Headlines News :
Home » » Pengadilan Rakyat Internasional

Pengadilan Rakyat Internasional

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Kamis, 26 Juni 2014 | 17.52

Sambut Baik Perjuangan Buruh Dalam Pengadilan Rakyat Internasional  untuk Upah dan Kehidupan Layak. Mengkorelasikan perjungan mahasiswa dengan klas buruh !


FMN merupakan ormass mahasiswa yang terlibat dalam perjuangan hak-hak demokratis pemuda mahasiswa. Selain itu, FMN juga akan selalu memperhatikan pertalian erat pemuda mahasiswa dengan perjuangan rakyat terutama kaum tani dan buruh. Dalam acara Pengadilan rakyat Internasional di Indonesia (Indonesia People Tribunal's) yang diadakan oleh Mahkamah Rakyat Internasional, FMN terlibat menjadi undangan sekaligus diminta menjadi panitia. Setelah mengikuti berbagai rangkaian persidangan yang dipimpin oleh hakim Internasional, Prof. Gill Boehringer, FMN mendapatkan perasan praktek maju dari persoalan-persoalan yang dihadapi buruh. Yang menjadi objek dalam persidangan kali ini adalah buruh  industri garmen yang bermerek Internasional (Adidas, Nike, GAP, H&M, Walmart).  Berbagai persoalan yang dihadapi oleh buruh garmen di Indonesia. Tapi  persoalan yang paling krusial yang selalu menjadi persoalan bagi kaum buruh Indonesia adalah persoalan upah rendah, kerja kontrak dan pemberangusan berserikat. Tentu ini berbanding terbalik, yang mana  Indonesia disebut sebagai negara demokrasi No.3 di Indonesia.

Upah rendah akan berhubungan dengan kualitas hidup rakyat yang rendah. Sebab upah menjadi salah-satu topangan bagi kaum buruh untuk memberikan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya upah di Indonesia masih terbilang rendah yang menjadi fenomena di tengah perkembangan industri yang pesat di Indonesia terutama di sektor garmen. Upah rendah ini ditenggarai dari itikad buruk perusahaan yang masih belum memperhatikan persoalan upah layak di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah Indonesia sebagai pemangku kepentingan, harus bertanggung jawab untuk memberikan upah layak demi kehidupan layak bagi buruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang dihadapi kaum buruh yang kerap perusahaan merampas hak buruh Indonesia.

Namun untuk terwujudnya upah yang layak demi kehidupan layak, buruh harus mampu mengorganisasikan dirinya dalam organisasi-organisasi buruh. Sehingga buruh kuat dan bersatu untuk memperjuangan upah layak di Indonesia. Sejak masa reformasi khususnya memasuki tahun 2008,  buruh Indonesia mulai terorganisir dan terpimpin dalam sebuah organisasi. Sehingga itu mendorong perjuangan yang maha hebat, yang melahirkan posisi buruh yang berlahan-lahan diakui oleh pemerintah dan pengusaha. Namun yang perlu diingat, bahwa penghidupan buruh di Indonesia akan berhubungan dengan kondisi ekonomi politik Internasional. Sehingga buruh harus dapat secara komprehensif dapat menilai keadaan yang dapat menguntungkan perjuangan buruh.

Tapi kita pahami secara bersama-sama bahwa di indonesia defenisi upah layak masih mengacu pada upah minimuh dengan merujuk kementraker No.13 Tahun 2012 dalam menetapkan kebutuhan hidup layak. Menurut kita, bahwa hal itu tidak adil bagi kaum buruh. Apalagi komponen yang rendah dan paradigma upah di Indonesia yang masih memakai standar lajang bukan keluarga.

Upah rendah yang masih dipertahankan di Indonesia adalah di luar logika dalam mensejahterakan buruh. Perusahan-perusahan di Indonesia didominasi oleh perusahaan besar dari merek-merek Internasional seperti (Adidas, Nike, GAP, dll). Pemerintah Indonesia membuka ruang pada perusahan-perusahaan multinasional ini, dengan regulasi yang mudah dan fasilitas yang baik. Namun yang menjadi ironi, pemerintah Indonesia memberi jaminan kepada perusahan-perusahaan untuk membayar upah buruh yang rendah.  Harusnya pemerintah Indonesia dengan tegas memperhatikan upah layak untuk kehidupan yang layak bagi buruh Indonesia. Seperti kata ahli Douglas Miller dalam acara Pengadilan rakyat ini, “  upah rendah diakibatkan tidak adanya tanggung jawab perusahan-perusahaan besar untuk mensejahterakan buruh Indonesia. Akan tetapi perusahan-perusahan besar hanya menjadikan buruh Indonesia sebagai sasaran tenaga kerja murah”. Sedangkan menurut Hary Prabowo ahli Ekonomi Politik Indonesia dalam acara ini juga menyebutkan, “ Upah rendah yang didapat buruh Indonesia, akibat ekonomi politik Indonesia yang masih dikendalikan oleh imperialis AS. Perusahaan merek-merek ternama milik Imperialis datang berbondong-bondong ke Indonesia bukan untuk memajukan Negara kita. Namun mereka datang untuk berinvestasi dan mendirikan perusahaannya karena upah yang rendah dan pasar yang luas yang dijamin pemerintah Indonesia. Lanjutnya, “Indonesia tidak akan mampu membangun Industri nasional yang sesungguhnya menjadi syarat utama menjamin upah layak di Indonesia, karena Industri nasional tidak akan dapat berjalan bila reforma agraria di Indonesia belum dijalankan”. 

Selain persoalan upah, persoalan kontrak kerja yang pendek menjadi salah-satu bentuk ketidakpastian kerja oleh kaum buruh. Adanya kontrak kerja yang pendek akan memangkas hak-hak buruh untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak seperti jaminan hari tua, jaminan keamanan, jaminan profesi dan lain-lain. Oleh karena itu, kerja kontrak adalah bentuk yang tidak pantas dijalankan di dunia terutama di Indonesia. Karena itu adalah bagian dari perampasan hak buruh atas bekerja. 

Terakhir, politik upah murah dan kerja kontrak akan berhubungan dengan meningkatnya pemberangusan berserikat di Indonesia yang merupakan bentuk pelanggaran HAM. Tentu itu adalah bagian  dari skema perusahaan untuk melanggengkan kebijakannya. Hal ini tentu menjadi kecaman bagi perusahaan terutama bagi pemerintah Indonesia yang tidak memberikan jaminan atas berorganisasi, berserikat bagi kaum buruh di Indonesia. Pemberangusan berserikat menjadi bukti nyata, bahwa pemerintah tidak memberikan hak-hak konstitusional buruh yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak demokratisnya. FMN juga menilai bahwa persoalan yang dihadapi buruh terutama upah murah, juga akan mempengaruhi rendahnya akses buruh untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anaknya serta jaminan kesehatan dan hari tua yang layak

Oleh karena itu, dalam kegiatan Pengadilan Rakyat Internasional yang diadakan di Jakarta dengan dihadiri hakim Internasional, delegasi Internasional, serikat buruh, ahli, pengacara rakyat, Perusahaan brand (merek), Ahli dan para undangan, menarik kesimpulan   bahwa “Perusahaan dan pemerintah harus bertanggung jawab atas Upah yang layak untuk kehidupan buruh yang layak. Selain itu hapuskan kerja kontrak dan hentikan pemberangusan berserikat terhadap buruh”


Rachmad P Panjaitan


Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger