Headlines News :
Home » » FMN: Peringatan Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2014

FMN: Peringatan Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2014

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Rabu, 15 Oktober 2014 | 18.47

Pemuda Mahasiswa berjuang bersama rakyat mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan perjuangan tanah untuk rakyat



I.                   Pengantar
Sejak Hari Pangan Sedunia tahun 1981 Food And Agriculture (FAO) melalui resolusi PBB No. 1/1979 menetapkan tanggal 16 Oktober sebagai Peringatan Hari Pangan Sedunia. Peringatan ini digagas atas dasar upaya pemerintah di Negara-negara dunia untuk mendorong swasembada pangan demi menghindari ketiadaan pangan di seluruh bangsa-bangsa. Sehingga swasembada pangan yang digagas oleh FAO bertujuan untuk meningkatkan kemampuan rata-rata masyarakat untuk mendapatkan makanan dan kesediaan untuk menghindari kelaparan, gizi buruk serta kemiskinan. Akan tetapi, menjelang peringatan  34 tahun Hari Pangan Sedunia, cita-cita kedaulatan pangan di Negara-negara dunia khususnya Negara berkembang, masih sangat jauh untuk bisa terealisasikan. Bahkan krisis global di tubuh Imperialisme AS 2008, berdampak pula pada krisis pangan di dunia hingga saat ini yang semakin menjadi  ancaman akut bagi pemenuhan pangan masyarakat dunia. Sejak krisis pangan melanda 2008 hingga sekarang terjadi kenaikan harga komoditas jagung 84%, gula 62%, gandum 55%, minyak kacang kedelai 47% di dunia.
Laporan dari FAO pada tahun 2013 memperkirakan lebih 842 juta orang, atau sekitar 12% penduduk dunia, kekurangan gizi secara kronis. Dan sementara itu sekitar satu dari delapan orang di dunia diperkirakan mengalami kelaparan kronis. FAO sebagai lembaga dari PBB menawarkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di dunia. Namun program-program kedaulatan pangan yang diusung oleh FAO masih cenderung menguntungkan Negara-negara maju atas proyek menjalankan kedaulatan pangan dunia. Program keamanan pangan menjadi kedok untuk melanggengkan liberalisasi di sector pangan di dunia, yang esensinya memberikan ruang pada perusahaan imperialism dan perusahaan besar lokal untuk melakukan praktek monopoli pangan.
Selain itu, WTO yang merupakan lembaga perdagangan dunia, juga berpartisipasi aktif menjadi instrumen imperialism dalam melanggengkan paket-paket kebijakan neoliberalisme (liberalisasi, deregulasi dan privatisasi) di bidang pangan saat ini. Krisis yang menghantam imperialism AS mendorong lembaga WTO ini menjadikan isu pangan sebagai sasaran empuk untuk melipatgandakan keuntungan demi mengakhiri krisis di tubuhnya. Paket Bali hasil pertemuan dari KTM ke-9 WTO pada Desember 2013 silam, salah satunya berisikan tentang keamanan pangan Negara berkembang. Dalam pertemuan ini imperialism AS memberikan argumen agar pencabutan subsidi dibahas kembali 4 tahun mendatang sebagai taktik untuk menghindari deadlock. Namun imperialism AS terus berusaha untuk mendorong adanya perdagangan yang menguntungkan baginya dengan isu keamanan pangan. AS kemudian memberikan solusi keamanan pangan dalam menghindari krisis pangan dunia melalui aktivitas perdagangan bebas impor pangan Negara berkembang yang secara esensi hanya memberikan keuntungan bagi imperialisme yang memonopoli perdagangan pangan dunia.
II.                Krisis Pangan adalah malapetaka dari perampasan dan monopoli tanah di Indonesia
Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alamnya, bahkan letak geografis Indonesia  berada pada tingkat kesuburan tanah yang luar biasa  akibat pertemuan empat lempeng benua sehingga banyak gunung api yang aktif yang menjaga keseimbangan tanah Indonesia. Akan tetapi, kesuburan Indonesia dan luasan Indonesia bukan menjamin terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia untuk menghindari krisis pangan. Berpuluh tahun Indonesia telah menjadi salah-satu pengimpor bahan pangan di dunia. Ini sesungguhnya menjadi  tamparan keras bagi pemimpin-pemimpin bangsa terutama kinerja SBY selama 10 tahun berkuasa yang tidak mampu mewujudkan kedaulatan pangan di dunia.  Berbagai regulasi dikeluarkan SBY tidak ubahnya menjalankan paket-paket kebijakan neoliberalisme yang hanya berkedok mewujudkan swasembada pangan sebagai bentuk kedaulatan pangan di Indonesia.
Merujuk Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor 472,7 miliar ton beras pada 2013. Sementara harga besar eceran semakin mahal yang pada Febuari 2014 sebesar Rp 11.389 per kilo dari Rp 10.819 per kilo di Februari 2013. Selain beras, kebutuhan kedelai harus diimpor hampir 70 persennya. Sementara untuk kebutuhan jagung domestik, Indonesia harus mengimpor rata-rata pertahun 1,4 juta ton[1]. Tingginya angka impor pangan di Indonesia, menunjukkan kerapuhan kedaulatan petani dan rakyat atas akses atas tanah. Kemudian ini berdampak pada tingginya kemiskinan, kelaparan dan gizi buruk di Indonesia.
Program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) adalah yang terbesar dalam hal ini. MIFEE menghancurkan 2.823.000 juta hektar tanah rakyat yang sebagian besar hutan purba (virgin fores) [2]Program MIFEE diluncurkan pada tanggal 17 Januari 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Slogan dari proyek ini adalah “Feed Indonesia and then the world” (Indonesia Berswasembada Pangan, Agar Bisa Mengatasi Krisis Pangan Dunia). Akan tetapi, buktinya sampai diakhir masa jabatannya, tidak diikuti dengan terwujudnya swasembada pangan di Indonesia. Namun kaum tani lokal malah berpandangan bahwa proyek tersebut merusak pertanian tradisional dan kedaulatan pangan di kawasan ini, yang dimana proyek MIFEE  ini menyewakan tanah selama 90 tahun. Dalam program ini, SBY selama ini menjadikan kedok swasembada pangan untuk merampas dan memonopoli tanah untuk diserahkan pada Bin Laden group yang merupakan mitra bisnis AS.
        Belum tuntas seluruh program keji ini semua, SBY kembali mengkhianati rakyat Indonesia dengan mengeluarkan megaproyek berupa master plan. Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah manifestasi kongkrit sikap SBY yang semakin setia untuk mengabdi pada kepentingan imperialismen AS.  MP3EI merupakan skema besar perampasan tanah  rakyat secara terstruktur. Dengan proyek ini, Indonesia secara terang-terangan berdiri di atas perampasan dan monopoli atas tanah serta menjual setiap sumber kekayaan alam dan manusianya kepada para imperialism, borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar.
Tahun terakhir 2014 ini pun SBY mempunyai program Aksi bukit tinggi [3]untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan domestic. Dengan menyedot dana Rp. 66,9 Triliun yang sudah dijalankan mulai bulan januari 2014, malah memberikan hasil apapun. Bahkan impor pangan 2014 saat ini tetap saja masih menjulang tinggi.
Sehingga dalam revitalisasi pertanian yang menjadi program SBY di bidang pertanian 2009-2014 termaksud untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, dilakukan melalui pembukaan lahan pertanian abadi berupa sawah seluas 15 juta hektare dengan sistem irigasi yang memadai dan menciptakan lahan pertanian kering seluas 15 juta hektare. Akan tetapi, faktanya lahan pertanian justru kian menyusut, bahkan kepemilikan lahan pertanian di Jawa oleh rakyat sekarang rata-rata hanya 0,3 hektare per rumah tangga. SBY hanya mampu menciptakan sawah-sawah seperti lahan gambut yang tidak produktif[4].
Sehingga jelas mengapa Indonesia tidak mampu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Akar persoalannya adalah perampasan dan monopoli tanah yang dijalankan oleh SBY selama 10 tahun. Dirinya sebagai kepala Negara/pemerintah menjalankan berbagai paket regulasi neoliberalisme yang diajurkan AS untuk membuka dan mempertahankan lahan luas bukan untuk rakyat memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Namun, lahan-lahan luas diberikan pada perkebunan, pertambangan dan pertanian skala besar yang hanya berorientasi pada tanaman komoditas pasar Internasional yang memberikan keuntungan pada borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan imperialism.  Sehingga cita-cita kedaulatan pangan menjadi slogan yang tidak pernah terwujud.
III.             Pemuda mahasiswa mengambil andil dalam perjuangan kedaulatan pangan
            Dengan adanya perampasan dan monopoli tanah di Indonesia oleh borjuasi besar komprador, tuan tanah, asing dan bahkan Negara, mustahil akan mampu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Era impor pangan akan terus berlanjut apabila program reforma agraria palsu tetap berjalan. Demikian pula dengan berakhirnya rejim SBY yang akan disambut dengan rejim baru Jokowi-JK, tidak mempunyai program yang berbeda secara siknifikan dalam mwujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Program reforma agraria Jokowi-Jk dengan membagikan tanah seluas 9 juta Ha yang masih menjadi sebuah pertanyaan terus-menerus ke depan. Apakah itu benar ? jika memang benar, tanah yang mana akan dibagi, beranikah dirinya mengambil tanah dari perusahaan atau perkebunan besar ? bagaimana mekanisme distribusinya kepada rakyat ? sementara dalam program ini pula dijelaskan bahwa tanah yang dibagi kepada rakyat akan tetap bekerjasama dengan perusahaan dan perkebunan skala besar yang telah lama menjadi musuh dari kaum tani dan rakyat Indonesia.
            Sementara program lainnya, seperti pendirian bank pertanian juga akan menjadi pertanyaan ke depan dalam pemerintahannya. Apakah mode bank pertaniannya akan mengacu pada bank yang sama halnya dengan tengkulak, lintah darat yang selama ini membebani utang bagi rakyat ?. Akan tetapi yang telah dapat dipastikan adalah program megaproyek MP3EI masih saja tetap dijalankan Jokowi-JK dari warisan jahat SBY yang telah terbukti melanggengkan perampasan dan monopoli tanah rakyat, yang sesungguhnya menjauhkan dari kata tanah untuk rakyat sebagai syarat apabila ingin benar-benar mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.
            Dengan demikian dalam peringatan Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2014, FMN sebagai Ormass pemuda mahasiswa harus mampu mengajak dan mengkampanyekan pada seluruh pemuda mahasiswa agar dapat ambil bagian dalam setiap usaha dan kampanye untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia dengan perjuangan tanah untuk rakyat.

14, Oktober 2014

Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL


                                                                                                                                                          Rachmad P Panjaitan
Ketua



[1] http://www.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/2989.html, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2014, pukul 16.00 WIB
[2] Artikel; Aliansi Gerakan Reforma Agraria. “ Perampasan Tanah: Sebab, Bantuk, dan Akibatnya Bagi Kaum Tani”.
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger