baik merupakan takhayul politik dan HOAX yang paling besar dan massal yang terus dirawat oleh klas-klas yang berkuasa di Indonesia.
Suara rakyat Indonesia telah menjadi sasaran eksploitasi politik dengan menghalalkan segala cara oleh klas-klas yang berkuasa, melalui praktek politik uang yang paling kasar, penindasan, intimidasi, pecah-belah, kecurangan tanpa tedeng aling-aling, dan selalu harapan rakyat kandas dan berakhir sia-sia. Demikianlah yang dialami oleh mayoritas rakyat Indonesia dalam pemilu 2019 kali ini.



KPU Tidak Kompeten, Tidak Profesional dan Tidak Layak Dipercaya!
Kemenangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin Tidak Mewakili Mayoritas Rakyat Indonesia!
Di tengah harapan paling sia-sia dari mayoritas rakyat Indonesia, KPU dan seluruh institusi pendukung pelaksanaan Pemilu 2019, telah berlaku sangat tidak profesional, tidak cakap, penuh kecurangan dan bahkan menjadi mesin pembunuh dan penyiksaan massal bagi para petugas dan aparat lapis bawah pemerintahan yang dipaksa kerja ekstra keras tanpa persiapan yang memadai. Akibatnya 527 orang yang terdiri dari petugas pemilu, pengawas pemilu dan aparat kepolisian lapis bawah meninggal dunia dengan cara paling sia-sia, berikut 11.239 orang petugas mengalami jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Belum selesai penderitaan rakyat atas kematian massal tersebut, KPU dan pemerintah Joko Widodo, tanpa melakukan investigasi yang independen dan menyeluruh sebagai bentuk pertanggung-jawaban politik kepada rakyat Indonesia, membuat kebijakan yang sangat merendahkan rakyat Indonesia dengan memberi harga yang sangat murah atas nyawa yang mati sia-sia dengan santunan Rp36 juta/nyawa. Seluruh sikap dan tindakan KPU dan Pemerintah Joko Widodo ini menunjukkan sikap yang tidak profesional, tidak cakap dan tidak layak dipercaya sebagai pengemban amanat suara rakyat Indonesia.
KPU beserta seluruh lembaga dan aparatus pendukung pelaksanaan Pemilu 2019 di bawah Pemerintah Joko Widodo dengan demikian juga tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab menyelenggarakan pemilu secara profesional, adil, jujur dan terpercaya bagi rakyat Indonesia. Maka tidak heran bila mayoritas rakyat Indonesia menolak pemilu dan hasilnya yang telah diumumkan oleh KPU  karena penuh kecurangan dan tidak memiliki legitimasi. Aksi protes massal dari rakyat Indonesia terjadi di hampir seluruh kota dan kepulauan di Indonesia yang menyuarakan penolakan atas hasil pemilu karena curang, tidak memiliki integritas dan tidak memiliki legitimasi. Seperti contoh di Kota Jayapura, dari tahap distrik hingga kota tidak ada proses pengesahan hasil penghitungan suara namun data hasil tetap dikirmkan kepada KPU Pusat. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Piniai dan Intan Jaya, Provinsi Papua yang proses pemilihan umumnya ditolak oleh Bawaslu namun data hasil pemilihan tetap digunakan.
KPU telah mengumumkan hasil pungutan suara pemilihan presiden pada tanggal 21 Mei dini hari yang menyatakan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin meraih suara sebanyak 85.607.362 (55,50% atau 44,39% dari total DPT) dan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno meraih suara 68.650.239 (44,50% atau 35,60% dari total DPT). Sementara 38.570.919 (20%) suara rakyat tidak memilih keduanya karena tidak percaya pemilu dan/atau tidak percaya kepada kedua pasangan presiden dan wakil presiden yang ada. Dengan jumlah total DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebesar 192.828.520 jiwa, dan potensi rakyat Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT karena berbagai keadaan yang jumlahnya mencapai 31 juta, maka minimal dengan angka yang pasti 55,60% suara atau jumlah pemilih pasangan Prabowo-Uno 35,60% + suara golput 20%, mereka adalah mayoritas suara yang tidak bersepakat dengan Joko Widodo dan program kerjanya selama 4 tahun yang sudah berjalan maupun lima tahun ke depan. 
Front Perjuangan Rakyat sebagai aliansi organisasi massa rakyat Indonesia yang independen, berasal dari organisasi massa buruh, tani, perempuan, pemuda, mahasiswa, buruh migran berdiri bersama mayoritas rakyat Indonesia, menyatakan sikap tidak percaya lagi kepada Pemerintah Joko Widodo karena selama 4 tahun memerintah telah gagal membawa kesejahteraan dan keadilan bagi mayoritas rakyat Indonesia. Kegagalan umum selama lima tahun periode pemerintah Joko Widodo secara langsung juga pasti akan membawa kegagalan pada program kerja Pemerintah Joko Widodo pada lima tahun mendatang. Mayoritas rakyat Indonesia pasti akan berlawan dan memerosotkkan kekuasaan politik Joko Widodo sebagai rejim yang pasti gagal dan tidak dibutuhkan oleh mayoritas Rakyat Indonesia.


Lawan dan Hentikan Kebijakan Fasis Pemerintah Joko Widodo sekarang juga!
Selama rangkaian pemilu berlangsung, tindasan politik untuk mobilisasi dukungan suara, masa penghitungan suara hingga pengumuman hasil pemilu, telah terjadi banyak penindasan politik dan kecurangan yang dilakukan oleh KPU dan Pemerintah Joko Widodo dengan menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu legislatif maupun pemilu presiden-wakil presiden.
Tindasan fasis yang dilakukan oleh Pemerintah Joko Widodo melalui jajaran aparatus kementerian, kepolisian dan kemiliteran di bawah, telah terjadi dan terus berlangsung sejak protes massa pada tanggal 21-22 Mei hingga saat ini. Gerakan protes massa yang semula berlangsung damai kemudian mendapatkan provokasi dan rekayasa politik hingga terjadi aksi kekerasan yang pecah di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia, telah melahirkan korban jiwa dari rakyat dan semakin menguntungkan pemerintah yang berkuasa karena mendapatkan legitimasi dalam menjalankan politik fasis lebih luas atas nama keamanan nasional dengan membrangus kebebasan sipil secara umum dan mengambil keuntungan dengan mengisolasi rival politiknya.
Tindasan fasis pemerintah Joko Widodo ini berupa serangkaian tindasan atas kebebasan berpikir, berkumpul dan bersuara; tindakan penangkapan beberapa orang yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah Joko Widodo dengan tuduhan makar, subversi, penyebaran kebencian, HOAX; penembakan dan penyiksaan terhadap rakyat yang protes pemilu curang pada tanggal 22 Mei di Jakarta yang mengakibatkan 8 orang tewas dan ratusan orang ditangkap aparat kepolisian di berbagai kota lainnya, blokade dan pelarangan rakyat melakukan demonstrasi massa secara damai; pembrangusan kebebasan rakyat mendapatkan informasi yang independen dengan melumpuhkan akses internet dan media sosial yang nyata-nyata melanggar konstitusi negara UUD 1945 pasal 28 f.

Seluruh tindasan yang dilakukan oleh Pemerintah Joko Widodo dan jajaran aparatus negara di bawah kekuasaannya, nyata-nyata telah melakukan tindasan politik fasis yang membrangus kebebasan sipil dan harus dilawan oleh seluruh rakyat Indonesia.


Atas uraian situasi tersebut di atas, maka kami Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap dan tuntutan mendesak sebagai berikut:
  1. FPR berdiri dan bersikap bersama mayoritas rakyat Indonesia yang secara politik telah menunjukkan sikap menolak memilih pasangan Joko Widodo karena kegagalan Pemerintahan Jokowi dalam membawa kesejahteraan, keadilan dan kemajuan bagi rakyat Indonesia.
  2.  FPR menilai bahwa KPU dan Pemerintah Joko Widodo tidak cakap, tidak profesional dan tidak dapat dipercaya dalam menyelenggarakan pemilu legislatif dan pilres yang adil dan jujur, sehingga banyak memakan korban jiwa dan kecurangan yang menjadikan hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak memiliki legitimasi dan mendapatkan penolakan dari rakyat Indonesia.
  3. FPR juga menilai bahwa perkembangan politik nasional telah menunjukkan watak fasis yan sejati dari Pemerintah Joko Widodo dengan menindas aspirasi umum rakyat Indonesia dan memberangus kebebasan sipil demi keuntungan klik Joko Widodo yang berkuasa. 

Atas kesimpulan situasi tersebut FPR menuntut:
  1. Hentikan seluruh tindasan politik fasis yang dilakukan oleh Pemerintah Jokowi melalui aparatus kekuasaannya melalui politik pecah-belah, penangkapan, intimidasi, penembakan, teror, blokade mobilisasi dan protes massa, penghambatan akses jaringan internet dan media sosial, yang mana semua itu semakin menunjukkan ketakutan Pemerintah Joko Widodo atas protes dan perlawanan luas dari massa rakyat Indonesia atas segala kecurangan yang telah dilakukan. 
  2. Bebaskan tanpa syarat seluruh rakyat yang ditangkap dan ditahan dengan tuduhan makar, surversib, termasuk yang melakukan protes menentang pemilu curang di berbagai kota di Indonesia. 
  3. FPR menuntut pertanggung jawaban politik Presiden Joko Widodo atas tindasan fasis yang mengakibatkan jatuh korban jiwa dan penangkapan massal dalam gerakan protes rakyat yang menggugat pemilu curang di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia. 
  4. FPR menuntut pemerintah mempertanggung-jawabkan kematian ratusan petugas pemilu dan aparat kepolisian lapis bawah selama pemilihan suara berlangsung dengan membentuk tim independen untuk melakukan investigasi secara mandiri dan menyeluruh dan melaporkan kepada rakyat Indonesia.

Seruan Umum

FPR menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk melawan segala bentuk pembrangusan kebebasan sipil rakyat Indonesia secara umum sebagai cermin kebijakan fasis yang sedang dilancarkan oleh Pemerintah Joko Widodo sekarang ini dengan melakukan aksi protes dan kampanye massa di pusat-pusat Pemerintahan hingga tuntutan dipenuhi.  
Demikian sikap, tuntutan dan seruan ini kami sampaikan sebagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia atas perkembangan situasi politik nasional, hasil pemilu curang dan tindasan fasis pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Jakarta, 28 Mei 2019
Hormat Kami,
Front Perjuangan Rakyat
                                                                                          

       
Rudi HB Daman
Koordinator

Sambutan Solidaritas untuk Peringatan Hari Lahir FMN ke-16 (18 Mei 2003 – 18 Mei 2019)

Written By PP FMN on Minggu, 19 Mei 2019 | 07.55





“Pemuda Mahasiswa Berani Berjuang dan Berani Menang Bersama Rakyat”


Salam demokrasi,

INDIES menyampaikan salut dan apresiasi yang tinggi kepada Front Mahasiswa Nasional (FMN) sebagai organisasi nasional yang teguh dan mandiri mengorganisasikan dan memajukan perjuangan mahasiswa, menempa garis perjuangan untuk mengabdi kepada rakyat.

16 tahun merupakan periode energik bagi organisasi untuk berkembang dan berkarya. Maka, suatu kebanggaan melihat FMN semakin besar dan meluas di berbagai daerah di Indonesia. Tentu telah banyak pengorbanan dalam perjuangannya, namun semangat “berani berjuang dan berani menang” telah mendorong seluruh pimpinan dan anggota untuk terus konsisten berjuang  bersama rakyat menentang imperialisme, feodalisme, dan kapitalis birokrat di Indonesia.

Seluruh pimpinan dan anggota FMN,
Pemuda mahasiswa adalah tenaga penggerak dengan mobilitas dan semangat yang tinggi sehingga sangat bermanfaat bagi perjuangan rakyat. Mereka adalah pejuang untuk masa depan yang cerah bagi bangsanya, pilar penting bagi pembangunan yang adil dan demokratis di berbagai negeri.
Namun, saat ini kaum pemuda terus dibelenggu dengan kebudayaan terbelakang, ditindas dengan berbagai kebijakan yang tidak demokratis, dibelenggu dengan sistem pendidikan yang tidak ilmiah dan mengabdi pada rakyat, dan masa depannya dirampas karena sistem ekonomi dan pembangunan yang menghisap dan menindas.

Lantas, mengapa pemuda dan mahasiswa harus memperbesar organisasi dan berjuang bersama rakyat?
Rakyat di berbagai sektor mengalami penindasan dan penghisapan yang jauh berlipat ganda. Sebagain dari mereka adalah golongan pemuda baik laki-laki dan perempuan di pedesaan dan pekotaan yang juga bekerja di berbagai sektor ataupun tidak memiliki pekerjaan, atau bahkan dirampas pekerjaannya. Sebagian dari mereka juga adalah pemuda yang semestinya mendapat pendidikan yang layak sehingga dapat meneruskan Pendidikan tinggi sebagai mahasiswa di berbagai universitas. Jumlah mereka sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda yang yang bisa berkuliah. Bukan karena mereka tidak ingin bersekolah dan kuliah tetapi karena sistem Pendidikan yang dibangun dengan tatanan ekonomi penghisapan telah membuat menempatkan mereka jauh lebih sulit mengakses layanan pendidikan.

Secara global, atas nama pembangunan, kerjasama, dan investasi, kapitalis monopoli internasional telah mengalihkan beban krisis ke pundak rakyat di berbagai negeri, melipatgandakan penghisapan dan penindasan untuk mempertahankan akumulasi modal dan keuntungan super agar dapat terus bertahan hidup. Berbagai skema dijalankan melalui kebijakan dan kerjasama regional dan internasional atas nama konektivitas, infrastruktur, akselerasi pembangunan dan perdagangan.
Perampasan tanah, sumber daya alam, dan kemisikinan justru semakin meningkat, upah buruh justru semakin ditekan murah, kerja layak semakin jauh dari harapan, privatisasi dan komersialisasi pendidikan tak terhindarkan, migrasi paksa tak terbendung, militerisasi dan konflik semakin meluas, kerusakan lingkungan dan bencana semakin memperburuk kehidupan rakyat. Di saat yang sama, dengan berbagai cara mereka berusaha mengelabui rakyat tentang siapa musuh sebenarnya, imperialism dibawah pimpinan Amerika Serikat.

Suatu kondisi yang tidak saja semakin menyeret buruh dan kaum tani kedalam jurang kemerosotan hidup, tetapi juga membunuh masa depan cerah bagi pemuda di berbagai sektor dan mahasiswa secara khusus. Tidak hanya dirasakan oleh rakyat di Indonesia tetapi juga rakyat di seluruh belahan dunia.

Kondisi ini harus menjadi pelajaran terpenting bagi mahasiswa bahwa masalah pemuda di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penderitaan rakyat baik di dalam negeri ataupun dengan rakyat di berbagai negeri lainnya. Kondisi ini juga harus meneguhkan pandangan kita bahwa berjuang bersama rakyat di Indonesia dan pembangunan solidaritas dengan rakyat di berbagai negeri merupakan kerja yang harus dibangun dalam rangka mengubah dan memajukan dunia yang adil.  

Rekan-rekan FMN yang kami hormati,        
Pembangunan dan demokrasi yang menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat akan tercapai dengan pelaksanaan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional. Kondisi ini sekaligus akan menjamin terwujudnya pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat, sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh FMN.

Dari sini kita belajar bahwa masa depan pemuda mahasiswa tidaklah terpisah dari penderitaan rakyat, demikian juga perjuangannya. Semakin maju perjuangan rakyat, maka semakin besar keberanian untuk menang dan masa depan gemilang bagi pemuda mahasiswa.

Sekali lagi, salut dan hormat bagi FMN, semoga selalu semangat dan sukses di usia 16 tahun.
Semoga semakin teguh dalam membangun, memperkuat dan mengembangkan organisasi agar dapat memajukan perjuangan massa mahasiswa bersama rakyat!

Salam hormat,
INDIES

Kurniawan Sabar
Direktur

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger