100 Hari Di Bawah Rejim Anti Rakyat

Pernyataan Sikap

FRONT MAHASISWA NASIONAL

100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK, Semakin Menyulitkan Penghidupan rakyat Indonesia. Jokowi-JK adalah Rejim Anti Rakyat

100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK telah dilalui dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang sangat jauh dari apa yang menjadi visi misi dan program Jokowi-JK yang dirumuskan baik dalam Revolusi mental, Trisakti, dan Nawacita. Namun Jokowi-JK malah menetapkan kebijakan seluruh mesin-mesin politik, ekonomi, kebudayaan dan militer untuk menjalankan skema besar dari kebijakan neo-liberal Imperialisme AS. Inti dari kebijakan neo-liberal yang dijalankan Jokowi-JK di Indonesia adalah memastikan kebebasan sirkulasi kapital, liberalisasi barang dan jasa tanpa hambatan kebijakan nasionalitas, privatisasi, pengurangan drastis dana pelayanan sosial dan upah, pemotongan pajak korporasi dan penghapusan seluruh regulasi penghambat masuknya kapital (deregulasi) serta pencabutan-pencabutan subsidi-subsidi rakyat. Kebijakan-kebijakan Jokowi-JK selama 100 hari semuanya diabdikan bukan untuk rakyat, dan ini sangat bertolakbelakang dari Jargon-jargon politik Jokowi selama ini, Jokowi adalah kita.

Sementara itu, Kredo pembangunan nasional di bawah pemerintah Jokowi-JK masih tetap bersandar pada investasi, utang dan pinjaman yang bersumber dari imperialisme AS beserta sekutunya. Demikian kondisi pendidikan di Indonesia. Hingga saat ini masih menjalankan praktek-praktek komersialisasi dan privatisasi yang membuat pendidikan semakin mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat.  Pendidikan yang layak dan terjangkau menjadi isapan jempol belaka dalam pemerintahan Jokowi-JK yang diselubungkan dengan tipu muslihat Kartu Indonesia Pintarnya.

Sementara janji jokowi untuk menjalankan reforma agraria di Indonesia yang menjadi prioritasnya untuk mensejahterahkan kaum tani, ternyata adalah tipuan semata. Praktek perampasan dan monopoli atas tanah masih saja dijalankan di Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK menjabat 100 Hari. Perluasan perkebunan, tambang, pertanian masih tetap dijalankan oleh borjuasi besar komprador, tuan tanah, Negara dan imperialisme di Indonesia. apalagi dengan kebijakan jokowi-JK untuk membuka proyek-proyek Infrastuktur di seluruh daerah yang akan semakin meningkatkan hilangnyan akses kaum tani terhadap tanah. Sementara politik upah yang selama ini menjadi momok yang memiskinkan buruh dan keluarganya, masih juga diterapkan Jokowi-JK yang terbukti kenaikan upah 2015 yang hanya berkisar 10-15%.

Oleh karena itu, kami dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyatakan secara tegas bahwa  100 Hari pemerintahan  Jokowi-JK  berkuasa bukan malah memberikan perbaikan hidup bagi rakyat Indonesia. Namun, rakyat semakin mengalami penghisapan dan penindasan dengan berbagai kebijakannya yang anti terhadap kemajuan rakyat. Maka, Rejim Jokowi-JK adalah Rejim yang hakekatnya sebagai Rejim Boneka Imperialisme AS dan anti rakyat. Oleh karenanya, berdasarkan paparan di atas kami dari FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN) menyatakan tuntutan dalam 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK 28 januari 2015 sebagai berikut;

1.      Berikan pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia

2.    Realisasikan wajib belajar 12 Tahun serta  pendidikan tinggi yang berkualitas dan murah bagi seluruh pemuda di Indonesia

3.      Jalankan Reforma agraria sejati dan Industri nasional yang mandiri dan berdaulat

4.      Hentikan Perampasan Upah, tanah dan kerja yang dilanggengkan oleh Negara

5.   Stop Pencabutan subsidi dan berikan subsidi bagi rakyat sebagai hak yang telah diatur Konstitusi

6.      Turunkan harga-harga kebutuhan pokok.

         Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan pada momentum 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK. Pemuda Mahasiswa bersama rakyat harus semakin meneguhkan diri untuk senantiasa meyakini bahwa perjuangan rakyat adalah jalan untuk memenangkan tuntutan atas hak-hak dasar rakyat Indonesia.

#JokowiBukanlahKita

28, Januari 2015,

Hormat kami,

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

Rachmad P Panjaitan

Ketua

Menjelang 100 Hari Kepemimpinannya, Jokowi-JK semakin tersandera kebijakan tidak Populis

28 januari 2015 nanti akan menjadi 100 hari pemerintahan Jokowi-JK semenjak dirinya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke-7. Namun baru 100 hari memimpin Indonesia, rakyat sudah mulai meragukan dan mempertanyakan komitmen Jokowi-JK untuk menjalankan jani-janji politiknya mulai dari Revolusi mental, TRISAKTI hingga Nawacitanya. Pemerintahan Jokowi-JK semakin menunjukkan watak aslinya saja. Banyak persoalan rakyat tidak terselesaikan oleh Jokowi-JK. Bahkan kebijakannya semakin memperparah penghidupan rakyat. Persoalan mahalnya pendidikan, sempitnya lapangan kerja, persoalan upah buruh murah, tanah petani dirampas, tindakan kekerasan yang meningkat serta persoalan Buruh migran Indonesia, sama sekali belum disentuh atau menjadi prioritas kerja pemerintahan Jokowi-JK untuk diselesaikan. Namun saat ini, malah terjadi Kisruh politik yang kembali memanas di antara Polri VS KPK pasca penetapan Budi Gunawan sebagai Tersangka. BG  notabenenya adalah Calon Kapolri  yang diajukan Jokowi dan pada akhirnya diloloskan DPR RI.

Puncaknya adalah penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang  Widjojanto oleh bareskrim (23/01/2015) pagi hari saat mengantar anaknya sekolah. BW dianggap terlibat dalam kasus mengarahkan pemberian kesaksian palsu dalam sidang sengketa  Pilkada di Kotawaringin barat, Kalteng 2010. Penangkapan BW oleh bareskrim ini pun dianggap tidak sesuai melalui prosedur. Bahkan sempat dikomfirmasi Wakapolri selaku Plt Kapolri tidak mengetahui apalagi mengintrusikan bareskrim untuk menangkap BW.  Celakanya lagi, penangkapan BW tidak diketahui Jokowi selaku Presiden yang memimpin lembaga-lembaga tinggi Negara. Apalagi disusul dengan konferensi media Jokowi-JK yang sangat normatif menanggapi penangkapan BW.  Penangkapan BW ini pun mendapat tanggapan langsung dari rakyat Indonesia. Berbagai kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari mahasiswa, buruh, LSM&NGO, Dosen, Tokoh-tokoh serta institusi independen Negara (Komnas HAM) langsung mendatangi kantor KPK sesuai sholat jumat untuk memberikan dukungan kepada BW. Bukan hanya masyarakat yang ada di Jabodetabek memberikan dukungannya, tetapi masyarakat di berbagai daerah juga memberikan dukungannya. Penangkapan dianggap sebagai bentuk kriminalisasi untuk menjegal proses hukum yang dilakukan KPK terhadap tersangka koruptor BG yang merupakan Calon kapolri terpilih.  Dukungan masyarakat kepada KPK semakin meluas,  Alhasil BW dilepas pada sabtu dini hari dengan status penangguhan.

Akan tetapi, partisipasi yang aktif dari rakyat untuk memberantas korupsi malah ditanggapi miring dari sejumlah kementerian seusai pertemuan dengan Jokowi di Istana Presiden. Pernyataan paling memilukan datang dari Menkopolhukam yang menyebut jangan mendengar dukungan dari rakyat gak jelas. Tentu ini melukai hati rakyat. Seharusnya menkopolhukam bangga dan memberikan apresiasi melihat partisipasi rakyat yang tinggi dalam memberantas korupsi. Hal ini melengkapi kekecewaan rakyat pada pemerintahan Jokowi terutama untuk menegakkan pemberantasan korupsi di Indonesia.  FMN menilai Bahwa dukungan atas KPK bukan sebatas mendukung instansi lembaga anti korupsi ini. Karena kita juga memahami secara bersama, bahwa KPK juga belum mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan sejumlah mantan pemimpin di Indonesia seperti SBY beserta Koleganya (Baca: BLBI, Bailout Century).  Akan tetapi, dukungan rakyat itu menjadi simbolis perjuangan rakyat melawan korupsi yang terus-menerus berlanjut bahkan mulai tampak dilindungi dalam pemerintahan ini. Karena kita juga meyakini bahwa pemerintahan boneka di negeri Setengah jajahan setengah feodal, akan selalu melahirkan pemerintahan yang korup sebagai musuh rakyat  Indonesia.  Selain itu, Perjuangan ini juga ditujukan untuk mencegah dan melawan kriminalisasi Polri terhadap perjuang-pejuang korupsi di kemudian hari.

Namun Perkembangannya hingga saat ini, kondisi KPK VS Polri terus memanas. Secara bersamaan pula partai pemerintah, PDI P beserta pendukungnya ngotot mendesak Jokowi untuk segera melantik BG sebagai Kapolri. Dan ini menjadi pertanyaan mendasar bagi pemimpin negeri ini, apakah Jokowi berdiri sebagai Presiden Partai, golongan, kelompok atau Presiden Rakyat Indonesia ?  Maka sangat ditabuhkan apabila Jokowi tetap melantik pejabat negara yang korup seperti BG, ini akan dapat menjadi preseden buruk terhadap pemerintahannya. Jokowi harus bertanggung jawab menyelesaikan konflik di tubuh Polri VS KPK, bukan menunjukkan adanya pembiaran dalam upaya melanggengkan korupsi di Indonesia 5 tahun ke depan.

Gambaran di atas menjadi polemik rakyat di bawahi pemerintahan Jokowi-JK. Berlahan-lahan pemerintahan Jokoi-JK segenap jajarannya menunjukkan watak asli mereka sebagai kapitalis birokrat yang menyusahkan rakyat. Berbagai kebijakan tidak populis menyandera pemerintahan Jokowi-JK sebagai konsekuensi atas pemerintahannya yang dibangun bersama pengusaha besar, tuan tanah besar, kapitalis birokrat yang mengabdi kepada kepentingan imperialisme AS dan investor. 

Oleh karena itu, Penting bagi FMN mengajak kawan-kawan seluruh Pemuda Mahasiswa Indonesia untuk memmbongkar skema revoILUSI Jokowi-JK di 100 Pemerintahannya, yang selama ini berusaha dibungkus dengan "wajah yang sok populis dan merakyat".  Nyatanya Jokowi-JK semakin memasifkan penghisapan dan penindasan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kebijakan-kebijakan Neo-liberal Imperialisme AS yang mempertahankan kekuatannya di dalam negeri melalui  topangan borjuasi besar komprador, tuan tanah besar yang dijalankan Rejim Boneka AS Jokowi-JK ini. Akibat kebijakan yang tidak mengabdi kepada rakyat, Jokowi-JK semakin membuat penghidupan rakyat menderita, terhisap dan tertindas saja. perampasan upah tanah, kerja menjadi persoalan yang terus mengemuka menjadi persoalan pokok rakyat Indonesia. Maka, PP FMN sekali lagi mengingatkan kembali kepada Organisasi FMN tingkatan Wilayah, Cabang dan Ranting untuk bersemangat menyukseskan kampanye 100 Hari pemerintahan Jokowi-JK dalam membongkar dan memblejeti watak asli Jokowi-JK sebagai rejim boneka AS dan anti rakyat.  PP FMN yang berkedudukan di Jakarta, juga mengajak seluruh mahasiswa Se-Jabodetabek bersama-sama turun ke jalan ‘menagih janji Jokowi-JK’ di 100 pemerintahannya pada 28 Januari 2015. Titik kumpul di Bundaran Patung Kuda, Monas, Pukul 09.00 WIB. Kita  akan jalan sama-sama menuju Istana Presiden untuk menagih janji Jokowi-JK. Jayalah Perjuangan rakyat, Lawan Rejim Boneka dan Anti rakyat.

Sofian Efendi (Ka. Dept Pelayanan Rakyat & Kampanye)

Pernyataan Sikap FMN: Kepolisian VS KPK (Pasca Penangkapan Wakil ketua KPK)

Persetruan Kepolisian VS KPK kembali Memanas. Pemerintahan Jokowi-JK tetap melanggengkan KORUPSI di Indonesia

Tadi pagi (23/01/2015) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, ditangkap oleh Badan Reserse Kriminal Polri. BW dijemput saat mengantar anaknya ke sekolah di Depok, Jawa Barat. Wakil KPK ditangkap sebagai tersangka dalam saksi palsu pada sengketa Pilkada di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada 2010 yang diselenggarakan di MK.

Perseteruan Kepolisian VS KPK ini  kembali memanas pasca penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka selepas diajukan Jokowi-JK sebagai Calon Kapolri dan akhirnya diloloskan oleh DPR RI. Tentu ini menjadi tontonan yang sangat memilukan bagi rakyat Indonesia, apalagi di tengah-tengah kebijakan Jokowi yang dirasakan tidak memberikan perbaikan yang sikniifikan menjelang 100 hari Jokowi-JK berkuasa. Malah kebijakannya masih sama dengan kebijakan SBY yang mengutamakan kepentingan asing dan pengusaha besar di Indonesia saja.

Dan dalam hal ini, lembaga Negara saling mengungkap kebusukan mereka masing-masing yang hakekatnya untuk saling menjegal demi kepentingan memuluskan jabatan ataupun kekuasaan.  Konflik ini semakin menunjukkan wajah asli dari Jokowi-JK yang sama saja dengan rejim SBY ,yaitu pemerintahan yang melanggengkan korupsi di Indonesia. Sehingga visi misi dan program revolusi mental dan nawa citanya semakin dipertanyaan terutama dalam komitmen menghapuskan korupsi.

Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL dalam Perseteruan Kepolisian VS KPK Jilid II menyatakan sikap “Lawan Korupsi di Indonesia, dan Konflik kepolisian VS KPK adalah Wujud Korupsi yang masih eksis dijalankan di bawah Rejim Jokowi”. Lawan Korupsi. Terima kasih.

23 Januari 2014,

Rachmad P Panjaitan

Ketua

Konflik Agraria Antara Masyarakat Sukamulya VS TNI AURI

"Disini Di antara buruh dan tani, kami generasi menemukan kebenaran dan kekuatan kembali. Inilah salah-satunya rumah kami- Emmanuel F. Lacaba"

         Perampasan tanah di Indonesia Tidak hanya dipraktekkan pihak perusahaan asing milik imperialisme maupun perusahaan dalam negeri milik borjusi besar komprador  dan tuan tanah besar swasta, namun kaum tani Indonesia juga harus berhadapan tidak kalah kejamnya dari kekuatan Negara yang dimainkan  oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI menjadi salah satu alat negara selain BUMN yang menjadi momok yang merampas tanah rakyat secara masif dan luas. Dalam konteks sejarah, TNI mendapat posisi penting dalam percaturan ekonomi-politik Indonesia sejak periode akhir Orde Lama dan kemudian diperkuat saat rejim Soeharto. Selain tujuan utama TNI untuk memperkuat posisi kekuasaan fasis Soeharto, mereka juga diberi akses untuk menjalankan bisnis baik berbentuk yayasan, koperasi, perkebunan, perusahaan, jasa keamanan, sampai pengambilan sumber daya seperti hasil kayu dan pasir.  Dalam hal konflik agraria, selain memposisikan diri sebagai "alat pemukul" perjuangan kaum tani, TNI juga mengambil lahan untuk kepentingan kemiliteran, seperti pembangunan landasan udara, lapangan tembak, Kamp latihan, dll. Hal ini  hampir terjadi di seluruh  pelosok negeri, seperti yang terjadi di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

                 Konflik agraria di Desa Sukamulya ini adalah  konflik lama antara TNI, khususnya Angkatan Udara (TNI AU/AU) dengan kaum tani dan masyarakat desa yang hingga saat ini masih saja berlangsung.Ini akan menjadi fokus berita yang di dalamnya berupa kajian dari sekian banyak konflik agraria di Indonesia yang melibatkan Negara khususnya Militer. Sehingga kita dapat melihat gambaran umum tentang kedudukan Negara khususnya Militer yang mulai berusaha untuk mendapatkan akses atas ekonomi kembali di Indonesia.

Sejarah Singkat: Kaum Tani Versus TNI AU di Desa Sukamulya

            Masyarakat yang mendiami Desa Sukamulya merupakan masyarakat yang telah secara turun-temurun mendiami wilayah tersebut. Dalam sejarahnya, pada zaman kolonial Belanda, Desa Sukamulya khususnya wilayah tanah perkebunan NV. Cultuur Maatschappij Tjikoleang  atau dikenal perkebunan Cikoleang (Cikoleang sendiri adalah nama sebuah kampung Di Desa Sukamulya) seluas 248 Ha dikuasai oleh keluarga Van Motman tuan tanah asal Belanda. Di lokasi perkebunan tersebut, terdapat pula wilayah pemukiman warga. Selama penjajahan kolonial Belanda, masyarakat  Desa Sukamulya mendapat tindasan yang begitu keras meskipun tanah tidak menjadi milik pemerintah kolonial, namun kolonial Belanda tetap menarik pungutan upeti /pajak penghasilan, 5:1.

            Pada masa pendudukan Jepang, tanah perkebunan dirampas dan diberikan kepada tentara Dai Nippon untuk pembangunan lapangan terbang dan sarana pendukungnya. Pembangunan tersebut menggunakan sistem kerja paksa Romusha dengan mempekerjakan warga desa dengan upah hanya semangkuk nasi per hari. Jepang melarang petani untuk mengelola tanah, hal ini semakin memperburuk kondisi masyarakat desa Sukamulya. Keadaan ini menyebabkan banyak warga yang keluar dari desa dikarenakan kondisi yang semakin parah. Selain itu, sebagaian masyarakat juga masuk menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada awal kemerdekaan, masyarakat desa kembali datang dan menduduki Desa Sukamulya. Masyarakat  kembali membangun tempat tinggal dan melakukan kegiatan bertani di sawah maupun berkebun.  Namun, pada perkembangan kaum tani masyarakat Desa Sukamulya yang turut berjuang untuk kemerdekaan dan memperjuangkan reforma agrarian, harus mendapatkan tindasan kembali dari pemerintahan sendiri (TNI AU) pada tahun 1950.

            Konflik antara TNI AU dengan rakyat di Desa Sukamulya bermula dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) pada tahun 1950. SK ini berisi tentang “Lapangan terbang serta bangunan-bangunan yang termasuk alat-alat yang berada di lapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan-lapangan tersebut menjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia”. SK ini dijadikan legitimasi oleh pihak TNI AU untuk melakukan perampasan atas seluruh luas tanah Desa Sukamulya. Pada periode ini juga, perusahaan perkebuan swasta milik Belanda kembali datang ke Indonesia sebagai konsekuensi hasil perjanjian KMB 1949 yang bertolak belakang dari cita-cita kemerdekaan RI yaitu land reform sejati dan nasionalisasi aset asing.

             Pada tahun 1960 diterbitkan SK Menteri Agraria memberikan kembali tanah-tanah tersebut kepada perkebunan Tjikoelang dengan hak guna usaha (HGU) selama 35 tahun, kecuali tanah yang merupakan jalan umum seluas 8,285 Ha tanah-tanah yang diduduki rakyat seluas 94,930 ha, dan tanah-tanah yang diperlukan oleh Angkatan Udara seluas 36.600 Ha. SK ini memberikan  hak pengelolahan yang sah kepada  TNI AU (36,6 Ha). Demikian terus hingga konflik ini semakin parah seiring dengan semakin diperkuatnya posisi TNI oleh rejim Orde Baru. Serangkaian kebijakan dan perpanjangan kontrak perkebunan juga dikeluarkan oleh pemerintah. Pada tahun 1984, terbit SK Mentri Dalam Negeri yang memberikan perpanjangan HGU selama 35 tahun kepada Perkebunan Tjikoleang kecuali tanah seluas 108,5250 Ha yang diperuntukan untuk keperluan LAPAN, Pemerintah Daerah Tingkat ll Bogor dan Pemerintah Desa.

       Kaum Tani dan warga Desa Sukamulya semakin tertindas seiring semakin meluasnya kekuasaan tanah yang dilakukan oleh TNI AU. Warga desa semakin menjadi-jadi penderitaanya ketika TNI AU pada tahun 2003 melakukan klaim atas seluruh tanah di Desa Sukamulya seluas 1000 Ha, hal ini dilandasi dengan SK KSAP tahun 1950. Usaha-usaha picik digunakan TNI untuk mencekal perjuangan sukamulya yang salah satunya melakukan pelarangan/pemblokiran proses sertifikasi tanah  rakyat di Kabupaten Bogor. Akibatnya, warga tidak bisa mengurus dan memiliki sertifikat tanahnya yang sudah dikuasai mereka secara turun-temurun itu. Puncaknya pada tahun 2007, TNI AU melalui kementerian pertahanan mengajukan registrasi tanah di Sukamulya sebagai kekayaan milik negara di kementrian keuangan RI. Kemenkeu kemudian meregistrasi tanah seluas 1000 Ha di Desa Sukamulya dengan Nomor Register 5053007 seluas 450 Ha dan nomor Register 5053008 Ha seluas 550 Ha tanpa adanya musyawarah dengan warga. Semua diperuntukan bagi TNI AU untuk membangun lapangan terbang, water training, dan bangunan penunjangnya.

       Beragam kebijakan yang anti rakyat tersebut tentunya mendapat kecaman keras dari masyarakat Desa Sukamulya. Berbagai perjuangan lahir akibat sikap anti rakyat dari pemerintah dan TNI AU. Perjuangan masyarakat Desa Sukamulya adalah mempertahankan hak atas tanah yang telah mereka tempati  yang menjadi sumber  penghidupan sejak dulu yang  kini dirampas oleh TNI AU. Namun perjuangan-perjuangan masyarakat Sukamulya malah dihadapkan dengan tindakan referesif dari pihak TNI AU.

       Pada 21 Januari 2007, TNI AU yang dilengkapi dengan senjata mendatangi Desa Sukamulya untuk melakukan penggusuran lahan petani. Kedatangan TNI AU ini dihadang oleh sekitar 500 warga yang ingin mempertahankan lahan pertaniannya agar tidak digusur. Saat itu, terjadi kesepakatan dalam negosiasi antara kedua pihak, Pertama, TNI AU menarik kembali pasukannya.  Kedua, TNI AU sepakat akan menghentikan upaya penggusuran tanah pertanian milik warga. Namun, hasil kesepakatan ini tidak dijalankan secara konsisten dan hanya untuk membendung perlawanan kaum tani saja.

       Hari berikutnya 22 Januari 2007, justru terjadi bentrokan yang  lebih besar dan parah lagi. Niat busuk TNI AU untuk terus menjalankan skema penggusuran terlihat semakin jelas. Watak fasis secara terbuka ditunjukkan TNI AU. Sekitar 100 pasukan TNI AU dan 30 polisi kembali mendatangi Desa Sukamulya untuk melancarkan penggusuran. Hal ini terus ditentang dan dilawan oleh warga desa dengan membentuk barisan untuk menghalangi TNI dan kepolisian. Namun, pihak TNI AU justru melakukan penembakan terhadap masyarakat desa. Sehingga mengakibatkan 1 orang warga terkena tembakan di bagian leher.

       Menurut data yang dirilis oleh KontraS, pada 22 Januari 2007, sekitar pukul 14.00 WIB pasukan TNI AU yang berjumlah kurang lebih 80 orang datang ke lokasi, dan langsung melakukan pengrusakan terhadap posko petani dan 2 (dua) buah motor milik warga dirusak serta merampas hand phone milik warga. Setelah itu, pasukan TNI AU melakukan penyisiran dan penyerangan terhadap warga. Penyerangan ini mengakibatkan 2 (dua) orang warga terluka akibat dipukul dengan popor senjata TNI AU dan 1 (satu) orang remaja putri terkena tendangan sepatu laras dirusuk sebelah kanan, dan ironinya TNI AU  juga melakukan penjambretan terhadap kalung milik ibu korban. Setelah itu, sampai jam 19.00 WIB, pihak TNI AU terus melakukan penyisiran dan penjagaan ke rumah-rumah warga hingga jam 02.30 dini hari. Pada bentrokan kali ini banyak warga yang terluka dan juga harta kekayaanya dirampas dan dirusak dari ulah barbar dan keji TNI AU.

Konflik Agraria Desa Sukamulya: Pemerintah Abai Dalam Pemenuhan Hak Rakyat Atas Tanah

        Konflik agraria yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan yang terjadi di Desa Sukamulya hingga di saat ini menjadi gambaran dari ribuan konflik yang ada di Indonesia. Akar persoalan dari konflik agraria di Desa Sukamulya adalah Negara melalui TNI AU malah menjadi tuan tanah yang merampas tanah rakyat. Ini membuktikan tidak hanya tuan tanah  dan borjuis besar komprador swasta yang menjadi perampas tanah rakyat di Indonesia, namun Negara yang diwakili oleh institusinya seperti TNI AU, menjadi bagian yang melanggengkan perampasan tanah di Indonesia yang sangat eksis.

         Peran TNI dalam percaturan relasi konflik agraria memang sudah lama dan menjadi cerita kelam bangsa Indonesia. Sejak jaman Orde Lama TNI memang terus menerus ingin menunjukan kekuatannya untuk menguasai ekonomi dan politik di Indonesia. Hal ini terbukti dengan gagasan yang berkembang dan terbentuknya, Dwi Fungsi TNI/ABRI yang  digagas Jenderal AH Nasution. Dwi fungsi TNI memberi peran penuh Militer dalam politik dan ekonomi sebagai alat Negara yang menindas. Dwifungsi TNI dijalankan semasa orde Soeharto untuk mempertahankan kekuasaan fasis yang membungkam dan menindas hak-hak demokratis rakyat hingga 32 tahun di Indonesia.

        Pada kasus konflik di Desa Sukamulya, terlihat jelas pihak TNI AU dengan segala cara berusaha merampas tanah rakyat. TNI AU melancarkan skema-skema  mulai dari intimidasi psikologis hingga kekerasan fisik untuk mengambil tanah rakyat. Kasus-kasus tanah yang semakin meluas dan massif, tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah. Tapi, pemerintah malah memposisikan dirinya sebagai tuan tanah yang merampas tanah rakyat.
     Kalau dinilai dari pola konflik dan aktor yang ada di dalamnya, sesungguhnya kasus agraria di Desa Sukamulya dapat diselesaikan dengan cepat. Mengapa demikian ? karena aktor yang berkonflik adalah antara institusi negara dengan rakyat langsung, tanpa adanya peran swasta. Artinya, kasus konflik agraria tersebut tanpa melibatkan pihak ketiga. Jadi negara seharusnya dapat secara cepat  dan tepat menyelesaikannya, karena Negara mempunyai wewenang untuk memutuskan tanah Sukamulya milik rakyat.

      Secara sudut pandang hukum dan sosio-historis tanah, seluruhnya menunjukan bahwa tanah adalah sepenuhnya milik rakyat Desa Sukamulya. Sementara yang menjadi landasan argumentasi TNI AU hanyalah SK KSAP Tahun 1950 untuk mengklaim 1000 Ha tanah desa Sukamulya. Sedangkan secara sosio-historis telah menunjukkan bahwa masyarakat desa telah menduduki tanah Sukamulya jauh sebelum adanya TNI AU bahkan sebelum berdirinya negara Indonesia.

       Demikian pula legitimasi yang didapatkan dari para ahli hukum agraria atas konflik Sukamulya. Para ahli menyatakaan bahwa desa Sukamulya adalah milik masyarakat dan mendorong agar TNI AU menghargainya. Tapi pemerintah masih saja tidak memberikan kepastian dan keberpihakan pada masyarakat Sukamulya atas pengelolahan tanah. Berbagai perjuangan panjang telah dilalui masyarakat Sukamulya dengan gigih dan pantang menyerah. Kondisi tahun 2007 yang ditandai dengan penembakan masyarakat oleh TNI AU, tidak sedikit pun memundurkan perjuangannya. Protes-protes hingga saat ini masih tetap dijalankan. Tak terhitung jumlah demonstrasi untuk memperjuangkan hak mereka  ke pusat-pusat pemerintahan, mulai dari kantor DPR RI, TNI hingga ke Istana Kepresidenan. Tujuannya adalah menuntut keadilan, demi hak atas tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka selama ini. Akan tetapi,  terlihat  jelas posisi pemerintah selama ini yang mengulur-ulur penyelesaian kasus tanah Sukamulya dengan bermacam alasan. Ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sebagai representatif  yang mendukung sekaligus menjadi tuan tanah di Indonesia.

     Dengan demikian, FRONT MAHASISWA NASIONAL sebagai Ormass mahasiswa yang terlibat aktif dalam perjuangan-perjuangan kaum tani untuk usaha landreform sejati di Indonesia, memberikan dukungan sepenuhnya kepada masyarakat kaum tani Sukamulya, Rumpin Bogor dalam aksi massa yang akan dilakukan pada 22 Januari 2015 di Istana Kepresidenan. Selain terlibat dalam aksi massa, FMN mengajak seluruh mahasiswa-mahasiswa di Jobetabek untuk dapat terlibat dalam kegiatan 3 SAMA (Sama tinggal, Sama Kerja, Sama Makan) di Desa Sukamulya pada 20-22 Januari 2015. Kawan-kawan mahasiswa dapat semakin mengobjektifkan untuk melihat dan sekaligus ikut mendukung dalam upaya penyelesaian kasus agraria; Kaum Tani VS TNI AU.  Di samping itu, mahasiswa akan dapat belajar dari penghidupan kaum tani yang sederhana, namun giat berjuang untuk kehidupan yang adil dan berdaulat atas tanah dan kemajuan Negara Indonesia. Sehingga, kritikan yang menyebut mahasiswa dan kampus adalah menara gading dapat kita bantah secara bersama-sama. Pemuda Mahasiswa Berjuang Bersama Rakyat.

Sophian Effendi (Ka.Dept Pelayanan Rakyat & Kampanye)