Headlines News :
Home » » FMN; Putusan MK Tolak JR UU DIKTI, Adalah Wajah Rejim anti Pendididikan Tinggi bagi Rakyat

FMN; Putusan MK Tolak JR UU DIKTI, Adalah Wajah Rejim anti Pendididikan Tinggi bagi Rakyat

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Selasa, 29 April 2014 | 09.34



Sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kewenangan dalam menguji Undang-undang terhadap UUD 1945. Tentu itu memberikan sebuah ruang publik kepada masyarakat yang ingin menggugat sebuah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan bernegara dan berbangsa. Senada dengan fungsi dari MK, FMN yang bergabung dalam Komite Nasional Pendidikan (KNP)  pada tanggal 07 Maret 2013 melakukan gugatan atas UU DIKTI No. 12 Tahun 2012. Adapun alasan dari KNP melakukan gugatan, karena menggangap bahwa UU DIKTI melalui otonomi perguruan tinggi bertentangan dengan cita-cita penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. UU DIKTI secara eksplisit mengatur otonomi perguruan tinggi yang dianggap sebagai bentuk lepasnya tanggung jawab Negara serta mendorong liberalisasi di dalam dunia pendidikan. Atas dasar otonomi perguruan tinggi melalui UU DIKTI, mengancam semakin hilangnya akses rakyat untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Selain otonomi yang diperkarakan, kita juga melihat bagaimana UU DIKTI mengatur pinjaman lunak kepada mahasiswa untuk membayar uang kuliah. Tentu kita dapat menilai bagaimana Negara menyuruh warga negaranya ‘berutang’  hanya untuk mendapatkan pendidikan di negeri ini. Sungguh ironi ketika tanggung jawab telah diabaikan Negara. Bahkan di dalam UU DIKTI melegalkan penimbunan kekayanan dengan berbagai jenis usaha yang diberikan secara otonom kepada perguruan tinggi. Ini bertentangan dengan  tujuan pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berubah institusi pendidikan sebagai lembaga meraup keuntungan.

FMN menyatakan bahwa  perlunya mengugat UU DIKTI karena semangat dari UU DIKTI tidak jauh berbeda dengan UU BHP yang telah dibatalkan MK pada 31 maret 2010. Adapun alasan MK membatalkan UU BHP pada saat itu, karena menganggap bahwa UU BHP mempunyai semangat otonom yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila,  yang menyebutkan UU BHP sarat akan komersialisasi di dunia pendidikan. MK juga menjelaskan bagaimana Negara harus bertanggung jawab penuh atas pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia.

Namun tepat pada sore tadi (29/04/2014) pukul 14.16 WIB kita digegerkan dengan berita bahwa gugatan yang dilakukan oleh KNP atas UU DIKTI tidak dikabulkan oleh MK. Tentu keputusan ini membuat kita kecewa sekaligus “geram” melihat MK yang tidak profesional dan berpihak kepada mahasiswa. Bahkan MK menolak secara keseluruhan dari isi gugatan pemohon KNP (Pemohon; salah-satunya-Pimpinan Pusat FMN). Alasan dari MK sangat sederhana dan membinggungkan. Mereka menyebutkan bahwa UU DIKTI sudah menggambarkan “akuntabilitas” dalam dunia pendidikan tinggi. Hal itu membuat kita tercengang dan semakin lucu melihat tingkah laku MK yang tidak kredibilitas dan bahkan kualitas yang rendah. kita menganggap bahwa ketika MK menyebutkan akuntabilitas menjadi alasan untuk mempertahankan UU DIKTI, itu hanyalah kebohongan besar dan alasan yang dangkal. Contohnya saja; UU DIKTI yang mengamanatkan kebijakan operasional dalam menjalankan perguruan tinggi, bahkan tidak melibatkan mahasiswa yang merupakan bagian civitas akademis. Selain itu, di dalam UU DIKTI bahkan mentolerir ketika dalam audit ada tindakan kesalahan dari perguruan tinggi.  Yang lebih membongkar kebohongan dari akuntabilitas UU DIKTI adalah proses penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap tahun akan sarat korupsi anggaran. Beberapa contoh Itu saja sudah bisa dapat menyanggah dan membantah alasan MK yang tidak mendasar dan ilmiah. Apalagi menurut kami bahwa MK membatalkan gugatan UU DIKTI, tidak berdasarkan uji materil pemohon yang menyebut UU DIKTI melegalkan komersialisasi akibat otonomi perguruan tinggi.

Oleh karena itu, kami PP FMN menyatakan sikap bahwa Putusan MK Menolak Gugatan Judiicial Review (JR) UU DIKTI merupakan bentuk tidak berpihaknya MK untuk menyelenggarakan pendidikan  tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. MK tidak ubahnya menjadi instansi yang menjadi kacung dari rejim boneka SBY untuk melegalkan liberalisasi di dunia pendidikan.  Kita pun mengetahui bahwa MK sekalipun adalah lembaga yang pernah tersandung korupsi, tentu akuntabilitas serta profesionalitas kerja akan jauh dari keputusan-keputusan mengabdi kepada rakyat. Sekarang, perjuangan atas pencabutan UU DIKTI adalah perjuangan yang harus ditumpuhkan pada gerakan mahasiswa dan rakyat. Bahwa kemenangan ada tangan kita, bukan di tangan MK apalagi rejim Boneka SBY.  Sehingga FMN tetap menyerukan untuk terus-menerus mengelorakan dan memperluas kampanye atas Pencabutan UU DIKTI. Terima Kasih.
Hormat saya,
29/04/2014



Rachmad P Panjaitan
Ketua FMN

Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger