Hentikan Kriminalisasi dan Tindak Kekerasan Terhadap Pejuang Agraria: Bebaskan Amaq Har dan Bapak Sarafudin

Perampasan Hak dasar rakyat terus terjadi dan semakin meningkat di bawah Rezim Fasis Jokowi-Jk. Tindakan Anti Demokrasi terus dipertontonkan di masa empat tahun pemerintahan Jokowi. Pada 18 Desember 2018, pada pukul 11.30 WITA, kembali terjadi penangkapan terhadap 2 orang petani yang juga pejuang tanah adat Jurang koak, Lombok Timur, NTB.

Penangkapan dilakukan melalui operasi yang dilakukan oleh 50 orang aparat negara yang terdiri dari Kepolisian Resort Lombok TImur, Kesatuan Polisi Hutan Lombok Timur dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Korban penangkapan atas nama Amaq Har (50 th) dan Bapak Sarafudin (50 th). Kejadian ini bermula saat pihak dari TNGR bersama aparat gabungan mencari pelaku penebangan pohon di kawasan Taman Nasional, alih-alih menemukan pelaku penebang pohon, justru penangkapan terhadap dua orang petani yang dilakukan.

Sebelum penangkapan, sempat terjadi adu mulut antara 2 orang petani yang ditangkap dengan pihak kepolisian, dari adu mulut tersebut diketahui bahwa dalam kejadian penangkapan tersebut sama sekali tidak ada surat perintah penangkapan yang ditunjukkan, pihak kepolisisan hanya menjelaskan bahwa mereka sedang menjalankan tugas dan dengan kasar menyeret dua orang petani tersebut ke atas mobil tahanan.

Selain penangkapan juga terjadi pemukulan terhadap seorang Pemuda atas nama Deri Putra (pimpinan Pembaru Ranting Jurang Koak) yang mencoba menghadang penangkapan tersebut. Deri berupaya menghentikan upaya tangkap paksa yang dilakukan. Akibat dari tindak pemukulan tersebut membuat Deri harus dilarikan ke puskesmas Suela dan mendapatkan 18 jahitan di kepala bagian belakang.

Kejadian kriminilasi terhadap rakyat jurang koak (pejuang tanah adat jurang koak) bukan terjadi kali pertama, melainkan telah berkali-kali terjadi. Pada tahun 2016 lalu terjadi kriminalisasi terhadap 3 orang petani Jurang Koak yang membuat di tahan tidak kurang dari 1,5 tahun, pada tahun 2017 lalu terjadi Operasi Gabungan pengusiran, pengerusakan dan pembakaran pondok-pondok warga, pemukulan, penangkapan dan intimidasi terhadap petani Jurang Koak Intimidasi pun terus terjadi, pada bulan November lalu terjadi pengancaman dengan menggunakan senjata api oleh Polisi Hutan.

Kasus yang terjadi di Jurang Koak tidak dapat dilepaskan dari skema perampasan dan monopoli tanah yang terus dilakukan oleh negara. Melalui Taman Nasional Gunung Rinjani, negara terus melakukan teror terhadap kaum tani dengan menyasar tanah-tanah rakyat untuk dirampas. Salah satunya adalah tanah adat Jurang Koak yang merupakan milik kaum tani. Demi memuluskan itu semua, rezim Jokowi memang tidak segan untuk melakukan kekerasa, kriminalisasi bahkan pembunuhan terhadap pejuang agraria dan rakyat secara luas yang menentang kebijakannya.

Seperti diketahui bersama bahwa pada tahun ini, di Lombok telah terjadi bencana Gempa Bumi yang begitu besar yang menambah derita rakyat. Masyarakat di Jurang Koak merupakan salah satu korban gempa tersebut. Namun hal itu tidak diperdulikan oleh pemerintah, bukan bantuan dan upaya pemulihan yang ditingatkan, namun justru tindak kekerasan dan kriminalisasi yang didapat rakyat.

Front Mahasiswa Nasional menilai bahwa penangkapan tersebut merupakan bentuk nyata dari watak dan karakter fasis rezim Jokowi. Tindasan fasis tersebut telah membelakangi pemenuhan hak demokratis rakyat, melalui Taman Nasional Gunung Rinjani negara terus berupaya merampas tanah milik rakyat. Artinya sangat tepat menyematkan bahwa negara adalah salah satu dari tuan tanah yang menghisap kaum tani Indonesia. Selain itu, FMN juga memandang bahwa hari depan program reforma agraria dan perhutanan sosial milik Jokowi akan terus melakukan perampasan tanah secara sistematis. Pemerintah tidak memiliki orientasi untuk menghancurkan ketimpangan agraria yang ada. Namun tanah-tanah rakyat akan dirampas dengan berbagai skema dan digunakan untuk pembangunan yang memfasilitasi imperialis, khususnya Amerika Serikat melalui berbagai bentuk kerjamasa, utang, investasi.

Atas dasar itu, maka Pimpinan Pusat Front Mahasiwa Nasional dengan ini menyatakan sikap:

1. Segera bebaskan tanpa syarat dua orang petani Jurang Koak atas nama Amaq Har dan Bapak Sarafudin !
2. Hentikan seluruh upaya tindak kekerasan, kriminalisasi, intimidasi dan pengusiran yang dilakukan oleh aparat gabungan dan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani terhadap masyarakat dusun Jurang Koak dan sekitarnya !
3. Hentikan Klaim kawasan Taman Nasional terhadap tanah adat Jurang Koak, Dusun Burne di Desa Bebidas dan tanah yang dipergunakan rakyat untuk bermukim !
4. Hentikan seluruh program reforma agraria palsu dan perhutanan sosial ! Wujudkan reforma agraria sejati yang berorientasi untuk menghancurkan monopoli tanah, sarana produksi pertanian, dan harga komoditas yang selama ini dilakukan oleh tuan tanah.

FMN juga menyerukan kepada seluruh mahasiswa untuk memajukan perjuangan dan memperbesar organisasi serta pengabdiannya terhadap rakyat, khususnya kaum tani dan klas buruh. Pemuda mahasiswa harus ambil bagian aktif dalam perjuangan mewujudkan reforma agraria sejati dan pembangunan industri nasional yang mandiri.

Jakarta, 19 Desember 2018

Hormat Kami,

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas R

Ketua Umum

Pernyataan Sikap Front Mahasiswa Nasional: Hari HAM Sedunia 2018

Majukan Perjuangan Massa Mahasiswa Bersama Rakyat, Lawan Seluruh Kebijakan dan Tindasan Fasis Rezim Jokowi-Imperialis AS,

Demi Mewujudkan Demokrasi Rakyat

Kondisi dan penderitaan rakyat Indonesia selama empat tahun rezim Jokowi-JK berkuasa semakin memburuk. Pemenuhan hak demokratis rakyat terus dirampas melalui kebijakan serta tindasan yang berorientasi untuk melayani kepentingan imperlias Amerika Serikat (AS). Perampasan hak rakyat dilakukan secara sistematis melalui Paket Kebijakan Ekonomi yang secara langsung bentuk implementasi dari skema neoliberal imperialis AS. Paket Kebijakan Ekonomi menjadi payung kebijakan seluruh sektor dan berdampak pada seluruh sektor rakyat Indonesia. Rezim Jokowi telah memperlihatkan keberpihakannya terhadap investasi dan hutang demi memuluskan jalan penghisapan terhadap rakyat.

Pernyataan Sikap FMN:Bebaskan Fachri dan Arifin serta Seluruh mahasiswa Papua yang Ditangkap oleh Kepolisian Kota Surabaya. Hentikan Seluruh Tindak Kekerasan, Diskriminasi, dan Kriminalisasi Terhadap Rakyat

Fachri Syahrazad Anggota FMN Cabang Surabaya

Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional yang jatuh pada tanggal 10 Desember. Rezim anti demokrasi Jokowi-Jk tidak ada henti hentinya melakukan tindakan pelanggaran HAM terhadap rakyat yangmemperjuangkan hak demokratisnya. Pada tanggal 1 Desember, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama organisasi mahasiswa lainnya di Surabaya memperingati Independence Day of West Papua untuk menuntut hak demokrasinya di seluruh daerah.

Aksi tersebut dihadapkan dengan tindak pelanggaran HAM oleh rezim jokowi-JK melalui aparat keamanan. Tindakan pelanggaran HAM dalam bentuk pembubaran, kekerasan dan penangkapan massa aksi oleh aparat kepolisian.

Aparat kepolisian Surabaya mengunakan Organisasi massa (Ormas) untuk melakukan provokasi, pembubaran massa aksi. Ormas tersebut melakukan pelemparan batu, botol, dan bambu runcing (perangkat aksi) kepada massa aksi. Tindakan tersebut mengakibatkan 16 orang luka-luka dan tiga (3) di antaranya harus dilarikan kerumah sakit karena kepalanya bocor.

Pada jam 11.00 WIB massa aksi membubarkan diri dan kembali ke asrama Papua. Tindakan tidak berhenti di situ, tindakan intimidasi penangkapan oleh personil kepolisan dilakukan kepada massa aksi yang sudah berada di Asrama Papua.

Arifin Mahasiswa Surakarta 

Aparat kepolisian melakukan penangkapan kepada 233 orang massa aksi pada pukul 01.00 WIB dan dibawa ke Polrestabes Surabaya. Salah satu dari korban penangkapan tersebut adalah Fachri Syahrazad Anggota FMN Cabang Surabaya (Mahasiswa ITSD4 Infrastruktur Sipil) diseret oleh polisi dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya .Barang-barang Fachri ditemukan di Asrama Papua, ponselnya terakhir dapat dihubungi pada pukul 00:40d ini hari. Saksi kami yang pada saat itu juga sedang berada di asrama Papua menyaksikan Fachri ditarik oleh salah satu aparat kepolisian berseragam lengkap. Hal hampir sama juga dialami oleh Arifin (Mahasiswa Surakarta) yang menjadi korban penangkapan pihak kepolisian. Saat ini sudah dikonfirmasi bahwa Fachri masih ditahan di Polrestabes Surabaya.

Tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap aktivis dan rakyat yang semakin sering terjadi merupakan wujud nyata dari watak fasis rezim Jokowi. Demi stabilitas politik, demi keramahan investasi, dan demi kemenangan dalam kontestasi Rezim Jokowi terus mempertajam penindasannya terhadap rakyat. Kritik dan aksi-aksi demokratis rakyat selalu dihadapkan dengan aparat dan tindakan represif. Rakyat terus menjadi korban, tidak hanya korban kemiskinan akibat kebijakan ekonomi neoliberalnya namun juga korban tindasan fasia yang merampas kebebasan demokrasi. Semua itu tidak lain dilakukan oleh rezim Jokowi sebagai bentuk pelayanan maksimalnya bagi tuan imperialis AS dan kepentingan borjuasi besar komprador serta tuan tanah besar di Indonesia.

Kenyataan itu menujukan kepada rakyat bahwa, tidak salah jika saat ini rakyat menyematkan dan mengatakan bahwa rezim Jokowi adalah fasis dan pelanggar HAM. Bahkan ini semakin meneguhkan bahwa nasib serta masa depan rakyat tidak bisa diditipkan oleh siapapun, pemenuhan hak demokratis rakyat harus diperjuangkan secara kolektif. Atas dasar itu, FMN menyatakan sikap dan tuntutannya,Mengecam dan mengutuk seluruh tindak fasis Jokowi-JK berupa intimidasi, kekerasan, penangkapan terhadap rakyat yang memperjuangkan hak demokratisnya.

1. Bebaskan Fachri dan Arifin serta seluruh massa aksi yang ditangkap oleh Polrestabes Surabaya tanpa Syarat !
2. Hentikan Seluruh tindak kekerasan, diskriminasi dan kriminalisasi terhadap rakyat
3. Hentikan diskriminasi dan berikan jaminan kebebasan demokrasi bagi mahasiswa dan rakyat Papua !

Kami menyerukan kepada seluruh pemuda mahasiswa dan rakyat untuk memperkuat perjuangan melawan segala tindakan fasis Jokowi-JK dalam bentuk kekerasan, kriminalisasi, penangkapan terhadap rakyat

Jakarta, 2 Desember 2018

Hormat kami,

Symphati Dimas Rafi’i

Ketua umum

Hentikan Kriminalisasi dan Kekerasan Terhadap Rakyat: Lawan Kebijakan dan Tindakan Anti Demokrasi Dari Rezim Jokowi-JK

Oleh: Front Mahasiswa Nasional (FMN) Ranting Universitas Indonesia

Kriminalisasi dan kekerasan terhadap rakyat merupakan bentuk dari pemberangusan demokrasi, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Rakyat yang menjadi korban kriminalisasi dan tindak kekerasan terus berjatuhan. Lebih dari empat tahun berkuasa, pemerintahan Jokowi-JK semakin memperlihatkan karakternya yang anti terhadap demokrasi.

Di kampus, mahasiswa terus menjadi korban pemberangusan demokrasi baik dalam bentuk  pemberangusan organsasi, pelarangan diksusi dan kegiatan ilmiah, tindakan kekerasan, intimidasi, hingga kriminalisasi terhadap mahasiswa. FMN mencatat sebanyak 123 mahasiswa mendapat skorsing, 55 mahasiswa mendapat sanksi Drop Out (DO), 202 orang mengalami tindak kekerasan, bahkan 191 mahasiswa dikriminalisasi. Korban tersebut adalah mahasiswa yang melakukan kritik dan aksi protes di kampus. Kasus terbaru yaitu pemberian sanksi skorsing kepada enam (6) orang mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Makassar. Mereka mendapatkan sanksi karena mempertanyakan realisasi anggaran dan pengadaan sarana-prasarana fakultas. Lebih buruk lagi, 20 mahasiswa UKI Toraja menjadi korban Drop Out karena menyelenggarakan kegiatan mahasiswa di luar kampus.

PERNYATAAN SIKAP HARI TANI NASIONAL 2018

Perkuat Persatuan Pemuda-Mahasiswa Bersama Kaum Tani dan Rakyat Tertindas, Perhebat Perjuangan Massa Melawan Reforma Agraria Palsu Rezim Jokowi dan Berbagai Aturan Pelaksananya yang Dikontrol Imperialis Amerika Serikat untuk Mempercepat Perampasan Tanah

Salam demokrasi...!!

Front Mahasiswa Nasional (FMN), mengucapkan selamat Hari Tani Nasional (HTN) 2018 kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia. Terus gelorakan perjuangan pantang menyerah untuk mewujudkan reforma agraria sejati dan industri nasional di Indonesia.

Hari Tani Nasional (HTN) merupakan momentum yang lahir atas disahkannya Lahirnya undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria (UUPA). Akan tetapi, 58 tahun sejak UUPA diundangkan, perampasan dan monopoli tanah terus terjadi diseluruh penjuru negeri. Bahkan di bawah kekuasaan Jokowi, kehidupan kaum tani terus mengalami kemerosotan.

Hingga saat ini, pola dan skema perampasan serta monopoli tanah masih terus terjadi. Kondisi tersebut justru secara jelas dipertahankan oleh negara. Perusahaan-perusahaan besar terus mengintensifkan perampasan dan monopoli tanah di Indonesia. Penguasaan tanah untuk sektor perkebunan dan pertambangan saat ini sudah menguasai tanah mencapai 41,87 juta ha. Perkebunan sawit yang hanya dikuasai oleh 25 tuan tanah besar swasta, sudah mencapai 29 juta ha izin perkebunan, dimana 13 juta ha diantaranya sudah ditanami sawit. Jumlah tersebut bahkan belum termasuk luas lahan perkebunan yang dikuasai oleh Negara. Sedangkan untuk kawasan hutan, terdapat 531 konsesi hutan skala besar yang diberikan diatas lahan seluas 35,8 juta ha. Jumlah yang tentu saja sangat timpang dengan izin Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa (HD) dan, Hutan Tanaman Hakyat (HTR) yang terbagi dalam 60 izin, dimiliki oleh 257.486 KK (1.287.431 jiwa) diatas lahan seluas hanya 646.476 Ha.

Era rezim Jokowi adalah masa dimana imperialisme di bawah pimpinan AS melipat-gandakan penindasan dan penghisapannya terhadap rakyat di berbagai negeri, agar segera keluar dari krisis jangka panjang yang terus menggerogotinya. Pemerintahan Jokowi secara agresif menerapkan Paket Kebijakan Ekonomi (saat ini 16 paket) untuk memastikan percepatan investasi atas nama pembangunan. Semuanya ditujukan untuk menopang kepentingan imperialis AS dan hanya menguntungkan pengusaha dan pemodal-pemodal besar (borjuasi besar komprador) serta tuan tanah besar. Di sisi lain, menjadi ancaman besar bagi rakyat, khususnya kaum tani yang akan terus dirampas tanah dan hak-hak dasar lainnya.

Sementara itu, kehidupan kaum tani semakin merosot akibat monopoli dan perampasan tanah.  Data Badan Pusat Statistik (BPS) per-Maret 2017 menyebutkan, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 (10,64%) juta jiwa, dengan persebaran di perkotaan sebanyak 10,60 juta dan perdesaan sebanyak 17,10 juta jiwa.

Lawan Kebijakan Reforma Agraria Palsu Rezim Jokowi

Di penghubung kekuasaannya rezim Jokowi terus menebar ilusi dengan menggencarkan promosi program Reforma Agraria Palsu. Reforma Agraria Jokowi hanya berupa sertifikasi dan redistribusi yang justru akan merampas tanah rakyat dengan makin sistematis. Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) tidak sama sekali bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan penguasaan tanah serta monopoli atas seluruh aspek produksi disektor pertanian. Oleh karena itu penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tidak akan memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah, tuan-tuan tanah besar akan tetap berjalan dengan memonopoli tanah berskala besar.

Bahkan demi memuluskan seluruh skema tersebut, Rezim Jokowi akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Reforma Agraria. Perpres tersebut tidak lain sebagai pelaksana dari program hasil dikte imperialis AS melalui Bank Dunia, yatiu program One Map dengan melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program tersebut bertujuan untuk memetakan tanah dan peruntukannya, memastikan agar tanah yang dimonopoli oleh negara dan perusahaan besar tidak tersentuh. Program tersebut dibiayai oleh World Bank Group dengan nilai US$ 200 juta.

Lalu, apakah kaum tani akan menguasai tanah-tanah hasil dari program reforma agraria ala Jokowi?, jawabannya adalah tidak. Sistem pengelolaan dalam TORA dilaksanakan dengan bentuk Cluster, hal tersebut digunakan agar dapat secara maksimal dikontrol melalui investasi, hutang, dan secara memaksa juga menetapkan komoditas tanaman dan pasar nya. Jadi, kaum tani hanya menjadi pekerja saja di tanah tersebut. Atau dengan kata lain, program Reforma Agraria Jokowi di dalamnya terdapat program Tanam Paksa layaknya era kolonial. Bahkan lebih buruk lagi, rakyat justru terus terancam dengan berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang akan merampas tanah dan pemukiman rakyat secara besar-besaran. Semua itu tidak lain untuk memastikan seluruh skema ekspor kapital dan bisnis dari imperialis AS dapat berjalan semakin lancar di Indonesia.

Seluruh skema tersebut juga didukung oleh institusi pendidikan tinggi (kampus) dengan berbagai dalilnya. Sebut saja program Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan kampus-kampus di wilayah Jawa Barat yang terintegrasi secara langsung dengan program “Citarum Harum”. Program yang esensinya adalah pengusiran kaum tani dari tanahnya, perampasan tanah, dan tanam paksa tersebut dibuat seolah menjadi baik dan mahasiswa dipaksa untuk melakukan sosialisasi dan mendukungnya.  Belum lagi peran yang digunakan oleh kampus yang secara langsung menguasai tanah-tanah rakyat dalam bentuk perkebunan maupun hutan.

Berdasarkan pandangan tersebut, dalam memperingati Hari Tani Nasional 2018, FRONT MAHASISWA NASIONAL menyatakan sikap “Menolak Program Reforma Agraria Palsu Jokowi” serta akan berjuang bersama kaum tani dan rakyat Indonesia menuntut:

1.       Jalankan Reforma Agraria Sejati serta Pembangunan Insudtri Nasional yang mandiri dan berdaulat !

2.       Menolak One Map Program dan Cabut Inpres Penyelesaian Konflik Agraria !

3.       Hentikan seluruh bentuk kerjasama dan Hutang dari IMF-Bank Dunia serta seluruh lembaga keuangan global yang bertujuan merampas tanah dan memerosotkan kehidupan rakyat.

4.       Hentikan monopoli sarana produksi dan input pertanian (Bibit, Pupuk, Obat-Obatan Pertanian dan Peralatan Pertanian) yang terus memerosotkan penghidupan kaum tani.

5.       Turunkan harga  sewa tanah bagi kaum tani, serta aneka jenis pajak tanah dan komoditas kaum tani serta berbagai varian iuran yang merampas hasil kerja kaum tani, nelayan, suku bangsa minoritas, pemukim dan penggarap di hutan.

6.       Naikkan upah buruh tani dan harga komoditas pertanian hasil produksi kaum tani

7.       Hentikan Penggusuran dan pengusiran paksa terhadap kaum tani, suku bangsa minoritas, nelayan maupun masyarakat perkotaan

8.       Menentang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Indonesia

9.       Segera Wujudkan Sistem Pendidikan yang Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi Kepada Rakyat !

Pada momentum ini, kami juga menyerukan kepada seluruh pemuda mahasiswa di Indonesia untuk memperkuat persatuan dengan kaum tani dan rakyat tertindas di Indonesia. Berjuang bersama rakyat untuk melawan seluruh ilusi dari rezim Jokowi-JK dan bersama untuk mewujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional sebagai syarat mutlak kemajuan rakyat Indonesia.

Jakarta, 24 September 2018

Hormat Kami,

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas Rafi’i

Ketua Umum

Profil Diri dan Kronologi Kasus

Dokumen ini disusun oleh Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional yang telah berkordinasi dan berkorespondensi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam Advokasi kasus kawan Anin. Kronologi kasus ini disusun dengan maksud untuk menjelaskan secara komprehensif kasus kriminalisasi yang menimpa kawan Anin.

1.      Profil ANINDYA SHABRINA PRASETIYO

Anindya Shabrina Prasetiyo lahir 12 juli 1995. Ia terdaftar sebagai  mahasiswa aktif semester 5 jurusan ilmu hukum di  fakultas hukum, Universitas Narotama, Surabaya. Anindya Selain sebagai mahasiswa, juga aktif di Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Surabaya. Anindya menjabat sebagai kepala departemen pendidikan dan propaganda FMN Cabang Surabaya.

Bersama FMN Anindya aktif berjuang melawan liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan yang ada di Surabaya. Selain itu, Anindya juga sangat vokal berbicara mengenai problem kaum perempuan dan kesetaraan gender bersama komunitas merah muda memudar. Anindya juga kerap kali mengisi banyak diskusi-diskusi di kampus-kampus yang ada di Surabaya. Baru-baru ini Anindya diundang untuk mengisi seminar di universitas Surabaya tentang kesetaraan gender pada tanggal 21 Agustus 2018.

Tidak hanya aktif dalam kampanye persoalaan pendidikan dan kaum perempuan, Anindya juga aktif dalam pengabdian terhadap rakyat dalam bentuk pendampingan dan advokasi persoalaan rakyat. Tercatat, Anindya terlibat aktif dalam penolakan penggusuran di Keputih Tegal Timur Baru Surabaya. Selain itu, Anindya juga aktif dalam memperjuangkan hak-hak demokratis rakyat Papua bersama jaringan mahasiswa di Surabaya.

Aktivitas yang dijalankan oleh Anindya ini tentu menjadi ancaman bagi rezim hari ini. Anindya berkali-kali mendapatkan intimidasi dan tindak kekerasan dari aktivitas pelayanan rakyat yang dijalankannya. Semisal, Pada kasus penggusuran paksa di Keputih Tegal Timur Baru, anin mengalami tindakan reprsesif dalam bentuk diseret dan dipukuli sehingga anin mengalami luka lebam di tubuhnya.

Pada 6 Juli 2018 lalu, Anindya menjadi undangan dalam acara diskusi dan pemutaran film yang dilaksanakan di asrama Papua di  Jalan Kalasan No. 10 kec. Tambaksari, Surabaya. Namun, acara diskusi dan pemutaran film itu mendapatkan tentangan dari pihak camat dan aparat gabungan. Beralaskan Operasi Yustisi, Anindya bersama Isabela dan pengacara publik LBH Surabaya menerima perlakukan represif berupa intimidasi dan tindak kekerasan dalam bentuk diseret paksa.  Selain itu, Anindya juga mengalami pelecehan seksual dalam bentuk remasan terhadap payudaranya yang dilakukan oleh aparat gabungan dalam pembubaran paksa diskusi dan pemutaran film di Asrama Papua di Jalan Kalasan No.10, Tambaksari, Surabaya pada 6 juli lalu.

2.      Kronologi:

Pada tanggal 4 Juli 2018, Front Mahasiswa Nasional di undang untuk hadir dalam acara diskusi mingguan dan pemutaran film tentang kekerasan yang terjadi di Biak, Papua. Pada tanggal 6 juli 2018

Pada 06 Juli 2018, anindya mewakili Front Mahasiswa Nasional (FMN) hadir dalam acara diskusi mingguan dan pemutaran film tentang kekerasan yang terjadi di Biak. Acara berlangsung di Asrama Papua Jalan Kalasan No 10, Kec. Tambaksari, Surabaya. Pada pukul 20.30, Camat Tambaksari bersama aparat gabungan yang teridiri Ratusan Kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kota Surabaya melakukan pembubaran paksa dengan dalih Operasi Yustisi. Perwakilan Mahasiswa Papua dan dua orang mahasiswa peserta diskusi serta salah satu Pengacara Publik LBH Surabaya menanyakan Surat Perintah/Surat Tugas, Camat Tambaksari tidak bias menunjukkan surat tersebut. Dua orang pesertadiskusi, Isabella dan Anindya berusaha untuk berdialog dengan damai dengan pihak camat. Namun di tengah dialog tersebut, salah seorang polisi meneriaki Anindya dengan kata-kata  kasar kemudian situasi mulai memanas. Isabella dan pengacara publik LBH Surabaya diseret oleh aparat kepolisian, sedangkan Anindya juga dilecehkan oleh oknum aparat kepolisian, dadanya dipegang dan kemudian diseret beramai-ramai. Camat Tambaksari Bersama ratusan anggota Kepolian, TNI dan Satpol PP kota Surabaya meninggalkan lokasi Asrama Mahasiswa Papua sekitar jam 23.00 WIB.

Pada 09 Juli 2018, LBH Surabaya bersama dengan kawan-kawan aliansi melakukan laporan kepada Propam Polda Jatim dengan Nomor Surat 133/SK/LBH/VII/2018. Surat itu berisi mengenai dugaan pelanggaran kode etik kepolisian saat terjadi peristiwa tanggal 06 Juli 2018 dengan pihak teradu adalah Sdr Kompol Prayitno Kapolsek Tambaksari Kota Surabaya dan Kombes Pol Rudi Setiawan Kapolrestabes 

Pada 12 Juli 2018, ormas yang mengatasnamakan dirinya Ikatan Keluara besar Papua Surabaya (IKBPS) yang diketuai oleh Piter Frans Rumasek yang juga seorang anggota satpol PP di Kota Surabaya, mengeluarkan statment di media Onleine jatim.antaranews.com dengan judul IKBS: Tidak Ada Bentrokan Mahasiswa Papua di Surabaya

Pada 25 Juli 2018, Piter Frans Rumasek telah melaporkan Anindya di Kepolisian dengan dasar pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan nomor : LP/B/689/VII/2018.

Pada 16 Agustus 2018, keluar surat perintah penyidikan dengan nomor : Sprin-Sidik/665/VIII/RES2.5/2018/Satreskim. Dalam surat tersebut Anindya Shabrina Prasetiyo di jerat dengan pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3.      Perkembangan Kasus :

Perkembangan kasus dari kawan Anin pada saat ini kawan Anin belum mendapatkan pemanggilan dan pemeriksaan Polrestabes Surabaya. Kawan Anin baru hanya mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan nomor surat :Sprin-Sidik/665/VIII/RES2.5/2018/Satreskim. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kawan Anin mendaptkan dugaan tindak pidana. Dalam surat tersebut Anindya Shabrina Prasetiyo di jerat dengan pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, pada tanggal 28 Agustus 2018 Albert M Madai, dipanggil pihak kepolisian perihal saksi dalam perkara tindak pidana yang menjerat kawan Anin. Surat pemanggilan sebagai saksi ini bernomor : S.pgl/3423/VIII/Res 2.5/2018/Satreskim. Albert M Madai di jadwalkan pada tanggal 05 September 2018 untuk dapat menemui Iptu Handa Wicaksana, S.I.K. M.H.

Perbedaan antara surat yang diberikan kepada kawan Anin dengan Albert M Madai sebagai saksi tentu menjadi sebuah tanda tanya besar. Karena pada surat yang ditujukan kepada kawan Anin diterangkan sebagai dugaan pidana. Namun, surat yang ditujukan kepada Albert dijelaskan bahwa Albert di panggil dalam kasus tindak pidana bukan dugaan tindak pidana.

Kawan Anin bersama LBH Surabaya yang merupakan kuasa hukum dari kawan Anin telah juga menyurati Propam Polda Jawa Timur mengenai kasus yang di hadapi oleh kawan Anin. Surat bernomor 173/SK/LBH/VIII/2018, LBH surabaya menekankan pada informasi atas tindak lanjut laporan yang telah dikirimkan oleh LBH Surabaya mengenai pelanggaran kode Etik yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu, pada tanggal 6 September 2018, Kawan Anin dan LBH surabaya akan mendatangi Propam Polda Jawa Timur mengenai tindak lanjut dari surat yang dikirimkan. Selain Propam Polda Jawa Timur, kawan Anin juga melaporkan kasus pelecehan, kekerasan dan intimidasi yang didapatkan olehnya kepada kompolnas. Surat ke Kompolnas tersebut bernomor 174/SK/LBH/VIII/2018 yang menekankan pada pelaporan pelanggaran kode etik atas kejadian pada tanggal 6 Juli 2018 di Asrama Papua Jalan Kalasan No 10, Kec. Tambaksari, Surabaya.

Tidak hanya melalui jalur hukum yang ditempuh oleh kawan anin dalam mencari keadilan. Bersama dengan aliansi yang ada di surabaya kawan anin telah menggalangang dukungan dalam bentuk petisi online perihal penghentian kriminalisasi yang dihadapi oleh kawan Anin. Selain itu juga menggelar kampanye foto yang berisikan hentikan kriminalisasi oleh kawan anin. Selain itu juga mengeluarkan infografis mengenai kasus yang dialami oleh kawan anin.

Semenjak kejadian tanggal 6 juli di Asrama Papua Jalan Kalasan No 10, Kec. Tambaksari, Surabaya, kawan Anin merasa keamanannya terganggu. Hal ini dibuktikan dengan adanya polisi dengan pakaian preman yang sengaja berjaga disekitaran rumah kawan anin. Selain itu, berdasarkan laporan dari tetangga yang kawan Anin dapatkan, semenjak tanggal 6 banyak sekali orang yang tidak dikenal lalu lalang disekitaran rumah kawan anin.

Kasus yang dialami oleh kawan Anin mendapatkan respon dari beberapa media nasional seperti tirto.id, geotimes.co.id, serta thejakartapost.com. Kriminalisasi yang dijalankan terhadap kawan Anin merupakan bentuk konkret dari fasisnya rezim saat ini.

Jakarta, 7 September 2018 

Hormat Kami,

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas Rafi’i

KetuaUmum 

Contact Person:

Badarudin (081805227040)

Widianto (081316836857)

Front Mahasiswa Nasional Mengecam Tindakan Kriminalisasi Terhadap Anindya Shabrina Prasetiyo Yang Dilakukan Polrestabes Surabaya

Tindakan Anti Demokrasi dalam berbagai bentuk dijalankan di bawah Rezim Fasis Jokowi-JK. Tindakan Anti Demokrasi ini di orientasikan untuk melakukan pembungkaman terhadap rakyat memperjuangkan hak-hak sipil nya. Pada sisi lain, tindakan anti demokrasi ini merupakan bagian yang tidak terpisah dalam rangka stabilitas politik yang berorientasi pada kelancaran iklim Investasi dan pembangunan infrastruktur.

Tindakan anti demokrasi dalam bentuk kriminalisasi kali ini terjadi di Surabaya. Pada tanggal 16 Agustus 2018, Anindya Shabrina Prasetiyo yang aktif sebagai mahasiswa di Universitas Narotama, Fakultas Hukum,  semester 5. Anindya juga aktif sebagai pimpinan dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Surabaya. Anindya dikriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan nomor surat laporan : LP/B/689/VII/2018.

Tindakan kriminalisasi ini bermula dari pembubaran paksa yang dilakukan oleh aparat gabungan terhadap diskusi mingguan yang dilakukan di asrama papua pada tanggal 6 juli 2018. Pembubaran diskusi tersebut dilakukan secara paksa dengan tindak kekerasan, intimidasi serta pelecehan terhadap Anindya Shabrina Prasetiyo. Anindya melakukan laporan atas tindakan yang dialaminya bersama LBH Surabaya dan aliansi lainnya pada tanggal 09 Juli 2018.

laporan itu ditujukan kepada porpam Polda Jatim dengan Nomor Surat 133/SK/LBH/VII/2018. Surat itu berisi mengenai dugaan pelanggaran kode etik kepolisian saat terjadi peristiwa tanggal 06 Juli 2018 dengan pihak teradu adalah Sdr Kompol Prayitno Kapolsek Tambaksari Kota Surabaya dan Kombes Pol Rudi Setiawan Kapolrestabes Surabaya. Alih-alih mendapatkan respon, Anindya Justru di laporkan oleh ormas yang mengatasnamakan dirinya Ikatan Keluara besar Papua Surabaya (IKBPS) yang diketuai oleh Piter Frans Rumasek yang juga seorang anggota satpol PP di Kota Surabaya dengan tuduhan pencemaran nama Baik. Tanggal 16 Agustus 2018, keluar surat perintah penyidikan dengan nomor : Sprin-Sidik/665/VIII/RES2.5/2018/Satreskim. Dalam surat tersebut Anindya Shabrina Prasetiyo di jerat dengan pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindakan Kriminalisasi yang dilakukan terhadap Anindya tidak lah lepas dari sedang meningginya perjuangan rakyat di Surabaya. Anindya yang juga pimpinan Cabang FMN Surabaya, aktif melakukan pendampingan atas berbagai kasus yang terjadi di Surabaya. Seperti Pada kasus penggusuran paksa di Keputih Tegal Timur Baru, anin mengalami tindakan reprsesif dalam bentuk diseret dan di pukuli sehingga anin mengalami luka lebam ditubuhnya. Ketika melaporkan kepolrestabes  anin sempat dipersulit untuk membuat pelaporan dan baru bisa divisum sekitar jam tiga pagi. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian atas laporan ini. Pada tanggal 6 Juli 2018 ketika aparat gabungan bersenjata lengkap membubarkan diskusi di asrama Papua, Anin kembali menjadi korban pelecehan seksual, kekerasan dan tindakan intimidatif dari pihak aparat di kota Surabaya.

Atas dasar itu mengecam dan mengutuk tindakan kriminalisasi yang dilakukan terhadap kawan Anindya. Front Mahasiswa Nasional menyatakan sikap:

1. Hentikan segala proses hukum terhadap kawan Anindya Shabrina Prasetiyo oleh Polrestabes Surabaya
2. Segera jalankan proses hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pelecehan terhadap Anindya Shabrina Prasetiyo
3. Hentikan tindakan intimidasi, kekerasan, kriminalisasi, pelecehan dan penangkapan terhadap pemuda mahasiswa dan rakyat.
4. Pecat Pieter Frans Rumasek sebagai anggota Satpol PP.

Kami menyerukan kepada seluruh pemuda mahasiswa meningkatkan perjuangan melawan seluruh kebijakan dan tindasan fasis dan anti rakyat rezim Jokowi-JK

Jakarta, 29  Agustus 2018

Hormat Kami,

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas Rafi’i

KetuaUmum 

Contact Person:

Badarudin (081805227040)

Widianto (081316836857)