Pemilu
Presiden 2014 adalah Demokrasi Palsu yang mengilusi Mahasiswa dan Rakyat.
Intensifkan perjuangan massa untuk mengkampanyekan persoalan dan
tuntutan mahasiswa serta rakyat Indonesia
Pengantar
Pemilu disebut-sebut
sebagai salah-satu istrumen dalam kehidupan Demokrasi. Di Indonesia, Pemilu berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemilihan
umum mencakup pemilihan legislatif (UU NO.8 Tahun 2012) dan eksekutif (UU NO.42
Tahun 2008). Tujuan dari pemilu di Indonesia masih berkedok dari pemikiran
tokoh AS Abraham Lincoln
tentang demokrasi yang di anggap paling populer diantara pengertian yang ada
yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of
the people, by the people, and for the people). Pemikiran demikian adalah teori yang selalu
menjadi tameng dalam menjalankan pemilu khususnya pemilihan presiden di
negara-negara dunia khususnya negara berkembang (setengah jajahan setengah
feodal) untuk mendapatkan legitimasi menjadi kepala negara/kepala pemerintah
yang siap melayani para kapitalis monopoli internasional, borjuasi besar
komprador, tuan tanah besar dan kapitalis birokrat.
Sejak
kejatuhan Soeharto, Indonesia menjadi target proyek dan kampanye demokrasi
palsu ala AS. Lebih dari itu, Indonesia menjadi contoh proyek AS yang sama bagi
negeri-negeri pasca rejim otokratik, seperti di Irak, Libya, Tunisia, Mesir,
Palestina, dan lain-lain. Sejak pemilu 1999, imperialis AS memberikan bantuan
kepada Indonesia dalam kerangka
reformasi sistem politik dan Pemilu dengan nama proyek: Support and
Strengthen Democratic Initiatives an Electoral Processes In Indonesia (SSDIEPI)
atau Bantuan dan Penguatan Inisiatif Proses Demokrasi Pemilu di Indonesia. Bantuan ini berbentuk bantuan teknis (technical
assistance) dan bersifat hibah.
Seperti ; (1) mendesain ulang
sistem pemilu dengan cara dan mengikuti demokrasi di negara Imperialisme AS; (2) memperbaiki administrasi
pemilu. Imperialis AS menyumbangkan peralatan yang akan digunakan pada pemilu
seperti kotak pemungutan suara, kertas suara hingga komputer; (3) memberikan
bantuan penguatan pendidikan pemilih (voter education) ; (4) memberikan
bantuan untuk pengawasan pemilu (5) bantuan diberikan untuk mediasi atau
arbitrase partai politik pasca pemilu. Skema Imperialisme pula mendorong lahirnya keppres No.16 Tahun 1999
tentang pembentukan KPU. Kemudian dari
masa ke masa, sistem pemilu di Indonesia pun terus mengalami perubahan yang
secara esensi hanyalah sistem yang demokrasi palsu yang sifatnya untuk
melanggengkan pembodohan dan pembohongan di tengah-tengah rakyat Indonesia.
Selain itu, Imperialis
AS juga melalui
United Nations Development Programme yang berfungsi[1]
untuk memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara untuk mengembangkan
demokrasi ala AS. beberapa proyeknya tentang demokrasi palsu ala Imperialisme
AS adalah meningkatkan kualitas KPU dan KPUD, reformasi lembaga DPR/DPD serta
menyukseskan pemilu-pemilukada. Kemudian kedatangan Menteri Luar Negeri AS John
Kerry di pertengahan Febuari 2014 lalu merupakan dukungan langsung atas pengembangan
demokrasi dan Pemilu [2]yang
diselenggarakan April lalu dan 9 Juli nanti untuk memastikan berjalannya
demokrasi Imperialisme AS di Indonesia melalui rejim boneka SBY.
Tak
cukup itu, rakyat pun dihantui bayangan fasis dari pemerintah bila memiliki
tangapan lain di luar Pemilu. Ternyata, hak pilih sebagai hak telah berubah
menjadi kewajiban untuk memilih, tanpa memaknai memilih tidak memilih merupakan hak juga. Pemerintah cemas
kehabisan legitimasi bila tingginya angka golput sebagaimana dalam pemilukada-pemilukada
bahkan dalam pileg yang sudah berlangsung. Pemerintah menggunakan pasal 292
dan 293, termasuk pasal 308 UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu. Dalam Pasal 308
menjelaskan;
“ Setiap orang yang
dengan sengaja menggunakan kekerasan dan/ atau menghalangi seseorang
akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang
menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan
pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak
Rp 24.000.000 (dua puluh empat
juta rupiah)”.
Jadi, semakin jelas sesungguhnya demokrasi yang dibungkus dalam
pemilu 2014 di Indonesia adalah demokrasi palsu miliknya Imperialisme AS, bukan
demokrasi milik rakyat. Sebab, pemilu 2014 dijadikan sebagai alat prosedural
yang dipaksakan dalam mengembangkan demokrasi palsu, menyebar ilusi di
tengah-tengah penghidupan rakyat yang semakin merosot akibat pelimpahan beban
krisis AS di negeri setengah jajahan Indonesia yang terus merampas hak-hak demokratis rakyat.
Pemilu
Presiden 2014 adalah Ilusi tentang perubahan yang hakekatnya adalah Pembodohan
Capres
dan Cawapres sudah resmi ditetapkan menjadi peserta pemilu presiden oleh KPU
sebagai penyelenggara. Pasangan No.1 yakni Prabowo dan Hatta Rajasa. Sedangkan
Pasangan No.2 adalah Joko Widoo (Jokowi) dan Jusuf kalla. Calon-calon ini
adalah barang lama yang diperbaruhi dan disegarkan menjadi Capres dan Cawapres
yang seolah-olah memberi harapan perubahan bagi penderitaan rakyat.
Prabowo merupakan seorang
borjuasi besar komprador, politisi, dan mantan perwira TNI Angkatan Darat.
Kemudian Prabowo
harus menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tahun 1998 karena terlibat
dalam penculikan aktivis gerakan reformasi 1998
saat masih menjabat sebagai Danjen Kopassus dengan kategori pelanggar
HAM berat[3]. Prabowo
mempunyai catatan buruk atas pelanggaran HAM yang terjadi pada masa orde baru.
Namun ia selalu berdalih bahwa dia bukan dipecat, namun pensiun. Layaknya
seorang kabir yang mengelak akan kesalahannya, apalagi masa itu dia mempunyai
posisi yang baik yaitu sebagai menantu Rejim otokrasi Soeharto.
Setelah
itu dia dipecat dari Militer, dia mengikuti jejak adiknya seorang borjuasi
besar komperador pula, Hashim
Djojohadikusumo. Ia
memulai karirnya dengan membeli aset PT. Kiani kertas (Kertas Nusantara).
Selain itu Prabowo juga mempunyai Perusahan Nusantara Group yang menguasai 27
Perusahan di dalam dan di luar negeri[4]. Prabowo juga
memiliki hubungan erat dengan komunitas bisnis korporasi Internasional yang
didapatkan sejak berhubungan erat dengan raja Abdullahb dari Yordania.
Paradigma berkembang
bahwa Prabowo sebagai calon pemimpin yang anti neoliberalisme dan mengembangkan
ekonomi kerangkayatan adalah ilusi dengan bahasa sampah pada saat
pemilu. Lihat visi dan misinya, ia secara terang-terangan
menjelaskan pengembangan industri Indonesia dengan mendasarkan kepada
investasi. Selain itu, ia berkomitmen menjalankan KEK dan MP3EI dengan meningkatkan
investasi Imperialisme sampai US$ 3 Miliar. Dalam konsep reforma agraria,
Prabowo menghebuskan tipu muslihatnya dengan kedok Ketahanan pangan. Ketahanan
pangan yang akan dikembangan senada dengan megaproyek Imperialisme AS untuk
melakukan monopoli atas tanah. Tentu reforma agraria versi prabowo adalah
ilusi yang sesat. Bahkan melalui adiknya Prabowo, seorang borjuasi besar
komperador pula, Hashim Djojohadikusumo memaparkan visi misi Partai Gerindra dan
Capres Prabowo di acara USINDO open fourm Luncheon. Hashim mengatakan bahwa Prabowo
adalah lulusan dari AS yang tentu akan mengabdi kepada AS. Selain itu ia
mengatakan bahwa rumah tangga di Indonesia akan membayar pajak. Kemudian yang
perlu dicatat, Hashim mengatakan pajak penghasilan individu maupun
korporat tidak akan dinaikkan sehigga perusahaan Amerika Serikat seperti PT.
Freeport tidak usah kuatir mendukung Prabowo[5].
Sebagaimana Calon Rejim boneka, Jokowi juga tentu akan melakukan hal yang sama
untuk menyenangkan tuannya, imperialism AS.
Sementara Pasangan
Cawapres dari Prabowo yaitu Hatta Rajasa
adalah seorang kapitalis birokrat yang sudah menjadi menteri dalam pemerintah
boneka dari pasca reformasi semenjak tahun 2001-2014. Terakhir ia menjadi
Menteri Kordinator Bidang Perekonomian di pemerintahan jilid dua SBY 2009-2014.
Salah-satu kebijakan yang sangat anti rakyat diambil oleh Hatta Rajasa adalah
Penetapan dan pengesahan Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi (MP3EI)
Tahun 2010. Selain itu Hatta Rajasa juga
tercatat sebagai borjuasi besar komprador yang mempunyai perusahaan PT Arthindo Utama yang
bergerak di bidang agrobisnis dan perminyakan. PT. Arthindo Utama ini langsung
terhubung dengan perusahaan milik Imperialisme AS yaitu, PT. Cevron Pacific
Indonesia. Sementara itu anak perusahaan milik Hatta rajasa ini merambah di
bidang isdustri batubara adalah PT Arthasia Cipta Pratama dan PT Artha
Daya Coalindo[6].
Sementara pada pasangan kedua Jokowi dan Jusuf Kalla siapa
mereka ? apakah Capres dan Cawapres yang benar-benar merakyat ? Jokowi adalah
seorang pengusaha mebel pendiri PT
Rakabu berasal dari
Surakarta Solo yang mampu mengeskport sampai ke amerika, eropa dan timur tengah
dengan omset miliar rupiah per tahun[7]. Kemudian Jokowi menjadi Walikota Surakarta (2005-2012) dan
terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012[8]. Tapi belum sampai 2 tahun menjabat Gubernur Jakarta, ia telah menjadi capres pada Pilpres 2014 ini. Selain menjadi pengusaha, Jokowi sesungguhnya telah disiapkan
oleh klik-klik yang berkuasa. Jokowi yang disebut sebagai
pemimpin yang merakyat adalah ilusi
pemimpin di negeri berkembang yang masih dikendalikan negara maju (imperialis
AS). Sikap itu ditunjukan melalui sowan (doa restu) ke Duta Besar AS Robert Blake pada 15 April
(pasca pemilu 9 April) di kediaman pengusaha Indonesia Jacob Soetojo.
Jokowi dengan gaya
blusukan tentu tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari pencitraan yang
diciptakan oleh timnya yang terhubung dengan borjuasi besar monopoli (pengusaha
besar) AS. James Riady, borjuasi besar komprador pemilik Lippo Grup dan First
Media Grup[9],
Jokowi juga terhubung dengan Stan Greenberg sebagai konsultan politik terkenal
yang berhasil memenangkan belasan kepala pemerintahan, senator, gubernur, dan
konsultan di AS dan terhubung dengan perusahaan multinasional, diantaranya: British Petroleum dan
Mosanto. Stan memiliki hubungan erat dengan mantan Presiden AS Bill Clinton
dalam organisasi non formal yakni Arkansas Connection (Arkansas
merupakan negara bagian asal Clinton menjadi jaksa agung dan gubernur) yang
merupakan kelompok elit yang sangat berkuasa di Partai Demokrat AS serta sangat
mempengaruhi pemerintahan AS Barrack Obama. Stan disiapkan oleh James Riady
untuk karena ia mempunyai kepentingan untuk menguasai sumber daya alam di
Indonesia dan penghubung bagi Imperialis AS. Sedangkan borjuasi besar komprador
lainnya yang mendukung Jokowi adalah Anthoni Salim anak dari Sundono Salim (Liem Sioe Liong) yang mempunyai
Grup Salim dengan beberapa
perusahaan besarnya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Bogasari Flour Mills. Lalu, ada Chaerul Tanjung yang mendukung
Jokowi. Chaerul Tanjung adalah Borjuasi besar komprador yang mempunyai perusahaan
CT Croup yang membawahi sekitar 50
perusahaan bergerak di bidang finasial, media, asuransi, bank, hiburan,
property, dan lain-lain[10].
Bahkan Chaerul Tanjung ini pernah dinobatkan masuk menjadi salah satu orang
terkaya di dunia versi majalah forbes. Kemudian semakin terang datangnya dukungan dari Sofyan Wanandi yang merupakan perpanjang-tangan
dari borjuasi besar komprador (ketua Apindo). Dan ia pun didukung oleh (Purn) Jenderal Luhut panjaitan yang mempunyai kepentingan untuk mengembangan usaha pertambangan batu baranya.
Sedangkan Calon wakil presiden dari Jokowi adalah Jusuf Kalla yang merupakan borjuasi besar komprador yang memiliki
sejumlah perusahan. Sesungguhnya kita juga bisa paham bahwa Jusuf kalla adalah
musuh rakyat Indonesia yang pernah
menjabat menjadi Wapres pada jilid I rejim SBY 2004-2009. Jusuf kalla memimpin
Kalla Group yang menaungi bisnis otomotif, konstruksi, energi, keuangan, properti, trasportasi dan bisnis sekolah. Kalla Group mempunyai ± 15 anak perusahaan. Sedangkan bisnis otomotif Jusuf kalla langsung terhubung dengan imperialis jepang yakni Toyota.
Dengan adanya Pemilu 2014, Pendidikan Indonesia tetap terbelakang !
Tahun 2014 disebut-sebut sebagai tahun politik karena
berlangsungnya perhelatan pemilu 2014. Kita telah memilih legislatif dan pada 9
Juli Mendatang akan diikuti pemilihan Presiden. Menjadi pertanyaan bagi kita,
bagaimana Arah Pendidikan Pasca Pemilu 2014 ? Apakah
pendidikan di Indonesia akan mengarah pada kemajuan atau pendidikan akan tetap
bobrok, mahal dan jauh untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Sementara keadaan
pemerintah yang semakin merosot ke dalam jurang Korupsi, kebijakan yang tidak
populis, penegakan hukum yang diskriminatif, pelayanan birokrasi yang buruk,
partisipasi masyarakat yang rendah, menjadi cerminan pemerintahan saat ini.
Bila menilai calon-calon Presiden yang akan
menjadi Kepala negara/Kepala pemerintah, ternyata tak ada satu pun yang mempunyai
proram-program yang membicarakan pendidikan secara serius. Sehingga kita
memandang bahwa kebijakan atas pendidikan pasca pemilu 2014 dengan pemerintah
baru, tidak akan mengubah wajah pendidikan Indonesia yang mahal, tidak ilmiah,
tidak demokratis dan tidak mengabdi kepada rakyat. Pendidikan akan tetap
menjadi alat legitimasi kebudayaan untuk melegitimasi kebijakan rejim anti
rakyat yang mengarahkan pendidikan sebagai mesin kebudayaan imperialisme, feodalisme,
kabir untuk tetap mempertahankan keterbelakangan rakyat Indonesia. Jokowi
mempumyai program dalam dunia pendidikan dengan mengembangkan konsep revolusi
mental[11]. Revolusi mental
disebut mengembangkan pendidikan berakarakter kebangsaan yang meliputi sepuluh
program yang menjelaskan membangun nilai-nilai nasionalisme, patriotisme dalam
dunia pendidikan. Akan tetapi dari 10 program prioritas dalam pendidikan,
semuanya adalah barang lama dari sistem pendidikan nasional yang telah ada dan
usang. Jokowi tidak menjelaskan bagaimana kurikulum yang baik bagi perkembangan
pendidikan di Indonesia. selain itu, Jokowi tidak mempunyai program untuk
mengembalikan tanggung jawab negara yang penuh atas pendidikan. Sehingga dapat
dipastikan Jokowi pun akan tetap mempertahankan liberalisasi, komersialisasi
dan privatisasi di dunia pendidikan.
Senada
juga dengan program Prabowo dalam pendidikan yang dinamai meningkatkan kualitas
sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan[12]. Ia menjalankan pendidikan dengan penguatan
karakter bangsa. Selain itu, melakukan perubahan kurikulum pendidikan dengan
mengembangkan kebudayaan Indonesia yang berprinsip pancasila dan UUD 1945.
Tentu semua program prabowo tidak ada yang baru. Ia hanya menyegarkan
program-program pendidikan yang lama, yang terbukti pendidikan hanya
berorientasi pendidikan yang mengabdi kepada imperialism, borjuasi besar
komprador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat. Jadi semakin jelas, bahwa diantara dua pasangan Calon Presiden
tidak mempunyai program pendidikan yang kongkrit dalam menyelesaikan persoalan
pendidikan di Indonesia. Di sisi lain, pendidikan Indonesia semakin hari semakin
jatuh dalam jurang liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi
Apa
sikap FMN atas Pemilu Presiden 2014 yang menyebar demokrasi palsu dan ilusi
perubahan ?
Oleh karena itu,
semakin terang bahwa pertarungan dari Pemilu Presiden 2014 hanya pertarungan
untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk menggantikan rejim boneka, rejim
bobrok dari SBY. Oleh karena itu FMN menyatakan sikap atas Pemilu Presiden 2014 dengan tegas
sebagai berikut;
1. Mengintensifkan
kerja Massa, mengalahkan hingar bingar Pilpres 2014 dengan mengkampanyekan persoalan dan tuntutan
pemuda mahasiswa dan rakyat Indonesia
2. Bongkar demokrasi palsu Pilpres 2014 yang merupakan kepentingan imperialis AS dengan menyatukan seluruh anggota dan massa mahasiswa dengan kampanye
persoalan-persoalan dan tuntuan mahasiswa serta rakyat Indonesia
3. Tidak ambil bagian
dalam kampanye busuk Pemilu Presiden 2014 sebagai bentuk melikuidasi
pikiran-pikiran borjuasi yang terus menyebar ilusi perubahan bagi rakyat
Demikian pernyataan sikap ini disusun, kiranya seluruh elemen organisasi yang
ada di setiap tingkatan organisasi dapat menjalankan dengan semangat juang
tinggi untuk melawan hegemoni demokrasi palsu dengan instrumen Pemilu Presiden 2014. Sebab, Perubahan sejati hanya ada di tangan rakyat.
24 Juni 2014
Hormat
Kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL
Rachmad P
Panjaitan
Ketua
[2]http://www.rri.co.id/post/berita/1498/teknologi/menlu_as_john_kerry_kunjungi_indonesia_awal_pekan_depan.html Diakses pada tanggal 11 Juni 2014,
pukul 20.22 WIB
[3] http://www.jpnn.com/read/2014/05/30/237441/Publik-Perlu-Tahu-Penyebab-Prabowo-Dipecat-, Diakses pada tanggal 11 Juni
2014, pukul 22.03 WIB
[4] http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/55712-prabowo_kelola_belasan_perusahaan, Diakses pada tanggal 11 Juni 2014,
pukul 22.20 WIB
[5] http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/06/05/249554/pidato-di-as-adik-prabowo-gerindra-akan-kumpulkan-pajak-rakyat-indonesia, Diakses pada tanggal 11 Juni 2014,
pukul 23.26 WIB
[6] http://arthindo.co.id/arthasia-cipta-pratama.html, Diakses pada tanggal 12 Juni 2014,
pukul 08.45 WIB
[7] http://www.tempo.co/read/news/2014/03/23/092564617/Kata-Pengusaha-Mebel-Soal-Jokowi, Diakses pada tanggal 12 Juni 2014,
pukul 09.00 WIB
[9] http://infoindonesiakita.com/2014/04/05/jokowi-dan-james-riady/, Diakses pada tanggal 12 Juni
2014, pukul 09.43 WIB
[11] http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf, Diakses pada tanggal 12 juni 2014,
pukul 13.09 WIB
[12] http://www.kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_prabowo-Hatta.pdf, Diakses pada tanggal 12 Juni 2014,
pukul 13.20 WIB
1 komentar:
http://koranopini.com/index.php/en/tokoh/wawancara/item/1600-prabowo-dan-jokowi-apa-bedanya
Posting Komentar