Headlines News :
Home » » Pernyataan Sikap FMN HTN ke-54: Pemuda Mahasiswa Berjuang Wujudkan Reforma Agraria Sejati

Pernyataan Sikap FMN HTN ke-54: Pemuda Mahasiswa Berjuang Wujudkan Reforma Agraria Sejati

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Selasa, 23 September 2014 | 15.27



UUPA No.5 Tahun 1960 menjadi salah-satu kebijakan dalam menjawab perjuangan kaum tani beserta rakyat Indonesia untuk mewujudkan reforma agraria sejati sebagai esensi revolusi agustus 1945. Dengan adanya UUPA menjadi dasar menggantikan UU Kolonial sekaligus sebagai legitimasi untuk melakukan nasionalisasi aset-aset asing di bawah kontrol rakyat. Ini menjadi secerca harapan bagi kaum tani dan rakyat Indonesia mencapai sebuah kemerdekaan yang berdaulat dan mandiri sepenuhnya yang bebas dari cengkraman kolonailis Imperialisme dan feodalisme. Akan tetapi, hingga usia menginjak ke- 54 Tahun  sejak UUPA disahkan pada 24 september 2014, usaha mewujudkan reforma agrarian sejati dengan konsep landreform dan menuju pembangunan industry nasional, mengalami hambatan yang besar akibat pemerintahan yang berkuasa  masih memberi ruang yang luas atas penguasaan dan monopoli tanah dan SDA oleh imperialism, borjuasi besar komprador, tuan tanah dan bahkan Negara.

Perampasan dan monopoli tanah yang terjadi di Indonesia, tampak nyata semasa naiknya Orba Soeharto menjadi Presiden RI selama 32 tahun. Berbagi kebijakan dikeluarkan seperti UU PMA, UU Perkebunan, UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan lain-lain. Soeharto selama 32 tahun berhasil menjadi pemerintah bersama borjuasi besar komprador, tuan tanah besar, kapitalisme birokrasi yang mengabdi kepada tuannya  yakni imperialism AS untuk menguasai sumber-sumber agraria dan SDA di Indonesia. Kaum tani beserta seluruh rakyat Indonesia mengalami kemerosotan penghidupan akibat tanah dan SDA yang telah dirampas dan dimonopoli.

Dewasa ini, 10 tahun pemerintahan SBY telah melipatgandakan bentuk-bentuk perampasan dan monopoli atas tanah baik dalam bentuk perkebunan, pertambangan dan pertanian skala besar. Ratusan juta Ha tanah dikuasai oleh swasta baik borjuasi  komprador, tuan tanah besar lokal dan asing (imperialisme AS). Sementara itu, Negara juga ikut serta menjalankan praktek-praktek perampasan dan monopoli tanah baik dalam bentuk PTPN, Perhutani, Taman Nasional, Ihutani dengan ratusan juta Ha. Pemerintahan SBY juga melahirkan kebijakan MP3EI yang merupakan megaproyek yang menguntungkan bagi imperialism besar dan borjuasi besar. Seluruh agenda-agenda neoliberalisme dengan prinsip liberalisasi, privatisasi dan deregulasi, semuanya dijalankan oleh pemerintahan SBY untuk menyelamatkan krisis global di tubuh imperilisme AS 2008 silam. Krisis macet perumahan yang kini menjadi krisis energy, pangan dan finasial, mendorong SBY sebagai kepala pemasaran/Sales untuk mempromosikan sekaligus menjual Tanah dan SDA Indonesia. Selain itu, proyek-proyek pembangunan Infrastuktur (bandara, pelabuhan, kereta api) menjadi bisnis yang mengiurkan bagi korporasi-korporasi asing dan local untuk berinvestasi.

Dengan adanya monopoli dan perampasan tanah di Indonesia yang dilanggengkan dan diintensifkan selama 10 tahun masa SBY, telah melahirkan penghidupan rakyat yang semakin sengsara dan miskin. Populasi rakyat Indonesia yang berjumlah sekitar 238 juta, hampir 65% bekerja menjadi petani. Komposisi penduduk ini menunjukkan, bahwa petani menjadi mayoritas rakyat Indonesia yang dimelaratkan di negeri ini. 50% kaum tani Indonesia hidup dengan mengelola tanah 0,5 Ha dan sisanya adalah buruh tani (sumber: AGRA). Sementara penghasilan kaum tani Indonesia di pedesaan hanya berkisar Rp.500.000-800.00,-.

Perampasan dan monopoli tanah juga diikuti dengan meningkatnya konflik agraria dengan menggunakan cara-cara kekerasaan mulai dari intimidasi, penangkapan sampai dengan penembakan. KPA mencatat selama kurun waktu 10 tahun SBY menjabat, ada sekitar 1300 an konflik yang mengemuka.  Dan tentu konflik masih banyak lagi yang belum tercatat.

Dengan akses yang rendah atas pengelolahan dan penguasaan tanah, berdampak buruk pada pendapatan kaum tani Indonesia yang rendah pula. Keadaan objektif kaum tani demikian, akan semakin mengasingkan kaum tani dari kehidupan baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan rekreasi. Sehingga dapat kita lihat bagaimana terbelakangnya masyarakat pedesaan akibat tidak mampu  mengakses pendidikan yang berbanding terbalik dengan mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Ini menjadi salah-satu dasar bagaimana peran dari pemuda mahasiswa untuk tetap terkoneksikan dengan perjuangan kaum tani atas pendidikan di Indonesia sebagai hak seluruh warga negara. Namun apabila menganalisa lebih jauh, maka untuk mewujudkan  kedaulatan dan kemandirian sepenuhnya untuk memberikan kesejahteraan bagi kaum tani dan rakyat Indonesia, maka sudah menjadi keharusan mahasiswa terlibat aktif dalam perjuangan reforma agraria sejati yang menjadi syarat utama kemajuan bangsa Indonesia. Dengan dijalankan reforma agraria sejati, maka akan ada syarat ke depan untuk membangun sebuah industri nasional yang merupakan ciri-ciri kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, mustahil Negara Indonesia dapat maju apabila reforma agraria sejati tidak dijalankan. Karena itu akan menghambat  fondasi dalam membangun industri inasional  di Indonesia untuk menggantikan industri  manufaktur, rakitan yang hanya berorientasi pada kepentingan pasar Internasional (imperialisme) dan tenaga kerja murah.

Nah, pemerintahan SBY akan berganti dengan pemerintahan baru Jokowi-JK. Apakah pemerintahan baru ini akan memberikan sebuah pengharapan yang berarti bagi kaum tani dan rakyat Indonesia menjalankan reforma agraria sejati ? Maka itu hanya dapat diwujudkan apabila Jokowi-JK berani menolak monopoli tanah yang dilakukan oleh borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan asing dengan menyerahkan tanah dan sumber daya alam pada rakyat Indonesia. Selain itu, Jokowi-JK harus berani menghapuskan MP3EI sebagai megaproyek yang merugikan rakyat yang hanya memberikan keuntungan bagi perkebunan, pertambangan, pertanian skala besar serta imperialisme khususnya AS.

Maka, kami dari FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN) pada momentum HARI TANI NASONAL KE-54 pada 24 September 2014 melakukan aksi secara serentak di 25 kota dengan tema “10 tahun pemerintahan SBY abai terhadap kaum tani dan rakyat Indonesia, dengan menolak segala bentuk monopoli dan perampasan tanah, serta wujudkan reforma agraria sejati menuju landreform dan kedaulatan pangan di Indonesia”.

Hidup Mahasiswa !
Hidup Kaum Tani !
Hidup Rakyat Indonesia


24 September 2014
Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL


Rachmad P Panjaitan
ketua



Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger