Mengecam Tindakan Kekerasan, Intimidasi dan Pengancaman yang Dilakukan oleh Rektorat Universitas Negeri Semarang (Unnes) Terhadap Mahasiswa

“Lawan Uang Pangkal, UKT dan Seluruh Praktik Komersialisasi Pendidikan”

Jakarta (08/06/2018), Pimpinan Pusat Front Mahasiswa mengutuk dan mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh pihak rektorat melalui Satuan Pengaman kampus terhadap massa aksi mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes). Tindakan represif, intimidasi dan pengancaman kembali terjadi dalam dunia pendidikan tinggi. Aksi massa yang dilakukan oleh mahasiswa Unnes dalam menolak pemberlakukan uang pangkal berujung direspon dengan negatif oleh pihak rektorat. 

Sejak tanggal 4 Juni 2018, mahasiswa Unnes melakukan aksi protesnya terhadap kebijakan kampus yang memungut Uang Pangkal. Hal ini merupakan bentuk perjuangan melawan komersialisasi pendidikan yang semakin menjamur di berbagai kampus. Aksi kemudian berlanjut di hari berikutnya (5 Juni) dengan melakukan aksi diam. Namun upaya dari pihak rektorat untuk membungkam perjuangan mahasiswa kembali terjadi. Berdasarkan informasi yang di dapat, terdapat tiga orang mahasiswa yang kemudian mendapat Surat Dugaan Pelanggaran Tata Tertib. Surat tersebut menunjukan bahwa kampus semakin jauh dari prinsip ilmiah dan demokratis. Kritik, pendapat, dan ekspresi dari mahasiswa dengan mudah dibungkam melalui Peraturan Tata Tertib Kampus.

Tindakan intimidasi dan pengancaman tersebut tidak membuat mahasiswa Unnes mundur dari perjuangannya. Pada 7 Juni 2018 mahasiswa kembali menggelar aksi, mahasiswa menuntut agar Rektor Unnes dapat menemui massa aksi dan melakukan dialog bersama. Namun sejak pagi hingga sore hari, Rektor yang berada di dalam ruanganya tidak bergeming dan tetap bersikap tidak mau menemui massa aksi. Akhirnya, massa aksi membagi barisannya ke beberapa titik pintu gerbang kampus. Mahasiswa tetap meminta agar rektor menemui mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya, mahasiswa mendapat tindakan represif dari Satpam Kampus ketika ingin menghampiri Rektor yang sedang berada di dalam mobilnya dan ingin meninggalkan kampus begitu saja. Pemukulan, Dorongan, Tendangan, beberapa mahasiswa juga di seret-seret oleh keamanan kampus. Rektor dengan mobilnya tetap melaju meskipun massa aksi banyak yang menghalangi, bahkan sebagian massa aksi mengabil inisiatif untuk membuat barisan dengan berbaring di jalan. Massa aksi yang berbaring di jalan dan menghalangi lajunya mobil Rektor kembali mendapat tindak kekerasan, mereka di injak, dipukul, diseret oleh kemanan kampus, yang mengakibatkan satu orang jatuh pingsan. Tidak sampai disitu, kegigihan massa aksi untuk bertemu dengan Rektor terus dilakukan, dengan berupaya memberhentikan mobil Rektor. Namun, dengan arogan dan bar-bar Rektor tetap melanjutkan laju mobilnya dan menerjang massa aksi. Akibat terjangan itu salah satu massa aksi ada yang terpental dan tak sadarkan diri.

Kejadian tersebut semakin menambah catatan buruk tindasan fasis di dunia pendidikan selama rezim Jokowi berkuasa. Gerakan mahasiswa di kampus-kampus terus menjadi sasaran pembungkaman, tindakan represifitas, intimidasi dan ancaman pemberian sanksi. Itu semua tidak lain dilakukan demi upaya rezim Jokowi yang direpresentasikan oleh Rektor untuk melanggengkan skema liberalisasi dan praktik komersialisasi pendidikan tinggi. Sistem UKT, naiknya biaya kuliah, penarikan Uang Pangkal, dan berbagai bentuk pungutan lainnya terus mendapat tentangan dan perlawanan dari mahasiswa. Demi menjalankan semua itu, pemerintah termasuk di kampus tidak segan-segan untuk melakukan tindak kekerasan. Hal terebut merupakan cerminan dari watak fasis rezim Jokowi saat ini. Kampus terus di sulap menjadi lembaga pendidikan yang memaksa mahasiswa untuk berpikiran sama, tidak kritis, tidak ilmiah dan menjauhkan mahasiswa dari rakyat tertindas.

Berbagai upaya pembungkaman, kekerasan, intimidasi dan berbagai tindasan fasis lainnya justru semakin memberikan pelajan penting bagi gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa mendapatkan inspirasi dari seluruh tindasan yang dialaminya, bahwa untuk dapat merebut kembali hak-nya dan memenangkan tuntutannya, maka perjuangan mahasiswa harus lebih keras dan lebih kuat lagi. Sebab fakta telah membuktikan, tidak ada niat  baik dari pemerintah dan Rektorat kampus untuk memenuhi tuntutan mahasiswa. Gerakan mahasiswa harus memperkuat dirinya dan memajukannya dengan mempersatukan diri dengan perjuangan rakyat. Kampus harus direbut secara paksa oleh gelombang perjuangan yang besar. Gerakan mahasiswa harus mengembalikan kampus menjadi laboratorium yang ilmiah untuk kemajuan rakyat dan menjadi benteng kebudayaan rakyat.

Atas kejadian tersebut, maka kami Pimpinan Pusat FMN menyatakan sikap dan tuntutannya:

1. Mengecam Tindak kekerasan, intimidasi, dan upaya pembungkaman melalui pemberian sanksi terhadap mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang melakukan perjuangannya. 
2.  Menuntut kepada Rektor Unnes untuk mencabut kebijakan Uang Pangkal, menurunkan biaya kuliah, dan menghentikan seluruh praktik komersialisasi pendidikan. 
3. Menuntut kepada Rektor Unnes untuk memberikan permintaan maaf terbuka kepada seluruh mahasiswa Unnes dan Mahasiswa di Indonesia atas arogansinya, tindak kekerasanya yang menyebabkan beberapa massa aksi mengalami luka-luka, serta tindakan anti kritik dan anti demokrasi yang telah mencoreng spirit Universitas sebagai institusi kebudayaan yang maju.
4. Mendukung penuh perjuangan mahasiswa Unnes dalam melawan liberalisasi dan komersialisasi pendidika serta seluruh tindasan fasis yang anti terhadap mahasiswa.

Dalam kesempatan kali ini, PP FMN juga menyerukan kepada seluruh mahasiswa untuk memperkuat persatuannya dan memajukan perjuangan melawan liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan. FMN juga mengajak mahasiswa di Indonesia untuk bersama-sama menentang rencana Pertemuan Tahunan World Bank – IMF yang akan diselenggarakan pada 8 – 14 Oktober di Nusa Dua, Bali. Karena kedua lembaga tersebut merupakan salah satu sumber petaka bagi pendidikan di Indonesia.

Jakarta, 8 Juni 2018

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas Rafi’i

Ketua Umum

Puluhan Organisasi Mahasiswa Bandung Menyatakan Sikap Menolak Komersialiasi Pendidikan Tinggi

Bandung, Puluhan organisasi mahasiswa  dari berbagai Universitas di Bandung menyatakan sikap menolak komersialisasi pendidikan tinggi.

Pernyataan sikap ini merupakan bagian dari rangkaian acara Diskusi Panel Terbuka di panggung Fisip UNPAD Jatinangor dengan tema "Perkuat persatuan menentang liberalisasi pendidikan tinggi. Senin, (04/05/2018).

"Persoalan komerisialisasi pendidikan di perguruan tinggi bukan hanya persoalan mahasiswa semata, tetapi menyangkut persoalan rakyat Indonesia secara umum. Hal ini tidak bisa kita lepaskan dari hak atas akses pendidkikan yang dijamin oleh Undang-Undang dasar." ungkap Symphati Dimas, Kordinator Komite Perguruan Tinggi Negeri, sekaligus Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional (FMN).

Dimas menyatakan dengan adanya liberalisasi dan komersialisasi di perguruan tinggi, rakyat Indonesia dari klas buruh dan kaum tani tidak bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan karena adanya legitimasi yang dibuat oleh pemerintah  UUPT No 12 Tahun 2012 membuat mahalnya perguruan tinggi.

"Padahal mayoritas Rakyat Indonesia terdiri dari klas buruh dan kaum tani". Pungkas Dimas, saat diwawancarai disela-sela acara.

Selain itu, Perwakilan mahasiswa dari ITB, Galih Norma, menyatakan akan memperluas dan menkonsolidasikan persoalan komersialisasi di Universitasnya.

"Saya secara pribadi menolak komersialisasi pendidikan tinggi, dan akan siap melakukan perluasan untuk memperluas kesadaran mahasiswa di ITB tentang hal ini". Ujar Galih saat pernyataan sikap.

Setelah selesai panelis dari perwakilan mahasiswa menyampaikan implimentasi praktek komersialisasi di setiap kampus, dihadirkan pula perwakilan dari buruh dari KASBI dan tani dari AGRA. 

"Tidak ada buruh tani yang bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, jika ada, mereka harus melakukan kerja tambahan." Ungkap Nuim, perwakilan AGRA Jawa Barat.

Selain itu, perwakilan dari setiap kampus menyepakati dibentuknya Komite Peguruan Tinggi Nasional Perguruan Regional Jawa Barat untuk menjadi wadah perjuangan bersama untuk terus memperluas gerakan ke setiap kampus di Jawa Barat. Setelah itu menentukan kordinator, dan terpilihlah Abdul Rokib dari UIN Bandung, menjadi kordinator Komite Perguruan Tinggi Nasional Regional Jawa Barat.

"Saya ungkapkan terima kasih kepada setiap perwakilan organisasi telah mempercayai untuk menjadi koordinator. Saya selaku Kordinator Komite Perguruan Tinggi Negeri Regional Jawa Barat menyerukan kepada seluruh mahasiswa di Jawa Barat untuk memperkuat persatuan, dan menggelorakan perjuangan menolak komersialisasi pendidikan di perguruan tinggi". Ungkap Rokib.

(Abdul Majid Ghofar)

[Press Release]: Komite Pendidikan Tinggi Nasional

Gerakan mahasiswa telah melaksanakan Konferensi Nasional Pendidikan pada Sabtu, 26 Mei 2018, bertempat di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta. Dalam Konferensi Nasional ini dihadiri oleh berbagai organisasi, di antaranya: HIMAPOL Indonesia, Komite Pendidikan UB, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Budaya dan Sastra se-Indonesia, Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Demokratis (LPPMD) Unpad, Komunitas Lorong FIB Unpad, Dema UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa (ILP2MI) Regional 4, Serikat Mahasiswa Progresif (SEMAR) UI, Pergerakan Rakyat Indonesia (PARTINDO), Komite Pusat Serikat Gerakan Mahasiswa Indonesia (SGMI). Dalam Konferensi ini secara khusus membahas permasalahan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia yang termanifestasi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT).

Pandangan dari seluruh organisasi yang hadir menyatakan bahwa UU PT ini membawa masalah social kesemua aspek kehidupan bermasyarakat. Beberapa masalah yang kemudian timbul adalah naiknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, nasib tenaga pengajar/pendidik yang terancam karena menggunakan system kerja kontrak yang dapat diputus secara sepihak, dibukanya kerjasama yang membuat persaingan antara Perguruan Tinggi Asing dengan Universitas di dalam negeri, dapat mengancam keberadaan perguruan tinggi swasta yang berakreditasi rendah akan ditutup, dll.

Lebih jauh lagi, melalui UU PT pemerintah dapat mengubah status Perguruan Tinggi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). PTN BH memiliki otonomi akademik dan non akademik yang membuat Universitas makin menyerupai korporasi (Perusahaan). Bahkan status PTN BH tidak menjamin terbukanya akses rakyat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Masalah yang hadir kemudian justru pemerintah terus menerus melepaskan tanggung jawab-nya untuk menyelenggarakan pendidikan. Kerjasama yang dilakukan oleh PTN BH dengan berbagai perusahaan untuk meningkatkan pendapatannya tidak serta merta membuat biaya pendidikan menjadi lebih murah. Belum lagi peranan PTN BH yang mengelola berbagai kekayaan milik negara, misalkan perkebunan, hutan, dan lainnya yang berdampak secara langsung dengan nasib rakyat di berbagai sektor.

Atas dasar tersebut, Konferensi Nasional Pendidikan menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya adalah :

1. Membentuk aliansi nasional independen dengan nama Komite Pendidikan Tinggi Nasional. Komite Pendidikan Tinggi Nasional merupakan manifestasi dari persatuan mahasiswa untuk melawan seluruh praktek liberalisasi dan komersialisasi pendidikan.

2. Secara khusus, Komite Pendidikan Tinggi Nasional menyatakan sikap akan melakukan Judicial Review(JR) terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT).

3. Komite Pendidikan Tinggi Nasional akan melakukan studi dan kajian yang lebih dalam, konferensi lanjutan, dan menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa untuk ikut terlibat dan ambil bagian untuk aktif dalam aliansi Komite Pendidikan Tinggi Nasional.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan seksama, untuk kemajuan dan keadilan sistem pendidikan di Indonesia.

Tertanda
Komite Pendidikan Tinggi Nasional

Narahubung:
0822-2752-6399 (Dimas)
0812-6607-4180 (Rinto)

Pernyataan Sikap: Mengecam Penangkapan Azhari dan Operasi Gabungan oleh Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)

“Bebaskan Azhari dan Hentikan Segala Bentuk Intimidasi, Teror dan Provokasi Terhadap Kaum Tani”

Perjuangan kaum tani di Indonesia terus mendapat benturan tindasan fasis oleh negara. Melalui berbagai cara dan instrumennya, pemerintah terus memastikan monopoli dan perampasan tanah semakin meluas. Salah satu yang saat ini terus digencarkan adalah dengan menggunakan Taman Nasional. Taman Nasional merupakan program pemerintah untuk bisa melakukan monopoli tanah secara besar-besaran. Demi memuluskan monopoli dan perampasan tanah melalui Taman Nasional, pemerintah tidak segan untuk melakukan serangkaian tindasan fasis yang terus menindas kaum tani. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang sejak tahun 1998 telah merampas tanah-tanah yang digarap dan dimukimi oleh kaum tani.

TNKS telah kembali melakukan tindak kekerasan dan penangkapan terhadap Azhari dan dua petani lainnya pada Januari 2018 lalu. Hingga saat ini, ketiga orang tersebut belum juga dilepaskan, karena dianggap sebagai perambah hutan. Selain itu, melalui Operasi Gabungan mereka juga melakukan pengusiran kaum tani dengan membakar rumah, merusak tanaman dan berbagai rentetan intimidasi, teror, dan provokasi. 

Tahun 2004 merupakan pertama kali TNKS melakukan operiasinya. Tujuannya adalah membersihkan seluruh  petani pemukim dan penggarap dari kawasan Taman Nasional. Operasi dilakukan dengan cara Patroli keliling area dan menancapkan gambar-gambar TENGKORAK di lahan dan rumah petani. Selanjutnya pada tahun 2009 operasi kembali dilakukan dengan mengerahkan 30 orang Polisi Hutan dan Orang Bayaran, mereka membakar empat rumah penduduk beserta lumbung padi, merobohkan satu buah rumah di Darrah Sanda serta menangkap dua orang tokoh petani pemukim dan penggarap, di mana keduanya kemudian di hukum 1,5 tahun penjara dengan tuduhan sebagai perambah. Tidak sampai disitu, Operasi ketiga dilakukan pada tahun 2010 dengan mengerahkan 200 personil Polisi Hutan yang menyebabkan ribuan petani pemukim dan penggarap mengungsi, Operasi tersebut juga telah menghancurkan 35 Hektar Tanaman Kopi. 

Taman Nasional Kerinci Seblat yang berada dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terus menutup mata atas realita bahwa 12.000 orang hidup dari bermukim dan menggarap tanah yang di klaim oleh TNKS. Keberadaan TNKS merupakan representasi dari monopoli tanah yang dilakukan oleh negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah di bawah rezim Joko Widodo tidak menganggap petani pemukim dan penggarap sebagai warga negara Indonesia. Seluruh hak demokratisnya, bahkan hak untuk hidupnya juga telah dirampas. Selama ini sejak zaman leluhurnya, kaum tani disana berkembang dan maju tanpa sedikitpun bantuan dan peranan dari pemerintah. 

Kenyataan tersebut semakin memperihatkan bahwa apa yang disebut oleh pemerintah sebagai program Reforma Agraria hanyalah program palsu dan ilusi belaka. Program yang hanya melakikan legalisasi aset, sertifikasi dan berbagai program kemitraan hanya manipulasi dan upaya membodohi rakyat. Program Reforma Agraria Jokowi hanya akan memuluskan monopoli dan perampasan tanah. Selain itu, program tersebut menebar ilusi bahwa kaum tani seolah dapat berdampingan hidup denga tuan-tuan tanah besar, sungguh ilusi yang menyesatkan.
 

Sementara itu, Universitas-universitas juga terus dipergunakan untuk melegitimasi skema perampasan dan monopoli tanah yang dilakukan oleh TNKS. Seperti yang dilakukan oleh Universitas Andalas dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang melakukan kerjasama dengan TNKS dalam penelitian tanaman di dalam hutan, seolah seluruh tanaman tersebut berguna dan dapat diakses oleh rakyat. Lebih jauh lagi, untuk melegitimasi kebermanfaatan dan keberadaan kawasan hutan yang dikuasai oleh TNKS, Universitas Jambi dan Universitas Batanghari juga melakukan kerjasama dengan Kementerian LHK. Tajuk kerjasamanya adalah melibatkan Universitas untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat atas pentingnya keberadaan TNKS dan seluruh programnya. Semua itu adalah bentuk kerjasama pihak kampus dengan negara yang sangat merugikan rakyat, membodohi mahasiswa, dan menciderai keilmiahan. Kampus harusnya dapat secara objektif menilai dan menempatkan keberpihakannya terhadap rakyat, bukan menjadi alat legitimasi akademis untuk menindas rakyat.

 

Atas dasar itu, Front Mahasiswa Nasional menyatakan sikap dan tuntutannya:

1. Mengecam Penangkapan terhadap Azhari dan kedua Petani lainnya, Bebaskan segera ketiganya tanpa syarat !
2. Hentikan segala bentuk Operasi, Intimidasi, Teror, dan Provokasi yang dilakukan oleh TNKS terhadap rakyat !
3. Cabut Klaim Taman Nasional Kerinci Seblat, berikan tanah-tanah terhadap orang Asli, suku bangsa minoritas, petani pemukim dan penggarap serta kepada seluruh rakyat Kabupaten merangin yang tidak memiliki tanah !
4. Hentikan seluruh kerjasama kampus-kampus dengan imperialisme, tuan tanah besar, dan pemerintah yang tidak berorientasi untuk kepentingan rakyat !

Pada kesempatan ini, FMN juga menyerukan kepada seluruh pemuda mahasiswa untuk mempersatukan diri dan memajukan perjuangan bersama rakyat, khususnya kaum tani. Pemuda-Mahasiswa harus terlibat aktif dalam perjuangan mewujudkan reforma agraria sejati, lawan seluruh kebijakan dan tindasan fasis rezim Jokowi-JK.

Jakarta, 21 Mei 2018       

Hormat Kami,

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas Rafi’i

Ketua Umum