Pernyataan Sikap FMN atas Pemilu Presiden 2014

Pemilu Presiden 2014 adalah Demokrasi Palsu yang mengilusi Mahasiswa dan Rakyat. Intensifkan perjuangan massa untuk mengkampanyekan persoalan dan tuntutan mahasiswa serta rakyat Indonesia

Pengantar

Pemilu disebut-sebut sebagai salah-satu istrumen dalam kehidupan Demokrasi. Di Indonesia, Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemilihan umum mencakup pemilihan legislatif (UU NO.8 Tahun 2012) dan eksekutif (UU NO.42 Tahun 2008). Tujuan dari pemilu di Indonesia masih berkedok dari pemikiran tokoh AS Abraham Lincoln tentang demokrasi yang di anggap paling populer diantara pengertian yang ada yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people). Pemikiran demikian adalah teori yang selalu menjadi tameng dalam menjalankan pemilu khususnya pemilihan presiden di negara-negara dunia khususnya negara berkembang (setengah jajahan setengah feodal) untuk mendapatkan legitimasi menjadi kepala negara/kepala pemerintah yang siap melayani para kapitalis monopoli internasional, borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalis birokrat.

Sejak kejatuhan Soeharto, Indonesia menjadi target proyek dan kampanye demokrasi palsu ala AS. Lebih dari itu, Indonesia menjadi contoh proyek AS yang sama bagi negeri-negeri pasca rejim otokratik, seperti di Irak, Libya, Tunisia, Mesir, Palestina, dan lain-lain. Sejak pemilu 1999, imperialis AS memberikan bantuan kepada Indonesia dalam kerangka reformasi sistem politik dan Pemilu dengan nama proyek: Support and Strengthen Democratic Initiatives an Electoral Processes In Indonesia (SSDIEPI) atau Bantuan dan Penguatan Inisiatif Proses Demokrasi Pemilu di Indonesia. Bantuan ini berbentuk bantuan teknis (technical assistance) dan bersifat hibah. Seperti ; (1) mendesain ulang sistem pemilu dengan cara dan mengikuti demokrasi di negara Imperialisme AS; (2) memperbaiki administrasi pemilu. Imperialis AS menyumbangkan peralatan yang akan digunakan pada pemilu seperti kotak pemungutan suara, kertas suara hingga komputer; (3) memberikan bantuan penguatan pendidikan pemilih (voter education) ; (4) memberikan bantuan untuk pengawasan pemilu (5) bantuan diberikan untuk mediasi atau arbitrase partai politik pasca pemilu. Skema Imperialisme pula mendorong lahirnya keppres No.16 Tahun 1999 tentang pembentukan KPU. Kemudian dari masa ke masa, sistem pemilu di Indonesia pun terus mengalami perubahan yang secara esensi hanyalah sistem yang demokrasi palsu yang sifatnya untuk melanggengkan pembodohan dan pembohongan di tengah-tengah rakyat Indonesia.

Selain itu, Imperialis AS juga melalui United Nations Development Programme yang berfungsi[1] untuk memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara untuk mengembangkan demokrasi ala AS. beberapa proyeknya tentang demokrasi palsu ala Imperialisme AS adalah meningkatkan kualitas KPU dan KPUD, reformasi lembaga DPR/DPD serta menyukseskan pemilu-pemilukada. Kemudian kedatangan Menteri Luar Negeri AS John Kerry di pertengahan Febuari 2014 lalu merupakan dukungan langsung atas pengembangan demokrasi dan Pemilu [2]yang diselenggarakan April lalu dan 9 Juli nanti untuk memastikan berjalannya demokrasi Imperialisme AS di Indonesia melalui rejim boneka SBY.

Tak cukup itu, rakyat pun dihantui bayangan fasis dari pemerintah bila memiliki tangapan lain di luar Pemilu. Ternyata, hak pilih sebagai hak telah berubah menjadi kewajiban untuk memilih, tanpa memaknai memilih tidak memilih merupakan hak juga. Pemerintah cemas kehabisan legitimasi bila tingginya angka golput sebagaimana dalam pemilukada-pemilukada bahkan dalam pileg yang sudah berlangsung. Pemerintah menggunakan pasal 292 dan 293, termasuk pasal 308 UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu. Dalam Pasal 308 menjelaskan;

“ Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan/ atau menghalangi seseorang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak

Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Jadi, semakin jelas sesungguhnya demokrasi yang dibungkus dalam pemilu 2014 di Indonesia adalah demokrasi palsu miliknya Imperialisme AS, bukan demokrasi milik rakyat. Sebab, pemilu 2014 dijadikan sebagai alat prosedural yang dipaksakan dalam mengembangkan demokrasi palsu, menyebar ilusi di tengah-tengah penghidupan rakyat yang semakin merosot akibat pelimpahan beban krisis AS di negeri setengah jajahan Indonesia yang terus merampas hak-hak demokratis rakyat.

Pemilu Presiden 2014 adalah Ilusi tentang perubahan yang hakekatnya adalah Pembodohan

Capres dan Cawapres sudah resmi ditetapkan menjadi peserta pemilu presiden oleh KPU sebagai penyelenggara. Pasangan No.1 yakni Prabowo dan Hatta Rajasa. Sedangkan Pasangan No.2 adalah Joko Widoo (Jokowi) dan Jusuf kalla. Calon-calon ini adalah barang lama yang diperbaruhi dan disegarkan menjadi Capres dan Cawapres yang seolah-olah memberi harapan perubahan bagi penderitaan rakyat.

Prabowo merupakan seorang borjuasi besar komprador, politisi, dan mantan perwira TNI Angkatan Darat. Kemudian Prabowo harus menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tahun 1998 karena terlibat dalam penculikan aktivis gerakan reformasi 1998 saat masih menjabat sebagai Danjen Kopassus dengan kategori pelanggar HAM berat[3]. Prabowo mempunyai catatan buruk atas pelanggaran HAM yang terjadi pada masa orde baru. Namun ia selalu berdalih bahwa dia bukan dipecat, namun pensiun. Layaknya seorang kabir yang mengelak akan kesalahannya, apalagi masa itu dia mempunyai posisi yang baik yaitu sebagai menantu Rejim otokrasi Soeharto.

Setelah itu dia dipecat dari Militer, dia mengikuti jejak adiknya seorang borjuasi besar komperador pula, Hashim Djojohadikusumo. Ia memulai karirnya dengan membeli aset PT. Kiani kertas (Kertas Nusantara). Selain itu Prabowo juga mempunyai Perusahan Nusantara Group yang menguasai 27 Perusahan di dalam dan di luar negeri[4]. Prabowo juga memiliki hubungan erat dengan komunitas bisnis korporasi Internasional yang didapatkan sejak berhubungan erat dengan raja Abdullahb dari Yordania.

Paradigma berkembang bahwa Prabowo sebagai calon pemimpin yang anti neoliberalisme dan mengembangkan ekonomi kerangkayatan adalah ilusi dengan bahasa sampah pada saat pemilu. Lihat visi dan misinya, ia secara terang-terangan menjelaskan pengembangan industri Indonesia dengan mendasarkan kepada investasi. Selain itu, ia berkomitmen menjalankan KEK dan MP3EI dengan meningkatkan investasi Imperialisme sampai US$ 3 Miliar. Dalam konsep reforma agraria, Prabowo menghebuskan tipu muslihatnya dengan kedok Ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang akan dikembangan senada dengan megaproyek Imperialisme AS untuk melakukan monopoli atas tanah. Tentu reforma agraria versi prabowo adalah ilusi yang sesat. Bahkan melalui adiknya Prabowo, seorang borjuasi besar komperador pula, Hashim Djojohadikusumo memaparkan visi misi Partai Gerindra dan Capres Prabowo di acara USINDO open fourm Luncheon. Hashim mengatakan bahwa Prabowo adalah lulusan dari AS yang tentu akan mengabdi kepada AS. Selain itu ia mengatakan bahwa rumah tangga di Indonesia akan membayar pajak. Kemudian yang perlu dicatat, Hashim mengatakan pajak penghasilan individu maupun korporat tidak akan dinaikkan sehigga perusahaan Amerika Serikat seperti PT. Freeport tidak usah kuatir mendukung Prabowo[5]. Sebagaimana Calon Rejim boneka, Jokowi juga tentu akan melakukan hal yang sama untuk menyenangkan tuannya, imperialism AS.

Sementara Pasangan Cawapres dari Prabowo yaitu Hatta Rajasa adalah seorang kapitalis birokrat yang sudah menjadi menteri dalam pemerintah boneka dari pasca reformasi semenjak tahun 2001-2014. Terakhir ia menjadi Menteri Kordinator Bidang Perekonomian di pemerintahan jilid dua SBY 2009-2014. Salah-satu kebijakan yang sangat anti rakyat diambil oleh Hatta Rajasa adalah Penetapan dan pengesahan Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi (MP3EI) Tahun 2010. Selain itu Hatta Rajasa juga tercatat sebagai borjuasi besar komprador yang mempunyai perusahaan PT Arthindo Utama yang bergerak di bidang agrobisnis dan perminyakan. PT. Arthindo Utama ini langsung terhubung dengan perusahaan milik Imperialisme AS yaitu, PT. Cevron Pacific Indonesia. Sementara itu anak perusahaan milik Hatta rajasa ini merambah di bidang isdustri batubara adalah PT Arthasia Cipta Pratama dan PT Artha Daya Coalindo[6].

Sementara pada pasangan kedua Jokowi dan Jusuf Kalla siapa mereka ? apakah Capres dan Cawapres yang benar-benar merakyat ? Jokowi adalah seorang pengusaha mebel pendiri PT Rakabu berasal dari Surakarta Solo yang mampu mengeskport sampai ke amerika, eropa dan timur tengah dengan omset miliar rupiah per tahun[7]. Kemudian Jokowi menjadi Walikota Surakarta (2005-2012) dan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012[8]. Tapi belum sampai 2 tahun menjabat Gubernur Jakarta, ia telah menjadi capres pada Pilpres 2014 ini. Selain menjadi pengusaha, Jokowi sesungguhnya telah disiapkan oleh klik-klik yang berkuasa. Jokowi yang disebut sebagai pemimpin yang merakyat adalah ilusi pemimpin di negeri berkembang yang masih dikendalikan negara maju (imperialis AS). Sikap itu ditunjukan melalui sowan (doa restu) ke Duta Besar AS Robert Blake pada 15 April (pasca pemilu 9 April) di kediaman pengusaha Indonesia Jacob Soetojo.

Jokowi dengan gaya blusukan tentu tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari pencitraan yang diciptakan oleh timnya yang terhubung dengan borjuasi besar monopoli (pengusaha besar) AS. James Riady, borjuasi besar komprador pemilik Lippo Grup dan First Media Grup[9], Jokowi juga terhubung dengan Stan Greenberg sebagai konsultan politik terkenal yang berhasil memenangkan belasan kepala pemerintahan, senator, gubernur, dan konsultan di AS dan terhubung dengan perusahaan multinasional, diantaranya: British Petroleum dan Mosanto. Stan memiliki hubungan erat dengan mantan Presiden AS Bill Clinton dalam organisasi non formal yakni Arkansas Connection (Arkansas merupakan negara bagian asal Clinton menjadi jaksa agung dan gubernur) yang merupakan kelompok elit yang sangat berkuasa di Partai Demokrat AS serta sangat mempengaruhi pemerintahan AS Barrack Obama. Stan disiapkan oleh James Riady untuk karena ia mempunyai kepentingan untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia dan penghubung bagi Imperialis AS. Sedangkan borjuasi besar komprador lainnya yang mendukung Jokowi adalah Anthoni Salim anak dari Sundono Salim (Liem Sioe Liong) yang mempunyai Grup Salim dengan beberapa perusahaan besarnya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Bogasari Flour Mills. Lalu, ada Chaerul Tanjung yang mendukung Jokowi. Chaerul Tanjung adalah Borjuasi besar komprador yang mempunyai perusahaan CT Croup yang membawahi sekitar 50 perusahaan bergerak di bidang finasial, media, asuransi, bank, hiburan, property, dan lain-lain[10]. Bahkan Chaerul Tanjung ini pernah dinobatkan masuk menjadi salah satu orang terkaya di dunia versi majalah forbes. Kemudian semakin terang datangnya dukungan dari Sofyan Wanandi yang merupakan perpanjang-tangan dari borjuasi besar komprador (ketua Apindo). Dan ia pun didukung oleh (Purn) Jenderal Luhut panjaitan yang mempunyai kepentingan untuk mengembangan usaha pertambangan batu baranya. Sedangkan Calon wakil presiden dari Jokowi adalah Jusuf Kalla yang merupakan borjuasi besar komprador yang memiliki sejumlah perusahan. Sesungguhnya kita juga bisa paham bahwa Jusuf kalla adalah musuh rakyat Indonesia yang pernah menjabat menjadi Wapres pada jilid I rejim SBY 2004-2009. Jusuf kalla memimpin Kalla Group yang menaungi bisnis otomotif, konstruksi, energi, keuangan, properti, trasportasi dan bisnis sekolah. Kalla Group mempunyai ± 15 anak perusahaan. Sedangkan bisnis otomotif Jusuf kalla langsung terhubung dengan imperialis jepang yakni Toyota.

Dengan adanya Pemilu 2014, Pendidikan Indonesia tetap terbelakang !

Tahun 2014 disebut-sebut sebagai tahun politik karena berlangsungnya perhelatan pemilu 2014. Kita telah memilih legislatif dan pada 9 Juli Mendatang akan diikuti pemilihan Presiden. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana Arah Pendidikan Pasca Pemilu 2014 ? Apakah pendidikan di Indonesia akan mengarah pada kemajuan atau pendidikan akan tetap bobrok, mahal dan jauh untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Sementara keadaan pemerintah yang semakin merosot ke dalam jurang Korupsi, kebijakan yang tidak populis, penegakan hukum yang diskriminatif, pelayanan birokrasi yang buruk, partisipasi masyarakat yang rendah, menjadi cerminan pemerintahan saat ini.

Bila menilai calon-calon Presiden yang akan menjadi Kepala negara/Kepala pemerintah, ternyata tak ada satu pun yang mempunyai proram-program yang membicarakan pendidikan secara serius. Sehingga kita memandang bahwa kebijakan atas pendidikan pasca pemilu 2014 dengan pemerintah baru, tidak akan mengubah wajah pendidikan Indonesia yang mahal, tidak ilmiah, tidak demokratis dan tidak mengabdi kepada rakyat. Pendidikan akan tetap menjadi alat legitimasi kebudayaan untuk melegitimasi kebijakan rejim anti rakyat yang mengarahkan pendidikan sebagai mesin kebudayaan imperialisme, feodalisme, kabir untuk tetap mempertahankan keterbelakangan rakyat Indonesia. Jokowi mempumyai program dalam dunia pendidikan dengan mengembangkan konsep revolusi mental[11]. Revolusi mental disebut mengembangkan pendidikan berakarakter kebangsaan yang meliputi sepuluh program yang menjelaskan membangun nilai-nilai nasionalisme, patriotisme dalam dunia pendidikan. Akan tetapi dari 10 program prioritas dalam pendidikan, semuanya adalah barang lama dari sistem pendidikan nasional yang telah ada dan usang. Jokowi tidak menjelaskan bagaimana kurikulum yang baik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. selain itu, Jokowi tidak mempunyai program untuk mengembalikan tanggung jawab negara yang penuh atas pendidikan. Sehingga dapat dipastikan Jokowi pun akan tetap mempertahankan liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi di dunia pendidikan.

Senada juga dengan program Prabowo dalam pendidikan yang dinamai meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan[12]. Ia menjalankan pendidikan dengan penguatan karakter bangsa. Selain itu, melakukan perubahan kurikulum pendidikan dengan mengembangkan kebudayaan Indonesia yang berprinsip pancasila dan UUD 1945. Tentu semua program prabowo tidak ada yang baru. Ia hanya menyegarkan program-program pendidikan yang lama, yang terbukti pendidikan hanya berorientasi pendidikan yang mengabdi kepada imperialism, borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat. Jadi semakin jelas, bahwa diantara dua pasangan Calon Presiden tidak mempunyai program pendidikan yang kongkrit dalam menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia. Di sisi lain, pendidikan Indonesia semakin hari semakin jatuh dalam jurang liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi

Apa sikap FMN atas Pemilu Presiden 2014 yang menyebar demokrasi palsu dan ilusi perubahan ?

Oleh karena itu, semakin terang bahwa pertarungan dari Pemilu Presiden 2014 hanya pertarungan untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk menggantikan rejim boneka, rejim bobrok dari SBY. Oleh karena itu FMN menyatakan sikap atas Pemilu Presiden 2014 dengan tegas sebagai berikut;

1. Mengintensifkan kerja Massa, mengalahkan hingar bingar Pilpres 2014 dengan mengkampanyekan persoalan dan tuntutan pemuda mahasiswa dan rakyat Indonesia

2. Bongkar demokrasi palsu Pilpres 2014 yang merupakan kepentingan imperialis AS dengan menyatukan seluruh anggota dan massa mahasiswa dengan kampanye persoalan-persoalan dan tuntuan mahasiswa serta rakyat Indonesia

3. Tidak ambil bagian dalam kampanye busuk Pemilu Presiden 2014 sebagai bentuk melikuidasi pikiran-pikiran borjuasi yang terus menyebar ilusi perubahan bagi rakyat

Demikian pernyataan sikap ini disusun, kiranya seluruh elemen organisasi yang ada di setiap tingkatan organisasi dapat menjalankan dengan semangat juang tinggi untuk melawan hegemoni demokrasi palsu dengan instrumen Pemilu Presiden 2014. Sebab, Perubahan sejati hanya ada di tangan rakyat.

24 Juni 2014

Hormat Kami,

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

Rachmad P Panjaitan

Ketua