Headlines News :
Home » » Front Mahasiswa Nasional (FMN) Mendukung Perjuangan Buruh

Front Mahasiswa Nasional (FMN) Mendukung Perjuangan Buruh

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Kamis, 09 Februari 2012 | 05.49


Pernyataan sikap
Mendukung Penuh Perjuangan Buruh untuk Mendapatkan Upah Layak
”Hentikan Perampasan Upah Buruh Dan Hentikan Tindak Represifitas Terhadap Buruh”

Krisis umum yang sedang menghebat saat ini semakin menunjukkan kerapuhan akan sistem kapitalisme monopoli. Sistem tersebut, sepanjang sejarahnya terus menghambat kemajuan dan menyebabkan keterbelakangan bagi tenaga produktif. Klas buruh, kaum pekerja, kaum tani dan rakyat tertindas lainnya terus didesak sampai tidak ada tempat lagi untuk mengembangkan kehidupannya. Bahkan imperialisme dan rezim boneka dalam negeri melalui berbagai langkah ekonomi dan politiknya justru melemparkan beban krisis tersebut kepundak klas buruh dan seluruh rakyat.


Untuk menyelamatkan krisis yang dialaminya, imperialisme terus menanamkan modalnya di negara setengah jajahan dan setengah feodal seperti Indonesia. Mereka terus mengeruk kekayaan yang ada, merampas tanah rakyat untuk investasi diberbagai bidang, perkebunan, infrastruktur, pertambangan dan lainnya. Termasuk tenaga produktif yang dipekerjakan dengan upah murah dan sekaligus dijadikan sebagai pasar yang luas. Saat ini selain politik upah murah yang diterapkan pemerintah, persoalan yang dialami buruh diantaranya, bekerja dengan ketidakpastian status karena diterapkannya sistem kerja yang fleksibel (kontrak jangka pendek dan Outsourcing), pemberangusan serikat buruh (Union Busting) juga adanya represifitas oleh aparat keamanan.

Revisi upah provinsi Banten yang tertuang dalam SK Gubernur Nomor 561/KEP.I-HUK/2012 tentang penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten se-Provinsi Banten tahun 2012, direspon secara reaktif oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan melakukan gugatan ke PTUN.  Tidak hanya itu, Apindo juga mengeluarkan surat edaran agar pengusaha tidak melaksakan SK gubernur, sikap ini kembali mendapatkan respon dari serikat buruh. Pemerintah pusat selalu lambat dalam menyikapi persolan rakyat. Dalam sengketa pengupahan di Provinsi Banten, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi baru memfasilitasi pertemuan serikat buruh dengan pengusaha pada tanggal 1 Februari 2012. Dalam pertemuan tersebut, menghasilkan beberapa kebijakan namun buruh menilai ada poin yang merugikan pihak buruh. Pemerintah memberikan ijin kepada pengusaha untuk melakukan penangguhan upah. 

Dalam persoalan pengupahan, aparat keamanan Negara mulai melibatkan diri dan memberi reaksi. Saat apel gelar pasukan pengamanan demonstrasi di parkir timur senayan (1/2), Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris menunjukan sikap berlebihan. Dia menyatakan akan mempertaruhkan jabatanya bahkan nyawanya serta mempersilahkan memukul dan mengusir demonstran bila mengganggu objek vital. Pernyataan ini semakin menunjukan bahwa seorang jenderal tidak mengetahui keadaan objektif masyarakat. Seharusnya, dia belajar kenapa buruh sampai demonstrasi. Buruh demonstrasi karena upah yang diterimanya tidak sesuai kebutuhan hidup, akibat kebijakan politik upah murah oleh pemerintah. Sikap arogan yang ditunjukkan oleh Pangdam Jaya “Mayjend TNI Waris tersebut semakin memperterang posisi TNI dan Polri dalam Mendukung Watak Fasis dari Pemerintah yang berada dibawah ampuan Kuasa “Susilo Bambang Yudhoyono” yang ditunjukkan dari berbagai Peraturan dan Kebijakan sampai pada tindak kekerasan secara brutal yang dilakukan secara lansung terhadap rakyat diseluruh sektor diberbagai daerah. 

Sudah saatnya klas buruh bersatu padu untuk memperjuangkan nasibnya, karena persatuan yang berdasar menjadi awal kemenangan. Nasib buruh, hanyalah buruh sendiri yang dapat menentukannya. Hingga kini, pemerintah tidak bisa di andalkan, mereka bukannya memperjuangkan kesejahteraan buruh tetapi justeru berpihak kepada pemilik modal (pengusaha) dengan membuat aturan yang merugikan buruh salah satunya dengan kebijakan politik upah murah yang dijadikan sebagai jaminan dalam menarik investasi dan memberikan ruang yang semakin luas bagi penghisapan imperialis di Indonesia oleh pemerintahan yang korup. 

Persoalan yang dialami oleh Buruh saat ini, baik persoalan upah, tindakan anti demokrasi sampai pada tindak kekerasan dan represifitas adalah cerminan masa depan bagi Pemuda dan Mahasiswa dengan tidak adanya jaminan lapangan pekerjaan semakin sempitnya akses pendidikan bagi Rakyat saat ini. Artinya bahwa, Pemuda dan Mahasiswa dalam kondisi yang demikian ini, harus turut serta dan ambil bagian secara penuh dalam mnednukung perjuangan buruh dan Rakyat disektor lainnya. Peran Mahasiswa kemudian mengembalikan Kampus sebagai corong propaganda atas berbagai persoalan sektoral yang dialaminya hingga persoalan lainnya yang dialami oleh seluruh Rakyat saat ini.

Atas dasar pemaparan di atas, kami dari Front Mahasiswa Nasional menyatakan sikap:
1.      Mendukung perjuangan buruh Indonesia khususnya Tanggerang Raya untuk mendapatkan Upah Riil dan hak-hak demokratis lainya.
2.      Mengecam pernyataan pangdam Jaya dalam menghadapi demonstrasi buruh serta menolak campur tangan TNI/ Polri dalam sengketa perburuhan.
3.      Mendesak Gubernur Provinsi Banten untuk mengawasi pelaksanaan SK Gubernur Nomor 561/KEP.I-HUK/2012 tentang penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten se Provinsi Banten tahun 2012 dan pengaturan upah minimum sektoral Tangerang Raya dengan tidak mempermudah pemberian ijin penagguhan pelaksanaan upah Provinsi Banten Tahun 2012
4.      Mendesak Pemerintahan SBY-Boediono untuk merevisi sistem pengupahan dengan berpegang pada mensejahterakan buruh
5.      Menuntut dan mendesak SBY-Boediono untuk mengambil tindakan kongkrit dan menghentikan berbagai tindak kekerasan, intimidasi, terror, penangkapan secara sewenang-wenang terhadap rakyat yang memperjuangkan haknya. 
6.      Mendesak Pemerintahan SBY-Boediono untuk mengedepankan tindakan yang mencerminkan prinsip nilai demokrasi dalam kasus sengketa perburuhan
Demikian pernyataan sikap ini kami. Atas perhatianya kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 9 Februari 2012

Pimpinan Pusat
FRONT MAHASISWA NASIONAL

L. Muh. Harry Sandy AME
Sekretaris Jenderal
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger