Headlines News :
Home » » Press Release: Mengecam Pengesahan RUU PT

Press Release: Mengecam Pengesahan RUU PT

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Jumat, 13 Juli 2012 | 09.39



Front Mahasiswa Nasional (FMN)
Mengecam Keputusan Pemerintah dalam menge-Sahkan RUU PT
“Cabut UU PT sekarang juga!”

Salam Demokrasi!
Sejarah pendidikan Indonesia hingga saat ini, tidak pernah terlepas dari sejarah panjang penindasan didalam Negeri. Pendidikan yang sejatinya sebagai media untuk memajukan taraf berfikir rakyat sehingga mampu mengubah keadaan disekitarnya, mampu menjawab problem-problem yang dihadapi baik dalam aspek social, ekonomi, politik maupun kebudayaan, kini tak lagi dapat disandarkan sebagai tumpuan akan kemajuan budaya yang mampu menjamin terwujudnya tatanan masyarakat yang adil, sejahtera dan berdaulat.

Dibawah kuasa rezim boneka yang selalu menjadi pelayan setia bagi imperialism (kapitalisme monopoli), pendidikan di Indonesia tidak pernah mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, apalagi diletakkan sebagai salah satu program prioritas dalam upaya membangun bangsa yang berdaulat, adil dan sejahtera. Faktanya justeru menunjukkan, dari sekian kali pergantian rezim, Pendidikan jusrteru tidak pernah terlepas dari kepentingan Imperialisme dan borjuasi komprador didalam negeri, baik kepentingan secara Ekonomi: Dapat mendatangkan keuntungan yang besar, Secara Politik: Sebagai mesin yang melahirkan analisis-analisis yang menguatkan, melegitimasi atau bahkan melahirkan suatu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah, dan secara Kebudayaan:  Sebagai corong propaganda, sebagai salah satu sandaran bagi Imperialisme dalam mentranspformasikan ide dan kepentingannya, yang sesungguhnya bertentangan dengan kepentingan rakyat.

 
Keadaan tersebut ialah kenyataan yang menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia telah tercengkeram dalam kesesatan orientasi penyelenggaraan yang penuh dengan praktek Liberalisasi, Privatisasi dan Komersialisasi. Situasi tersebut, salah satunya dapat dibuktikan dengan lahirnya berbagai regulasi dan kebijakan anti rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lahirnya PT BHMN Th. 1999 dengan berbagai varian peraturan sebagai manifestasi kesepakatan GATS-WTO, Th. 1995, lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003 dan, lahirnya UU BHP Th. 2009. Paska pencabutan UU BHP oleh MK, Pemerintah kembali melahirkan rancangan undang-undang pendidikan tinggi (RUU PT) sebagai pengganti UU BHP, sehingga tetap dapat menjalankan praktek Liberalisasi, Privatisasi dan Komersialisasi pendidikan.

Dalam perkembangannya, segala bentuk protes dan penolakan yang dilakukan oleh berbagai kalangan atas RUU tersebut, tidak dapat menghentikan niat pemerintah terus memaksakan kebijakan tersebut. Kenyataannya, setelah mengalami sekian kali Revisi dan penundaan akibat penolakan yang juga tidak pernah putus, pemerintah (Tepatnya Tanggal 13 Juli 2012, pukul: 11.00 WIB) telah mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-undang pendidikan tinggi (UU PT). Sikap pemerintah tersebut sungguh tidak menunjukkan moral dan itikad baik sebagai birokrasi yang bijak dan pro-Rakyat dalam meng-ampu hidup dan kepentingan rakyat. Keputusan tersebut sekligus menunjukkan sikap abainya terhadap Rakyat, tanpa sedikitpun memperdulikan aspirasi dan penolakan yang dilakukan oleh Rakyat.

Pengesahan RUU tersebut kini telah menjadi beban yang berat bagi rakyat untuk mendapatkan jaminan atas akses pendidikan (Pendidikan Tinggi). Dengan UU PT tersebut, Rakyat tidak lagi dapat menyandarkan harapan pada pemerintah akan terwujudnya pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat. Kwalitas pendidikan kemudian hanya akan diukur dari ketersediaan infarstruktur dan kemampuan bersaing dalam menggalang kerjasam yang luas, terutama kerjasama Internasional yang jelas sama sekali tidak memiliki orientasi untuk memajukan budaya masyarakat Indonesia.

Dengan kenyataan demikian, akibat pengesahan UU PT tersebut, maka biaya pendidikan yang mahal, ketidak sesuaian kurikulum dengan keadaan objektif Rakyat, serta tindakan anti demokrasi didalam kampus adalah suatu keniscayaan yang akan terjadi di Indonesia. Keadaan tersebut, tentunya tidak hanya menjadi ancaman bagi mahasiswa ataupun bagi tenaga pendidikan dan civitas akademika yang ada dilingkungan kampus lainnya, namun sudah menjadi masalah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan paparan diatas, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Mengecam sikap abai Pemerintah yang telah mengesahkan RUU PT menjadi UU PT. Bersamaan dengan hal tersebut, FMN juga menuntut:

1.  Cabut Undang-undang Pendidikan Tinggi (UU PT) Sekarang juga!
2.  Hentikan Liberalisasi, Privatisasi dan Komersialisasi Pendidikan
3.  Hentikan Kekerasan dan tindakan Anti Demokrasi lainnya didalam kampus dan diseluruh jenjang pendidikan
4.  Wujudkan Pendidikan Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi pada Rakyat

Demikian pernyataan sikap ini dibuat agar dapat dipahami, disambut baik dan ditindak lanjuti oleh semua pihak. Bersamaan dengan ini, Atas nama segenap komite Pimpinan Pusat-Dewan Pimpinan Pusat (PP-DPP) dan keluarga besar FMN, Kami sampaikan apresiasi dan salut setinggi-tingginya bagi seluruh elemen Rakyat atas semangat dan kerja kerasnya yang tidak pernah surut dalam perjuangan menolak dan menggagalkan pengesahan RUU PT. Selnjutnya, kembali mengajak kepada seluruh rakyat agar tetap semangat, terus mempertajam analisis, mengintensifkan propaganda dan, memperkuat konsolidasi untuk terus melakukan perjuangan hingga Undang-undang tersebut di cabut, serta secara konsisten melakukan perlawanan atas segala bentuk kebijakan anti rakyat lainnya.

Hidup Mahasiswa Indonesia!
Hidup Rakyat Indonesia!
Jayalah Perjuangan Rakyat!

Jakarta, 13 Juli 2012

Pimpinan Pusat
Front Mahasiswa Nasional (FMN)


L. Muh. Hasan Harry Sandy AME
Sekertaris Jenderal
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger