Pernyataan sikap PP FMN Memperingati 56 Tahun Hari Tani Nasional (HTN) 2016

Perkuat Persatuan Mahasiswa, Berjuang Bersama Kaum tani dan Rakyat Tertindas.

Lawan Monopoli dan Perampasan Tanah serta Menolak Reforma Agraria Palsu Jokowi. Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan Industri Nasional

Salam Demokrasi…!!

Pimpinan pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN) Menyampaikan selamat hari tani nasional ke 56 kepada kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia. Kami mewakili organisasi mahasiswa memberikan apresiasi dan penghormatan kepada kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia yang selama ini berjuang dengan keberanian tinggi dalam mempertahankan dan mendapatkan haknya atas tanah, melawan monopoli dan perampasan tanah serta mewujudkan reforma agrarian sejati. Kami menyadari sepenuhnya bahwa peringatan Hari Tani Nasional (HTN) bukanlah seremonial semata. Sebab perjuangan reforma agraria sejati di Indonesia yang selama ini telah menjadi cita-cita dasar bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai modal dasar untuk membangun industri nasional, belumllah tercapai. Kami memahami bahwa tanpa reforma agraria sejati dan industry nasional, Indonesia tidak akan mampu menghilangkan kemiskinan, pengangguran serta  memberikan lapangan kerja dengan upah yang layak bagi tenaga-tenaga produktif di Indonesia di semua sektor dan klas.

UUPA No.5 Tahun 1960 yang diterbitkan pada tanggal 24 September adalah merupakan hasil perjuangan panjang kaum tani dan seluruh rakyat untuk mewujudkan reforma agraria sejati. UUPA adalah penanda dihapuskannya UU Agraria Kolonial 1870 (Agrarische Wet) yang pada masa itu semena-mena merampas tanah-tanah kaum tani. Dan kita tahu bahwa UU Agraria Kolonial ini mencakup akan Hak Erpacht (semacam Hak Guna Usaha) yang memberikan peluang besar bagi imperialisme menguasai tanah, serta program sertitifikasi yang bisa menjadi agunan.

Namun kondisi provokasi hingga konspirasi yang dijalankan CIA bersama Jenderal Soeharto telah melikwidasi usaha mewujudkan reforma agraria di Indonesia. Alhasil, ketika Soeharto menjabat menjadi Presiden 1967 melalui kudeta militer yang mengorbankan ratusan hingga jutaan nyawa rakyat Indonesia, perjuangan kaum tani akan reforma agraria semakin jauh. Praktis UUPA No.5 Tahun 1960 tidak dijalankan 32 tahun. Rejim fasis Soeharto melahirkan berbagai kebijakan yang bertolak belakang dari semangat reforma agraria sejati yang diingin-inginkan rakyat (UU PMA, UU Perkebunan, UU Pertambangan, dsb).

18 tahun reformasi berjalan. “Demokrasi” dianggap telah dibuka krannya. Namun upaya mewujudkan reforma agraria sejati hingga saat ini di bawah kekuasaan Jokowi-JK justru semakin jauh.

Kami berpandangan bahwa program reforma agraria Jokowi-JK yang tertuang didalam RPJM dan STRANAS 2015 yang hanya membahas tentang “ rencana legalisasi/sertifikasi dan redistribusi” 9 juta Ha, merupakan reforma agraria palsu. Jokowi-JK hanya memberikan ilusi kepada kaum tani dan berkepentingan untuk mempertahankan monopoli dan perampasan tanah oleh tuan tanah besar, borjuasi besar komprador dan imperialisme. Semakin jelas bahwa objek reforma agraria Jokowi-JK tidaklah menyasar borjuasi  besar komprador dan tuan tanah besar (Baca: Sinar mas, Lonsum, wilmar, Raja Garuda Mas, Sampoerna agro, dll) dan negara sebagai tuan tanah (PTPN, Perhutani, Inhutani, Taman Nasional). Dan sejatinya, Jokowi-JK hanya membagi tanah 400.000 rb Ha kepada kaum tani dari sisa-sisa tanah terlantar tuan tanah.

Secara nasional, total monopoli  tanah oleh 16 (enam belas) group tuan tanah besar termasuk  dikuasai oleh Negara telah mencapai 171 juta Ha. Dan melihat RPJMN serta Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK, maka dapat dipastikan monopoli dan perampasan tanah semakin tinggi di Indonesia.

Reforma agraria sejati adalah keinginan besar rakyat Indonesia. Dalam negara berkembang semacam Indonesia, bahwa reforma agraria sejati menjadi basis pembangunan suatu bangsa. Jika reforma agraria tidak dijalankan, maka keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat tidak akan pernah tercapai. Reforma agraria tidak mampu dijalankan sebagai dampak dari dominasi negara maju (imperialisme) di Indonesia.

Sedangkan reforma agraria bagi kaum tani adalah usaha untuk menghapus monopoli dan perampasan tanah yang dilakukan oleh tuan-tuan tanah”. Lanjutnya, bahwa reforma agraria sebagai fondasi awal untuk membangun industri nasional di suatu negara yang berorientasi untuk memenuhi kepentingan masyarakatnya. Program reforma agraria sejati mencakup; pensitaan tanah-tanah tuan tanah besar, borjuasi besar komprador dan milik imperalisme untuk menghapus kekuatan feodalisme di Indonesia. Selain itu reforma agraria juga menyangkut; Sarana produksi pertanian yang terjangkau, harga komoditas pertanian yang seimbang, penurunan sewa tanah, penghapusan utang oleh tengkulak/Bank, penguatan serikat tani, bahan pokok terjangkau, hak bagi masyarakat adat dan nelayan serta penghapusan perusahaan monopoli agrobisnis.

Kami berpendirian bahwa kampus adalah institusi yang mengembangkan IPTEK untuk penelitian, pengkajian dan pengabdian dalam  menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Akan tetapi saat ini kampus justru menjadi alat legitimasi bagi kekuatan feodalisme, imperialisme dan kapitalis birokrat. Mulai Orba hingga Jokowi-JK, kampus menjadi menara gading yang diproyekkan untuk menjadi tenaga-tenaga kerja murah, pengangguran serta menjadi teknorat yang mengabdi kepada kepentingan imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat.

Salah satu contohnya adalah perusahaan tambang PT. Freeport  yang menjarah kekayaan alam dan membunuh bangsa Papua. Tapi, kampus-kampus besar sebut saja UGM, UI, ITB malah melakukan kerjasama untuk pengembangan dan penguatan eksplotasi PT. Freeport di Papua. Demikian PT. Chevron sebagai perusahaan minyak milik AS yang mendominasi ladang-ladang minyak kita. Kampus-kampus ternama di Indonesia juga bekerja sama dalam bentuk penelitian hingga pemberian-pemberian “Hibah” ke Indonesia. Dan celakanya banyak merek-merek tuan tanah besar, borjuasi besar komprador dan imperialisme yang menghiasi ornamen-ornamen kantor rektorat. Ambil saja contoh kampus USU yang membubuhkan Tanoto menjadi simbol kantor biro Rektorat. Pertanyaannya, Mengapa bukan logo atau gambar-gambar pemikir sains-sosial, tani, buruh, aktivis mahasiswa yang dilukiskan di kantor biro rektorat USU?. Tentu jika kaum tani atau masyarakat adat “tahu” bahwa USU bekerja sama dengan Tanoto, maka betapa terlukanya mereka. Karena terbukti Tanoto melalui PT. TPL menjadi borjuasi besar komprador yang merampas tanah rakyat di berbagai kabupaten di Sumut.

Apa hubungan reforma agraria terhadap mahasiswa? Jelas bahwa reforma agraria adalah syarat pokok terbangunnya industri nasional dalam mengembangkan tenaga produktif. Tanpa reforma agraria tidak akan ada jaminan bagi mahasiswa untuk mengembangkan IPTEK-nya dalam memajukan peradaban di Indonesia. Intinya, lapangan kerja bagi mahasiswa akan terbatas dan semakin sempit jika reforma agaria sejati tidak terwujud.

Berdasarkan paparan di atas, FRONT MAHASISWA NASIONAL dalam Aksi Nasional 26 Sep 2016 di Peringatan HARI TANI NASIONAL menyatakan sikap tegas MENOLAK REFORMA AGRARIA PALSU-Jokowi dan menuntut;

1.       Laksanakan Reforma agraria sejati dan Industrialisasi nasional yang bebas dari kekuatan feodalisme dan imperialisme

2.       Hentikan kekerasan,  kriminalisasi terhadap kaum tani dan rakyat

3.       Hapuskan pungutan CPO FUND dan kerjasama PIS Agro yang merugikan kaum tani

4.       Turunkan harga kebutuhan pokok dan naikkan harga produksi pertanian

5.       Tolak Reklamasi yang merugikan nelayan, rakyat serta merusak lingkungan

6.       Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada kepentingan rakyat.

Kami juga menyerukan kepada seluruh anggota agar senantiasa memperkuat persatuan  diantara mahasiswa berjuang bersama kaum tani dan Rakyat Tertindas, melawan monopoli dan perampasan tanah serta menolak reforma agraria palsu Jokowi,  demi mewujudkan Reforma Agraria Sejati dan Industri Nasional.

Jakarta, 26 Sep 2016,

Hormat kami,

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

RACHMAD P PANJAITAN

KETUM

Perkuat solidaritas mahasiswa terhadap masalah rakyat sebagai bentuk pengabdiannya pada massa” Banjir Bandang dan tanah longsor di Garut, dan Jakarta Semakin Memperparah Derita Rakyat

                                foto banjir bandang di garut 

Hujan dengan intensitas tinggi dan berdurasi panjang di Garut  menyebabkan meluapnya Sungai Cimanuk dan Sungai Cikamuri, Rabu (21/9/2016) pukul 01.00 WIB. Akibatnya, banjir bandang dengan ketinggian 1,5 meter sampai 2 meter menerjang daerah Bayongbong, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Banyuresmi, Karangpawitan, Kabupaten Garut

Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut Provinsi. Jawa Barat telah menelan korban. Bedasarkan data sementara dari BPBD kabupaten Garut ada 8 (delapan) orang meninggal, satu orang hilang. Selain korban yang meninggal. ada korban luka-luka, ada  4 (empat) orang luka berat dan 26 orang luka ringan. Hingga saat ini ada ratusan warga masih mengungsi

Selain banjir bandang di Garut, banjir juga terjadi dijakarta. Banjir yang terjadi di jakarta mengakibatkan melumpukkan warga.tidak sedikit rumah dan mobil warga yang terendam akibat dari bajir yang terjadi. sehingga bajir yang terjadi di Garut dan Jakarta semakin memperparah penderitaan rakyat.   

Dengan keadaan tersebut, FMN sebagai organisasi pemuda mahasiswa yang setia melayani rakyat. bencana yang terjadi di Garut  memperparah kehidupan rakyat. sehingga FMN di seluruh daerah harus ambil bagian dalam melayani rakyat dengan mengkampanyekan bencana alama sebagai rakusnya Sistem Setengah Jajahan Dan Setengah Feodal Di Bawah Kepemimpinan Kapitalis Birokrasi yang telah merampas dan merusak lingkung melalui kebijakan infrastuktur dan investasi dan melakukan pengalangan dana.

kami dari Pimpinan Pusat Front Mahasiswa mengalang dana maupun kebutuhan (pakain, obat-obatan dan lain lain).sebagai upaya untuk meningkatkan solidaritas rakyat dan meringankan beban penderitaan rakyat. Bantuan dana dan kebutuhan (pakain, obat-obatan dan lain lain) bisa di kirim ke :

Nama posko                ; Indonesia Bangkit

Alamat                   : Ketang Ketang no 9 Kel. Rawamangun, Kec. Pulo                                                                         Gadung. Jakarta Timur 

Nomor rekening          :  No Rek         :0330194102 Bank BNI atas Nama Badarudin 

Nomor Hp                   : 081805227040

atas perhatian kami sampaikan terima kasih.

hormat 

Pimpinan pusat Front Mahasiswa Nasional 

Ketua Umum 

Rahmat P Panjaitan 

Pernyataan Sikap PP FMN: Pembungkaman dan Penangkapan 7 Mahasiswa Universitas Andalas adalah Tindasan Fasis Penguasa Negeri

Kami Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (PP FMN) mengutuk dan mengecam  tindakan fasis rezim Jokowi-JK melalui Kepolisian dan TNI yang kembali melakukan pembungkaman dan penangkapanterhadap 7mahasiswa UnivesitasAndalas saat melakukan aksi menyikapi kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Universitas Andalas (05/09/2016). Ketujuh orang massa aksi yang ditangkap adalah Muhammad Ridho, Edi Gustia Bahri, Firmatus Hia, Juni Waldi, Taufik Hidayat, Nunung Ghazali dan Ikhwan Syaputra Sigit. 

Kedatangan Jusuf Kalla di Universitas Andalas dalam rangka menerima gelar Doktor HonorisCausa dari Universitas Andalas, disambut puluhan mahasiswa Universitas Andalas yang berada di JembatanSimpang Tiga Arah Gedung Fakultas Kedokteran pada senin, 5/9/2016.

Aksi mahasiswa Universitas Andalas bertujuan untuk menyampaikan aspirasinya terhadap Jusuf Kalla. Beberapa tuntutan yang disampaikan adalah system pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Menolak Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), Menghapuskan Jalur Mandiri, Penambahan kuota beasiswa baik itu Bidikmisi, PPA, dan BBM, Penolakan bentuk Hibah Kompetitif. Selain itu, Mahasiswa juga menilai bahwa penetapan Jusuf Kalla untuk mendapatkan gelar Doktor HonorisCausa dari Universitas Andalas tidaklah baik. Pasalnya mereka menilai bahwa Jusuf Kalla sangat tidak merepresentasikan pemimpin yang baik, terutama sangat tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.

Niat baik dari mahasiswa untuk melakukan kritik dan masukan sebagai wujud kebebasan berpikir dan pendapat, justru kembali dihadapkan oleh tindasan-tindasam fasis. Massa aksi mendapatkan pemukulan, pembubaran paksa, hingga penangkapan. Tindakan ini merupakan suatu bukti yang semakin memperlihatkan watak fasis rezim Jokowi-JK. Tindasaan fasis tersebut juga semakin memperparah iklim demokrasi di dalam kampus. Universitas-universitas yang seharusnya menjadi ruang public yang demokratis dan ilmiah serta menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, oleh rezim Jokowi-JK terus diubah menjadi “menara gading” dan memenjarakan kebebasan berpikir maupun berpendapat.

Berdasarkan hal di atas, Kami Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional menyampaikan sikap dan menuntut:

1.      Menggecam dan Mengutuk tindasan Fasis Jokowi-JK dalam bentuk pelarangan aksi, pumukulan dan penangkapan 7 (tujuh) orang mahasiswa

2.      Mengecam tindakan dari pihak Rektorat Universitas Andalas yang berupaya membungkam kebebasan berekspresi dengan cara intimidasi dan ancaman fisik, skorsing-DO terhadap mahasiswa.

3.      Mendukung sepenuhnya perjuangan mahasiswa Univesitas Andalas yang melawan praktek Privatisasi, Komersialisasi dan liberealisasi Pendidikan dalam berbagai bentuk.

4.      Menolak kampus memberikan gelar kehormatan kepada pemimpin yang anti rakyat, kepada kapitalis-kapitalis birokrat dan Pengusaha-pengusaha Korporasi.Berilah Gelar Kehormatan kepada Buruh, Tani sebagai tokoh perubahan sejati di Indonesia.

5.      Berikan kebebasan berpikir, menyatakan pendapat dan berserikat di dalam kampus.

Bersamaan ini, kami juga menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk berjuang melawan tindasan fasisuntuk mewujudkan demokrasi sejati di kampus.

Ayoo Akhiri “Zaman Pembungkaman” di kampus, sebab kebebasan berpikir dan berjuang adalah Kemerdekaan Mahasiswa !

Jakarta, 6 September 2016

Hormat Kami,

Rachmad P Panjaitan

Ketua Umum FMN

Apakah Kita Sudah Merdeka ???

Kemerdekaan Rakyat Bukanlah Pidato Kenegaraan

Photo: http://www.rappler.com/indonesia

“Apa kita sudah merdeka ? Kemerdekaan yang seutuhnya, yang kurasa begitu saja sejak zaman belanda – Lagu Kamuflase Spoer “

Kemerdekaan suatu bangsa adalah keinginan seluruh rakyat dunia. Bentuk Penindasan dan penghisapan yang dijalankan kolonialisasi haruslah dilenyapkan di muka bumi ini. Sejarah perkembangan masyarakat dunia sejak zaman perbudakan hingga kini di era imperialism, masih saja melanggengkan bentuk-bentuk penghisapan dan penindasan terhadap dunia. Kapitalisme yang berkembang hingga mencapai tahapan puncaknya kapitalisme monopoli internasional (imperialism) di abad 19, semakin mendominasi dan menghegemoni dunia melancarkan praktek penghisapan dan penindasan terhadap rakyat. Kenyataannya, kapitalisme menyamarkan hubungan produksi penghisapan dan penindasan terhadap klas buruh. Pencurian nilai lebih klas buruh dan perampasan hasil kerja rakyat dalam hubungan produksi kapitalisme maupun setengah feodal, telah menjajah rakyat dan merampas kemerdekaan itu sendiri.

Di Indonesia, Revolusi 17 Agustus 1945 menjadi tonggak babak baru dalam sejarah perjuangan rakyat. Perjuangan rakyat Indonesia sejak Abad 17 telah menekadkan dirinya mengusir kolonialisasi Belanda yang merampas seluruh kekayaan rakyat. atau jauh sebelum itu, rakyat juga telah melakukan perlawanan melawan raja-raja local yang bertindak sebagai tuan tanah di Nusantara sebelum kolonialisasi Belanda. Selanjutnya, 350 tahun kolonialisasi Belanda telah membuat rakyat menderita yang berkepanjangan. Babak era VOC, Sistem Tanah Paksa hingga Politik ETIS, merupakan masa-masa dimana rakyat menderita di dalam kemiskinan atas pendudukan Belanda.

Akibat penghisapan dan penindasan yang didapatkan dari colonial termasuk masa pendudukan fasis Jepang, rakyat menyadari bahwa dengan persatuan dan perjuangan pembebasan nasionallah mampu melenyapkannya. Detik-detik kemerdekaan ditandai dengan drama penculikan Soekarno-Hatta oleh kelompok pemuda progresif yang dipimpin Chairul Saleh sehari sebelum diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, menjadi penanda bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyatakan diri kemerdekaannya. Tentu bukan semata-mata karena Fasis Jepang bertekuk lutut terhadap sekutu yang ditandai pengemoban kota hirosima dan Nagasaki yang membuat kekosongan kekuasaan di Indonesia. Akan tetapi,  perjuangan rakyat yang panjang dan gigih mengantarkannya pada semangat kemerdekaan. Jadi, kemerdekaan bukanlah kebetulan atau pemberian. Akan tetapi, kemerdekaan adalah hasil perjuangan rakyat.

Rakyat 17 Agustus 1945 tepat pukul 10.00 WIB, Soekarno-Hatta Memproklamirkan kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia. Namun revolusi agustus 1945, masih belum menjalankan tugas pokok perjuangan untuk memajukan rakyat mencapai kemerdekaan seutuhnya. Melalaui berbagai perjanjian Reville, Linggar jati hingga KMB 1949, menjadi bentuk kompromis atau kapitulasi pemerintahan RI yang mengembalikan kekuatan imperialism khususnya AS menguasai Indonesia. Perjanjian KMB 1949 menjadikan Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feudal. Basis sosial setengah feudal menjadi fondasi yang dijadikan oleh imperialis AS sebagai sekutunya untuk menjalankan bentuk penjajahan baru (neokolonialisasi) Indonesia.

Akibat perjanjian KMB 1949 ini, tujuan landreform sejati dan industrialisasi nasional menjadi mimpi di siang bolong. Prakteknya perusahaan-perusahaan asing yang didominasi Belanda, Belgia dan AS, masih tetap bertahan di Indonesia. Tanah-tanah di Indonesia masih dikuasai oleh tuan-tuan tanah baru baik dalam bentuk tuan tanah klasik (raja local), tuan tanah local, borjuasi besar komprador-tuan tanah besar (modal dan pasar terhubung dengan imperialism) dan Negara sebagai tuan tanah.

Alhasil, berbagai rekayasa ekonomi politik budaya dan militer diorientasikan untuk menopang imperialism dan feodalisme. Ironinya, Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feudal malah menjalankan perintah imperialis AS untuk mengkoloni Papua Bagian Barat. Selanjutnya peristiwa berdarah 1965 yang mengantarkan Soeharto di pucuk kekuasaan dictator fasis akan menjadi rejim boneka yang merepresentatifkan kepentingan imperialis AS sepenuhnya di Indonesia. Kebijakan dilahirkan langsung bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan akan reforma agrarian sejati dan industry nasional; UU PMA, Perkebunan, kehutanan dan sebagainya yang mengabdi kepada imperialism AS. Di sisi lain, Soeharto mengembangkan mega bisnis kroni dan anteknya untuk menjadi borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar sebagai sekutu imperialis AS hingga saat ini. Kondisi rakyat yang mengalami opesif fasis dari negara. Perampasan hak rakyat atas ekonomi, politik dan budaya secara massif dijalankan. Kaum tani dan klas buruh sebagai mayoritas rakyat Indonesia, dikontrol dan dikekang hak demokratisnya baik demokrasi politik maupun demokrasi ekonominya. Di masa Soeharto ini pula, dibangun indoktrinisasi bahwa klas buruh dan kaum tani tidak diperbolehkan membangun kekuatannya. Kehidupan rakyat yang kelam di masa Orde baru sebagai wujud nyata hilangnya kemerdekaan rakyat sekaligus semakin menguatkan sistem setengah jajahan setengah feudal di Indonesia.

Lalu bagaimana keadaan rakyat di era reformasi terutama masa Jokowi-JK ? apakah  kemerdekaan ekonomi, politik dan budaya telah dirasakan rakyat ? Agar lebih segar, mari sejenak mengamati tentang 3 pidato kenegaraan Presiden RI Jokowi sekaligus dalam sidang tahunan MPR, peringatan HUT RI ke-71 Tahun dan RAPBN 2017 di Senayan (16/08/2016).

Tak bisa dikesampingkan bahwa menjelang HUT RI ke-71 Tahun ini, lagi-lagi tentang kualitas Jokowi sebagai Presiden dipertanyakan.  Kabinet kerja II yang baru dilantik Jokowi pada tanggal 27 Juli 2016, menuai berbagai protes dari rakyat. Selain wajah-wajah baru yang didaur-ulang mengisi beberapa jabatan menteri yang sarat pelanggar HAM, agen neolib, ternyata menteri ESDM bernama Arcandra  terbukti berkewarganegaraan AS.

Secara peraturan hukum kewarganegaraan, konstitusi di Indonesia tidak mengenal dualisme warga negara. Tentu hal ini sangat mengejutkan public. Sekelas menteri  yang berkewarganegaraan AS bisa lolos dilantik Presiden Jokowi. Kemudian berbagai asumsi tentu lahir. Mulai dari Jokowi dinyatakan amatiran, kurang teliti, kecolongan hingga usaha menguatkan antek-antek Imperialis AS di Indonesia. Namun sangat aneh juga jika kita mengamini bahwa Jokowi kecolongan. Atau jika itu terjadi, maka sudah pasti kualitas registrasi kependudukan Indonesia di bahwa Jokowi sangat buruk. Tapi kesimpulan bagi kita adalah Arcandra merupakan pilihan rejim boneka Jokowi sebagai orang mahir/agen neolib yang akan menguatkan dominasi imperialis AS khususnya sector energy dan sumber daya mineral.  Maka sudah pastilah Jokowi yang paling bertanggung jawab atas persoalan ini.

Gloria Natapradja Hamel seorang pelajar yang gugur menjadi petugas Paskibraka besok di Istana Presiden (17/08/2016). alasan Jokowi tidak melantiknya bersama kawan-kawan lainnya, karena Gloria dianggap menggunakan paspor Prancis masuk Indonesia. Walau Gloria yang semenjak TK sampai SMA sekolah di Indonesia, Jokowi tidak sama sekali mempertimbangkan memberikan kompesasi  melantiknya. Tentu persoalan ini sama dengan Menteri ESDM Arcandra. Namun bedanya bahwa Gloria adalah korban yang masih berumur anak-anak yang harus  menunggu sampai usia 18 tahun nanti agar bisa disumpah menjadi WNI. hari ini (16/08/2016) Gloria membuat surat yang ditujukan kepada Presiden. Dirinya menyampaikan rasa kecintaannya kepada Indonesia dan jika telah berusia 18 tahun dirinya akan sukarela diangkat sumpah menjadi WNI. Perjuangan Gloria dalam mengikuti seleksi mulai dari tingkat kabupaten hingga dinyatakan lolos sebagai petugas Paskibraka di Istana, tentu telah berjuang sekuat-kuatnya. Tapi dengan sikap kebijakan Jokowi, telah membuat Gloria Kecewa dan sedih. maka dalam hal ini, FMN harus memberikan dukungan kepada Gloria untuk menggugat Menpora selaku Panitia Nasional dan Presiden yang merampas mimpi Gloria. 

Sekarang kita focus membahas seputar HUT RI ke-71 Tahun. Tema HUT RI ke 71 tahun kali ini adalah “Indonesia Kerja Nyata”. Jokowi si pengusaha mebel pemilik mayoritas saham PT. Rakabu Sejahtera yang dibangun bersama Luhut Panjaitan, memang orang yang bertipe kerja keras. Pak Jokowi selalu menyerukan kepada rakyat agar tidak mengkritik saja, atau ngomong saja. Tapi rakyat diminta untuk optimis dan tetap bekerja keras agar menjadi lebih baik. Tentu seluruh rakyat sepakat dengan tema ini juga. Karena hakekatnya setiap manusia harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik pangan, sandang dan papan. Rakyat Indonesia khususnya klas buruh dan kaum tani mungkin saja lebih keras lagi bekerja  dibanding kita atau juga jika dibanding bapak Jokowi yang hanya menandatangani arus masuk investasi dan utang dari luar negeri. Kaum tani dan klas buruh bahkan sebelum kita lahir atau pak Jokowi, sudah menunjukkan keteguhannya berjuangnya. Ketika Belanda dan Jepang masuk, dapat dilihat ribuan pemberontakan dilancarkan kaum tani dan klas buruh untuk kemerdekaannya pak. Mungkin Jokowi bisa membaca sejarah-sejarah pergolakan kaum tani maupun klas buruh atau kalangan pemuda yang melawan colonial di Indonesia.

Tapi, terlepaslah jika Jokowi mau mengabaikan kerja-kerja keras klas buruh, kaum tani, pemuda mahasiswa dan rakyat di dalam perjuangan kemerdekaan untuk membebaskan kekuatan kolonialisasi di Indonesia. Mungkin Jokowi hanya mengingat deretan pahlawan yang dikebumikan di Taman Pahlawan Kalibata dan di Museum Pahlawan Revolusi.  Sekarang Kita akan focus menyoroti pekerjaan pak Jokowi hampir 2 tahun sebagai refleksi di Hari kemerdekaan RI ke 71 Tahun. 

Pertama-tama kita harus mengacungkan jempol kepada bapak Jokowi atas TOTALITAS  kerja nyatanya. Sebab Jokowi terbukti berusaha dengan sekuat tenaga dan pikirannya memuluskan kebijakan-kebijakan neo-liberalisasi kepentingan imperialis AS di Indonesia. Paket kebijakan ekonomi, TAX AMNESTY, Sawit Fund, PISAgro, intensifikasi penyediaan lahan untuk Tuan tanah, penguatan industry manufaktur, megaproyek infrastuktur, pencabutan subsidi, pengetatan anggaran hingga menguatkan komersialisasi di dunia pendidikan dan kesehatan, kerja nyatanya Jokowi untuk menguatkan dominasi imperialis AS di Indonesia.

Esensi semacam paket kebijakan ekonomi jilid I sampai XII secara nyata untuk memuluskan eksport capital baik dalam bentuk investasi dan utang luar negeri yang dikuncurkan imperialism khususnya AS di Indonesia. Jokowi berdalih dengan investasi dan utang luar negeri, akan menjadi fondasi pembangunan yang dianggap mensejahterahkan rakyat. Jokowi-JK dengan licinya meloloskan TAX AMNESTY yang berharap  mendapatkan uang tebusan maksimal 10% dari total tunggakan pajak. Bentuk ini mungkin dianggap Jokowi sebagai kemerdekaan bagi borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar yang selama ini menghindari bayar pajak yang esensinya didapat dari perampasan hasil keringat klas buruh dan kaum tani Indonesia. Mungkin juga kita tidak perlu mempersoalkan Jokowi yang secara bersamaan menaikkan dan tidak mengurangi pajak bagi rakyat, mau itu pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan dan lain-lain.  Jika telat bayar pajak, rakyat akan kena denda.

Sementara itu, Jokowi-JK juga terus-terusan membangun megaproyek infrastuktur.  Tujuan pembangunan megaproyek infrastuktur ini untuk memberi pelayanan fasilitas kepada para investor asing ke Indonesia. Bahkan untuk membiayai megaproyek infrastuktur, Jokowi memberi karpet merah bagi imperialism baik negara maju, perusahaan asing maupun bank-bank Internasional semacam Word BANK, ADB, AIIB untuk mendanai. Walaupun Jokowi juga paham bahwa pembangunan infrastuktur yang didanai imperialism ini, memberikan superprofit dari bunga pinjaman dan laba dari proyek infrastuktur ke imperialisme. Dan ke depan sudah pasti, imperialism semakin merdeka untuk menjalankan penguatan bisnisnya ke seluruh wilayah Indonesia dengan pembangunan fasilitas Infrastuktur.

Intensifikasi perampasan dan monopoli tanah juga semakin terpusat ke tangan-tangan borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar. Pak Jokowi menyebut ini adalah kunci suksenya untuk pengembangan perekonomian rakyat. Perkebunan, pertambangan dianggap mampu memproduksi komoditas yang dianggap memberi pemasukan anggaran bagi negara. Tapi kenyataannya walaupun Indonesia pengeskpor CPO-CPKO terbesar di dunia, Indonesia masih saja mengalami defisit anggaran yang ujung-ujungnya menjadi legitimasi untuk mengutang dan menarik investor asing kembali. 

Maka sudah jelas kawan-kawan, bawah HUT ke-71 Tahun dengan tema Indonesia Kerja Nyata, tidaklah lebih dari usaha Jokowi meminta rakyat mendukung kebijakan neo-liberalisasi Imperialis AS di Indonesia. Namun jika Jokowi benar berhadap demikian, maka celakalah Jokowi. Karena hakekatnya Rakyat tidak akan pernah setuju dengan kebijakan neoliberalisasi imperialis AS yang hanya semakin menguatkan Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feudal.

Di dalam Pidato Kenegaraan Jokowi menegaskan bahwa pemerataan pembangunan diperlukan untuk mengatasi 3 masalah bangsa; kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial. Jokowi sebagai kepala negara memang sangat “terampil” untuk menunjukkan penderitaan rakyat tanpa rasa bersalah kepada rakyat. BPS mencatat angka kemiskinan tahun 2016 mencapai 28, 1 juta jiwa dengan pendapatan 1,5 Dollar AS/Hari. Tentu angka kemiskinan ini diperkecil pemeritah dengan batas pendapatan yang sangat-sangat rendah.  Jadi  kira-kira rakyat yang berpendapatan di atas Rp.450.000,- ke atas, tidak masuk kategori miskin di Indonesia. Sementara pengangguran di Indonesia meningkat menjadi 7,56 juta (1 juta lulusan perguruan tinggi). Ironyanya lagi, angka kesenjangan juga semakin tinggi era Jokowi. Tahun 2016 menjelaskan bahwa sekitar 25 juta masyarakat Indonesia setara dengan pendapatan penduduk lainnya di Indonesia yang berjumlah 225 juta. Kekayaan di Indonesia semakin terpusatkan lagi ke segelintir perusahaan-perusahaan korporasi sebagai sekutu imperialis AS di Indonesia. Jika diperas lagi mereka hanya 1% seperti pemilik Djarum, Salim Group, Eka Tjipta Widjaya/Sinar Mas, Lippo Group, Murdaya Poo dan sebagainya.

Pidatonya Jokowi Juga seolah-olah memberikan kita kepercayaan diri menghadapi persaingan global. Dirinya mengajak rakyat untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang dalam tataran sistem globalisasi. Penekanan ini hanyalah omong kosong besar tanpa makna. Jokowi hanya berusaha membangun rasa optimis di tengah-tengah semakin menderitanya rakyat akibat krisis yang disebabkan dominasi imperialis AS di Indonesia. Namun kita tahu bahwa rasa optimis tidak akan lahir apabila Indonesia masih dicengkram kuat imperialism dan feodalisme di bawah pemerintahan boneka Jokowi. Persaingan global sudahlah berakhir. Karena dewasa ini, tidak akan ada pertumbuhan sejatinya yang dapat diraih rakyat di negara dunia ketiga semacam Indonesia. Karena tahapan dunia saat ini adalah fase kapitalisme monopoli internasional yang hanya akan mempertahankan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah murah, tenaga kerja, tempat pemasaran, eksport capital dan surplus capital bagi imperialis AS. Intinya, Jokowi menjadikan persaingan global seolah-olah keniscayaan untuk diterima di Indonesia yang esensinya membiarkan imperialism semakin leluasa mengeksploitasi alam dan masyarakat Indonesia.

Pidato kenegaraan Jokowi juga membahas RUU APBN 2017. Prioritasnya tetap menyukseskan para investor asing masuk ke Indonesia. Jokowi juga menekankan usaha meningkatkan pendapatan dari pungutan pajak yang tentu hanya akan membebani rakyat. Karena pajak bagi rakyat tidak ubahnya seperti upeti yang semakin merampas nilai lebih kelas buruh dan hasil kerja kaum tani.

Jadi selama 3 sesi pidato kenegaraan yang disampaikan Jokowi menjelang HUT 71 Tahun Indonesia, hanyalah usaha untuk mengajak rakyat mendukung berbagai program-program kebijakan neo-liberalisasi Jokowi yang semakin menyengsarakan rakyat.  Jokowi meminta secara terbuka kepada rakyat mendukung pemerintahannya untuk melayani imperialism AS di dalam negeri. Di sisi lain, pidato ini Jokowi berusaha menutupin berbagai kegagalan kebijakan neolib imperialis AS yang dilancarkannya di Indonesia dan menangkis kebangkitan gerakan rakyat. Singkatnya; Jokowi hanya ingin mempertahankan Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feudal dan kemerdekaan hanyalah kepunyaan imperialis AS dan feodalisme.

Lantas apalagi harapan bagi rakyat di usia kemerdekaan HUT ke-71 Tahun ? jawabnya adalah membangun kekuatan rakyat dengan terus memasifkan pekerjaan membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan massa rakyat. Itulah jalan satu-satunya.  Dengan mengobarkan perjuangan massa rakyat menjadi jalan penyelamat di tengah kemiskinan, penderitaan yang dipertahankan Jokowi-Jk sebagai rejim boneka imperialis AS. Membongkar dan memblejeti kebijakan ekonomi, politik budaya dan militer Jokowi-JK adalah tugas untuk menunjukkan watak asli pemerintahan boneka yang melayani kepentingan imperialis AS dan feodalisme. Perjuangan-perjuangan massa demokratis nasional dalam rangka memajukan reforma agaria sejati dan industry nasional, menjadi lompatan maju yang memberikan rakyat kemerdekaan sepenuhnya yang bebas dari kekuatan imperialis AS dan feodalisme.

Setengah jajahan setengah feudal di Indonesia niscaya akan dihapuskan melalui perjuangan yang tiada henti-hentinya memajukan perjuangan demokratis nasional. Dengan perjuangan demokratis nasional pula, pendidikan khususnya kampus akan mampu menghapuskan bentuk-bentuk kepentingan neoliberalisasi imperialis AS dan feodalisme yang mengeroposkan institusi pendidikan itu.

Karena kemerdekaan sejatinya adalah diperjuangkan, bukanlah pemberian. Sebagaimana kita yakini, Bahwa “Perjuangan rakyat melawan imperialism, feodalisme dan kapitalisme birokrat menjadi bagian untuk mencapai kemerdekaan sejati bagi rakyat”. Majukan Perjuangan Mahasiswa dan Rakyat, untuk mencapao kemerdekaan sejatinya.

Jayalah Perjuangan Rakyat Indonesia !

Jayalah perjuangan FMN !

16, Agustus 2016

Hormat kami,

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

RACHMAD P PANJAITAN

KETUM