Headlines News :
Home » » Indonesia: Bangkit Bersatu untuk Rebut Kemerdekaan Sejati Bagi Rakyat Indonesia

Indonesia: Bangkit Bersatu untuk Rebut Kemerdekaan Sejati Bagi Rakyat Indonesia

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Sabtu, 16 Agustus 2014 | 19.51





“Kemerdekaan sejati bagi rakyat Indonesia adalah kemerdekaan yang diraih melalui perjuangan maha hebat rakyat untuk Indonesia yang berdaulat dan mandiri secara politik, ekonomi dan budaya yang bebas dari  cengkaraman Imperialisme AS dan feodalisme”

Salam Demokrasi !
          
            17 Agustus 1945 adalah hari bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya momentum itu merupakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah resmi mendeklarasikan negara yang berdaulat, yang lepas dari penjajahan. Kemerdekaan Indonesia dicapai oleh perjuangan berjuta-juta rakyat yang dengan gigih dalam melawan penjajahan. Oleh karenanya, capaian tersebut adalah puncak pergolakan rakyat Indonesia semenjak abad 17 sampai di penghujung abad 19 untuk melawan kolonial imperialisme dan feodalisme. Namun, sayangnya usaha rakyat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan dengan berdarah-darah dikhianati oleh boerjuasi komprador dan tuan tanah. Praktik jahat dilakukan untuk menjual kembali dan membuka pintu neokolonialisme kembali ke Indonesia. Usaha kompromis kepada Belanda yang puncaknya Konferensi meja bundar (KMB) 1949, menyebabkan Indonesia tenggelam sebagai negara yang secara ekonomi, politik dan budaya di bawah cengkraman imperialisme  beserta kaki tangannya rejim boneka sebagai pemerintahan bersama antara borjuasi besar komprador, tuan tanah dan kapitalisme birokrat. 

         Usia Indonesia pun semenjak diproklamirkan telah mencapai 69 tahun. usia ini sudah cukup matang yang seharunya dapat memberikan kedaulatan kemandirian bagi seluruh rakyatnya. Namun hakekat kemerdekaan Indonesia masih menjadi sebuah formalitas de fakto dan de jure dalam bernegara dan berbangsa. Sebab, Indonesia sampai usia ke-69 masih menjadi negara setengah jajahan setengah feodal yang ekonomi politik dan budaya masih dikuasai oleh imperialisme AS dan feodalisme.

Kemerdekaan RI ke-69 merupakan sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia

Ekspansi penjajahan kolonialisme dimulai sejak abad ke 16, ditandai dengan kedatangan Portugis, Spanyol kemudian disusul kedatangan kongsi dagang Hindia Belanda (VOC) pada abad 17. [1]Kedatangan mereka ke Indonesia terkenal dengan sistem merkantilisme yang sedang mengemuka di Eropa. Pelayaran dengan rombongan besar untuk memperoleh daerah koloni sebagai tempat untuk mendapatkan rempah-rempah, memasukan pengaruh politik dan di satu sisi menyebarkan pengaruh keyakinan/teologis. Kalau di dalam litetratur sejarah sering disebut dengan pelayaran 3 (tiga) G (Gold, Glory, dan Gospel). Diantara ketiga negara yang melabuhkan kapalnya  di tanah Nusantara, hanya Belanda yang bertahan lama. Dengan masa penjajahan secara langsung selama 350 tahun atau tiga setengah abad.

 Dengan penindasan dan penghisapan yang dijalankan oleh kolonial belanda bersama raja-raja/tuan tanah lokal yang merampas hak-hak petani, buruh dan pemuda pelajar serta perempuan Indonesia, melahirkan sebuah penindasan yang maha hebat dalam mengusir Belanda. Alhasil, kemerdekaan RI dapayt diraih 17 agustus 1945.

Namun, kemenangan rakyat tersebut dinodai oleh bermacam perjanjian-perjanjian, perundingan-perundingan yang dilakukan oleh para borjuis besar komprador di Indonesia dengan pihak kolonial. Taktik bersandar pada perundingan inilah yang menggadaikan kedaulatan rakyat Indonesia dihadapan Kolonial Belanda dan Sekutu yang terus berusaha masuk kembali untuk menjajah. Puncak dari kompromis yang merugikan rakyat Indonesia adalah perjanjian KMB [2]sekaligus menandai secara resmi Indonesia menjadi negara jajahan dan setengah feodal yang dimana ekonomi, politik, budaya dicengkram oleh imperialisme AS dan feodalisme.


Kemerdekaan RI ke 69: Rezim Baru Boneka Imperialisme AS
Rejim boneka SBY sebagai pemerintahan bersama antara borjuasu besar komprador,, tuan tanah dan kapitalisme birokrat, selama 10 tahun berkuasa telah menunjukkan kesetiannya pada tuan Imperialisme AS. Hal ini dapat dibuktikan dengan kesuksesan SBY mengemas kebijakan Nasional baik ekonomi, politik dan budaya yang semuanya mempresentasekan kepentingan dari Imperialisme AS trersebut beserta feodalisme.

            Kebohongan besar ketika SBY saat pidato kenegaraannya terakhir dalam sidang bersama DPR dan DPD RI (15/08/2014). SBY memaparkan  keberhasilan pembangunan ekonomi selama menjabat 10 tahun dengan statistik pembangunan ekonomi[3] yang sangat manipulatif. Sebab, apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia selama SBY menjabat 10 tahun, adalah penghisapan dan penindasan yang teramat kejam dengan perampasan hak-hak rakyat yang dipersembahkan kepada imperialisme AS, borjuasi besar komprador dan tuan tanah.

Tanggal 9 Juli lalu menjadi momentum dalam pemilihan presiden Indonesia, yang sejenak seakan-akan memberikan harapan baru bagi rakyat yang telah lelah mengalami penindasan dan penghisapan di negeri setengah jajahan dan setengah feodal Indonesia. Namun, usainya perhelatan Pemilu yang ditandai dengan momentum pengumuman hasil rekapitulasi suara pada tanggal 22 Juli lalu, tidak serta merta mengurangi beban penderitaan rakyat Indonesia. Setelah paksaan dari pemerintah, parpol dan Capres-cawapres agar rakyat berpartisipasi dalam Pemilu tersebut. Tidak sampai disitu, rakyat juga kembali dipaksa untuk fokus dan berpartisipasi dalam menjaga hasil Pemilu dengan adanya tontonan gugatan MK yang sesungguhnya hal tersebut ingin mengaburkan rakyat agar fokus memperjuangkan hak-hak demokratinya yang dirampas.

Kita ketahui bahwa pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif yang di selenggarakan di negara setengah jajahan dan setengah feodal seperti Indonesia ini adalah tak ubahnya sebagai momentum pergantian pelayan baru bagi Imperialisme AS. Namun dengan kemenangan pasangan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai popularitas di tengah runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap partai, akan melahirkan sebuah ilusi perubahan tsnpa memandang bahwa Jokowi JK adalah pemerintahan baru yang akan menggantikan rejim boneka AS.

Sementara dari kubu Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, tidak ubahnya merupakan rezim boneka baru yang siap melayani imperialisme AS sebagai tuannya. Jokowi-JK menaruh embel-embel “Tri Sakti” dalam Visi dan Misinya. Mereka seolah berupaya menjadi pemimpin yang akan berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, kita bisa menelusuri dengan seksama apa yang menjadi agenda rezim boneka Jokowi-JK ini sesungguhnya. Kedaulatan dibidang politik, Kemandirian dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya adalah slogan atau janji yang sesalu didengukan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataanya, kenyataan bahwa Jokowi-JK tetap mendukung megaproyek MP3EI yang sudah sangat nyata menjadi momok penghisap dan terus diperangi oleh rakyat. MP3EI adalah megaproyek imperialisme AS yang di konversi menjadi kebijakan nasional. Tujuanya jelas untuk semakin memasifkan perampasan tanah rakyat untuk mengeruk sumber daya alam dan memperluas monopoli tanah. Dalam hal ini, Jokowi-JK mengilusi dengan akan melaksanakan land reform dengan mendistribusikan tanah 9 juta hektare selama 5 tahun kedepan dengan targetan 2 Ha per rumah tangga melalui konsep pertanian keluarga yang hakekatnya tanah tetap dikuasai oleh perkebunan-perkebunan skala besar untuk menanami tanaman komoditas. Selanjutnya Jokowi juga berencana untuk membangun dan memperbaiki berbagai infrastruktur. Akan ada pembangunan jalan baru sepanjang 2000 kilometer, dan perbaikan jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama, membangun 10 bandara baru, dan juga membangun 10 kawasan industri baru.[4] Jelas bahwa skema pembangunan infrastruktur tersebut ditujukan bukan diorientasikan untuk kepentingan rakyat, namun sebagai sarana penunjang jalur distribusi dan pembukaan kawasan pabrik milik imperialsime dan bojuasi komprador.
           
Demikian juga dengan keterlibatan Indonesia dalam kongsi dagang internasional WTO, Jokowi-JK juga tetap mendukung keterlibatan Indonesia dalam keanggotaan di WTO. Sudah jelas bahwa WTO adalah skema perdagangan yang dimonopoi oleh imperialisme untuk mengontrol seluruh arus perdagangan dunia. Dan jelas pula seluruh kebijakan yang dikeluarkan WTO tidak pernah berpihak kepada rakyat. Selain itu Jokowi juga akan tunduk pada instrumen imperialisme AS yakni terhadap IMF dan Word bank terutama dalam agenda ketahanan pangan nasional. Ditambah dengan kesan heroik Jokowi-JK akan menyabut skema komunitas ASEAN di tahun 2015 yang sejatinya akan menghilangkan batasan teritorial negara dengan skema persaingan bebas yang hakekatnya adalah kepentingan monopoli AS atas asia pasifik. Hal ini membuktikan bahwa Jokowi-JK tetap akan menjadi rezim bonek imperialis yang menjual kedaulatan dan kemandirian negara.
           
Dalam sektor kebudayaan, dengan skema “revolusi mental” Jokowi berbicara seakan dengan peningkatan materi budi pekerti dapat menjawab persoalan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang rencanakan adalah dengan melaksanakan wajib belajar 12 tahun, meningkatkan subsidi untuk Perguruan Tinggi Negeri, meninjau sisdiknas dan UN. Jokowi akan tetap memaksakan institusi dan kurikulum pendidikan berorientasi menjadi penyedia tenaga kerja murah, pendidikan diarahkan untuk menopang kepentingan imperialisme dan feodalisme dalam memenuhi hasrat eksploitasinya. Terlebih lagi Jokowi-JK sebagai presiden dan calon presiden terpilih tetap mendukung Kurikulum 2013, UN dan Undang Undang Pendidikan Tinggi (UU PT) yang nyata-nyata adalah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Semua ini jelas membuktikan bahwa pergantian rezim baru akan tetap menjadikan pendidikan di Indonesia tidak ilmiah, tidak demokratis, dan tidak berpihak kepada rakyat.

Terang sudah  pandangan kita bahwa, peringatan kemerdekaan Indonesia ke-69 tahun ini yang dibarengi dengan pergantian rezim baru boneka imperialisme AS tidak akan merubah nasib rakyat. Kaum buruh akan semakin diperparah dengan ancaman PHK dan politik upah murah, sementara kaum tani akan terus dibayangi oleh berjalanya skema perampasan tanah yang akan semakin massif untuk memaksimalkan keuntungan dari imperialisme AS yang disokong oleh borjuis besar komprador, tuan tanah dan pemerintahan boneka Jokowi-JK. Sedangkan di pemuda mahasiswa, akan tetap dihadapkan dengan mahalnya biaya pendidikan, kurikulum yang tidak ilmiah, serta sempitnya lapangan pekerjaan yang layak. Jelas sudah dengan bergantinya rezim, dengan menangnya Jokowi-JK dalam Pemilu, namun status Indonesia akan tetap menjadi negara setengah jajahan dan setengah feodal. Indonesia akan tetap menjadi negara yang belum merdeka.

Kemerdekaan RI ke-69: Bangkit, Bersatu, Rebut Kemerdekaan Sejati !

            Dengan menyadari bahwa sampai usianya yang ke-69 ini Indonesia masih belum merdeka. Maka tidak ada kata atau tindakan yang tepat selain bangkit dan bersatu untuk merebut kembali kemerdekaan sejati. Karena pemuda mahasiswa sadar sepenuhnya bahwa kemerdekaan sejati lahir bukan dari pemberian namun dari usaha keras dan panjang atas perjuangan rakyat melawan musuh-musuh rakyat. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 yang anti imperialisme dan anti feodalisme harus kembali digelorakan. Rakyat harus bergandengan tangan untuk terus menentang dan menendang 3 musuhnya, yaitu Imperialisme, Feodalisme, dan Kapitalis Birokrat.
           
Hanya dengan terus bertalian erat dengan seluruh sektor rakyat dan bertumpu pada aliansi dasar klas buruh dan kaum tani serta dipimpin oleh orientasi politik untuk perjuangan pembebasan nasional-lah kemerdekaan sejati dapat direbut kembali oleh rakyat Indonesia. Untuk itu, penting bagi seluruh sektor rakyat untuk menghimpun dirinya dalam ormas-ormas yang benar-benar memperjuangkan kepentingan massanya atau ormas sejati dengan memprioritaskan pembangunan orgaisasinya di basis terendah yaitu di pabrik, pedesaan, kampung, kampus ataupun di tempat kerja. Selanjutnya mengobarkan perjuangan massa baik menuntut hak-hak demokratis ataupun soal-soal politik yang memang mengancam penghidupan dan kepentingan massa. Perjuangan ini terus ditingkatkan dari hal-hal kecil hingga yang besar, dari skala kecil hingga skala luas sebagai upaya untuk terus memberikan perlawanan terhadap rezim boneka imperialisme dan meningkatkan kemampuan daya juang dari seluruh rakyat Indonesia. Karena kemerdekaan sejati yang diraih menghantarkansebuah identitas nasional dengan jalan  land reform sejati dan membangun industri nasional di ibu pertiwi untuk memenuhi kebutuhan domestik rakyat Indonesia.
           
Secara khusus kepada pemuda-mahasiswa yang sehari-hari beraktivitas dalam kampus, sudah saatnya kita menjadikan kampus sebagai “benteng perjuangan rakyat” massa mahasiswa untuk menuntut hak-haknya dan soal-soal politik umum untuk memblejeti kaki tangan rezim di dalam kampus.

           Oleh karena itu kami Pimpinan Pusat FMN dalam HUT Kemerdekaan RI menyampaikan sikap “Rebut kemerdekaan sejati rakyat Indonesia dengan semangat  perjuangan pemuda mahasiswa dan rakyat menuju Indonesia yang berdaulaut, mandiri secara politik, ekonomi dan budaya yang bebas dari  cengkaraman Imperialisme AS dan feodalisme”. kemerdekaan  sejati ibu pertiwi lebih berharga dari segalannya, Terima kasih.


Jayalah Perjuangan Massa !
17 Agustus 2014

Hormat Kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL


Rachmad P Panjaitan
Ketum






[1] M.C. Rickefs. Sejarah Indonesia Modern. Serambi, Jakarta 2008
[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Meja_Bundar, Diakse pada tanggal 16 Agustus 2014, pukul 08.03 WIB.
[3] http://politik.news.viva.co.id/news/read/529419-pidato-terakhir-sby-buat-pimpinan-dpr-terpukau, Diakses pada tanggal 16 Agustus 2014, pukul 08.30 WIB.
[4] Visi Misi, dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla, “Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Jakarta, 2014.
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger