Headlines News :
Home » » FMN: Pembatasan BBM Bersubsidi adalah Kado di Akhir Jabatan Rejim Boneka SBY yang siap dilaksanakan Rejim Baru Jokowi-JK

FMN: Pembatasan BBM Bersubsidi adalah Kado di Akhir Jabatan Rejim Boneka SBY yang siap dilaksanakan Rejim Baru Jokowi-JK

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Selasa, 05 Agustus 2014 | 23.16




Rakyat Indonesia  mendapat kado yang  mengejutkan dari pemerintah Boneka SBY di akhir masa jabatannya,di tengah-tengah rakyat Indonesia sedang merayakan idul fitri 1435 H. Kado tersebut adalah pembatasan BBM bersubsidi premium dan solar. Itu artinya rakyat akan dibatasi dalam memperoleh subsidi BBM atau bahkan membeli BBM nonsubsidi.

Pemerintah SBY melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluarkan kebijakan pembatasan penjualan solar dan premium bersubsidi melalui Surat Edaran BPH Migas No. 937/07/Ka BPH/2014 tertanggal 24 Juli 2014[1]. Sesuai surat edaran tersebut, penjualan solar bersubsidi tidak dilakukan di Jakarta Pusat mulai 1 Agustus 2014. Selanjutnya, mulai 4 Agustus 2014, penjualan solar bersubsidi di SPBU di wilayah tertentu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali akan dibatasi pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Tentu dengan adanya pembatasan subsidi akan meningkatkan inflasi terhadap barang-barang di pasar khususnya kebutuhan pokok, yang berbanding terbalik dengan semakin merosotnya pendapatan masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan adanya kebijakan pembatasan BBM subsidi akan mempengaruhi kelangkahan stock BBM untuk diakses masyarakat dalam menopang pekerjaannya seperti angkutan umum, nelayan, petani dan lain-lain.

Masalah pembatasan BBM sampai dengan kenaikan BBM yang selalu terjadi tiap tahunnya di Indonesia merupakan persoalan yang pelik. Akar masalahnya adalah akibat terjadinya monopoli atas sumber-sumber minyak dan gas di Indonesia oleh kapitalisme monopoli internasional khususnya AS.

Di Indonesia dengan 84 kontraktor Migas yang dikategorikan kedalam 3 kelompok, (1) Super Major yang terdiri dari ExxonMobile, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco ternyata menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80% Indonesia. (2) Major yang terdiri dari Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, dan Japex telah menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%. Dan (3) Perusahaan pertamina  menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%.[2]

Kebijakan liberalisasi terhadap minyak dan gas di Indonesia dilegetimasi dengan adanya perundang-undangan UU. No. 22 Tahun 2001. UU tersebut bukan menjadi komoditas strategis yang memprioritaskan kebutuhan domestik, akan tetapi didorong sebagai komoditas pasar yang dikuasai oleh perusahan-perusahaan kapitalisme monopoli internasional.

Sedangkan tanggapan Pemenangan Pilpres 2014 yang akan menjadi Rejim boneka pengganti SBY[3], telah menunjukkan watak anti rakyatnya dalam menyikapi pembatasan BBM bersubsidi. Jokowi menyebutkan “Kalau mau dinaikkan, Naik ya naik, kalau saya, ya tegas.”. Jokowi menunjukkan watak yang anti rakyat yang mencerminkan keberpihakan kelasnya pada imperialisme AS, borjuasi besar komprador untuk dapat terus melanggengkan penguasaan Minyak dan gas di Indonesia dalam hal ini.

Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat FMN menyatakan sikap menolak pembatasan BBM bersubsidi secara tegas dengan alasan hentikan penguasaan minyak dan gas oleh imperialisme khususnya AS dan berikan hak rakyat untuk mendapatkan subsidi minyak.

Hormat kami,                                                                                                  06 Agustus 2014
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL


Rachmad P Panjaitan
Ketua Umum
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger