Headlines News :
Home » » Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2014

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2014

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Rabu, 04 Juni 2014 | 21.16



Perampasan dan Monopoli Tanah Rakyat, Akan Merusak Lingkungan Hidup

Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 5 Juni untuk meningkatkan kesadaran global dalam pengelolahan sumber daya alam yang mempunyai tata kelola menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditetapkan dalam sidang umum PBB tahun 1972 untuk menandai pembukaan Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm. Pada Tahun 2014 ini UNEP (United Nations Environment Programme; Badan Lingkungan Hidup Dunia) mengambil tema ;Tahun Internasional untuk pulau-pulau Negara berkembang. Namun itu adalah salah satu bentuk kamuflase yang dilakukan oleh Instrumen Imperialisme AS yang mengembangkan isu lingkungan di tengah-tengah masifnya industry berkarbon tinggi, pembukaan lahan dan pengrusakan hutan di seluruh negeri-negeri berkembang. Sesungguhnya Imperialisme AS adalah Negara yang paling bertanggung-jawab atas kerusakan lingkungan hidup di dunia.  Emisi karbon meningkat, perubahan iklim yang ekstrem, merupakan konsekuensi atas penguasaan eksplorasi dan eksploitasi secara bar-bar oleh imperialism AS terhadap kekayaan alam di dunia.

Hal ini senada dengan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Perampasan dan monopoli atas tanah menjadi penyumbang terbesar atas kerusakan lingkungan di Indonesia. Bayangkan saja saat ini perkebunan besar  kelapa sawit mencapai (9.074.621 Ha). Sedangkan perkebunan karet (3.484.073 Ha), perkebunan kelapa (3.787.724 Ha), Perkebunan besar Kakao (1.732.954 Ha), Perkebunan Kopi (1.233.982 Ha) atau pangan lainnya [Diretoral jenderal Per 2012], Semuanya berorientasi ekspor dan mengabdi pada kepentingan industri imperialisme khususnya AS.  Penguasaan tanah untuk perkebunan, bahkan tambang besar dan taman nasional yang sangat luas tersebut, kenyatannya bukan saja merusak lingkungan tapi menghilangkan sandaran hidup bagi kaum tani dan mempersempit lapangan kerja. Kita pun masih mengingat pembukaan lahan dengan membakar hutan di Riau oleh perkebunan skala besar. Hal itu menimbulkan polusi udara (asap) yang teramat mengancam kesehatan manusia. Namun perkebunan itu tidak ditindaktegas oleh Negara, akan tetapi petani-petani yang di lokasi menjadi sasaran kriminalisasi penangkapan. Sungguh ironi !

Melalui PTPN, Negara juga melakukan monopoli tanah seluas ± 1,5 Juta Ha yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai PTPN I sampai XIV. Sedangkan Inhutani (Negara) I-V melakukan monopoli tanah seluas ± 899.898 [sumber: Inhutani] dan, masih banyak lagi bentuk-bentuk  penguasaan Negara atas tanah. Sementara borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar swasta atau disebut sebagai tuan tanah tipe 3, Pertama di duduki PT. Salim Group (penguasaan areal kelapa sawit saja belum produksi lain), sekitar 1.155.745 Ha. Kedua Sinar Mas Group sekitar 320.463 Ha. Sedangkan urutan ketiga ditempati oleh Wilmar International Group, sekitar 210.000 Ha. Ketiga borjuasi besar dan tuan tanah besar swasta ini, juga bergerak di bidang perbankan dan jasa [sumber: Wikipedia perusahaan perkebunan]. Sementara Imperialisme AS melalui PT. Freeport menguasai seluas 2,6 juta hektar, HPH 15 juta Hektar, HTI 1,5 juta hektar, Perkebunan 5,4 juta hektar, setara dengan 57 persen luas daratan Papua. Belum termasuk kontak migas yang jumlahnya sangat besar, sehingga diperkirakan Papau telah habis dibagi kepada perusahaan raksasa ini. Sedangkan Di Nusa Tenggara Barat PT. Newmont Nusa Tenggara menguasai 50 persen wilayah NTB dengan luas kontrak seluas 1,27 juta hektar. Di Pulau Sumbawa salah satu wilayah NTB Newmont menguasai 770 ribu hektar, setara dengan 50 persen lebih luas wilayah daratan pulau sumbawa seluas 1,4 juta hektar. Dan masih banyak lagi penguasaan migas dan kekayaan tambang lainnya dikuasai Imperialisme khususnya AS yang mematikan ekonomi rakyat dan merusak lingkungan hidup.

Kemudian perampasan dan monopoli tanah atas nama zona ekonomi di suatu wilayah juga merusak lingkungan dengan parah. Pemerintahan SBY berhak mengambil tanah rakyat dengan dalih KEK untuk diberikan pengelolahannya pada BUMN, BUMD dan pihak swasta. KEK yang mempunyai hubungan dengan kebijakan megaproyek penyelesaian krisis imperialism yakni MP3EI yang terhubung langsung dengan RPJP. Megaproyek MP3EI ini membagi wilayah Indonesia dalam 6 koridor dengan prioritas jenis usaha yaitu Perluasan perkebunan, pertambangan, pertanian, pariwisata serta pembangunan infrastuktur. Periode MP3EI yaitu 2010-2025 akan menghabiskan dana sekitar 4000 Triliun. Tentu topangan menjalankan Megaproyek MP3EI ini adalah eksport capital (Investasi, hutang) dari imperialism khususnya AS.

Dari masifnya perampasan dan monopoli tanah yang dilakukan Negara dan Swasta, sangat bohong jika pemerintah SBY mempunyai program dalam menjaga kelestarian lingkungan. SBY mengeluarkan Produk UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini menekankan pada aspek reboisasi, rehabilitasi lahan, tata kelola, wilayah resapan air dan penertiban pembuangan limbah. Namun program ini hanyalah pepesan belaka kosong. Sebab, program-program ini akan percuma bila tanah masih dikuasai dan dikelola  perkebunan, pertambangan dalam  skala besar. Perkebunan dan perttambangan skala besar ini akan terus merusak lingkungan karena hakekat produksinya adalah eksploitasi alam yang berlebihan untuk semata-mata meraup  keuntungan bagi perusahaan.

Sama halnya dengan Capres yang akan bertarung pada Pilpres 2014. Mulai dari Prabowo dan Jokowi belum menunjukkan tanda-tanda melalui visi-misi beserta programnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan baik. Bahkan program kedua Capres ini menitikberatkan pada peningkatan investor di bidang perkebunan dan di desa-desa. Ini akan tetap mempertahankan keberlanjutan program Rejim SBY untuk merampas dan menjalankan praktek monopoli tanah rakyat yang akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang semakin parah dan matinya  ekonomi rakyat Indonesia.

Oleh karena itu kami dari Pimpinan Pusat FMN menyatakan sikap pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2014 “(1)Hentikan Perampasan Tanah rakyat oleh perkebunan, pertambangan, pertanian skala besar yang dilakukan Negara-Swasta,(2) Berikan Tanah Bagi Rakyat, Serta (3) Wujudkan Keadilan Ekologis dan Kelestarian Lingkungan Hidup”. Terima kasih.

05 Juni 2014

Hormat Kami,
Pimpinan Pusat
FRONT MAHASISWA NASIONAL


Rachmad P Panjaitan
Ketua



Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger