Usut Suap Ketua Mahkamah Konstitusi

Pernyataan sikap

Front Mahasiswa Nasional

“Usut Suap Ketua Mahkamah Konstitusi”

Rakyat Indonesia kembali di pertontonkan, adegan ditangkapnya pejabat Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. yang memimpin lembaga Yudikatif tertinggi Negara yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ditangkap bersama beberapa orang lain salah satunya anggota DPR RI di Komplek Widya Chandra III, Nomor 7, Jakarta Selatan pada 2 Oktober sekitar pukul 22.00 WIB.

Mereka tertangkap setelah melakukan transaksi suap, terkait masalah pilkada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Barang bukti uang dalam bentuk dolar Singapura senilai sekitar Rp 3 Miliar ditemukan dilokasi kejadian. Diketahui KPK juga menangkap Hamid Bintih, Bupati Gunung Mas.

Penangkapan pejabat Negara oleh KPK diatas menambah deret panjang kasus suap di Indonesia. Anggota Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif ditangkap bersamaan. Kasus korupsi dan suap di Indonesia bukan masalah individu tetapi karena system.

System peradilan mana lagi yang bisa dipercaya jika pimpinan MK juga terlibat suap. Berbagai permasalahan hukum yang diputuskan oleh MK patut untuk diteliti kembali. Di dunia pendidikan, peninjauan kembali Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang dinilai oleh penggugat melanggar Konstitusi dan melegalkan komersialisasi pendidikan hingga kini nasibnya tidak jelas. Demikian pula dengan dugaan kasus korupsi yang menimpa 16 Perguruan Tinggi Negeri dengan nilai sekitar Rp 137,3 miliar. semakin kabur.

Kasus suap akan menjadikan lembaga-lembaga Negara tidak lagi independen dan dalam putusannya akan berpihak kepada golongan yang mempunyai uang. Sementara, aspirasi rakyat tidak akan diakomodir dan menjadi yang utama. Sehingga Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang sangat jelas memfasilitasi liberalisasi pendidikan tinggi, melegalkan komersialisasi pendidikan (kuliah mahal), bahkan melarang kebebasan berserikat bagi mahasiswa hingga kini tidak diputuskan oleh MK. Masalah-masalah rakyat digantungkan, tidak diberi kepastian hukum.

1. Berdasarkan pemaparan diatas, Kami dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyatakan sikap:Usut Usut tuntas kasus suap ketua Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan lainnya 
2. Kepada Mahkamah Konstitusi, Batalkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang melegalkan komersialisasi pendidikan dan mengekang kebebasan berorganisasi bagi mahasiswa.
3. Kepada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk bersungguh-sungguh melakukan pemberantasan korupsi dan bertanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia
   

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan

Jakarta, 3 Oktober 2013

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

L Muh Hasan Harry Sandy AME

Sekretaris Jenderal