Pencabutan akreditasi FMN oleh WTO merupakan sikap anti demokrasi dan fasis Pemerintahan SBY dan WTO!

Menuju Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke 9 WTO 3-6 Desember, WTO dan pemerintahan SBY-Boedino semakin menunjukan watak fasis dan anti demokrasi. Front Mahasiswa Nasional, organisasi mahasiswa nasional yang menjadi anggota Indonesian Peoples Alliance/Aliansi Rakyat Indonesia, dicabut akreditasinya oleh WTO berdasar rekomendasi pemerintahan SBY.

Pada 30 November, L. Muh Harry Sandy Ame, Sekretaris Jenderal FMN, datang ke Hotel Santika untuk mengambil kartu tanda pengenal peserta KTM 9 WTO, bersama 1 orang anggota FMN. Namun diloket pengambilan tanda pengenal petugas yang bertanggung jawab menolak untuk memberikan tanda pengenal tersebut tanpa mendapatkan penjelasan terkait penolakan.

Sekjen FMN berusaha untuk mendapatkan keterangan yang jelas kepada petugas loket agar memanggil koordinator registrasinya. Beberapa petugas dari lintas kementerian kemudian menemui Sandy, mereka adalah Gantosori (Kementerian Luar Negeri RI),  Budi Wibowo (Kementerian Luar Negeri RI), Karel (Kementerian Industri dan Perdagangan RI), Alfest(Kementerian Industri dan Perdagangan RI). Gantosari mengatakan pencabutan terhadap FMN diputuskan dalam rapat lintas kementerian, Polri, TNI, dan BIN.

Alasan utama pencabutan ini dikatakan Gantosari karena: (1) Pandangan dan Sikap FMN yang kritis dan melawan WTO; (2) FMN dianggap merupakan ancaman terhadap keamanan terhadap KTM 9 WTO.

Alasan yang dikemukan sungguh tidak masuk akal. Ya betul pandangan FMN memang kritis dan melawan WTO karena WTO merupakan ancaman terhadap masa depan pendidikan dan hak pendidikan pemuda mahasiswa serta seluruh warga negara. Atas dasar inilah mengapa kami menyerukan hal tersebut kepada WTO yang akan bersidang. Kalau hal demikian dianggap merupakan ancaman terhadap keamanan KTM 9 WTO, maka ini memperlihatkan pandangan dan sikap WTO yang anti demokrasi dan pemerintahan SBY yang Fasis.

Dalam pandangan Front Mahasiswa Nasional ini merupakan sikap fasis pemerintahan SBY-Boediono.

FMN berhasil memenuhi seluruh persyaratan legalitas melalui tahapan-tahapan yang diatur WTO. Hasil permohonan di terima.

Pencabutan akreditasi bagi FMN merupakan tindakan yang anti demokrasi dan Fasis. Tindakan represif oleh pemerintahan Republik Indonesia dapat dimaknai sebangai kelanjutan dari implementasi kebijakan dalam rangka penerapan globalisasi-neoliberal yang sangat bertentangan dengan kehidupan dan rakyat Indonesia.

Tidak hanya di Bali, pencekalan anggota FMN juga dilakukan oleh kepolisian Nusa Tenggara Barat ketika akan terlibat dalam acara Youth Solidarity Festival dan Kemah Rakyat Dunia di Gor Ngurah Rai, 3-6 Desember 2013. Kepolisian memeriksa dan tidak memperbolehkan anggota FMN masuk Bali bahkan sempat di interogasi di Polres Lombok Barat.

Peristiwa ini tidak menyurutkan semangat FMN menyelenggerakan Youth Solidarity Festival di Bali.

Penyangkalan terhadap FMN, pada akhirnya hanya akan menjadi bahan bakar dalam perjuangan melawan sikap-sikap dan pendiririan yang anti rakyat oleh pemerintah Indonesia. Kami akan terus menuntut perdagangan internasional alternatif yang dibangun atas dasar solidairtas antar rakyat, perlindungan terhadap kehidupan, dan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal-hal tersebut tidak dapat diberikan oleh WTO

Atas pemaparan di atas FMN menyatakan sikap “ Mengecam Pencabutan Akreditasi FMN oleh WTO melalui Pemerintah Indonesia” selain itu FMN menyatakan sikap:

1. Menuntut kepada Pemerintahan Republik Indonesia untuk tidak menjual Indonesia melalui forum-forum Internasional seperti WTO
2. Menuntut kepada Pemerintahan SBY-Boedino untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia
3. Menuntut kepada Pemerintahan SBY-Boedino menjamin kebebasan warga negara menyampaiakan pendapat dan aspirasinya. 
4.   Kepada Seluruh rakyat Indonesia, kami mengajak untuk bersama-sama menolak skema liberalisasi perdagangan di Indonesia dan menolak WTO

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan.

Jakarta, 2 Desember 2013

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional