Headlines News :
Home » » Brosure Propaganda 2 (Dua) Tahun Pemerintahan SBY-Boediono

Brosure Propaganda 2 (Dua) Tahun Pemerintahan SBY-Boediono

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Jumat, 27 Januari 2012 | 04.22


SBY-Boediono, Rezim Fasis anti Rakyat dan Anti Demokrasi

“Kekerasan adalah khas pemerintahan SBY-Boediono dalam Mengimplementasikan Berbagai skema Penghisapan dan Penindasannya terhadap Rakyat!”


Perkembangan Situasi Internasional dan Krisis Umum Imperialisme
Dari berbagai tesis yang pernah ada, tidak terbantahkan bahwa krisis yang dialami oleh Imperialisme tidak akan pernah menemukan ujungnya dan, secara bertahap akan terus merosot dan semakin memburuk hingga puncak kehancurannya. Faktanya hari ini bahwa krisis tersebut telah mengarah pada krisis yang semakin dalam, meluas dan memburuk. Krisis ekonomi dan keuangan global yang terjadi di AS pada tahun 2008 akibat over-produksi atas barang-barang teknologi tinggi, elektronik dan senjata telah menyebabkan depresi ekonomi dunia yang berat hingga sekarang. Situasi tersebut, kini semakin merosot dan telah diperparah dengan krisis keuangan akibat kerakusan spekulasi keuangan tak terkendali oleh kapitalis monopoli yang tidak terhubung secara langsung dengan sektor ekonomi riil. Dampak krisis ini telah menghantarkan perusahaan-perusahaan besar dunia pada kebangkrutannya, mengeringkan likuiditas lembaga-lembaga keuangan (Per-Bankkan) besar dunia, menghamburkan dana publik dalam jumlah besar dan secara langsung memerosotkan ekonomi dunia ke lembah stagnasi.

Overproduksi atas barang-barang komoditas merupakan masalah hakiki penyebab krisis yang tidak akan bisa diselesaikan oleh sistem kapitalisme. Barang-barang komoditas produksi massal yang dihasilkan semakin menumpuk di tengah perkembangan pasar yang semakin menyempit dan merosotnya daya beli rakyat. Situasi ini membuat negeri-negeri imperialis memaksakan liberalisasi perdagangan melalui berbagai skema seperti WTO maupun perjanjian perdagangan bebas (FTA) bilateral maupun regional[1] agar kepentingan imperialis bisa mengikat. Selain ekspor barang komoditas, imperialis juga berkepentingan atas ekspor kapital supaya terhindar dari pembusukan kapital.

Ditengah kekalutannya dalam usaha keras menyelesaikan krisis tersebut, berbagai paket kebijakan penyelamatan dilakukan oleh pemerintah negara-negara imperialis melalui skema dana talangan (bail-out) dan dana stimulus sebagai bentuk subsidi keuangan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang dibiayai dengan menggunakan dana publik yang dihasilkan oleh rakyat pekerja, telah digunakan untuk menyelamatkan kerakusan dan kesalahan yang telah mereka perbuat hingga naraca keuntungan perusahaan-perusahaan besar kembali stabil, pasar saham kembali bekerja dan bisnis berjalan seperti biasa (bussiness as usual). Negara sebagai alat kepentingan klas telah benar-benar menjalankan fungsinya melayani borjuis besar dunia dan kaki tangannya.

Krisis susulan pasca krisis keuangan 2008-2009 yang menimpa perusahaan-perushaan besar kini menjelma krisis utang yang menimpa negeri-negeri besar seperti AS dan Uni Eropa seperti Yunani, Portugal, Spanyol, Italia, Irlandia, dan Hongaria. Krisis utang ini meliputi masalah pembengkakan utang publik yang telah melewati batas wajar karena melebihi PDB suatu negeri dan masalah ancaman gagal bayar (default). Pembengkakan utang yang melebihi PDB secara pasti menandakan kebutuhan yang lebih besar dari kemampuan produktif ekonomi nasional suatu negeri. Masalah pembengkakan utang ini tidak hanya sebatas membebani publik, namun resiko gagal bayar bisa menyeret negeri-negeri pemberi utang (kreditur) ke dalam krisis keuangan yang semakin dalam.

Dalam ssituasi demikian, imperialis terus berusaha menimpakan semua beban krisis di atas pundak seluruh rakyat dunia. Kecenderungan umum ekonomi dunia sekarang adalah stagnasi produksi dan meningkatnya jumlah pengangguran dan setengah pengangguran,  meluasnya kemiskinan karena beban hidup rakyat yang meningkat di tengah massifnya perampasan upah, kerja dan tanah. Situasi ini menjelaskan kepada massa rakyat dunia akan kebangkrutan dan kebusukan sistem kapitalisme di seluruh negeri sekaligus kegagalan globalisasi neo-liberal di bawah pimpinan AS. Situasi obyektif yang matang ini menjelaskan pada massa rakyat dunia atas jalan tanpa pilihan kecuali meningkatkan intensitas perjuangan melawan imperialisme dan kaki tangannya untuk menyongsong harapan baru pada dunia baru yang lebih adil. Hal tersebut terbukti dengan Bangkitnya gerakan rakyat yang terus meluas dan semakin membesar diberbagai negeri, bahkan di Amerika serikat sendiri.

Imperialisme terus menyebar Petaka bagi Rakyat diseluruh Dunia
Dengan Wataknya yang Eksploitatif, Akumulatif dan Ekspansif dalam mengembangkan dan mempertahankan diri, maka dengan cara itupula Ia berupaya mencari jalan keluar atas krisis deritanya yang sesungguhnya tidak akan pernah dapat Ia selesaikan, sebab sudah menjadi hukum baginya bahwa hakekat dari Imperialisme adalah Krisis  yang secara perlahan terus mendorongnya hingga puncak kehancuran. Sistem kapitalisme tidak pernah bebas dari krisis yang tercipta dari kontradiksi internal sistem itu sendiri.

Selain krisis over-produksi, saat ini, krisis tersebut terus berkembang hingga krisis hutang sebagai dampak dari krisis keuangan yang melanda negeri-negeri imperialis, di mana pemerintah negeri-negeri tersebut telah menerapkan kebijakan penyelamatan terhadap perusahaan-perusahaan besar swasta yang mengalami kebangkrutan dengan menggunakan dana publik dalam jumlah besar. Akibatnya, defisit anggaran pemerintah juga bertambah besar yang harus ditutup dengan jumlah utang publik yang semakin besar dan harus ditanggung oleh rakyat.

Krisis utang publik seperti yang kini dialami oleh AS dan negeri-negeri di wilayah Uni Eropa telah membawa dampak serius terhadap moneter, perbankan, kemerosotan ekonomi, naiknya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Kemerosotan ekonomi yang menimpa dunia sekarang ini menandakan ketidakberdayaan seluruh negeri imperialis (G-8) beserta institusi keuangan dunia bentukan imperialis (IMF, Bank Dunia, EOCD, ADB). Kebijakan fiskal dan moneter yang telah mereka terapkan untuk mengatasi krisis keuangan 2008 justeru telah memperdalam krisis sistem produksi, keuangan, perdagangan imperialis dan sekarang melahirkan krisis utang.

Ditengah kekalutannya atas situasi tersebut, Imperialisme terus menimpakan beban tersebut diatas pundak Rakyat diseluruh dunia dengan berbagai skema penghisapan yang dibentuknya dan, melalui perjanjian-perjanjian dan kerjasama baik bilateral maupun multilateral, skema-skema tersebut dititipkan kepada Rezim boneka yang telah dibentuknya untuk diimplementasikan dan dijalankan secara maksimal di Negara-negara yang berada dibawah dominasinya, terutama Negara-negara Setengah jajahan dan setengah feudal seperti Indonesia. Bahkan, terhadap Negara-negara yang mengambil posisi berhadap-hadapan atau melakukan proteksi atas dominasi Imperialis didalam Negerinya, harus dihadapkan dengan Agresi dan berbagai provokasi yang sudah pasti menyengsarakan Rakyat.

Selain dengan Upaya-upaya tersebut, Imperialisme juga melakukan Konsolidasi atas negara-negara kawasan baik di Kawasan Eropa maupun Asia untuk memastikan kesatuan sikap dan komitmen dari Negara-negara tersebut ikut bertanggungjawab atas krisis yang dialaminya. Melalui konsolidasi-konsolidasi tersebut akan melahirkan berbagai kesepakatan yang akan diterapkan secara liberal dan brutal terhadap Rakyat diberbagai sector di Negara-negara tersebut. Kongkritnya, selain pemaksaan untuk melakukan pemotongan subsidi Publik, menaikkan pajak dan menjalankan kebijakan neo Liberal yang manifes dalam bentuk Komersialisasi dan privatisasi atas berbagai sector public dan jasa, Negara-negara tersebut juga tetap akan dijadikan sebagai sumber penghisapan bahan mentah, sumber tenaga kerja murah dan pasar yang luas bagi pasar produksi Imperialisme yang telah lama dan terus menumpuk.

Saat inipun, Imperialisme yang masih dibawah kepemimpinan AS terus melakukan konsolidasi atas Negara-negara kawasan Eropa dan Asia. Di Asia sendiri, Melalui ASEAN, Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam yang tentunya dapat menjamin terpenuhinya bahan mentah yang dibutuhkan Imperialisme, selanjutnya populasi yang besar sebagai jaminan tersedianya tenaga kerja murah dan sekaligus sebagai Pangsa pasar yang besar. Saat ini pula, Konsolidasi ASEAN terus diperluas dan dikembangkan untuk konsolidasi Asia timur dan membangun Komunitas Asia timur yang disandarkan pada empat Negara besar yang memiliki jaminan atas bahan mentah dan Populasi tersebut yaitu, China, India, Australia dan Indonesia. Keterhubungan empat kawasan tersebut secara letak geografis sangat strategis, sehingga akan  lebih mudah dalam meningkatkan kerjasama ekonomi. Komposisi keanggotaan EAS yang begitu penting dalam ekonomi dunia, membuat Amerika Serikat semakin agresif dalam melakukan dominasi dan memegang kendali atas EAS.

Selain dengan skema-skema perjanjian ekonomi, Politik dan Kebudayaan tersebut, Imperialisme AS juga terus melakukan promosi dan memabangun kerjasama militer dan pertahanan dengan menggunakan isu terorisme. Dalam aspek tersebut sesungghnya, selainn kepentingannya atas perdagangan senjata, Imperailisme AS sangat berkepentingan untuk membangun persatuan dan kerjasama Militer untuk mengcounter gerakan Rakyat anti Imperialisme yang terus meluas. Bahkan Imperialisme AS sendiri telah menjalankan program dan kebijakan Counter Insurgency (COIN) dan telah menerbitkan buku panduan (Guide Book) untuk menjalankan COIN tersebut diberbagai Negeri. Artinya bahwa, segala upaya akan dilakukan oleh Imperialisme dalam melakakan penghisapan dan upaya penyelamatan dirinya atas krisis yang tengah diderita, baik dengan penghisapan melalui jalan damai (Perjanjian kerjasama) maupun jalan kekerasan bahkan agresi militer.

Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kacung Paling Setia Imperialisme, Musibah bagi Rakyat Indonesia  
Angka pertumbuhan ekonomi dunia sekarang ini adalah 3,3 persen dengan tingkat pengangguran dunia mencapai 8,8 persen. Secara umum menunjukkan gap yang semakin besar antara besaran angka pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan akibat besarnya jumlah pengangguran yang melanda dunia. Sementara instrumen penanganan krisis sekarang ini tidak sebanyak di masa krisis 2008-2009 disebabkan krisis likuiditas dan defisit anggaran negara yang membesar dan memaksa pemerintah bergantung pada utang. Demikian pula halnya di Indonesia, Angka pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Setelah kemenangannya sebagai Presiden untuk kedua kalinya, melalui Pemilu tahun 2009, Susilo Bambang Yudhoyono telah secara lansung mendeklariskan berbagai program yang akan dijalankan selama dalam pemerintahannya yang tiada lain adalah hasil-hasil konsolidasi G20 yang diinisiasi oleh AS, dengan target jangka pendek untuk mengatasi krisis yang tengah terjadi. Program tersebut juga untuk mengimplementasikan seluruh regulasi dan kebijakan yang telah dibuat selama pemerintahan periode pertama SBY.

Adapun 15 (Lima belas) program unggulan SBY-Boediono dalam 100 hari pertama  pemerintahannya yaitu:
1.       Pemberantasan mafia hukum diseluruh lembaga negara dan penegakan supremasi hukum
2.       Revitalisasi industri pertahanan
3.       Pemberantasan terorisme
4.       Memenuhi kebutuhan listrik diseluruh Indonesia dalam jangka waktu lima tahun kedepan
5.       Peningkatan produksi dan ketahanan pangan
6.       Revitalisasi industri pabrik pupuk dan gula yang meliputi penggunaan teknologi dan pembiayaannya
7.       Pembenahan atas kesimpangsiuran penggunaan tanah dan tata ruang. Terutama sinkronisasi antara UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup serta tata perijinan dan penggunaan dilapangan.
8.       Pembangunan infrastruktur, dengan prioritas pematangan rencana pembangunan ruas-ruas jalan yang penting antar provinsi dan pulau besar. Termasuk didalamnya adalah fasilitas pelabuhan, dermaga, bandara, infrastruktur perhubungan dan perikanan.
9.       Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang diakitkan dengan KUR. Pemantapan rencana penyaluran KUR senilai Rp. 10 trilliun dalam lima tahun yang melibatkan bank, swasta dan lembaga penjaminan
10.    Mobilisasi sumber pembiayaan diluar APBN dan APBD untuk membiayai pembangunan. Hal ini terkait dengan pembangunan infrastruktur, listruk, ketahanan pangan yang sinergis dengan segi pembiayaan dan investasi.
11.    Perubahan iklim dan lingkungan hidup, dengan mengintensifkan pemberantasan pembalakan hutan, menjaga hutan lindung dan mencegah kebakaran hutan serta menjaga kelestarian terumbu karang
12.    Reformasi kesehatan. Prioritas program ini tidak lagi pada pengobatan gratis, melainkan sehat gratis bagi warga miskin. Dengan demikian fasilitas kesehatan masyarakat harus lebih diberikan penguatan kapasitan dan kapabilitas.
13.    Reformasi Pendidikan. Memastikan adanya keterkaitan antara tenaga yang dihasilkan dari lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha selaku pasar tenaga kerja
14.    Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana dengan membentuk satuan khusus dengan segala fasilitas yang dibutuhkan dan memiliki kesiapan diterjunkan ke lokasi bencana setiap saat
15.    Sinergi antara pusat dan daerah yang bisa mencegah pemborosan. Sinergi ini meliputi jajaran pemerintahan, kegiatan pembangunan ekonomi, kesejahteraan, hukum dan pemerintahan

Didasarkan atas kedudukannya sebagai Rezim boneka  yang selalu berada dibawah dominasi dan intervensi Sang tuan, Kebijakan-kebijakan tersebut tidak akan pernah diabdikan untuk menjawab persoaln-persoalan rakyat didalam Negeri. Faktanya bahwa, Sesuai dengan kepentingan imperialis AS, skema G20 sebagaimana dirancang untuk menggantikan kedudukan oligarkis negara-negara maju G8 dalam menentukan kebijakan utama ekonomi dan politik dunia, memberikan satu arah garis yang tegas agar seluruh hambatan investasi dan perdagangan yang masih ada harus segera dihapuskan. Indonesia, dibawah pemerintahan SBY kemudian menyerah atas kebijakan ini dan mengikuti seluruh kemauan AS. Pemerintahan SBY sangat takut dengan ancaman isolasi secara ekonomi dan militer oleh AS kepada negara yang tidak bersedia membentuk area perdagangan bebas (Free Trade Area) tingkat regional.

Kongkretnya, Indonesia baik sebagai sebuah negara maupun sebagai anggota, sekaligus Ketua ASEAN telah terikat dengan berbagai perjanjian dan kerjasama dengan negeri-negeri imperialis. Seperti kerjasama ekonomi Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement, Kerjasama ekonomi Indonesia dan Korea Selatan, Kerjasama antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru, Kerjasama ASEAN dengan India dan juga China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA).
Aspirasi imperialis AS melalui sekutu-sekutunya seperti Jepang, Korea Selatan, Australia terus menyeret negeri-negeri di Asia Timur ke arah pengintegrasian kawasan dengan ekonomi global. Liberalisasi perdagangan dan investasi di Asia Timur benar-benar disiapkan sebagai wilayah taklukan kapital dan barang dagangan imperialis AS, selain memperdalam intervensi militer bagi keamanan kawasan. Selama SBY berkuasa, rezim ini secara langsung dan terang-terangan telah berperan sebagai pemerintah boneka yang paling loyal dan aktif melayani kepentingan imperialis AS di panggung politik Asia. Pemerintah Indonesia telah menjadi pintu gerbang bagi intervensi imperialis AS yang semakin dalam di wilayah Asia yang menjadi wilayah kunci dalam skema AS dalam mengatasi krisis ekonomi dan keuangan yang sedang mengoyak negerinya.

Sebagai Rezim boneka yang paling loyal  dan efektif melayani kepentingan Imperialisme AS, di dalam politik regional Asia, SBY terus didorong sebagai punggawa kekuasaan dan dominasi Imperialisme di kawasan Asia. Berbagai konsesi politik telah didapat dari SBY sebagai politik balas jasa kepada imperialis AS yang telah mendudukkan Indonesia sebagai bagian dari G-20 dan ketua ASEAN pada tahun 2011 – dan sekaligus sebagai ketua komunitas negeri-negeri Asia Timur (EAS -- East Asia Summit). Dalam periode satu tahun duduk sebagai ketua ASEAN, SBY mewakili pemerintah Indonesia secara resmi mengusulkan AS sebagai anggota tetap EAS untuk memperkuat peranan AS dalam hal keamanan regional dan masa depan kawasan Asia Timur. Masih dalam periode SBY juga, pada tahun 2013 Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan APEC yang akan mensahkan aspirasi AS untuk menjadikan Asia Pasific sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Area of Asia Pacific – FTAAP). Hal ini menjelaskan secara politik bagaimana Indonesia tengah memerankan peran strategis bagi skema Imperialis AS di kawasan Asia dan dunia.

Cengkraman imperialis AS di Indonesia melalui kaki tangannya terus menggunakan isu krisis global sebagai alasan untuk semakin menindas politik melalui sistem demokrasi palsu, menjajah ekonomi dan kebudayaan untuk menghancurkan kedaulatan rakyat. Berbagai peraturan dan badan-badan baru dibentuk untuk menopang kepentingan tersebut. Di bidang ideologi dan politik, intervensi dan propaganda utama imperialisme AS adalah menjadikan Indonesia sebagai negeri setengah jajahan melalui demokrasi palsu yang ditopang oleh klas reaksi borjuis komprador dan tuan tanah.

Telah sejak lama penghisapan terhadap rakyat Indonesia, hingga saat ini tiada henti bahkan semakin brutal dan bar-bar. Hal tersebut tampak dari berbagai kebijakan yang dijalankan oleh Rezim saat ini dalam mengimplentasikan skema penghisapan Tuan Imperialismnya. Perampasan atas tanah petani, tak putus-putusnya hingga saat ini semakin meluas. Buruh yang selalu diperas tenaganya dengan beban kerja yang tinggi, dilain sisi Buruh dihadapkan dengan upah yang rendah dan jauh dari cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya, Buruh Migran yang dalam Program seratus harinya SBY tahun 2009 lalu ditargetkan agar Indonesia dapat mengeksport Buruh Migran minimal satu juta pertahun keberbagai Negeri, berbagai skema digunakan untuk dapat melakukan perdagangan atas manusia baik yang dipekerjaan didalam negeri ataupun diluar negeri dengan upah yang murah. Sampai saat ini, Berjuta-juta buruh Migrant yang tersebar diberbagai Negeri hidup dibawah ancaman keselamatan, pemotongan upah bahkan tidak dibayar sama sekali. Hal tersebut karena Pemerintah tidak pernah memberikan tanggungjawabnya untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan Rakyatnya diluar Negeri.

Hal yang serupa jug aterjdi disektor Pendidikan. Berbagai pasal hingga Ayat dalam Undang-Undang 1945, sampai dengan Undang-undang dan peraturan turunannya mengatur akan hak rakyat atas pendidikan. Namun hal tersebut kemudiuan hilang begitu saja dengan kebijakan liberalisasi Pendidikan yang tampak paling nyata dalam praktek Komersialisasi dan privatisasi Pendidikan sehingga Biaya pendidina yang harus ditanggung oleh Rakyat mencapai jumlah yang berlipat-lipat, sehingga kesempatan bagi rakyat semakin terbatas untuk dapat mengakses Pendidikan. Kenyataannya, biaya pendidikan terus naik bahkan hampir mencapai 50%.

Untuk diperguruan Tinggi sendiri, biaya pendidikan mulai dari Rp. 600.000 hingga Puluhan juta, bahkan di beberapa Perguruan tinggi dengan fakultas dan jurusan tertentu, biaya pendidikannya mencapai Ratusan juta Rupiah, Hal tersebut tentu menjadi beban yang sangat berat bagi Rakyat. Bahkan saat ini, paska pencabutan Undang-undang BHP, Pemerintah terus membuat berbagai skema untuk tetap dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya melalui pendidikan, salah satunya adalah Rancangan UU Pendidikan tinggi yang saat ini masih di godok di DPR akan sangat mengancam Pendidikan tinggi di Indonesia kembali jatuh dalam komersialisasi dan privatisasi yang dibungkus dengan berbagi konsep pembodohan dan disorientasi.

Secara umum, untuk memnjalankan seluruh Skema Imperialisme tersebut, di Indonesia juga saat ini semakin gencar dipromosikan berbagai bentuk program pembangunan yang disatukan dalam Program “Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI” yang jauh dari kepentingan Rakyat. Bahkan melalui program tersebut, sangat besar memberikan Potensi terjadinya perampasan tanah dan penggusuran yang semakin meluas dan, untuk menjamin keberlansungan dari Program tersebut, Pemerintah telah membentuk berbagai kebijakan, khususnya RUU Pengadaan tanah sebagai legitimasinya atas praktek perampasan tanah rakyat. Rancangan Undang-undang Intelijen yang sudah disahkan pada tanggal 11 Oktober lalu, juga sebagai legitimasi dalam melakukan tindak kekerasan dan upaya untuk menghadapi Rakyat yang berusaha mempertahankan dan merebut Haknya. Selanjutnya Rancangan UU Pendidikan Tinggi yang akan mengarahkan pendidikan yang secara Orientasi jauh dari kehendak rakyat melalui kurikulum yang sangat jauh dari kondisi objektif Rakyat. Pendidikan hanya dijadikan sebagai Sarana transformasi ide dan kepentingan Imperialisme, sekaligus sebagai lahan bisnis yang luas dan menggiurkan.

Selain aspek Ekonomi, sosial dan kebudayaan, tidak kalah pentingnya yang harus menjadi perhatian kita adalah watak dan tindakan Fasis yang dilakukan oleh Rezim SBY dalam menjalankan kebijakannya. Rezim SBY selama dua periode berkuasa, telah sukses menjalankan skema politik AS melalui penyempurnaan terus menerus negara reaksi melalui demokrasi palsu. Politik yang berlaku di dalam kekuasaan politik Rezim boneka di tengah periode krisis sekarang semakin berwatak korup dan fasis, baik fasis terselubung (silent fascism) maupun fasis yang terbuka. Tindasan terhadap rakyat melalui kekerasan militer telah terjadi dan semakin luas seiring dengan perampasan hak-hak ekonomi rakyat demi kepentingan ekonomi imperialis dengan banjir investasi langsung di berbagai wilayah yang subur dan kaya-raya di negeri ini.

Akibat penjajahan politik, ekonomi dan kebudayaan oleh imperialis AS, banyak kalangan rakyat di Indonesia seperti borjuis kecil dan borjuis nasional yang terjajah secara pikiran berpandangan sesuai dengan isi propaganda politik imperialis AS, bahwa Indonesia adalah Negara Demokrasi. Atau yang sering dipropagandakan oleh Imperialisme maupun rezim Boneka dalam negeri bahwa Indonesia adalah Negara yang telah berhasil menerapkan Demokrasi.  Rakyat Indonesia telah menjadi korban propaganda kebudayaan secara sistematis tentang sistem demokrasi palsu yang gencar dilakukan oleh imperialis AS. Seluruh pandangan yang membagus-baguskan sistem demokrasi di Indonesia sekarang merupakan pandangan reaksi yang mewakili kepentingan imperialis, klas reaksi lokal sebagai kaki tangannya.

Rakyat harus berani menyatakan sendiri pendapatnya secara mandiri tentang demokrasi di Indonesia, bahwa di Indonesia tidak ada demokrasi. Demokrasi yang sedang berlangsung sekarang adalah demokrasi palsu karena dihasilkan oleh penjajahan politik imperialis yang ditopang oleh dua kekuatan klas reaksi yakni borjuis komprador dan tuan tanah. Demokrasi palsu yang kita nyatakan di sini adalah karena eksisnya fasisme di Indonesia yang secara esensi adalah tindasan kekerasan militer yang dilakukan oleh kapitalis monopoli dunia melalui rezim boneka yang berkuasa untuk memaksakan kehendaknya baik secara terselubung maupun terang-terangan. Operasi COIN di Indonesia dalam pengertian yang hakiki telah berlangsung melalui sokongan dana yang besar, pelatihan militer, pembentukan densus 88, proyek ‘anti-terorisme”.

Fakta penerapan fasisme di Indonesia bisa dengan mudah kita lacak dari jejak berdarah tindasan militer yang dilakukan oleh imperialisme melalui rezim boneka dan alat kuasanya, kapitalis birokrat mulai dari Presiden, TNI-Polri, Gubernur, hingga Bupati dari Sabang hingga Merauke. Kapitalis birokrat saat ini terus melengkapi diri bagi tindakan fasisnya dengan berbagai perundang-undangan yang mengesahkan penangkapan, penculikan, penghilangan paksa, penyadapan, pembreidelan, pelarangan organisasi, penggusuran massal, perampasan tanah, pengusiran paksa, pembubaran paksa demonstrasi, dan sebagainya. Secara militer, pemerintah juga belum membubarkan komando teritori dari tingkat Kodam hingga Koramil dan terus bergerak aktif dalam mengintimidasi kehidupan rakyat serta mengamankan kepentingan vital milik imperialis.

Dengan berbagai kedok mereka juga membangun dan membina berbagai organisasi masyarakat yang berjubah agama dan kesukuan untuk memecah-belah dan mengadu-domba rakyat, bahkan disiapkan untuk melakukan tindakan fasis atas nama agama (clerico fascism) setiap kali dibutuhkan. Secara umum, jejak langkah fasis yang berderap ini menyertai isu-isu strategis yang disokong langsung imperialisme AS seperti anti-terorisme maupun proyek-proyek besar milik imperialis yang tengah membuang kapitalnya ke Indonesia agar tidak membusuk seperti pertambangan besar, perkebunan besar, taman nasional, kawasan industri, dan proyek infrastruktur besar.

Rakyat suku bangsa minoritas di Papua belum bebas dari operasi militer, mengalami penindasan fasis militer oleh aparat TNI-Polri yang mengamankan perusahaan tambang emas terbesar di dunia PT Freeport Mc Moran maupun proyek perkebunan pangan besar (MIFEE). Di Sulawesi, investasi besar-besaran di tambang nikel dan minyak, (Inco, Exxon Mobile Oil, Medco), perkebunan kelapa sawit (Sinarmas, Cargill), bendungan besar (Bank Dunia, ADB), taman nasional, dan infrastruktur (PLTA), semuanya menggusur tempat tinggal dan sumber ekonomi rakyat atas nama pembangunan, penanaman investasi dan perdagangan yang kesemuanya adalah kepentingan bisnis imperialis. Di Kalimantan dan Sumatra, proyek perkebunan kelapa sawit (Cargill, Sinar mas), perkebunan tanaman industri (Barito Pasific, Sinarmas, Golden Eagle), tambang batubara, taman nasional, juga membawa konsekwensi kejam bagi suku bangsa minoritas maupun rakyat setempat.

Hak-hak politik rakyat untuk menyuarakan aspirasinya secara bebas terus ditindas dengan berbagai cara lama maupun cara baru yang intinya adalah anti-demokrasi rakyat Indonesia. Di perkotaan, serikat buruh semakin banyak diberangus di tingkat pabrik, di kawasan industri hingga di kawasan ekonomi khusus; selain adanya pemberlakukan pelarangan melakukan pemogokan bagi kaum buruh di kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus yang merupakan kawasan istimewa bagi industri milik imperialis benar-benar telah menjadi kawasan yang bebas dalam menindas dan menghisap klas buruh Indonesia.

Sementara di kalangan borjuis kecil perkotaan, mahasiswa dan intelektual semakin diisolasi dan dipasung kebebasan mimbar akademisnya. Komersialisasi pendidikan yang bermakna menjadikan kampus sebagai ladang investasi, telah mengakibatkan represifitas yang meningkat bagi kehidupan demokrasi di kampus-kampus. Pengembangan kampus dan dunia ilmu pengetahuan semakin bertalian erat dengan kucuran modal dan kepentingan imperialis, di mana riset dan kajian dibawa pada pelayanan atas proyek-proyek milik imperialis. Hak-hak politik mahasiswa, Guru, dosen dan kaum intelektual dalam hal berorganisasi, berbicara dan mimbar kebebasan akademis dibelenggu karena harus mengikuti visi baru kampus yang mengabdi pada kepentingan pasar dan klas-klas reaksi yang berkuasa.

Di bidang Ekonomi, rakyat Indonesia mengalami penjajahan ekonomi yang semakin dalam dan brutal. Apa yang selama ini dipropagandakan oleh pemerintah reaksi sebagai “pertumbuhan ekonomi yang tinggi” pada intinya adalah mesin penghisapan yang menjadikan rakyat dan bumi Indonesia sebagai sapi perah bagi negeri-negeri imperialis. Dalam pidato politik pada peringatan 17 Agustus 2011, Presiden SBY dan release resmi BPS 2011 sebagai corong propaganda statistik pemerintah reaksi kembali membanggakan ketangguhan ekonomi nasional yang tumbuh dari 5,6 menjadi 6,5 persen, penurunan angka kemiskinan dari 31,02 juta jiwa menjadi 30,02 juta jiwa, dan jumlah pengangguran sebanyak 42,31 juta jiwa (2011 kwartal II) dengan 119 juta jiwa angkatan kerja.

Seluruh propaganda statistik reaksioner dan kuatnya pertumbuhan ekonomi nasional sungguh bertolak belakang dengan kenyataan. Presiden SBY seperti membungkus kehidupan rakyat yang menderita tiada tara dengan hiburan angka-angka statistik palsu yang sama sekali bertolak belakang dengan kenyataan. Seluruh propaganda kepalsuan ini harus kita bongkar dengan menghadap-hadapkannya dengan kenyataan yang menderitakan rakyat di seluruh penjuru negeri. Siapa pemilik kapital yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia? Siapa yang perampas dan penikmati hasil pertumbuhan ekonomi tersebut? Untuk memahami masalah ini lebih terang, kita harus memberi perhatian yang tinggi terhadap perkembangan implementasi kebijakan imperialis apa yang sering dikenal dengan ‘neo-liberal’: Deregulasi, Privatisasi dan Liberalisasi.

Deregulasi bermakna pembrangusan seluruh dasar hukum yang bertentangan dengan kepentingan imperialis. Seluruh peraturan perundangan-undangan, mulai dari UUD 1945, Undang-undang turunan, Surat Keputusan presiden, menteri, dirjen, gubernur hingga walikota atau bupati, harus menjamin dan mengamankan kepentingan imperialis dalam hal investasi langsung dan perdagangan. Seluruh investasi baik besar maupuin kecil diarahkan pada seluruh sumber kehidupan mayoritas rakyat dihancurkan dan dirampas oleh ekspansi besar-besaran kapital asing milik imperialis. Seluruh perampasan dan penghancuran sumber hidup rakyat ini sah dan legal karena dilindungi oleh peraturan hukum dan aparatus pemaksa (militer-polisi-sipil) Pemerintah.

Privatisasi secara hakiki merupakan ujung tombak bagi penaklukan kapital asing atas seluruh industri strategis milik negara dan borjuis domestik. Perwujudan dari privatisasi ini adalah penjualan besar-besaran BUMN yang menunjukkan keperkasaan modal asing yang menguasai seluruh industri strategis di Indonesia. Pemerintah SBY sendiri telah merancang roadmap perampingan BUMN yang sekarang berjumlah 141 perusahaan, dimana pada tahun 2014 akan menjadi 78 BUMN dan pada tahun 2025 nanti akan tersisa 25 BUMN. Dalam periode sepuluh tahun terakhir, tercatat puluhan lebih perusahaan nasional di berbagai sektor yang telah jatuh ke tangan asing. Kapital asing yang didapat dari akumulasi super profit dari perusahaan besar imperialis atas sumber alam dan buruh murah kita, kembali ke Indonesia sebagai ekspor kapital asing dan mencaplok seluruh perusahaan strategis nasional baik melalui skema akuisisi maupun merger. Sektor perbankan, telekomunikasi, energi, perkebunan, industri perkapalan, industri kimia, industri sandang, properti, transportasi, air minum, dsb, telah dikuasai oleh kapital asing. Dampak dari privatisasi tidak semata-mata menghancurkan perekonomian nasional, namun menghancurkan martabat bangsa karena kehidupan rakyat semakin terbelakang dan hanya menjadi bangsa kuli bagi industri milik asing.

Liberalisasi merupakan nyawa bagi barang dagangan massal milik industri besar imperialis agar terhindar dari overproduksi dan terus mengalami peningkatan produksi untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Liberalisasi adalah pembebasan pasar dari sekat-sekat nasionalisme, regionalisme dan berbagai faktor regulasi penghambat agar sepenuhnya terintegrasi dalam ekonomi global di bawah dominasi imperialis. Untuk menunjang pasar bebas imperialis AS getol dalam melakukan intervensi  pembebasan pasar bagi eksport barang-barang komoditas milik industri besar imperialis agar tidak mengalami ancaman overproduksi.  World Trade Organization (WTO), Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP), Asean Free Trade Area (AFTA), China-Asean Free trade Aggreement (CAFTA) dan berbagai kerjasama regional lainnya.

Dampak dari seluruh skema Imperialis AS tersebut telah menghasilkan keterpurukan dan kehancuran seluruh sendi kehidupan rakyat secara ekonomi, politik, kebudayaan dan militer. Hal yang paling kasar dan bengis terjadi di wilayah pedesaan Indonesia. Perampasan tanah dalam skala besar terjadi untuk berbagai kepentingan imperialis. Perampas tanah rakyat nomor satu adalah perkebunan kelapa sawit yang dialokasikan lebih dari 26 juta hektar, menyusul alokasi bagi pertambangan lebih dari 20 juta hektar, perkebunan kayu 16 juta hektar dan taman nasional 15 juta hektar. Sementara di perkotaan yang menjadi tempat berbagai industri juga mengalami pukulan krisis sekarang  ini. Mayoritas industri di Indonesia adalah industri perakitan dan pengolahan milik asing yang berorientasi ekspor atau untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.

Penderitaan rakyat yang luas akibat serangan ekonomi, politik, kebudayaan imperialis AS secara langsung turut menjelaskan bahwa rejim SBY sebagai boneka imperialis di Indonesia sekarang berdiri di atas magma api yang membara dan setiap saat bisa menyulut krisis politik di Indonesia. Berbagai isu politik panas yang telah menjadi ‘percikkan api’ krisis politik nasional juga menjelaskan hubungan erat antara imperialisme AS dan rejim SBY sebagai kaki tangannya. Berbagai kasus yang terjadi di Indonesia seperti halnya kasus Bank Century, Kasus Korupsi dan kasus-kasus lainnya telah melahirkan penolakan luas dari rakyat Indonesia, termasuk krisis politik yang mengambil bentuk serangan pemblejetan politik terhadap rejim SBY di Parlemen.

Krisis politik yang menajam semacam ini sesungguhnya memiliki watak anti-imperialis mengingat akar masalah yang melahirkan kebijakan dana talangan yang jelas-jelas anti-rakyat tersebut bersumber dari imperialisme AS melalui forum G-20. Demikian hal-nya dengan gerakan rakyat anti-korupsi yang terjadi dalam skala luas baik di daerah maupun di nasional. Korupsi menjadi isu panas karena telah menjadi watak dasar dari birokrasi negeri setengah jajahan di Indonesia yang sangat dibenci oleh rakyat yang hidup miskin dan menderita tiada tara. Kapitalis birokrat telah menjadi pelayan setia bagi imperialis dan menjadi sumber ekonomi bagi mereka.

Klas buruh Indonesia terus bangkit dan melawan menghadapi serangan imperialis yang semakin intensif. Berbagai pemogokan mewarnai gerakan buruh yang menuntut kenaikan upah (PT Freeport Indonesia di Papua, Carrefour), menolak diskriminasi upah antara pekerja lokal dan asing (Garuda Airlines), menolak perampasan upah (gerakan buruh migran), menolak PHK massal (Carrefour), menuntut jaminan sosial (gerakan buruh di Jabodetabek), menolak outsourcing dan kontrak jangka pendek, menuntut kepastian kerja (PNS dan perguruan tinggi) dan menolak pembrangusan serikat buruh.

Sementara di pedesaan, penjajahan imperialis melalui tuan tanah lokal telah menyebabkan perampasan tanah skala luas untuk kepentingan perkebunan besar, pertambangan besar dan taman nasional yang mengakibatkan penderitaan kaum tani yang tida tara. Tuan tanah besar dan borjuis besar komprador yang melakukan monopoli tanah dalam skala yang luas, maupun tindasan fasis yang dilakukan kapitalis birokrat sipil maupun militer menjadi sumber penderitaan massa rakyat tani yang luas di pedesaan. Peristiwa terbaru adalah penembakan terhadap buruh PT Freeport di Papua yang mengakibatkan dua buruh meninggal dunia selain puluhan buruh mengalami kekerasan fisik lainnya.

Dalam tahun 2011, tercatat sudah 20 petani meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan oleh aparat.  Tindasan kekerasan militer hingga penembakan seperti yang dialami oleh petani di Jambi, petani di Sumatra Utara, Kebumen, Morowali, hingga kekerasan fisik seperti dialami petani di Poso, pengusiran paksa terhadap Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Dua Belas, TN Kerinci Sebelat, juga rakyat di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, TN Gunung Leuser, pengusiran petani di Lampung oleh PT Silva Inhutani, dan masih banyak lagi kekerasan yang dialami oleh kaum tani di seluruh pedesaan Indonesia.

Dalam situasi dengan berbagai kenyataan kongkrit akan ketertindasan rakyat saat ini, telah terbukti melecut kesadaran rakyat yang semakin maju untuk berlawan, yang terbukti dengan bangkitnya gerakan rakyat diberbagai daerah, disetiap sector dengan berbagai bentuknya. Maka dalam situasi tersebut, tugas kita semua adalah terus secara gencar dan semakin intensif melakukan kerja massa untuk “Membangkitkan, Mengorganisasikan dan Menggerakkan Massa” untuk bersama-sama menggelorakan perjuangan anti imperalisme dan anti feodalisme.



[1] Asean +3, +5, EAS (East Asia Summit), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), CAREM (Central Asia regional Meeting), ASEM (Asia-Europe meeting), PIF (Pacific Island Forum), SAAR (South Asian Association Regional Cooperation), semunya merupakan forum kerja sama regional dan trans regional yang secara efektif digunakan oleh imperialis pimpinan AS untuk menjalankan dominasi dan intervensi  kepentingannya keluar dari krisis ekonomi dan keuangan yang sedang memukul negeri-negeri imperialis. 

Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger