Headlines News :
Home » » Kobarkan Semangat, Pertajam Analisis dan Perhebat Propaganda

Kobarkan Semangat, Pertajam Analisis dan Perhebat Propaganda

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Jumat, 13 Juli 2012 | 09.35


“Perketat Konsolidasi dan Perbesar Mobilisasi-Cabut Undang-undang Pendidikan Tinggi (UU PT)!

Salam Demokrasi!
Sejarah pendidikan di Indonesia, hingga masa kontemporer saat ini tidak pernah terlepas dari sejarah panjang penindasan didalam Negeri. Pendidikan yang sejatinya sebagai media untuk memajukan taraf berfikir rakyat sehingga mampu mengubah keadaan disekitarnya, mampu menjawab problem-problem yang dihadapi baik dalam aspek social, ekonomi, politik maupun kebudayaan itu sendiri, kini tak lagi dapat disandarkan sebagai tumpuan akan kemajuan budaya yang mampu menjamin terwujudnya tatanan masyarakat yang adil, sejahtera dan berdaulat.

“Suram Sepanjang Jaman”, demikian kiranya ungkapan yang pantas untuk menyebutkan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Situasi demikian tercipta tidaklah terlepas dari aspirasi dan watak dari pemerintah yang memimpin negeri ini. Faktanya bahwa, dari sekian kali pergantian rezim, penguasa Negeri ini selalu memposisikan diri sebagai rezim penghamba yang senantiasa menjadi pelayan setia bagi kapitalisme monopoli (Imperialisme). Dilain sisi, tak hentinya terus menjadikan rakyat sebagai korbannya.


Dibawah kuasa rezim boneka yang senantiasa menjadi pelayan setia bagi imperialism, pendidikan di Indonesia tidak pernah mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, apalagi diletakkan sebagai salah satu program prioritas dalam upaya membangun bangsa yang berdaulat, adil dan sejahtera. Faktanya justeru menunjukkan bahwa, dari sekian kali pergantian rezim, sejak zaman orde baru, pendidikan tidak pernah terlepas dari kepentingan Imperialisme dan borjuasi komprador didalam negeri, baik kepentingan secara Ekonomi: Dapat mendatangkan keuntungan yang besar, Secara Politik: Sebagai mesin yang melahirkan analisis-analisis yang menguatkan, melegitimasi atau bahkan melahirkan suateu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah, dan secara Kebudayaan:  Sebagai corong propaganda, sebagai salah satu sandaran bagi Imperialisme dalam mentranspformasikan ide dan kepentingannya, yang sesungguhnya bertentangan dengan kepentingan rakyat.
 
Akibatnya kemudian, seluruh skema dan kebijakan yang tidak terlepas dari seluruh kepentingan tersebut telah menyebabkan semakin menyempitnya akses rakyat atas pendidikan. Bahkan partisipasi pendidikan Indonesia menunjukkan ketimpangan yang tinggi atas perbandingan pertumbuhan penduduk dengan serapan pendidikan. Dalam kenyataan yang berbeda, berbicara output pendidikan sendiri, telah banyak melahirkan sarjana ataupun intelektuil-intelektuil yang seakan “sia-sia” karena tidak mampu berbuat apa-apa atas perubahan nasib bangsa Indonesia, bahkan untuk menjawab persoalan social dan ekonominya-pun tidak mampu karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang dapat diakses secara luas dan merata oleh Rakyat. Dilain sisi, tidak sedikit pula output yang dilahirkan selanjutnya menjadi pemegang tongkat estapet perpanjangan tangan dan pelayan setia bagi Imperialisme didalam negeri.

Kenyataan demikian ialah akibat lansung dari system pendidikan Indonesia yang tidak ilmiah, tidak demokratis dan tidak mengabdi pada Rakyat. Pendidikan Indonesia telah tercengkeram dalam kesesatan orientasi penyelenggaraan yang penuh dengan praktek Liberalisasi, Privatisasi dan Komersialisasi. Situasi tersebut, salah satunya dapat dibuktikan dengan lahirnya berbagai regulasi dan kebijakan anti rakyat oleh pemerintah. Dalam sejarahnya, sejak keikutsertaan Indonesia menjadi salah satu anggota organisasi perdagangan dunia (WTO), melalui perjanjian kerjasam yang dihasilkan dalam kesepakatan “General Agreement on Trade and Service (GATS)” pada tahun 1995, pendidikan telah dimasukkan menjadi salah satu sector jasa yang dapat diperdagangkan, sekaligus sebagai salah satu upaya pelepasan tanggungjawab pemerintah atas pendidikan.

Berdasarkan kesepakatan tersebut (GATS-WTO) kemudian menyebabkan tersedotnya anggaran pendidikan yang sudah diwajibkan bagi Negara kemudian dialihkan menjadi dana talangan bagi perbankan dan perusahaan milik Imperialisme yang tengah dilanda krisis keuangan (Crisis Finance) ketika itu (Th. 70-90an). Sementara, didalam negeri dilahirkan berbagai kebijakan sebagai legitimasi atas perampokan hak rakyat atas pendidikan. Pada penghujung tahun 1990an, tepatnya tahun 1999 telah dilahirkan PT BHMN yang telah dijalankan terhadap 7 Perguruan tinggi.

Selanjutnya, pada tahun 2003 dilahirkan UU Sisdiknas sebagai payung hokum pendidikan Nasional dan pada tahun 2009, dilahirkan kembali Undang-undang badan hokum pendidikan (UU BHP) sebagai undang-undang yang memperkuat kedudukan dari PT BHMN yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Setelah mengalami penolakan keras dalam berbagai bentuk protes dari berbagai kalangan, Undang tersebut (UU BHP) kemudian dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mampu meningkatkan mutu dan kwalitas pendidikan di Indonesia.

Beberapa UU tersebut adalah Undang-undang yang telah melegitimasi terjadinya Liberalisasi, Privatisasi dan Komersialisasi Pendidikan. Undang-undang tersebut telah menyebabkan, hilangnya kesempatan bagi sebagian besar rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan (Khususnya pendidikan Tinggi), UU tersebut pula yang menyebabkan tidak kurang dari 150.000 Mahasiswa putus kuliah (Drop Out) setiap tahun, baik karena persoalan biaya maupun persoalan demokratisasi didalam kampus. Tidak terkecuali bagi civitas akademik lainnya, akibat UU tersebut tenaga pendidik (Dosen dan Karyawan dilingkungan Kampus) kehilangan jaminan kesejahteraan karena status kerja yang tidak jelas.

Dalam perkembangan saat ini, seiring perkembangan situasi dunia yang kian terpuruk akibat guncangan krisis didalam tubuh imperialism selain Amerika Serikat (Sebagai pimpinan tertinggi Imperialisme) juga telah menghantam Negara-negara lainnya dikawasan Eropa, bahkan kini tengah menggerogoti kawasan Asia. Situasi pendidikan di seluruh belahan dunia telah terseret dalam lubang privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Di Indonesia sendiri, karena dicabutnya UU BHP yang mengakibatkan hilangnya payung hukum yang melegitimasi bisnis dan perdagangan dalam dunia pendidikan, sejak tahun 2010 lalu pemerintah sudah begitu gencar melahirkan rancangan undang-undang baru (RUU PT) sebagai pengganti dari UU BHP tersebut, sehingga pemerintah tetap dapat menjalankan praktek Liberalisasi, Privatisasi dan Komersialisasi pendidikan.

Setelah mengalami sekian kali Revisi (7 kali) dan penundaan akibat penolakan yang juga tidak pernah putus, kini Pemerintah telah (Tepatnya Tanggal 13 Juli 2012, pukul: 11.00 WIB) mengesahkan RUU tersebut (RUU PT) menjadi Undang-undang pendidikan tinggi (UU PT). Sikap pemerintah tersebut sungguh tidak menunjukkan moral dan itikad baik sebagai birokrasi yang meng-ampu hidup dan kepentingan rakyat. Keputusan tersebut justeru sekligus menunjukkan sikap abainya terhadap Rakyat, sebab tanpa sedikitpun memperdulikan aspirasi dan penolakan yang dilakukan oleh Rakyat, RUU tersebut telah di Sahkan hanya dalam waktu 30 menit.
Front mahasiswa Nasional (FMN) yang telah melakukan kajian dan analisis atas Rancangan Undang-undang tersebut berdasarkan histories (Sejarah Liberalisasi dan Komersialisasi pendidikan) serta dampaknya secara sosiologis, ekonomi, politik dan kebudayaan bagi rakyat, FMN memandang bahwa pengesahan atas RUU tersebut kini telah menjadi beban yang berat bagi rakyat untuk mendapatkan jaminan atas akses pendidikan (Pendidikan Tinggi). Dengan Undang-undang PT yang baru saja di sahkan oleh pemerintah tersebut, Rakyat tidak lagi dapat menyandarkan harapan pada pemerintah akan terwujudnya pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat.

Kwalitas pendidikan kemudian hanya akan diukur dari ketersediaan infarstruktur dan kemampuan bersaing dalam menggalang kerjasam yang luas, terutama kerjasama Internasional yang jelas sama sekali tidak memiliki orientasi untuk memajukan budaya masyarakat Indonesia. Terlebih jika mengingat bahwa pengesahan RUU tersebut, tepat sekitar seminggu setelah pertemuan Menteri pendidikan seluruh ASEAN dan Asia timur yang diselenggarakan di Yogyakarta, 3-5 Juli 2012 lalu, dalam agenda pembahasan tentang skema penyelenggaraan dan kurikulum pendidikan tinggi, tentang rencana strategis masing-masing Negara dalam mengimplementasikan “East Asia Action Plan 2011-2016” tentang target pencapaian akan adanya keseragaman atau platform mutu pendidikan.

Pertemuan tersebut adalah tindak lanjut pertemuan menteri pendidikan se-ASEAN dan Asia Timur (Pertemuan terakhir sebelum KTT ASEAN-Asia Timur ke 19 di Bali, November 2011) yang membawa semangat pemerataan sistem pendidikan dikawasan ASEAN dan Asia Timur yang telah dipromosikan oleh AS secara lansung melalui berbagai pertemuan tingkat Regional dan Internasional. Bahkan celakanya, melalui Promosi lansung yang dilakukan oleh SBY, AS telah berhasil secara integral menjadi salah satu anggota dari Asia Timur. 

Dengan kenyataan demikian, melalui pengesahan Undang-undang PT saat ini, maka biaya pendidikan yang mahal, ketidak sesuaian kurikulum dengan keadaan objektif Rakyat serta tindakan anti demokrasi didalam kampus adalah suatu keniscayaan yang akan terjadi di Indonesia. Keadaan tersebut, tentunya tidak hanya menjadi ancaman bagi mahasiswa ataupun bagi tenaga pendidikan dan civitas akademika yang ada dilingkungan kampus lainnya, namun sudah menjadi masalah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun demikian, sikap tegas organisasi dan gerakan rakyat lainnya dalam menyikapi keputusan tersebut haruslah terus semangat, terus mempertajam analisis, Mengintensifkan propaganda, memperkuat jaringan dan konsolidasi dan, memperbesar kemampuan mobilisasi untuk terus melakukan perjuangan hingga Undang-undang tersebut di cabut, serta secara konsisten melakukan perlawanan atas segala bentuk kebijakan anti rakyat lainnya.

Hidup Mahasiswa Indonesia!
Hidup Rakyat Indonesia!
Jayalah Perjuangan Rakyat!
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger