Arah Pendidikan Pasca Pemilu 2014

Abstraksi

Rachmad P Panjaitan S.IP[1]

Pendidikan merupakan sarana kebudayaan bagi seluruh rakyat untuk membangun sebuah peradaban yang maju dan mandiri. Pendidikan yang mencakup  ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk menopang segala aspek kehidupan rakyat. Pendidikan mempunyai orientasi  sebagai proses dialektika manusia dalam memecahkan seluruh persoalan masyarakat, baik persoalan ekonomi, politik dan budaya. Kedudukan ini memposisikan pendidikan dengan peran yang teramat mendasarnya dalam perkembangan masyarakat suatu Negara.

Dengan perkembangan Pendidikan yang mengabdi kepada rakyat,  tentu kekayaan alam yang melimpah ruah di Indonesia akan dapat dikelola untuk kedaulatan dan kesejahteran rakyat. Semua itu akan terwujud bilamana pemerintahan yang berkuasa adalah pemerintah yang mengembangkan sistem pendidikan nasional yang betul-betul bertujuan memajukan pendidikan di Indonesia.  Akan tetapi,  stuktur politik atau pemerintahan akan dipengaruhi oleh sistem sosial yang berlaku di suatu negara. Sebagaimana hukumnya sistem sosial (ekonomi) akan mempengaruhi suprastuktur sosial. Sehingga sistem sosial suatu negara tentu akan mempegaruhi seluruh aspek-aspek kehidupan termasuk pendidikan.[2] Hal itu akan menjadi salah-satu dasar bagi kita dalam menelaah pendidikan di Indonesia.

Apa itu pendidikan ? Pendidikan adalah sebuah proses dialektika manusia untuk mengembangkan kemampuan akal dan pikirannya, menerapkan ilmu pengetahuan untuk menjawab problem – problem sosial, serta mencari hipotesa – hipotesa baru yang kontekstual terhadap perkembangan manusia dan zaman. Pendidikan merupakan sebuah media untuk mencerdaskan kehidupan rakyat dan bangsa, sekaligus sebagai suatu instrumen yang akan melahirkan tenaga-tenaga (intelektual dan praktisi) yang akan menjadi penopang bagi perkembangan hidup massa rakyat. Pendidikan  harus menjadi faktor pendorong bagi kemajuan peradaban atas kemajuan tenaga produktif, sekaligus mengukuhkan identitas kebangsaan yakni identitas masyarakat yang mandiri dan berdaulat yang bersatu secara teritori, ekonomi, bahasa, dan karakter nasional.

Tentu arah pendidikan yang hendak dicapai adalah bagaimana menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dengan memadukan antara teori dan praktek yang maju. Kemudian timbul pertanyaan, apakah sistem pendidikan di Indonesia mempunyai orientasi untuk membebaskan atau sebaliknya memblenggu dengan mempertahankan keterbelakangan dan corak produksi yang mengisap dan menindas rakyat. Keberlangsungan pendidikan di Indonesia dari masa kolonial belanda sampai masa sekarang, arah pendidikan masih saja menjadi alat legitimasi untuk memperkuat keberadaan Asing (Imperialisme), Borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat[3].  Pendidikan dijalankan sebagai institusi untuk mentrasformasi serta mempertahankan pendidikan yang mengabdi pada feodalisme dan imperialisme. Sehingga pendidikan Indonesia masih mengarah pada pendidikan inlander yang menciptakan pendidikan yang mennghamba bagi penguasa yang anti rakyat.

Berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan dari masa ke masa, tidak kunjung memberi sebuah perubahan yang siknifikan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. kebijakan liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi dari dunia pendidikan semakin nyata. Pendidikan dijadikan sebagai komoditas jasa yang bertujuan mengeruk keuntungan. Dengan mahalnya biaya pendidikan, akan semakin menghilangkan akses rakyat atas pendidikan Indonesia. Sementara sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negaranya. Salah satu upaya tersebut dapat dilihat dengan adanya diatur dalam konstitusi UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, menjelaskan  salah-satu tujuan Negara Indonesia, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya dapat dilihat dalam pasal 31 UUD 1945  ayat 1-5.  Semuanya menjelaskan bahwa Negara bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan di Indonesia.

Namun seluruh amanat dalam Pembukaan dan isi UUD 1945 untuk menyelenggarakan pendidikan nasional, sepertinya tidak berlaku sebagaimana sudah diatur. Berbagai kebijakan yang diambil untuk meningkatkan akses rakyat atas pendidikan menjadi khiasan belaka yang tak bermakna. Mahalnya biaya pendidikan menjadi factor utama tingginya angka putus sekolah dari tingkatan dasar sampai pendidikan tinggi. Pada tahun 2013 saja, angka putus sekolah mencapai 182.773 anak. Sementara tingkatan SMP mencapai 209.976 anak. Sedangkan tingkatan SMA yang putus sekolah sebanyak 223.676 anak.[4] Kemudian Dari 80 persen yang lulus SD, hanya sekitar 61 persen yang melanjutkan ke SMP maupun sekolah setingkat lainnya. Kemudian dari jumlah tersebut, yang sekolah hingga lulus hanya sekitar 48 persen. Tentu Ini jumlah yang sangat memprihatinkan dan membongkar kebohongan sekolah gratis sebagai program 9 tahun wajib belajar seperti yang digalak-galakkan oleh pemerintah. Sementara itu, dari 48 persen tersebut, yang melanjutkan ke SMA tinggal 21 persen dan berhasil lulus hanya sekitar 10 persen. Sedangkan yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya sekitar 1,4 persen.[5]  Kemudian Program sistem kurikulum yang selalu berubah-ubah diibarat sebagai “kelinci percobaan”. Pemerintah seolah-olah menunjukkan keseriusannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses mendapatkan pendidikan. Sementara kita paham bahwa sistem pendidikan nasional yang diterapkan oleh pemerintah, tentu secara prinsip mempunyai orientasi untuk melanggengkan kepentingan imperialisme dan feodalisme di Indonesia untuk meraup keuntungan atas pendidikan, menciptakan tenaga kerja murah, serta mempertahankan kebudayaan yang terbelakang dan lama. Liat saja program kurikulum pendidikan 2014

Sebagaimana kita ketahui, Rezim SBY melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), telah mengucurkan bantuan dana pendidikan melalui Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program BSM disebut-sebut menjadi satu dari enam program prioritas Kemendikbud pada 2014 nanti. Adapun lima program prioritas lainnya ialah Pendidikan Menengah Universal (PMU), Kurikulum 2013, peningkatan kualitas guru, rehabilitasi sarana prasarana, dan afirmasi daerah tertinggal [6]. Seluruhnya hanyalah sistem kurikulum  yang tambal sulam yang hanya menambah anggaran dan tentu tidak akan berhasil meningkatkan pendidikan sebagaimana dijelaskan angka putus sekolah di atas.

Ancaman Atas Pendidikan Tinggi

Sejarah pendidikan Indonesia mengalami polemik yang berkepanjangan. Regulasi atau seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dalam bentuk UU, PP, Surat edaran mempunyai semangat yang berbanding terbalik dari cita-cita untuk meyeleggarakan pendidikan bagi seluruh rakyat. Masuknya Indonesia menjadi anggota Word Trade Organization (WTO), menjadi legalisasi diterapkannya liberalisasi di sektor pendidikan Indonesia. Dengan bahasa lain, Negara memberikan keleluasan terhadap pasar untuk mengelola pendidikan tinggi. Dengan demikian Negara mempunyai keabsahan melepaskan tanggung jawab atas pendidikan khususnya pendidikan tinggi dengan dalih meningkatkan kualitas melalui otonom kampus. Lahirnya PT. Badan Hukum Milik Negara (BHMN) Thn. 1999 merupakan manifestasi kesepakatan GATS-WTO, Lalu Thn. 1995 disusul lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Th 2003 dan kemudian lahirnya UU Badan Hukum Pendidikan Th 2009. [7]Intervensi dari Imperiaisme untuk menguasai pendidikan Indonesia sudah tampak dari Program jangka panjang (PJP) yang mengintegrasikan regulasi kerjasama global yang bernama HELTS (1975-2010) [8]. Paska pencabutan UU BHP oleh MK yang dianggap bertentangan dengan semangat pendidikan tinggi akibat sarat komersialisasi, Pemerintah lantas kembali mengesahkan Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 sebagai pengganti UU BHP. Sedangkan secara prinsipnya bahwa kebijakan UU DIKTI merupakan cermin baru UU BHP. Sehingga Pendidikan tinggi tetap jatuh pada jurang praktek Liberalisasi, Privatisasi dan Komersialisasi. [9]

Dampak buruk dari UU DIKTI secara umum ;

1.     UUDIKTI membuat semakin melambungnya biaya pendidikan tinggi

2.    UU DIKTI  hanya mempunyai orientasi untuk memenuhi kebutuhan pasar

3.    UU DIKTI membuat semakin sempitnya akses rakyat atas pendidikan

4.    UU DIKTI mendorong semakin hilangnya demokratisasi dalam kehidupan kampus

5.    UU DIKTI akan melahirkan kesenjangan antara PT Indonesia dengan keberadaan PT Asing

6.    UU DIKTI akan mempertahankan pendidikan yang berkualitas rendah

Secara politik UU DIKTI  adalah sistem pendidikan tinggi yang tetap melanggengkan sistem pendidikan yang mengabdi pada kepentingan AS dan feodalisme. UU DIKTI telah menimbulkan persoalan paling mengemuka di kampus-kampus. Kenaikan biaya pendidikan tinggi dinilai menjadi amanat UU DIKTI dalam sistem pembayaran yang bernama Uang Kuliah Tunggal (UKT). Berbagai kampus melakukan protes menolak pemberlakuan sistem UKT sebagai amanat UU PT (pasal 88). Selain sistem UKT menaikkan biaya pendidikan tinggi, UKT pun melahirkan diskriminasi terhadap dunia pendidikan. Inilah salah-satu bentuk nyata negara yang melepaskan tanggung jawabnya atas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Bagaimana korelasi Pendidikan dengan Hasil Pemilu 2014 ?

Tahun 2014 disebut-sebut sebagai tahun politik karena berlangsungnya perhelatan pemilu 2014. Kita telah memilih legislatif dan pada 9 Juli Mendatang akan diikuti pemilihan Presiden. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana Arah Pendidikan Pasca Pemilu 2014 ? Apakah pendidikan di Indonesia akan mengarah pada kemajuan atau pendidikan akan tetap bobrok, mahal dan jauh untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Sementara keadaan pemerintah yang semakin merosot ke dalam jurang Korupsi, kebijakan yang tidak populis, penegakan hukum yang diskriminatif, pelayanan birokrasi yang buruk, partisipasi masyarakat yang rendah, menjadi cerminan pemerintahan saat ini.

Bila melihat calon-calon  Presiden yang akan menjadi Kepala negara/Kepala pemerintah, tak ada satu pun yang mempunyai proram-program yang membicarakan pendidikan secara serius. Sehingga kita memandang bahwa kebijakan atas pendidikan pasca pemilu 2014 dengan pemerintah baru, tidak akan mengubah wajah pendidikan Indonesia yang mahal, tidak ilmiah, tidak demokratis dan tidak mengabdi kepada rakyat. Pendidikan akan tetap menjadi alat legitimasi kebudayaan untuk melegitimasi kebijakan rejim anti rakyat yang mengarahkan pendidikan sebagai mesin kebudayaan imperialism, feodalisme, kabir untuk tetap mempertahankan keterbelakangan rakyat Indonesia. Jokowi mempumyai program dalam dunia pendidikan dengan mengembangkan konsep revolusi mental[10]. Revolusi mental disebut mengembangkan pendidikan berakarakter kebangsaan yang meliputi sepuluh program yang menjelaskan membangun nilai-nilai nasionalisme, patriotisme dalam dunia pendidikan. Akan tetapi dari 10 program prioritas dalam pendidikan, semuanya adalah barang lama dari sistem pendidikan nasional yang telah ada dan usang. Jokowi tidak menjelaskan bagaimana kurikulum yang baik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. selain itu, Jokowi tidak mempunyai program untuk mengembalikan tanggung jawab negara yang penuh atas pendidikan. Sehingga dapat dipastikan Jokowi pun akan tetap mempertahankan liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi di dunia pendidikan.

Senada juga dengan program Prabowo dalam pendidikan yang dinamai meningkatkan kualitas sumber daya manusia  melalui reformasi pendidikan.[11] Ia menjalankan pendidikan dengan penguatan karakter bangsa. Selain itu, melakukan perubahan kurikulum pendidikan dengan mengembangkan kebudayaan Indonesia yang berprinsip pancasila dan UUD 1945. Tentu semua program prabowo tidak ada yang baru. Ia hanya menyegarkan program-program pendidikan yang lama, yang terbukti pendidikan hanya berorientasi pendidikan yang mengabdi kepada imperialism, borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat.

Jadi semakin jelas, bahwa diantara dua Calon Presiden tidak mempunyai program pendidikan yang kongkrit dalam menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia. di sisi lain pendidikan Indonesia semakin hari semakin jatuh dalam jurang liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi.

Penutup

Dengan demikian arah pendidikan Indonesia pasca pemilu 2014 pun, tidak akan banyak memberikan perubahan apa-apa. Negara akan tetap melepaskan tanggung jawab atas pendidikan dan mengarahkan pendidikan sebagai komoditas untuk meraup keuntungan. Secara politik, pendidikan akan tetap jauh dari realitas menyelesaikan persoalan rakyat dan hanya menopang kepentingan asing dan tuan tanah di Indonesia. dan secara kebudayaan pendidikan pasca pemilu 2014 akan tetap mempertahankan kebudayaan terbelakang seperti bermental jajahan, kolot, individual, pragmatis, dekaden dan anti ilmiah.

Pendidikan akan maju di Indonesia bila pendidikan dapat dijangkau seluruh rakyat, tidak dibatasi biaya pendidikan yang mahal dan menjalankan Sistem pendidikan nasional yang ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat.

---

[1] Paper ini disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat FMN dalam Seminar « Arah Pendidikan Pasca Pemilu 2014 » di Pontianak Mei 2014

[2] Bertrand Russel Sejarah Filsafat Barat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

[3] IMPERIALISME adalah tahapan tertinggi dari kapitalisme monopoli internasional dalam bentuk perusahan-perusahan raksasa (TNC,MNC) yang menguasai negara-negara setengah jajahan baik dalam bentuk ekonomi, politik. Budaya dan militer. Imperialisme juga mempunyai instrument lembaga-lembaga Internasional seperti WB, IMF, Word Bank untuk memaksakan kehendak imperialism. Imperialisme pun menjalankan penguasaan atas negara-negara di dunia  baik dengan cara perang atau neokolonialisme. BORJUASI BESAR KOMPRADOR  adalah pengusaha besar yang berhubungan langsung dengan imperialism. TUAN TANAH BESAR adalah tuan tanah baik dalam bentuk negara, swasta yang menguasai dan melakukan monopoli tanah dalam skala luas di Indonesia. KAPITALISME BIROKRAT adalah pemerintah yang menyelewengkan kekuasaannya untuk menimbun kekayaan.

[4] http://lipsus.kompas.com/kemdikbud/read/2013/10/16/1236445/Si.Miskin.Tidak.Dilarang.Sekolah, Diunduh pada tanggal 15/05/2014, Pukul 20.20 WIB

[5] http://www.tempo.co/read/news/2013/02/11/079460436/Gerakan-Anti-Putus-Sekolah-Dimulai-Tahun-Ini, Diunduh pada tanggal 15/05/2014, Pukul 20.35 WIB

[6] http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/uji-publik-kurikulum-2013-4, Diunduh pada tanggal 15/05/2014, Pukul 14.01 WIB

[7] Soedjono Dirdjosisworo, Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation)=WTO, Bandung: CV. Utomo, 2004

[8] HELTS (Higher Education Long Term Strategy). HELTS ini menjadi acuan utama dalam menyusun program pendidikan tinggi dalam konteks persaingan kualitas skala global. Sehingga HELTS ini mempunyai roh otonom pendidikan tinggi.

[9] Arti Liberalisasi di sektor pendidikan adalah hilangnya tanggung jawab negara atas penyelenggaraan pendidikan dan menyerahkan pengelolahan pendidikan baik secara akademik dan non-akademik (keuangan kepada pasar atau kapitalis. Sedangkan Privatisasi sering diasosiasikan dengan perusahaan berorientasi jasa atau industry. Perivatisasi pendidikan adalah proses pengalihan pendidikan dari kepentingan public menjadi kepentingan perusahaan yg berorientasi profit. Dan arti komersialisasi pendidikan adalah menjadikan pendidikan sebagai komoditas/ barang dagangan untuk meraup keuntungan.

[10] http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf, Diakses Pada tanggal 31 Maret 2014, Pukul 20.45 WIB.

[11] http://www.kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_prabowo-Hatta.pdf, diakses pada 31 Mei 2014