Headlines News :

Latest Post

Tolak Kedatangan Bos IMF dan Lawan Intervensinya di Indonesia

Written By Front Mahasiswa Nasional on Senin, 31 Agustus 2015 | 20.49





"IMF Menjadi Racun yang semakin mengancam Krisis di Indonesia. Karena IMF adalah Instrumen AS untuk menyebarkan krisis di tubuhnya ke seluruh pundak rakyat dunia"



Kedatangan  Managing Director Cristhine Lagarde ke Indonesia, adalah sebuah ancaman yang akan semakin memperburuk krisis yang terjadi di Indonesia. Dijadwalkan Bos IMF ini akan mengikuti Konferensi internasional pada 1-2 september  yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama IMF untuk membahas perekonomian global, regional Asia khususnya keadaan krisis perekonomian Indonesia saat ini. Salah-satu lawatan lembaga Bretons woods yang bermarkas di Washintong Dc ke Indonesia, melahirkan berbagai analisa yang  sangat berdasar. IMF selama ini  berlagak menjadi lembaga keuangan superhero yang mampu menyelesaikan krisis di suatu negara, “tanpa” menyadari bahwa sesungguhnya pinjaman IMF dan paket kebijakannya hanya akan memperburuk keadaan saja.

Kedatangan IMF ke Indonesia, sejalan pula dengan keadaan krisis dalam negeri yang semakin gawat. Keadaan perekonomian yang semakin menurun berdampak mengemukannya berbagai persoalan rakyat. PHK  semakin meningkat, harga-harga kebutuhan pokok naik, melemahnya nilai tukar rupiah, eksport menurun, serta daya beli masyarakat turun drastis. Namun hingga saat ini pemerintahan Jokowi belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian konkrit atas krisis untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang rill. Akan tetapi, Jokowi malah  menjamu  Bos IMF untuk berkosultasi meminta langkah-langkah menyelesaikan krisis di Indonesia.Bos IMF diagendakan akan bertemu Jokowi, Menkeu, Menteri perekonomian, dam Gubernur BI dalam Konferensi internasional tersebut. Bos IMF ini juga akan menyambangi UI yang mungkin ingin meminta dukungan dari kaum intelektuil untuk berselimut dari kejahatan-kejahatan yang akan dilakukan di Indonesia.

Kita paham bahwa Peran IMF selama ini dinilai  hanya menyesatkan perekomian Indonesia dan memberikan keuntungan bagi perekonomian negara-negara maju khususnya imperialis AS dengan menjalankan kebijakan Neo-liberalismenya di dalam negeri. Karena kenyataannya IMF sebagai lembaga keuangan internasional yang berdiri pasca Perang dunia ke-II tersebut, menjadi lembaga yang mengatur finansial global dan menyediakan pinjaman kepada anggota-anggotanya dengan berbagai prasyarat yang  sangat merugikan kepentingan ekonomi nasional suatu negara.Sementara Tema yang diangkat dalam pertemuan konferensi internasional yang diselenggarakan BI dan  IMF  tersebut adalah, “Tantangan ekonomi global dan implikasi bagi para pembuat kebijakan di Asia”. Di konferensi internasional ini secara eksplisit pula akan membahas potensi kerjasama Politik  anggaran pemerintah, pembiayaan infrastuktur dan investasi. Sedangkan perwakilan anggota IMF di Regional Asia yang  akan turut hadir yaitu Jepang, India, Srilangka, Kamboja, laos dan Australia. 

Pemerintahan Jokowi melalui Wapres beserta menterinya langsung membantah bahwa kedatangan bos IMF ini tidak akan ada pinjaman. Karena menurut  pemerintah, bahwa keadaan krisis di Indonesia masih dapat ditangani dengan alasan masih mempunyai devisa anggaran yang memadai. Akan tetapi, ini hanyalah menjadi sebuah skema pemerintahan Jokowi yang berusaha mencari taktik untuk mendapatkan dukungan rakyat apabila nantinya meminjam ke IMF.

Kedatangan bos IMF ke Indonesia dalam konferensi internasional ini tetap menjadi ancaman yang sangat membahayakan bagi kedaulatan dan kemandirian Indonesia. IMF dalam konferensi internasional tersebut akan menawarkan dan  memaksakan berbagai paket kebijakan Neo-liberalisme untuk dijalankan Indonesia yang dianggap mampu menghadapi krisis. Sebagaimana tema dan agenda pembahasannya, dapat dianalisa bahwa IMF akan menawarkan adanya pengetatan anggaran yang berimplikasi pada anjuran mengurangi/pencabutan subsidi rakyat, untuk dialihkan ke sektor produktif semacam Infrastuktur . Selain itu, IMF akan berusaha menawarkan kerjasama apakah sifatnya pinjaman atau investasi dan berbagai bentuk, untuk dapat membiayai infrastuktur di Indonesia yang masif dijalankan pemerintahan Jokowi-JK. Sedangkan nasihat untuk deregulasi-deregulasi yang masih menghambat negara-negara maju terutama AS ke Indonesia, tentu akan masuk dalam paket kebijakan yang diatawarkan IMF nantinya.

Tawaran-tawaran kebijakan neo-liberal IMF yang menyandarkan pada prinsip liberalisasi, privatisasi dan deregulasi, adalah program utama IMF yang telah ditawarkan pada dunia dan khususnya dalam menangani krisis 1998. Alhasil, bukan malah membuat perekonomian Indonesia membaik saat ini, malah semakin memperburuk saja dan semakin di bawah cengkraman negara maju khususnya AS. Menghadapi Krisis 1998, pemerintahan Soeharto dan IMF menandatangani nota kesepahaman pinjaman yang disebut-sebut sebagai jalan keluar menghadapi tantangan krisis saat itu. Besar pinjaman yang dikuncurkan IMF ke Indonesia sebesar 23 Miliar Dollar US. Implikasi pinjaman ini, membuat Indonesia terlilit utang yang semakin besar yang tentu membebani rakyat untuk membayar setiap tahunnya baik pinjaman pokok maupun cicilan bunga ke IMF. Indonesia diprakirakan mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000 triliun dan baru mampu membayar ke IMF hingga periode SBY Jilid II.

Akan tetapi, yang menjadi dampak lebih buruk dari syarat akibat meminjam dari IMF 1998, indonesia harus menjalankan sekitar 50 butir perjanjian yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Beberapa persoalan yang paling mengemuka seperti;  liberalisasi di sektor lembaga bank di Indonesia yang tujuannya menjadikan bank-bak di indonesia dikuasai asing-swasta dan kemudian menjadi mitra IMF dalam mengotak-atik perekonomian Indonesia. Saat itu pula, IMF meminta menghapuskan batasan kepemilikan asing untuk menguasai bank-bank di Indonesia yang Go Public. Namun nyatanya mengalami kegagalan, malah Bank Indonesia banyak mengalami kebangkrutan yang berujung pada kasus korupsi BLBI maupun bailout Century. Selain itu pula, terjadinya Privatisasi BUMN yang besar-besaran di Indonesia yang dikuasai oleh swasta dan asing. Salah-satu yang paling kita ingat ialah penjualan Indosat ke asing yang sangat merugikan dan mengurangi aset kepemilikan negara yang notabenenya milik rakyat.

Itu sebabnya, mengapa kami menyebut bahwa IMF hanya racun sekaligus  menjadi instrumen negara-negara maju khususnya AS untuk menggerogoti perekonomian, kedaulatan dan kemandirian Indonesia. Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN) menyatakan sikap secara tegas “Menolak Kedatangan Bos IMF ke Indonesia. Lawan Intervensi IMF, Selamatkan Kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia. Dan menolak Lupa kebusukan IMF menangani krisis 1998”. Adapun tuntutan kami;

1.      Menolak pinjaman dalam bentuk apapun dari IMF.
2.      Menolak tawaran kebijakan-kebijakan Neo-liberalisme dari IMF di dalam kunjungan ke Indonesia, yang hanya merugikan Indonesia dan menguntungkan negara maju khususnya AS.

Krisis yang semakin akut di tengah rakyat Indonesia akan semakin parah apabila menerima pinjaman atau tawaran paket kebijakan neo-liberalisme  IMF.  IMF hanya akan semakin  memasifkan dominasi dan hegemoni negara-negara maju khususnya Imperialis AS di Indonesia. Semoga kita belajar dari krisis Yunani dimana rakyatnya menolak lembaga seperti IMF. Ayoo, seluruh Rakyat Indonesia bersatu Lawan dan Tolak IMF !


01, September 2015

PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



Rachmad P Panjaitan
Ketua

Hari Perumahan Nasional 25 Agustus 2015

Written By Front Mahasiswa Nasional on Senin, 24 Agustus 2015 | 22.56


Rumah adalah Hak Rakyat atas Tempat Tinggal yang Harus Dihormati, Dilindungi dan Dipenuhi Oleh Negara. Hentikan Penggusuran Paksa Rumah Warga Miskin di Indonesia !


Pada tanggal 25 Agustus 2015, Seluruh rakyat Indonesia sedang memperingati Hari Perumahan Nasional yang ke-  7 tahun. Peringatan Hari Perumahan Nasional ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Perumahan Nasional Nomor: 46/KPTS/M/2008 yang ditetapkan sebagai peringatan Hari perumahan nasional setiap tanggal 25 Agustus. Akan tetapi, acuan penetapan Peringatan hari perumahan nasional sebagai kelanjutan kebijakan pemerintahan Soekarno yang telah menyelenggarakan Kongres perumahan Sehat dan layak di Bandung 25-30 Agustus  tahun 1950.  Artinya, Upaya pemerintahan terutama di zaman Soekarno telah menunjukkan upaya keberpihakannya dalam hal menghormati, melindungi dan memberikan hak rakyat atas rumah sehat dan layak tanpa adanya diskriminasi maupun penggusuran-penggusuran atas rumah rakyat.

Akan tetapi pada perkembangannya semenjak zaman Soeharto memimpin Indonesia 32 tahun, realisasi untuk memberikan dan melindungi hak rakyat atas tempat tinggal malah mengalami kemunduran. Berbagai data menunjukkan di zaman Soeharto, intensitas penggusuran-penggusuran tempat tinggal rakyat semakin masif dan meluas di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan penggusuran tempat tinggal rakyat Indonesia yang dilakukan Soeharto, seiring dengan perampasan dan monopoli tanah secara gila-gilaan yang dijalankan untuk membuka dan memperluas perkebunan-perkebunan, pertambangan, property yang memberikan keuntungan bagi negara-negara maju khususnya imperialis AS. Selain asing menguasai lahan-lahan di Indonesia,  borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar bahkan Negara menjadi pelayan Asing yang ikut serta melanggengkan perampasan dan monopoli atas tanah. Penggusuran kaum-kaum tani dengan cara kekerasan, kriminalisasi hingga pembunuhan menjadi gaya orde baru untuk mengusir kaum tani dan rakyat dari tanah dan tempat tinggalnya.

Perampasan hak rakyat atas tanah dan tempat tinggal di rejim yang fasis ini, bukan malah berhenti pasca jatuhnya tahun 1998. Reformasi yang menjanjikan demokrasi bagi rakyat, hanya menjadi simbol yang kenyataannya perampasan hak-hak rakyat termasuk atas tanah dan tempat tinggal masih berlanjut dan tidak berhenti sedetik pun.

Tahun 2014 terjadi penggusuran rumah warga miskin di Jakarta.  Setidaknya penggusuran paksa ini terjadi di 28 titik pemukiman yang mengorbankan sekitar 2000 rumah warga miskin yang kehilangan tempat tinggal. Penggusuran paksa pun dilakukan dengan mengabaikan hak warga gusuran mulai tidak membayar ganti rugi, menggunakan kekerasan saat penggusuran, hingga mengintimidasi dengan sebutan warga liar atau mendirikan rumah di lahan hijau milik Negara. Hingga sekarang seperti Warga Pinangsia maupun kali apuran yang termasuk digusur tahun lalu, masih belum mendapatkan haknya atau relokasi yang dijanjikan oleh pemerintah. Sehingga mereka masih banyak tinggal di lokasi gusuran dengan mendirikan posko-posko dan rumah alternatif yang dibangun di puing-puing gusuran pemerintah.


Sementara alasan normalisasi kali dan waduk untuk menghidari banjir, menjadi legitimasi universal pemerintah untuk menggusur warga miskin dengan semena-mena melalui alat kekerasan seperti Satpol PP, Polisi hingga TNI. Selain itu, alasan menciptakan “Smart City” yang menjadi program pemerintah yang diadopsi dari anjuran Word Bank, menjadi kebanggaan pemerintah untuk menghabisi atau menggusur paksa pemukiman-pemukiman rumah warga miskin. pemerintah bukan malah menata pemukiman-pemukiman miskin untuk memenuhi syarat-syarat rumah sehat dan layak. Walau warga miskin yang digusur sebagian kecil mendapatkan relokasi di Rusunawa, ternyata banyak warga miskin sangat terbebani dengan berbagai aspirasi. Bagaimana tidak, Rusunawa sebagai tempat korban penggusuran ternyata harus membayar pemeliharaan gedung per bulannya mulai dari harga Rp. 300.000 hingga Rp. 600.000,-. Sementara kita ketahui bahwa rata-rata warga gusuran, tergolong berpendapatan rendah. Wajar, karena warga gusuran sebagian besar bekerja menjadi pedagang kecil, tukang farkir, tukang ojek, pekerja bangunan dan kuli angkut.

Terakhir yang masih menyedihkan penggsuran yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap warga miskin dengan cara-cara kekerasan, brutal oleh aparat, terjadi di kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta.  Warga kampung pulo yang merupakan penduduk asli yang sudah ada sebelum kemerdekaan RI, dihajar habis-habisan oleh Ahok untuk memuluskan penggusuran paksa (19/08). Secara tegas Ahok menjelaskan bahwa untuk menggusur warga miskin tidak perlu menggunakan otak maupun dialog, dirinya secara arogan menegaskan bahwa hanya perlu otot untuk menggusur warga miskin kampung pulo. Ahok yang bersikukuh menggusur rakyat secara paksa, telah melanggar dan merampas hak-hak warga kampung pulo. Sebelumnya warga miskin kampung pulo, telah menegaskan bahwa mereka bersedia direlokasi asal pemerintahan memenuhi tuntutan mereka yakni; mengganti rugi rumah warga kampung pulo yang digusur. Namun Ahok mengabaikan aspirasi dan tuntutan rakyat.  Dengan gagah beraninya, Ahok pun menurunkan seluruh kekuatan aparat untuk menghajar dan menggusur warga kampung pulo.  Sebenarnya ini adalah sikap sesungguhnya pemerintahan di Indonesia; sangat anti rakyat, anti demokrasi, dan sangat fasis.

Penggusuran paksa rumah warga miskin yang semakin masif di seluruh wilayah  Indonesia khususnya di perkotaan seperti DKI Jakarta, menjadi rentetan  yang menunjukkan bentuk ketidakberpihakan rejim Jokowi-JK sebagai Kepala negara dan pemerintahan terhadap rakyat Indonesia. Demikian tindakan keji Ahok kepada warga kampung pulo, Jokowi-JK tidak sedikit pun menegur atau memberikan sanksi pada Ahok. Akan tetapi, Jokowi-JK malah mengabaikan. Kita paham bahwa ini terjadi karena pemerintahan Jokowi-JK menjadi rejim yang anti demokrasi dan anti rakyat, yang akan membenarkan kekerasan dalam merampas seluruh hak-hak rakyat serta membungkam aspirasi dan tuntutannya.

Oleh karena itu kami, dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL dalam peringatan Hari Perumahan Nasional yang jatuh pada hari ini tanggal 25 Agustus 2015, menyatakan sikap; “Pemerintahan harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak rakyat atas rumah layak dan Hentikan kekerasan penggusuran paksa rumah warga miskin di Indonesia”. Dan kami juga menyampaikan tuntutan lain yaitu;

1.      Apabila warga ingin direlokasi, maka Pemerintah wajib hukumnya untuk memberikan ganti rugi rumah gusuran.
2.      Menolak Sewa atau biaya pemeliharan sewa Rusunawa, Karena Pemerintah harus bertanggung jawab dan memberikan hak tempat tinggal kepada rakyat tanpa adanya pungutan biaya.
3.      Menjamin lapangan kerja bagi warga gusuran.

Demikian pernyataan sikap Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWDA NASIONAL dalam Hari Perumahan Nasional 25 Agustus 2015. Ayo Lawan Penggusuran Paksa, Lawan Rejim yang anti rakyat.

25, Agustus 2015

Rachmad P Panjaitan
Ketua

HUT Kemerdekaan RI ke-70 Tahun, Mengingat LANDREFORM SEJATI & INDUSTRI NASIONAL !

Written By Front Mahasiswa Nasional on Minggu, 16 Agustus 2015 | 20.17


PENUHI HAK-HAK DASAR RAKYAT SEBAGAI BENTUK KEMEDEKAAN SEJATI
Kemerdekaan tidaklah lahir dari Penguasa. Tapi, Kemerdekaan adalah hasil Perjuangan Rakyat yang tiada henti-hentinya

17 Agustus 1945 Republik Indonesia secara resmi memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan RI yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas desakan rakyat khususnya pemuda, memberikan sejuta mimpi bagi rakyat Indonesia yang berjuang atas kebebasan dari penghisapan dan penindasan kolonial asing. Cita-cita revolusi agustus 1945 sebagai puncak pergolakan perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonial asing yang telah menjajah Indonesia ratusan tahun lamanya. Tugas mulia ayang telah dijalankan rakyat Indonesia melawan kolonial asing  adalah wujud kebenaran  atas hukum perkembangan masyarakat.  Perjuangan rakyat Indonesia yang tiada henti, berusaha menghancurkan sistem sosial yang menghisap dan menindas yang diganti dengan sistem sosial yang adil bagi rakyat.

Revolusi agustus 1945 ditujukan menghancurkan sistem kolonialisasi imperialisme dan feodalisme yang membelenggu rakyat Indonesia. Hakekat perjuangan revolusi agustus 1945 bagi rakyat adalah menjalankan landreform dan industri nasional sebagai syarat pokok menuju masyarakat Indonesia yang mandiri dan berdaulat sepenuhnya. Akan tetapi, pasca kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, Belanda dan sekutu berupaya menjajah kembali Negara Indonesia. Karena perjuangan rakyat yang senantiasa bergelora, meletuslah Peristiwa Agresi Militer I dan II yang merupakan bukti sejarah bagi rakyat yang setia mengangkat senjata mempertahankan dan menuntaskan revolusi agustus 1945. Kegigihan rakyat mempertahankan dan menuntaskan revolusi agustus 1945, akan tetapi ditandai dengan politik kompromi yang dijalankan oleh para pemimpin bangsa ini. Perjanjian Linggarjati, Reville dan puncaknya KMB 1949, malah memundurkan revolusi agustus 1945. Peristiwa pengkhianatan  perjuangan rakyat ini sangat merugikan.  Mereka memberikan kekuasaan bagi imperialisme menjajah kembali Indonesia dalam bentuk barunya (Neo-kolonialisme) dengan mempertahankan basis sosial di Indonesia setengah feodal.

Atas keadaan objektif tersebut, sejak tahun 1949 Indonesia resmi menjadi Negara setengah jajahan setengah feodal dimana ekonomi, politik, budaya dan militernya dikuasai oleh imperialisme AS (Baca: AS Penguasa dunia pasca perang dunia II) melalui rejim kaki tangannya/ boneka dalam negeri sebagai pemerintahan diktator bersama dari borjuasi besar komprador, tuan tanah dan kapitalis birokrat.

Saat ini pemerintahan RI di bawah Presiden dan wakil Presiden Jokowi JK, memobilisasi rakyat memeriahkan kemerdekaan RI ke-70 Tahun. Berbagai momen kegiatan seperti upacara pengibaran bendera, lomba balap karung, panjat pinang, piala kemerdekaan dan sebagainnya, menjadi simbol memperingati kemerdekaan RI yang telah berusia ke-70 tahun. kegiatan itu tentu sangat menghibur rakyat Indonesia, apalagi di tengah depresi masyarakat akibat perekonomian yang sedang lesu. Tapi, Hingga di usia kemerdekaan RI ke-70 tahun ini, pemerintahan tidak pernah sekalipun secara berani dan jujur menjelaskan apa tujuan sesungguhnya kemerdekaan Indonesia yang telah diraih dari perjuangan revolusi 17 agustus 1945 ? Namun mereka  hanya memaknai hakekat dari kemerdekaan melalui kegiatan-kegiatan sebagai seremonial belaka. Rakyat dijauhkan dari cita-cita dan tujuan kemerdekaan Indonesia yaitu menjalankan LANDREFORM SEJATI & INDUSTRI NASIONAL. Itulah yang sesungguhnya dihilangkan dari kesadaraan rakyat Indonesia.

Pada dasarnya dari rejim ke rejim hingga pemerintahan Jokowi JK memimpin Indonesia, hanya menjadikan peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI menjadi seremonial belaka. Jokowi-JK tetap menjauhkan kesadaraan rakyat pada tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia sesungguhnya  yakni menjalankan LANDREFORM SEJATI & INDUSTRI NASIONAL.  Di bawah pemerintahan Jokowi-JK, masih setia menjadi rejim kaki tangan/ boneka bagi imperialis AS dan feodal. Maka mereka berusaha-usaha menutup-nutupi setiap celah rakyat yang menyuarakan LANDREFORM SEJATI & INDUSTRI NASIONAL sebagai tujuan dan cita-cita revolusi 17 agustus 1945.  

Maka, dalam peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-70, kami Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL dengan segala harapan Mengingatkan kembali kepada seluruh rakyat Indonesia dan menuntut kepada Pemerintahan Jokowi-JK untuk menjalankan tujuan dan cita-cita Revolusi 17 Agustus 1945, Menjalankan LANDREFORM SEJATI & INDUSTRI NASIONAL. STOP MELUPAKAN TUJUAN DAN CITA-CITA REVOLUSI 17 AGUSTUS 1945 ATAS KEMERDEKAAN INDONESIA.


17, Agustus 2015
Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL




Rachmad P Panjaitan

Ketua 

Hari Masyarakat Adat Sedunia 09 Agustus 2015

Written By Front Mahasiswa Nasional on Minggu, 09 Agustus 2015 | 05.33


“Lawan Segala Bentuk Perampasan dan Monopoli Tanah Adat yang dilanggengkan Negara”

Masyarakat Adat Dunia Semakin Terusir
09 Agustus merupakan momentum khusus bagi masyarakat adat di seluruh dunia. Pasalnya tanggal tersebut merpakan momentum yang dijadikan sebagai hari masyarakat adat seluruh dunia. Hal ini berkaitan dengan pertemuan pertama PBB untuk masyarakat adat pada 1982 di Jenewa Swiss, yang ditindaklanjuti pada deklarasinya 09 Agustus tahun 1994. Masyarakat adat dunia yang tersebar di negara-negara, telah menegaskan bahwa tanah menjadi sumber penghidupan di komunitas mereka. Selain itu, tanah, alam, hutan telah menjadi rumah sekaligus adanya seperangkat nilai-nilai atau adat istiadat yang telah turun-temurun didapatkan dari nenek moyangnya. Masyarakat adat di dunia mempunyai sebuah entitas yang kuat yang berkorelasi dengan akses atas tanah sebagai sumber penghidupannya. Sehingga tanah menjadi instrument utama yang telah memberikan corak/adat istiadat bagi seluruh masyarakat adat di negara-negara dunia.
Bagi masyarakat adat, bahwa tanah menjadi hidup mati yang menentukan eksistensi komunitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mempertahankan nilai-nilai luhur yang mereka yakini dan jalani.
Akan tetapi dalam perkembangan masyarakat dunia, telah terjadinya praktek penghisapan dan penindasan semenjak system masyarakat  perbudakan hingga zaman imperialism saat ini. Sistem ini menunjukkan praktek perampasan dan monopoli atas sumber-sumber kehidupan manusia, yang membuat umat manusia mengalami keterasingan atas alam dan masyarakat. Dmeikian pula dengan masyarakat adat yang semakin terasing atau mengalami penggusuran akibat kerakusan dari masa ke masa. Hingga saat ini, masyarakat adat semakin mengalami penghilangan atas hak-haknya. Mereka kerap mendapatkan penggusuran atas tanahnya akibat praktek imperialism khususnya AS yang ingin memonopoli tanah dan alat produksi sebagainya.
Sebut saja suku Aborigin. Aborigin merupakan suku atau kelompok masyarakat yang sebenarnya menemukan pertama kali benua Australia, kurang lebih 70.000 tahun yang lalu. Kemudian suku Aborigin meninggalkan Australia dengan menyebar ke berbagai daerah, terutama daerah pantai dan daerah dengan curah hujan yang cukup untuk kesuburan tanahnya. Namun kondisi yang bersatu dan melekat dengan alam tersebut menjadi terbalik saat Cook, seorang kewarganegaraan Inggris berlabuh di Australia pada tahun 1770. Pelayaran tersebut ditujukan untuk mencari wilayah-wilayah baru bagi kerajaan kolonial inggris. Wilayah tersebut akan digunakan untuk tempat eksploitasi sumber daya alam bagi kepentingan kolonialisme dalam memperbesar bisnis dan daerah kekuasaanya. Persinggungan antara kolonialis Inggris dan suku Aborigin tak pelak harus terjadi. Kolonialis Inggris dengan buasnya menjadikan suku Aborigin sebagai budak untuk melakukan setiap pekerjaan berat demi kepentingannya, seiring dengan perkembangannya suku tersebut terus melakukan pemberontakan atas kondisi yang dialaminya. Hal ini kemudian direspon oleh kolonial Inggris dengan melakukan penyiksaan, hingga pembantaian kepada suku Aborigin.  Pembantaian terhadap suku Aborigin terjadi dimulai pada 1806, puncaknya terjadi pada 1824-1908. Hal ini menjadi semakin parah ketika pada tahun 1851 di bagian barat Australia ditemukan tambang emas yang besar. tindakan pembantaian ini telah menewaskan setidaknya 10.000 jiwa suku Aborigin. Tidak selesai sampai disitu, sisa dari suku Aborigin pada awal abad 20 tetap mendapat perlakukan yang kejam dari pemerintah dan kolonial. Terkenal dengan Program Asimilasi, suku Aborigin dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan moderitas yang dibawa oleh kolonial. Ratusan ribu anak-anak suku dipaksa berpisah dari orang tua dan komunitasnya dan ibesarkan dalam lingkungan baru. Hal ini terus berlanjut hingga saat ini.
Gambaran singkat kondisi kesejarahan suku Aborigin ini membuktikan bahwa kolonialisme hingga imperialisme tidaklah berniatan baik kepada suku adat. Alhasil saat ini Australia adalah bagian negara yang paling setia untuk mengekor pada imperialisme AS. Australia saat ini justru menjadi bagian dari skema yang dibagun oleh imperialis AS untuk menjajah selurh belahan dunia, termask penjajahan dan penghisapan terhadap suku-suku adat untuk kepentingan kapitalis monopoli internasional di seluruh negeri.
Sejalan dengan nasib dari suku Aborigin, suku Indian di benua Amerika juga mengalami hal yang sama. Pengusiran dan pembantaian kerap dialami oleh  mereka sejak kedatangan kolonialis baik dari Spanyol maupun Inggris. Seorang misionaris Spanyol menggambarkan kondisi suku Indian di bawah penjajahan dan ekspansi dari Spanyol sebagai berikut:

"Suatu hari di depan Las Casas, orang-orang Spanyol memotong anggota badan, memenggal kepala, dan memperkosa sekitar 3000 (orang Indian). Kebiadaban dan barbarisme itu mereka lakukan tepat di depan saya, betul-betul tidak ada tandingannya dalam sejarah ... Mereka memotong kaki anak-anak yg mencoba kabur dari mereka. Mereka menumpahkan sup panas yg isinya ternyata (mayat) manusia. Mereka bertaruh siapa yg dapat memotong badan manusia dalam sekali ayunan pedang. Mereka lepaskan anjing yg kemudian mencabik Indian bagaikan babi hutan dalam waktu sekejap. Mereka umpankan bayi yg masih menyusu kepada anjing mereka tersebut"

tidak hanya itu, oleh kolonial Inggris suku indian juga mendapatkan penindasan dan penghisapan. Tujuan dari kolonial di Amerika adalah melakukan pengambilalihan seluruh tanah dan sumber daya di dalamnya untuk kepentingan kolonial. Keberlimpahan sumber daya alam dan kesuburan alamnya, adalah faktor utama dari kehadiran an segala tindakan kejam kolonial.

Kondisi Masyarakat Adat di Indonesia
Indonesia sebagai negara yang luas dan terdiri dari pulau-pulau, tentu didiami berbagai masyarakat adat yang jumlahnya sangat-sangatlah besar. Bahkan pergeseran stuktur masyarakat Indonesia dengan masuknya pengaruh modernisasi, masyarakat-masyarakat adat di Indonesia masih bertahan dengan nilai-nilai/adat istiadat diperoleh dari nenek moyangnya. Namun ironinya, kondisi masyarakat adat di Indonesia tidak jauh berbeda dengan nasib suku aborin maupun Indian yang terasing di negerinya. Di Indonesia, kondisi masyarakat adatnya tentu makin hari makintergusur. Pasalnya sejak kemerdekaan hingga rejim Jokowi-Jk saat ini, penghancuran atas masyarakat adat semakin nyata. Proyek MP3EI hingga pembangunan infrastuktur Jokowi-JK, telah menjadi gurita yang mengusir masyarakat adat dari tanahnya.

Masyarakat Indonesia seperti suku Anak Dalam di Jambi, suku Samin di Jawa, Suku Asmat di Papua, suku Dayak di Kalimantan, dan beribu sub suku lainnnya, masih terus tergerus, terusir akibat semakin masifnya perampasan dan monopoli atas tanah adat di Indonesia. Di Kalimantan misalkan, Pulau ini dihuni lebih dari 500 sub suku Dayak. Perkembanganya masyarakat adat disana terus terpinggirkan seiring dengan makin pesatnya pembukaan lahan sawit oleh perkebunan besar baik milik swasta, asing bahkan Negara. Saat ini, Jokowi-JK juga berencana terus menambah komplek perkebunan sawit skala besar di Kalimantan. Pemerintah sudah melakukan konsolidasi bersama pihak swasta baik dalam maupun asing untuk berkontribusi membangun perkebunan sawit di daerah tersebut. Sasaran pembangunannya adalah di sepanjang garis perbatasan dengan malaysia, khususnya di Kalimantan Barat dan Timur dengan rencana hingga jutaan Ha. Kebijakan pembukaan lhan-lahan baru untuk perkebunan skala besar, akan menjadi semakin ancaman semakin tergusurnya masyarat adat dayak di Kalimantan.
Tidak jauh berbeda dengan yang berada di ujung timur. Mega proyek  MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di selatan tanah Papua. MIFEE akan menghancurkan 2.823.000 juta hektar tanah rakyat yang sebagian besar hutan purba (virgin forest).[1] Jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk proyek pertanian skala raksasa ini adalah sekitar 6,4 juta orang—tiga kali lipat dari jumlah penduduk Papua yang saat ini berjumlah 2,1 juta jiwa. Program MIFEE diluncurkan pada tanggal 17 Januari 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Slogan dari proyek ini adalah “Feed Indonesia and then the world” (Indonesia Berswasembada Pangan, Agar Bisa Mengatasi Krisis Pangan Dunia), namun para petani lokal berpandangan bahwa proyek tersebut akan merusak pertanian tradisional dan kedaulatan pangan di kawasan ini. Proyek MIFEE akan menyewakan tanah untuk selama 90 tahun.[2]
Pembangunan MIFEE  bukanlah untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. buktinya, hingga pemerintahan Jokowi-JK ini, Indonesia malah semakin meningkatkan impor beras dari luar negeri. akan tetapi, MIFEE ini menjadi megaproyek pemerintahan yang memberikan kepada perusahaan Bin Laden Group dan AS untuk menguasai tanah dan bisnis pangan di Indonesia bahkan internasional. Akibat MIFFE ini, telah mengancam dan mengusir ratusan ribu atau setidak 19 masyarakat adat yang adi Merauke.
Kemudian yang rahasia umum lagi adalah, penghancuran masyarakat adat di Papua oleh PT. Frerport Indonesia. Semenjak beroperasi PT.PI tahun 1967, telah menimbulkan berbagai persoalan bagi masyarakat adat Papua. Selain perampokan besar-besar atas kekayaan Mineral (Emas, Perak, Tembaga), Tidak segan-segan melalui TNI-Polisi melakukan kekerasan terhadap masyarakat adat Papua. Hingga saat ini, telah tercatat ratusan ribu masyarakat adat Papua meninggal semenjak PT. PI beroperasi. PT. FI yang menguasai lahan di Papua saat ini 2,1 juta dan akan bertambah 4,6 juta Ha (baca; Rencana Jokowi-Jk), akan semakin memasifkan penggusuran dan pembunuhan terhadap masyarakat adat Papua. Namun, walau selama ini PT. PI telah terbukti merampas kekayaan alam dan meningkatkan kekerasan terhadap masyarakat adat Papua, Jokowi-JK malah akan member isyarat akan diperpanjak kontrak PT. PI hingga 2049 yang sebenarnya akan berakhir tahun 2021.
Sementara itu, kehidupan suku anak dalam di jambi tidak kalah pula memprihatinkan. Hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan suku anak dalam, telah berubah menjadi hamparan perkebunan sawit. Hal ini berdampak ancaman kelaparan bagi suku anak dalam karena rusak dan tergusurnya mereka dari hutannya. Tercatat, semenjak jokowi-JK menjabat, sudah hambir 11 suku anak dalam meninggal akibat kelaparan dan 3.000 suku anak dalam terusir dari hutan rimbanya.
Kondisi yang memprihatinkan masyarakat adat di Indonesia ini adalah akibat semakin meluasnya praktek perampasan dan monopoli tanah hingga hari ini. Dapat dilihat, ancaman penggusuran dan terusirnya masyarakat adat dari tanah atau hutannya semakin tidak terbendung. Pemerintahan Jokowi-Jk yang semasa kampanye dan bahkan dalam Visi misinya, telah menegaskan penghormatan dan pemberian hak-hak kepada masyarakat adat. Namun saat ini, kenyataannya derita yang dialami masyarakat adat semakin berat saja.  Perluasan perkebunan, pertambangan dan bisnis infrastuktur Jokowi-JK, malah semakin mempersempit dan menghancurkan harapan masyarakat adat Indonesia untuk berdaulat di tanah air atau hutannya sendiri.

Lawan Monopoli dan perampasan tanah yang mengusir masyarakat adat Indonesia
Factor semakin hilangnya akses masyarakat adat Indonesia atas tempat hunian, berkembang biak hingga terancam hilangnya nilai/adat istiadatnya, diakibatkan masih berlangsungnya praktek perampasan dan monopoli tanah di Indonesia hingga pemerintahan jokowi-Jk saat ini.  Tanah atau hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat, telah berubah menjadi perkebunan-perkebunan sawit skala luas, pertambangan atau infrastuktur, yang memaksa masyarakat adat harus terusir. Ancaman atas keberlangsungan masyarakat adat semakin meningkat, walau disebut-sebut pemerintahan ini berkomitmen melindungi dan memberikan hak masyarakat adat. Akan tetapi, lagi-lagi program Jokowi-JK hanya menjadi isapan jempol belaka. Sebalaliknya, program pemerintahan jokowi-Jk malah bertentangan dengan penghormatan dan pemberian hak-hak masyarakat adat. Jokowi-JK tetap melanjutkan bahkan memasifkan kepentingan imperialism, pengusaha-pengusaha dan tuan tanah besar untuk memnopoli tanah termasuk merampas tanah atau hutan masyarakat adat.
Oleh akrena itu, dalam momentum Hari Masyarakat Adat Sedunia ini, kami mengeaskan bahwa perjuangan masyarakat adat di Indonesia untuk memperoleh tanah maupun hutan adalah hak yang harus dihormati, dilindungi dan diberikan oleh negara. Jokowi-Jk harus menghentikan langkan perampasan dan monopoli tanah-hutan yang hanya mengusir masyarakat adat di Indonesia.  kami juga berharap bagi seluruh pemuda mahasiswa untuk menunjukkan keberpihakannya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang masih dirampas oleh pemerintahan Jokowi-JK. Bersatulah masyarakat adat di Indonesia, untuk tanah-hutan demi anak cucu dan adat istiadat leluhur yang memanusiakan manusia.

Symphaty Dimas (Ka. Dept.Pendidikan & Propaganda PP FMN)





[1]. Materi Aliansi Gerakan Reforma Agraria. “ Perampasan Tanah: Sebab, Bantuk, dan Akibatnya Bagi Kaum Tani”.
[2] . Peter Robson, “West Papua: Land grab to displace locals”, dalam Green Left online, 10 April 2010.

Pesan Solidaritas Pimpinan Pusat FMN Pada Harlah AJI ke-21

Written By Front Mahasiswa Nasional on Kamis, 06 Agustus 2015 | 22.54


Tetaplah menjadi Garda Terdepan untuk memperjuangan hak public atas informasi dan kebebasan Pers di Indonesia.

Pertama sekali kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat Menyampaikan “Selamat Hari Lahirnya Aliansi Jurnalis Independen yang ke-21 Tahun”. Semoga di Hari lahirnya yang telah beranjak usia 21 Tahun, AJI tetap menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan hak public atas informasi dan kebebasan Pers di Indonesia.

Kami memahami betul bahwa AJI lahir dari kemandekan demokrasi di Indonesia yang terbungkam semasa Zaman pemerintahan fasis Soeharto 32 Tahun. AJI berusaha menjadi sebuah persatuan bagi jurnalis-jurnalis media di Indonesia yang melawan segala bentuk pembungkaman, pembrendelan terhadap media di Indonesia. Sejatinya AJI telah menegaskan bahwa salah-satu instrument system Demokrasi dalam kehidupan bernegara adalah sebuah kebebasan yang menjadi Hak public. Pers sebagai pilar demokrasi, tentu harus diberikan ruang kebebasan yang seluas-luasnya dan tentu bersandar pada profesionalitas serta kode etik media itu sendiri. Akan tetapi semasa Orde baru tersebut, nyaris kehidupan pers di Indonesia mengalami penindasan atau pengekangan. Berita-berita yang dimuat di media Pers, harus melalui penyaringan atau perijinan dari Menteri Penerangan Indonesia. Apabila berita itu memuat yang bertentangan dengan kepentingan penguasa atau berisikan kritikan, maka sudah dipastikan itu tidak dapat dipublikasikan dan pekerja atau pers tersebut akan diberi sanksi.

Pembrendelan terhadap media Tempo, Editor dan Detik tahun 1994 oleh Penguasa, menjadi puncak lahirnya kesadaraan para jurnalis-jurnalis untuk mendeklarasikan sebuah persatuan atau organisasi yang memperjuangkan hak public atas informasi dan kebebasan Pers di Indonesia. Setelah itu, gerakan perlawanan semakin bergelora di kalangan jurnalis di Indonesia. tepat 07 Agustus 1994, para jurnalis  berkumpul di Sirnagalih, Bogor. Dalam pertemuan tersebut, para jurnalis menguatkan tekad perlawanan dan perjuangan dengan mendeklarasikan Aliansi Jurnalis Independen.  Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI. Inilah kemudian menjadi awalan lahirnya perjuangan di bidang pers yang sangat erat kaitannya dengan perjuangan pro demokrasi di Indonesia.

Setelah tumbangnya Orde baru, kebebasan pers pun semakin terbuka. Berbagai pers lahir baik media elektronik, cetak maupun online. Pers di Indonesia sudah menunjukkan hakikat independensinya untuk memberitakan atau menyampaikan informasi kepada public. Pers juga tidak segan-segan lagi melakukan kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang bertolak belakang untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tentu ini adalah sebuah kemenangan yang telah diraih AJI untuk menegakkan kembali fungsi Pers dalam kehidupan demokrasi di Indonesia yang pernah mencapai masa keemasan di era kebangkitan Indonesia sebelum kemerdekaan.

Namun, pasca reformasi kami masih melihat adanya fenomena atas kehidupan pers di Indonesia. Salah-satunya adalah kekerasan masih saja dialami  jurnalis-jurnalis di Indonesia yang dilakukan oleh Negara. Di Era reformasi ini, dari tahun ke tahun kekerasaan malah semakin meningkat. Bahkan Negara melalui pemerintah Jokowi-JK saat ini, mulai menunjukkan kebijakan yang tidak pro untuk menghargai hak public atas menyampaikan pendapat di muka umum. Contohnya saja, dua dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang dilaporkan Hakim Pengadilan Jakarta selatan, Sarpin ke kepolisian Sumatera barat. Kedua dosen dilaporkan sarpin akibat dianggap melakukan “Penghinaan” atas keputusannya membebaskan Budi Gunawan dari status tersangka dalam siding praperadilan yang digelar.

Sementara itu, terkait Ajuan Jokowi atas  menghidupkan kembali pasal penghinaan Presiden dalam revisi KUHP saat ini,  yang dulu telah dihapuskan MK tahun 2006. Tentu ini menjadi penyerobotan kembali  hak public atas  kebebasan berpendapat ataupun kebebasan Pers nantinya. Ini menjadi ancaman yang nyata atas perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Selain kriminalisasi terhadap individu, tentu akan menjadi alat legitimasi untuk mengkriminalkan kebebasan kolektif (organisasi mahasiswa, masyarakat). Pasal penghinaan ini sangat anti amanat reformasi yang memberikan kebebasan public. Sehingga menurut kami bahwa pasal penghinaan Presiden dalam revisi KUHP adalah menjadi momok yang sama saja akan memotong lidah rakyat dan pers untuk menyampaikan informasi atau kritikan. Ini sama saja tanda-tanda hidupnya kembali zaman “Neo-Orba” di Indonesia.

Terakhir, dalam pesan solidaritas itu kami berharap bahwa AJI selalu menjadi garda terdepan untuk memperjuang hak public atas informasi dan kebebasan pers yang mengabdi kepada rakyat, karena PERS adalah salah-satu tonggak demokrasi untuk memajukan rakyat Indonesia. Terima kasih.


07 Agustus 2015
Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



Rachmad P Panjaitan

Ketua

Pemerintah Tidak Mampu Memberikan Rasa Aman Terhadap umat Beragama di Papua. Ayoo, Hentikan Konflik SARA di Papua.

Written By Front Mahasiswa Nasional on Jumat, 17 Juli 2015 | 20.58




“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 Ayat 2 UUD 19745)”

Tepat saat umat muslim ingin melakukan Sholat idul fitri 1 syawal 1436 H (17/07/2015), terjadi sebuah pembakaran mesjid di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua.  Insiden ini tentu mencoreng kredibel Negara. Dalam hal ini adalah pemerintah Jokowi-JK beserta jajarannya yang tidak mampu memberikan rasa aman kepada umat muslim khususnya Papua dalam menjalankan ibadahnya. Peristiwa ini, menurut kami adalah bentuk kegagalan pemerintahan Jokowi-JK menegakkan rasa aman kepada seluruh umat muslim khususnya di Papua.

Insiden ini menjadi rapor merah bagi pemerintahan Jokowi-JK  yang tidak mampu mencegah isu konflik agama yang berkembang di Papua. Demikian di wilayah-wilayah lainnya yang masih sering terjadi konflik SARA. Bukan rahasia umum lagi bahwa konflik berkaitan SARA, sangat kerap melibatkan Negara sebagai “aktor” dibaliknya.   Apalagi kondisi geopolitik Papua yang dari awal Negara ini dibentuk, hingga saat ini selalu mendapatkan bentuk kekerasan Negara melalui militerisme. DOM di Papua semasa Orba tentu masih menjadi sejarah buruk dalam penegakkan demokrasi dan HAM di Indonesia. Sedangkan masa pemerintahan Jokowi-JK, telah tercatat mulai bulan Mei-Juni 2015 terjadi penangkapan 500 rakyat Papua oleh Negara.  Di tambah perlawanan rakyat papua yang meningkat melawan dominasi AS (PT. Freeport) yang nyatanya masih didukung Jokowi-JK, tentu sangat rasional isu SARA dijadikan sebagai pengalihan untuk memecah-belah persatuan dan perjuangan rakyat  papua.

Konflik antara umat muslim di Tolikara dengan Gereja Injil di Indonesia (GIDI) yang berujung pembakaran mesjid, sesungguhnya sangat melanggar norma adat Papua. Karena norma adat di Papua salah-satunya mengatur bahwa  Mesjid dan Gereja adalah tempat ibadah yang sakral. Sehingga rakyat Papua sesungguhnya tidak akan berani menganggu rumah ibadah. Karena itu sama saja dengan melanggar norma adat di Papua. Itulah yang kami sebut, bahwa rakyat papua sesungguhnya sangat mempunyai nilai persatuan yang kuat. Bahkan persatuan rakyat Papua selama ini, hanya ditujukan untuk melawan ketidakadilan di tanah Papua.

Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat FMN menyatakan sikap secara tegas Mengutuk pembakaran Mesjid di Tolikara, Papua. Kami juga menyampaikan, Pemerintah Jokowi-JK tidak mampu memberikan rasa aman kepada umat beragama di Papua. Negara harus bertanggung jawab atas pembakaran di Papua. Ayoo, bersatulah rakyat Papua, Perbedaan adalah kekuatan, namun penghisapan dan penindasan terhadap rakyat papua, haruslah dilawan.



Jakarta, 18 Juli 2015
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL 



Rachmad P Panjaitan
Ketua
 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger