Sekilas tentang Laju Perampasan Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Perampasan dan Monopoli Tanah, Problem pokok Rakyat Indonesia, Tidak terkecuali bagi Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB)

Diterbitkan oleh:

Serikat Petani Indonesia (SPI) Wilayah NTB

Gambar Peta NTB

Skema Liberalisasi dan privatisasi ini sesungguhnya bukanlah barang baru bagi rakyat, akan tetapi telah lama terlaksana secara apik dan baik di Indonesia di bawah kepemimpinan Rezim Susilo Bambang Yudhoyono. Di NTB sendiri kedudukan TGB. Zainul Majdi sebagai Gubernur NTB mampunyai raport yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini di NTB, misal saja skema MDGs yang sukses dimanifestasikan dalam program A3 (Akino, Absano dan Adono) oleh TGB. Yang kemudian dalam pelaporannya TGB juga seolah mengcopy-paste metode pelaporan SBY yaitu dengan melakukan pembohongan-pembohongan statistic, dimana TGB menyatakan bahwa angka buta aksara dan angka kemiskinan di NTB telah menurun secara drastis.

Dokumentasi FITRA NTB

Angka kemiskinan sebelumnya berada pada angka 23% kini telah menjadi 19%[1].  Sesungguhnya yang dilakukan TGB sesuai dengan yang dilakukan oleh SBY yaitu dengan menurunkan angka Standar Hidup Layak rakyat  menjadi 1 USD per-hari (padahal Bank dunia menetapkan bahwa angka hidup layak adalah 2 USD per-hari, angka 1 USD dolar ini justru masuk dalam kategori tingkat kemiskinan yang sangat parah), jika kita berhitung dari kebutuhan makan saja, maka angka ini sesungguhnya amatlah jauh dari angka keterpenuhan kebutuhan hidup layak rakyat, belum lagi dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya, seperti pendidikan, transportasi dan telekomunikasi, yang justru sesungguhnya juga masuk dalam kategori kebutuhan pokok rakyat.

Selain itu juga, TGB sukses menambah jumlah penguasaan lahan untuk PT. NNT sampai ke Dodorinti. Kedudukan TGB sebagai coordinator MP3EI koridor V juga semakin menegaskan kedudukan TGB sebagai komparador tepercaya Imperialisme di NTB bahkan Indonesia wilayah Timur. Selanjutnya, Kedudukan staregis NTB bersama Bali dan NTT sebagai provinsi yang berada di tengah-tengah negara Indonesia mempunyai arti strategis sebagai jalur penghubung ekonomi antara wilayah Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Dimana Indonesia sendiri telah membagi wilayahnya menjadi dua wilayah pengembangan, dimana Indonesia bagian barat berkedudukan sebagai wilayah pengembangan sector perkebunan dan Indonesia bagian timur sebagai wilayah pengembangan sector pertambangan.

NTB sendiri khususnya pulau Sumbawa dalam pembagian ini  masuk dalam wilayah Indonesia bagian timur sebagai pengembang sector pertambangan. Hal ini kemudian dibuktikan dengan banyaknya investasi sector pertambangan di wilayah NTB. Sampai dengan saat NTB telah menerbitkan 196 IUP dan 1 Kontrak Karya yang terdiri dari 68 perusahaan logam, 28 perusahaan non logam dan 101 perusahaan batuan dengan total luas areal pertambangan  891.150 ha, dimana PT.NNT masih sebagai penguasa lahan terluas yaitu 87.540 Ha.

Selain sector pertambangan yang merupakan sector investasi unggulan, NTB juga memberikan ruang untuk investasi di sector yang lain seperti sector perkebunan yang sejauh ini penguasaan lahannya telah mencapai 749 Ha. Perusahaan pengembangan sector perkebunan tersebut Atas nama PT. Cosambi Victoria (99 Ha) dan PT. Agrindo Nusantara (650 Ha). Sesungguhnya jika dilihat dari komoditi tanam seperti tembakau, jagung, jambu mente, kopi, dll, perkebunan justru sangat banyak menguasai lahan  rakyat melalui mekanisme penyeragaman komoditi tanam. Dalam hal ini petani diberikan pinjaman berupa bibit dan pupuk dengan konsekwensi petani harus menjual kembali hasil produksinya ke perusahaan pemberi pinjaman dengan harga yang telah ditentukan secara sepihak oleh perusahaan tersebut tentunya (skema ini sering kali diistilahkan sebagai skema kemitraan yang esensinya adalah perampasan lahan tidak langsung/silent land grabing).

Komoditi tembakau misalnya, dikuasai oleh 21 perusahaan diantaranya adalah 5 perusahaan milik sampoerna group (yaitu PT Gudang Garam, Indonesia Indi Tobaco Citra Niaga, PT Karya Putra Maju, dan PT Seng Sasak, serta PT Sadhana Arifnusa), PT Indonesia Dwi9, PT Export Leaf Indonesia, PT Dua Jarum, CV.Tresno Adi, Nyoto Permadi, Indonesia Indi Tobaco Citra Niaga, UD Subiyakto, UD Keluarga Sapi, UD Cakrawala, Satuning Mitra Lestari, UD Iswanto, UD Sumber Rezeki Pancor, UD Kemuning Sari Taya Jaya, Stevi dan PT Selaparang Agro serta PT Gudang Garam[2] sejauh ini menguasai lahan dengan skema seperti yang dimaksud diatas mencapai 58.516 hektare. Dimana Sebanyak 10.098 ha berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, 19.263 ha di Lombok Tengah, dan 29.154 ha di Lombok Timur dengan masa produksi selama 5 bulan. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan NTB menyebutkan potensi produksi tembakau Virginia di Pulau Lombok mencapai 48.000 ton atau 95 persen dari total kebutuhan tembakau virginia nasional sebanyak 50.000 ton per tahun. Kemudian harga yang diberikan kepada petani tembakau oleh 21 perusahaan tersebut berkisar antara Rp.16.000 – Rp. 29.000/kilogram.

Lain di sector perkebunan lain pula di sector kehutanan, dari total luas hutan NTB yaitu 1.069.997,78 Ha. 64.780 Ha diantaranya adalah kawasan IUPHHK-HTI oleh 3 perusahaan yaitu PT. Coin Nesia, PT. Usaha Tani Lestani, sedangkan 6.417,295 Ha[3]  dan PT. Shadana Arif Nusa seluas 3.810 Ha yang menyebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Lombok utara, Lombok timur dan Lombok tengah, di Lombok tengah sendiri Sadhana mengantongi izin seluas 683 hektare, yang terbagi dalam dua blok, yakni Blok Mangkung seluas 173 hektare, dan Blok Plambik seluas 510 hektare (meliputi Desa Plambik, Kabul, Serage dan Montong Sapah)[4] Penguasaan wilayah hutan lainnya merupakan Ijin paket Pinjam kawasan Hutan oleh PT.NNT  dengan nomor ijin no. 501/menhut-II/2009 tanggal 1 september 2009.

Wilayah hutan yang telah direncanakan maupun sudah di buka oleh pemerintah Provinsi NTB sebagai wilayah pertambangan sampai dengan saat ini adalah sebesar 479.311,12 ha dengan kata lain 53,75% dari total wilayah pertambangan justru berada berada di wilayah hutan. Kedudukan strategis NTB sebagai jalur penghubung ekonomi antar Wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia tentunya juga mempunyai potensi pengembangan sektor pariwisata yang cukup besar. Sejauh ini, sektor pariwisata telah menguasai lahan NTB seluas 46.185 Ha. yang  kemudian terbagi kedalam 17 kawasan, dimana 10 kawasan diantaranya berada di pulau Lombok dan 7 kawasan lainnya berada di pulau sumbawa. Sampai dengan hari ini sector ini telah di kuasai oleh 154 PMA dan 19 PMDN.

Investasi (yang esensinya adalah privatisasi) di NTB sejauh ini jika di total, maka penguasaan lahannya adalah 1.006.674 ha atau sekitar 49,95% dari luas daratan NTB yang jumlahnya adalah 2.015.320 Ha. Sedangkan lahan yang tersisa untuk pengembangan sector pertanian hanya 239.127 Ha itupun menyerap 867.400 tenaga kerja, jika dirasiokan maka rasio kepemilikan lahan oleh petani NTB adalah 0,27 Ha (2,7 are) untuk setiap orang petani. Pada prakteknya ada sebagaian petani juga yang mempunyai lahan dari 50 are sampai 3 bahkan 4 ha. Artinya bahwa ada sebagian besar petani juga yang merupakan petani tanpa lahan (buruh tani).

PT BTDC sebagai Musuh Utama Kaum Tani Badai Selatan

PT. BTDC (Bali Tourism Development Coorporation) adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang ditunjuk langsung oleh Presiden SBY-Budiono untuk mengelola Kawasan Mandalika Resort dengan luas lahan adalah 1.250 hektar yang melingkupi 4 desa yaitu Desa Kute (meliputi dusun Kute, serenting, Bunut dan Ujung), Desa Sengkol (meliputi dusun Grupuk dan Aan), Mertak (meliputi dusun Kliuh, sekembang dan sereneng), Desa Sukedane (meliputi dusun Patiwong).

Kute Lombok: Gambar salah satu Wilayah yang terkena Monopoli BTDC

Kawasan Mandalika Resort tersebut sebelumnya dikelola oleh PT. LTDC (Lombok Torism Development Coorporation/ Perusahaan pengembangan pariwisata Lombok) yang pada tahun 1998-1999 oleh kekuatan gerakan kaum tani mampu diusir dari lahan tersebut, akan tetapi oleh Pemda NTB kemudian HGB dan HPl yang sebelumnya dikuasai oleh PT. LTDC tersebut diserahkan Kepada PT. Emaar. Pada tahun 2012 PT. Emaar juga hengkang dari lahan tersebut karena tidak mampu menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang ada, akhirnya Pemda kembali mengambil alih HGB dan HPL tersebut kemudian menyerahkan kepada PT. BTDC.

Sejauh ini telah ada 7 (tujuh) perusahaan yang telah menandatangani MoU dengan PT. BTDC, adapun ketujuh perusahaan tersebut adalah PT. Gobel Internasional, PT. MNC Land (MNC Group), Club Mediteranee, PT. Canvas Development (Rajawali Group), Australia Cube’s Hotel, PT. Wahana Karaya Suplaindo, dan PT. Yonashindo Intra Pratama. Tiga pihak lainnya yang ikut mengambil bagian dalam pemanfaatan kawasan wisata Mandalika dan diwujudkan dengan penandatanganan MoU juga adalah Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali I Nyoman Madium, Direktur Politeknik Negeri Bali I Made Mudhina, dan Bupati Lombok Tengah Suhaili FT mewakili manajemen Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Tengah.

PT. Gobel Internasional di bawah kepemimpinan Rahmat Gobel sejauh telah menguasai lahan di kawasan Mandalika Resort seluas 300 Ha. Dengan orientasinya adalah untuk membangun fasilitas ramah lingkungan untuk pengelolahan air minum dan limbah. Selain itu PT. Gobel Internasional juga akan membangun resort dan hotel berbintang. Sedangkan PT. MNC Land (MNC Group) telah menguasai 400 Ha. Lahan di kawasan Mandalika Resort. PT. MNC Land sendiri akan membangun theme park atau taman hiburan terintegrasi seperti disneyland, underwater park dan techno park. PT. MNC Land juga akan membangun Lapangan golf, sirkuit balap Formula Satu (F1), plenary hall untuk penyelenggaraan konser dan pelabuhan laut untuk kapal pesiar dan kapal laut. Pada tahap pertama ini PT. MNC Land telah berinvestasi di kawasan Mandalika resort sejumlah $170 juta dengan pembagiannya adalah $20 juta untuk lapangan golf dan $150 juta untuk hotel bintang 5.

PT. Canvas Development (Rajawali Group) di bawah pimpinan sekaligus pendirinya Peter Sondakh akan membangun dan mengembangkan hotel dan vila, serta hight end resort di wilayah Tanjung Aan. Australia Marina Cube's Hotel sebagai salah satu Perusahaan perhotelan terkemuka asal Australia akan membangun sotel berbintang. PT Wahanakarya Suplaindo berencana mendirikan tempat pelatihan dan keperawatan khusus yang para lulusannya akan dikirim ke luar negeri, beserta fasilitas pendukungnya.       Selain itu, Wahanakarya juga akan menggeluti usaha perhotelan untuk pelatihan siswa yang belajar di sekolah perhotelan, usaha Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), usaha travel agency, perbankan, dan "Medical Check Up Center". PT. Yonashindo Intra Pratama berencana mendirikan tempat pelatihan dan keperawatan khusus yang akan dikirim ke luar negeri. Manajemen Yonasindo juga akan membangun fasilitas pendukungnya.

Sedangkan Club Mediteranee (club med) sebagai perusahaan terbesar yang juga bermitra dengan PT. BTDC adalah perusahaan asal prancis yang memang focus bergerak di bidang resort dan memiliki cabang di seluruh dunia, dan biasanya terdapat di lokasi-lokasi eksotis. Perusahaan operator hotel dan resort ternama di dunia itu dimiliki oleh Henri Giscard d’Estain, putra dari mantan Presiden Prancis periode 1974-1981 Giscard d’Estaing.

Serikat Petani Indonesia (SPI) Wilayah NTB

Pimpinan Wilayah

Lukmanul Hakim

Ketua

---

[1] Data BPS NTB tahun 2012

[2] . http://www.antarantb.com

[3] . direktorat BRPHP dan BPHT

[4]. http://www.antaramataram.com