Hari Anti Korupsi Sedunia 2014

Pemuda Mahasiswa Melawan korupsi dan Jokowi-JK Harus bertanggung jawab menyelesaikan kasus Korupsi yang merugikan rakyat Indonesia

Di bawah rejim boneka baru hasil Pemilu 2014, Jokowi-JK terus memperlihatkan sifat dan watak aslinya sebagai rejim boneka AS anti rakyat. Kedok populis dan nasionalis yang semula dijadikan sebagai tameng pencitraannya, semakin hari makin terbuka pula di tengah rakyat. Secara nyata dan terang melalui pertemuan-pertemuan internasional yang baru saja dihadirnya (APEC dan G-20), Jokowi secara kongkrit membuka kran investasi dan terus mempromosikan dan menjual sumberdaya alam dan manusia Indonesia kepada kapitalisme monopoli internasional. Belum lama ini pula, pemerintahan yang anti rakyat ini  menaikan harga BBM. Kebijakan ini diikuti dengan tindakan fasis dalam menangani para demonstran melalui aparat negara untuk memukul gerakan protes menolak kenaikan harga BBM. Hal ini semakin memperlihatkan rejim Jokowi-JK adalah rejim yang anti rakyat. 

Sementara itu yang menjadi salah-satu karakter dari pemerintahan boneka  di negeri setengah jajahan setengah feodal, adalah penyelewengan atas kekuasaan yang disebut korupsi. Korupsi ini menjadi  cerminan kapitalis birokrat yang menduduki pemerintahan Indonesia.

Korupsi berasal dari bahasa latin Corruptio yang artinya rusak. Sedangkan menurut transparency internasional, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik pejabat politik maupun pegawai negeri, yang tidak legal memperkaya dirinya dengan cara menyalah gunakan kekuasaan publik dan merugikan Negara dan rakyat pada umumnya.  Dan di Indonesia sendiri juga memilki hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi seperti yang tertuang dalam UU No. 13 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001, menurut undang-undang tersebut, ada tiga puluh jenis tindakan yang dikatagorikan sebagai tindak korupsi, dari tindakan-tindakan korupsi  tersebut dikelompakan sebagai berikut; 1). Kerugian keuntungan Negara 2). Suap-menyuap 3). Penggelapan dalam jabatan 4). Pemerasan 5). Perbuatan curang.

Oleh karena itu korupsi merupakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara (kapitalis birokrat) untuk memperkaya dirinya, keluarga dan kelompok yang mendukung jabatannya,  Hakekatnya kapitalis birokrat mencuri uang negara yang berasal dari rakyat dan sumber kekayaan alam Indonesia. Praktik korupsi di Indonesia akan terus menjamur dan akan tetap menjadi "tontotan" menjengkelkan sebagai konsekwensi atas dominasi imperialisme dan feodalisme yang membentuk/melahirkan  kapitalis birokrat. 

Di Indonesia, kasus-kasus korupsi semakin marak terjadi. Perampasan dan pengerukan uang negara terus merajarela. Pelakunya tentu saja para tokoh-tokoh besar yang memiliki kewenangan dan jabatan strategis. Dalam pemerintahan sebelumnya saja terjadi begitu banyak fenomena besar kasus korupsi, seperti kasus-kasus korupsi seperti BLBI, dana talangan Bank Century, kasus Nazarudin yang menyeret seluruh kader Partai Demokrat dan klik dibawah pemerintahan SBY (Andy Malarangeng, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, dsb) dan seluruh jajaran pemerintahan dari presiden hingga dari Bupati/Walikota semakin memperterang kekuasaan di negara SJSF yang berwatak dasar korup. Sementara kasus BLBI, Hambalang serta Century ini dianggap melibatkan SBY dan Boediono serta Edi Baskoro. Ini sesungguhnya menjadi tantangan bagi Jokowi-JK untuk bisa menyelesaikan indikasi korupsi yang mengaitkan mantan penguasa di Indonesia. Tapi, kita  sudah bisa tebak bahwa Jokowi-JK tidak akan pernah berani mengusik kasus korupsi yang melibatkan penguasa lama (SBY), sama halnya dengan penguasa sebelumnya yang tidak berani mengusut tuntas dan mengambil alih harta Soeharto yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia. 

Berdasarkan hasil paparan dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan, terdapat penyimpangan Uang Negara sebesar Rp. 103,19 trilliun, sedangkan yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam tujuh tahun terakhir baru Rp. 37,87 trilliun yang ditindak lanjuti, baru dikembalikan ke kas negara hanya sebesar Rp. 1,8 trilliun

Kemudian di sektor Minerba, KPK merilis bahwa setiap tahunnya negara merugi sebesar Rp 22 Triliun dari mangkirnya para korporasi Minerba dalam membayar pajak. Dalam laporannya, ICW merilis bahwa terjadi kenaikan yang signifikan kasus korupsi dalam periode 2010-2013. Pada tahun 2010 tersangka korupsi mencapai 1.157 orang, sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 1.271 orang tersangka.

Pendidikan menjadi lembaga yang ikut melanggengkan korupsi di Indonesia

Pendidikan sebagai lembaga kebudayaan dalam memajukan peradabaan  rakyat di suatu negara. namun di Indonesia, pendidikan justru mejadi salah-satu ladang subur tumbuhnya praktek-praktek korupsi. Hal ini dibuktikan dari hasil data ICW yang menyatakan bahwa sepanjang 2003-2013 telah terjadi 296 kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 619 miliar di dunia pendidikan.

Kasus korupsi pun dari waktu-ke waktu semakin menjamur. korupsi menjadi gambaran kapitalis birokrat (pejabat negara) yang buruk di negeri setengah jajahan setengah feodal Indonesia. Korupsi bukan  budaya yang tidak dapat dihilangkan sebagaimana padangan kolot dan bahkan dikampanyekan rejim boneka atau para kapitalis birokrat. Korupsi dapat hilang jika pemintahan dari pusat hingga ke tingkatan daerah menjadi representatif dalam melayani  rakyat, bukan pemerintahan yang mengabdikan dirinya kepada kepentingan imperialisme dan feodalisme.

Oleh karena itu,  dalam momentum peringatan Hari Anti korupsi Sedunia 2014 Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (PP FMN) menyatakan sikap “Pemuda Mahasiswa Melawan korupsi dan Jokowi-JK harus bertanggung-jawab menyelesaikan kasus Korupsi yang merugikan rakyat Indonesia”.

09 Desember 2014,

Hormat kami,

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

Rachmad P Panjaitan

Ketua