Profil Diri dan Kronologi Kasus

Dokumen ini disusun oleh Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional yang telah berkordinasi dan berkorespondensi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam Advokasi kasus kawan Anin. Kronologi kasus ini disusun dengan maksud untuk menjelaskan secara komprehensif kasus kriminalisasi yang menimpa kawan Anin.

1.      Profil ANINDYA SHABRINA PRASETIYO

Anindya Shabrina Prasetiyo lahir 12 juli 1995. Ia terdaftar sebagai  mahasiswa aktif semester 5 jurusan ilmu hukum di  fakultas hukum, Universitas Narotama, Surabaya. Anindya Selain sebagai mahasiswa, juga aktif di Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Surabaya. Anindya menjabat sebagai kepala departemen pendidikan dan propaganda FMN Cabang Surabaya.

Bersama FMN Anindya aktif berjuang melawan liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan yang ada di Surabaya. Selain itu, Anindya juga sangat vokal berbicara mengenai problem kaum perempuan dan kesetaraan gender bersama komunitas merah muda memudar. Anindya juga kerap kali mengisi banyak diskusi-diskusi di kampus-kampus yang ada di Surabaya. Baru-baru ini Anindya diundang untuk mengisi seminar di universitas Surabaya tentang kesetaraan gender pada tanggal 21 Agustus 2018.

Tidak hanya aktif dalam kampanye persoalaan pendidikan dan kaum perempuan, Anindya juga aktif dalam pengabdian terhadap rakyat dalam bentuk pendampingan dan advokasi persoalaan rakyat. Tercatat, Anindya terlibat aktif dalam penolakan penggusuran di Keputih Tegal Timur Baru Surabaya. Selain itu, Anindya juga aktif dalam memperjuangkan hak-hak demokratis rakyat Papua bersama jaringan mahasiswa di Surabaya.

Aktivitas yang dijalankan oleh Anindya ini tentu menjadi ancaman bagi rezim hari ini. Anindya berkali-kali mendapatkan intimidasi dan tindak kekerasan dari aktivitas pelayanan rakyat yang dijalankannya. Semisal, Pada kasus penggusuran paksa di Keputih Tegal Timur Baru, anin mengalami tindakan reprsesif dalam bentuk diseret dan dipukuli sehingga anin mengalami luka lebam di tubuhnya.

Pada 6 Juli 2018 lalu, Anindya menjadi undangan dalam acara diskusi dan pemutaran film yang dilaksanakan di asrama Papua di  Jalan Kalasan No. 10 kec. Tambaksari, Surabaya. Namun, acara diskusi dan pemutaran film itu mendapatkan tentangan dari pihak camat dan aparat gabungan. Beralaskan Operasi Yustisi, Anindya bersama Isabela dan pengacara publik LBH Surabaya menerima perlakukan represif berupa intimidasi dan tindak kekerasan dalam bentuk diseret paksa.  Selain itu, Anindya juga mengalami pelecehan seksual dalam bentuk remasan terhadap payudaranya yang dilakukan oleh aparat gabungan dalam pembubaran paksa diskusi dan pemutaran film di Asrama Papua di Jalan Kalasan No.10, Tambaksari, Surabaya pada 6 juli lalu.

2.      Kronologi:

Pada tanggal 4 Juli 2018, Front Mahasiswa Nasional di undang untuk hadir dalam acara diskusi mingguan dan pemutaran film tentang kekerasan yang terjadi di Biak, Papua. Pada tanggal 6 juli 2018

Pada 06 Juli 2018, anindya mewakili Front Mahasiswa Nasional (FMN) hadir dalam acara diskusi mingguan dan pemutaran film tentang kekerasan yang terjadi di Biak. Acara berlangsung di Asrama Papua Jalan Kalasan No 10, Kec. Tambaksari, Surabaya. Pada pukul 20.30, Camat Tambaksari bersama aparat gabungan yang teridiri Ratusan Kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kota Surabaya melakukan pembubaran paksa dengan dalih Operasi Yustisi. Perwakilan Mahasiswa Papua dan dua orang mahasiswa peserta diskusi serta salah satu Pengacara Publik LBH Surabaya menanyakan Surat Perintah/Surat Tugas, Camat Tambaksari tidak bias menunjukkan surat tersebut. Dua orang pesertadiskusi, Isabella dan Anindya berusaha untuk berdialog dengan damai dengan pihak camat. Namun di tengah dialog tersebut, salah seorang polisi meneriaki Anindya dengan kata-kata  kasar kemudian situasi mulai memanas. Isabella dan pengacara publik LBH Surabaya diseret oleh aparat kepolisian, sedangkan Anindya juga dilecehkan oleh oknum aparat kepolisian, dadanya dipegang dan kemudian diseret beramai-ramai. Camat Tambaksari Bersama ratusan anggota Kepolian, TNI dan Satpol PP kota Surabaya meninggalkan lokasi Asrama Mahasiswa Papua sekitar jam 23.00 WIB.

Pada 09 Juli 2018, LBH Surabaya bersama dengan kawan-kawan aliansi melakukan laporan kepada Propam Polda Jatim dengan Nomor Surat 133/SK/LBH/VII/2018. Surat itu berisi mengenai dugaan pelanggaran kode etik kepolisian saat terjadi peristiwa tanggal 06 Juli 2018 dengan pihak teradu adalah Sdr Kompol Prayitno Kapolsek Tambaksari Kota Surabaya dan Kombes Pol Rudi Setiawan Kapolrestabes 

Pada 12 Juli 2018, ormas yang mengatasnamakan dirinya Ikatan Keluara besar Papua Surabaya (IKBPS) yang diketuai oleh Piter Frans Rumasek yang juga seorang anggota satpol PP di Kota Surabaya, mengeluarkan statment di media Onleine jatim.antaranews.com dengan judul IKBS: Tidak Ada Bentrokan Mahasiswa Papua di Surabaya

Pada 25 Juli 2018, Piter Frans Rumasek telah melaporkan Anindya di Kepolisian dengan dasar pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan nomor : LP/B/689/VII/2018.

Pada 16 Agustus 2018, keluar surat perintah penyidikan dengan nomor : Sprin-Sidik/665/VIII/RES2.5/2018/Satreskim. Dalam surat tersebut Anindya Shabrina Prasetiyo di jerat dengan pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3.      Perkembangan Kasus :

Perkembangan kasus dari kawan Anin pada saat ini kawan Anin belum mendapatkan pemanggilan dan pemeriksaan Polrestabes Surabaya. Kawan Anin baru hanya mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan nomor surat :Sprin-Sidik/665/VIII/RES2.5/2018/Satreskim. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kawan Anin mendaptkan dugaan tindak pidana. Dalam surat tersebut Anindya Shabrina Prasetiyo di jerat dengan pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, pada tanggal 28 Agustus 2018 Albert M Madai, dipanggil pihak kepolisian perihal saksi dalam perkara tindak pidana yang menjerat kawan Anin. Surat pemanggilan sebagai saksi ini bernomor : S.pgl/3423/VIII/Res 2.5/2018/Satreskim. Albert M Madai di jadwalkan pada tanggal 05 September 2018 untuk dapat menemui Iptu Handa Wicaksana, S.I.K. M.H.

Perbedaan antara surat yang diberikan kepada kawan Anin dengan Albert M Madai sebagai saksi tentu menjadi sebuah tanda tanya besar. Karena pada surat yang ditujukan kepada kawan Anin diterangkan sebagai dugaan pidana. Namun, surat yang ditujukan kepada Albert dijelaskan bahwa Albert di panggil dalam kasus tindak pidana bukan dugaan tindak pidana.

Kawan Anin bersama LBH Surabaya yang merupakan kuasa hukum dari kawan Anin telah juga menyurati Propam Polda Jawa Timur mengenai kasus yang di hadapi oleh kawan Anin. Surat bernomor 173/SK/LBH/VIII/2018, LBH surabaya menekankan pada informasi atas tindak lanjut laporan yang telah dikirimkan oleh LBH Surabaya mengenai pelanggaran kode Etik yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu, pada tanggal 6 September 2018, Kawan Anin dan LBH surabaya akan mendatangi Propam Polda Jawa Timur mengenai tindak lanjut dari surat yang dikirimkan. Selain Propam Polda Jawa Timur, kawan Anin juga melaporkan kasus pelecehan, kekerasan dan intimidasi yang didapatkan olehnya kepada kompolnas. Surat ke Kompolnas tersebut bernomor 174/SK/LBH/VIII/2018 yang menekankan pada pelaporan pelanggaran kode etik atas kejadian pada tanggal 6 Juli 2018 di Asrama Papua Jalan Kalasan No 10, Kec. Tambaksari, Surabaya.

Tidak hanya melalui jalur hukum yang ditempuh oleh kawan anin dalam mencari keadilan. Bersama dengan aliansi yang ada di surabaya kawan anin telah menggalangang dukungan dalam bentuk petisi online perihal penghentian kriminalisasi yang dihadapi oleh kawan Anin. Selain itu juga menggelar kampanye foto yang berisikan hentikan kriminalisasi oleh kawan anin. Selain itu juga mengeluarkan infografis mengenai kasus yang dialami oleh kawan anin.

Semenjak kejadian tanggal 6 juli di Asrama Papua Jalan Kalasan No 10, Kec. Tambaksari, Surabaya, kawan Anin merasa keamanannya terganggu. Hal ini dibuktikan dengan adanya polisi dengan pakaian preman yang sengaja berjaga disekitaran rumah kawan anin. Selain itu, berdasarkan laporan dari tetangga yang kawan Anin dapatkan, semenjak tanggal 6 banyak sekali orang yang tidak dikenal lalu lalang disekitaran rumah kawan anin.

Kasus yang dialami oleh kawan Anin mendapatkan respon dari beberapa media nasional seperti tirto.id, geotimes.co.id, serta thejakartapost.com. Kriminalisasi yang dijalankan terhadap kawan Anin merupakan bentuk konkret dari fasisnya rezim saat ini.

Jakarta, 7 September 2018 

Hormat Kami,

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas Rafi’i

KetuaUmum 

Contact Person:

Badarudin (081805227040)

Widianto (081316836857)

Front Mahasiswa Nasional Mengecam Tindakan Kriminalisasi Terhadap Anindya Shabrina Prasetiyo Yang Dilakukan Polrestabes Surabaya

Tindakan Anti Demokrasi dalam berbagai bentuk dijalankan di bawah Rezim Fasis Jokowi-JK. Tindakan Anti Demokrasi ini di orientasikan untuk melakukan pembungkaman terhadap rakyat memperjuangkan hak-hak sipil nya. Pada sisi lain, tindakan anti demokrasi ini merupakan bagian yang tidak terpisah dalam rangka stabilitas politik yang berorientasi pada kelancaran iklim Investasi dan pembangunan infrastruktur.

Tindakan anti demokrasi dalam bentuk kriminalisasi kali ini terjadi di Surabaya. Pada tanggal 16 Agustus 2018, Anindya Shabrina Prasetiyo yang aktif sebagai mahasiswa di Universitas Narotama, Fakultas Hukum,  semester 5. Anindya juga aktif sebagai pimpinan dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Surabaya. Anindya dikriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan nomor surat laporan : LP/B/689/VII/2018.

Tindakan kriminalisasi ini bermula dari pembubaran paksa yang dilakukan oleh aparat gabungan terhadap diskusi mingguan yang dilakukan di asrama papua pada tanggal 6 juli 2018. Pembubaran diskusi tersebut dilakukan secara paksa dengan tindak kekerasan, intimidasi serta pelecehan terhadap Anindya Shabrina Prasetiyo. Anindya melakukan laporan atas tindakan yang dialaminya bersama LBH Surabaya dan aliansi lainnya pada tanggal 09 Juli 2018.

laporan itu ditujukan kepada porpam Polda Jatim dengan Nomor Surat 133/SK/LBH/VII/2018. Surat itu berisi mengenai dugaan pelanggaran kode etik kepolisian saat terjadi peristiwa tanggal 06 Juli 2018 dengan pihak teradu adalah Sdr Kompol Prayitno Kapolsek Tambaksari Kota Surabaya dan Kombes Pol Rudi Setiawan Kapolrestabes Surabaya. Alih-alih mendapatkan respon, Anindya Justru di laporkan oleh ormas yang mengatasnamakan dirinya Ikatan Keluara besar Papua Surabaya (IKBPS) yang diketuai oleh Piter Frans Rumasek yang juga seorang anggota satpol PP di Kota Surabaya dengan tuduhan pencemaran nama Baik. Tanggal 16 Agustus 2018, keluar surat perintah penyidikan dengan nomor : Sprin-Sidik/665/VIII/RES2.5/2018/Satreskim. Dalam surat tersebut Anindya Shabrina Prasetiyo di jerat dengan pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindakan Kriminalisasi yang dilakukan terhadap Anindya tidak lah lepas dari sedang meningginya perjuangan rakyat di Surabaya. Anindya yang juga pimpinan Cabang FMN Surabaya, aktif melakukan pendampingan atas berbagai kasus yang terjadi di Surabaya. Seperti Pada kasus penggusuran paksa di Keputih Tegal Timur Baru, anin mengalami tindakan reprsesif dalam bentuk diseret dan di pukuli sehingga anin mengalami luka lebam ditubuhnya. Ketika melaporkan kepolrestabes  anin sempat dipersulit untuk membuat pelaporan dan baru bisa divisum sekitar jam tiga pagi. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian atas laporan ini. Pada tanggal 6 Juli 2018 ketika aparat gabungan bersenjata lengkap membubarkan diskusi di asrama Papua, Anin kembali menjadi korban pelecehan seksual, kekerasan dan tindakan intimidatif dari pihak aparat di kota Surabaya.

Atas dasar itu mengecam dan mengutuk tindakan kriminalisasi yang dilakukan terhadap kawan Anindya. Front Mahasiswa Nasional menyatakan sikap:

1. Hentikan segala proses hukum terhadap kawan Anindya Shabrina Prasetiyo oleh Polrestabes Surabaya
2. Segera jalankan proses hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pelecehan terhadap Anindya Shabrina Prasetiyo
3. Hentikan tindakan intimidasi, kekerasan, kriminalisasi, pelecehan dan penangkapan terhadap pemuda mahasiswa dan rakyat.
4. Pecat Pieter Frans Rumasek sebagai anggota Satpol PP.

Kami menyerukan kepada seluruh pemuda mahasiswa meningkatkan perjuangan melawan seluruh kebijakan dan tindasan fasis dan anti rakyat rezim Jokowi-JK

Jakarta, 29  Agustus 2018

Hormat Kami,

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas Rafi’i

KetuaUmum 

Contact Person:

Badarudin (081805227040)

Widianto (081316836857)

Tidak Demokratisnya Bank Dunia dan IMF

"Amerika Serikat Membentuk Bank Dunia dan IMF untuk Mendikte Perekonomian Dunia"

Oleh: Panji Mulkilah Ahmad (Anggota FMN Cabang Yogyakarta)

Pembaca tentu sudah mendengar kabar bahwa International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) akan menggelar pertemuan pada Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. IMF adalah organisasi internasional yang bertujuan mempererat kerja sama moneter internasional, mendorong perdagangan internasional, ketersediaan lapangan kerja, kestabilan nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan bantuan kepada negara anggota yang mengalami kesulitan finanisal.

Bukan Bisnis Pariwisata Namun Nasib Korban Gempa Lombok Adalah Prioritas

“Presiden Joko Widodo Harus Segera Menetapkan Status Bencana Nasional”

Jakarta, 20 Agustus 2018, gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terus terjadi. Sejak 29 Juli 2018 hingga saat ini kurang lebih sudah terjadi 817 kali gempa bumi dan 36 kali diantaranya berkekuatan besar. Bahkan gempa susulan bukan tidak mungkin akan terus terjadi. Nasib dan kondisi kehidupan rakyat di Lombok terus diselimuti teror dan ketakutan setiap harinya. Hingga saat ini, rentetan gempa telah merenggut korban jiwa sebanyak 548 orang, korban luka-luka 7.773 orang, dan total pengungsi 417.529 orang. Dari korban tersebut tercatat 14 orang siswa meninggal dunia, sedangkan 56 orang siswa mengalami luka-luka, sebanyak 19 orang dirawat inap. Hingga saaat ini, Tercatat sebanyak 3.639 siswa dan guru mengungsi dan kegiatan belajar terganggu karena rusaknya fasilitas pendidikan dan terganggunya kondisi psikologis siswa dan pendidik. Selain itu, kerusakan besar juga terjadi pada bangunan fisik. Sebanyak 67.875 rumah mengalami kerusakan, unit perkantoran, sekolah, dan fasilitas publik lainnya pun rusak.

Dengan kondisi tersebut pemerintah harus memiliki respon yang cepat dan konstruktif dalam upaya menjamin pemenuhan kebutuhan dari korban gempa. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah kondisi pendidikan bagi pelajar diseluruh jenjangnya. Berdasarkan data sementara dari BNPB terdapat 671 unit fasilitas pendidikan rusak, terdiri dari  PAUD sebanyak 124 unit, SD sebanyak 341 unit, SMP sebanyak 95 unit, SMA sebanyak 55 unit, SMK sebanyak 50  unit dan SLB sebanyak 6 unit. Hal tersebut tentu semakin memperparah kondisi pelajar yang terhambat mendapatkan pelayanan pendidikan. Hal tersebut harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah justru sangat lambat dan tidak memprioritaskan penanganan korban gempa. Hal ini dapat terlihat dari penyediaan fasilitas pendidikan darurat dengan menggunakan tenda yang hingga saat ini baru berdiri sebanyak 21 unit dari total kebutuhan minimal sebanyak 319 unit.

Begitu pula soal penganggaran untuk pemulihan kondisi rakyat korban bencana. Pemerintahan Joko Widodo memperlihatkan ketidakberpihakannya terhadap rakyat dengan rendahnya alokasi anggaran yang dikucurkan untuk korban gempa. Tercatat hingga saat ini anggaran yang dikucurkan melalui BNPB hanya sebesar Rp 34,9 miliar. Angka yang sangat kecil tersebut tidak akan ada artinya bagi kepastian hidup korban gempa. Di lain sisi, pemerintah justru dengan jahat mengalokasikan uang rakyat untuk menjamu dan memfasilitasi pertemuan Bank Dunia dan IMF pada 8 – 14 Oktober mendatang di Nusa Dua, Bali. Kedua lembaga yang merupakan aktor yang memiliki andil dalam memiskinkan rakyat dan membelenggu negara melalu utang dan pinjamannya justru difasilitasi dengan anggaran sebesar Rp 855 miliar. Bahkan untuk agenda Asian Games pemerintah mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun. Sungguh kondisi yang kontras dengan tindakan pemerintah terhadap korban gempa.

Di tengah situasi yang semakin sulit karena terus dirundung gempa dan lambatnya respon pemerintah. Kondisi korban gempa akan terus memburuk karena hingga kondisinya saat ini Presiden Joko Widodo tidak juga segera menetapkan status sebagai Bencana Nasional. Kondisi korban, dampak kerusakan, dan rentetan gempas susulan yang terus terjadi sesungguhnya adalah kondisi yang objektif untuk menetapkanya menjadi bencana nasional. Jika ditetapkan menjadi bencana nasional, maka seluruh aspek dan kerja pemulihan kondisi korban dan kerusakan fisik akan menjadi lebih maksimal dan cepat. Hal ini akan membantu percepatan pemulihan kondisi rakyat di Lombok. Bahkan rakyat dari berbagai elemen telah banyak menuntut kepada pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional.

Pemerintah pusat dan tingkat provinsi (NTB) justru menunjukan arogansinya dalam menyikapi tuntutan tersebut. Presiden Joko Widodo, melalui mulut jajarannya seperti Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan alasan tidak memutuskan gempa di Lombok sebagai bencana nasional karena akan mengganggu bisnis pariwisata di Lombok hingga Bali, yang menurut mereka jika status tersebut dikeluarkan maka akan berdampak pada Travel Warning dan lebih merugikan negara. Bahkan dengan arogan pula Gubernur NTB Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang) menyatakan bahwa pulau Lombok tetap aman dan mengundang para wisatawan untuk datang ke Lombok. Pandangan tersebut tentu menunjukan bahwa pemerintah hanya memikirkan berjalannya bisnis pariwisata ketimbang kondisi rakyat yang menjadi korban. Sungguh hal tersebut memperlihatkan watak anti rakyat dari pemerintah.

Berdasar pada kondisi tersebut, Front Mahasiswa Nasional menyatakan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo:

1. Presiden Joko Widodo harus segera menetapkan bencana di Lombok sebagai Bencana Nasional !
2. Pemerintah harus memprioritaskan secara maksimal bantuan dan anggaran bagi pemulihan korban bencana, bukan untuk bisnis pariwisata apalagi untuk memfasilitasi pertemuan Bank Dunia-IMF !
3. Pemerintah harus memastikan ketersediaan layanan pendidikan dan layanan Trauma Healing bagi seluruh pelajar dan anak-anak di Lombok !
4. Pemerintah harus memberikan Penanganan maksimal bagi seluruh korban dengan memenuhi hak atas tempat tinggal, kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan, serta jaminan keamanan bagi seluruh rakyat Lombok !

Front Mahasiswa Nasional juga menyerukan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia untuk berjuang bersama rakyat, mengabdikan diri demi membantu saudara kita yang menjadi korban gempa bumi di Lombok. Selain itu, mahasiswa juga harus aktif menuntut kepada pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional.

Hormat Kami,

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

Sympahti Dimas Rafi’i

Ketua Umum

Front Perjuangan Rakyat :Pemerintah Harus Segera Tetapkan Gempa Lombok Sebagai Bencana Nasional

Rentetan gempa bumi yang terus mengguncang Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak akhir Juli hingga 19 Agustus 2018 terus menimbulkan korban dan kerugian yang besar. Daerah yang terdampak gempa terus meluas beriring dengan semakin besarnya jumlah korban dan kerugian yang diakibatkannya. Hingga saat ini Kementerian Sosial mencatat data sementara korban meninggal dunia sebanyak 548 jiwa. Dari data tersebut masih terus dilakukan identifikasi korban yang memungkinkan angka tersebut akan terus bertambah. Selain korban jiwa, korban luka-luka mencapai 7.773 orang dan pengungsi hingga saat ini sebanyak 417.529 orang yang tersebar ke berbagai titik.

Dampak dari retetan gempa bumi tersebut juga berimbas pada kerusakan bangunan fisik baik permukiman rakyat hingga fasilitas publik yang ada. BNPB mencatat hingga saat ini terdapat 67.875 rumah warga yang mengalami kerusakan, 606 Bangunan Sekolah yang terdiri dari 3.051 ruang kelas juga rusak, 20 bangunan perkantoran rusak, 15 Masjid dan 50 Mushola, serta 3 Unit Rumah Sakit dan 10 Puskesmas juga rusak. Kondisi tersebut tentunya semakin memperburuk kondisi rakyat yang kini mayoritas hidup dipengungsian.

Di tengah situasi tersebut tentunya warga sangat membutuhkan respon yang cepat khususnya dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat dan memulihkannya. Hingga saat ini, Presiden Joko Widodo belum juga menetapkannya sebagai bencana nasional. Hal tersebut tentu merupakan respon yang lamban dari pemerintah. Bahkan hingga saat ini tercatat hanya menggelontorkan dana bantuan melalui BNPB sebesar Rp 34,9 miliar, sangat jauh jika dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan untuk perhelatan Asian Games yang mencapai Rp 7,2 triliun, dan untuk pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp 855 miliar. Suatu kondisi yang sangat kontras ditunjukan oleh pemerintah dalam memastikan kehidupan rakyatnya yang terkena bencana.

Penetapan status menjadi bencana nasional tentu sangat objektif dilakukan. Pasalnya rakyat di Lombok hingga saat ini terus menerus digoncang gempa. Rentetan gempa yang telah banyak membuat kerusakan dan kematian tersebut tentu harus segera dapat diatasi dengan cepat. Rakyat tidak dapat menunggu lambatnya respon dan bantuan dari pemerintah. Pemerintah harus lebih mendahulukan perbaikan kondisi dan penghidupan korban bencana ketimbang mengucurkan dana untuk pembangunan fisik. Saat ini korban gempa sangat membutuhkan tempat dan sarana-prasarana penunjang yang layak di seluruh kawasan pengungsian. Selain itu dari segi non fisik, penetapan status menjadi bencana nasional juga sangat penting. Berkaca dari kondisi yang terdapat dilapangan, menurut informasi yang didapat dari Indonesia Bangkit Humanitarian Center (IB), saat ini warga semakin panik dan takut, khususnya Lansia dan Anak-anak dalam kondisi trauma yang besar akibat bencana tersebut. Kondisi kesehatan para pengungsi juga harus menjadi perhatian serius, keberlangsungan pendidikan bagi anak pun demikian. Artinya tidak ada alasan sebenarnya dari pemerintah pusat untuk tidak segera menetapkan status bencana nasional.

Atas dasar itu, Front Perjuangan Rakyat menyatakan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo:

1. Segera memberlakukan status Bencana Nasional bagi Gempa Bumi dan keadaan di Lombok !
2. Berikan Penanganan maksimal bagi seluruh korban dengan memenuhi hak atas tempat tinggal, kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan, serta jaminan keamanan bagi seluruh rakyat Lombok !

Dalam kesempatan ini kami juga menyerukan kepada seluruh sektor dan rakyat tertindas di Indonesia untuk bahu-membahu saling membantu terhadap saudara kita di Lombok, serta bersama-sama untuk memperjuangkan agar Gempa Bumi Lombok segera ditetapkan menjadi Bencana Nasional.

Hormat Kami,

Front Perjuangan Rakyat

-Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI), Institute for National and Democracy Studies (INDIES), Mineral 7-

Narahubung:
Rudi HB Daman (Koordinator): +62 812 1317 2878
Symphati Dimas (Sekretaris): +62 822 2752 6399

FMN Ranting Univ Negeri Makassar Sambut Mahasiswa Baru 2018 Dengan Kampanye Anti Komersialisasi Pendidikan

Kamis, 16 Agustus 2018. FMN Ranting UNM bersama Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU Indonesia) dan FMK, serta massa mahasiswa lainnya melakukan aksi kampanye di gerbang utama kampus UNM Gunungsari pada pukul 13.00 wita. Kampanye tersebut ditujukan kepada mahasiswa baru tahun 2018 untuk memahami tentang berbagai permasalahan komersialisasi pendidikan di kampus dan secara umum di Indonesia.

Bentangan spanduk berukuran 2 x 2 meter yang bertuliskan "SELAMAT DATANG MAHASISWA BARU ANGKATAN 2018 DI UNIVERSITAS NEGERI MAHAL, JANGAN LIHAT PHINISINYA TAPI LIHAT KONDISINYA" ikut menghiasi barisan aksi. Selain itu, kampanye juga diisi dengan pembagian selebaran propaganda, pembacaan puisi dan menyanyikan lagu perjuangan serta orasi politik.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) menyampaikan "Tujuan kami melakukan hal ini, ialah untuk memberikan gambaran kepada kawan-kawan mahasiswa baru tentang kondiis UNM saat ini. Bahwa ternyata dibalik gedung megah Phinisi yang merupakan icon UNM, terdapat banyak sekali masalah. Mulai dari biaya kuliah yang mahal, fasilitas yang tidak memadai, banyaknya pungutan liar, hingga pembungkaman demokrasi yang dilakukan oleh kampus dengan memberikan sanksi skorsing kepada mahasiswanya." Ujar Al Iqbal.

Dalam kampanye ini turut pula terlibat Presiden Mahasiswa BEM UNM Dwi Rezky Harianto. Dalam orasinya, ia menggambarkan bagaimana kampus terus berupaya mematikan peran Lembaga Kemahasiswaan. "Lembaga kemahasiswaan yang merupakan wadah aspirasi mahasiswa kini terus dikekang dan berupaya untuk dibungkam. Segala skema telah mereka ciptakan untuk mematikan gerakan mahasiswa yang belakangan ini terus membesar. Mulai dari pembekuan lembaga hingga memberikan sanksi skors bahkan DO pun dilakukan oleh kampus."

Sementara itu, bagi FMN kegiatan perkenalan kehidupan kampus seperti yang ada di UNM dalam bentuk Perkenalan Kehidupan Kampus Pada Mahasiswa Baru (PKKMB) haruslah objektif dan berorientasi untuk meningkatkan kesadaran kritis mahasiswa baru. Namun, aktifitas semacam itu lebih sering digunakan oleh birokrasi kampus untuk mempromosikan ilusi dan kebohongan atas kondisi kampus. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua FMN Ranting UNM "Dari catatan selama ini, aktifitas perkenalan kampus untuk mahasiswa baru hanya mempromosikan secara normatif bahwa mahasiswa harus baik dalam hal akademik dan moralnya. Stigma buruk kepada mahasiswa yang kritis dan aktif dalam perjuangan pun menjadi bagian dari kebohongan dan arogansi birokrasi kampus. Mahasiswa hanya diminta untuk tunduk dan patuh. Hal ini tidak bisa dibiarkan, mahasiswa justru harus bangkit dan berjuang, bahkan dengan tegas harus siap menyatakan jika pimpinan kampus mereka salah, melakukan penyimpangan, bahkan jika harus dihukum sekalipun. Kondisi itulah yang mendorong kami melakukan kampanye ini." ujar Syarizal.

Kampanye ditutup pada pukul 16.00 Wita dengan pembacaan sikap dan tuntutan.

Pendidikan Indonesia Dalam Belenggu Bank Dunia dan IMF

Intervensi World Bank dan IMF Dalam Dunia Pendidikan di Indonesia: Dari Liberalisasi dan Privatisasi Hingga Intervensi Orientasi Pendidikan

Oleh: Symphati Dimas Rafi’i

(Ketua Umum FMN)

World Bank dan IMF: Intervensi untuk Liberalisasi dan Privatisasi Pendidikan

World Bank (WB) dan IMF merupakan dua lembaga ekonomi dan keuangan yang lahir atas perjanjian internasional yang dimotori oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mengkonsolidasikan 43 negara lainnya untuk bertemu di Bretton Woods, AS pada Agustus 1944. Pertemuan tersebut kemudian dinamakan International Monetary and Financial Conference of The United and Association Nations atau yang biasa disebut dengan Bretton Woods Agreement. Amerika Serikat menggunakan perjanjian tersebut untuk mengikat seluruh negara anggota secara ekonomi dan politik. Pasca Perang Dunia II, seluruh negeri-negeri yang terlibat perang mengalami krisis ekonomi yang akut. Hal tersebut digunakan oleh Amerika Serikat untuk mendominasi dunia. Dalam World Bank dan IMF, Amerika Serikat adalah pemegang saham terbesar sehingga secara otomatis juga memiliki hak suara terbanyak dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam menghasilkan satu keputusan, minimal harus mendapat 85% suara, sedangkan 17,5% nya dimiliki oleh Amerika Serikat. Sehingga, hampir dapat dipastikan bahwa semua keputusan harus melalui persetujuan Amerika Serikat.