Kami Pun Sesak: Solidaritas untuk Korban Asap di Kalimantan dan Sumatera

KALIAN SEMUA DIUNDANG !

Pernyataan Sikap Front Mahasiswa Nasional : Mengutuk Dan Mengecam Keras Pembubaran Diskusi Mahasiswa oleh Rektorat Universitas Udayana Bali

“Lawan Segala Bentuk Pemberangusan Demokrasi di Kampus!”

Peringatan hari Sumpah Pemuda Ke-91 dinodai dengan tindakan anti demokrasi, yakni pembubaran diskusi mahasiswa di Universitas Udayana (UNUD), Bali. Diskusi bertajuk “apa yang tersisa pasca pelantikan Jokowi? Oligarki, orde baru 2.0” berlangsung di Taman Internet, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNUD, 28 Oktober 2019 pukul 19.00. Diskusi ini diselenggarakan oleh Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), LPM Kanaka, dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dalam rangka peringatan momentum sumpah pemuda. Namun, diskusi ini dibubarkan paksa oleh petugas keamanan kampus dengan alasan adanya pengawasan dari Intel Kepolisian dan perintah pihak Rektorat UNUD.

Tindakan anti demokrasi seperti ini ternyata bukan kali pertama ditunjukkan oleh Rektor UNUD. Sebelumnya, Rektor UNUD menanggapi aksi massa bertema #BaliTidakDiam dengan mengeluarkan arahan kepada mahasiswa agar tidak mengikuti aksi atas perintah Presiden Jokowi melalui Kemenristekdikti. Tindakan ini sejalan dengan respon terhadap serangkaian aksi massa mahasiswa di berbagai kampus untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka pelantikan Jokowi, 20 Oktober lalu. Berbagai rencana aksi mahasiswa mendapat tantangan yang keras dari rezim Jokowi dimana Menristekdikti mengumpulkan forum rektor untuk menekan aksi-aksi mahasiswa. Di masa ini, Jokowi hanya sibuk mengamankan kekuasaan politiknya tetapi mengabaikan nasib korban asap dan tidak sungguh-sungguh menyelesaikan akar masalah kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.   

Kondisi seperti ini semakin memprihatinkan dalam iklim demokrasi di Indonesia. Karena tindakan serupa juga meluas di daerah lainnya. Masih di bulan yang sama (Oktober 2019), di Surabaya juga terjadi pembubaran diskusi yang dilakukan oleh pihak Rektorat Politeknik Negeri Surabaya (PENS). Diskusi bertajuk “Media dan Hoax: Papua dalam Perspektif Media Arus Utama” yang dilaksanakan oleh LPM Teropong PENS dibubarkan secara paksa karena tekanan birokrasi PENS.

Semua ini adalah gambaran nyata bahwa di bawah rezim Jokowi-Ma’ruf Amin yang baru saja menetapkan Kabinet Indonesia Maju, dunia pendidikan akan semakin dikerangkeng dalam iklim yang fasis dan anti demokrasi, khususnya untuk menekan aspirasi dan gerakan mahasiswa baik melalui tindakan represif ataupun intervensi dan kontrol ketat melalui berbagai peraturan dan kebijakan. Rezim Jokowi-Ma’ruf Amin telah menyiapkan skema ini dengan matang dengan mempercayakan pejabat Kabinet yang sangat siap menekan gerakan rakyat dan pemuda mahasiswa untuk memastikan kontrol keamanan dan stabilitas politik bagi kelancaran investasi tuan tanah besar dan imperialis di Indonesia. Hal ini sangat jelas terlihat dari struktur kabinet dimana urusan sipil politik dipercayakan penuh kepada kalangan militer.

Di satu sisi, dunia pendidikan akan terus dikuatkan dengan ilusi pengembangan teknologi, wirausaha, dan peningkatan SDM melalui program vokasional yang pada dasarnya hanya untuk menyiapkan tenaga kerja murah bagi kebutuhan perusahaan milik imperialis dan tuan tanah besar. Operasionalisasi skema ini salah satunya dapat dilihat dari penunjukan menteri, seperti Nadiem Makarim sebagai Mendikbud-Dikti, meski tak kompeten tetapi memiliki pengalaman yang teruji dan terhubung langsung dengan institusi kapital finansial dan industri milik imperialis seperti Google Corp., Allianz Strategic Investment, Rakuten SHRL, dan Sinar Mas Group.       

Dengan memperhatikan seluruh kondisi tersebut, maka kami Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyatakan sikap:

1. Mengutuk dan mengecam keras tindakan pembubaran diskusi yang dilakukan oleh Rektorat Universitas Udayana Bali. Rektor UNUD Bali harus segera menghentikan segala bentuk tindakan anti demokrasi terhadap mahasiswa!
2. Berikan jaminan kebebasan hak untuk berkumpul, berorganisasi dan mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk mimbar akademik mahasiswa di dalam kampus.
3. Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin harus bertanggung jawab terhadap masalah Karhutla, Padamkan Api, Rawat Korban Asap, dan berikan jaminan pelayanan kesehatan gratis bagi korban asap! Tangkap dan penjarakan pemilik perusahaan pembakar hutan dan lahan!
4. Hentikan kekerasan, diskriminasi, teror, dan operasi militer di Papua! Berikan kebebasan bagi rakyat di Papua dalam hak menentukan nasib sendiri!
5. Hentikan segala bentuk segala bentuk pemberangusan demokrasi di kampus! Usut dan tangkap pelaku pembunuhan mahasiswa dan pelajar dalam aksi demonstrasi!   

Jakarta, 29 Oktober 2019

Hormat Kami,

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

 

 

Symphati Dimas R

(Ketua Umum)