Headlines News :
Home » » Pernyataan Sikap FMN Pada Pelantikan Rejim baru Jokowi-JK

Pernyataan Sikap FMN Pada Pelantikan Rejim baru Jokowi-JK

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Minggu, 19 Oktober 2014 | 18.23

10 Tahun Rejim SBY Gagal Sejahterahkan Rakyat. Kini Sambut Rejim Baru Jokowi-JK, dengan Menguatkan Perjuangan Massa menuntut hak-hak demokratis rakyat


Pada tanggal 20 oktober 2014  menjadi momentum yang penting dalam pergantian Kepala Negara/Pemerintah dari Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono ke Presiden Joko widodo dan Wakil Presiden Jusuf kala sebagai Pemenang dari Pemilu Presiden 2014 yang menyisihkan pasangan kandidat lawannya Prabowo subianto dan Hatta Rajasa. Pilpres 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia setelah SBY berkuasa 10 tahun. Dalam perjalanan Pemilu Presiden ini, masyarakat berpartisipasi sampai dengan 69, 58 % dari jumlah Daftar pemilih tetap (DPT) 190 juta jiwa. Dibanding dengan partispasi pemilihan presiden 2009 yang mencapai 72%, Pilpres 2014 lebih rendah memberikan hak suaranya.

Akan tetapi, yang menjadi fenomena dalam Pilpres 2014 ialah adanya 2 pasangan Capres dan Cawapres yang bertarung memperebutkan singsana kekuasaaan tertinggi eksekutif (Kepresidenan) yang menjadi symbol Kekuasaan di Indonesia melalui adu strategi yang sengit agar mendapatkan dukungan dari rakyat. Prabowo yang dianggap sebagai Pasangan Capres yang mempunyai rapor merah dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, memberikan kondisi yang menguntungkan pada Jokowi-JK untuk melanggeng memenangkan Pemilu Presiden 2014. Jokowi dan JK dianggap paling populis diantara dari pasangan Prabowo dan Hatta.

Tapi, padangan politik FMN tetap menegaskan bahwa Presiden dan Wapres baru Jokowi-JK, tak ubahnya hanya menggantikan Rejim boneka SBY yang telah menindas dan menghisap rakyat selama 10 tahun berkuasa. Ini hanyalah wajah baru barang lama.  Seluruh penindasan dan penghisapan melalui skema-skema imperialisme AS akan tetap dijalankan Jokowi-JK di Indonesia. Artinya pemerintahan baru ini adalah pemerintahan bersama dari borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat yang akan tetap mengabdi kepada tuannya Imperialisme AS. Karena jelas kedudukan dari pemilu ke pemilu di Indonesia hanyalah prosedural yang tidak menghasilkan sebuah pemerintahan yang mengabdi kepada rakyat.

Namun dalam momentum pelantikan Presiden baru dengan serah terima jabatan dari SBY-Boediono ke Jokowi-JK, agar rakyat juga tidak luput untuk memblejeti seluruh skema penindasan dan penghisapan yang dijalankan oleh pemerintahan lama SBY selama 10 tahun terhadap rakyat Indonesia.

Praktek komersialisasi di dunia pendidikan dijalankan secara masif di Indonesia oleh rejim SBY selama berkuasa 10 tahun. Lepasnya tanggung jawab Negara atas pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan yang bisa dinikmati oleh segelintir rakyat saja yang membayar biaya pendidikan yang mahal. Di masa SBY pula menerapkan secara mutlak otonomi pendidikan tinggi yang mengubah kampus-kampus menjadi perusahaan-perusahaan yang memprioritaskan profit dengan mengabaikan peran dari pendidikan tinggi yang hakekatnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan rakyat. UU Pendidikan Tinggi menjadi produk yang paling memukul mundur akses rakyat untuk mendapatkan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, peraturan seperti UAN, Kurikulum 2013, kebebasan berorganisasi, praktek kekerasaan di dunia pendidikan menjadi ancaman yang merusak system pendidikan nasional di Indonesia.

Demikian pula di sector rakyat, perampasan upah, tanah dan kerja menjadi persoalan yang mendasar yang terus-menerus dijalankan oleh SBY selama 10 tahun di Indonesia. Politik upah murah menjadi tuntutan-tuntutan dari tahun ke tahun yang dikampanyekan oleh rakyat khususnya klas buruh. Namun, kenaikan upah di Indonesia hingga saat ini belum mampu memnuhi kebutuhan hidup layak bagi buruh dan keluarganya. Sedangkan perampasan dan monopoli tanah di Indonesia selama 10 tahun SBY, semakin mengalami peningkatan yang siknifikan.  Penguasaan atas tanah diserahkan kepada perkebunan, pertambangan, pertanian, pembangunan infrastuktur dan pengembangan pariwisata serta kawasan hutan industry daripada menjalankan reforma agrarian sejati sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan di Indonesia. Bahkan perampasan dan monopoli atas tanah selalu diikuti dengan tindakan kriminalisasi terhadap petani. Demikian pula persoalan yang dialami oleh buruh migran Indonesia yang mendapatkan upah dan perlindungan yang rendah dari pemerintahan SBY selama 10 tahun. Sementara BMI yang telah banyak berjasa dengan menyumbangkan remintasi 100 Triliun per tahun buat pendapatan Negara.

Masih banyak persoalan-persoalan yang diciptakan oleh pemerintahan SBY selama 10 berkuasa. Kasus korupsi yang mengurita dan sampai sekarang belum selesai (BLBI, Bailout Bank Century, Hambalang, RS di beberapa kampus, dan lain-lain) sampai dengan pelanggaran HAM yang dilakukan SBY terhadap rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Jelas bahwa pemerintahan SBY selama 10 Tahun berkuasa di Indonesia, telah GAGAL mensejahterahkan rakyat.

Kini era 10 tahun pemerintahan SBY telah usai.  Tepat pada tanggal 20 oktober 2014 rakyat Indonesia akan mempunyai Presiden dan Wakil Presiden Baru Jokowi-JK. Posisi rakyat jelas tentu tidak akan terilusi dengan Jokowi-JK yang seolah-olah menjadi rejim populis yang mengabdi kepada rakyat. Namun perubahan atas nasib rakyat untuk mendapatkan hak-hak demokratis rakyat hanya dapat diraih dengan memperkuat perjuangan massa. Oleh karena itu, dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK pada 20 Oktober 2014, FMN menyatakan sikap, “10 Tahun Rejim SBY gagal Sejahterakan rakyat. Kini Sambut Rejim Baru Jokowi-JK, dengan menguatkan Perjuangan Massa menuntut hak-hak demokratis rakyat”. Adapun tuntutan FMN lainnya adalah;

1.      Wujudkan Pendidikan Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi kepada rakyat
2.      Sekolah gratis dan kuliah murah (Stop Kuliah mahal)
3.      Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja
4.      Tolak Rencana Kenaikan BBM
5.      Tolak Pemilihan Kepala daerah Melalui DPRD
6.      Stop Megaproyek MP3EI yang menjadi peta kemiskinan di Indonesia
7.      Tuntaskan dan adili kasus-kasus korupsi di Indonesia (BLBI, Bailout Bank Century, Hambalang, RS kampus-kampus, dan lain-lain)
8.      Tuntaskan dan adili kasus-kasus pelanggaran HAM dan
 Jalankan Penegakkan HAM di Indonesia

Demikian Pernyataan Sikap FMN atas Pelantikan Rejim baru Jokowi- JK pada 20 Oktober 2014. Atas perhatiannya kami, ucapkan terima kasih.

20 Oktober 2014



Hormat Kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



Rachmad P Panjaitan

Ketua
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger