Headlines News :
Home » , » Kill WTO

Kill WTO

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Sabtu, 29 Desember 2012 | 02.37


Pemuda Dan Mahasiswa
“Berjuang untuk hak atas pendidikan dan lapangan pekerjaan”

World Trade Organization (WTO) adalah skema Liberalisasi bagi Imperialisem dan menindas bagi Rakyat-Hapuskan Sekarang Juga!



Manifestasi dari watak dasar Imperialisme yang Ekspolitatif, Akumulatif dan Ekspansif, telah semakin nyata ditunjukkan dari berbagai skema yang dijalankannya dalam memperluas dan mempekuat domonasinya diberbagai Negeri. Hal tersebut terutama dalam upaya penyelematan diri dari gelombang krisis yang dihadapinya.

Seiring perkembangan dunia dengan berbagai fluktuasi ekonomi, politik dan kebudayaan ditengah masyarakat, dengan berbagai kemerosotan hingga krisis yang mematikan seperti sekarang ini, imperialisme terus menjalankan berbagai skemanya untuk memenuhi espektasi penghisapannya dengan terus memperluas dan memperkuat dominasinya terhadap negara-negara jajahan, setengah jajahan dan setengah feudal. Bahkan dengan picik, Imperialisme terus melakukan provokasi hingga aksi brutal dengan agresi militer secara lansung terhadap Negara-negara yang tidak sudi untuk didominasi atau direbut kedaulatannya. Seluruh kebijakan yang diberlakukan diberbagai negeri tersebut, telah secara kejam menghisap rakyat diseluruh sector, tidak terkecuali terhadap pemuda dan mahasiswa diseluruh dunia, khususnya dalam mengakses pekerjaan dan pendidikan.

Secara khusus dalam aspek perdagangan, hal tersebut dapat dilihat dari skema pembangunan organisasi perdagangan skala dunia oleh Imperialisme. Skema tersebut mengatur system perdagangan dunia dan mengikat bagi setiap Negara anggotanya, yakni Organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization-WTO) yang didirikan pada tahun 1994 sebagai pengganti dari Organisasi perdagangan Internasional (International Trade Organization-ITO) dengan prinsip-prinsip General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), yakni Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan, sejak tahun 1948-1994.

Design By: FMN Pontianak
Dalam prakteknya, melalui GATT-WTO Imperialisme telah menjalankan skema liberalisasi-nya tidak hanya dalam aspek perdagangan, namun juga menarik sejumlah sector public kedalam sector jasa sehingga dapat diperdagangkan dan memberikan keuntungan yang melimpah. Dibawah kesepakatan General Agreement on Tariffs and Service (GATS-WTO), Imperialisme juga telah meletakkan pendidikan sebagai salah satu sector jasa, berdampingan dengan kesehatan dan teknologi informasi dan komunikasi yang tentunya sangat menjanjikan keuntungan yang melimpah.

Kontribusi sector pendidikan dalam memasok keuntungan bagi Iperialisme dapat dilihat dari praktek liberalisasi pendidikan sejak tahun 1980an, dimana liberalisasi pendidikan telah memberikan kontribusi yang tinggi bagi pendapatan domestic bruto (PDB) negara-negara imperialis. Tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi pendidikan adalah Amerika Serikat, Inggeris dan Australia. Pada tahun 2000 ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai US $ 14 milyar atau Rp. 126 trilyun. Di Inggris pendapatan dari ekspor jasa pendidikan mencapai sekitar 4 persen dari penerimaan sector jasa negaranya. Sementara, ekspor jasa pendidikan dan pelatihan Australia telah menghasilkan AUS $ 1,2 milyar pada 1993. Fakta tersebut dapat menjelaskan mengapa tiga negara imperialis tersebut berjuang keras meliberalisasi sector jasa pendidikan melalui WTO.


Selain memberikan keuntungan secara ekonomi, perdagangan jasa pendidikan juga memberikan keuntungan secara politik dan kebudayaan bagi imperialis. Dengan adanya liberalisasi pendidikan, imperialisme bisa menyebarkan ide-ide dan kepentingannya, termasuk tentang demokrasi “palsu”. Hal tersebut juga untuk mendapatkan legitimasi atas seluruh skema penghisapannya didalam setiap negeri yang telah didominasi, kemudian diikat melalui kerjasama multilateral maupun bilateral. Dengan mentransformasikan idenya, imperialis juga berharap akan mampu mengubah cara berpikir dan kebudayaan rakyat diseluruh negeri untuk disesuaikan dengan kepentingannya melalui kurikulum pendidikan yang di set-up sedemikian rupa.

Imperialis dan Masa Depan Pemuda di Dunia
Dalam situasi dimana imperialisme kian tidak berdaya membendung gelombang krisis dan resesi ekonomi yang terus memburuk sekarang ini, untuk menyelamatkan dirinya, imperialisme telah memperhebat drajat penghisapan dan kekejamannya dalam menindas rakyat diseluruh dunia. Rakyat terus dijerat dengan beban pajak yang terus meningkat, dilain sisi pencabutan subsidi public kian intensif. Sementara itu ditengah sempitnya akses rakyat atas lapangan pekerjaan dan penghisapan buruh dan kaum pekerja dibawah politik upah murah, pendapatan rakyat terus menurun.

Dalam mengelabui rakyat, melalui perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dibawah program Millennium Development’s Goals (MDG’s) sejak tahun 2000, setiap tahun Imperialisme menurunkan standar pendapatan rakyat per-kapita sebagai standar kemiskinan, sehingga dengan permainan angkanya bersama seluruh boneka bentukannya akan menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat “seolah-olah” terus meningkat.

Secara khusus disektor pendidikan, melalui GATS-WTO imperialisme telah menjalankan kebijakan pencabutan subsidi pendidikan sebagai programnya secara internasional, sehingga imperialis dapat meraup keuntungan yang semakin berlipat dari bisnis pendidikan serta pengalihan alokasi anggaran subsidi public dan pajak sebagai jaminan penyehatan perbankkan dan industri-industri milik borjuasi yang selalu terancam kolaps dibawah hantaman krisis yang semakin ganas. Akibatnya biaya pendidikan dari tahun ketahun semakin naik dan tidak terjangkau oleh rakyat.

Implementasi dari kesepakatan tersebut dapat dilihat dari kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah diberbagai negeri. Di Amerika Serikat (AS), Presiden University of California Berkeley AS mengeluarkan kebijakan menaikan biaya pendidikan sebesar 8%. Akibatnya, biaya pendidikan bagi mahasiswa di California melambung sebesar $ 822, dan biaya untuk sarjana sebesar $ 11,124 pada tahun akademik 2011-2012. Kenaikan ini sebagai bagian dari rencana peningkatan biaya $ 180 juta per tahun untuk sistem kampus-10 UC.

Di London-Inggris, pemerintah telah menaikkan biaya pendidikan hingga tiga kali lipat, akibatnya biaya kuliah naik menjadi 9.000 pound (14.300 USD), dan memotong tunjangan pemeliharaan pendidikan dan anggaran pengajaran universitas sampai 80%. Karenanya, setiap mahasiswa di London terbebani utang sebesar 60.000 pound untuk tingkat sarjana muda. Sementara di Prancis, pemerintah menaikkan biaya kuliah hingga USD1.625 atau setara dengan Rp14,9 juta (Rp9,183 per USD) selama lima tahun mendatang.

Sedangkan di Indonesia, sejak ditetapkannya GATS-WTO pemerintah telah menjalankan liberalisasi pendidikan, dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Secara khusus di pendidikan tinggi, kebijakan privatisasi melalui Peraturan Pemerintah tentang pendidikan tinggi berbadan hokum (PT-BHMN) telah menyebabkan melambungnya biaya pendidikan tinggi secara drastic dan terus meningkat hingga 50% pertahun. Kebijakan tersebut kemudian telah diperkuat dengan UU Badan Hukum Pendidikan (UUU BHP) tahun 2009 yang kemudian dicabut oleh Mahkamah konstitusi pada tahun 2010.

Dicabutnya UU BHP, tidak serta merta menghentikan laju privatisasi, komersialisasi dan liberalisasi pendidikan di Indonesia, pemerintah bahkan terus mencari formulasi-formulasi baru untuk tetap menjaga pendidikan selalu dalam koridor privatisasi, komersialisasi dan liberalisasi sesuai dengan amanat dan espektasi dari GATS-WTO. Faktanya tanggal 13 Juli 2012, pemerintah telah menge-Sahkan Undang-undang pendidikan tinggi (UU PT) meskipun sejak awal telah mendapatkan tentangan yang keras dari mahasiswa dan berbagai kalangan. Akibatnya, biaya pendidikan tetap melambung tinggi, bahkan berbanding jauh dengan pendapatan rakyat yang terus merosot.

Selain persoalan biaya, sebagai satu paket kebijakan yang tidak terpisahkan sesuai dengan harapan dan target-target yang ingin diraih imperialisme dibawah setiap kesepakatan dalam WTO maupun perjanjian dan kerjasama lainnya, kurikulum adalah bagian penting yang tidak terlepas dari Intervensinya, sehingga pendidikan diberbagai negeri dapat disesuaikan dengan orientasi dan kepentingan Imperialisme. Kurikulum yang tidak didasarkan pada keadaan objektif rakyat dan hanya diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar, telah menciptakan pengangguran yang terus meningkat seiring peningkatan angka kemiskinan, baik pengangguran bagi lulusan sekolah atau kuliah maupun pengangguran umum.

Menurut International Labor Organization (ILO), sejak krisis imperialisme yang memuncak pada tahun 2009, penambahan pengangguran dunia mencapai 29 juta orang, dengan jumlah total pengangguran dunia hingga tahun 2012 mencapai 225 juta orang (6,9%). Di AS sendiri, sejak tahun 2008 pengangguran baru mencapai 8,3 juta orang. Italia mencatat kenaikan tingkat pengangguran menjadi 9,2%. Begitu pula dengan Spanyol, yang juga mencetak tingkat pengangguran tertinggi di zona euro, yaitu 23,3%.

Di Eropa maupun Amerika Serikat kebijakan pemangkasan subsidi pun telah menimbulkan perlawanan dari ratusan ribu pelajar dan mahasiswa. Begitu pula di negara-negara lainya, baik di eropa maupun Asia, seperti Filipina, Malaysia, India dan tidak terkecuali Indonesia. Sepanjang tahun 2012, aksi protes mahaiswa menolak penaikan biaya pendidikan dan berbagai kebijakan liberalisasi lainnya diberbagai universitas di Indonesia terus meningkat dan semakin massif. Yang terbaru adalah pemogokan ribuan mahasiswa Universitas Jendral Soedirman (UNSOED-Purwokerto, Jawa tengah) yang memprotes biaya yang mencapai Rp 200 juta.

Dengan penghisapan dan berbagai kerusakan yang telah diciptakan Imperialisme dibalik WTO dan berbagai skema lainnya selama ini, tentu sangat mendesak bagi rakyat diseluruh dunia untuk mengkaji kembali keberadaan WTO, guna membongkar seluruh skema penghisapannya terhadap rakyat. Jika WTO telah digunakan sebagai salah satu ruang konsolidasi bagi Imperialisme untuk melakukan penguasaan pasar secara brutal (tidak adil) dan untuk memperkuat Intervensinya diberbagai negeri, maka ruang ini pula telah menjadi media yang objektif bagi rakyat untuk menyatukan diri dan terus melakukan konsolidasi-konsolidasi, melawan setiap kebijakan liberal Imperialisme yang telah menindas rakyat.

Hal serupa, juga harus dipahami oleh pemuda dan mahasiswa sebagai persoalan bersama yang mengancam “tak hanya” bagi pemuda dan pendidikan saja, atau persoalan sektoral semata sehingga terjebak dalam jargon Heroik “The Student is Egent of Changes and Agent of Control” yang sejatinya hanya akan menghantarkan pemuda dan mahasiswa pada kesesatan cara berfikir, bersikap dan bertindak.

Dengan kesesatan tersebut sudah PASTI akan manifest dalam politik gerakannya (Pemuda dan Mahasiswa) yang “Anti Kollektif” karena “Ia” Heroik, “Anti Solidare” karena “Ia” Individualis dan, pastinya akan terkungkung dalam group kecilisme, sebab “Ia” “Anti Massa” karena “Ia” Eksklusif dan tidak pernah belajar dari massa, sehingga “Ia” samasekali tidak paham dahsyatnya kekuatan massa.
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger