Pernyataan Sikap FMN : SBY Bertanggung Jawab atas Pengesahan UU Pilkada, Cabut UU Pilkada

Jangan Rampas Hak Rakyat, Jangan Mundurkan Demokrasi di Indonesia 

Perkembangan politik di Indonesia pasca Pemilu Presiden 2014 kembali mengalami konstelasi yang memanas di lembaga legislatif DPR RI. Kali ini menyangkut pembahasan RUU Pilkada yang melahirkan polemik apakah kepala daerah dipilih melalui pemilihan langsung atau tidak langsung yang berarti kembali kepada masa orde baru, yaitu kepala daerah (Bupati dan Walikota) dipilih oleh DPRD.Persoalan ini lebih menyangkut masalah perkembangan keberlangsungan demokrasi di Indonesia yang berbicara tentang kepentingan rakyat  yang tidak pernah berhenti memperjuangkan kemajuan demokrasi sebagai aspirasi umum untuk kebebasan dan mewujudkan prinsip: “Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Apalagi sistem  pemilihan secara langsung dianggap sebagai kemenangan kecil aspirasi rakyat dalam gerakan reformasi 1998 dalam memperjuangkan ruang-ruang demokrasi meningkatkan partisipasi rakyat termaksud dalam memilih Kepala daerah dan Presiden. Perjuangan aspirasi rakyat untuk memilih langsung pemimpin khususnya kepala daerah diatur dalam UU No.  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah.

Pemilihan langsung adalah “one man-one vote” atau setiap orang memiliki hak pilih secara langsung, merupakan capaian hasil kemajuan demokrasi. Pemilihan secara langsung memberi hak demokrasi kepada rakyat untuk menilai dan kemudian menentukan pilihan siapa kepala pemerintahnya. Dengan sistem pemilihan secara langsung, rakyat diberi ruang partisipasi yang besar untuk menentukan sekaligus pemimpinnya yang dipilih. Demikian pula kepala pemerintah yang dipilih secara langsung juga harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya secara langsung kepada rakyat, karena kekuasaan yang diraihnya adalah kekuasaan yang diberikan rakyat melalui pemilihan langsung tanpa melalui sistem keterwakilan (tidak langsung).  Bila kepala pemerintah melanggar mandat rakyat yang telah memilihnya, maka rakyat  memiliki hak penuh untuk melakukan kritik, bahkan melengserkannya. Sehingga tanggung jawab dari seorang pemimpin sebagai hasil dari pemilihan langsung segoyanya akan lebih besar.

Kemudian yang menjadi salah-satu  parameter kemajuan demokrasi walau sifatnya masih dalam konteks demokrasi prosedural, dapat dilihat dari partisipasi langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan langsung. Di Indonesia, Sedikitnya  kemajuan demokrasi ini telah dicapai dalam periode 10 tahun terakhir. Setidaknya dalam hal pemilihan langsung presiden dan kepala daerah rakyat telah berpartisipasi langsung dengan memilih. Walaupun kita ketahui, bahwa baik pemilihan langsung atau tidak langsung, belum tentu melahirkan Presiden dan Kepala daerah yang baik. Karena selama ini dari pemilu ke pemilu, pemimpin yang lahir masih saja buruk dan mengecewakan masyarakat. Hal itu menjadi sebuah kritikan yang terus-menerus dikampanyekan rakyat  agar pemerintahan mulai dari kepala negara sampai dengan kepala daerah dapat membangun sebuah pemerintahan yang berdaulat dan mandiri sepenuhnya yang bebas dari kepentingan imperialisme AS dan feodalisme. Akan tetapi, terlepas dari preseden buruk dari pemilihan langsung, namun setidaknya pemilihan langsung menjadi sebuah hak konstitusional yang telah diatur UUD 1945 dimana rakyat berhak memilih pemimpinnya secara langsung. Pasal 18 ayat 4 berbunyi;

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”

Sementara dalih untuk tetap mengesahkan RUU Pilkada disebut-sebut adalah untuk menekan biaya pilkada yang murah, menegakkan pancasila dan menolak sistem yang liberal. Namun dalih yang dibuat hanya untuk merongrong nilai-nilai demokratis yang berkembang di Indonesia. Biaya yang tinggi selama pemilihan langsung memang harus menjadi evaluasi. Untuk dapat menekan biaya dalam pemilu, sehingga solusinya dapat melakukan pemilihan bupati, walikota bahkan Gubernur dan Presiden secara serentak. sehingga biaya tidak membengkak karena hanya akan ada satu panitia dan TPS dalam satu hari bersamaan. Demikian juga, bagaimana pemerintah mampu membatasi biaya kampanye sehingga berlahan mengurangi biaya dan sekaligus mengurangi potensi penyelewengan saat berkuasa. Kemudian apabila disebut bertentangan dengan Pancasila maka dalih itu dapat disebut mengada-ngada. Sebab dalam Pancasila terutama pada sila ke 5 menjelaskan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Artinya, selain dari pemenuhan hak rakyat sebagai tujuan utama demokrasi, maka demokrasi juga harus memberikan keadilan pada rakyat dalam partisipasi dalam memilih dan menentukan pemimpinnya. Sedangkan jika disebut dalam sistem politik mengarah ke liberal, maka kita menganalisa bahwa pemilihan langsung dan tidak langsung bukanlah parameter  suatu negara menganut sistem liberal. Namun untuk mengetahui apakah sistem politik suatu negara liberal, dapat dilihat dari sistem ekonomi Indonesia apakah berorientasi pada rakyat atau sistem ekonomi yang memberikan ruang pada segelintir (Imperialisme AS, borjuasi besar komprador, tuan tanah) untuk menguasai alat produksi di suatu negara. Maka apabila dari prespektif ekonomi politik, maka baik pemilihan langsung atau tidak langsung, Indonesia sebagai negara setengah jajahan setengah feodal adalah  sistem demokrasi yang mengacu pada negara AS yang liberal. 

Dengan diwarnai berbagai tuntutan dan protes atas penolakan RUU pilkada yang dilayangkan  rakyat melalui Aksi-aksi massa, SMS penolakan ke Team Panja dan media sosial,  namun DPR RI dengan sikap anti rakyatnya RUU Pilkada tetap disahkan, tetapnya dalam sidang  26 September 2014 dini hari. Melalui sidang yang dilakukan oleh DPR RI di senayan melalui berbagai adegan pembohongan publik dengan manuver-manuver yang licik, kemudian ditandai  insiden Walk-out dari fraksi Partai Demokrat (129 suara abstein), membuat hasil voting RUU Pilkada dimenangkan oleh kubu yang Pro Pilkada melalui DPRD. Dengan demikian, UU Pilkada telah disahkan  yang esensinya memberikan keabsahan atas pemilihan kepala daerah oleh DPRD. 

Partai demokrat seolah-olah mendukung Pilkada langsung. Mereka beralasan melakukan walk-out karena penolakan Team Panja atas usulan opsi 3 yang diajukan  mereka. Namun alasan Walk-out adalah skema jahat yang dijalankan oleh SBY melalui Fraksi demokrat beserta Koalisi Merah Putih yang esensinya mempunyai kepentingan politik yang sama yakni meloloskan RUU PILKADA dalam sidang tersebut. Karena secara logika apabila SBY  benar-benar ingin mempertahankan Pemilihan secara langsung, maka Fraksi Partai Demokrat tidak akan melakukan Walk-out dalam Voting. Yang artinya 129 suara yang hadir dari fraksi partai demokrat saat itu, akan menjadi penentu mutlak untuk menolak pengesahan RUU Pilkada.

Pengesahaan RUU Pilkada yang ditetapkan oleh DPR RI adalah dosa politik SBY diakhir masa jabatannya selama 10 tahun.  Karena SBY sesungguhnya mempunyai wewenang untuk menggagalkan RUU Pilkada dengan tidak menandatangani sebelum di sidang paripurnakan. Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 20 Ayat 3 berbunyi;

“Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”.

Kemudian RUU Pilkada ini sesungguhnya lahir dari ide SBY itu sendiri melalui kabinetnya yakni melalui Menteri dalam negeri. Maka jelas bahwa UU Pilkada ini adalah dosa politik SBY kepada rakyat Indonesia yang telah memundurkan perkembangan demokrasi yang  sempit semakin dipersempit Beberapa jam  pasca dari UU Pilkada ini disahkan, tanpa malu SBY  menyatakan rasa kekecewaannya  dan akan terus memperjuangkan agar UU Pilkada ini dicabut. Sikap Ini adalah manuver politik yang merupakan pembohongan publik yang dijalankan oleh SBY. Karena rakyat toh sudah tahu bahwa SBY hanya menipu dan berpura-pura prihatin atas pengesahan UU Pilkada. Karena secara esensi SBY beserta Partai Demokrat dan koalisi merah putih mempunyai kepentingan politik yang sama yakni mengamputasi hak-hak politik rakyat dengan meloloskan UU Pilkada.

Maka ke depan dengan UU Pilkada ini, Kepala Daerah Bupati, Walikota dan Gubernur akan dipilih oleh DPRD. Artinya Pemerintahan Indonesia baik SBY maupun anggota DPR RI telah merampas hak-hak konstitusional rakyat dalam pemilihan langsung kepala daerah, yang sekaligus memundurkan perkembangan kemajuan demokrasi di Indonesia. UU Pilkada akan berpotensi mempersempit ruang-ruang demokrasi di Indonesia dengan membatasi partisipasi  rakyat  dalam penegakkan demokrasi bagi rakyat. Oleh karena itu, terlepas dari kepentingan dua kubu yang pro-kontra UU Pilkada tersebut ,karena ini konteksnya adalah hak rakyat, maka Pilkada langsung dianggap hasil dari gerakan rakyat menuju era reformasi. Walau kedua-kedua dari produk ini pun tidak akan menjamin melahirkan pemimpin yang memberikan hak-hak demokratis rakyat selagi negara Indonesia masih dicengkram oleh imperialisme AS, feodalisme dan kapitalisme birokrat.

Tapi FMN harus tetap mempunyai sikap yang jelas atas polemik diantara  klik-klik yang berkuasa dengan tetap menyandarkan perjuangan massa untuk mempertahankan hak politik di tengah demokrasi yang masih sempit. Oleh karena itu,   FMN sebagai Ormass  mahasiswa  harus  melakukan aksi-aksi nyata dengan tegas  menyatakan “ SBY harus bertanggung jawab atas UU Pilkada, CABUT UU PILKADA”. Demikian pernyataan sikap FMN atas Pengesahaan UU Pilkada. Terima kasih.

30 September 2014

Hormat kami,

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

Rachmad P Panjaitan

ketua