Headlines News :
Home » » Stop Liberalisasi-Bubarkan APEC dan WTO!

Stop Liberalisasi-Bubarkan APEC dan WTO!

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Kamis, 03 Oktober 2013 | 10.29



“Lawan seluruh skema kerjasama anti rakyat-Bangun kerjasama dan pembangunan yang Adil dan Mengabdi pada Rakyat!”
Stop Liberalisasi-Bubarkan APEC dan WTO!

I.                   Pengantar
Tahun 2013 menjadi momentum penting bagi konsolidasi Imperialisme AS untuk segera mengakhiri krisis global sejak 2008 dengan mengintensifkan kerjasama-kerjasama multilateral baik regional ataupun global. Melalui kerjasama-kerjasama yang telah dibentuknya akan melahirkan perjanjian kerjasama yang mengikat bagi Negara-negara khususnya berkembang untuk menjalankan liberalisasi perdagangan dunia yang tentunya menguntungkan Negara maju (Imperialisme AS).


Imperialisme telah menetapkan 3 (tiga) agenda konsolidasinya terhadap Negara-negara yang berada dibawah dominasinya, yakni melalui: Pertama, 1). Pertemuan High Level Panel (HLP) untuk melakukan penilaian atas perjalanan dan pencapaian Millennium Developments Goals (MDGs) sejak tahun 2000-2015 dan sekaligus merumuskan rencana program pembangunan paska 2015. Kedua. Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang ditandai dengan rangkaian pertemuan SOM I-III dan puncaknya 1-8 Oktober 2013. Ketiga, yaitu pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-9 Organisasi perdagangan Internasional (WTO) yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2013. Seluruh agenda tersebut akan diselenggarakan di Bali, Indonesia.

Brosure ini diterbitkan dalam rangka untuk menyikapi konferensi tinkat tinggi (KTT) APEC, 1-8 Oktober di Bali, Indonesia. Adapun pokok bahasan dalam brosur ini akn menguraikan sejarah  lahirnya APEC, prioritas pembahasan pertemuan APEC 2013, kepentingan Negara Maju khususnya Imperialisme AS pada pertemuan APEC dan terakhir  Sikap rakyat Indonesia dalam pertemuan APEC 1-8 Oktober di Bali.

II.                Sejarah Lahirnya Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)
APEC adalah suatu forum kerjasama ekonomi untuk “memfasilitasi” [1]pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Forum tersebut berdiri tahun 1989 dan beranggotakan 21 Negara, yakni: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philipina, Russia, Singapore, China Taipei, Thailand, dan Amerika serikat. Mengapa AS, Rusia, Peru, Mexico dan, Kanada mempunyai status keanggotaan di Asia Pasifik, sementara negara tersebut di luar asia pasifik?

Secara normatif dijelaskan bahwa beberapa Negara ini dianggap mencakup negara-negara utama di kawasan Asia yang terletak di sekeliling lingkar luar Pasifik (Pacific-rim) yang membujur dari Oceania, hingga ke Rusia, dan turun ke bawah sepanjang pantai barat Amerika. Sehingga  dalam kerjasama APEC memasukkan Kanada, Chili, Rusia, Mexico, Peru, dan Amerika Serikat[2]. Namun sesungguhnya bahwa APEC merupakan sarana yang dilahirkan Imperialisme AS di regional Asia Pasifik untuk menyambut integrasi ekonomi neoliberalisme melalui isu liberalisasi perdagangan dan globalisasi[3] sebagai skema untuk menguasai politik, budaya, militer dan khususnya ekonomi di Asia Pasifik.

Perkembangan Pertemuan APEC
Rangkaian beberapa Pertemuan APEC mulai dari Deklarasi sampai menuju Pertemuan APEC Oktober di Bali, Indonesia antara lain[4]:

1.     Pertemuan Canberra, Australia-Tahun 1989
APEC resmi terbentuk pada bulan Nopember 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan forum ini merupakan usulan mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, yang merupakan kelanjutan dari berbagai usulan dan upaya untuk mengadakan kerjasama ekonomi (Baca: perdagangan dan investasi) regional Asia Pasific.

2.     Pertemuan Blake Island, United States (AS)- Tahun 1993
Para pemimpin ekonomi APEC bertemu untuk pertama kalinya dan menyusun Visi APEC  yakni “stabilitas, keamanan dan kemakmuran bagi masyarakat”.

3.     Perteuan Bogor, Indonesia-Tahun 1994
APEC mencetuskan Bogor Goals yang isinyaLiberalisasi dan fasilitasi perdagangan, serta investasi yang didukung kerjasama ekonomi dan teknis (pembangunan)”. Hasil kesepakatan Bogor Goals 1994 akan menjadi prioritas Imperialisme AS dan Indonesia menjadi kesepakatan pertemuan APEC Oktober 2013 nanti di Bali).

4.     Pertemuan Osaka,Jepng-Tahun 1995
APEC menerima Osaka Action Agenda (OAA) yang memuat kerangka kerja untuk mencapai Bogor Goals melalui liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi bisnis dan kegiatan sektoral. Upaya tersebut didukung dengan dialog kebijakan dan kerjasama ekonomi dan teknik. Dalam pertemuan ini telah tampak intervensi kepentingan Imperialisme AS melalui korelasi WTO dengan APEC atas dasar prinsip-prinsip untuk memandu pencapaian liberalisasi dan fasilitasi meliputi konsistensi dengan WTO-APEC, persaingan, non-diskriminasi, transparansi, komprehensivitas, standstill.

5.     Pertemuan Manila, Filipina-Tahun 1996
Pertemuan Manila Menyetujui the Manila Action Plan for APEC (MAPA) yang menekankan langkah-langkah liberalisasi dan fasilitasi perdagangan, investasi dalam mencapai Bogor Goals, dan untuk pertama kalinya menyusun Rencana Aksi kolektif (Collective Action Plans – CAPs) dan Rencana Aksi individu (Individual Action Plans – IAP) yang menjelaskan bagaimana anggota ekonomi APEC akan mencapai tujuan perdagangan bebas yang merupakan targetan Imperialisme AS di Asia Pasifik.

6.     Pertemun Vancouver, Canada-Tahun 1997
APEC menyetujui usulan percepatan liberalisasi 15 sektor (Early Voluntary Sectoral Liberalization – EVSL) di dalamnya termasuk hasil pertanian, kehutanan, laut, energy. Selain itu forum ini juga memutuskan bahwa Rencana Aksi Individu harus diperbaharui setiap tahun.

7.     Pertemuan Kuala Lumpur, Malaysia-Tahun 1998
Keputusan penting yang dihasilkan di Kuala Lumpur (Cyberjaya Declaration), yakni kesepakatan mendesak Negara Maju untuk bertanggung jawab membenahi krisis financial 1997 di Asia. Tentu ini merupakan ilusi Negara Maju untuk menguasai Negara Berkembang khususnya kawasan Asia Pasifik melalui eksport kapital dalam bentuk investasi, hibah, hutang dan, pinjaman. Hal ini menyebabkan semakin bergantungnya Negara Berkembang khususnya Indonesia terhadap Negara Maju.  Selanjutnya para pemimpin ekonomi APEC mendorong kerjasama dengan lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) yang merupakan instrument Imperialisme AS. Dalam perkembangannya, situasi tersebut (Krisis Finans 1997) menjadi salah satu dasar penyusunan program “United Nations Millennium Development’s Goals (MDGs)/Target pembangunan milenium” yakni program ilusif atas nama pembangunan yang dijalankan secara global dibawah paying PBB atas kontrol Imperilisme AS.

8.     Pertemuan Auckland, New Zealand-Tahun 1999
Pada pertemuan di Selandia Baru disepakati bahwa, dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi Asia, dapat dilakukan melalui penajaman komitmen liberalisasi dengan penghapusan hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif (Barang, Jasa, HAKI). Tentu ini adalah skema ekonomi neoliberalisme yang dijalankan atas rumusan Washington Consensus (1989) yakni pada kebijakan De-Regulasi yang menghilangkan hambatan di negara-negara berkembang atas arus perdagangan bagi Negara-negara maju (kapitalisme monopoli) yang dikemas atas nama “perdagangan bebas (Free trade Agreement-FTA)”. Skema ini kemudian terus dikembangkan dibawah kerjasama bilateral dan multilateral yang mengilusikan rakyat dunia dan kawasan bahwa dibawah skema ini (FTA) rakyat diseluruh Negara dapat bersaing secara bebas atas produk-nya, baik dipasar nasional maupun Internasional.

Dengan demikian, setiap Negara anggota dipaksakan membuka diri seluas-luasnya untuk kerjasama perdagangan, termasuk menyediakan fasilitas perdagangan[5] (Ex. export-import) yang akan mempermudah pembukaan pasar dalam negeri untuk Produk luar Negeri. Kenyataannya, seluruh aspek perdagangan dan pasar secara umum telah dikuasai oleh kapitalis monopoli, mulai dari modal, bahan mentah, alat kerja dan teknologi, serta perbedaan system produksi (Kapitalisme monopoli memproduksi barang secara massal, sementara rakyat di Negara miskin dan berkembang melakukan produksi dalam skala kecil dan terbatas). Akibatnya, produk milik kapitalis monopoli (Imperialisme) terus membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang relative lebih murah. Akibatnya, industry manufactur, rakitan dan industry semi processing serta industry kecil yang ada didalam negeri terpukul habis oleh kekuatan modal dan produk milik kapitalis monopoli asing karena kehilangan kemampuan untuk bersaing.

Artinya bahwa dalam perkembangan saat ini, tidak ada satu skema-pun yang pantas disebut sebagi “system perdagangan bebas”. System tersebut adalah system perdagangan yang telah usai puluhan tahun silam, sejalan dengan perkembangan sistemkapitalisme menuju puncaknya. Kini, sistem telah berada pada fase akhir (Puncak-nya), yakni sistem kapitalisme monopoli (Imperialisme) yang samasekali tidak memiliki syarat akan adanya perdagangan bebas dengan persaingan yang adil dan setara. Perdagangan bebas (Free trade agreement-FTA) yang terus digadang-gadang oleh Imperialisme dan didukung oleh Pemerintah didalam Negeri atas nama globalisasi hanyalah Ilusi semata. Perdagangan bebas yang dimaksud saat ini, tak lain hanya “ke-konyolan” yang tidak akan pernah hadir bersama keadilan dan kesetaraan ditengah system monopoli yang terus dipertahankan oleh Imperialisme bersama bonekanya diseluruh Negeri.

9.     Pertemuan Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam-Tahun 2000
Pada tahun ini kesepakatan diambil masih tetap sama, yakni menjalankan liberalisasi perdagangan di Asia Pasifik. Negara- negara anggota APEC memperkuat komitmennya atas menjalankan Action Plan for the New Economy sebagai targetan Imperialisme AS untuk tetap menguasai SDA dan SDM di negara berkembang khususnya Indonesia.

10.Pertemuan Shanghai, Repubik Rakyat China-Tahun 2001
APEC menyetujui Shanghai Accord yang difokuskan untuk memperluas Visi APEC, menegaskan kembali langkah-langkah mencapai Bogor Goals dan memperkuat mekanisme implementasinya. Menyetujui memperkuat struktur pasar dan institusi, memfasilitasi investasi infrastruktur dan teknologi untuk transaksi secara elektronik dan mendorong kewirausahaan dan peningkatan kapasitas manusia.

Dalam pertemuan inipula, APEC mencetuskan kerjasama militer dan pertahanan atas nama counter terrorisme untuk pertama kalinya yang dikenal dengan ”APEC’s Counter-Terrorism Statement” atas dasar kepentingan  Imperialisme AS yang melihat gerakan rakyat mulai bangkit menolak Imperialisme AS beserta Instrumennya termasuk APEC. Di satu sisi Imperialisme menginginkan sebuah stabilitas keamanan di Negara berkembang agar bisa menjalankan segala prioritas liberalisasi perdagangan di Asia Pasifik. Maka Imperialisme AS mendapatkan legitimasi untuk membangun pangkalan militer di kawasan asia pasifik dan keuntungan atas kerjasama penjualan alusista.

11.Pertemuan Los Cabos, Mexico-2002
APEC menerima Trade Facilitation Action Plan, Policies on Trade and the Digital Economy and Transparency Standards (Rencana Aksi Fasilitasi Perdagangan, Kebijakan Perdagangan dan Ekonomi Digital dan Standar Transparansi). Dan semakin mengukuhkan perang melawan teroris (isu bikinan imperialisme AS) di Asia Pasifik.

12.Pertemuan Bangkok, Thailand-Tahun 2003
Pertemuan APEC Bangkok, 2003 mengusung Tema ”A World of Differences: Partnership for the Future” membawa kekuatan individu dari semua anggota APEC untuk meningkatkan kemakmuran. Mempromosikan perlindungan atas manusia (Promoting of Human Security), memberdayakan masyarakat untuk lebih aktif dan dapat mengandalkan ekonomi regional. Knowledge Based Economy (KBE) for all – KBE sebagai landasan pertumbuhan ekonomi dikawasan APEC. Financial Architecture for a World of Differences – meningkatkan investasi dan perdagangan serta pembiayaan atas pembangunan infrastruktur (best practices of financial regulations and corporate governance) yang dapat diterapkan di semua anggota ekonomi. Growth Enterprises: SMEs and Micro Business.

Selain itu, dalam pertemuan ini isu UKM sebagai alternatif pembangunan ekonomi Asia Pasifik untuk mengejar kesetaraan dengan Negara Maju. Tentu isu UKM adalah bagian dari ilusi Imperialisme AS untuk lebih memperlancar Investasi perdagangan dan infrastuktur dengan kedok UKM. Dan tentu merupakan mimpi di siang bolong bahwa kebijakan UKM Negara Berkembang dapat bersaing dengan Industri Negara Maju baik secara kualitas, kuantitas dan terutama persaingan atas akses dan penguasaan pasar.

13.Pertemuan APEC 2004-2012
Semenjak APEC dideklarasikan1989 di Australia, Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC sudah dijalankan 24 kali (secara keseluruhan). Mulai dari tahun 1989-2012, seluruh kebijakan yang ditetapkan dalam pertemuan KTT APEC, seluruhnya tidak jauh dari kepentingan Imperialisme AS yakni “ liberalisasi dan fasilitas perdagangan, investasi, infrastuktur serta koneksi kerjasama pembangunan yang komprehensif “.
 
III.             Prioritas Pertemuan APEC 1-8 Oktober 2013 di Bali, Indonesia
Dari setiap Pertemuan KTT APEC, Imperialisme AS semakin menunjukkan watak aslinya yang Eksploitatif, Ekspansif dan Akumulatif atas modal dalam menguasai negara-negara berkembang di Asia Pasifik, khususnya Indonesia. Namun puncak dari skema yang lebih intensif dan bar-bar dapat dilihat dari pertemuan KTT APEC yang akan diselenggarakan 1-8 Oktober 2013 di Bali, Indonesia. Pertemuan itu merupakan sarana konsolidasi di Asia pasifik menuju pertemuan WTO Desember di Bali, Indonesia pula. Adapun 3 prioritas agenda Pertemuan KTT APEC di Bali yakni[6]:

1.      Mencapai the Bogor Goals 1994, (Program utama: Liberalisasi dan fasilitasi perdagangan, serta investasi yang didukung kerjasama ekonomi dan teknis)
2.      Mewujudkan kesetaraan dalam pembangunan berkelanjutan, dan
3.      Mendorong terwujudnya konektivitas sesama anggota negara Asia Pasifik dan Global

Pertemuan KTT APEC adalah ilusi kedaulatan dan kemandirian kawasan ekonomi Asia pasifik, sejatinya bukanlah skema kerjasama regional yang independen. Sebab, di dalamnya tertancap kuat intervensi dan dominasi Imperialisme AS melalui pemerintahan boneka-bonekanya di Negara-negara Asia Pasifik khususnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui kacung-kacungnya tersebut, Imperialisme terus mendorong seluruh Negara di Asia Pasifik untuk menerima dan mengadopsi seluruh skema-nya untuk dimutakhirkan dalam Pertemuan WTO nanti. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pokok-pokok program APEC yang terintegrasi secara langsung dengan seluruh agenda Global-WTO. Bahkan secara lansung mempunyai orientasi untuk mensukseskan seluruh program global anti rakyat untuk memeperkuat kepentingan Imperialisme AS atas Liberalisasi sektor perdagangan[7].

Tentu hal ini akan senantiasa membuat Negara Indonesia tidak mempunyai kedaulatan atas kekayaan alamnya untuk mensejahterhkan rakyat Indonesia. Sebab melalui agenda APEC yang  ditindaklanjuti melalui pertemuan WTO, akan semakin merampas hak-hak dasar rakyat, terutama perampasan dan monopoli atas tanah oleh negara dan tuan tanah besar serta borjuasi besar komprador melalui perkebunan, pertambangan dan pertanian skala luas. Sementara itu, sarana dan hasil produksi akan dikontrol penuh melalui mekanisme Negara Maju (Imperialisme AS) dan perusahan komprador[8] seperti Cargil, Nestle, Unilever, Kraft Foods, Philip Morris, Musanto, Dow Agro, Bakrieland.

Sementara itu dalam Pertemuan APEC nanti, Indonesia akan mengajukan penambahan pembahasan produk pertanian ramah lingkungan (Utamanya CPO dan Karet) sebagai bagian prioritas komoditas perdagangan (dimasukkan dalam daftar APEC Environmental Goods-EGs) dengan dalih “untuk melanjutkan proses pengurangan emisi karbon secara global”. Tentu isu menjaga ekosistem lingkungan dan agraria merupakan tipuan rejim komprador SBY untuk menguatkan eksistensi Negara, borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan Imperialisme untuk mempertahankan kelansungan atas dominasi dan seluruh skema penghisapannya atas seluruh aspek penghidupan rakyat di Indonesia.

Terbukti bahwa Indonesia sebagai pemasok CPO terbesar di dunia, berbanding terbalik dengan kesejahteraan rakyat Indonesia yang terus merosot. Bahkan peningkatan perkebunan, khususnya sawit malah terus mengancam dan merusak lingkungan dan diikuti dengan kriminalisasi dan kekerasan terhadap kaum tani dan, suku bangsa minoritas di Indonesia. Sementara itu, Indonesia juga mengusulkan pembahasan UKM [9] yang sebenarnya merupakan “bahan candaan” di tengah prinsip liberalisasi perdagangan. Artinya perusahaan raksasa Imperialisme AS akan memangsa habis-habisan UKM dalam persaingan dagang baik modal ataupun pasar.

Sedangkan dalam sektor Pendidikan dalam Pertemuan APEC, akan membahas sejumlah konsep tentang kerjasama pendidikan untuk mempermudah pendistribusian ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan prinsip lintas regional dan global[10]. Denan demikian, pendidikan akan dijadikan sebagai sektor jasa untuk menguntungkan perusahan-perusahan raksasa Imperialisme melalui investasi modal di sektor pendidikan Indonesia. Esensi dari liberalisasi pendidikan dalam Pertemuan APEC adalah perdagangan monopoli Imperialisme AS yang beriorientasi untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya di sektor pendidikan Indonesia. Sehingga tanggung jawab Negara atas pendidikan ditanggalkan atas dasar liberalisasi (baca: otonom) yang menyesatkan. Inilah yang menjadi dasar mahalnya biaya pendidikan dari tahun ke tahun di Indonesia.

IV.              Kepentingan Imperialisme AS atas Pertemuan APEC
1.      Pertemuan APEC pada hakikatnya bukanlah kerjasama independen Asia Pasifik yang mengabdi pada kepentingan rakyat, Namun merupakan kepentingan Imperialisme AS untuk memuluskan skema liberalisasi dalam pertemuan WTO Desember 2013.
2.      Pertemuan APEC  mempunyai orientasi untuk menopang dan mensukseskan stabilisasi dalam pertemuan WTO sebagai instrumen untuk menjalankan kepentingan Imperialisme AS atas liberalisasi dan fasilitas perdagangan serta investasi yang didukung kerjasama ekonomi dan teknis (pembangunan Infrastuktur).
3.      Imperialisme AS juga mempunyai kepentingan atas konektivitas untuk memasifkan kerjasama baik regional ataupun global agar terhubung dengan pembangunan Negara Berkembang demi meraup keuntungan dan menyelamatkan kehancuran perusahaan raksasa AS (MNC,TNC) akibat krisis.
4.      Melalui kerjasama yang komprehesif, Imperialisme AS sesungguhnya bertujuan melimpahkan beban krisis yang dideritanya (termasuk Negara Maju Uni Eropa) kepada Negara-negara Berkembang khususnya Indonesia.

V.                 Penutup: Sikap Rakyat Dalam Pertemuan KTT APEC 2013
“Lawan seluruh skema liberalisasi perdagangan  dan globalisasi-Bubarkan APEC dan WTO”
Berdasarkan paparan diatas, APEC bukanlah kerjasama regional independen di Asia Pasifik yang mengabdi pada rakyat. Kerjasama APEC hanya sebagai ajang konsolidasi untuk memperkuat dominasi dan kepentingan ekonomi Imperialisme AS  yang akan ditindaklanjuti salah satunya dalam pertemuan WTO pada Desember 2013.

Pertemuan APEC akan merampas hak-hak dasar rakyat atas tanah, upah, pendidikan, kesehatan, fasilitas infrastuktur untuk dijadikan sebagai sasaran liberalisasi perdagangan Imperialisme AS. Proyek MP3EI di Indonesia (baca: prioritas Indonesia dalam pertemuan APEC) merupakan agenda Komprador SBY untuk memberikan ruang liberalisasi yang seluas-luasnya berinvestasi kepada tuannya, Imperialisme AS. Melalui pembohongan publik, pemerintah berkedok ketahanan ekonomi dalam koridor kepentingan nasional. Agenda Pertemuan APEC 2013 juga berhubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, dan khususnya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dalam skema MP3EI[11] yang sesungguhnya manifestasi kepentingan Imperialisme AS di Indonesia.

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban rakyat negara berkembang (Indonesia) dan dunia pada umumnya terlibat aktif menyebarluaskan penolakan atas pertemuan KTT APEC 1-8 Oktober. Sebab Pertemuan ini merupakan sarana akselerasi bagi negara-negara maju (Imperialisme AS) untuk menjalankan skema liberalisasi perdagangan di negara berkembang khususnya Indonesia.

Konskwensi liberalisasi perdagangan akan membuat petani terancam semakin menderita akibat perampasan tanah dan sarana-modal-harga produksi yang dimonopoli oleh negara-negara maju. Sementara itu buruh akan semakin terancam dalam skema upah murah serta jaminan kesejahteraan yang layak. Sedanngkan pendidikan yang mahal akan semakin membuat pelajar, pemuda mahasiswa tidak mampu mengecap dunia pendidikan. Di sisi lain, lapangan pekerjaan yang diciptakan terbatas akan membuat jutaan tenaga kerja produktif menjadi penganguran.  Maka, tidak ada alasan untuk menerima pertemuan APEC dan WTO nanti.

Sikap rakyat sudah jelas menolak dan melawan kerjasama Pertemuan APEC yang diadakan Oktober di Indonesia. Kerjasama ini akan menghilangkan kedaulatan dan kemandirian rakyat atas kekayaan alam di negaranya. Berjuang bersama rakyat dalam Organisasi massa yang bergabung di aliansi yang anti Imperialisme AS dan Feodal adalah kunci kemenangan kedaulatan ekonomi, politik, budaya seluruh rakyat  Indonesia. FMN sebagai Ormass Mahasiswa harus mampu mengabarkan berita ini kepada mahasiswa-mahasiswa secara luas di kampus-kampus hingga pabrik ke pabrik dan desa ke desa. Sehingga rakyat paham bahwa Pertemua APEC, WTO adalah derita yang menakutkan bagi rakyat.
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
Jayalah perjuangan massa!


[1] Dalam KBBI, arti kata Memfasilitasi adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan. Tentu jika melihat dikursus yang dibangun dalam APEC, arti Memfasilitasi adalah meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Namun analitis kritis akan arti kata memfasilitasi dalam diskursus APEC adalah memperlancar pelaksanaan fungsi dan kemudahan bagi negara Imperialisme AS untuk menjalankan skema liberalisasi perdagangan dalam rangka menguasai asia pasifik khususnya di bidang ekonomi.
[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Asia-Pasifik, diunduh pada tanggal 02-10-2013, pukul 13.18 WIB.
[3] Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya  dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit dan tidak berdaulat. Globalisasi ini dilahirkan dan dijalankan oleh Imperialisme AS melalui instrumen-instrumentnya (WTO, Word Bank, IMF, PBB, ADB, APEC, dll)
[5] Fasilitas perdagangan dikelurkan dalam berbagai bentuk. Politik: membuat kebijakan (UU dan bentuk peraturan lainnya) yang akan mempermudah liberalisasi perdagangan, Infrastruktur, pengurangan tarif yang ditargetkan hingga nol tarif (Zero tarif) untuk pajak Eksport-Import, pembukaan pasar, pembukaan lahan sumber bahan mentah, penyediaan tenaga kerja murah, dll.
[8] http://fprsatumei.wordpress.com/2013/06/07/stop-land-grabbing-and-junk-wto/, diunduh pada tanggal 02-10-2013, pukul 16.14 WIB
[11] http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/16/1347560/Indonesia, diunduh pada tanggal 02-10-2013, pukul 18.04 WIB
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger