Headlines News :
Home » » Pernyataan Sikap Sumpah Pemuda 28 Oktober 2013

Pernyataan Sikap Sumpah Pemuda 28 Oktober 2013

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 28 Oktober 2013 | 11.43



Selamat Hari Sumpah Pemuda Ke-85 !
Pemuda Mahasiswa Bersatu Melawan Liberalisasi Untuk Pembangunan yang Mengabdi Pada Rakyat.”
JUNK WTO!
Sejak 85 tahun silam, setiap tanggal 28 Oktober seluruh rakyat Indonesia, khususnya pemuda memperingati Hari Sumpah Pemuda. Usia dari salah satu momentum bersejarah dalam masyarakat Indonesia tersebut (Sumpah Pemuda) bahkan lebih tua dibanding dengan usia kemerdekaan di Indonesia, yakni pada tanggal 28 Oktober 2013 ini tepat 85 tahun. Tentu hal ini menunjukkan bagaimana peranan besar pemuda di suatu bangsa yang mempunyai karakter dinamis, aktif dan dengan mobilitas yang tinggi menjadikan pemuda sebagai salah satu pelopor perubahan suatu bangsa, dan sekaligus menjadi tenaga produktif yang menyongsong kedaulatan rakyat.

Dalam peringatan sumpah pemuda kali ini, FMN sebagai Ormass Pemuda Mahasiswa, sangat penting untuk menggali kembali hakekat dan arti penting dibalik sejarah lahirnya momentum tersebut yang diikarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda sebagai moment kebangkitan pergolakan rakyat di abad 20 yang telah dijajah dan ditindas sejak abad 17. Sumpah pemuda menjadi bagian dari sejarah panjang perjuangan rakyat melawan penindasan kolonial asing beserta tuan tanah lokal di Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, dalam ikrarnya pemuda Indonesia besumpah “bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, berbahasa yang satu yaitu Indonesia”. Penggalan dari isi Sumpah Pemuda tersebut, telah menjadi semangat yang mencerminkan tekad persatuan untuk perjuangan mewujudkan kemerdekaan bangsa yang berdaulat. 
Kini, ditengah penghidupan rakyat yang semakin menderita akibat penghisapan kapitalisme monopoli bersama borjuasi besar komprador dan tuan tanah yang bahkan seluruh kepentingannya diwakilkan oleh Pemerintah boneka yang berkuasa saat ini, pemuda mahasiswa harus lebih bersemangat lagi melawan berbagai macam kebijakan yang mempertahankan keterbelakangan rakyat hingga tertancap penindasan yang begitu massif dengan berbagai rupa. 
Kenyataannya, Rezim penghamba Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kian hari semakin terang menunjukkan watak kompradornya sebagai kaki tangan Imperialisme dan tuan tanah. SBY telah menjadi makelar dagang atas bumi nusantara ini beserta isinya, SBY telah menjadi pengecer setiap jengkal tanah diseluruh daratan negeri ini, SBY juga telah menjadi lintah darat yang tak putusnya menghisap darah rakyat yang bahkan jauh lebih rakus jika dibandingkan dengan vampire ataupun mahluk penghisap darah lainnya. Kenyataannya meunjukkan bahwa memang tak satupun hak-hak dasar rakyat yang terlepas dari genggamannya untuk dihidangkan sebagai sajian bagi sang tuan yang selalu lapar dan gemar berpoya-poya bergelimang harta diatas derita seluruh rakyat. 
Kenyataan lainnya, yang selaras dengan penderitaan rakyat yang semakin memilukan bahwa, tak satupun skema dan kebijakan tuannya (imperialis) yang gagal ditancapkan di Negeri ini. Seluruh kebijakan dan regulasinya senantiasa menjadi pelindung atas setiap skema penghisapan Imperialisme. Salah satu dari sekian kebijakan imperialisme tersebut yakni kerjasama global organisasi perdagangan dunia (WTO) yang mana pertemuannya akan diselenggarakan bulan desember mendatang. WTO melalui pertemuannya yang akan diselenggaran di Bali nanti, akan semakin mempertajam penghisapannya dan memperburuk keadaan rakyat Indonesia pada khususnya. Perampasan upah, tanah  dan kerja yang selama ini sudah menjadi paceklik bagi rakyat, akan jauh semakin hebat dan massif akibat kebijakan liberalisasi yang diskemakan didalam WTO. 
Dengan paket liberalisasi, privatisasi, deregulasi, pencabutan subsidi, penghapusan tarif dan, ekspor capital besar-besaran, merupakan bentuk kebijakan neoliberalisme dari Imperialisme AS untuk memindahkan beban krisis di atas pundak rakyat setengah jajahan-setengah feudal pada khususnya. Skema tersebut (WTO) sebagai mesin liberalisasi perdagangan, pemuda dan mahasiswa pun tidak terlepas dari jeratannya. Seperti yang telah berlansung selama ini bahwa, Pendidikan pun yang sejatinya adalah hak pemuda dan seluruh rakyat telah secara mutlak menjadi sasaran liberalisasi semenjak kenggotaan Indonesia didalam WTO. Dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi perjanjian WTO dan perjanjian-perjanjian multilateral telah menjadi wujud nyata ketertundukan atas liberalisasi di Indonesia, ketentuan-ketentuan WTO yang mengatur perdagangan barang, jasa dan hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan (trade related intellectual property rights) terus dipaksakan.
Merujuk kepada agenda-agenda utama yang akan menjadi pembahasan didalam KTM ke-9 WTO Desember nanti, utamanya tentang program fasilitasi perdagangan (trade facilitations) dan liberalisasi jasa, masadepan pemuda tergambar kian suram. Secara khusus inisiatif kebijakan dibalik trade facilitations akan kian membuka ruag perampasan tanah yang semakin lebar, mengintensifkan pasar tenaga kerja dan tidak berkembangnya industry kecil dan menengah didalam negeri. Seluruh skema didalam kebijakan tersebut secara lansung telah merampas hak pemuda untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang ilmiah dan berkualitas. 
Disekolah dan kampus-kampus, peserta didik akan semakin dijejali dengan kurikulum yang sejatinya sangat jauh dari kenyataan hidup rakyat, demi untuk melahirkan tenaga-tenaga low skill yang bisa dipekerjaan secara maksimal didalam sektor-sektor jasa dan domestic. Kesempatan untuk memajukan dan mengembangkan teknologi akan semakin terhambat, sementara aspirasi dan kemampuan untuk membangun Industri nasional akan semakin dijauhkan dan diletakkan sebagai impian semata yang “mustahil” dapat tercapai. Persoalan lainnya, ditengah kenyataannya (pendidikan) yang tidak ilmiah, pendidikan tetap akan menjadi barang mahal dan istimewa bagi rakyat yang akan sangat sulit diakses oleh anak kaum tani dan buruh akibat liberalisasi yang menjerat pendidikan dengan skema privatisasi dan komersialisasi. Terlebih kenyataannya, biaya pendidikan terus melonjak tinggi, sementara pemerintah terus menurunkan bahkan berusaha untuk mengapus anggaran pendidikan.
Berdasarkan pada kenyataan hidup rakyat dan kondisi pemuda sekarang ini, dengan mengambil semangat sumpah pemuda, maka akan menjadi peristiwa yang yang sangat berarti jika hari ini pemuda diseluruh Indonesia kembali “menyatakan sumpah” untuk memperbesar dan memperkuat persatuannya, berjanji untuk melawan segala bentuk penindasan, berjanji untuk menjadi pelayan setia bagi rakyat untuk bersama mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan sejati bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemuda dan mahasiswa harus kembali menunjukkan kepeloporannya dalam pengabdian dan ketangguhannya melawan seluruh kebijakan neoliberal imperialism menuju kedaulatan sejati dan pembangunan yang mengabdi pada rakyat. 
Semangat Pemuda Mahasiswa, Semangat Kedaulatan rakyat !
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
Jayalah Perjuangan Massa!
JUNK WTO !
Jakarta, 28 Oktober 2013
Pimpinan Pusat
Front Mahasiswa Nasional (FMN)



L. Muh. Hasan Harry Sandy Ame
Sekretaris Jenderal

Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger