Headlines News :
Home » » Sejarah Tanah dan Perjuangan Petani Padang Halaban

Sejarah Tanah dan Perjuangan Petani Padang Halaban

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Selasa, 05 Juni 2012 | 03.30


Kondisi objektif dan perjuangan kaum tani Padang Halaban
Kab. Labura Prov. Sumatra Utara


Masyarakat di sekitar Perkebunan Padang Halaban – Sekitarnya
Lokasi perkebunan sawit yang dikuasai PT. Smart berada di areal seluas 3000 Ha. Daerah ini jika dilihat dari jejak-jejak peninggalan sejarah, menggambarkan daerah yang subur dengan kontur tanah bebukitan dan juga terdapat lembah-lembah yang cocok untuk lahan pertanian. Apalagi lokasinya berada tidak jauh dari stasiun Padang Halaban dan juga jalan lintas sumatera yang menghubungkan kawasan Labuhan Batu ke Kota Medan maupun kota-kota besar lainnya.


Padanghalaban dikelilingi desa-desa yang diantaranya, desa Sidomulyo, Karanganyar, Aek Korsik, Kertosentono, Panigoran serta beberapa desa lainnya. Terdapat dua suku, diantaranya suku Jawa dan suku Batak. Keberadaan desa-desa ini sebagai bukti adanya kehidupan manusia sebelum penggusuran yang dilakukan Rezim Orde baru.  Hal lain yang membuktikkan adanya kehidupan masyarakat di atas lahan yang dikuasai PT. Smart adalah pemakaman Massal Yang sudah ada Sejak masa Demokrasi terpimpin.

Penggusuran Tahun 1969-1970
Tahun 1968 sebagai rangkaian dari peristiwa pembantaian warga di tahun 1965 karena dituduh anggota ‘Partai Terlarang & underbowndnya’, masyarakat di desa-desa sekitar perkebunan Padang Halaban yang mayoritas berpencaharian sebagai petani, mulai diintimidasi oleh pengusaha perkebunan Padang halaban (Baca: PT. Plantagen AG milik Belanda). Terjadi pengumpulan KTPPT untuk diperiksa dengan alasan ada pembaharuan. Pengutipan KTTPT dilakukan oleh kepala desa merupakan dalih untuk merampas hak milik lahan dari masyarakat Padang halaban. Setelah pengumpulan KTTPT, pada tahun 1969 terjadi penggusuran. Pengusaha perkebunan yang dibantu aparat TNI/Polri dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Labuhan batu saat itu, mulai melakukan intimidasi dan menuduh masyarakat desa sebagai anggota BTI (Barisan Tani Indonesia) yang merupakan underbow-nya PKI. Selanjutnya, dengan todongan senjata laras panjang milik para aparat, masyarakat desa dipaksa untuk meninggalkan tanahnya, dengan terlebih dahulu melucuti/mengambil bukti-bukti kependudukan/kepemilikan tanah dari tangan masyarakat desa.

Pada tahun 1969 sampai tahun 1970 proses penggusuran berlangsung. Penggusuran dilakukan di beberapa kampung, kampung pertama yang digusur Sukodamai/Panigoran dengan menggunakan alat berat D8, dikawal oleh polisi militer berbaju hijau dan kuning dengan membawa senjata api. Kampung kedua digusur adalah Sidomulyo dengan memakai tenaga TPU (Tahanan Umum) dibantu karyawan perusahaan dan dikawal oleh aparat.

Beberapa warga menjadi korban atas upaya-upaya  penggusuran, diantara warga bahkan meninggal dan hilang sampai detik ini tanpa tahu dimana keberadaannya. Menurut penuturan dari beberapa warga, sebanyak 200 orang di ambil dari rumahnya dan hanya satu orang yang masih hidup. Berdasarkan informasi lebih lanjut mereka dieksekusi oleh Komando Aksi di beberapa tempat tidak jauh dari lokasi perkebunan Padang halaban. Proses penggusuran juga meninggalkan trauma yang  mendalam bagi para saksi dan keluarga korban yang menyaksikan kejadian keji tersebut. Mereka harus melihat orang tua, saudara, sahabat atau bahkan masyarakat sekitarnya  diintimidasi, disiksa, diperkosa, bahkan dibunuh secara keji di depan mata kepala mereka sendiri. Belum lagi para anak-anak yang kehilangan orang tuanya harus hidup tanpa arah dijalanan dan tidak menentu hidupnya.

Usaha-Usaha Petani Padang halaban dalam Memperjuangkan Hak atas Tanah
Tindakan sewenang-wenang pengambilan tanah rakyat di area perkebunan Padang halaban telah memicu perjuangan rakyat setempat. Usaha-usaha perjuangan sudah dimulai sejak tahun 1970 dengan mendesak pihak perkebunan mengembalikan tanah rakyat. Usaha perjuangan pertama dilakukan pada tahun 1975 dengan mendesak  pihak perusahaan untuk mengembalikan tanha rakyat, namun usaha tersebut tidak mendapatkan tanggapan sama sekali. Selama menunggu kepastian jawaban dari pihak perusahaan konsolidasi perjuangan semakin luntur seiring derasnya tekanan dari pemerintah reaksioner Soeharto dan juga semakin senjanya usia para pejuang-pejuang yang hebat ini.

Baru pada tahun 1998, akibat usaha-usaha yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa dan gerakan buruh diberbagai kota terjadilah reformasi dengan menggulingkan kekuasaan diktator Soeharto. Jutaan massa tumpah ruah di jalan-jalan ibu kota dan kota-kota profinsi sampai kabupaten untuk meminta kembali hak-hak demokratisnya yang dirampas oleh Soeharto, sehingga tidak ada pilihan lagi kecuali kekuatan dictator harus tumbang. Disinilah kekuatan massa menjadi guru utama dalam menyelesaikan persoalan rakyat dan telah menunjukkan bukti kedahsyatannya.

Ketika reformasi 1998 terjadi, di perkebunan Padang halaban perjuangan dimulai kembali. Usaha perjuangan yang dilakukan melalui aksi-aksi politik yang dibantu oleh AGRESU dan GERAK ( Aliansi ) serta pelindung hukum oleh salah satu persatuan perhimpunan hukum Indonesia. Setelah beberapa kali melakukan aksi ke kantor-kantor pemerintahan baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, pada tahun 1999 melalui Gubernur  Sumatera Utara, Bapak Rizal Nurdin,  Mengeluarkan surat keputusan bagi hasil antara petani dan perkebunan.

Keputusan ini sepintas membawa angin segar ditengah kegersangan yang dialami oleh kaum tani di Padang Halaban, namun keputusan ini sama saja.  Pemerintah masih saja mengakui keberadaan perusahaan Padang halaban yang kemudian beralih tangan ke perusahaan PT.Smart sebagai pemilik sah perkebunan disamping kepemilikan rakyat (Baca: pemerintah tidak memberikan Hak sepenuhnya pada rakyat). Pemerintah Kabupaten dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara bisa diartikan mengakui tindakan penggusuran secara paksa tanah rakyat pada tahun 1969/1970, Sekaligus mengakui keberadaan perusahaan yang terbukti telah lama membuat rakyat di sekitar perkebunan sengsara.

Sementara tanah seluas 3000 Ha adalah tanah rakyat, karena sejak awal tanah ini dibuka, digarap dan dibangun oleh rakyat, namun  keberadaan perusahaan-perusahaan silih berganti menduduki lahan sejak masa penjajahan Belanda–Jepang – sampai perkebunaan swasta (PT. Smart). Melalui berbagai kebijakan, dari Agrarische Wet sampai ke UU Penanaman Modal, rakyat dibuat seolah-olah tidak punya hak atas tanah yang telah lama diduduki. Sampai-sampai perusahaan menjadi penentu atas nasib buruh dan kaum tani.

Pemerintah Indonesia tetap berdiam diri atas penderitaan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar perkebunan PT.Smart. Dialog dan aksi-aksi rakyat yang dilakukan tidak cukup menggugah pikiran perusahaan, atau bupati Labura dan BPN. Ketidakpastian kebijakan instansi pemerintah terkait mendorong usaha lebih maju masyarakat dengan melakukan pendudukan lahan disebagian tanah yang dikuasai oleh perkebunan PT. Smart Padang Halaban. Usaha pendudukan didukung tidak kurang dari 700 anggota dan hadir setiap saat, setiap waktu dalam mempertahankan tanah dudukan. Kegiatan pendudukan lahan dilakukan kembali pada tahun 2008, disaat itu pula pihak perkebunan mempidanakan ketua umum dan sekretaris KTPHS.

Keadaan perjuangan menjadi rumit ketika ancaman bertubi perusahaan beserta aparat kemanan dan ancaman pidana terhadap pimpinan organisasi memicu langkah perjuangan pada jalur hukum. Kebijakan yang tepat dikala kondisi hanyut tidak ada pegangan dan penolong. Selama proses persidangan ternyata kebijakan hakim mengalahkan gugatan rakyat KTPHS, mulai dari Pengadilan Negeri (PN) Rantau Prapat, sampai Pengadilan Tinggi (PT) Medan, justru beberapa aksi yang dilakukan rakyat mendapat tindakan ancaman dari aparat keamanan. Sempat juga ketika terjadi pendudukan, sebanyak 2 (dua) orang pimpinan ditangkap dan ditahan dengan tuduhan menjadi provokator dan memimpin upaya pengambilan tanah milik perkebunan.

Sekian kali aksi dilakukan untuk mendatangi pemerintah Labuhan Batu Utara, mulai dari Bupati sampai BPN. Tidak hanya itu pada tahun 2008 akhir, rakyat melakukan pendudukan lahan sebagai bukti tindakan nyata rakyat atas pendiaman yang dilakukan oleh Perusahaan, Bupati dan BPN. Usaha perjuangan yang cukup panjang, sejak penggusuran sampai ada pendudukan lahan yang sekian lama berjuang tak kunjung mendapatkan kepastian dari pemerintah tentang status tanah rakyat.   Ketidakpastian sikap pemerintah untuk mengusahakan pengembalian tanah rakyat yang dirampas pihak perusahaan perkebunan telah memaksa kaum tani melakukan tindakan pendudukan lahan sampai sekarang.

Diatas ketidakpastian hukum yang dipertontonkan Negara sebagai pemangku otoritas tertinggi, Rakyat mulai sadar dan mengetahui watak asli Negara melalui maneuver pemerintahan yang anti terhadap kaum tani. segudang kebijakan yang dilahirkan Negara tidak pernah sekalipun punya itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tanah masyarakat Padang Halaban. Malah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, menjadi ‘pemukul sakti’ bagi kemunduran perjuangan rakyat padang halaban. Dengan melihat kondisi objektif yang dimainkan Pemerintah baik daerah atau pusat, membuat kaum tani di Padang halaban untuk bertindak dan melakukan usaha-usaha yang lebih maju.

Manifestasi perjuangan kaum tani dapat dilihat dari pendudukan yang dilakukan sampai sekarang sebagai kunci untuk mengembalikan tanah, Namun tidak jarang Rakyat diitimidasi, diteror bahkan dikriminalisasikan oleh pihak pemerintah dan perkebebunan PT. SMART. Seperti tinjaun tim Serve The People FMN Medan yang bertahan di Desa Padang Halaban selama seminggu (01-07 Pebruari 2012), melihat bagaimana kondisi desa yang mencekam atas intimidasi dari pihak-pihak keamanan PT dan Aparat Polisi/TNI. Puncaknya hari minggu, 05 pebruari 2012, kaum tani padang halaban melakukan penebangan pohon Sawit di atas lahan reklaming 83 Ha dari 3000 Ha yang dirampas. Tetapi pasca satu hari dari penebangan pohon sawit milik PT. SMART, Para Security PT. SMART, POLISI/TNI berserta jajaran pemerintahan daerah Labura datang ke lokasi penebangan. Mereka melakukan penyidikan dan mengambil photo penebangan sebagai upaya untuk mempidanakan kaum tani di padang halaban.

Melihat banyaknya aparat yang berseragam lalu lalang di Desa, memunculkan kekhawatiran bagi kaum tani padang halaban. Sampai-sampai kaum tani pada malam hari senin melakukan ronda untuk menjaga keamanan dari aparat (Baca: Aparat seperti Polisi-TNI seharusnya memberikan rasa aman bukan malah meneror Rakyat). Tidak berselang Lama bahwa pada hari ini Selasa, pimpinan dari kelompok tani Padang Halaban sekitarnya “kawan Maulana Syafie” dipanggil oleh Polisi atas tuduhan pengrusakan tanaman perkebunan. Oleh Karena itu jelas bagaimana kita lihat bahwa pemerintahan beserta aparat keamanan tidak pernah mendukung perjuangan kaum tani, bahkan mereka berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan terror, kriminalisasi dan kekerasan untuk menumpulkan perjuangan rakyat.

Atas dasar itu kita sebagai organisasi yang mengabdikan diri bagi massa rakyat baik kaum tani, buruh, mahasiswa, perempuan, rakyat miskin perkotaan, serta rakyat tertindas lainya, sepatutnya mendukung penuh perjuangan kaum tani Padang Halaban, Kabupaten labuhan batu utara Prov. Sumatera Utara dan, mengecam segala tindak intimidasi, kriminalisasi serta kekerasan terhadap kaum tani Padang Halaban.

“ Land Reform = Tanah untuk Rakyat “

Hidup Kaum Tani Indonesia!
Hidup Rakyat Indonesia!
Jayalah Perjuangan Massa !

Sumber:
a)      Analisis dan rangkuman tinjauan lansung dan kesaksian warga Padang Halaban yang dihimpun oleh Team Serve the People (Pelayanan Rakyat) Anggota Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Medan.
b)     Terlampir di Media Publikasi FMN Cabang Medang. Kunjungi: http://fmnusu.blogspot.com
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger