Headlines News :
Home » » Rezim Boneka Perkuat Posisi, Hak dan penghidupan Rakyat tak dihiraukan lagi”

Rezim Boneka Perkuat Posisi, Hak dan penghidupan Rakyat tak dihiraukan lagi”

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Jumat, 17 Februari 2012 | 21.28

Tanpa dipengaruhi oleh jargon heroik yang semakin hegemonik (Agent of Change, agent of Control) Gerakan Pemuda dan Mahasiswa harus sadar peran dan posisi dalam mendukung perjuangan rakyat.

Situasi politik dunia sekarang ini semakin memanas seiring badai krisis ekonomi dunia yang akan berlangsung lama karena bangkrutnya sistem kapitalisme dalam skala global. Dibawah kepemimpinan Amerika Serikat (AS), krisis global didalam tubuh Imperialisme tersebut secara bertahap, bahkan dengan begitu cepat terus merosot dan semakin memburuk. Faktanya bahwa krisis tersebut, kini semakin hebat, kronis dan terus meluas diberbagai belahan dunia. Krisis ekonomi dan keuangan global yang terjadi tahun 2008 akibat over-produksi atas barang-barang berteknologi tinggi, elektronik dan senjata telah menyebabkan depresi ekonomi dunia yang berat hingga sekarang. Situasi tersebut, kini semakin merosot dan telah diperparah dengan krisis keuangan. Barang-barang komoditas produksi massal yang dihasilkan semakin menumpuk di tengah perkembangan pasar yang semakin menyempit dan merosotnya daya beli rakyat.

Krisis susulan pasca krisis keuangan 2008-2009 yang menimpa perusahaan-perushaan besar dunia, kini menjelma krisis utang yang menimpa negeri-negeri besar seperti AS dan Uni Eropa seperti Yunani, Portugal, Spanyol, Italia, Irlandia, dan Hongaria. Krisis utang publik tersebut, kini telah membawa dampak serius terhadap sektor moneter, perbankkan, kemerosotan ekonomi, naiknya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Dalam situasi demikian, Imperialisme terus menimpakan beban tersebut diatas pundak rakyat diseluruh dunia dengan berbagai skema penghisapan yang dibentuknya, baik melalui perjanjian dan kerjasama bilateral maupun multilateral dan, melalui Rezim boneka yang telah dibentuknya diberbagai negeri, terutama di negeri-negeri setengah jajahan dan setengah feodal (SJSF) seperti Indonesia.
Selain dengan upaya-upaya tersebut, Imperialisme juga melakukan konsolidasi atas negara-negara kawasan, baik di kawasan Eropa maupun Asia untuk memperkuat pengaruh dan dominasinya guna memaksa negara-negara dalam kawasan tersebut ikut bertanggungjawab atas krisis yang dialaminya. Selain pemaksaan untuk melakukan pemotongan subsidi publik, menaikkan pajak dan menjalankan kebijakan Neoliberal yang manifest dalam bentuk komersialisasi dan privatisasi atas berbagai sector publik dan jasa. Negara-negara tersebut juga tetap akan dijadikan sebagai sumber penghisapan bahan mentah, sumber tenaga kerja murah dan pasar yang luas bagi pasar produksi Imperialisme yang telah lama tertimbun dan terus menumpuk.
Konsolidasi Imperialisme dikawasan Asia, dengan negara-negara yang kaya akan sumber daya alam dan populasi yang besar tentu dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan Imperialisme tersebut. Sehingga konsolidasi ASEAN terus diperluas dan dikembangkan untuk konsolidasi Asia timur yang disandarkan pada empat Negara besar yang memiliki jaminan atas bahan mentah dan populasi tersebut yaitu, China, India, Australia dan Indonesia.
Selain dengan skema-skema perjanjian Ekonomi, Politik dan Kebudayaan tersebut, Imperialisme AS juga terus melakukan promosi dan membangun kerjasama militer dan pertahanan dengan menggunakan isu terorisme. Dalam aspek tersebut, selain kepentingannya atas perdagangan senjata, Imperailisme AS juga sangat berkepentingan untuk meng-counter gerakan Rakyat anti Imperialisme yang terus meluas. Artinya bahwa, segala upaya akan dilakukan oleh Imperialisme dalam melakukan penghisapan dan upaya penyelamatan dirinya atas krisis yang tengah diderita, baik dengan perjanjian kerjasama ataupun jalan kekerasan bahkan agresi militer.
Dampak dari domonasi dan pengaruh Imperialisme didalam negeri, manifestasi dalam berbagai bentuk perjanjian dan kerjasama, serta berbagai kebijakan-kebijakan yang dijalankan di Indonesia. SBY selaku pemangku kekuasaan didalam Negeri telah menunjukkan ketidak berpihakannya terhadap rakyat. Dari berbagai tindakan reaksinya terhadap rakyat secara lansung, Rezim ini terus membuktikan loyalitasnya kepada Sang Tuan (Imperialis), bahkan dengan tanpa ragu menjadikan rakyat sebagai tumbalnya.
Pertemuan bilateral Barrack Husein Obama dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada akhir tahun 2010 lalu, menghasilkan Kerjasama Komprehensif US-Indo diseluruh sector dan dalam berbagai aspek kehidupan rakyat. Salah satu dari Program tersebut adalah Program yang saat ini sedang digencarkan oleh Pemerintah, yaitu Program “Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)”. Esensi program tersebut sesungguhnya akan semakin mengintensifkan penghisapan Imperialisme atas seluruh sumberdaya alam Indonesia dan sebagai upaya untuk mempermudah (efisiensi) produktifitas Industri Imperialis yang bercokol didalam negeri. Melalui Peretemuannya di Bali pada bulan November 2011 lalu, SBY dan Barrack Husein Obama kembali menetapkan beberapa kesepakatan untuk memastikan keberlansungan seluruh Skema penghisapannya berjalan lancar di Indonesia dan di Asia pada umumnya, terutama dalam aspek perdagangan bebas, Fleksibilitas pasar tenaga kerja, pemenuhan cadangan bahan mentah, serta keamanan dan pertahanan.
Untuk melegitimasi seluruh skema penghisapannya, Pemerintah telah melahirkan berbagai bentuk kebijakan dan regulasi yang semakin mengancam Rakyat. Dalam mengintensifkan perampasan dan monopoli atas tanah, Pemerintah telah membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Tanah yang telah di sahkan 2011 lalu. Selain itu, Pemerintah juga telah membentuk RUU Intelejin (Telah di Sahkan 11 Oktober 2011 menjadi UU) sebagai legitimasi tindak kekerasan dan upaya untuk menghambat dan memberangus gerakan Rakyat. Untuk memastikan pengaruhnya dilapangan kebudayaan, Pemerintah juga telah membentuk RUU Pendidikan Tinggi yang kini semakin mengancam sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi untuk melegitimasikan privatisasi dan disorientasi pendidikan, serta berbagai bentuk liberalisasi lainnya.
Pelimpahan krisis yang dialami oleh Imperialis di Indonesia juga berdampak besar di sektor pemuda dan  mahasiswa dan pendidikan secara umum. Pemuda dan mahasiswa sebagai tenaga produktif yang paling efektif untuk menopang perkembangan budaya dan perekonomian bangsa, dihadapkan dengan persoalan sulitnya akses atas pendidikan, tidak adanya jaminan atas lapangan pekerjaan, serta berbagai persoalan sosial lainnya. Artinya bahwa ditengah kenyataan akan kemiskinan yang semakin meluas dan penderitaan yang semakin merajalela, rakyat Indonesia dibiarkan terjebak dan semakin dijerumuskan dalam keterbelakangan kebudayaan, khususnya melalui pendidikan yang tidak ilmiah, tidak demokratis dan tidak mengabdi pada rakyat.
Saat ini, dari 238 Juta jiwa penduduk Indonesia, ada 62.926,00 Juta jiwa adalah pemuda (Usia 16-30 Tahun) yang tersebar diberbagai sector. Besarnya angka (Jumlah pemuda) tersebut menunjukkan besarnya tenaga produktif yang dimiliki Indonesia untuk dapat mengelola alamnya secara mandiri untuk kepentingan dalam negeri. Namun faktanya, 60,% pemuda usia 16-20 Tahun adalah pengangguran (Data BPS 2011). Hal tersebut adalah akibat dari rendahnya akses rakyat atas pendidikan dan tidak tersediannya lapangan pekerjaan yang merata bagi pemuda di Indonesia. 
Pemuda dipedesaan yang mayoritas dari kaum tani, kehilangan pekerjaannya seiring dengan maraknya perampasan atas tanah petani. Hilangnya lapangan pekerjaan dipedesaan juga memicu terjadinya penumpukan penduduk diperkotaan akibat migrasi penduduk desa, terutama pemuda yang dengan penuh harapan mendapatkan pekerjaan diperkotaan. Disisi lain, situasi tersebut kemudian terus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjalankan politik upah murah dan efisiensi perdagangan tenaga kerja baik yang akan dipekerjakan keluar negeri sebagai Buruh Migrant ataupun tenaga-tenaga kerja kontrak yang diserap melalui agaen-agen penyalur tenaga kerja seperti PJTKI ataupun yayasan Outsourcing lainnya.
Persoalan lain dari pemuda adalah pesoalan akses atas pendidikan yang semakin sempit akibat berbagai kebijakan dari pemerintah yang sama sekali tidak memiliki perspektif untuk memajukan budaya bangsa ini. Akibatnya kemudian rakyat Indonesia terjebak dalam berbagai dikotomi dan diskriminasi yang semakin menutup ruang bagi rakyat Indonesia untuk dapat mengakses pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebut tampak dari berbagai aspek yaitu, Mahalnya biaya yang harus ditanggung oleh peserta didik, rendahnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah dan tidak sebandingnya pendapatan rakyat dengan biaya kebutuhan yang harus dikeluarkan (termasuk untuk pendidikan) setiap bulan. Sehingga Rakyat semakin sulit untuk dapat menikmatinya  mulai dari pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT), belum lagi siswa/mahasiswa yang putus sekolah atau DO yang terus bertambah akibat persoalan biaya ataupun persoalan lainnya. Sementara itu, kenyataan pendidikan di Indonesia secara kualitaspun masih sangat jauh dari harapan rakyat.
Dalam perkembangan situasi tersebut, Aksi-aksi protes dan perlawanan rakyat dunia mewarnai hari-hari dalam badai krisis sekarang ini, termasuk di dalam negeri. Keresahan umum rakyat Indonesia semakin meluas dan menciptakan pertentangan yang semakin tajam antara rakyat melawan klik paling reaksi yang berkuasa (SBY) maupun antara klik reaksi yang berkuasa dengan klas-klas reaksi lemah.
Dalam menghadapi perlawanan kolektif massa yang semakin meluas, Pemerintah dibawah kuasa SBY terus melakukan berbagai bentuk tindakan represif dan kekerasan secara langsung melalui alat pemaksanya (TNI dan POLRI). Gerakan massa tgl 20 Oktober yang menyatakan SBY gagal  telah mendapatkan represi yang kejam dari polisi, selain gerakan buruh di PT Freeport dan suku bangsa minoritas di Papua yang ditembak mati oleh aparatus tentara-polisi, demikian pula halnya yang terjadi di Lampung, Jambi, Bima dan diberbagai daerah lainnya. Kenyataan tersebut dan dari sekian kasus kekerasan yang dihadapi oleh Rakyat saat ini, sebagian besar motivnya adalah monopoli dan perampasan atas tanah rakyat, baik yang diorientasikan untuk pembangunan infrastruktur, perluasan perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya. Hal yang serupa juga dialami oleh kaum buruh yang semakin intensif melakukan perlawanannya dalam menuntut upah layak.
Pemuda dan Mahasiswa dan pendidikan secara umum juga tidak luput dari berbagai bentuk diskriminasi, tindakan represif dan kebijakan anti demokrasi dari Pemerintah. Selain dihadapkan dengan berbagai tindakan represif, Mahasiswa selalu dihadapkan dengan berbagai bentuk ancaman dan intimidasi, mulai dari pemotongan nilai, skorsing, hingga ancaman DO. Situasi ini sangat nyata dan terang menjelaskan perwujudan watak korup dan fasis yang dilakukan oleh pemerintah boneka dalam melayani kepentingan imperialis yang panik di tengah krisis, sehingga gerakan perlawanan dan konsolidasi  Gerakan rakyat terus dan semakin meluas.
Sementara di isu lain, gerakan rakyat anti korupsi terus meluas dalam skala negeri yang mencerminkan kebencian rakyat terhadap perampasan uang rakyat yang didukung oleh sistem yang korup beserta seluruh aparatus mesin birokrasi di bawah pemerintah SBY. Masalah Korupsi, tidak bisa dipandang sebagai persoalan personal ataupun moral semata dari pelaku korupsi, namun Korupsi adalah masalah yang lahir dari salah satu masalah pokok rakyat Indonesia, yakni kapitalisme birokrasi. Kasus-kasus korupsi seperti BLBI, dana talangan Bank Century, Kasus Korupsi diberbagai sector, kasus Nazaruddin yang menyeret seluruh klik di bawah pemerintah SBY (Andi Malaranggeng, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, dsb), dan seluruh jajaran mesin birokrat dari presiden hingga di tingkat Bupati/Walikota semakin menjelaskan kekuasaan di negeri SJSF yang berwatak korup. Kapitalis birokrat yang bersarang di dalam kekuasaan negara di bawah pemerintah SBY adalah perampok uang rakyat yang harus diblejeti dan dikucilkan terus menerus.
Atas berbagai persoalan politik, ekonomi dan kebudayaan tersebut telah semakin kuat memicu bangkitnya gerakan rakyat. Gerakan anti-SBY yang semakin hari semakin berkembang di tengah-tengah massa bahkan telah mengusung aspirasi penggulingan SBY-Budiono. Sementara itu, ditengah gencarnya konsolidasi-konsolidasi gerakan rakyat diberbagai sektor tersebut, selain dengan upaya represif dan tindak kekerasan, pemerintahpun tidak mau ketinggalan dalam melakukan konsolidasi gerakan rakyat, baik disektor tani, sektor buruh maupun disektor pemuda dan mahasiswa. Tentu Orientasi dari konsolidasi tersebut selain untuk memperbesar kekuatan dan legitimasi kekuasaannya, orientasi yang paling pokok ditunjukkan dari konsolidasi tersebut adalah upaya untuk memecah belah persatuan dan perlawanan rakyat yang semakin hari menunjukkan eskalasinya yang semakin membesar dan meluas.
Dalam situasi demikian tersebut, gerakan pemuda dan mahasiswa tanpa dipengaruhi oleh jargon heroik yang semakin hegemonik ditengah gerakan mahasiswa yaitu (Mahasiswa Agent of Change, agent of Control) harus tetap sadar peran dan posisi dalam mendukung perjuangan rakyat. Pemuda dan mahasiswa yang memiliki keunggulan atas kemampuan analitik yang tajam dan keahlian akademis lainnya harus terus melakukan kajian-kajian mendalam atas berbagai peristiwa dan fenomena yang berkembang ditengah masyarakat saat ini, serta seluruh kemampuan praktisnya harus dapat diabdikan sepenuhnya dalam mendukung perjuangan Rakyat.
Gerakan propaganda dan kampanye massa secara intensif, massif dan kontinyu adalah pekerjaan utama bagi gerakan saat ini dalam upaya “Membangkitkan, Mengorganisasikan dan Mengerakkan massa” yang manifest dalam pekerjaan Membangun kelompok-kelompok, group dan organisasi yang kritis dan progressif, Mempertahankan, mengembangkan dan memperkuat Organisasi yang sudah ada dan terintegrasi secara lansung dalam setiap bentuk perjuangan Rakyat.
Dilapangan Politik, di tengah penderitaan dan tindasan fasis yang semakin nyata, politik gerakan mahasiswa dan rakyat lainnya juga harus sanggup menghubungkan dan menyatukan isu sektoralnya dengan isu rakyat disektor lainnya. Seluruh Gerakan harus mampu memadukan isu umum dengan isu khusus dan dengan berbagai isu panas lainnya yang terjadi saat ini, mulai dari Isu korupsi yan menyentuh lansung pada klik penguasa saat ini (SBY-Boediono) dan seluruh jajaran pemerintahannya dari pusat hingga daerah, Gerakan suku bangsa minoritas rakyat papua yang menuntut pembebasan nasional, suku anak dalam di Jambi, Masyarakat adat di Kalimantan dan diberbagai daerah lainnya. Gerakan buruh di PT Freeport dan gerakan buruh tambang lainnya, gerakan rakyat anti-perampasan tanah, gerakan buruh anti-politik upah murah, gerakan buruh migrant menolak perampasan upah dan menuntut perlindungan sejati, gerakan rakyat anti RUU Pendidikan Tinggi, dsb.
Catatan Penting bagi setiap kita bahwa, perubahan adalah hasil karya massa. Dengan demikian, selain berupaya membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan massa, yang harus dipecahkan oleh setiap gerakan adalah bagaimana kemudian mampu memecahkan hambatan-hambat dalam membangun persatuan gerakan yang besar, yang dapat melibatkan massa rakyat dari seluruh sektor yang ada. Setiap Peristiwa, persoalan sektoral dan isu-isu panas yang ada harus dapat dijadikan pemersatu dari setiap gerakan, guna memecahkan setiap hambatan dalam membangun persatuan.

Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
Jayalah Perjuangan Massa!
Jayalah Solidaritas Perjuangan Internasional!
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger