Headlines News :
Home » , » Mengecam keras pembubaran paksa dan penahanan massa aksi IPA di Surabaya oleh Aparat

Mengecam keras pembubaran paksa dan penahanan massa aksi IPA di Surabaya oleh Aparat

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Sabtu, 20 April 2013 | 11.20


Press Release
SBY-Boediono, Rezim Anti Kritik dan Anti Demokrasi!!
Tolak Pertemuan APEC dan Bubarkan WTO-Bebaskan Kawan Kami sekarang juga!




Salam Demokrasi!
Sepanjang pemerintahannya, sejak periode pertama hingga menjelang akhir periode kedua kepemimpinannya kini, Susilo Bambang Yudhoyo (SBY) terus mewarnai kekuasaannya dengan berbagai bentuk kekerasan dan perampasan atas hak Rakyat. Bahkan ditengah kemeresotan ekonomi yang menghantam penghidupan rakyat sekarang ini, SBY terus membalut kebobrokannya dengan berbagai kebohongan yang memutarbalikkan kenyataan akan kemiskinan dan pendiritaan rakyat. Terus dengan kebohongan, SBY tak putus-putusnya menebar Ilusi akan meningkatnya kesejahteraan, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan sebagai capaian dalam pemerintahannya dan secara lansung dapat memperbaiki penghidupan rakyat yang akan terus semakin baik.


Namun, janji-janji seperti demikian itu, tentu tidak akan pernah mampu bertahan lama mengelabui Rakyat yang semakin hari terus terhimpit secara ekonomi, terperosok secara budaya dan terkekang secara Politik. Kebohongan-kebohongan yang berbanding terbalik dengan kenyataan hidup Rakyat tersebut akan terus secara bertahap menigkatkan kesadaran Rakyat untuk berlawan. Kesakitan-kesakitan rakyat yang terus ditutup-tutupi tersebut akan terus terakumulasi dan menggumpal sebagai dasar yang akan terus memupuk kesadaran rakyat yang secara bertahap akan terus semakin maju dan memuncak pada suatu titik dimana pemerintah dengan segenap perangkatnya sekalipun tidak akan pernah mampu membendungnya.

Ditahun 2013 ini, Indonesia telah ditetapkan menjadi tuan rumah penyelenggaraan seluruh Pertemuan Global (MDGs, APEC dan WTO) yang secara lansung di Intervensi oleh Imperialisme AS. Seperti yang diketahui bahwa seluruh skema global tersebut merupakan kendaraan-kendaraan bagi Imperialisme untuk terus memperluas dominasi dan penghisapannya terhadap rakyat. Melalui MDGs yang disepakati sejak tahun 2000 dengan masa program hingga tahun 2015 mendatang, Imperialisme bersama seluruh rezim boneka bentukannya diberbagai Negeri (Termasuk Indonesia) telah menancapkan ilusi dibenak rakyat bahwa program tersebut adalah jalan keluar bagi seluruh Negeri untuk melawan kemiskinan, menghapus pengangguran, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, melestarikan lingkungan. Ilusi tersebut adalah jalan keluar dikeluarkan oleh Imperialisme sebagai “Ilusi” untuk menjawab tuntutan rakyat, sekaligus untuk menghambat kesadaran dan membendung perlawanan rakyat yang terus meningkat.

Demikian halnya dengan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dengan ilusi kemandirian kawasan, sejatinya bukanlah skema kerjasam regional yang independen. Sebab, didalamnya tertancap kuat intervensi Imperialisme AS melalui boneka-bonekanya di Negara-negara Asia. Melalui kaccung-kaccungnya tersebut, Imperialisme terus mendorong seluruh Negara di Asia Pasifik untuk menerima dan mengadopsi seluruh skemanya (Termasuk program MDGs dan WTO). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pokok-pokok program APEC yang terintegrasi secara lansung dengan seluruh skema Global, bahkan secara lansung diorientasikan untuk mensukseskan seluruh program global anti rakyat tersebut.

Tidak habis brutalnya, melalui skema kerjasam perdaganagn yang diformulasikan dalam organisasi perdaganagn dunia (WTO), Imperialisme memaksa Negara-negara anggotanya untuk melakukan liberalisasi perdagangan, bahkan dengan menarik sejumlah sektur public kedalam sector jasa, sehingga dapat diperjual belikan (Contoh: Kesehatan dan Pendidikan).  Skema using perdagangan tersebut (WTO), telah semakin menghancurkan pertumbuhan ekonomi Negara-negara berkembang diseluruh dunia, dengan liberalisasi perdagangan sebagai inti dari skema tersebut, telah secara lansung memukul kemampuan produksi industry menengah di Negara-negara berkembang dan bergantung yang tidak akan pernah mampu bersaing dengan kapitalisme monopoli (Imperialisme) yang telah menguasai seluruh aspek perdagangan, baik penguasaan atas modal, pasar dan jumlah produksi yang senantiasa dalam jumlah yang besar (Massal).  

Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menjalankan seluruh upayanya guna mensukseskan seluruh pertemuan global, demi tercapainya seluruh target yang ingin dicapai didalam setiap pertemuan tersebut. Terbukti dalam aspek keamanan, pemerintah tidak akan pernah segan untuk mengerahkan pasukan keamanannya (TNI dan POLRI) untuk menjaga keberlansungan pertemuan tersebut. Pemerintah bahkan tidak akan pernah ragu untuk melakukan berbagai tindakan anti demokrasi terhadap Rakyat, mulai dari tindakan Intimidasi, penangkapan, pemukulan sampai pada penahanan setiap kelompok atau massa rakyat yang melakukan protes atas seluruh skemanya.

Hari ini, Sabtu, 20 April 2013. SBY semakin terbuka menunjukkan watak anti kritiknya, sekaligus sebagai bukti kepatuhannya pada sang Tuan “Imperialisme” untuk mengamankan pertemuan Menteri APEC yang berlansung di Surabaya sampai Besok. Dalam hal ini, melalui aparat keamanannya (secara khusus, POLTABES Surabaya), SBY telah melakukan tindak kekerasan dan penahanan terhadap 4 (Empat) Orang aktivis yang melakukan aksi protes dan penolakan atas pertemuan APEC yang tengah berlansung di Surabaya. Massa Aksi yang ditahan tersebut diantaranya: 1). Fedi Bhakti Patria, 2). Rifky Wahyu Setiadji, 3). Mukhlisin, (ketiga-tiganya adalah Anggota FMN Surabaya) dan, 4). Harun Rasyid dari Forum Komunikasi Pemuda Surabaya (FKPS). Sampai release ini dikeluarkan, keempat Massa aksi tersebut masih ditahan di Poltabes Surabaya (Belum dibebaskan). Peristiwa tersebut, “Sekali lagi” semakin membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia dibawah kuasa Susilo Bambang Yudhoyono adalah rezim anti kritik, anti demokrasi dan anti terhadap rakyat.


Berdasarkan pada paparan diatas, kami dari Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (PP-FMN) “Mengecam keras pembubaran paksa dan penahanan empat orang massa aksi IPA yang dilakukan oleh Pasukan keamanan (POLRI) Poltabes Surabaya tersebut”. Kami mendesak kepada Kapoltabes Surabaya untuk Segera “Membebaskan Keempat massa Aksi yang masih ditahan di Poltabes Surabaya”. Bersama ini, kami juga menyatakan sikap “Mendukung” Aksi protes Indonesian People’s Alliance (IPA) Surabaya dengan seluruh Tuntutannya:
1.     Bebaskan Empat Orang Massa Aksi IPA yang ditahan di Poltabes Surabaya, sekarang juga!
2.     Tolak Pertemuan KTT APEC sebagai Wujud liberalisasi ekonomi di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik!
3.     Bangun kerjasam perdagangan yang adil dan mengabdi pada Rakyat!
4.     Ciptakan industry nasional yang kuat dan mandiri!
5.     Tolak KTT APEC sebagai wujud penjajahan gaya baru!
6.     Realisasikan anggaran pendidikan 20% diluar gaji guru, dosen dan sekolah kedinasan !
7.     Berikan lapangan pekerjaan bagi rakyat !
8.     Stop PHK, Outsourching, dan system kerja kontrak !
9.     Berikan Upah sesuai KHL (Kebutuhan hidup layak) !
10.Laksanakan UUPA no 5 tahun 1960 dan Laksanakan Landreform (Tanah untuk rakyat)!
11.Berikan kebebasan berpendapat, berserikat dan berorganisasi bagi rakyat!
12.Hentikan tindakan kekerasan terhadap Rakyat!
13.Berikan kesehatan gratis untuk rakyat!
14.Cabut UU Perguruan Tinggi sebagai wujud Komersialisasi Pendidikan!
15.Stop overcharcing tehadap buruh migran!
16.Berikan perlindungan hukum terhadap buruh migran!

Demikian press release ini disampaikan untuk memberitahukan kepada massa luas sekaligus untuk menggalang dukungan dan persatuan yang lebih luas guna melawan seluruh skema penghisapan Imperialisme dan Kompradornya terhadap Rakyat.

Jayalah Perjuangan Rakyat!
Jayalah Front Mahasiswa Nasional!


Jakarta, 20 April 2013
Pimpinan Pusat



L. Muh. Hasan Harry Sandy Ame
Sekretaris Jenderal
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger