Poster dari berbagai ranting besar dan strategis FMN.

 

#Sweet18th

#FronatMahasiswaNasional

Merayakan Hari Lahirnya yang ke 18, FMN akan melakukan berbagai aktivitas secara nasional. Libatkan diri dan jangan sampai ketinggalan.

 

#Sweet18th

#FrontMahasiswaNasional

Tuntutan FMN dalam momentum Hari Lahir ke 18

#Sweet18th

#FrontMahasiswaNasional
 

Tema Hari Lahir FMN ke 18

 

#Sweet18th

#FrontMahasiswaNasional

Pernyataan Sikap dan Tuntutan Front Perjuangan Rakyat (FPR) Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2020

 KebangkitanDan Persatuan  Bangsa dan Rakyat Tertindas dan Terhisap Di Setiap Negeri Adalah Kehancuran Bagi Imperialisme dan Rezim Bonekanya Pemelihara Diskriminasi Hak Dasar-Demokratis Se-Dunia

Mari bersama bangun sistem baru, akhiri dominasi imperialism sebagai akar perampasan hak-hak rakyat terhisap dan tertindas di Indonesia dan dunia

Salam Demokrasi Nasional !

72 tahun silam, tepatnya 10 Desember 1948 adalah momentum Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights). Hari bersejarah bagi perjuangan klas dimana seluruh negeri baik sosialis maupun imperialis mengakui adanya hak setiap manusia baik sebagai bangsa dan individu. Pengakuan bahwa rakyat punya hak untuk bebas dan merdeka, berpikir dan bekerja meraih kemajuan secara ekonomi, politik dan kebudayaan. Kini, setiap 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional (International Human Rights Day).

Sejak awal abad 20 dan masih hingga sekarang, di awal abad 21, mayoritas bangsa dan rakyat se-dunia  menjadi korban dominasi kapitalisme yang telah menjadi sangat kejam, membusuk, sekarat dan parasitis yaitu, sistem kapitalisme monopoli internasional atau imperialisme. Di bawah dominasi imperialisme, mayoritas rakyat tidak memiliki hak, bahkan harapannya di lapangan ekonomi, politik dan kebudayaan ditindas oleh negeri adikuasa Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara di dalam negerinya sendiri harus berhadapan dengan pemerintahan yang bergantung pada dikte imperialis adikuasa atau menjadi pemerintahan boneka imperialis yang tidak kalah kejamnya.

Imperialisme bertanggung jawab atas banyaknya pengangguran, kemiskinan dan kelaparan serta lahirnya berbagai jenis pembagian kerja baru dan berbagai cara mencari hidup yang ekstrem sulitnya di dunia. Dalam rentang waktu yang panjang tersebut, bangsa dan rakyat tertindas dan terhisap se-dunia menjadi korban sekaligus saksi dari ketimpangan kepemilikan, ketimpangan kedudukan dalam produksi dan alokasi yang sangat tidak adil dalam pengusahaan distribusi hasil kerja secara merata. Karena itu mereka berusaha bangkit membebaskan diri sepenuhnya dari cengkeraman sistem tersebut dan sistem setengah jajahan dan setengah feodal. Ketika klas buruh dan para pekerja lainnya juga bangsa-bangsa mulai bangkit kesadarannya dan memberontak untuk menghancurkan sistem ini, kebebasan berorganisasi dan berpendapat, hak untuk memberontak segera dibatasi dan dibeberapa negeri dinyatakan sebagai makar atau subversif. Dan hak untuk membangun sistem baru yang berbeda harus berhadapan dengan perang agresi dan intervensi imperialis. 

Imperialisme dunia dibawah adikuasa tunggal AS adalah masalah pokok bangsa dan rakyat tertindas dan terhisap di dunia. Sistem ini melestarikan kesenjangan klas dan krisis, mengukuhkan hak istimewa bagi segelintir klas bermilik atas kekayaan dunia. Saat ini, 1% orang menguasai kekayaan yang setara bagi 60% rakyat dunia atau lebih dari 4,6 miliar orang. Rakyat mayoritas tak bermilik kehilangan hak dan kebebasan bekerja, berfikir, dan menentukan nasibnya secara independent. Mereka hidup dari menjual tenaga dimana hasilnya dinikmati oleh segelintir orang yang menguasai kapital uang dan barang (tanah dan mesin industri). Meski menghadapi krisis terburuk dalam sejarah, dominasi imperialism AS belum tergantikan.

Mayoritas rakyat Indonesia adalah kaum tani, bekerja dan bergantung hidup pada tanah garapan yang cukup, berharap input pertanian dan sistem irigasi yang murah, dan tenaga  kerja pertanian dengan pengetahuan maju dan terampil serta teknologi dan alat pertanian yang maju. Akan tetapi kenyataan berlawan dengan kepentingan dan aspirasi mayoritas kaum tani.   

Di Indonesia, angka kesenjangan lahan mencapai 0,68% (BPS, 2013). Artinya, 1% tuan tanah besar menguasai 68% tanah pertanian. Sebagaian besar dikuasai oleh tuan tanah besar yang terhubung langsung dengan imperialis. Mereka menggunakan tanah tersebut untuk operasional perkebunan besar sawit, perkebunan kayu besar, perkebunan karet, perkebunan besar tebu, pertambangan besar dan taman nasional. Keadaan ini menyebabkan 70% persen poluasi Indonesia hidup sebagai kaum tani yang mayoritasnya adalah tani miskin dan buruh tani yang dipaksa hidup berdampingan dengan tuan tanah besar. Mereka kehilangan hak menentukan tanaman produksi, distribusi, harga hasil produksi, bahkan kehilangan kesempatan berfikir, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan subsistensinya. Hari demi hari, semakin tenggelam dalam penghisapan sewa tanah dalam sistem pertanian setengah feodal, utamanya bagi hasil yang tidak adil, peribaan dalam produksi dan perdagangan, serta upah buruh tani yang extrim rendahnya.

Klas buruh merupakan 20% dari populasi Indonesia yang hidup di perkotaan tak berhak bekerja dalam industri modern dan maju. Karena yang ada hanya manufaktur pengolahan setengah jadi (semi-processing) untuk komoditas ekspor murah mengandalkan teknologi rakitan (assembling) dan terbelakang. Mereka tidak berhak atas kondisi kerja yang baik apalagi mendapatkan bayaran sesuai hasil kerjanya. Tenaga buruh dihargai dengan upah sangat rendah, yang hanya cukup untuk bertahan hidup seadanya.

Kondisi ini semakin buruk dalam resesi dan pandemi. Upah buruh industrial semakin dipangkas, upah buruh tani ditekan rendah, riba utang semakin mencekik. Sedangkan harga kebutuhan hidup, produksi pertanian dan biaya layanan publik semakin fluktuatif bahkan meningkat. 3,5 juta orang kehilangan pekerjaan bahkan terus bertambah, 30 juta pedagang kecil bangkrut, tetapi hak atas pekerjaan yang baru semakin tertutup. Pemerintah bahkan sudah memperkirakan bahwa di tahun 2021, pengangguran akan semakin meningkat.

Keterpurukan rakyat secara ekonomi juga diiringi dengan hilangnya hak rakyat untuk melawan sistem yang buruk. Sebagai manusia, rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (Right to Self Determination), berhak bebas dari penghisapan dan penindasan sistem yang tidak adil, termasuk menentang dominasi imperialisme yang lapuk dan sistem setengah jajahan di Indonesia saat ini.

Joe Biden yang akan menggantikan presiden Donald Trump akan memimpin pemulihan krisis imperialis. Rakyat di seluruh dunia dipaksa menanggung beban krisis melalui pemaksaan utang dan investasi AS, serta intervensi politik dan militer. Namun, hal ini tidak lagi mudah. Imperialis AS semakin sulit mendamaikan kontradiksi yang menajam di dalam tubuhnya, begitupun dengan kekuatan baru yang tumbuh dan negeri-negeri lainnya yang menolak tunduk dibawah sistem kapitalisme. Tentangan atas agresi dan intervensi AS juga semakin menguat di berbagai belahan dunia. Perlawanan rakyat di dalam negeri AS dan seluruh dunia terus tumbuh, meluas, dan semakin memerosotkan imperialis AS ke dalam jurang kehancuran. Meski demikian, semua ini belum cukup untuk membebaskan rakyat dan mengembalikan hak-hak yang telah dirampas.

Imperialis AS bersama Institusi keuangannya, World Bank telah memastikan pemerintahan Boneka Jokowi-Ma’ruf untuk mengimplementasikan secara penuh program dan kebijakan baru neoliberal di Indonesia melalui UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus Law). Indonesia juga telah berkomitmen melayani program strategis AS dalam “Visi Bersama bagi Kebebasan dan Keterbukaan di Kawasan Indo-Pasifik (Shared Vision of a Free and Open Indo-Pacific Region”). Program yang melayani keleluasaan AS atas lalu lintas laut, zona terbang, kontrol perdagangan dan menekan pergerakan China dan kekuatan lainnya. Sedangkan untuk jaminan keberlanjutan ekspor komoditas bagi pasar AS, Indonesia telah mendapatkan perpanjangan Generalized System of Preferences (GSP) facility dari pemerintah AS. Fasilitas GSP akan semakin memperkuat politik upah murah dan beban kerja berlipat bagi klas buruh untuk melayani produksi komoditas ekspor barang murah.

Krisis dan pandemi Covid-19 justru dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan bagi korporasi imperialis dan tuan tanah besar. Masa pandemic kini memasuki babak baru setelah penerapan lockdown dan pengambilan utang besar-besaran. Indonesia dan berbagai negeri lainnya menjadi pasar untuk akumulasi keuntungan dari bisnis vaksin milik farmasi imperialis, khususnya AS. Vaksin Pfizer (AS), Astra Vineca (Inggris) dan Sinopex (China) siap dipasarkan dengan dalih pemulihan kesehatan dan pencegahan Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah Indonesia tidak mau belajar dari kegagalan akibat ketergantungan pada imperialis. Indonesia kini menempati peringkat ke-7 dari 120 negara dengan utang luar negeri terbesar. Ekonomi Indonesia jatuh ke jurang resesi sejak kuartal-II tahun 2020 dan berlanjut pada kuartal- III dengan pertumbuhan negatif 3,49 %. Pandemic Covid-19 dimanfaatkan untuk menindas hak-hak rakyat dan membungkam gerakan rakyat yang menentang penghisapan dan penindasan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dikeluarkan tanggal 31 Maret 2020 tentang PSBB dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19.

Kenyataannya, kehidupan rakyat justru semakin merosot. Rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya karena pendapatan sangat rendah bahkan tidak ada. Di bawah pemerintahan Jokowi, tindasan dan perampasan hak-hak rakyat di masa pandemic terus meningkat. Periode pemerintahan Jokowi, berbagai kasus pelanggaran HAM terus meningkat dan ditangani secara diskriminatif dengan menggunakan kekuatan negara (alat kekerasan) secara berlebihan. Laporan World Report 2020 oleh Human Rights Watch menunjukkan kasus-kasus yang menjadi bukti berbagai bentuk pelanggaran terahdap hak sipil politik, yakni; kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan berorganisasi, kak perempuan dan perempuan anak, isu Papua, identitas gender dan orientasi seksual, hak disabilitas, hak lingkungan, dan hak masyarakat adat.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada 28 Oktober 2005 melalui UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Terhadap Kovenan ini, Indonesia melakukan Deklarasi yang intinya pemerintah Indonesia tidak mengakui penegakan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun, semua kenyataan pahit dari penderitaan dan masalah rakyat di bawah sistem ini harus membuka kesadaran bahwa rakyat tidak boleh lupa dan kehilangan hak untuk membangun sistem yang tepat bagi kehidupan dan kemajuan. 

Perjuangan kita ingin menuntaskan kebingungan rakyat diantara sistem “setengah-setengah’ ini, dan berhak menentukan sistem mana yang akan dipakai. Kita tidak akan mungkin memilih kembali ke feodalisme dimana hanya raja yang memiliki tanah dan dengan demikian berkuasa atas tenaga kerja. Tidak mungkin juga kembali ke masa perbudakan dimana rakyat akan dirantai dan sepenuhnya dimiliki oleh tuan budak.

Kita sadar bahwa belum semua rakyat mengetahui hak-hak mereka. Di saat yang sama, tatanan dunia dibawah dominasi imperialism, tidak akan memberikan hak-hak tersebut dengan mudah tanpa perlawanan sengit dari rakyat dan berbagai bangsa. Di negeri yang menyatakan merdeka dan maju sekalipun, hak-hak rakyat tidak terpenuhi, apalagi di Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feudal.

Tetapi rakyat tidak tinggal diam. Dengan segala bentuk dan kemampuannya, aksi protes dan perlawanan terus tumbuh. Tuntutan untuk mengganti sistem terus meluas. Ketidakpercayaan terhadap rezim merupakan ekspresi utamanya. Meski dengan berbagai intimidasi, kriminalisasi dan kekerasan, rakyat di perkotaan dan pedesaan terus menunjukkan keberanian berlawan. Ekspresi ini harus disambut dengan pengorganisasian yang lebih kuat dan maju. Secara khusus, situasi di Indonesia membutuhkan bantuan dan dukungan secara internasional untuk memperbesar perjuangan rakyat dalam rangka menjalankan land reform sejati dan industri nasional untuk kemajuan hidup rakyat.

Dengan kenyataan ini, di Hari Hak Asasi Manusia Internasional,  Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan tuntutan kepada pemerintah Indonesia, yakni:

1. Penuhi hak rakyat atas tanah, pekerjaan, dan kekayaan alam untuk memajukan kesejahteraan rakyat
2. Hentikan segala bentuk tindasan terhadap hak rakyat atas kebebasan berpikir, berpendapat, berorganisasi, hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Indonesia.
3. Bagi Hasil yang adil bagi para penggarap di perkebunan besar kayu, sawit, karet, gula, komoditas ekspor lainnya milik Imperialis dan Tuan Tanah Besar tingkat nasional.
4. Berikan Upah Buruh Tani yang lebih baik di perkebunan besar milik Imperialis dan Tuan Tanah besar tingkat nasional.
5. Hapuskan Peribaan di Pedesaan. Perbaiki harga komoditas dan harga keperluan hidup kaum tani.
6. Sediakan Input Pertanian, peternakan dan perikanan dari industri nasional sendiri, bukan produksi paten di bawah lisensi dan tidak berbahan baku impor serta tidak bersumber pada pendanaan hutang dan investasi asing.
7. Sediakan Alat-Alat Pertanian Modern yang mudah di akses oleh kaum tani.
8. Sediakan Sistem Pendidikan dan Kesehatan yang lebih baik di Pedesaan. Sediakan Rumah sakit bersalin dan pusat perawatan anak-anak yang maju, murah dan mudah di jangkau di seluruh pedesaan Indonesia.
9. Hapus semua pajak atas seluruh komoditas kaum tani.
10. Berikan kompensasi kepada kaum tani yang terdampak Covid 19 11.Hentikan pengakuan nominal atas tanah-tanah ulayat di pedalaman Indonesia yang bertujuan untuk pembatasan kekuasaan Suku Bangsa Minoritas dan mempermudah perampasan tanah untuk perkebunan besar, HPH, pertambangan dan infrastruktur.

Jakarta, 10 Desember 2020

Hormat kami,

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB. Daman

Koordinator Umum

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI),

Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU-Indonesia), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat

Perempuan Indonesia (SERUNI), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN),

Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)

Kontak Person (Dimas): 085311348678

Menentang Pengesahan dan Pemberlakuan UU Cipta Kerja Sebagai Alat Imperialis untuk Memassifkan Perampasan Hak Klas Buruh, Kaum Tani, dan Masa Depan Pemuda Mahasiswa

Salam Demokrasi!

Rezim Joko Widodo semakin memperterang dirinya sebagai pelayan setia kepentingan imperialis dengan mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja melalui sidang paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020. Dengan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja maka, borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar akan semakin leluasa menghisap dan menindas rakyat.

Pengesahan UU Cipta Kerja pun dilakukan dalam situasi pandemi Covid-19. Dengan kehancuran ekonomi hingga minus 2,7% di kuartal III, Indonesia telah masuk dalam jurang krisis ekonomi. Dampaknya secara cepat meluas, terjadi gelombang PHK besar-besaran akibat krisis Imperialisme yang sudah semakin akut, 30 juta usaha kecil tutup, hingga bertambahnya beban penghidupan rakyat. Pemerintah Jokowi sebagai pelayan Imperialis AS tidak memiliki daya apapun selain menyuap rakyat miskin dengan Bantuan Sosial, serta program yang dihasilkan dari utang luar negeri.

Perampasan hak klas buruh sudah sejak lama di rampas, bahkan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP. 78/2015 tentang Pengupahan pun telah melegitimasi perampasan hak buruh. Front Mahasiswa Nasional (FMN) berpendirian bahwa UU Cipta Kerja akan semakin memperburuk kondisi klas buruh yang sudah buruk, semakin memiskinkan rakyat yang telah lama hidup miskin. UU Cipta Kerja semakin memassifkan pemangkasan upah dengan penghapusan UMK dan UMSK digantikan dengan upah berdasarkan satuan waktu. Semakin mempermudah fleksibilitas ketenagakerjaan melalui kemudahan sistem kontrak  dan outsourching bagi semua jenis pekerjaan, ditambah dengan keleluasaan pengusaha mengatur jam kerja, termasuk memperpanjang waktu lembur, serta terus meningkatkan gelombang PHK. Terus diperburuk dengan perampasan hak pesangon yang semula 32 bulan upah menjadi hanya 25 bulan. Sementara perempuan buruh yang melakukan cuti haid, hamil dan melahirkan upahnya tidak dibayarkan. Sementara di sisi lain perlindungan dan keistimewaan yang semakin besar bagi pengusaha-pengusaha besar terus diberikan oleh pemerintah.

UU Cipta Kerja sejatinya akan memperkuat sistem pertanian terbelakang yang berbasis pada monopoli tanah di perdesaan. Tuan tanah besar mendapat keleluasaan untuk mengeksplotasi tanah dan kaum tani. Alasan bahwa UU Cipta Kerja akan membuka akses luas bagi lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyat hanya ilusi dari pemerintah. Kaum tani justru terus terjebak pada semakin meluasnya monopoli tanah. Akibatnya, kaum tani terbelenggu dengan beban sewa tanah yang tinggi. Karena bagi tani miskin dan tani sedang lapis bawah, kepemilikan tanah yang kecil memaksanya untuk menyewa tanah kepada tuan tanah dengan harga yang tinggi. Sedangkan bagi buruh tani, upah yang rendah dan beban kerja yang berat akan semakin diperkuat dengan UU Cipta Kerja. Kaum tani juga terjebak dengan praktik peribaan yang dilakukan oleh tuan tanah. Lilitan riba terus mengikat kaum tani pada kemiskinan. Sementara itu, akibat dominasi imperialis hingga ke pedesaan, menjadikan kontrol harga input dan output pertanian dimonopoli oleh perusaahan besar dan negara. Membuat kaum tani lebih sering merugi dalam produksinya. Ditambah dengan keterbelakangan alat produksi pertanian yang terus dipertahankan. UU Cipta Kerja akan mempertahankan sistem pertanian terbelakang dengan segala bentuk penghisapan kepada kaum tani.

UU Cipta Kerja juga berdampak pada sektor pendidikan. Masalah umum pemuda-mahasiswa tetap berbasis pada monopoli tanah dan tidak adanya industri nasional yang mandiri dan bebas dari intervensi imperialis. Di mana, monopoli tanah adalah penghambat utama dari tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem pendidikan Indonesia hanya mempertahankan pengetahuan usang dan teknologi terbelakang. Kaum intelektual yang ingin maju, memiliki pandangan progresif dan berpihak pada rakyat tidak mendapat ruang untuk berkreasi ilmiah dan mencipta. Kondisi tersebut menjadi semakin buruk dengan UU Cipta Kerja yang seiring dengan skema Kampus Merdeka ala Menteri Nadiem Makarim. Skema ini berupa kampus-kampus membuka luas kerjasama dengan korporasi milik imperialis dan borjuasi besar. Melalui kebijakan tersebut, mahasiswa dipaksa untuk membayar uang kuliah yang mahal hanya untuk menjadi buruh magang, kontrak jangka pendek tanpa pernah mendapat penghargaan dan apresiasi bagi ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki.

Majukan Perjuangan Mahasiswa Bersama Klas Buruh dan Kaum Tani untuk Pembebasan Sejati Rakyat Indonesia

Perjuangan demokratis nasional adalah jalan keluar bagi penderitaan rakyat dari penghisapan dan penindasan. Menjalankan reforma agraria sejati adalah perjuangan yang terutama dahulu harus dimenangkan oleh rakyat Indonesia. Kaum tani sebagai kekuatan pokok harus terus dimajukan kesadarannya dan dilipatgandakan keterlibatanya dalam perjuangan menghancurkan monopoli tanah. Penghancuran monopoli tanah dan sistem pertanian terbelakang akan membuka jalan bagi pembebasan klas dan sektor rakyat lainnya, sekaligus menghancurkan basis sosial pijakan imperialis di Indonesia.

Bagi klas buruh, harus membangun kesadaran yang luas untuk merelakan kaum tani terbebas lebih dulu dari penghisapan feodal. Klas buruh harus mendukung dan memimpin kaum tani dalam menjalankan reforma agraria sejati untuk menghancurkan monopoli tanah. Bahkan klas buruh juga memiliki tanggung jawab untuk terlibat secara langsung dalam pengorganisasian kaum tani di perdesaan, membangun organisasi tani hingga terlibat perjuangan menghancurkan monopoli tanah. Dengan itu, maka perjuangan buruh untuk pembangunan industri nasional menemukan syarat objektifnya untuk dibangun secara mandiri dan terbebas dari dominasi serta intervensi imperialis dalam bentuk investasi maupun utang.

Sementara itu, bagi gerakan mahasiswa terdapat dua tugas utama di Indonesia. Pertama , memperkuat dan memajukan perjuangan yang intensif di dalam kampus. Gerakan mahasiswa harus mampu menarik dukungan dari jutaan mahasiswa di berbagai kampus. Kampus yang semakin komersil dan anti demokrasi harus dilawan dengan gerakan mahasiswa yang militant dan memiliki perspektif maju. Tuntutan atas pemenuhan hak demokratis mahasiswa harus dimenangkan dengan gerakan massa. Saat ini semakin jelas, bahwa pemerintahan Jokowi terus berupaya melakukan pasifikasi dan depolitisasi terhadap mahasiswa. Upaya reformisme yang mengaburkan serta menumpulkan perjuangan harus dilawan dan dihilangkan dari gerakan mahasiswa.

Kedua, gerakan mahasiswa harus bertalian erat dengan perjuangan rakyat. Jalan terbaik dan paling utama yang harus dilakukan oleh FMN maupun seluruh unsur Gerakan mahasiswa adalah melibatkan dirinya secara aktif dalam pembangunan dan perjuangan Gerakan tani di pedesaan dan Gerakan buruh di perkotaan.

Terbebasnya kaum tani dari monopoli tanah dan penghisapan feodal adalah syarat mutlak majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan lebih jauh lagi adalah pintu untuk memastikan jaminan masa depan bagi mahasiswa. Kita ketahui bersama sistem pertanian terbelakang merupakan bentuk yang terus dipertahankan untuk menindas dan menghisap kaum tani , Sehingga dengan datang terintegrasi ke pedesaan, mahasiswa secara langsung dapat mengabdikan skill, pengetahuan teori, dan pengalaman kerjanya untuk mendukung kaum tani. Dengan demikian, semakin banyak dan kuat mobilisasi dari Gerakan mahasiswa untuk membangkitkan kaum tani, maka akan semakin cepat pula kemenangan terwujudnya reforma agrarian sejati dapat diraih.

Begitu juga dukungan serta keterlibatan gerakan mahasiswa dalam memajukan dan memperbesar gerakan buruh di perkotaan. Gerakan mahasiswa harus aktif ambil bagian dalam pengorganisasi gerakan buruh, terlibat dalam perjuangan klas buruh dan menjadi topangan untuk melawan imperialisme dan tindasan fasis.

Atas dasar itu,Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:

1.   Menentang Pemberlakuan dan pengesahan UU  Cipta Kerja! 
2. Hentikan segala bentuk tindak kekerasan, intimidasi, penangkapan dan kriminalisasi terhadap rakyat! Bebaskan seluruh rakyat yang ditangkap tanpa syarat!
3. Berikan konpensasi dan jaminan keselamatan rakyat akibat dampak pandemi Covid-19 dengan pelayanan dan akses kesehatan serta pendidikan yang gratis dan berkualitas!
4. Hapuskan peribaan di pedesaan! Perbaiki harga komoditas dan keperluan hidup kaum tani serta rakyat Indonesia!
5. Bagi hasil yang adil bagi penggarap serta upah buruh tani yang lebih baik di perkebunan besar kayu, karet, gula, sawit, serta komoditas ekspor lainnya milik imperialis dan tuan tanah besar nasional!
6. Menolak segala skema liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi pendidikan serta menuntut diberlakukannya sistem pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat!

Front Mahasiswa Nasional dalam momentum ini juga menyerukan kepada seluruh pemuda- mahasiswa untuk memperkuat persatuan dengan klas buruh dan kaum tani demi memajukan perjuangan rakyat melawan pengesahan UU Cipta Kerja dan seluruh tindasan dari rezim Jokowi.

Jakarta, 7 Oktober 2020

Lawan Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Singkirkan Penghalang Baru Land Reform Sejati Dan Industri Nasional

1. 

Sejak berada di bawah dominasi imperialisme di awal abad 20, bangsa dan rakyat Indonesia telah menghadapi krisis kronis, yang semakin parah saat krisis dunia imperialis mengalihkan bebannya ke negeri setengah koloni seperti Indonesia.

Di tengah pandemi COVID-19, krisis kronis ini semakin tidak tertanggungkan oleh rakyat Indonesia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (JOKOWI) tidak sanggup mengatasi masalah pandemi COVID-19 selain dengan menambah beban utang baru mencapai 400-600 Trilyun, merampas kebebasan politik, dan pertumbuhan ekonomi mencapai minus 2,7%. Rakyat semakin sulit menafkahi keluarganya. Rakyat yang kehilangan dan terancam kehilangan pekerjaan semakin banyak. Para pekerja yang bergantung pada pendapatan harian, seperti sopir, pedagang kecil dan pekerja serabutan yang kehilangan mobilitas selama Pandemi COVID-19 semakin kehilangan syarat bertahan hidup.

Pemerintahan JOKOWI tidak bisa memenuhi keperluan mendesak rakyat untuk hidup serta menggantikan kehilangan pendapatan dan upah serta kebebasan lainnya. Jalan keluar yang ditempuh oleh Pemerintah Joko Widodo, tetaplah utang luar negeri dan investasi asing melalui pemberlakuan penuh kebijakan neo-liberal di Indonesia, salah-satunya, pembuatan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah selesai dibahas di DPR dan tinggal menunggu pengesahan kembali Presiden.

Undang-Undang ini jelas adalah upaya baru untuk merintangi tuntutan mendesak rakyat untuk land reform sejati dan industri nasional, bagi gerakan pembebasan bangsa dan rakyat Indonesia dari dominasi imperialisme. Dalih pemerataan lapangan kerja digunakan untuk mempercepat dan memperkuat monopoli tanah melalui pembangunan infrastruktur strategis nasional, perluasan perkebunan skala luas, food estate, corporate farming, pertambangan besar, taman nasional berkedok konservasi. Kaum tani, nelayan, masyarakat adat dan suku bangsa minoritas di Indonesia, akan semakin dirampas tanah dan kekayaan alamnya, dan hanya akan menjadi buruh dengan upah sangat murah atau tani miskin yang dipaksa hidup dalam sistem pertanian skala kecil dan terbelakang dibawah dominasi tuan tanah besar.

Penerapan Undang-Undang ini juga terang-terangan akan merampas hak-hak dasar ekonomi seperti upah, memperpanjang jam kerja, memperburuk kondisi kerja, mempermudah dan menghilangkan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK), memperpendek waktu untuk proses perizinan bagi imperialis dan kaki tangannya untuk berusaha di Indonesia, dan mempermudah kebebasan bagi tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Seluruh skema perampasan tanah dan upah berkedok lapangan kerja dan pembangunan sepenuhnya ditopang oleh kapital produktif-investasi dan kapital utang milik imperialis dan kembali terakumulasi bagi kekayaan imperialis, khususnya imperialisme dunia pimpinan AS.

Pemerintahan Jokowi memanfaatkan ketakutan rakyat pada Covid-19, “isolasi diri” di rumah-rumah, berharap tidak akan mendapatkan perlawanan yang berarti dalam membahas dan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Di luar dugaan pemerintahan Presiden JOKOWI, gerakan massa demokratis nasional dan gerakan lainnya di lebih dari 40 Kabupaten dan Kota mengekspresikan perlawanannya atas pengesahan UU Cipta Kerja. Klas buruh, kaum tani, dosen, mahasiswa, pemuda, pelajar, perempuan, artis bahkan klik reaksioner yang sedang mempersiapkan dirinya untuk pemilihan umum presiden dan pemilihan lokal ikut menentang penetapan undang-undang ini dengan melakukan aksi di jalan-jalan, kantor pemerintahan maupun di berbagai media sosial.

Alih-alih menjawab dan membatalkan UU Cipta Kerja, Pemerintah Joko Widodo justru mengintimidasi, menangkap, menganiaya buruh, kaum tani, mahasiswa dan rakyat lainnya yang menentang pengesahan UU ini. Para pelajar dipukuli, ditembak dengan gas air mata, dan ditangkap.

Aksi massa di berbagai daerah menjadi ekspresi ketidakpercayaan dan pertentangan nyata massa rakyat terhadap Pemerintah Joko Widodo yang semakin menunjukkan wajah sejatinya sebagai pelayan kapitalis monopoli internasional. Pengajuan dan berikutnya pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR menjadi bukti bagi rakyat bahwa Pemerintahan Jokowi tidak akan memperjuangkan aspirasi sejati rakyat Indonesia untuk land reform sejati dan industri nasional, melainkan penyedia instrument hukum untuk memfasilitasi kepentingan kapitalis monopoli internasional yang disokong oleh Borjuasi Besar Komprador dan Tuan Tanah Besar di dalam negeri.    

Dengan pandangan di atas, kami organisasi yang tergabung di dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan Menentang Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan menuntut:

1. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, penangkapan, dan kriminalisasi terhadap rakyat. Bebaskan seluruh rakyat yang ditangkap tanpa syarat!
2. Berikan kompensasi dan jaminan keselamatan rakyat akibat dampak Pandemi Covid-19 dengan pelayanan dan akses kesehatan dan pendidikan gratis dan berkualitas!
3. Hapuskan Peribaan di Pedesaan! Perbaiki harga komoditas dan harga keperluan hidup kaum tani dan rakyat Indonesia!
4. Bagi Hasil yang adil bagi para penggarap dan upah buruh tani yang lebih baik di perkebunan besar kayu, sawit, karet, gula, komoditas ekspor lainnya milik Imperialis dan Tuan Tanah Besar tingkat nasional!
5. Jalankan Landreform sejati dan bangun industri nasional yang mandiri sebagai solusi ekonomi bagi rakyat Indonesia!

Kami menyerukan seluruh rakyat Indonesia, klas buruh, kaum tani, nelayan, pemuda, mahasiswa, perempuan, pelajar, pekerja seni dan seluruh kaum profesional untuk terus memperkuat dan memperluas perlawanan rakyat Indonesia melawan pengesahan UU Cipta Kerja, dan berjuang lebih gigih untuk mewujudkan land reform sejati dan industri nasional untuk kesejahteraan rakyat.

 

Jakarta, 11 Oktober 2020

Hormat kami

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

 

Rudi HB. Daman

Koordinator Umum

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU-Indonesia), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)