Gerakan Mahasiswa
(GERAM) Palangkaraya
(FMN, GMNI, HMI,
PMII, KAMMI, GMKI, PMKRI, KNPI-Kota Palangkaraya, BEM UNPAR, DEMA STAIN,
HIMABARUT, BOM-BK, HIMAPAKAT)
Contact Person: M. Fachrulryannor (0821-4887-2340), Jimmy (0852- 4901-7271)
20 (Dua Puluh) Orang
anggota DPRD Kalimantan Tengah, tandantangani pernyataan sikap “Tolak Kenaikan
harga BBM”
 |
| 22 Orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah Menandatangani pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM. |
Rencana penaikan harga Bahan
Bakar Minak (BBM), yang rencananya akan ditetapkan hari ini (17 Juni 2013),
mendapatkan tentangan keras dari berbagai kalangan diseluruh Indonesia. Rakyat
di berbagai daerah bahkan telah melakukan penyikapan atas rencana tersebut
sejak beberapa pekan sebelumnya.
Hari ini (Senin, 17 Juni 2013),
seperti halnya masyarakat diberbagai daerah lainnya, Aliansi mahasiswa yang
menghimpun berbagai organisasi kemahasiswaan di Palangkaraya-Kalimantan Tengah,
yakni Gerakan Mahasiswa (GERAM) Palangkaraya, hari ini juga telah
menggelar aksi Demonstrasi untuk menolak rencana penaikan harga BBM tersebut.
GERAM Memulai Aksinya dari dalam kampus (Student
Center-SC) sejak pukul 07.30, kemudian melakukan Kompoi Motor menuju Kantor
Disnakertrans pada pukUl o8.00, selanjutnya ke kantor dewan perwakilan rakyat
daerah Kalimantan tengah (DPRD-KALTENG).
Didepan kantor DPRD Kalteng,
massa aksi melakukan mimbar bebas dan meminta dialog dengan anggota Dewan.
Respon yang cukup lamban oleh Anggota dewan, sempat memicu kemarahan massa
sehingga nyaris bentrok. Massa kemudian kembali tenang dan tertib setelah DPRD
menyepakati untuk Dialog.
Berhubung Anggota dewan sedang
melakukan rapat Paripurna, massa kemudian hanya ditemui oleh Wakil Ketu
DPRD-KALTENG, Ketua Komisi A, Ketua dan Sekretaris Komisi B (). Sedangkan Ketua
dewan tidak bisa hadir karena sedang berobat, ungkap Wakil Ketua DPRD.
Dalam dialog bersama Anggota
Dewan, masing-masing perwakilan organisasi massa yang tergabung dalam GERAM
kemudian meyampaikan pandangan dan pernyataan sikapnya atas rencana kenaikan
BBM. Perwakilan massa yang mengikuti dialog juga mendesak kepada DPRD Kalteng
untuk menandatangani pernyataan sikap “penolakan kenaikan harga BBM” yang
kemudian akan di Fax-kan kepada DPR RI dan Pemerintah.
Terkait dengan tuntutan tersebut,
seluruh anggota dewan yang ikut berdialog dengan massa aksi menyatakan sikapnya
“100% Menolak Kenaikan harga BBM dan mendukung demonstrasi yang dilakukan oleh
GERAM”. Wakil ketua DPRD dan Ketua Komisi A dan B juga menemani perwakilan
seluruh Organisasi mendatangi ruang siding paripurna, guna meminta dukungan dan
penandatangann pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM tersebut. Massa
aksi berhasil mendapatkan tanda tangan dari seluruh anggota dewan yang hadir
dalam sidang paripurna, sebanyak 22 Orang. Pernyataan sikap dan tandangan yang
diperoleh tersebut kemudian di fax ke kantor Sekretaris Negara dan DPR RI.
Sebelum dialog ditutup, Wakil
Dewan juga menyatakan DPRD akan mengirimkan surat resmi kepada DPR RI dan
Pemerintah melalui Sekretariat Negara,
sebagai tindak lanjut dari pernyataan sikap dan tanda tangan yang sudah
di Fax tersebut.
Selepas dari kantor DPRD, Massa
aksi kemudian melanjutkan Aksinya di bundaran Besar Kota Palangkaraya, kemudian
melakukan orasi secara bergantian. Koordinator Lapangan/Korlap (M. Fahrul
Riannur) dalam Orasinya mengungkapkan, bahwa alasan-alasan yang disampaikan
oleh Pemerintah sebagai dasar penaikan harga BBM hanyalah kebohongan semata.
Korlap yang Akrab dipanggil “Amang”
ini juga menjelaskan, bahwa subsidi BBM yang menurut pemerintah membengkak
akibat tingginya jumlah Import minyak (990
barrel perhari), kenyataannya diakibatkan kerana jumlah import yang
dilakukan oleh pemerintah melebihi kebutuhan import sebenarnya (860 barrel/hari). Artinya, terdepat selisih angka yang
“digelapkan” oleh pemerintah sebesar 130 ribu barrel/hari, dengan nilai US$.13
Jt/hari, samadengan Rp. 124,8 Milliar/hari atau Rp. 1, 498 Trilliun/tahun, Lanjut Amank.
Orator-orator lainnya juga menjelaskan bahwa, Anggaran
subsidi BBM yang disampaikan oleh pemerintah untuk 46,7 Kl. Senilai 69, 150 T.
ternyata melebihi kebutuhan biaya Import yang sebenarnya mencapai 69,120 T.
Artinya bahwa, Mark up jumlah import dan pembengkakan jumlah anggaran tersebut,
pemerintah sudah mengantongi keuntungan sebesar 31, 7 T/Tahun. Sedangkan
kompensasi yang diberikan kepada Masyarakat seperti BLSM, sama sekali tidak
menjawab kebutuhan Rakyat, Ungkapnya.
Sebelum menutup Aksinya dengan pembacaan pernyataan sikap
oleh Presiden Mahasiswa UNPAR (Jimmy), kemudian membubarkan diri didepan kantor
Disnaker, Korlap bersama massa aksinya menegaskan bahwa Aksi akan terus dilanjutkan
dalam waktu-waktu berikutnya untuk melawan setiap kebijakan pemerintah yang
anti terhadap Rakyat#.
Senin, 17 Juni 2013
Redaksi: Ali Wardana
(Kord. FMN Palangkaraya)
Foto-foto Terkait:
2 komentar:
hidup mahasiswa....
untuk.. desain template gratis hubungi admin..
Posting Komentar