Monopoli atas Tanah adalah Persoalan Pokok Rakyat Indonesia

“Hentikan Perampasan Tanah Rakyat-Lawan segala Bentuk Tindak kekerasan dan Krimnalisasi terhadap Rakyat!!”

Indonesia sebagai Negara Agraris dengan penduduk mencapai 238 Juta jiwa, sekitar 65%-nya terdiri dari Kaum Tani. Berbicara akan karakter dan ciri tersebut, maka sepatutnya kaum tani berdaulat atas tanah sebagai topangan hidupnya. Tidak terbantahkan bahwa luasan Wilayah baik daratan maupun Lautan yang kaya akan mberbagai kandungan Alam sebagai sumber kehidupan dan Kesejahteraan Rakyatnya. Kekayaan tersebut, hingga kini masih menjadi Primadona unggulan Bagi Indonesia untuk terus dijajakkan oleh Pemerintah Guna menarik Investasi sebesar-besarnya, baik untuk Borjuasi Komprador didalam Negeri maupun Investor Asing, terutama dari Kapitalisme Monopoli (Imperialisme) yang masih berada dibawah kepemimpinan Imperialisme Amerika Serikat.

Diatas kekayaan Alam yang berlimpah ruah, tidak terbantahkan pula Ironi akan kemiskinan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia, dimana Buruh masih dihadapkan dengan Politik Upah murah, Kaum tani dihadapkan dengan Perampasan Tanah, Pemuda Mahasiswa dihadapkan dengan Biaya pendidikan yang mahal dan tidak adanya jaminan lapangan Pekerjaan, serta berbagai persoalan Rakyat lainnya.

Secara khusus, Kaum tani sebagai komposisi mayoritas dari populasi penduduk Indonesia hampir diseluruh daerah masih dihadapkan dengan “PERAMPASAN ATAS TANAH” yang semakin marak. Tragedi berdarah di Masuji Lampung dan Sumatra Selatan serta Sape, Bima NTB baru-baru ini telah melengkapi deretan panjang konflik agraria yang semakin Massif. Dalam menyelesaikan sekian kasus Agraria yang terjadi diberbagai daerah, Pemerintah selalu menghadapi Rakyatnya dengan tindak kekerasan dan kriminalisasi yang melibatkan Aparat (TNI/POLRI) sebagai alat pemaksanya dalam merampas tanah Rakyat. Dari sekian sengketa Tanah yang ada bahkan selalu berujung pada jatuhnya korban hingga hilangnya nyawa dari pihak petani. Menurut catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sampai tahun 2011 terdapat lebih dari 4000 konflik agraria yang belum terselesikan. Macetnya penyelesaian terhadap konflik agraria menyebabkan deretan panjang korban yang menimpa rakyat.

Perampasan Tanah dan Liberalisasi Pendidikan

Monopoli atas tanah yang semakin luas, baik oleh Imperialisme, Borjuasi komprador maupun oleh Negara secara lansung yang selalu menggunakan kekerasan (Perampasan) terhadap kaum tani, tentunya tidak berdiri sendiri melainkan sebagai manifestasi dari Sistem yang eksis saat ini, yaitu Sistem “Setengah Jajahan dan Setengah Feudal (SJSF)”. Sistem ini dicirikan atas semakin tajam dan dalamnya dominasi Imperialisme didalam Negara yang ditopang dengan sistem feodal yang bersandar pada monopoli atas tanah. Dengan sistem tersebut pula pastinya akan melahirkan watak Pemerintahnya sebagai “Kapitalisme Birokrat” yang pasti akan memposisikan diri sebagai Komprador (Perpanjangan tangan) bagi Imperialisme.

Dengan sistem tersebut (SJSF) yang Eksis dengan ciri khusus “Monopoli atas Tanah dalam skala luas” tentunya berdampak pada seluruh Sektor rakyat, baik secara ekonomi, politik maupun budaya. Sektor Pendidikan misalkan, sebagai bagian Inti dari kebudayaan untuk memajukan perkembangan budaya Masyarakat yang akan tercermin dari kesejahteraan, keadilan dan kedaulatan bagi rakyat pun tidak terlepas dari pengaruh buruk dari Sistem tersebut. Kini, Pendidikan di Indonesia semakin jauh dari Esensi dan hakekatnya. Pendidikan semakin dijauhkan dari kenyataan sosial Masyarakat Indonesia. Selain sebagai Media untuk mentransformasikan Ide dan kepentingan Imperialisme, Tuan tanah dan Borjuasi komprador, Pendidikan juga dijadikan sebagai salah satu sektor pencetak tenaga Kerja murah berdasarkan kepentingan dari Imperialisme yang kini diterpa krisis yang semakin tajam, akut dan kronis.

Kedudukan pendidikan saat ini tidak lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pemenuhan tanggungjawab Pemerintah dalam menyelenggarakannya secara luas hingga dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia (Sesuai dengan Amanat UUD 1945). Kenyataannya, Perspektif dan Orientasi penyelenggaraannya tidak lagi untuk menjawab kebutuhan rakyat, untuk meningkatkan taraf berfikir, pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan skill untuk melakukan perubahan atas situasi kongkrit yang ada disekitarnya. Namun pendidikan saat ini di Orientasikan untuk memenuhi kepentingan Penguasa dalam melakukan monpoli atas tanah dan berbagai kepentingan lainnya.

Sebagai bukti akan orientasi sesat tersebut bahwa, pembagian Wilayah Indonesia menjadi beberapa bagian fokus produksi (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pariwisata dan Peternakan, Kawasan Penyedia pangan, Pertambangan, kehutanan dan lain sebagainya) adalah hasil kajian dan rumusan-rumusan dari sektor pendidikan. Demikian pula dengan Hukum sebagai salah satu aspek Krusial legitimasi kebijakan pemerintah juga tidak lepas dari hasil pendidikan yang tidak pernah diabdikan untuk kepentingan Rakyat. Bahkan Rancangan Undang-undang terbaru  disektor Pendidikan yaitu Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) sebagai pengganti BHP yang telah dicabut oleh MK, hampir 80% dari kontennya mendorong terbangunnya kerjasama yang luas antara lembaga Pendidikan tinggi dengan Perusahaan-perusahaan (baik Perusahaan pertambangan, Industri, dll) milik Asing, Borjuasi Komprador maupun perusahaan milik Negara sekalipun.

Selanjutnya, sebagai akibat dari Perampasan tanah yang semakin luas, dengan kenyataan pendidikan yang mahal berdampak padas emakin sempitnya Akses Rakyat atas Pendidikan. Bagaimana tidak, ditengah maraknya Perampasan tanah, tentu kaum Tani kehilangan akses atas sumber pendapatan bahkan sumber penghidupannya. Artinya bahwa Pendidikan yang murah dan berkualitas atau bahkan untuk mengakses pendidikan itu sendiri hanya akan menjadi Mimpi bagi anak Petani, anak Buruh dan Rakyat miskin lainnya.

Dengan kenyataan demikian, maka semakin terang bahwa Persoalan perampasan atas tanah adalah persoalan pokok kaum Tani di Indonesia dan, persoalan tersebut tidak hanya menjadi persoalan bagi kaum tani semata, namun juga telah menjadi persoalan seluruh rakyat Indonesia termasuk bagi pemuda dan Mahasiswa. Dengan demikian, maka tuntutan kongkrit Kaum Tani akan Reforma Agraria Sejati adalah kepentingan Seluruh Rakyat Indonesia pula. Kesamaan problem dan kepentingan tersebutlah yang kemudian mengharuskan seluruh Sektor Rakyat untuk bersatu dan berjuang bersama mewujudkan Reforma Agraria Sejati dan melawan segala bentuk Penghisapan yang dilakukan oleh Imperialisme yang berkolaborasi dengan Borjuasi Komprador dengan Fasilitas dan ruang yang diberikan oleh Rezim Boneka yang berkuasa didalam Negeri.

Dengan demikian, berdasarkan sistem yang eksis saat ini dengan berbagai kenyataan pahit yang dilahirkan bagi seluruh Rakyat Indonesia saat ini, maka terang bahwa Musuh bersama Seluruh Rakyat Tertindas di indonesia adalah “Imperialisme, Feodalisme dan Kapitalisme Birokrat”. Peranan Pemuda dan Mahasiswa dalam perjuangan Rakyat atas persoalan-persoalan tersebut adalah melakukan kajian-kajian mendalam ats berbagai persoalan rakyat, membawa persoalan-persoalan rakyat tersebut kedalam meja-meja diskusi dikampus-kampus, Mengkampanyekan persoalan rakyat di perkotaan dan terlibat penuh dalam seluruh bentuk perjuangan Rakyat untuk membebaskan diri dari segala bentuk penghisapan dan penindasan yang dilakukan oleh 3 (Tiga) Musuh rakyat diatas.

Hidup Rakyat Indonesia!!

Jayalah Perjuangan Rakyat!!

Hancurkan Imperialisme!

Musnahkan Feodalisme!!

Luluhlantahkan Kapitalisme Birokrat!