Bersama Koalisi Rakyat Tolak Perppu Ormas, FMN Menggelar Aksi Menuntut Dicabutnya Perppu Ormas No. 2 Th. 2017

Jakarta, 16 Agustus 2017 Front Mahasiswa Nasional (FMN) melakukan aksi menuntut dicabutnya Perppu Ormas No. 2 Th. 2017. FMN bersama aliansi organisasi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (GSBI, AGRA, KABAR BUMI, SERUNI, INDIES, FMN, LMND) dan aliansi lainnya KSPI, KPBI, PPMI, YLBHI, Elsam, Imparsial, Kontras serta puluhan organisasi lainnya menggelar aksi bertepatan dengan Pidato Kenegaraan Presiden Jokoi di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

FMN yang tergabung dalam FPR tidak hanya menggelar aksi di Jakarta, namun diberbagai daerah seperti Makassar, Palu, Purwokerto, Mataram, Pontianak, dan Wonosobo.

Dalam pidato Politiknya, Pimpinan Pusat FMN Widianto menyampaikan “Perppu Ormas merupakan produk yang anti demokrasi. Perppu tersebut akan semakin memperburuk iklim demokrasi dan mengancam perjuangan rakyat. Perppu ini merupakan alat dari rejim Jokowi untuk memukul perjuangan rakyat” pungkasnya dengan tegas. Dalam aksinya, berbagai yel-yel dan lagu-lagu perjuangan terus diteriakan oleh massa aksi.

Aksi massa ini mendapat pengawalan ketat oleh pihak kepolisian. “melalui Perppu Ormas, pemerintah secara absolut dan subjektif dapat membubarkan organisasi dengan berbagai dalih. Selain itu, Perppu ini juga menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi terhadap rakyat dengan adanya saknsi pidana di dalamnya. Oleh karenanya Mahasiswa tidak boleh diam dan harus bersama rakyat melawan rejim fasis Jokowi” ujar Divar Akbar (Pimpinan FMN Ranting UI).

Aksi yang rencananya akan digelar di depan gedung DPR-RI tertahan oleh barikade Polisi di Jembatan Layang Senayan. Massa aksi tidak diizinkan untuk menuju titik aksi dengan berbagai dalih dan alasan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa demokrasi merupakan barang mahal di bawah kuasa Jokowi. Aksi diakhiri dengan melakukan Konferensi Pers dan menyatakan sikap  serta tuntutan bersama untuk dicabutnya Perppu Ormas, segera hentikan kriminalisasi, intimidasi dan pengekangan hak demokrasi rakyat. (Ahs)

Perppu No. 2 Tahun 2017: Instrumen Pemberangus Demokrasi

“Lawan Segala Bentuk Pemberangusan Demokrasi di dalam Kampus”

Diterbitkan Oleh:

Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional

Gambar: Asterlyta

Pengantar

Demokrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan bangsa Indonesia. Proses untuk melahirkan iklim demokrasi di Indonesia terus dilakukan bahkan pasca gerakan demokratis Mei 1998. Upaya tersebut dilakukan oleh berbagai elemen dan unsur masyrakat, khususnya gerakan rakyat. Hal ini tidak lain bertujuan untuk terus memajukan iklim demokrasi di Indonesia. Perjuangan untuk menegakkan demokrasi pasca Orde Baru terus mendapat tentangan dari rezim yang berkuasa. Pasalnya, secara esensial rezim pasca Orde Baru tetap merupakan pemerintah boneka dan anti demokrasi. Rakyat selalu dibelenggu oleh kemiskinan yang kian akut dan pengekangan terhadap aspirasi politik rayat untuk berjuang terus dilakukan oleh pemerintah, tidak terkecuali pada rezim Jokowi.

Perjuangan tersebut terus dilakukan hingga saat ini. Di bawah pemerintahan Jokowi, bukan berarti kondisi demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Saat ini, dinamika dan perkembangan demokrasi tetap menjadi sorotan penting. Pasalnya, lebih dari tiga tahun berkuasa, Pemerintahan Jokowi juga tetap melanjutkan tongkat estafet dari pemerintah sebelumnya dalam hal demokratisasi. Di tengah situasi ekonomi dan kemerosotan hidup rakyat yang semakin dalam, perjuangan rakyat untuk menuntut dan mempertahankan hak-hak dasarnya semakin luas terjadi. Namun demikian, perjuangan rakyat hingga saat ini masih terus dihadapkan dengan tindakan represif hingga kriminalisasi.

MENGUTUK DAN MENGECAM TINDAKAN FASIS DALAM BENTUK KEKERASAN DAN PENANGKAPAN TERHADAP MASSA AKSI FPR LOMBOK TIMUR OLEH POLRES LOMBOK TIMUR

Pada hari Senin, 24 Juli 2017, Front Perjuangan Rakyat (FPR) Cabang Lombok Timur menggelar aksi massa di kantor Polres Lombok Timur, DPRD Lombok Timur dan Kantor Bupati Lombok Timur. Langkah ini adalah bentuk protes rakyat atas perampasan tanah oleh PT Sadhana Arif Nusa, serta  tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan terhadap kaum tani di Kec. Sambelie, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

PERPPU No. 2/2017: Ancaman Nyata Bagi Demokrasi di Indonesia “Jokowi-JK Rezim Pemberangus Demokrasi, Lawan Segala Bentuk Tindakan dan Kebijakan Anti Demokrasi”

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, yang sesuai dengan hati nuraninya (2). Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (3).(Pasal 28E, UUD 1945)

Ancaman terhadap iklim demokrasi di Indonesia terus menguat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 (Perppu No. 2/2017) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Presiden Jokowi mengesahkan Perppu No. 2/2017 ini pada Senin, 10/7/2017. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menegaskan bahwa kehadiran Perppu ini adalah untuk melakukan penertiban terhadap Ormas dan mencegah penyebaran ideologi anti pancasila.

Berbagai dalih lainnya juga telah dilontarkan oleh pemerintah  seperti mencegah penyebaran paham anti pancasila, menjaga stabilitas, dan pemberantasan terhadap terorisme. Kenyataanya adalah rezim Jokowi-JK ingin memastikan seluruh aktifitas politik dapat dikontrol dan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan, layaknya rezim fasis Soeharto pada era Orde Baru. Pemerintah menjadi lembaga satu-satunya yang berwenang menilai tingkat aktifitas politik rakyat dalam organisasi tanpa perlu membuktikan dan mengujinya. Dengan demikian, kebijakan Rezim Jokowi-JK saat ini secara sistematis dan bertahap merupakan bagian dari upaya memberangus demokrasi di Indoensia. 

Pemberlakuan Perpu No. 2/2017 menjadi pukulan baru bagi rakyat dan organisasinya. Dalam Perppu No. 2/2017, terdapat Pasal 59 yang  mengatur tentang larangan terhadap Ormas. Beberapa poin dalam Pasal tersebut bersifat parsial dan menyudutkan rakyat. Misalnya, larangan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan negara, dan menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran/paham anti pancasila. Larangan-larangan tersebut sangat rawan digunakan oleh pemerintah untuk melayangkan tudingan sepihak kepada Ormas-Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran.

Dalam kondisi krisis saat ini, penghisapan dan penindasan yang dilakukan oleh imperialisme pimpinan AS beserta tuan tanah besar, borjuasi besar komprador dan kapitalis birokrat semakin massif terhadap rakyat di Indonesia. Gelombang perlawanan rakyat atas berbagai kebijakan yang tidak adil akan terus meningkat.

Di perkotaan, perjuangan buruh dalam menuntut dicabutnya PP No. 78/2015, melawan politik upah murah, PHK, pemberangusan serikat, dan hak-hak lainnya kian hari akan kian masif. Untuk membendung perjuangan buruh, tudingan atas pelarangan yang terdapat dalam Perppu sangat rawan digunakan untuk menuduh serikat buruh yang dinilai mengancam keadulatan negara, stabilitas ekonomi, dan mengganggu investasi modal asing di Indonesia.

Di pedesaan, perjuangan kaum tani terus maju dan membesar untuk melawan sistem setengah feodal yang melanggengkan perampasan dan monopoli tanah. Saat ini, rakyat juga menentang program keji dan jahat yang merampas jutaan hektar tanah rakyat melalui pembangunan infrastruktur skala besar. Selain menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk meredam perjuangan rakyat, Perppu ini akan memudahkan pemerintah untuk memukul gerakan kaum tani melalui organisasinya. Kaum tani yang berjuang merebut hak atas tanah dan kehidupannya bisa dengan mudah dituding mengganggu keteriban, bahkan dituduh separatis, dan akan mendapatkan sanksi pidana hingga pembubaran paksa.

Begitu pula dengan gelombang pasang aksi-aksi rakyat di sektor lain, seperti: perjuangan mahasiswa di kampus-kampus untuk menolak privatisasi dan komersialisasi pendidikan, pencabutan subsidi pendidikan, kaum miskin perkotaan yang melawan penggusuran, dan gerakan rakyat tertindas lainnya yang secara konkrit dan tegas menentang seluruh kebijakan rezim yang anti rakyat dan memiskinkan rakyat akan mudah mendapat tudingan yang sama.

Perppu No. 2/2017 memperkuat posisi pemerintah sebagai kekuasaan tunggal dalam mengatur dan menilai aktfitas Ormas. Posisi ini akan sangat membahaykan bagi rakyat. Pemerintah diberikan kewenangan berdasarkan Perppu ini untuk menilai, menetapkan dan memberikan sanksi bagi Ormas. Setidaknya terdapat dua poin utama yang menjadi penekanan atas bahaya ini.

Pertama, Perppu tersebut melegitimasi peran absolut Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan tudingan, tuduhan, hingga penjatuhan sanksi pada Ormas yang dinilai melanggar Perpu. Artinya, segala aktifitas politik Ormas akan secara subjektif mendapat penilaian dari pemerintah tanpa melalui proses pengadilan. Kewenangan ini dapat menjadi jalan pintas bagi pemerintah untuk membubarkan Ormas. Selain tanpa melalui pengadilan untuk membutikan kesalahan, pemerintah juga meniadakan aturan tentang tahap pemberian surat teguran/peringatan yang diatur dalam UU Ormas sebelumnya yakni sebanyak tiga tahap. Perppu ini hanya memberlakukan satu tahap dan berdurasi tujuh hari yang selanjutnya diteruskan ke tahap sanksi penghentian kegiatan hingga pembubaran.

Kedua, adanya sanksi pidana bagi anggota Ormas yang dinilai tidak mengindahkan larangan Perppu berdasarkan subjektifitas dan otoritas pemerintah. Penjatuhan sanksi pidana bagi anggota/pengurus Ormas didasarkan pada aturan tentang larangan dalam Perppu tersebut. Hal ini dapat memicu semakin banyaknya tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap rakyat. Berbagai aktifitas politik dari rakyat yang berjuang akan terus dibenturkan dengan berbagai penangkapan hingga penahanan.

Di tengah krisis akut dalam tubuh imperialisme dan negeri negeri bonekanya seperti Indonesia, seluruh rezim kaki tangan imperialisme akan terus melakukan penetrasi aktif untuk meningkatkan kadar fasismenya. Kehadiran Perpu No. 2/2017 menjadi alat baru pemberangus demokrasi, penghambat kemajuan rakyat dan tirani bagi perjuangan organisasi rakyat. Dengan demikian, perjuangan rakyat bersama kekuatan pokok klas buruh dan kaum tani harus menutut pemerintah untuk segera membatalkan Perppu No. 2/2017 dan menjamin iklim demokrasi tetap berjalan baik. Oleh karena itu, Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional menyerukan kepada seluruh tingkatan organisasi untuk melakukan aksi serentak pada hari Kamis, 20 Juli 2017di Pusat-pusat pemerintahan.

Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional menyatakan tuntutan dan sikapnya:

1. Menolak dan Menuntut Agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2017 segera dicabut.
2. Menentang seluruh tindakan anti demokrasi di kampus, berupa pelarangan berorganisasi, berdemonstrasi, pembubaran kegiatan, hingga penjatuhan sanksi Drop Out bagi mahasiswa yang berjuang di kampus.
3. Menentang segala tudingan dari rezim Jokowi-JK terhadap gerakan dan organisasi rakyat.
4. Melawan seluruh upaya pemerintah untuk memberangus demokrasi dan gerakan rakyat.
5. Mengajak seluruh mahasiswa untuk terlibat aktif dalam persatuan bersama rakyat untuk melawan seluruh skema dan kebijakan yang anti rakyat dan anti demokrasi dari pemerintah.

Jakarta, 18 Juli 2017

Hormat Kami,

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas Rafi’i

Ketua Umum

Pernyataan Sikap Mendukung Perjuangan Mahasiswa Universitas Haluoleo dalam Menolak Pemberlakuan Uang Pangkal

Perjuangan melawan lebaralisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan terus bergelora di penjuru negeri. Kali ini giliran mahasiswa dari Universitas Haluoleo yang melakukan aksi massa pada 10/7/2017 lalu di kampusnya. Aksi tersebut terjadi lantaran rektorat kampus menerapkan kebijakan uang pangkal kuliah yang dinilai semakin menutup akses rakyat. Pihak rektorat mengeluarkan kebijakan uang pangkal untuk mahasiswa baru dengan nominal yang bervariasi, mulai dari 1 juta hingga angka 450 juta rupiah. Hal ini dinilai oleh Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Univ Haluoleo merupakan bentuk komersialisasi pendidikan yang semakin nyata.

Galang Solidaritas & Perkuat Persatuan: 5 tahun Perjuangan Buruh PDK Melawan PHK dan Union Busting

“Solidaritas Internasional untuk Memperkuat 5 Tahun Perjuangan Buruh PT. PDK Indonesia Menuntut Hak dan Tanggung Jawab Pemerintah dan Korporasi”

Jakarta, 12 Juli 2017. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap 1,300 buruh yang mayoritas adalah perempuan, dan pemberangusan serikat oleh PT. Panarub Dwikarya (PDK) adalah penindasan terhadap hak-hak buruh di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak melakukan upaya untuk melindungi hak-hak buruh dan memastikan tanggung jawab korporasi dalam penyelesaian masalah ini.

GSBI, FPR, dan ILPS Indonesia menginisiasi kampanye global untuk mendukung lima tahun perjuangan buruh PDK. Kampanye global dilaksanakan pada 12 hingga 18 Juli 2017 untuk memperkuat tekanan dari organisasi buruh, organisasi masyarakat sipil lainnya, serta masyarakat luas untuk memastikan tanggung jawab seluruh pihak (ILO, Pemerintah, PT. PDK dan PT. Panarub Industry, ADIDAS dan Mizuno) untuk segera menyelesaikan masalah buruh PDK. Kampanye ini juga diharapkan memperkuat solidaritas internasional bagi perjuangan buruh Indonesia dan seluruh dunia melawan perampasan hak-hak buruh yang dilakukan oleh korporasi kapitalis monopoli.

Pernyataan Sikap Front Mahasiswa Nasional (FMN) Dalam Peringatan 19 Tahun “Gerakan Demokratis Mei 1998” “Terus Gelorakan Perjuangan Pemuda-Mahasiswa di Kampus dan Turut Aktif dalam Perjuangan Rakyat Melawan Rezim Jokowi-JK yang Anti Demokrasi dan Anti Rakyat”

 Jakarta, 21 Mei 2017. 19 tahun usia Gerakan Demokratis Mei 1998 memiliki arti penting bagi rakyat Indonesia. Gerakan Demokratis 98 telah menumbangkan rezim fasis Orde Baru Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun. Gerakan tersebut merupakan upaya dari rakyat merebut dan membebaskan hak–hak ekonomi, politik dan kebudayaan yang ditindas selama puluhan tahun, sekaligus sebagai cermin dari jalan panjang perjuangan rakyat Indonesia melawan kekuasaan yang anti demokrasi.

Melalui tiga mesin utama yaitu Militer, Birokrasi dan Golkar, Orde Baru menjalankan kekuasaan dan menindas setiap musuh politik mereka dengan kejam. Kestabilan politik ditetapkan oleh Orde Baru sebagai perlindungan terhadap kontrol kapitalis finance di bawah dominasi imperialis Amerika Serikat di Indonesia.

Selama puluhan tahun, pemerintahan Soeharto terus melanjutkan tindasan terhadap kritik dan tuntutan demokratis rakyat, agar dapat menjamin stabilitas politik dan keamanan bagi kepentingan tuannya, imperialis AS.  Kebijakan dan tindakan penghancuran dan pemberangusan hak demokratis rakyat, yakni pembredelan media pada awal 1970-an yang kritis terhadap kekuasaan. Kemudian, memukul gerakan mahasiswa yang menyerukan anti investasi asing, khususnya investasi Jepang, pada tahun 1974, melakukan depolitisasi gerakan mahasiswa melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK), pewadah-tunggalan organisasi kemasyarakatan (buruh, tani, nelayan, pemuda, perempuan, wartawan, dan lain lain), penyederhanaan jumlah partai politik, pengaturan tentang Partai Politik dan Ormas (tahun 1985).

Orde Baru juga menggunakan berbagai stigma untuk rakyat yang kritis, seperti: cap PKI terhadap buruh dan petani yang melawan kebijakan pemerintah yang menindas, meneror perjuangan rakyat dengan cap Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), radikalisme, terorisme, aktor intelektual, setan gundul, dan lain-lainnya sudah sangat biasa. Jika ada rakyat yang berkumpul, kemudian dikriminalisasi dan berakhir dengan penangkapan baik oleh kepolisian maupun oleh militer (ABRI).

Di bawah rezim fasis Soeharto, penghisapan dan penindasan rakyat semakin masif dan meluas di seluruh wilayah Indonesia. Perampasan dan monopoli tanah, penggusuran, politik upah murah, peristiwa Talangsari, kedung ombo, Penembak Misterius (Petrus), kenaikan harga bahan pokok, korupsi merajalela, menjadi tontonan yang membuat rakyat semakin menderita. Puncak keruntuhan kekuasaan Rezim fasis Soeharto terjadi pada tahun 1997 yang ditandai dengan badai krisis yang diikuti inflasi hingga 400%, melemahnya Rupiah terhadap Dollar AS  dari Rp. 2.480,- menjadi Rp.16.800,-, PHK massal, pengangguran, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan terjadinya huru-hara di berbagai daerah.

Konsep “Pembangunanisme (developmentalism)” Soeharto hancur dengan seketika. Macan Asia yang begitu dibangga-banggakan ternyata hanya gelembung yang dihidupi dari hutang menggunung, investasi yang dengan mudah dikeluar-masukkan sesuka investor. Indonesia dalam waktu singkat menjadi negara bangkrut tanpa daya. Puncaknya adalah jatuhnya rezim fasis Soeharto pada 21 Mei 1998 karena besarnya gelombang gerakan rakyat. Sebuah gerakan yang diawali dari situasi penghidupan ekonomi yang kemudian menjadi tuntutan politik. Rakyat paham bahwa tanpa gerakan politik maka keadaan ekonomi juga tidak akan berubah.

Rezim Jokowi-JK; kemerosotan hidup rakyat, pemberangusan demokrasi dan tindakan fasis

Indonesia dibawah Jokowi-JK mengandalkan pembangunan infrastruktur skala besar, monopoli sumber agraria termasuk dengan mengembangkan skema keuangan yang langsung menjangkau petani kecil untuk mengkonsolidasikan tanah, hasil pertanian, dan jenis komoditas pasar dibawah kepentingan monopoli imperialisme pimpinan Amerika Serikat.

Kondisi tersebut menempatkan Indonesia untuk terus berada dalam kondisi krisis di lapangan agrikultur atau pedesaan tiga rangkap sekaligus yaitu pedesaan, pertanian dan petani. Pedesaan senantiasa dalam keadaan terbelakang dan menjadi kantong terbesar kemiskinan di Indonesia, penyumbang buruh migran, buruh musiman maupun buruh diperkotaan. Kondisi  Pertanian juga sama, dalam keadaan krisis dimana tidak mampu memberikan kesejahteraan rakyat di pedesaan meskipun sebagai penyedia pangan dan hasil pertanian bagi negara. Sementara kaum Tani menjadi sektor yang semakin terpuruk meskipun harga komoditas pertanian naik. Monopoli tanah, sarana produksi pertanian dan kontrol harga produksi berada dibawah kendali tuan tanah besar dan komprador.

Industri yang berkembang di Indonesia saat ini juga tidak ada bedanya dengan era Orde Baru, dimana mayoritas merupakan industri rakitan dengan tingkat teknologi rendah. Sementara buruh berada dalam sebuah skema pasar tenaga kerja yang menempatkan buruh dalam upah yang senantiasa dalam titik terendah dengan perlindungan yang begitu lemah. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi misalnya memberikan segala keistimewaan bagi investasi dan menempatkan buruh sebagai korban dalam skema perampasan upah dan penghisapan nilai lebih yang kian ekstrim.

Kebijakan anti demokrasi dan tindakan fasis semakin digencarkan oleh Jokowi-JK. Politik pecah belah, pembatasan kebebebasan berpendapat, berkespresi dan berorganisasi, hingga kungkungan terhadap gerakan demokratis dilakukan secara sistematis melalui isu-isu SARA baik berbasiskan konflik agama maupun rasial. Jokowi-JK secara gamblang berusaha menempatkan gerakan dalam stigma pengganggu stabilitas nasional, merusak formasi organisasi rakyat melalui isu organisasi illegal dan terlarang hingga pembubaran organisasi rakyat. Selain itu, teror, kekerasan, intimidasi hingga kriminalisasi terhadap rakyat berlangsung semakin massif baik terhadap petani, buruh, perempuan, rakyat di perkotaan, suku bangsa minoritas, dan pemuda-mahasiswa.

Selain itu, pelibatan Militer dalam aspek sipil. Desa TNI masuk dengan program  TNI masuk  desa sedangkan di sektor buruh TNI melakukan pengamanan industri dengan program Obyek Vital Industri (OVI). Di kampus, TNI masuk dengan program Belanegara. Pelibatan TNI dalam pengusuran rakyat miskin perkotaan dan pembangunan infrastruktur raksasa di berbagai daerah. Secara khusus, tindasan fasis melalui pengerahan kekuatan militer di Papua, penangkapan, intimidasi, teror, pembunuhan, pengekangan hak berependapat, berkespresi dan berorganisasi bagi rakyat papua semakin massif terjadi dibawah rezim Jokwi-JK.

Pemuda-Mahasiswa; Menggelorakan perjuangan di kampus dan berjuang bersama rakyat

Pemuda-mahasiswa memiliki peranan penting dalam Gerakan Demokratis 98. Melalui militansi yang dibangun jauh sebelum era 90-an, kaum intelektual muda ini sudah memahami bagaimana negara rusak dibawah kontrol orde baru. Gelombang gerakan pemuda-mahasiswa semakin meluas, militan, dan menemukan momentumnya pada Mei 1998, bersama rakyat mampu menggulingkan pemerintahan fasis Soeharto. Peran tersebut semestinya dapat dimaknai sebagai semangat yang harus terus dilanjutkan dengan mengambil bagian secara langsung dalam perjuangan rakyat di Indonesia saat ini.

Di bawah rezim Jokowi-Jk, Pemuda-mahasiswa semakin tertindas akibat skema liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan yang terus dipraktekkan di Indonesia. Keadaan ini menyebabkan pendidikan Indonesia semakin mahal dan sulit diakses oleh seluruh rakyat. Berbagai kebijakan telah menjadikan pemuda mahasiswa sebagai sapi perah yang terus dihisap dan ditindas di kampus-kampus. Tidak hanya itu, tindakan fasis dan anti demokrasi juga semakin meluas di kampus-kampus: Pelarangan aktivitas malam dan mimbar ilmiah, pelarangan berorganisasi, skorsing dan drop-out semena-mena, intimidasi, kekerasan, hingga kriminalisasi mahasiswa. Keadaan ini semakin menajamkan kontradiksi di kampus yang menjadi syarat semakin berkembanganya gerakan mahasiswa di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, Gerakan Demokratis Mei 1998 harus dimaknai sebagai semangat berjuang yang harus terus dilanjutkan, dengan keyakinan bahwa gerakan rakyat dibawah kepemimpinan klas buruh dan kaum tani merupakan hal utama untuk merubah kondisi Indonesia dibawah tindasan rezim fasis anti demokrasi saat ini.

Atas kondisi tersebut, Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyakatkan sikap dan tuntutan:

a.       Lawan seluruh Kebijakan Paket Ekonomi Jokowi (jilid I – XIV) dan tindakan fasis anti rakyat yang menindas dan menghisap rakyat.

b.       Lawan segala bentuk kebijakan dan tindakan anti demokrasi rezim Jokowi-JK; pemabatasan hak berpendapat, berkumpul, berorganisasi, intimidasi, teror, kekerasan, kriminalisasi dan pembunuhan rakyat, dan larangan aktivitas demokrasi di kampus-kampus di seluruh Indonesia.  

c.       Tolak Reforma Agraria (RA) Palsu Jokowi, Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Bangun Industri Nasional.

d.       Cabut Peraturan Pemerintah (PP) No.78 tahun 2014 tentan Pengupahan, dan hentikan politik upah murah, program buruh magang, sistem kerja kontrak dan buruh alih daya (outsourching).

e.       Pemerintah harus segera melaksanakan rekomendasi ILO atas kasus buruh Panarub Dwi Karya (PDK) dan memastikan berikan jaminan keadilan bagi hak-hak buruh PDK.

f.        Tolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Harga Bahan Pokok.

g.       Hentikan Penggusuran rakyat atas nama pembangunan kawasan komersil dan infrastruktur, Tolak Reklamasi di Teluk Jakarta, Bali, Makassar, Palu dan seluruh proyek reklamasi lainnya di Indonesia.

h.       Lawan dan hentikan segala bentuk pelecehan, diskrminasi, intimidasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak-anak.

i.         Cabut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT) dan Hentikan Uang kuliah Tunggal (UKT), dan segala bentuk pungutan liar dalam dunia pendidikan.

j.         Hentikan dan lawan Skorsing dan Drop Out Semena-mena terhadap mahasiswa di kampus, kuliahkan kembali 3 Mahasiswa UIM Makassar yang di Do secara sepihak, hentikan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi pelajar dan mahasiswa, serta berikan jaminan atas kebebasan demokrasi di kampus.

k.       Hapuskan sistem pembiayaan Biaya Operasional Pendidikan Pilihan (BOPP) di Universitas Indonesia.

l.         Cabut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), hentikan biaya penempatan berlebih (overcharging), Kebijakan Cash Trasfer dan KUR, dan berikan perlindungan sejati bagi buruh migran Indonesia dan keluarganya.

Kami juga menyerukan kepada seluruh pemuda mahasiswa Indonesia baik di dalam negeri ataupun diluar negeri untuk: terus menggelorakan perjuangan pemuda-mahasiswa di kampus dan turut aktif dalam perjuangan rakyat melawan rezim Jokowi-JK yang anti demokrasi, anti rakyat dan telah memerosotkan kehidupan rakyat.

Hormat kami.

Pimpinan Pusat

FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN)

Symphati Dimas Rafi’i

Ketua