Headlines News :
Home » » Pernyataan Sikap FMN: Gerakan Mahasiswa Melawan Capres Penindas Rakyat anti Demokratis dan pelanggar HAM

Pernyataan Sikap FMN: Gerakan Mahasiswa Melawan Capres Penindas Rakyat anti Demokratis dan pelanggar HAM

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 14 Juli 2014 | 23.12



Nilai-nilai demokrasi menjadi sebuah capain dalam kemenangan dalam gerakan reformasi 1998. Pemberangusan dan penghancuran nilai-nilai demokrasi di Indonesia dengan cara militerristik, kekerasan, indontrinisasi, menjadi ancaman menakutkan selama masa orba 32 tahun di bahwa rejim boneka fasis Soeharto berkuasa. Hak-hak demokratis pemuda mahasiswa dalam mengembangkan kebebasan mimbar akademik sampai dengan pengembangan akademik atas ilmu pengetahuan yang berguna bagi rakyat, dirampas dengan kejam melalui NKK/BKK yang melahirkan kampus sebagai menara gading yang menopang kebijakan boneka fasis selama Soeharto berkuasa. 

Demikian pula dengan gerakan-gerakan rakyat lainnya yang menuntut atas penghidupan layak mulai dari hak atas tanah, upah, pekerjaan dan pelayanan publik, dibungkam dengan cara-cara kekerasan (refesifitas) yang membabi buta dari rejim Soeharto. Pemberangusan gerakan-gerakan dengan tuduhan subversif adalah sebuah provokasi yang dilanggengkan untuk menyuburkan fasisme di Indonesia selama orde baru. Namun penindasan dan penghisapan rejim boneka fasis Soeharto sebagai pemerintahan bersama dari klas borjuasi komprador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat, bertujuan untuk melanggengkan kepentingan Imperialisme AS di Indonesia. Tindasan fasisme yang sangat kejam dengan menginjak-injak nilai-nilai demokrasi dan HAM, melahirkan kesadaran berjuang bagi rakyat Indonesia untuk melepaskan belenggu dari rejim fasis Soeharto. Krisis finansial asia 1997 yang menjalar luas ke Indonesia, menjadi syarat-syarat lahirnya gerakan reformasi untuk menumbangkan Soeharto.

Pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto meletakkan jabatannya. Kemenangan dalam menjatuhkan rejim boneka fasis Soeharto adalah kemenangan yang dicatat dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia khususnya gerakan mahasiswa. Kran demokrasi mulai terbuka untuk memberi prasyarat tegaknya demokrasi di Indonesia. Walau kita ketahui bahwa gerakan reformasi yang menjatuhkan rejim fasis Soeharto adalah kemenangan kecil untuk menuju kemenangan berdemokrasi sejati untuk rakyat. Sebab selama 16 Tahun reformasi bergulir, masih banyak polemik-polemik yang memberangus bahkan berusaha merampas hak-hak rakyat atas demokrasi itu. 

Tindakan usaha untuk menghancurkan nilai-nilai demokrasi dan HAM di Indonesia telah tampak nyata terutama pada masa pemerintahan Boneka SBY menjabat selama 10 tahun. Berbagai tindakan nyata perampasan hak demokratis rakyat seperti; perampasan tanah secara masif, melanggengkan politik upah murah, sempitnya lapangan pekerjaa serta merampas hak-hak layanan publik (pendidikan, kesehatan, dll), menjadi persoalan yang kronik dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. 

Selama SBY sebagai Rejim boneka, tercatat pula bentuk-bentuk korupsi yang merajalela di tingkatan kapitalisme birokrat di Indonesia. Mulai dari kasus BLBI, Bailout Century, Hambalang, kasus Suap Sapi, al-quran, pengadaan RS di perguruan tinggi, SKK Migas, dan masih banyak lagi. Bahkan diperparah lagi, dari sebagain besar kasus korupsi di Indonesia selama 10 tahun, selalu berhubungan dengan kader-kader Partai penguasa (demokrat) yang dibesut oleh SBY. Ini juga dicatat sebagai bentuk kegagalan SBY dalam berdemokrasi selama ia menjabat. 

Selain mengguritanya kasus korupsi di masa SBY, terjadi pula praktik-pratik pelanggaran HAM yang merajalela di Indonesia. Hal ini dapat dinilai dari pengusiran dengan pembantaian kaum tani di berbagai daerah mulai dari mesuji, bima sampe, padang halaban, rembang, karawang, dan masih banyak lagi kaum tani mengalami nasib yang sama. Selain itu, usaha untuk mengkriminalisasikan rakyat dan unsur-unsur pejuang pro demokrasi kerap dilakukan oleh rejim SBY. Di sisi lain, SBY juga belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan perlanggaran HAM masa lalu seperti penculikan aktivis, tanjung periok, kedung ombo , talang sari, peristiwa semanggi, pelanggaran di Aceh dan lain-lain. SBY yang mendidirikan pengadilan HAM ad hoc serta pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, hanyalah kebijakan pencitraan di akhir jabatannya yang praktiknya tidak pernah menarik pelanggar-pelanggar HAM di Indonesia ke meja  pengadilan tersebut.

Pemilu Presiden 2014 yang dilaksanakan pada 9 Juli telah usai. Namun berbagai fenomena sosial pasca Pilpres 2014 melahirkan berbagai polemik di tengah-tengah masyarakat. Politik kekanak-kanakan ditunjukkan oleh pemangku kepentingan yang menimbulkan suasana tidak nyaman di tengah masyarakat Indonesia. Rejim SBY beserta para kandidat Capres menyebutkan bahwa Pilpres adalah instrumen dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, sekali lagi para pemangku kepentingan menunjukkan perilaku politik yang buruk sebagai bentuk kecurangan pilpres 2014 mulai dari kisruh Quick count, pemungutan ulang, indikasi pengelembungan suara, kejanggalan C1, kredibelitas KPU dipertanyakan, dan lain-lain.

Berdasarkan paparan di atas, kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL menyampaikan sikap “Menolak Capres 2014 Penindas Rakyat Sebagai Rejim Boneka Fasis yang anti demokratis dan pelanggar HAM”. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, semoga seluruh tingkatan organisasi FMN mulai dari Wilayah, Cabang dan Ranting dapat menjadikan pernyataan sikap ini sebagai pegangan dan panduan dalam menjalankan pekerjaan kampanye sebagai garis khusus atas Pemilu Presiden 2014. Terima Kasih.



15 Juli 2014

Hormat kami,

PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL





Rachmad P Panjaitan, S.IP
Ketum
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger