Headlines News :
Home » » RUU PT:"Tinjauan Historis, Sosiologis, Ekonomi, Politik dan Kebudayaan"

RUU PT:"Tinjauan Historis, Sosiologis, Ekonomi, Politik dan Kebudayaan"

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Rabu, 04 April 2012 | 05.14


QUO VADIS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI
DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

  1. Latar Belakang Munculnya RUU Pendidikan Tinggi
Indonesia yang memiliki penduduk sejumlah 237 juta lebih, ternyata berdasarkan survei BPS per Februari 2011 dari 117 juta lebih angkatan kerja hanya 3,3 juta jiwa (2,98%) lulusan diploma dan 5,5 juta jiwa (4,98%) lulusan sarjana. Padahal jumlah perguruan tinggi dan sejenisnya di Indonesia lebih dari 3000an yang diantaranya terdapat dari 83 PTN (dibawah kemendiknas dan kemenag) dan sisanya PTS. Sedangkan jumlah mahasiswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi hanya 4,67 juta jiwa. Padahal berdasarkan BPS Februari 2011 usia penduduk Indonesia yang seharusnya dapat menempuh pendidikan tinggi berjumlah 54,42 juta jiwa (18-30 tahun). Dengan kondisi tersebut tentunya menjadi persoalan tersendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya dalam ranah pendidikan tinggi.
Pemerintah menyelenggarakan pendidikan secara nasional sesungguhnya sudah memiliki peraturan tersendiri yakni UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. UU ini pun secara tegas bahwa pemerintah harus mampu menciptakan suatu generasi penerus bangsa yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah juga harus menjamin adanya pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan kualitas dari penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif. Namun dengan berkaca dengan fakta sosial yang dapat kita ketahui di masyarakat. Pendidikan tinggi pada khususnya belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
Memang pada awal reformasi pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Gusdur menetapkan beberapa PTN yang menjadi Badan Hukum Milik Negara. PTN-PTN tersebut diberikan kemandirian, otonomi dan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan dimasing-masing PTN. Ketika kebijakan tersebut lahir, banyak kalangan yang memprotes secara keras penetapan sejumlah PTN sebagai BHMN. Hal ini dilatarbelakangi bahwa keberadaan PP no 61 tahun 1999 merupakan skenario global yang mendesak negara-negara anggota WTO untuk meliberalisasi 12 sektor jasa yang salah satunya pendidikan tinggi seperti yang tertuang dalam General Agreement on Trade in Services atau lebih dikenal dengan GATS.
Tujuan dari liberalisasi sektor jasa khususnya pendidikan untuk mempermudah melakukan perdagangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan seperti yang tertuang dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau lebih dikenal dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Ada pula tujuan dari liberalisasi pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang siap saji agar dapat dipergunakan oleh perusahaan yang melakukan kerjasama dengan suatu institusi pendidikan. Namun konsekuensi dari penerapan liberalisasi sektor jasa khususnya pendidikan tinggi membawa dampak pada minimnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan.
Minimnya tanggung jawab negara dalam konteks ini janganlah diartikan bahwa negara tidak melakukan tindakan atau mengambil kebijakan yang mendukung penerapan liberalisasi pendidikan. Maksud dari meminimalisasi tanggung jawab negara dapat kita ketahui dengan kebijakan neoliberal yang digadang-gadang oleh imperialisme dibawah pimpinan AS. Kebijakan neoliberal secara garis besar seperti yang tercantum dalam Washington Concensus yakni 1) disiplin fiskal, 2) pemotongan segala subsidi sebagai upaya mengurangi defisit anggaran pemerintah, 3) Pembaharuan Pajak, 4) liberalisasi keuangan, 5) nilai tukar yang kompetitif, 6) melenyapkan hambatan penerapan perdagangan bebas, 7) terbuka terhadap investasi asing langsung, 8) privatisasi, 9) deregulasi dan 10) hak paten[1].
Dari 10 terdapat tiga prinsip yakni pemotongan subsidi, deregulasi, dan liberalisasi yang digunakan untuk menciptakan suatu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang otonom serta mandiri. Sistem ini melahirkan praktek komersialisasi pendidikan dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan terhadap suatu institusi pendidikan dalam menetapkan tarif layanan serta diberikan keleluasaan atas pencarian dana secara mandiri. Disinilah makna peran negara yang meminimalisir tanggung jawabnya dalam menciptakan kesejahteraan dan terjaminnya warga negaranya mendapatkan hak-haknya. Sedangkan peran negara akan maksimal dalam ranah menjadi kepentingan imperialisme dengan mengeluarkan segenap kebijakan baik yang berbentuk perundang-undangan maupun kerjasama-kerjasama.
Bentuk-bentuk penerapan dari tiga prinsip tersebut, dimulai dari pemotongan subsidi di dalam dunia pendidikan. Sejak era orde baru hingga amandemen ke IV  UUD 1945 yang mengamanatkan pemerintah harus mengalokasikan 20% APBN-D untuk pendidikan[2]. Namun sejak tahun 2002 amanat tersebut belumlah dapat direalisasikan oleh rezim-rezim penguasa negeri ini. Walaupun pada tahun 2009-2011 rezim SBY-Boediono mengatakan bahwa anggaran untuk pendidikan sudah 20%. Akan tetapi jika kita selidiki lebih lanjut, ternyata anggaran pendidikan sudah dicampur oleh gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik serta tenaga kependidikan seperti yang diamanatkan oleh putusan MK tahun 2007 yang mengatakan bahwa gaji dan tunjangan termasuk dalam pos anggaran pendidikan.
Kebijakan menggabungkan gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tentu merupakan upaya untuk memangkas subsidi pendidikan. Hal ini dikarenakan gaji dan tunjangan merupakan pos anggaran tersendiri dalam suatu kemendiknas ataupun kemenag dan terlepas dalam unit biaya dalam penyelenggaraan pendidikan. Padahal unit biaya yang paling penting dalam penyelenggaraan pendidikan terdiri dari 1) unit operasional personal yang berbentuk subsidi untuk menekan laju biaya SPP yang dikenakan terhadap peserta didik dan juga dapat berbentuk beasiswa, 2) unit operasional non personal yang berbentuk subsidi untuk menyediakan alat-alat pendukung penyelenggaraan pendidikan seperti LCD, AC, alat tulis, kertas dan sejenisnya, 3) unit fasilitas yang berbentuk subsdisi untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas belajar dan mengajar seperti perpustakaan, laboratorium, gedung, audivisiual, sarana minat-bakat dan lain-lain.
Dampak dari digabungkannya atau ditambahkannya satu unit biaya non operasional personal berupa gaji dan tunjangan menyebabkan perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan akses pendidikan dan penyediaan fasilitas terabaikan. Hal ini dapat kita ketahui dengan semakin meningkatnya dan munculnya ragam biaya sekolah dan kuliah, meningkatnya angka putus sekolah dan kuliah, akses pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi yang masih tergolong sangat rendah serta adanya perbedaan yang cukup timpang dalam hal tersedianya fasilitas disuatu kampus dengan kampus yang lainnya.
Bentuk penerapan liberalisasi pendidikan dengan menetapkan UI, ITB, IPB dan UGM sebagai pilot project melalui Peraturan Pemerintah telah mendorong suatu institusi perguruan tinggi mendapatkan kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini melahirkan praktek komersialisasi pendidikan. Fenomena ini tergambar dengan membentuk UU no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas yang salah satu pasalnya menyerukan agar institusi pendidikan harus menjadi badan hukum secara keseluruhan dari pendidikan dasar maupun tinggi dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta[3]. Selain itu, PP no 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pun mengikutsertakan peran dan partisipasi masyarakat secara maksimal sebagai tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan tinggi.
Namun sejak UU BHP tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat tentunya menjadi kerugian tersendiri bagi institusi pendidikan seperti UI, UGM, ITB, IPB, UNAIR dan USU. Kerugian yang dimaksud institusi-institusi tersebut tidak lagi memiliki kewenangan secara penuh dalam melakukan pengelolaan khususnya dalam bidang keuangan dan kerjasama-kerjasama. Hal ini dikarenakan sebelum UU BHP dibatalkan seluruh pendapatan baik yang diterima dari SPP, biaya seleksi masuk, hasil kontrak kerjasama, hasil penjualan produk (paten dan badan usaha), sumbangan, hibah, dan penerimaan dari masyarakat lainnya dapat dikelola secara mandiri oleh masing-masing institusi pendidikan. Selain itu, dari segi otoritas dan kewenangan institusi pendidikan tinggi tidak lagi memiliki kemandirian dan otonomi karena disesuaikan dengan keputusan dan ketetapan yang diambil oleh kementerian terkait.
Contohnya, ketika pada tahun 2000 UGM, UI, ITB dan IPB ditetapkan sebagai BHMN. Mereka menerapkan penerimaan mahasiswa secara mandiri atau lebih dikenal dengan jalur mandiri, ujian mandiri, SPMB Lokal dll. Selain itu, universitas yang membuka badan usaha dan mendapatkan laba dari badan usaha tersebut. Uang pendaftaran penerimaan mahasiswa dan laba dari badan usaha menjadi pendapatan universitas tanpa harus disetor ke kas negara melalui kementerian keuangan dalam bentuk PNBP. Namun dengan dihapusnya UU BHP, dicabutnya PP tentang PT BHMN di beberapa universitas atau PTN membuat sistem pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pendidikan menjadi badan layanan umum seperti yang tertuang dalam PP 66 tahun 2010.
Sedangkan bentuk penerapan deregulasi, dapat kita ketahui dengan banyaknya perangkat perundang-undangan yang memberikan kewenangan yang cukup besar bagi suatu institusi pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. keberadaan perundang-undangan ini ditujukan untuk memuluskan praktek liberalisasi pendidikan yang melahirkan komersialisasi pendidikan. Hal ini ditandai dengan adanya PP no 60 dan 61 tahun 1999, UU no 9 tahun 2009, PP no 48 tahun 2008, PP no 17 tahun 2009 jo PP no 66 tahun 2009, UU no 20 tahun 2003, RUU pendidikan Tinggi dan RUU Pendidikan Kedokteran.
Suatu praktek liberalisasi, deregulasi dan pembatasan subsidi di sektor pendidikan di Indonesia mulai kembali menancapkan cakarnya dengan adanya RUU pendidikan Tinggi[4]. Berikut analisa RUU Pendidikan Tinggi versi Kementerian Pendidikan Nasional :
  1. Analisa Yuridis RUU PT Versi Kemendiknas
RUU pendidikan tinggi sebelumnya sudah ditawarkan oleh  DPR RI. Namun pada perkembangan selanjutnya kemendiknas pada bulan Juni 2011 juga menawarkan RUU pendidikan tinggi. Dengan demikian sudah ada RUU pendidikan tinggi yang lahir dari pihak eksekutif dan legislatif.  Untuk menyelidiki dan menganalisa secara yuridis RUU PT yang ditawarkan oleh kemendiknas haruslah menggunakan azas lex superior derogat inferior sama seperti analisis hukum yang ditujukan pada RUU pendidikan tinggi versi DPR-RI.
Dalam RUU pendidikan tinggi versi kemendiknas jika dibandingkan dengan RUU pendidikan versi DPR-RI memang mengalami bentuk penyempurnaan dalam bentuk yang cukup aplikatif dan lebih spesifik. Namun secara substansi ke dua RUU baik veri kemendiknas maupun DPR-RI tidak jauh memiliki perbedaan yang cukup berarti satu sama lain. Bentuk-bentuk penyempurnaan dalam RUU pendidikan tinggi yang ditawarkan oleh kemendiknas yakni :


Ø  Tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi,
Ø  Tugas dan fungsi serta tanggung jawab menteri
Ø  Prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi
Ø  Bentuk dan organisasi pendidikan tinggi
Ø  Kriteria dan Syarat Dosen
Ø  Hak dan Kewajiban Mahasiswa
Ø  Tujuan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ø  Tanggung Jawab Pendanaan
Ø  Pendirian, perubahan dan penutupan Perguruan Tinggi
Ø  Pengolaan Perguruan Tinggi
Ø  Tentang PTN Mandiri, PTN Badan Hukum, PTN dan PTN Khusus
Ø  Pendanaan dimasing-masing PTN baik mandiri, badan hukum dan khusus serta PTS
Ø  Pengawasan yang didasarkan pada masing-masing bentuk PTN.


Dari perubahan yang ditawarkan oleh kemendiknas, masih terdapat beberapa hal yang prinsipil dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia yang mendekati pada praktek liberalisasi di dunia pendidikan tinggi. Gejala tersebut dapat kita ketahui pada bab tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi, pasal 5 ayat 3 huruf c yang berbunyi “…. dengan otonomi perguruan tinggi dalam pengelolaan pendidikan tinggi” dan huruf d yang berbunyi “menghimpun  dan  mendayagunakan  seluruh  potensi masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tinggi”. Pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah melakukan redefinisi dan rekonstruksi secara aplikatif tentang tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya tersentral secara penuh ditangan pemerintah. Namun tanggung jawab tersebut dibagi kepada masyarakat atau warga negara dengan bentuk mengikutsertakan warga negaranya dalam hal pembiayaan pendidikan tinggi.
Padahal tanggung jawab pembiayaan ataupun pendanaan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yakni negara memprioritaskan memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya dua  puluh  persen  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Perlu diingat oleh kita semua, sejak tahun 2009 hingga 2011 anggaran pendidikan masih menggabungkan gaji dan tunjangan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan. Selain itu, anggaran tersebut masih dalam batas minimal yakni 20% dari APBN dan tentunya masih dapat ditingkatkan prosentasenya agar dapat mewujudkan pendidikan yang mampu memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan menjunjung  tinggi  nilai  nilai  agama  dan  persatuan  bangsa  untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Pasal 6 huruf  a dan b (tentang kewenangan menteri dalam mencabut ijin pendirian pergurun tinggi dan program studi). Jumlah tenaga pendidik, tenaga kependidikan, ruang kelas, gedung dan fasilitas lainnya serta akreditasi. Tentu bagi setiap PTS dan atau PTN baik secara institusi secara keseluruhan dan program studi yang tidak memenuhi standar pendidikan nasional sesuai dengan PP no 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional akan ditutup. Dengan melihat kondisi obyektif dilapangan dan kewenangan menteri tentunya akan sangat berbenturan dalam mengupayakan terselenggaranya pendidikan tinggi di Indonesia.
Hal ini dikarenakan PTN dan atau PTS dipaksa untuk memenuhi standar pendidikan nasional baik secara institusi secara umum dan program studi yang tersedia. Padahal dengan melihat peran pemerintah yang terbilang cukup minim, jauhnya standar pendidikan nasional di suatu PTN dan PTS baik secara keseluruhan dan program studi yang tersedia adalah konsekuensi logis. Selain itu, upaya pemenuhan standar pendidikan nasional di setiap PTN dan PTS seharusnya tanggung jawab pemerintah bukan PTN dan PTS. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 6 huruf b bahwa setiap program studi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan akan ditutup. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud salah satunya yakni PP no 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
Dengan demikian, dalam pasal ini pemerintah mulai menerapkan bahwa pemenuhan standar pendidikan nasional disetiap PTN dan PTS merupakan tanggung jawab PTN dan PTS yang bersangkutan. Padahal PTN dan PTS merupakan salah satu bagian penting dalam sistem penyelenggaraan pendidikan nasional khususnya dalam bidang pendidikan tinggi. Dengan begitu, dalam RUU PT pasal 6 huruf a dan b ini sudah bertentangan dengan semangat UUD 1945 alinea keempat dan pasal 31 ayat 3 adan 5.
Adapun beberapa bentuk redefinisi dan rekonstruksi tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mengikutsertakan warga negaranya dapat kita lihat pada pasal 16 ayat 3 huruf b yang berbunyi ikut  menanggung  biaya  penyelenggara  pendidikan  tinggi, kecuali  bagi  mahasiswa  yang  dibebaskan  dari  kewajiban tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, dilanjutkan pasal 32 ayat 1 yang berbunyi pendanaan  pendidikan  tinggi  adalah  penyediaan  anggaran Pemerintah  dan  anggaran  pemerintah  daerah  provinsi, kabupaten/kota,  serta  upaya  memobilisasi  bantuan  dana masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Sedangkan wujud dari praktek pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan yang mengikutsertakan dalam warga negara dapat kita lihat pada pasal 35 ayat  1yang berbunyi bantuan dana masyarakat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas:  a. Biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa mampu kepada perguruan tinggi; b. Bantuan dana masyarakat lainnya yang dapat berupa hibah, wakaf,  zakat,  sumbangan  perusahaan,  dan/atau penerimaan lain yang sah.
Pasal 47 dan pasal 59, PTN  berbadan  hukum dan yang mandiri diberikan  otonomi  untuk  mengelola perguruan  tingginya  secara  mandiri,  baik  dalam  bidang akademik maupun bidang nonakademik. Walaupun dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa PTN yang berbadan hukum dan mandiri memiliki wewenang dalam bidang akademik berasal dari Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Sedangkan wewenang dalam bidang non akademik berasal dari Menteri Keuangan. Akan tetapi kita tidak boleh terjebak dengan penggunaan diksi otonomi ataupun pendelegasian wewenang bagi PTN berbadan hukum dan mandiri dalam bidang nonakademik.
Hal ini dikarenakan setiap PTN berbadan hukum dan mandiri memiliki wewenang dalam menetapkan tarif layanan dan standar biaya satuan (SPP, Praktikum, Sumbangan Masuk dan bentuk-bentuk sumbangan lainnya) selama diketahui oleh menteri keuangan. Selain itu, PTN berbadan hukum dan mandiri diperbolehkan melakukan upaya-upaya sebagai wujud untuk mendapatkan dana tambahan dalam bentuk pendirian badan usaha dan melakukan investasi jangka panjang berupa portofolio serta melakukan pinjaman jangka pendek hingga menengah selam menteri keuangan mendapatkan pelaporan atas pemasukan dan pengeluaran dari upaya-upaya yang dilakukan oleh PTN yang berbadan hukum dan mandiri.
Namun yang menjadi pertanyaan berdasarkan apa suatu PTN mandiri dan berbadan hukum menetapkan tarif layanan dan standar biaya satuan? Apakah berdasarkan pada kemampuan masyarakat Indonesia pada umumnya atau disesuaikan dengan kebutuhan biaya operasional PTN mandiri dan berbadan hukum atau penetapan hal ini merupakan wewenang yang dapat dilakukan tanpa melihat dual tersebut. Mengapa hal ini dipertanyakan, hal ini dikarenakan dalam RUU Pendidikan Tinggi versi kemendiknas inipun tidak dijelaskan landasan suatu PTN baik berbadan hukum dan mandiri dalam menetapkan tarif layanan dan standar biaya satuan yang kelak akan dipenuhi oleh setiap peserta didik atau dalam hal mahasiswa atau orang tua mahasiswa.
Selain itu, pertanyaan kedua pun muncul yakni, darimanakah modal pendirian suatu badan usaha dan atau portofolio yang akan diselenggarakan oleh suatu PTN mandiri dan berbadan hukum? Apakah dari sisa kelebihan dari biaya operasional yang didapatkan dari subsidi dari negara dan sumbangan dari masyarakat? Atau dari pinjaman jangka pendek hingga jangka panjang? Atau kedua-duanya. Walaupun pada pasal 97 ayat 3 dan 101 ayat 3 yang menjelaskan bahwa PTN berbadan hukum dan mandiri dalam mendirikan badan usaha atau portofolio akan diatur dalam PP. Maka akan memberikan peluang ataupun mengarahkan suatu PTN menjadi subyek hukum yang diperbolehkan untuk berbisnis demi meraih keuntungan walaupun keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk pengembangan PTN berbadan hukum maupun mandiri. Dengan demikian suatu PTN berbadan hukum dan mandiri akan memiliki dua peran yakni sebagai penyedia jasa pendidikan tinggi dan juga sebagai “pengusaha”.
Tentu dengan melihat kedua pasal tersebut akan menyimpang dalam semangat UUD 1945 bahwa negara ini ada untuk mencerdaskan bangsanya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan dalam RUU PT khususnya pada pasal 47 dan 59 akan menciptakan suatu persepsi bahwa ketika negara tidak mampu dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Maka setiap warga negara yang ingin menikmati jenjang pendidikan harusnya ikut menanggung pembiayaan dalam melancarkan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, akan melegitimasi suatu PTN mandiri dan berbadan hukum menjadi “pengusaha” dari badan usaha dan atau portofolio yang didirikan oleh masing-masing PTN mandiri dan berbadan hukum. Tentu hal ini sangatlah aneh dan sangat bertentangab dengan semangat UUD 1945 pasal 31 ayat 3 yang hakikatnya pemerintah akan berusaha untuk menyelenggarakan suatu pendidikan tinggi pada khususnya dengan tidak menjadikan suatu institusi pendidikan seperti PTN mandiri dan berbadan hukum sebagai subyek hukum yang diperbolehkan menjadi “pengusaha”.
Setalah kita membicarakan tentang apa itu PTN mandiri dan berbadan hukum berdasarkan pasal 47 dan 59. Kita akan beralih pada pasal 97 dan 101 yang akan membahas tentang sumber pendanaan PTN berbadan hukum dan mandiri.
Dalam pasal 97 dan 101 dijelaskan bahwa tanggung jawab pendanaan PTN berbadan hukum yakni pemerintah, masyarakat dan PTN berbadan hukum dan mandiri yang bersangkutan. Dengan mengikutsertakan masyarakat dan PTN berbadan hukum dan mandiri sudah tentu mengindikasikan adanya pelepasan tanggung jawab dalam pembiayaan dana pendidikan tinggi pada khususnya. Hal ini dapat kita lihat dengan mengikutsertakan masyarakat dan PTN berbadan hukum dan mandiri. Hal yang menarik ketika suatu PTN berbadan hukum dan mandiri memiliki tanggung jawab dalam mencari sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi di institusinya masing-masing.
Kewajiban dan tanggung jawab PTN berbadan hukum dan mandiri dalam mencari sumber pendanaan merupakan konsekuensi logis ketika pemerintah pusat atau negara sebagai subyek hukum tidak lagi mampu lagi membiayai biaya operasional suatu PTN berbadan hukum dan mandiri. Namun yang jadi pertanyaan kenapa PTN berbadan hukum dan mandiri  harus mencari dana secara mandiri untuk menutupi kekurangan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.Hal inilah yang mengindikasikan bahwa pendanaan dalam penyelenggaran pendidikan tinggi bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah atau negara. Akan tetapi, PTN berbadan hukum dan mandiri. Pertanyaan selanjutnya, darimanakah PTN mendapatkan sumber pendanaan untuk menutupi kekurangan untuk pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi?
Sudah jelas dari masyarakat!! Salah satu sumber pendanaan yang akan dimaksimalkan oleh suatu PTN berbadan hukum dan mandiri yakni dengan memberdayakan sumber dana dari masyarakat. Ini juga ditegaskan dalam pasal 133 ayat 2 huruf c. Hal ini tercermin dengan beragamnya jenis sumber pendanaan yang dapat diselenggarakan demi memberdayakan kemampuan masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi. terakhir seperti pada penjelasan sebelumnya sumber dana bagi PTN berbadan hukum dan mandiri juga bisa didapatkan dari keuntungan badan usaha dan atau portofolio.
Dengan mengikutsertakan masyarakat melalui kewenangan yang dimiliki oleh PTN berbadan hukum dan mandiri merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pemerintah atau negara dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri di Indonesia. Tentu hal ini merupakan bentuk liberalisasi dalam dunia pendidikan tinggi negeri di Indonesia. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa upaya memberikan tanggung jawab kepada rakyat Indonesia bertentangan dengan semangat UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan pasl 31 ayat 4. Hal ini dikarenakan rakyat Indonesia harus membayar biaya yang cukup mahal untuk dapat menutupi kekurangan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri.
Setelah kita memberikan tentang sumber pendanaan PTN berbadan hukum dan mandiri. Kita akan beralih pada pasal 99 dan 103 yang diantaranya juga akan membahas tentang kewajiban PTN mandiri dan berbadan hukum. Selain itu pada pasal 99 dan 103 juga diatur tentang kewajiban mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya di PTN mandiri dan berbadan hukum.
Dalam pasal 99 dan 103 menekankan pada perguruan tinggi negeri minimal menerima 20% dari total mahasiswa baru dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa sebanyak 20% dari seluruh mahasiswa dengan kriteria tidak mampu secara ekonomi namun memiliki keungulan secara akademik/berprestasi. Dengan demikan bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat diprioritaskan akses namun harus memiliki keunggulan dalam prestasi akademik. Padahal jika kita membagi 4 kelompok peserta didik yakni Kaya tapi berprestasi, Kaya tapi tidak berprestasi, Miskin tapi berprestasi dan Miskin tapi tidak prestasi. Tentu untuk kelompok miskin tapi  tidak berprestasi tentu tidak memiliki harapan untuk dapat mengakses pendidikan tinggi. Dengan demikian hal ini bertentangan dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” yang artinya dalam penyelenggaraan pendidikan baik jenjang dasar hingga tinggi tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi secara ras, agama, suku bahkan kelas sosial yang ada di masyarakat serta pembedaan golongan sosial lainnya. Selain itu, pasal 5 huruf e dan pasal 88 ayat 1&2 telah menegasikan hakikat pendidikan yang dengan demikian telah melanggar pasal 28I ayat 2 yang berbunyi “setiap orang berhak bebas dari dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”. Hal ini dikarenakan tujuan pendidikan tidaklah  mengkotak-kotakkan lalu melakukan tindakan pendiskriminasian yang dilegalkan seperti yang tercantum dalam RUU PT. Padahal hakekat pendidikan yang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selain itu pada pasal 99 ayat 3 bahwa “mahasiswa bertanggung jawab dalam menanggung maksimal 1/3 dari total biaya operasional Perguruan Tinggi”. Dengan demikian untuk menerapkan prinsip otonomi, efektivitas dan efisiensi dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai biaya operasional sebesar 1/3 dari total kebutuhan suatu perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa akan melahirkan bentuk sumbangan-sumbangan pendidikan memiliki nilai nominal yang sangat besar agar mencukupi kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Kita dapat mengetahui bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi dalam RUU Perguruan Tinggi akan melahirkan bentuk komersialisasi pendidikan yang tentunya akan menghambat peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi. Hal ini terlihat dari beban dari masyakat (mahasiswa dan orang tua mahasiswa) untuk membayarkan sejumlah uang (SPP) juga akan didorong (terpaksa) dengan  mengeluarkan bantuan dana untuk penyelenggaraan pendidikan dengan dalih bantuan dana yang dianggap sah secara hukum.
Padahal jika merunut pada UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dan 4. Dengan demikian, negara telah melepaskan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan nasional atau dalam hal ini adalah perguruan tinggi dalam aspek pendanaan biaya operasional. Hal ini dikarenakan dalam RUU PT pada pasal 99 ayat 3 sudah digariskan bahwa mahasiswa bertanggung jawab sebesar 1/3 untuk mendanai biaya operasional. Dengan demikian RUU PT melegitimasi pengalihan “secara paksa” dalam hal tanggung jawab pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Padahal dalam konteks pendanaan di setiap jenjang pendidikan termasuk perguruan tinggi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah selaku bada penyelenggara Negara. Namun pada pasal 99 ayat 3 negara menetapkan kewajiban warga negaranya atau dalam hal ini mahasiswa sebesar 1/3 dari total biaya operasional pendidikan tinggi. Tentu hal ini bertentangan dengan amanat UUD 1945.
Setelah membahas tentang PTN berbadan hukum dan mandiri, analisa RUU Pendidikan akan dilanjutkan pada PTS. Dalam pasal 78 ayat 1 dan 2, PTS dalam RUU secara akademik akan diberikan otonomi oleh Menteri. Sedangkan pada pasal 78 ayat 3 tentang pengelolaan bidang akademik pada PTS akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam hal ini Undang-Undang no 16 tahun 2001 jo UU no 28 tahun 2004 tentang Yayasan. Hal ini dikarenakan PTS di seluruh Indonesia didirikan oleh yayasan. Sedangkan bagi yayasan yang mendirikan suatu PTS haruslah belum tentu nirlaba. Walaupun sebagaimana dalam UU no 16 tahun 2011 jo UU no 28 tahun 2004 tentang yayasan juga mengatur tentang prinsip nirlaba dalam yayasan. Akan tetapi, ada pula dan banyak pula suatu PTS yang didirikan yayasan merupakan sumber pemasukan bagi yayasan pendiri PTS terkait. Dengan demikian PTS yang didirikan oleh yayasan dapat dijadikan ladang bisnis bagi yayasan untuk mengeruk keuntungan sebagaimana pada pasal 78 ayat 3.
Dengan jumlah lebih dari 3000 PTS di Indonesia karena berbentuk atau dibawah suatu yayasan haruslah membayar pajak. Hal ini dikarenakan yayasan merupakan badan hukum yang mendirikan PTS dan PTS ini merupakan salah satu unit usaha atau badan usaha yang dimiliki yayasan. Dengan demikian PTS sebagai badan usaha yang tidak mendeklarasikan sebagai PTS yang nirlaba maka PTS tersebut akan dikenakan pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan dan keuntungan yang diraih dari penyelenggaraan pendidikan tinggi pun dikenakan pajak. Dengan demikian, dalam RUU PT versi kemendiknas ini juga tidak mampu menjadikan setiap PTS di Indonesia haruslah nirlaba.
Pada pasal 110 ayat 1, ditegaskan bahwa tanggung jawab pendanaan PTS adalah badan hukum nirlaba yang mendirikan dan masyarakat. Namun, pada pasal 110 ayat 2 PTS bisa mendapatkan bantuan biaya investasi dan biaya operasional yang berdasarkan atas program yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah  dan instansi atau lembaga yang tidak mengikat. Dengan demikian pemerintah baik pusat dan daerah hanya memberikan bantuan sekedarnya kepada PTS dan bantuan tersebut pun tidak merata bagi seluruh PTS di Indonesia.
Tentu dengan minimnya bantuan dari pemerintah pusat dan daerah untuk mencukupi biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi. PTS akan mengalihkan sumber pendanaan kepada kepada masyarakat dengan menentukan tarif pelayanan pendidikan dan beragamnya jenis tarif. Dengan demikian sekali lagi, pemerintah pusat dan daerah melepaskan sebagian tanggung jawabnya dalam pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta. Dengan begitu, upaya pemerintah ini tentu sudah bertentangan dengan semangat UUD 1945 alinea keempat yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan pasal 31 ayat 3 dan 4.
Selain itu, dalam RUU Perguruan Tinggi tidak diatur secara spesifik tentang penyediaan sarana, prasarana ataupun infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan perguruan tinggi. Padahal berdasarkan pasal 31 ayat 3 dan 4 pemerintah berkewajiban menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dengan dana pendidikan yang sudah dianggarakan dalam APBN-D seperti gedung, laboratorium, perpustakaan dan sebagainya.
Jika pada poin ini tidak diatur maka akan mengakibatkan bentuk pelarian tanggung jawab dari negara dalam hal penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan perguruan tinggi. Tentunya tanggung jawab dan kewajiban dalam hal penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur akan dialihkan kepada masyarakat atau dalam hal ini mahasiswa dan orang tua mahasiswa dalam bentuk sumbangan pendidikan dan bantuan dana pendidikan yang nominalnya cukup besar. Kasus ini sudah banyak terjadi di berbagai PTN dengan memperbanyak varian bantuan dana pendidikan dengan dalih pengembangan institusi, pengembangan fasilitas pendidikan dan lain-lain.
Akibat dari ragamnya sumbangan dan bantuan dana untuk perguruan tinggi serta nominalnya yang berkisar jutaan hingga ratusan juta rupiah. Tentunya akan menjadi tembok penghalang bagi masyarakat yang masuk dalam golongan ekonomi tidak mampu. Dengan demikian secara langsung negara juga telah melanggar UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Praktek ini juga telah melanggar UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dan 4 dalam hal tanggung jawab dan peran negara dalam penyelenggaran pendidikan.

  1. Analisa Sosiologis RUU PT Versi Kemendiknas
Dalam poin sosiologis ini, kita membahas kondisi rakyat Indonesia dengan beberapa variabel yakni tingka kemiskinan, pekerjaan, biaya pendidikan tinggi dengan mengkorelasikan kondisi penyelenggaraan perguruan tinggi jika berlandaskan pada RUU PT.
Pendekatan sosiologis dengan menggunakan variabel tingkat kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS. BPS melaporkan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin per Maret 2011 mencapai 30,5 juta jiwa. Mereka yang masuk dalam kategori miskin memliki pendapatan perkapita selama sebulan sebesar Rp 233.740 perkapita tiap bulannya (PBB menetapkan garis kemiskinan $2 perhari sedangkan Indonesia Rp 7791 perhari). Sedangkan penduduk yang memiliki pendapatan antara Rp 233.740 hingga Rp 280.488 masuk dalam kategori penduduk hampir miskin[5] pada Maret 2011 berjumlah 27,12 juta jiwa atau 11,28% dari total penduduk atau mengalami peningkatan yang pada tahun lalu berjumlah 22,99 juta atau 9,88%[6]. Jadi total penduduk miskin dan hampir miskin sejumlah 53,49 juta jiwa. Dengan demikian bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan tidak memiliki prestasi secara akademik sudah dapat dipastikan tidak akan bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
Selanjutnya kita menggunakan variabel pekerjaan yang dikeluarkan oleh BPS periode Agustus 2011. Menurut BPS secara dominan rakyat Indonesia berprofesi sebagai petani dan nelayan sebesar 42,8 juta jiwa, lalu diikuti oleh pekerja atau buruh pabrik dan pertambangan dengan total 14,24 juta jiwa serta masyarakat yang berwiraswasta sebanyak 22,1 juta jiwa. Dengan jumlah petani dan nelayan sebesar 42,8 juta jiwa atau 33,88% dari total angkatan kerja di Indonesia tentu merekalah yang secara umum merasakan efek jika RUU PT ini diberlakukan atau disahkan. Hal ini dikarenakan pendapatan mereka selama sebulan tidak lebih dari Rp 550.000 – Rp 750.000 perkapita perbulannya.
Dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori miskin lebih dari 58 juta jiwa. Tentunya untuk dapat masuk UGM dengan menggunakan jalur nasional ataupun mandiri cukup sulit bagi 58 juta jiwa tersebut. Hal ini dikarenakan UGM memiliki Sumbangan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPMA) di Fakultas Ilmu Keperawatan Rp 35 juta, Sumbangan Pendidikan Rp 500.000, Biaya Operasional Pendidikan Rp 1,275 juta, biaya lain-lain Rp 350.000. Di Fakulta Teknik Mesi total biayanya kurang lebih Rp 20 juta. Hal ini dikarenakan SPMA memiliki empat level yang berbeda yakni SPMA tingkat 1 (Rp 5 juta – Rp 10 juta untuk penghasilan orang tua Rp 1 juta – Rp 2,5 juta perbulan), SPMA tingkal 2 (Rp 8 juta-Rp20 juta untuk penghasilan orang tua Rp 2,5 juta – Rp 5 juta), SPMA tingkat 3 (Rp 10 juta-Rp 20 juta untuk penghasilan orang tua Rp 5 juta – Rp 7,5 juta) dan SPMA tingkat 4 (Rp 10 juta – Rp 100 juta untuk penghasilan orang tua diatas Rp 7,5 juta)[7].
Dari biaya pendidikan yang harus dibayar oleh peserta didik yang nominal terbilang cukup besar tentunya akan mempengaruhi akses masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Dengan keberadaan RUU PT akan semakin melegalkan bentuk, ragam dan besaran nominal biaya pendidikan yang cukup bahkan sangat memberatkan bagi calon peserta didik atau orang tua mahasiswa yang ingin mengkuliahkan anak-anaknya. Dengan demikian, akan semakin memunculkan pola pikir pada masyarakat bahwa perguruan tinggi hanya untuk golongan masyarakat yang mampu. Serta, melanggengkan paradigma yang ada dimasyarakat bahwa pendidikan khususnya perguruan tinggi harus mahal dan masyarakat harus bertanggung jawab untuk mendanai biaya operasional perguruan tinggi. Hal ini tentunya dengan jumlah peserta didik di jenjang pendidikan tinggi yang saat ini hanya sebanyak 5.226.450 jiwa[8]. Malah akan memperbesar jurang akses pendidikan tinggi bagi masayarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

  1. Analisa Politik RUU PT Versi Kemendiknas dan DPR-RI
RUU pendidikan tinggi merupakan salah satu bentuk inisiatif kebijakan yang dilahirkan oleh legislatif (DPR-RI ) dan eksekutif (Kemendiknas). Namun jika melihat dalam kerangka politik yang lebih luas yakni pengaruh dan dominasi politik internasional yakni pelaksanaan GATS dalam bidang pendidikan. Penerapan GATS dalam kasus RUU Pendidikan Tinggi mengambil bentuk dengan memberikan sebagian kewajiban negara kepada masyarakat dalam hal pendanaan untuk terselenggaranya pendidikan tinggi di Indonesia. Adapun praktek-praktek yang akan terjadi jika RUU PT diberlakukan atau sahkan, yakni :
a)  Liberalisasi di Sektor Pendidikan
Liberalisasi dalam istilah ilmiah merupakan proses meminimalisir peran negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya pada ranah sosial ekonomi kepada mekanisme diluar negara atau pasar. Semangat liberalisasi merupakan semangat yang ditularkan dan dicekokan oleh negara-negara imperialisme atau adidaya seperti AS, Inggris dan Jepang kepada negara-negara berkembang di Asia dan Afrika termasuk Indonesia. semangat liberalisasi pada sektor publik ketika Ronald Reagan dan Margareth Thatcher mengumandangkan prinsip kebijakan baru yang disebut neoliberalisme dan prinsip ini harus dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. Kebijakan neoliberal disini merupakan kebutuhan dari negeri Imperialis dalam memenuhi bahan baku untuk industri mereka, mendapatkan sumber tenaga kerja yang murah dan pangsa pasar yang lebih besar.
Salah satu penerapan untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah dan siap dijadikan operator dan admintrator bagi kebutuhan industri Imperialis yakni dengan menjauhkan peran atau campur tangan negara dalam penyelenggaraan pendidikan. Liberalisasi pendidikan di Indonesia pada sektor publik sudah dimulai ketika pemerintah Soeharto yang menerapkan Structural Adjusment Program dari IMF dan World Bank. Hal ini ditandai dengan seperangkat regulasi yang meminimalisir peran negara dalam aspek pemotongan subsidi di bidang pendidikan dan ikut sertanya swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
Pada era rezim SBY dari tahun 2004 hingga sekarang, untuk menyukseskan program liberalisasi pendidikan di Indonesia khususnya di pendidikan tinggi dapat kita lihat dari lalu diikuti dengan PP no 48 tahun 2005 tentang sumber pendanaan pendidikan yang mengikutsertakan masyarakat dalam pendanaan, lalu Perpers no 77 tahun 2007 tentang bidang yang dapat dilaksanakan investasi, dilanjutkan pada pengesahan UU no 9 tahun 2009 tentang BHP (walaupun dibatalkan dalam putusan MK) serta sekarang dilanjutkan dengan keberadaan RUU Pendidikan Tinggi. Dalam RUU Pendidikan Tinggi yang disusun oleh legislatif dan eksekutif di era rezim SBY saat ini sangat jelas sekali bahwa keberadaan RUU Pendidikan Tinggi ini akan menjauhkan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan praktek pemotongan subsidi bagi pendidikan tinggi, privatisasi pendidikan tinggi, komersialisasi pendidikan tinggi dan tentunya melahirkan regulasi-regulasi baik dalam bentuk PP ataupun Permen yang mendukung liberalisasi pendidikan tinggi.
Salah satu contoh dari minimalnya peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yakni terjadi dalam aspek pendanaan. PTN yang merupakan unit institusi pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh negara. Tentunya negara harus bertanggung jawab atas segala kebutuhan PTN tersebut. Dengan berubahnya status PTN menjadi Badan Hukum dan Mandiri. Kedua jenis PTN tersebut harus berupaya mencari dana secara mandiri dengan menarik dana dari masyarakat baik dalam bentuk SPP maupun sumbangan. Selain itu, kedua jenis PTN tersebut juga diperbolehkan mendirikan badan usaha dan membuka portofolio, yang keuntungannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jika mekanisme pencarian dana untuk membiayai pendidikan tinggi di kedua jenis PTN ini melalui jalur penarikan dana dari masyarakat dan pembukaan badan usaha atau pendirian portofolio sudah dapat dimaksimalkan dan menutupi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tentunya negara tidak lagi memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia khususnya pada PTN. Dari penjelasan tersebut kita sudah dapat melihat tentang mekanisme dan sistem liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia yang akan diterapkan oleh rezim SBY. Dengan demikian semakin terang bahwa rezim SBY akan mengarakan dan menjadikan Indonesia sebagai negara tidak bertanggung jawab lagi dalam penyelengaraan pendidikan tinggi di Indonesia.


b)  Pemotongan Subsidi untuk Pendidikan Tinggi
Wujud liberalisasi pendidikan di Indonesia yakni dengan melakukan pemotongan subsidi untuk pendidikan tinggi. Hal ini sudah kita lihat dengan ketidak konsistenan rezim SBY dalam menetapkan sebuah anggaran pendidikan yang pro kepada rakyat Indonesia. Upaya pemotongan tersebut dilakukan ketika rezim SBY didukung dengan putusan MK yang menggabungkan gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam anggaran pendidikan. Dari tahun 2009 hingga 2011 negara menganggarkan dana untuk pendidikan tinggi 3 tahun berturut-turut sebesar Rp 22,19 Triliyun, Rp 29,76 Triliyun dan Rp 35,21 Trilyun. Namun, dana tersebut lebih 50% dari anggaran untuk pendidikan tinggi habis untuk gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan untuk biaya operasional dan biaya pembangunan fasilitas masing-masing hanya sebesar  26% dan 14% dari total anggaran untuk pendidikan tinggi.
Namun, pada RUU Pendidikan Tinggi yang akan dikeluarkan oleh rezim SBY akan memperburuk keadaan. Hal ini dikarenakan dalam RUU Pendidikan Tinggi tersebut, peran negara dalam hal memberikan subsidi pendidikan di pendidikan tinggi akan tergantikan. Hal ini ditandai dengan mahasiswa atau peseta didik akan bertanggung jawab 1/3 dari total kebutuhan biaya operasional dalam bentuk SPP yang dibayar setiap semesternya. Serta, masyarakat atau disini orang tua mahasiswa juga akan dijadikan sasaran untuk mendapatkan dana bagi suatu perguruan tinggi negeri dengan alasan biaya pembangunan dan pengembangan institusi ketika pertama kali mendaftar berupa sumbangan-sumbangan yang nominalnya distrukturkan atau dikelas-kelaskan sesuai dengan “kemampuan” orang tua mahasiswa. Selain itu, RUU Pendidikan Tinggi ini juga akan memperbolehkan suatu perguruan tinggi negeri yang berbentuk badan hukum dan mandiri untuk mendirikan badan usaha serta membuka portofolio.
Hasil keuntungan dari pembukaan badan usaha dan portofolio inilah yang akan digunakan suatu perguruan tinggi ngeri yang berbentuk badan hukum dan mandiri untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi dimasing-masing institusi. Jika dengan dua model pendanaan yakni dari masyarakat dan badan usaha atau portofolio sudah mampu mencukup biaya satuan pendidikan (biaya operasional, biaya sarana, biaya pegawai dan biaya pengelolaan) maka peran negara dalam memberikan subsidi pada pendidikan tinggi akan semakin minim. Hal ini dikarenakan arahan dari pembentukan PTN menjadi berbadan hukum dan mandiri yakni melepaskan dari ketergantungan dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Pemotongan subsidi pendidikan tinggi juga dapat kita lihat ketika pemerintah hanya memberikan bantuan sosial berupa beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi tapi berprestasi. Tentu hal ini sangatlah mencerminkan upaya pemotongan subsidi. Seharusnya negara dibawah kepemimpinan rezim SBY dalam memberikan subsidi bantuan sosial berupa beasiswa tidaklah harus dikategorikan bagi penerima bantuan sosial tersebut. Namun, SBY yang merupakan rezim yang tidak pro terhadap pada rakyat tapi lebih mengutamakan mekanisme kebijakan neoliberal yang dicanangkan oleh Imperialis. SBY memilih melakukan pemotongan subsidi pendidikan tinggi dengan cara mengkategorikan penerima subsidi (bantuan sosial) dalam bentuk beasiswa.

c)   Privatisasi Pendidikan Tinggi
Privatisasi memiliki makna pemilikan dan pengelolaan yang dilakukan oleh swasta terhadap suatu institusi. Pada RUU Pendidikan Tinggi upaya privatisasi pendidikan tinggi sangatlah kentara dengan memberikan kebebasan bentuk pengelolaan suatu PTS yang didirikan oleh suatu badan hukum yang bersifat nirlaba. Apakah akan menjadi suatu badan usaha yang menghasilkan keuntungan bagi badan hukum nirlaba (pendiri PTS) atau menjadikan PTS dengan bentuk nirlaba sebagaimana pendirinya PTS yang bersangkutan.
Hal ini cukup terlihat ketika 2000 lebih dari 3000an PTS di Indonesia menurut Kementerian Pendidikan Nasional belum mengubah bentuk pengelolaannya yang bersifat nirlaba. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia akan menjadi ladang bisnis yang menguntungkan bagi pendiri PTS yang bersangkutan. Selain itu, dalam RUU Pendidikan Tinggi juga dijelaskan bahwa memperbolehkan pendirian suatu perguruan tinggi yang dilakukan oleh pihak asing. Perguruan tinggi yang didirikan oleh pihak asing ini tentu akan menjadi praktek privatisasi pendidikan tinggi. Hal ini dikarenakan bagi negara-negara imperialisme tempat asal perguruan tinggi  asing. Indonesia merupakan ladang bisnis yang sangat menjanjikan untuk meraih keuntungan dengan jumlah penduduk yang sangat besar.
Terakhir bentuk upaya privatisasi pendidikan tinggi dalam RUU pendidikan ini juga dapat dilakukan oleh PTN yang berbadan hukum. Hal ini dikarenakan dalam RUU Pendidikan Tinggi bahwa salah satu syarat untuk mendirikan suatu PTS yakni harus berbadan hukum nirlaba. Tentu dengan adanya PTN yang berbadan hukum, maka PTN tersebut dapat mendirikan PTS dan PTS yang didirikan oleh PTN berbadan hukum dapat memposisikan PTS yang didirikannya sebagai badan usaha yang mendatangkan keuntungan bagi PTN pendiri yang bersangkutan.

d)  Deregulasi di Sektor Pendidikan Tinggi
Deregulasi dalam pengertian umum yakni penghapusan aturan-aturan perundang-undangan yang menghalangi proses liberalisasi di suatu negara dengan membentuk aturan-aturan atau perundang-undangan yang mendukung liberalisasi. Salah satu bentuk deregulasi di sektor pendidikan tinggi yang akan dilakukan oleh rezim SBY yakni dengan adanya RUU Pendidikan Tinggi. Keberadaan RUU Pendidikan Tinggi merupakan bentuk deregulasi atas keberadaan UU sisdiknas no 20 tahun 2003. Hal ini dikarenakan RUU Pendidikan Tinggi mengatur lebih spesifik tentang liberalisasi pendidikan tinggi walaupun dalam UU Sisdiknas juga mengandung upaya liberalisasi pendidikan namun masih bersifat umum.
Kedudukan RUU Pendidikan Tinggi juga secara tidak langsung telah melikuidasi tujuan dari UUD 1945. Hal ini dikarenakan dalam RUU Pendidikan Tinggi diatur tentang upaya meminimalisir peran negara dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh PTN dan PTS. RUU Pendidikan Tinggi juga wujud dari upaya rezim SBY untuk memuluskan penerapan GATS. Hal ini dikarenakan jika RUU Pendidikan Tinggi ini disahkan oleh SBY. Maka SBY mendapatkan legitimasi secara hukum untuk melakukan liberalisasi pendidikan tinggi, privatisasi pendidikan tinggi serta pemotongan subsidi pendidikan. RUU Pendidikan Tinggi ini juga dijadikan oleh SBY sebagai sandaran hukum untuk lebih menjadikan pendidikan tinggi di Indonesia sebagai penghasil tenaga kerja murah bagi kepentingan industri Imperialis.
Hal ini ditandai dengan komentar umum yang dilakukan oleh kementerian pendidikan nasional terkait RUU Pendidikan Tinggi. Komentar umum yang diberikan oleh Kemendiknas atas instruksi oleh SBY pada tanggal 30 Juni 2011 menjelaskan bahwa pemerintah akan mengutamakan aspek pendidikan vokasi pada setiap jenjang pendidikan tinggi untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil. Pendidikan vokasi adalah jenis pendidikan tinggi yang  menghasilkan lulusan dengan ketrampilan dan keahlian terapan  tertentu dapat setara dengan strata sarjana atau lebih. dengan mengarahkan pada pengembangan pendidikan vokasi disetiap jenjang pendidikan. Maka terjadi link and match antara kepentingan Imperialisme untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah dan program pemerintah yang akan mengembangkan serta mengutamakan pembangunan pendidikan vokasi di Indonesia.
e)  Komersialisasi Pendidikan
Komersialisasi secara diksi mengandung makna adanya pertukaran atas kesepakatan (dalam hal diperdagangkan) untuk menikmati barang atau jasa dengan sejumlah uang atau barang sebagai pengganti dari pemakaian barang dan jasa. Dengan menggunakan diksi komersialisasi pada dunia pendidikan di Indonesia tentunya merupakan yang sangat tepat. Hal ini dikarenakan sekarang untuk menikmati jasa pelayanan publik seperti pendidikan haruslah memberikan balasan berupa uang atas pemakaian jasa yang bernama pendidikan.
Dalam RUU Pendidikan Tinggi sangat jelas dan kentara sekali akan praktek komersialisasi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengikutsertaan masyarakat dalam mendanai penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia dalam bentuk sumbangan[9]. Selain sumbangan, juga ada SPP, Pratikum dan biaya-biaya lainnya yang dibayarkan setiap semester yang memiliki tendensi kenaikan jumlah atau besaran tiap tahunnnya atau tiap ajaran baru.
Ada beberapa hal yang melatarbelakangi adanya praktek komersialisasi pendidikan tinggi dalam RUU Pendidikan Tinggi kali ini yakni, adanya pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Lalu, minimnya anggaran untuk pendidikan tinggi dalam menutupi seluruh komponen biaya karena anggaran yang disediakan hanya untuk membayar gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sertanya adanya regulasi yang mengikutsertakan peran aktif masyarakat dan kewenangan suatu PTN atau PTS dalam menarik dana dari masyarakat. Ketiga hal inilah yang dilakukan secara gamblang pada era rezim SBY pada pendidikan tinggi secara khusus.
Selain itu, bentuk komersialisasi pendidikan juga dapat kita ketahui ketika suatu PTN dan PTS menarik dana dari mahasiswa jika akan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pihak kampus misalnya memakai ruangan atau aula untuk kegiatan diskusi publik, acara kebudayaan harus menyewa dan sebagainya. Alasan yang dikemukan oleh pihak kampus pada umumnya untuk menutupi kekurangan biaya pemeliharaan fasilitas kampus. Padahal fasilitas dan peralatan yang disediakan oleh kampus bukan hanya untuk kegiatan akademik formal berdasarkan kurikulum semata. Tapi juga dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademik, minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa. Dari hal-hal tersebutlah praktek komersialisasi pendidikan tinggi di Indonesia dilaksanakan oleh pimpinan setiap perguruan tinggi dan sejenisnya.

f)    Cengkraman Ideologi dan Kebudayaan Negara-Negara Imperialis
Seperti yang kita ketahui bahwa dalam RUU Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi asing dapat membuka cabang di Indonesia dan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Dengan adanya pembukaan perguruan tinggi dan kerjasam dengan perguruan tinggi di Indonesia secara ideologis akan menciptakan tenaga kerja yang memiliki ideologi dan kebudayan yang dimiliki oleh negara-negara Imperialis. Hal ini dapat kita ketahui dengan kurikulum yang akan diajarkan oleh perguruan tinggi asing kepada rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan teori-teori yang diajarkan dan didapatkan dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pendidikan tinggi akan mengubah pandangan para peserta didik yang cenderung individualis dan pragmatis. Selain itu, teori-teori yang didapatkan oleh peserta didik akan diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya sebagian besar teori-teori yang diajarkan oleh negara-negara imperialis bertentangan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.
Tentunya hal inilah yang sering disebut oleh banyak kalangan sebagai bentuk penjajahan secara budaya dan pola pikir terhadap rakyat Indonesia. Namun, pemerintahan SBY tidak menghiraukan dampak yang akan diakibatkan dari praktek infiltrasi yang dilakukan oleh negara-negara Imperialis dalam bentuk Ideologi dan Kebudayaan. Hal ini dikarenakan SBY akan menciptakan manusia Indonesia yang akan selalu berporos pada kebudayaan negara-negara Imperialis dengan meninggalkan nilai-nilai masyarakat Indonesia.
Selain itu, dengan adanya pembukaan perguruan tinggi negara-negara asing di Indonesia juga akan menciptakan tenaga-tenaga ahli yang akan membawa skema milik negara-negara Imperialis dalam bidanga ekonomi, politik, sosial dan budaya. Tentunya hal ini akan mengulang kembali adanya mafia-mafia “Berkeley” yang menciptakan kondisi masyarakat Indonesia agar sejalan dengan kepentingan negara-negara Imperialis.



[1] Kanbur, Ravi. 2004. “The Development of Development Thinking.” Journal of Social and Economic Development, Vol 6. No. 2, July-December 2004, pp 147-158. http://www.arts.cornell.edu/poverty/kanbur/ISECLecture.pdf.
[2] UUD 1945 amandemen keempat pasal 31 ayat 4 berbunyi Negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya dua  puluh  persen  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional                                                                                                                             
[3] Pada perkembangannya pada tanggal 9 Desember 2009 UU BHP no 9 tahun 2009 telah ditetapkan. Akan tetapi pada tanggal 31 Maret 2010, berdasarkan putusan MK 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 telah menyatakan bahwa UU no 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian pola pengelolaan keuangan yang diterapkan pada PT BHMN seperti UI, UGM, ITB, IPB, USU, UPI dan UNAIR menggunakan prinsip keuangan badan layanan umum yang diatur dalam PP no 23 tahun 2005 berdasarkan PP no 66 tahun 2010.
[4] Sebelumnya sudah ada RUU Pendidikan Tinggi dan pada bulan Juni 2011 kemendiknas menawarkan RUU Pendidikan Tinggi.
[5] Penduduk hampir misikin merupakan penduduk yang bisa jatuh dalam penduduk miskin akibat tidak mampu memenuhi garis kemiskinan yakni pada periode Maret 2011 sebesar Rp 233.740
[6] Lihat Kompas tanggal 6 Juli 2011
[7] Lihat Kompas tanggal 11 Juli 2011
[8] Lihat Kompas tanggal 11 Juli 2011
[9] Sumbangan masuk mulai dilakukan ketika UI, ITB, IPB dan UGM menjadi PT BHMN. Lalu diikuti oleh PTN-PTN lainnya sejak tahun 2003 hingga sekarang. Sumbangan biasanya dikenakan kepada orang tua peserta didik ketika akan mendaftarkan setelah diterima melalui ujian mandiri. Sumbangan ini pula dilakukan dengan mengkelas-kelaskan seperti tingkat 1 harus membayar Rp 1 juta – Rp 5 juta, tingkat 2 harus membayar Rp 5 juta hingga 10 juta dan seterusnya. Namun pada perkembangannya bagi calon peserta didik yang diterima melalui ujian secara nasional pun dikenakan sumbangan yang serupa atas dasar prinsip persamaan dan subsidi silang.
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger