Headlines News :
Home » » Pernyataan Sikap: PT. Sintang Raya Perampas Tanah Rakyat di Kubu Raya Kalbar

Pernyataan Sikap: PT. Sintang Raya Perampas Tanah Rakyat di Kubu Raya Kalbar

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Rabu, 04 Juni 2014 | 08.12



Tak ada demokrasi (Pilpres 2014), bila tanah rakyat masih dirampas



Di tengah hiruk pikuk kampanye Pilpres 2014, ternyata persoalan rakyat masih saja menggurita. Persoalan dan tuntutan rakyat tersebut, bahkan sepertinya tidak menjadi isu menarik dalam kampanye Capres-Cawapres. Kampanye yang dimulai dari 4 juni-5 juli, semata-mata hanya bertujuan meraup suara rakyat untuk memenangkan calon dalam perebutan kursi No.1 di Indonesia. Hal Itu semakin mempertegas bagi kita pula, bahwa pemilu 2014 sesungguhnya adalah demokrasi palsu, yang hanya bertujuan mengantikan pucuk kepemimpinan rezim Boneka SBY.

Hiruk pikuk kampanye Capres tersebut, mengesampingkan konflik tanah antara masyarakat Kubu raya dengan PT. Sintang raya. Secara masyarakat Kubu raya yang terdiri dari 20 desa sudah mendiami areal lahan seluas 20.000 Ha mulai dari tahun 1921. Kubu raya berbentuk Pulau di Kalimantan barat yang merupakan salah-satu jalur air yang menghubungkan Sulawesi dan Kalimantan. Masyarakat Kubu Raya di masa kolonial belanda tersebut,  telah  bekerja sebagai pengangkut batu untuk membuat Dam sebagai benteng pertahanan di Sungai Kapuas sekitar daerah muara kubu. Sementara sebagian dari masyarakat bekerja sebagai nelayan dan bertani padi. Pada tahun-tahun tersebut pula, masyarakat membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian dengan nilai-nilai adat istiadat yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan pengaturan atas fungsi hutan. Pola kombinasi tanaman pangan (padi) dan tanaman keras (kelapa dan karet) berlaku sampai sekarang yang merupakan sumber penghidupan memberi nilai-nilai penghidupan bagi masyarakat kubu raya. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kubu raya, lahan ini juga berguna untuk membiayai sekolah anak-anak masyarakat.

Namun sekitar tahun 2007 masyarakat mulai terusik dengan adanya pembukaan hutan secara besar-besaran oleh PT. Sintang raya yang meliputi 9 Desa Kubu raya yang berpenduduk ± 20.000 jiwa. Tentu mengundang reaksi masyarakat yang telah menghuni pulau tersebut secara turun-temurun. Masyarakat melakukan berbagai usaha mulai dari negoisasi, protes sebagai bentuk perjuangan mereka di atas tanah kelahiranyang dirampas oleh perusahaan.

Akan tetapi pada saat itu warga tak mampu bertahan sebagai mana harapan mereka, hutan di babat habis oleh prusahaan, sampai mengambil alih sebagian lahan yang telah dikuasai dan telah dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun dengan bukti tanaman holtikoltura dan tanaman keras. Secara administrasi dasar penguasaan warga pada saat itu adalah surat keterangan menggarap dari kepala Desa/ Kepala Parit (keputusan dewan tahun 1986). Dengan adanya perampasan dan penguasaan lahan oleh PT. Sintang Raya, sangat berdampak pada penghidupan masyarakat yang semakin merosot. Ketimpangan stuktur agraria membuat matinya perekonomian masyarakat. Lahan yang secara turun-temurun memberikan sumber kehidupan bagi masyarakat, kini menjadi milik PT. Sintang raya yang notabenenya adalah tuan tanah besar. Monopoli tanah yang dilakukan oleh PT.Sintang raya berdampak pula semakin rendahnya akses masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan dengan adanya kehadiran perusahan tersebut juga merusak ekosistem lingkungan yaitu ketersediaan air bersih yang terancam.

PT. Sintang Raya sendiri berdiri dengan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 22 maret 2002 oleh Notaris Hobby Simanungkalit,S.H, di Sintang dan mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-14600.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 26 Maret 2008. Tetapi sebelum memiliki badah hukum PT. Sintang Raya telah melakukan operasional dengan berbagai aktifitas diantaranya melakukan pengurusan Izin Prinsip dari Pemda: No. 503/0587/I-Bappeda, tanggal 24 April 2003,  mengurus Izin Lokasi: No. 400/02-IL/2004, tanggal 24 Maret 2004, mendapatkan Izin Usaha Perkebunan:No. 03/0457/II-Bappeda, tanggal 01 April 2004 dan Perpanjangan Izin Lokasi : No. 25 Tahun 2007, tanggal 22 Januari 2007.

PT. Sintang Raya menguasai HGU seluas 11.129,9 Ha yang beroperasi pada tahun 2009, di tanah masyarakat dan tanah transmigrasi. PT. Sintang Raya merupakan gabungan modal dari 4 perusahaan, tiga diantaranya perusahaan dengan modal asing Asing (95%) yang terdiri dari PT. Miwon Agrokencana Sakti (Gabungan Negara, 53,45%), Daesang Holdings Co.Ltd (Korea Selatan, 23,28%) Dan Eagle Word Development Corp (British Virgin Islands, 18,27%) dan Kentjana Widjaja (Indonesia,5,00%).

Karena semakin meluasnya penguasaan perusahaan ini masyarakat pun mengencangkan penolakan dengan cara melakukan dialog dengan pemerintah daerah maupun perusahaan agar mengembalikan tanah kepada masyarakat baik di dalam HGU yang diduga banyak penyimpangan dalam prosesnya maupun tanah yang diduga diluar HGU. Atas dasar perampasan tanah, warga masyarakat kemudian melakukan gugatan hukum atas HGU PT. Sintang Raya Nomor 04/2009 tertanggal 05 juni 2009 dengan surat ukur 02 Juni 2009, Nomor 182/2009 dengan luas areal 11. 129.9 Ha. Dalam putusan pengadilan tata usaha Negara (PTUN) Kota Pontianak No. 30/6/2011/ PTUN PTK, menyatakan Batal demi hukum sertifikat atas HGU PT. Sintang Raya Nomor 04/2009 tertanggal 05 juni 2009, surat ukur 02 juni 2009, Nomor 182/2009. Dengan luas areal 11. 129.9 Ha. Sehingga atas dasar keputusan tersebut, maka secara hokum masyarakat Kubu raya sah menjadi pemilik tanah di luas 11.129,9.

Akan tetapi PT. Sintang raya sebagai tuan tanah besar, berusaha melakukan upaya-upaya hukum untuk tetap merampas tanah kubu raya. PT. Sintang raya menjalankan berbagai banding hukum. mulai dari banding ke PTUN Jakarta sampai kasasi di MA. Namun semua tahapan banding yang dijalankan ditolak.  Akan tetapi praktek di lapangan, PT. Sintang raya masih tetap menjalankan penguasaan lahan di atas tanah masyarakat Kubu raya sampai dengan sekarang. Artinya PT. Sintang raya, tidak mengindahkan putusan PTUN Pontianak untuk mengembalikan tanah kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN) menyatakan sikap ;
1.      Hentikan perampasan tanah masyarakat Kubu raya oleh tuan tanah besar swasta milik PT. Sintang raya
2.      PT. Sintang raya Cacat Hukum dalam Pengelolahan tanah di kubu raya
3.      Kembalikan Tanah kepada Masyarakat Kubu raya yang dirampas oleh PT. Sintang raya
4.      Hentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum tani
5.      Jalankan Reforma Agraria sejati- Tanah Untuk Rakyat

Demikian pernyatan sikap dari PP FMN atas penguasaan  tanah oleh PT. Sintang Raya di Kubu raya. FMN sebagai Ormass Mahasiswa, akan selalu berjuang bersama kaum tani, klas buruh untuk menuntut hak-hak demokratis rakyat. TIDAK ADA DEMOKRASI TANPA LANDREFORM. Terima kasih.

04 Juni 2014
Hormat Kami,
Pimpinan Pusat FMN




Rachmad P Panjaitan
Ketua





Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger