Situsi krisis Imperialisme AS yang semakin akut
dan kronik, dijawab dengan menciptakan berbagai regulasi yang menindas dan
menghisap sebagai upaya mempercepat agar keluar dari krisis yang mengerogoti
sistem masyarakat yang busuk dan lapuk tersebut. Di negeri-negeri Imperialisme
bahkan di negeri setengah jajahan seperti Indonesia, berbagai paket kebijakan
dipaksakan untuk meyegarkan perekonomian Imperialisme AS dengan melipatgandakan
penghisapan atas sumber daya alam dan manusia. Eksploitasi terhadap alam dan
manusia meningkat yang merupakan konskuensi dari krisis yang dialami
imperialisme AS. Sebab jalan utama bagi
Imperialisme AS dalam memulihkan krisis adalah dengan meningkat penghisapan dan
penindasan terhadap rakyat dunia. Skema neoliberalisme melalui liberalisasi,
privatisasi, deregulasi, pencabutan subsidi, pengetatan anggaran belanja,
menjadi andalan utama imperialisme memulihkan krisis. Akan tetapi sebagaimana
analisa kita, bahwa sistem neoliberalisme yang diterapkan oleh Imperialisme AS
terhadap dunia khususnya Indonesia, adalah sistem yang gagal, yang tentu
memperdalam kesengsaraan bagi rakyat.
Masyarakat Indonesia setengah jajahan dan setengah
feodal yang didominasi oleh imperialisme dan feodalisme, yang dipimpin oleh pemerintahan bersama (boneka) antara borjuasi
komprador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat yang saat ini masih
dipimpin SBY, semakin menunjukkan ketertundukkannya pada tuannya Imperialisme
AS. Di saat imperialisme AS jatuh pada jurang krisis global, negara setengah
jajahan khususnya Indonesia menjadi sasaran utama bagi imperialisme AS untuk
memulihkan krisisnya. Bahkan dalam 2013 seluruh pertemuan regional,
internasional mulai dari MDG’s, APEC dan WTO diadakan di Indonesia, yang
keseluruhannya bertujuan untuk semakin menstimulus penguasaan atas bahan dasar
murah, tenaga kerja murah, tempat pemasaran yang luas dan eksport kapital dalam
bentuk investasi dan utang. SBY tentu “bangga” diunjuk sebagai kacung dalam menyukseskan
misi jahat imperialisme AS tersebut. Indonesia sebagai negara yang strategis di
Asia, dijadikan imperialisme AS sebagai bonekanya yang baik untuk melanggengkan
kepentingan imperialisme AS dalam mempertahankan dominasi atas ekonomi,
politik, budaya dan militer di Asia atau dunia. Dan kebijakan MP3EI pun lahir
dari gagasan imperialisme AS sebagai upaya untuk menyelesaikan krisis global
2008 sampai sekarang yang langsung menyerang tubuh Imperialisme AS.
Dalam tulisan ini, kita akan membahas manifestasi
ketertundukan Indonesia atas penyelamatan krisis yang dialami tuannya
imperialisme AS. Bentuk neoliberalisme yang diajalankan imperialisme AS di
Indonesia tentu akan meningkatkan perampasan besar-besaran atas sumber daya
alam Indonesia melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi
Indonesia (MP3EI).
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025 (bahasa Inggris: Masterplan for Acceleration
and Expansion of Indonesia's Economic Development) dengan singkatan MP3EI
adalah sebuah pola induk perencanaan ambisius dari pemerintah Indonesia yang
digembar-gemborkan dapat mempercepat sebuah perluasan pembangunan ekonomi dan
disebut-sebut juga dapat mendorong pemerataan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.[1]
Percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi ini akan akan dikembangkan berdasarkan demografi dan
kekayaan sumber daya alam, dan dengan keuntungan geografis masing-masing
daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk sebuah Komite Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) pada 20 Mei 2011 yang merupakan
sebuah lembaga yang melakukan koordinasi untuk pelaksanaan MP3EI. Lembaga ini
dibentuk berdasarkan Pasal 4 dari Perpres RI
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Lembaga ini langsung diketuai oleh Rejim
Boneka Imperialisme AS, SBY.
Percepatan dan perluasan
pembangunan dilakukan melalui pengembangan delapan program utama yang terdiri
atas 22 kegiatan ekonomi utama. Strategi pelaksanaan MP3EI adalah dengan
mengintregasikan tiga elemen utama, [2]yaitu
(1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di enam Koridor Ekonomi (KE)
Indonesia, yaitu KE Sumatera, KE Jawa, KE Kalimantan, KE Sulawesi, KE Bali–Nusa
Tenggara, dan KE Papua–Kepulauan Maluku; (2) memperkuat konektivitas nasional
yang terintregasi secara lokal dan terhubung secara global (locally
integrated, globally connected); (3) memperkuat kemampuan sumber daya
manusia (SDM) dan iptek nasional untuk mendukung pengembangan program utama di
setiap koridor ekonomi. Sesuai dengan yang dicanangkan, ketiga strategi utama
itu dilihat dari perspektif penelitian perguruan tinggi sesuai dengan cabang
keilmuan di setiap perguruan tinggi tersebut, dan sumberdaya alam (SDA) yang
berada dalam setiap koridor terkait. Tentu dapat kita nilai bahwa tujuan dari
MP3EI senada dengan perintah tuannya yang mempunyai kepentingan untuk menguasai
seluas-luasnya sumber daya alam Indonesia dengan berbagai megaproyek.
Kita ketahuai bersama bahwa Indonesia
masih menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas[3] atas
bahan dasar bagi imperialisme, antara lain kelapa sawit, kakao (produsen
terbesar kedua di dunia), timah, nikel, dan bauksit serta komoditas unggulan
lainnya seperti besi baja, tembaga, karet, dan perikanan. Indonesia juga
memiliki cadangan energi yang sangat besar seperti batu bara, panas bumi, gas
alam, dan air yang sebagian besar untuk mendukung industri imperialisme AS dan
sekutunya seperti tekstil, perkapalan, peralatan transportasi, dan pangan.
Dengan pembagian 6 koridor yang
tersebar di wilayah Indonesia, tentu akan memasifkan masuknya arus modal dari
negeri imperialisme. Tentu megaproyek yang dikembangkan dengan mengandalkan
investasi imperialisme, mulai dari pengembangan perkebunan, pertanian,
pariwisata pertambangan, infrastuktur. Adapun persebaran prioritas dari 6
koridor dapat dilihat di bagan berikut[4];
Menurut kacung SBY Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, pemerintah akan mengembangkan
proyek-proyek MP3EI sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2013-2014 Pemerintah
menargetkan beberapa proyek MP3EI yang bisa segera dijalankan. Proyek-proyek tersebut diperkirakan membutuhkan
dana dengan total investasi sebesar Rp. 4.000 triliun[5]. Sementara
itu Sejak di luncurkan pada 27 Mei 2011 hingga
Desember 2012 sebanyak 184 proyek telah mulai dibangun (di-groundbreaking)
dengan investasi Rp. 624 triliun[6].
Hal ini menunjukkan bahwa MP3EI, akan
semakin mengilusikan pembangunan di Indonesia yang nyatanya ditopang oleh
Investasi imperialisme sebagai sasaran empuk eksport kapital mereka untuk meraup keuntungan baik dari
penguasaan atas perkebunan, pertambangan, pariwisata ataupun pembangunan
infrastuktur.
Rejim SBY bersama dengan Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN) mengadakan Indonesia International Infrastructure Conference and
Exhibition (IIICE) di tahun 2013 silam, untuk menarik calon-calon investor, khususnya untuk sektor
infrastruktur.[7] Rejim SBY lagi-lagi menunjukkan pelayanan yang
prima bagi imperialisme.
Berbagai kerjasama pun sudah ditandatangi oleh Rejim SBY untuk megaproyek
MP3EI. Total Investor asing pada
2013 saja sudah mencapai 302 perusahaan. Sekitar 16 di
antaranya, merupakan investor
yang berasal dari wilayah ASEAN, sedangkan sebagian besar didominasi oleh imperialisme AS
beserta sekutunya. Pemerintah boneka dan Tuannya Imperialisme AS
menandatangani nota kesepahaman kerjasama investasi untuk pembangunan
infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kerjasama investasi tersebut
adalah mencakup 13 sektor
dari 22 sektor MP3EI. Bahkan
imperialisme AS melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja Indonesia yang
bertujuan melahirkan tenaga kerja yang patuh dan efektif untuk mendatangkan keuntungan yang besar bagi
mereka. Sementara imperialisme cina ada 53
perusahaan menguasai
megaproyek MP3EI di berbagai sektor. Sedangkan investor kemudian datang dari dari Korea dan Jepang, yang sampai mencapai 81 kontraktor menguasai megaproyek MP3EI di Indonesia. [8] Kemudian tanpa malu-malu SBY mengundang pelaku bisnis Australia yang terhimpun dalam
Australia-Indonesia Business Council (AIBC) untuk turut serta dalam mega proyek
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),
terutama dalam penguatan ketahanan ekonom.[9]
Megaproyek dari MP3EI tidak terlepas dari instrumen Imperialisme AS yakni, WTO,
IMF dan WORD BANK untuk terlibat menyuntikan dana investasinya[10].
Proyek MP3EI dijalankan ditengah-tengah perampasan
tanah, upah dan kerja. Ada kaum tani, masyarakat adat, suku minoritas yang tinggal
di dalam dan sekitar wilayah-wilayah proyek. Mereka berdiam di atas tanah-tanah
adat atau ulayat. Walhasil, Pemerintah harus berhadapan dengan masyaraka adat
ketika ingin mendapatkan tanah tersebut. Dalam kasus MIFEE di Merauke, proses
mendapatkan tanah adat melalui
perampasan tanah yang dilakukan The Saudi Bin Laden Group melalui Rejim fasis SBY dengan tindakan pengusiran, kekerasan dan
tipu daya terhadap masyarakat adat. Dan konflik agraria beriringan dengan
penetapan MP3EI semenjak 2011 yang berimplikasi atas meningkatnya perampasan
tanah di Indonesia. Tahun 2013, konflik
agraria dalam persebarannya berdasarkan sektor
sepanjang tahun adalah sebagai berikut; [11]sektor
perkebunan sebanyak 180 konflik (48,78%), infrastruktur 105 konflik
(28,46%), pertambangan 38 konflik (10,3%), kehutanan 31 konflik. Dengan melihat
data konflik agraria tersebut, diharapkan pemerintah selanjutnya dapat
melakukan langkah cepatdan tepat untuk menangani permasalahan ini.
Dengan demikian semakin terang bagi kita apa yang menjadi Tujuan dan dampak
dari Megaproyek MP3EI terhadap rakyat Indonesia adalah;
1.
MP3EI sebagai Megaproyek yang meningkatkan
penghisapan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia oleh Imperialisme,
Borjuasi komprador dengan penguasaan seluruh wilayah baik melalui pernguasaan
atas perkebunan, pertanian, pertambangan, perikanan, pariwisata dan pembangunan
Infrastuktur.
2. Megaproyek
MP3EI dibangun atas dasar Investasi imperialisme sebagai wujud nyata dari “kepentingan imperiailisme” di Indonesia
melalui eksport kapital di Indonesia. Namun MP3EI kita nilai kompleks mewakili
kepentingan imperialisme di negara setengah jajahan, Indonesia yakni untuk bahan dasar murah melalui penguasaan
perkebunan, pertanian, pertambangan dan pariwisata. Kemudian tempat pemasaran melalui latar belakang
dari MP3EI yakni untuk konektivitas pemasaran atau sirkulasi percepatan
persebaran barang-barang produksi Imperialisme khususnya AS.
3. MP3EI
yang disebut-sebut sebagai upaya untuk mendistribusikan pembangunan di seluruh
wilayah Indonesia baik barat dan timur, adalah legitimasi dan doktrin sampah
dari pemerintah boneka SBY. Sebab
persebaran pembangunan MP3EI selain bertujuan mendatangkan keuntungan bai
imperialisme dan borjuasi komprador, bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan
efektifitas bagi aktivitas sirkulasi modal. Seperti pembangunan infrastuktur
jalan tol, bandara, pelabuhan, semuanya bertujuan untuk efisiensi dan
efktifitas untuk menopang proses produksi mereka dan pendistibusian
barang. Kemudian megaproyek atas
pembangunan Infrastuktur di Indoesia, menjadi sangat mengiurkan bagi
Imperialisme untuk berinvestasi. Jadi, jelas bahwa Infrastuktur yang
mencegangkan, semua tidak bermanfaat sama sekali bagi rakyat.
4. MP3EI
akan memasifkan perampasan Upah, tanah dan Kerja. Semakin meningkatnya monopoli dan perampasan atas
tanah menjadi dampak utama atas pembangunan megaproyek MP3EI, sehingga kaum
tani, masyarakat adat, suku minoritas akan semakin kehilangan akses atas tanah
di Indonesia. Sedangkan MP3EI yang disebut meningkatkan upah buruh, tentu
adalah propaganda busuk dari imperialisme melalui bonekanya SBY. Sebab watak
dari imperialisme adalah ekspolitasi terhadap buruh. Artinya MP3EI adalah akan
semakin mempertahan politik upah murah di Indonesia. Dan MP3EI yang disebut sebagai usaha untuk
menyediakan lapangan pekerjaan adalah sampah yang bersandarkan kebusukan.
Lapangan kerja tentu akan semakin sempit akibat perampasan tanah dan upah yang
semakin masif. Bahkan proyek-proyek MP3EI itu hanya kecil membuka lapangan
kerja dari lowongan menjadi buruh kebun musiman, buruh bangunan, dan lain-lain
5. MP3EI
semakin meningkatkan kekerasan dan tindakan fasis SBY terhadap kaum tani,
masyarakat adat, suku minoritas dan seluruh rakyat Indonesia. Cara-cara kekerasan atau tindakan fasis baik
secara terbuka dan tertutup, menjadi cara bagi Rejim Boneka menjalankan
Megaproyek MP3EI. Sebab MP3EI ini sudah pasti mendapatkan tantangan keras dari
rakyat akibat dari perampasan tanah, upah dan kerja di Indonesia.
Oleh karena iu, seluruh tingkatan Organisasi FMN harus mempropagandakan dan
mengkampanyekan pada mahasiswa, rakyat atas kebusukan dan kejahatan dari MP3EI
sebagai Megaproyek dari Imperialisme AS untuk menyelesaikan krisis. Ayo, Ayoo
Belajar, Berorganisasi dan Berjuang.
[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Masterplan_Percepatan_dan_Perluasan_Pembangunan_Ekonomi_Indonesia. Diakses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 07.12 WIB
[2] http://www.lppm.itb.ac.id/wp-content/uploads/2013/02/Panduan-MP3EI-2013.pdf, Diakses pada tanggal 11/04/2013, Pukul 07.19 WIB
[5] http://setkab.go.id/mp3ei-8897-pemerintah-targetkan-investasi-mp3ei-capai-rp-4000-triliun.html, Diakses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 08.21 WIB
[6] http://kp3ei.go.id/in/main_ind/news_detail/48/73/1553, Diunduh pada tanggal 11/04/2014, Pukul 09.20 WIB
[7] http://kp3ei.go.id/in/main_ind/news_detail/48/73/1556, Diakses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 09.13 WIB
[8] http://kp3ei.go.id/in/main_ind/news_detail/48/73/1583, Dikses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 09.23 WIB
[9]http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2012/07/03/8096.html, Diakses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 09.28 WIB
[10] Salamudin Daeng. Manipulasi Kapitalisme Atas Krisis
Infrastuktur. Artikel dalam Jurnal Free Trade Watch, IGJ, Jakarta, Edisi
Oktober 2012, Hal.6
[11] http://writing-contest.bisnis.com/artikel/read/20140401/372/216046/ri1-untuk-reposisi-pertanian, Diakses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 10.05 WIB
0 komentar:
Posting Komentar