Headlines News :
Home » » Fasisme dalam dunia Pendidikan

Fasisme dalam dunia Pendidikan

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Jumat, 06 Juli 2012 | 06.55

“Pemaksaan atas Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi (RUU-PT) Salah satu wujud  Fasisme di dunia Pendidikan”


Bangkitlah Pemuda dan Mahasiswa, Gencarkan perjuangan mulai didalam kampus hingga pusat pemerintahan menuntut pemenuhan hak sosial, ekonomi dan hak demokratis. Pererat persatuan dan dengan semangat yang tulus senantiasa melayani massa rakyat dan mengabdi pada perjuangan!

Dalam situasi rakyat tengah terbelenggu kemiskinan dan penderitaan yang hebat, pemerintah tidak hentinya melahirkan berbagai kebijakan yang semakin menyengsarakan rakyat. Dalam berbagai kenyataan, pemerintah bukannya berupaya memcahkan persoalan rakyat, melainkan justeru sibuk mencari berbagai formulasi dalam mensukseskan skema penghisapan imperialisme (Kapitalisme monopoli) didalam negeri. Pendidikan yang seharusnya menjadi faktor pendorong bagi kemajuan tenaga produktif dan peradaban menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, berdaulat dan demokratis juga tidak terlepas dari berbagai skema yang akan memuluskan kepentingan dan pelayanan setianya terhadap imperilisme.


Alih-alih akan membawa perubahan bagi kemajuan tenaga produktif di Indonesia, pendidikan justeru dijadikan sebagai penguat legitimasi bagi pemerintah untuk mempertahankan sistem ekonomi, politik yang anti rakyat. Dilain sisi, imperialisme terus menyebarluaskan dominasinya diberbagai negeri. Dalam kenyataan demikian, pemerintahan Indonesia dari masa ke masa hanya  menjadi rezim penghamba yang tidak pernah berani berdiri diatas kepentingan rakyatnya. Demikian halnya hari ini, dengan pelayanan setia rezim fasis “Susilo Bambang Yudhoyono”, imperialisme AS semakin leluasa menancapkan dominasinya atas kepentingan politik, ekonomi, militer dan kebudayaan di Indonesia.

Dalam hal tersebut, pemerintah telah menggunakan berbagai cara dalam memaksakan kehendaknya, baik dengan berbagai regulasi dan undang-undang sebagai legitimasinya, maupun dengan berbagai tindak kekerasan yang dilakukan terhadap rakyat. Hal tersebut merupakan cerminan nyata akan watak fasis dari pemerintah yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. Dalam situasi demikian, dengan kondisi pendidikan yang semakin kehilangan arah, tidak terjangkau dan tidak mampu menjawab persoalan rakyat, pemerintah kembali memaksakan kehendaknya untuk melakukan liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi dilapangan pendidikan melalui rancangan Undang-undang pendidikan tinggi (RUU PT) yang sarat dengan kepentingan secara politik, ekonomi dan kebudayaan. 

Watak fasis dari pemerintah saat ini, juga tampak semakin terang ketika gerakan penolakan RUU PT terus meluas, pemerintah terus ngotot untuk mengesahkan RUU tersebut, bahkan dengan melakukan sekian kali revisi agar dalam tampilannya “RUU” tersebut tampak seolah-oleh lebih bijaksana dan berpihak kepada rakyat. Hal tersebut semakin diperterang lagi dengan upaya pengesahannya yang juga melibatkan beberapa pihak seperti Menkokesra, TNI dan POLRI dengan alasan untuk keharmonisan antar lembaga dan untuk menjaga kestabilan politik Nasional. Karenya, dengan sikap kepala batu yang ditunjukkan oleh pemerintah saat ini, maka rakyat (terutama dari sektor pemuda dan mahasiswa) harus secara konsisten terus melakukan penolakan atas RUU tersebut untuk memperjuangkan hak rakyat yang terabaikan, serta sebagai upaya untuk terus membelejeti rezim boneka anti rakyat yang berkuasa saat ini.

Kebijakan Pemerintah dilapangan Pendidikan (Pendidikan Tinggi) dan Sejarah Lahirnya RUU PT
Dalam mengakomodir kepentingan imperialisme beserta sekutunya didalam negeri (Tuan tanah dan borjuasi komprador), pemerintah telah melahirkan berbagai kebijakan dilapangan pendidikan yang samasekali tidak memiliki orientasi untuk menjawab kebutuhan rakyatnya, yaitu: PP no 61 tahun 1999 tentang PT BHMN, UU no 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, UU no 9 tahun 2009 tentang BHP, PP no 17 dan 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan, terakhir saat ini ialah Rancangan Undang-undang Pendidikan tinggi (RUU PT).

Sebelumnya, pemerintah juga telah melahirkan beberapa kebijakan yang tidak pernah terlepas dari intervensi, bahkan merupakan rumusan langsung dari imperialisme. Seperti rumusan dari UNESCO yang kemudian diratifikasi menjadi program jangka panjang pendidikan tinggi, yaitu “Higher Education Long Term Strategy” (HELTS I, Th. 1975–1985) dan, HELTS II, Th. 1986-1995 yang menekankan untuk program jangka panjang (PJP) yang fokus pada penciptaan nuansa akademik dan manajemen organisasi yang professional. Hal tersebut diantaranya didesain melalui sistem akademik dan profesi (A Dual-System Academic and Professional). Selanjutnya, periode 1996-2005 (HELTS III), ditekankan pada PJP yang mengarah pada penciptaan paradigma baru dalam manajemen pendidikan tinggi (New Paradigm in Higher Education Management) yang lebih dipertegas lagi dengan HELTS IV (2003-2010), dimana PJP diarahkan untuk menciptakan persaingan antar PT di dalam negeri (The Nation’s Competitiveness), menghidupkan semangat otonomi, serta penyehatan ke-organisasian (Organizational Health).

Program imperialis lainnya telah diterapkan melalui WTO, IMF dan World Bank yang dikenal sebagai unholy trinity. Agar suatu lembaga pendidikan dapat berubah menjadi sektor jasa yang dapat diperdagangkan, melalui Bank Dunia imperialisme menerapkan program Higher Education for Compt Project (HECP), kemudian di awal tahun 2000an berubah menjadi Indonesian Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE), yaitu penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum dan orientasi yang relevan dengan kebutuhan imperialisme akan tenaga kerja murah, serta efisiensi pembiayaan pendidikan dengan pengurangan subsidi dari Negara dan melemparkan beban tersebut kepada peserta didik dan keluarganya. Selain itu, untuk mendapatkan hasil temuan-temuan terapan yang dapat mendukung perkembangan industrinya dan memperluas hegemoninya atas kebudayaan, yang sesungguhnya bertentangan dengan kepentingan rakyat. Imperialisme juga menawarkan berbagai program penguatan manajemen pendidikan tinggi yang disertakan dengan kucuran hibah, investasi dan hutang, dan sebagainya. Bank dunia pun menjelaskan bahwa untuk mensukseskan program tersebut harus ada UU (legal structure) yang melandasi pelaksanaan liberilasasi pendidikan tinggi agar dapat membentuk institusi pendidikan yang otonom (institutional autonomy).

Rancangan Undang-undang pendidikan tinggi (RUU PT) adalah salah satu produk hukum di sektor pendidikan, yang dilahirkan sejak awal 2011 lalu, dalam situasi penghidupan rakyat yang semakin merosot akibat pelimpahan krisis oleh imperialisme yang terus melakukan penghisapan atas seluruh sumberdaya alam dan tenaga produktif di Indonesia. Secara khusus, dalam situasi pendidikan yang semakin tidak terjangkau oleh rakyat, atas desakan sang tuan (Imperiaisme), melalui RUU tersebut pemerintah terus berupaya melepaskan tanggungjawabnya atas pendidikan atasnama otonomi dan peningkatan mutu pendidikan.

Selain itu, secara khusus RUU ini juga di latar belakangi oleh pencabutan Undang-undang badan hukum pendidikan (UU BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2010, setelah mendapatkan tentangan keras dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan mahasiswa maupun dari elemen rakyat lainnya. Karenanya, selain sebagai penyempurna dari PT BHMN, UU BHP yang diciptakan untuk meliberalisasi pendidikan, serta sebagai legitimasi atas privatisasi, komersialisasi bahkan disorientasi dari pendidikan, dalam keputusannya MK menyebutkan bahwa UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 (Keputusan MK RI No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009). Alasan lainnya ialah UU tersebut terbukti tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, bahkan telah menyebabkan pendidikan semakin jauh dari kemampuan rakyat untuk dapat mengaksesnya. Perdebatan yang banyak dijadikan pertimbangan hari ini kemudian yakni, pencabutan UU BHP telah menyebabkan hilangnya payung hukum bagi perguruan tinggi yang sebelumnya sudah menerapkan PT BHMN dan BHP, serta hilangnya status dari tenaga kerja (terutama Dosen dan Karyawan) yang ada di lingkungan kampus tersebut.

Sesatnya Orientasi Pendidikan dibalik Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi (RUU PT)
Seiring perkembangan situasi dunia yang masih dalam jeratan krisis imperialisme yang semakin kronis, berbagai upaya pelimpahan beban krisis tersebut dilakukan oleh imperialisme terhadap rakyat diberbagai Negeri. Seluruh skema atas penghisapannya dituangkan dalam berbagai kesepakatan dan perjanjian kerjasama, tidak terhindarkan pula berbagai bentuk paksaan untuk mengintervensi kedaulatan suatu Negara, bahkan dengan melakukan agresi terhadap negara-negara yang mengambil posisi berhadapan secara lansung.

Di Indonesia sendiri, diakhir tahun 2010 lalu, Obama dan SBY telah menetapkan kerjasama komprehensif (US-INDO Comprehensif Partnership) yang mengcover seluruh sektor. Secara khusus dilapangan pendidikan, lahirnya RUU PT selain untuk menggantikan BHP, mengakomodir kepentingan perguruan tinggi yang sebelumnya sudah menjadi BHMN dan BHP dan, untuk mendapatkan keuntungan financial melalui “Industri” pendidikan. Selain itu, pendidikan dijadikan sebagai corong propaganda bagi imperialisme akan teori dan ide yang akan menghambat perkembangan budaya masyarakat Indonesia, bahkan melalui pendidikan pula imperialis banyak melakukan propaganda atas demokrasi (Palsu), terorisme ataupun propaganda atas kebaikan sistem kapitalisme sebagai ilusi akan kesejahteraan bagi rakyat, yang sesungguhnya adalah sebagai upaya untuk menjauhkan rakyat dari aspirasi persatuan dan perjuangan sejatinya, bahkan untuk meng-Counter gerakan rakyat didalam Negeri yang terus menunjukkan perkembangannya secara kuantitas dan kualitas.

Dampak RUU PT bagi rakyat dan kehidupan didalam Kampus
Seluruh kebijakan imperialisme tersebut merupakan manifestasi dari SAP’s (structural adjustment programs), yaitu kebijakan neo-liberal yang dipakaskan oleh imperialisme untuk mendominasi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan berbagai skema dan orientasi tersebut, dampak lansung dari RUU PT, dipastikan akan menyebabkan:

1). Semakin melambungnya biaya Pendidikan Tinggi: PT terus diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan secara mandiri, sementara pemerintah hanya mengalokasikan 2,5% dari anggaran fungsi pendidikan untuk dana operasional bagi PTN dan PTS yang meliputi pembiayaan investasi, pegawai, operasional, dan pengembangan institusi, (RUU PT. Pasal 89). Faktanya, dari APBN-P 2012, anggaran pendidikan adalah Rp.285 Triliun, yang dibagi dalam berbagai sektor seperti, gaji, BOS, dana bagi hasil, gaji guru, dan pembangunan sekolah. Sedangkan alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi hanya 5 Triliun. Jika dibagi secara merata dengan total jumlah perguruan tinggi yang ada (3.150 PT), tentu saja Rp.5 Triliun adalah jumlah yang sangat terbatas. Dalam RUU tersebut, pemerintah juga mengatur bahwa dengan adanya otonomi, setiap PTN dan PTS memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis biaya pendidikan diluar biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP). Dalam kebijakan sebelumnya (PT BHMN-BHP), juga mengatur hal yang sama, namun biaya pendidikan tinggi tetap mengalami penaikan mencapai 40-50% pertahun.

Dalam RUU ini, pemerintah juga mendorong terbangunnya kerjasama dan usaha mandiri dari suatu PT dengan swasta ataupun dengan pemerintah. Artinya bahwa jika terbangun kerjasama atau usaha mandiri sekalipun, pendapatan PT akan sangat ditentukan oleh jenis dan bentuk kerjasama atupun usaha mandiri, besaran saham dan kesepakatan perjanjian Sharing/distribusi hasil. Pelajaran akan hal tersebut dapat diambil dari pengalaman sebelumnya, (Ex: PT. BHMN Institut Pertanian Bogor/IPB) yang memiliki lebih dari 125 kerjasama Internasional, lebih dari 500 kerjasama didalam Negeri, memiliki lahan pertanian dan pekebunan 200 ribu ha, 1 Mall (Botani Square) dan, 1 Hotel berbintang 5.  Faktanya dengan sekian banyak kerjasama dan usaha mandiri, namun sama sekali tidak mampu meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Dalam praktek lain, justeru pengelolaan aset, khususnya untuk perkebunan dan pertanian justeru banyak menggunakan tenaga mahasiswa dengan dalih praktikum.

Kenyataan serupa juga dapat dilihat dikampus lainnya yang sudah  menerapkan PT BHMN, BHP ataupun BLU, seperti UPI membangun stadion sepak bola yang disewakan kepada salah satu club sepak bola, UGM mendirikan GAMA Multi Usaha, UAD juga mendirikan ADI TV, UNRAM mendirikan rumah sakit pendidikan UNRAM dan, UII juga membuka JIH (Jogja Internasional Hospital). Kenyataannya hal tersebut tidak berpengaruh terhadap aksesbilitas rakyat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, karena biaya pendidikan tinggi tetap saja tidak terjangkau.

2). Pendidikan hanya diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar: Dampak lain dari RUU ini juga manifest skema imperialisme atas perdagangan tenaga kerja, melalui program fleksibelitas pasar tenaga kerja (labour market flexibellity-LMF). Hal tersebut diatur dalam naskah akademik RUU PT per maret 2011, yang menjelaskan bahwa seluruh dosen dan tenaga kependidikan akan menjalankan dua pola yakni 1). diangkat oleh pemerintah, kemudian selanjutnya disebut sebagai PNS, dan 2). diangkat oleh badan penyelenggara atau perguruan tinggi yang bersangkutan, kemudian selanjutnya disebut sebagai pegawai perguruan tinggi. Artinya, terang bahwa dengan skema tersebut menempatkan dosen dan tenaga kependidikan dalam jurang sistem kerja kontrak dan outsourcing. Selain itu, mahasiswa-pun menjadi sasaran perdagangan tenaga kerja bagi pihak kampus ataupun pemerintah secara lansung. Dengan dalih praktikum atau training, mahasiswa dipekerjakan diperusahaan-perusahaan swasta (dalam atau luar Negeri) selama 6 (Enam) bulan hingga satu tahun, dengan upah yang murah, bahkan tidak sama sekali.

Skema ini adalah skema yang dilahirkan oleh IMF dan Bank Dunia di kampus-kampus yang sudah menerapkan PT BHMN dan BHP ataupun BLU sebelumnya tanpa jaminan atas masa depan yang jelas, dimana kontrak kerja dapat diputus secara sepihak, minimnya jaminan sosial dan hubungan industrial yang selalu merugikan pegawai non PNS. Praktek pembukaan outsourcing di dalam kampus pun sudah berjalan, misalnya UI, sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan bagi UI, UPI, dan UGM yang masih berstatus PT BHMN. Peraturan tersebut diatur dalam pasal 70 ayat 4 dan 6, tentang kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, nasib tenaga kependidikan akan mengikuti UU no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

3). Kesenjangan antar PTS di Dalam Negeri dengan PT Asing: Hal tersebut adalah konsekwensi lansung yang akan dialami oleh PTS didalam Negeri, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 50 tentang pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia. Dengan adanya pendirian PTA akan membuka peluang adanya penutupan PTS-PTS di Indonesia yang tidak mampu bersaing dengan PTA yang didirikan di Indonesia, baik karena persaingan atas kualitas yang dimiliki PTA yang lebih baik daripada PTS-PTS di Indonesia dan didukung dengan kemapanan (Establish) PTA-PTA tersebut dalam hal pengelolaan keuangan.

4). Semakin sempitnya akses rakyat atas pendidikan: Berdasarkan data BPS Maret 2011, pemuda Indonesia yang berusia 19-24 tahun berjumlah 25,404 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin per Maret 2011 mencapai 30,5 juta jiwa, dengan pendapatan perkapita sebesar Rp.233.740 perbulan. Sedangkan penduduk yang memiliki pendapatan antara Rp.233.740-Rp.280.488 masuk dalam kategori hampir miskin, dengan jumlah 27,12 juta jiwa atau 11,28% dari total penduduk Indonesia. Artinya dengan kenyataan demikian, bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan tidak memiliki prestasi secara akademik, dipastikan tidak akan bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Per-Agustus 2011, BPS juga menyebutkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia berprofesi sebagai petani dan nelayan sebesar 42,8 juta jiwa, lalu diikuti oleh pekerja atau buruh pabrik dan pertambangan dengan total 14,24 juta jiwa, serta masyarakat yang berwiraswasta sebanyak 22,1 juta jiwa. Kenyataan tersebut menjelaskan bahwa, dengan pendapatan rata-rata petani dan nelayan (sebagai komposisi yang mayor dari total jumlah populasi dan dari total angkatan kerja di Indonesi) perbulan yang tidak lebih dari Rp.550.000–Rp.750.000 perkapita, tentu merekalah yang secara umum merasakan efek jika RUU PT ini disahkan.

Tabel: Aksesibilitas Pendidikan Tinggi
No
Akhir Tahun Ajaran

Jumlah Lulusan Tingkat
Menengah
Melanjutkan ke PT
Tidak Melanjutkan ke PT
Putus Kuliah
Jumlah Mahasiswa
1
2003/2004
1.799.764
1.240.549 (68,93%)
559.215 (31,07%)
219.335 (6,37%)
4.343.288
2
2004/2005
1.831.326
976.877 (53,34%)
854.449 (46,66%)
281.933 (7,86%)
3.585.728
3
2005/2006
1.914.584
865.802 (45.22%)
1.048.802 (54,78%)
468.586 (12,79% )
3.663.435
4
2006/2007
1.943.378
875.695 (45,06%)
1.067.683 (54,94%)
470.219 (12,52%)
3.755.187
5
2007/2008
1.997.150
1.224.098 (61,29%)
773.053 (38,71%)
530.293 (12,12%)
4.375.354
6
2008/2009
1.841.531
960.652 (52.16%)
880.879 (47,83%)
-
4.281.695
7
2009/2010
1.988.429
1.024.379 (51,52%)
964.050 (48,48%)
-
4.337.039
8
2010/2011
2.388.541
-
-
-
4.581.351
(Data dikelola dari berbagai sumber)

5). Semakin hilangnya demokratisasi dalam kehidupan kampus
Dari aspek sejarah atau latar belakang lahirnya RUU ini, menjelaskan bahwa orientasi atas penyelenggaraan pendidikan tinggi, secara penuh untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya baik secara ekonomi, politik maupun kebudayaan, serta terlepasnya tanggungjawab pemerintah atas pendidikan tersebut. Artinya bahwa, selain untuk mempertahankan keterbelakangan kebudayaan masyarakat Indonesia dan untuk dapat menarik investasi sebesar-besarnya dari sektor pendidikan, maka akan sangat dibutuhkan kestabilan politik didalam kampus. Karenanya, untuk menjamin hal tersebut pemerintah akan terus menghambat bangkitnya kesadaran politik mahasiswa dengan cara menyibukkan mahasiswa dengan berbagai aktifitas akademik seperti memperbanyak tugas kuliah, praktikum dll. guna menjauhkan mahasiswa dari kenyataan sosial masyarakatnya.

Perampasan hak demokratis mahasiswa maupun civitas akademik lainnya akan semakin nyata, dimana akan semakin hilangnya kebebasan berorganisasi, mengeluarkan pendapat, kebebasan akademik ataupun untuk menjalankan aktfitas politik dan kebudayaan lainnya didalam kampus. Kaitannya dengan hal tersebut, seiring kencangnya gerakan penolakan RUU PT, pemerintah terus mempropagandakan “Normalisasi gerakan mahasiswa”, dilahirkannya UU Ke-Ormasan yang akan semakin menyulitkan ruang gerak bagi organisasi rakyat maupun organisasi mahsiswa. Hal tersebut juga diatur dalam RUU PT pasal 76 tentang organiasasi kemahasiswa dan  pasal 76 Ayat 3 tentang “dikotomi” organiasasi kemahasiswaan “Intra dan Ekstra”.

Dari pengalaman sebelumnya, (BHMN-BHP) dapat kita lihat dengan pengetatan kebijakan tentang aktifitas dan organiasai kemahasiswa didalam kampus, seperti pemberlakuan jam malam (Mahasiswa berada didalam lingkungan kampus, maksimal sampai dengan Pukul 21.00), ancaman (Skorsing, DO, pengurangan nilai, dll) dan intimidasi bagi mahasiswa yang kritis dan melakukan aktifitas politik didalam kampus. Kenyataannya terdapat berbagai kasus seperti, penangkapan dan pemukulan mahasiwa diberbagai kampus, pembubaran organisasi mahasiswa didalam kampus (UNHAS dan UNM Makasar) droup out (DO) terhadap 23 mahasiswa di UNHAS, Penjara/Sell (rumah tahanan kampus) bagi mahasiswa di kampus UNTAD-Palu, DO 9 mahasiswa UNAIR-Surabaya, pemukulan mahasiswa di UII Yogyakarta, penyerangan asrama mahasiswa di Pontianak-KALBAR, pemukulan mahasiswa di kampus STKIP-LOTIM, dan berbagai kasus serupa diberbagai kampus lainnya.

Wujud Fasis Pemerintah dan Gerakan Penolakan RUU PT
Secara umum, esensi dari RUU PT tidaklah berbeda dengan kebijakan yang pernah ada sebelumnya, yaitu PT BHMN dan UU BHP. RUU PT hanya dikemas (Seolah-olah) jauh lebih baik dan bijaksana, namun semangat otonomi dengan orientasi privatisasi, komersialisasi dan liberalisasi yang dikandung didalam RUU PT menunjukkan bahwa terdapat roh dari UU BHP yang telah terbukti bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mampu menjamin berkembangnya kualitas pendidikan di Indonesia. Kelahiran RUU ini mendapat dukungan dari kelompok yang diuntungkan dari RUU tersebut, seperti Forum Rektor BHMN (UI, IPB, ITB, UGM, UNAIR, USU, UPI)  yang tidak menghendaki asset yang telah dibangun sebelumnya kemudian hilang akibat perubahan status dan kebijakan pemerintah. Pendukung lainnya atas RUU ini juga disebutkan oleh M. Nuh (Mendikbud)  ialah Menkokesra, TNI dan POLRI.

Meskipun demikian, gerakan penolakan atas RUU tersebut terus meluas sejak pertama kali di deklarasikan dengan berbagai bentuk aktifitas penolakan. Terdapat penolakan dari forum rektor PTS yang terancam akan persaingan dalam pembangunan kerjasama, pendapatan subsidi, persaingan penjaringan mahasiswa baik dengan PTN maupun PTA didalam Negeri. Penolakan juga datang dari kalangan akademisi, mahasiswa, organiasasi guru, dosen dan pekerja dilingkungan pendidikan tinggi, kelompok orang tua mahasiswa dan berbagai kelompok dan elemen rakyat lainnya.

Dalam RUU ini, dari sekian kali revisi (revisi terakhir,4 April 2012), kita akan menemukan wujud fasis dari pemerintah saat ini dalam berbagai bentuk, diantaranya seperti: 1). Sikap pemerintah yang bersikukuh untuk mengesahkan RUU tersebut, meskipun terus mengalami banyak Penolakan. 2). RUU ini semakin memperterang upaya pemaksaan pemerintah untuk melepaskan tanggungjawabnya atas pendidikan, pemaksaan atas penerapan privatisasi, liberalisasi dan orientasi yang komersil. 3). Reaksi pemerintah yang cenderung menggunakan kekerasan dalam merespon gerakan rakyat/penolakan RUU PT yang meluas diberbagai daerah, bahkan dalam konferensi pers pada tanggal 12 Mei lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (M. Nuh) menyampaikan bahwa RUU PT akan tetap disahkan antara Bulan Juni atau Juli 2012. Keputusan tersebut diambil dengan melibatkan Menkokesra, Panglima TNI dan KAPOLRI dengan tujuan untuk harmonisasi dan kestabilan Nasional.

Jalan Keluar Dalam Menolak Pengesahan RUU Pendidikan Tinggi
Sistem pendidikan nasional merupakan satu kesatuan rangkain penyelenggaraan pendidikan nasional yang dimulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, (UUD 1945 pasal 31 ayat 3). Artinya bahwa, jika RUU pendidikan tinggi disahkan, maka sesungguhnya pemerintah telah melakukan pembangkangan atas keputusan MK atas UU BHP dan, pemerintah kembali melakukan pelanggaran atas UUD 1945. RUU PT bukanlah jawaban bagi rakyat atas mahal dan sempitnya akses pendidikan, serta kualitas yang rendah dan upaya kongkrit untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan dan teknologi bangsa.

Karenanya, jalan keluar atas situasi tersebut adalah tetap menolak pengesahan RUU PT dan mendorong adanya revisi UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sebagai satu paket UU yang mengatur penyelenggaraan pendidikan disetiap jenjangnya, dapat mengakomodir persoalan-persoalan yang dihadapi secara khusus dalam penyelengaraan pendidikan dalam satu UU sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Revisi atas UU no 20 tahun 2003 harus mampu menjawab persoalan pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan aspek pendukung atas penyelenggaraan pendidikan nasional. UU Sisdiknas, harus mampu menjamin penyelenggaraan pendidikan yang ditekankan pada sistem pendidikan nasional yang “Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi pada Rakyat” sebagai jaminan akan terwujudnya perkembangan budaya dan tenaga produktif Negeri ini, yang manifest dari terbangunnya industri Nasional.

Untuk menjamin terpenuhinya hal-hal tersebut, langkah kongkrit yang harus dilakukan sejak dini adalah dengan saling mengkonsolidasikan, menggencarkan aktifitas propaganda secara intensif dan massif sebagai upaya untuk terus Membangkitkan, Mengorganisasikan dan Menggerakkan massa dan berjuang bersama melawan kebijakan anti rakyat dari pemerintah tersebut.***

Hidup Mahasiswa Indonesia!
Hidup Rakyat Indonesia!
Jayalah Perjuangan Rakyat!

Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger