Headlines News :
Home » » FMN Mengecam Tindakan Korupsi di Pendidikan

FMN Mengecam Tindakan Korupsi di Pendidikan

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Minggu, 10 Juni 2012 | 03.58


Press Release

Front Mahasiswa Nasional (FMN)

Mengecam segala bentuk korupsi di sector pendidikan dan disektor rakyat lainnya!

“Usut tuntas tindak korupsi di Indonesia dan di 16 (Enam Belas) Perguruan Tinggi Negeri dan kasus korupsi lainnya disektor Pendidikan”

“Segala bentuk tindakan penghancuran, perusakan dan perampasan yang mengakibatkan kerugian bagi rakyat adalah wujud nyata tindakan korup yang sudah menjadi watak asli dari kapitalisme birokrat yang senantiasa memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya, dengan terus membelakangi kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadinya”.

Ditengah parahnya krisis moneter yang melanda ekonomi dalam negeri pada tahun 90an lalu, telah menyebabkan kemiskinan dan penderitaan yang hebat bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut ialah akibat dari penghisapan imperialisme melalui pelayan setianya, yaitu Soeharto sebagai rezim boneka yang selama pemerintahannya telah menguasai Negara dengan seluruh kebijakan otoriter dan tindakan fasisnya terhadap Rakyat. Selain itu, berbagai kasus dan tindakan korup diseluruh jajaran pemerintahannya, meluas diberbagai daerah dan telah semakin menjerat rakyat dalam kubangan derita yang tak terperikan. Karenanya, kemarahan rakyat yang telah terakumulasi sekian lama, memuncak dengan bangkitnya gerakan rakyat secara massif diseluruh daerah dengan konsisten mengusung isu-isu ekonomis, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai isu utama dalam perjuangannya.

Tumbangnya Soeharto sebagai penguasa yang korup, otoriter dan fasis telah menjadi penghujung perjuangan massa rakyat melawan penghisapan dan perampokan atas hak rakyat dimasa orde baru dan, dimulainya babak baru yang menjanjikan adanya perubahan besar bagi rakyat yang dikenal dengan era reformasi. Dengan berbagai kenyataan akan tindakan korup yang ditunjukkan oleh pemeritahan orde baru selama kekuasaannya, telah memberikan pemahaman tersendiri bagi rakyat, sehingga saat ini tentu bukan hal yang sulit bagi rakyat untuk memahami dan mengidentifikasi segala bentuk perampokan dan perusakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai wujud dari tindakan korup yang merugikan rakyat.

Dengan tercengkramnya kesadaran rakyat atas tindakan korupsi yang disaksikan secara nyata dimasa orde baru, karenanya semangat reformasi yang selalu diagungkan oleh para elit poltik dengan mengusung “Pemberantasan Korupsi” sebagai program utama dalam kampanye politik menyambut pemilu maupun dalam berbagai forum dan momentum politik lainnya. Demikian pula bagi SBY bersama partainya, dalam dua periode kepemimpinannya tetap menyatakan komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi, guna menarik simpati rakyat.

Kenyataannya, sekian kali berganti rezim hingga memasuki 14 (Empat belas) tahun masa reformasi, pemberantasan korupsi terbukti hanya bualan dan menjadi barang dagangan semata bagi para petarung politik yang haus akan kekuasaan. Faktanya, tindakan korupsi justeru semakin menjadi-jadi diseluruh sector dan telah menyentuh setiap jajaran pemerintah SBY, dari pusat hingga daerah. Bahkan berbagai kasus korupsi telah menyentuh partai yang membawanya ke kursi kepresidenan (Demokrat) yang melibatkan para petinggi paratai yang masih duduk dalam kursi pemerintahan yang dipimpinnya, baik di legislatif maupun eksekutif.

Berbagai kasus korupsi yang telah kian meluas juga mengakar didunia pendidikan, mulai dari pendidikan tingkat paling rendah hingga pendidikan tinggi. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, terdapat 233 kasus korupsi dalam dunia pendidikan, yaitu 87 kasus korupsi dana anggaran khusus (DAK) dengan kerugian negara mencapai Rp.138,2 M. dan 44 kasus korupsi BOS, dengan total kerugian negara Rp.10,5 M. Selain itu juga terdapat korupsi atas dana pengadaan buku yang menyebabkan kerugian Negara Rp. 54,9 M. Korupsi dana pengadaan computer Rp.33,3 M. dan dana beasiswa Rp.4,0 M. korupsi dana guru Rp.31,9 M. Kasus lain juga ditunjukkan dengan adanya kemandekan (belum dicairkan) anggaran BOS Tahun 2011 senilai 23 M. di Mimika, Papua yang telah mendorong ratusan guru melakukan unjukrasa dan mogok mengajar pada 4 Juni lalu.

Tindakan korup disektor pendidikan juga semakin nyata dengan terbongkarnya kasus korupsi di 16 (enam belas) perguruan tinggi (PT) yang melibatkan politisi di parlemen (DPR RI) senilai Rp.600 M. untuk pengadaan sarana dan prasarana PTN. Hari Senin, 04 Juni lalu, komisi pemberantasan korupsi (KPK) telah menetapkan salah satu anggota komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat (Angelina Sondakh) sebagai tersangka kasus suap pengadaan sarana dan prasarana bagi perguruan tinggi milik pemerintah. Sebelumnya kejaksaan agung juga telah menetapkan dua pejabat dari Universitas Sriwijaya dan dua pejabat dari Universitas Negeri Jakarta sebagai tersangka korupsi.

Kasus korupsi atas anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana perguruan tinggi tersebut adalah satu dari sekian kasus korupsi yang ada dalam masa pemerintahan SBY saat ini. Selain mengakibatkan kerugian atas bocornya anggaran Negara dalam APBN, dampak dari kasus korupsi di 16 PTN tersebut juga dapat dipastikan berdampak pada semakin sempit bahkan hilangnya kesempatan bagi PT-PT lain yang lebih membutuhkan untuk mendapatkan subsidi dari Negara. Akibatnya, peserta didiklah yang harus menanggung beban biaya pengadaan sarana-prasarana dan biaya operasional lainnya yang dibebankan oleh pihak kampus melalui kebijakan penaikan biaya pendidikan.
 
Secara khusus, kasus korupsi di 16 PTN, kasus proyek wisma Atlet dan, kasus hambalang yang telah melibatkan kader dan petinggi partai Demokrat telah semakin memperterang bahwa “Pemberantasan Korupsi” yang dijanjikan SBY hanyalah bohong belaka. Jika merunut kasus-kasus korupsi dari tahun-tahun sebelumnya, maka semakin terang membuktikan bahwa “Korupsi” adalah watak asli dari kapitalisme birokrat yang tersebar disetiap instrument pemerintahan dari pusat hingga daerah. Artinya bahwa selama negeri ini dipimpin oleh kapitalisme birokrat, yaitu rezim boneka dengan segenap instrumen pemerintahannya yang senantiasa memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya, maka pemberantasan korupsi hanya akan menjadi ilusi yang tidak akan pernah terwujud dan, selama itu pula rakyat akan terus dirugikan. Sebab mereka akan terus membelakangi kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadinya.

Berdasarkan pemaparan diatas, kami dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyatakan sikap “Mengecam segala bentuk perusakan dan perampokan hak rakyat (Korupsi) yang dilakukan oleh Pemerintah”. Bersama ini, kami juga menuntut:

1.      Hentikan segala bentuk perusakan, penghancuran dan perampokan hak rakyat (korupsi)
2.      SBY-Boediono bertanggungjawab atas seluruh kasus korupsi di Indonesia
3.      Mendesak kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas seluruh kasus korupsi di Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan dan korupsi di 16 PTN.

Demikian pernyataan sikap ini diterbitkan untuk menyikapi segala bentuk tindakan korup yang telah merugikan rakyat oleh segenap jajaran pemerintah dibawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Bersama ini, kami juga mengajak kepada seluruh pemuda, mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia untuk terus saling membangkitkan, mengorganisasikan diri dan bergerak bersama melawan segala bentuk penghisapan, perusakan dan perampasan hak rakyat.

Hidup Mahasiswa Indonesia!
Hidup Rakyat Indonesia!
Jayalah Perjuangan Rakyat!

Jakarta 9 Juni 2012

Pimpinan Pusat
Front Mahasiswa Nasional (FMN)


L. Muh. Hasan Harry Sandy AME
Sekertaris Jendral
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger