Pernyataan sikap FMN: Peringatan Hari HAM 2014

“Perampasan Hak rakyat adalah bentuk Pelanggaran HAM. Jokowi-JK pemerintahan anti kritik dan  Mengkhianati penegakan HAM di Indonesia”

“Perdamaian hanya bisa terwujud apabila hak asasi manusia dihargai – Dalai Lama ke-14”

Hak Asasi Manusia adalah bagian dari kehidupan manusia, yaitu sumber dari kebabasan manusia dalam kehidupan sehari-hari. manifestasi dari Hak Asasi Manusia yang berdiri tegak adalah terpenuhinya seluruh jaminan sosial ekonomi dan kebebasan politik dari rakyat. Peristiwa bersejarah kemudian dilahirkan, tepatnya ketika tanggal 10 Desember 1948 sebuah deklarasi universal tentang penghargaan atas HAM berhasil dikumandangkan. Di Indonesia DUHAM ini diratifikasi melalui UU No.39 Thn 1999 tentang HAM dan UU No. 11 Thn 2005 Tentang pengesahan internasional konvenan ekosob.

Namun tepat pada momentum peringatan hari HAM 2014, pelanggaran HAM di Indonesia hingga saat ini. Pemerintahan baru Jokowi-JK masih saja mempertahankan bentuk-bentuk pelanggaran HAM di Indonesia. Perampasan atas akses rakyat untuk mendapatkan upah layak, tanah, pekerjaan serta pendidikan dan kesehatan, masih saja dilanggengkan oleh pemerintahan Jopkowi-JK. Selain itu, di bawah pemerintahan baru Jokowi-JK baru saja mengkhianati amanat konstitusi dengan mencabut subsidi BBM dengan alasan mengalihkan dari konsumtif ke bidang infrastuktur. Tentu ini adalah kebijakan yang anti rakyat, yang dimana pembangunan infrasuktur seperti jalan tol, pelabuhan dan bandara adalah kepentingan untuk memberikan pelayanan terhadap tuannya imperialis AS untuk mengefektifikan dan mengefisiensikan sirkulasi modal dalam mengeruk kekayaan alam di Indonesia.  Di sisi lain, bahwa kenaikan harga BBM bertujuan pula untuk meningkatkan keuntungan Negara dari penjualan BBM yang nyata jauh harga distribusi di dalam negeri jauh dari harga minyak dunia saat ini.

Sementara di bawah pemerintahan baru Jokowi-JK ini, tindak kekerasaan masih saja digunakan untuk mengekang aspirasi dan tuntutan hak-hak dasar rakyat. Aspirasi buruh yang menuntut upah layak 2015, malah mendapat sambutan yang dingin dan tanpa tanggapan yang positif dari rejim Jokowi-JK. Ini membuktikan bahwa Jokowi-JK masih saja tetap mempertahankan politik upah murah di Indonesia untuk melayani kepentingan perusahaan imperialisme dan borjuasi besar komprador di Indonesia. Dan ironinya lagi, Jokowi-JK dalam menanggapi protes rakyat dalam penolakan kenaikan harga BBM, malah dihadapi dengan tindakan-tindakan represifitas. Tercatat ratusan mahasiswa ditangkap, 8 orang DO dan bahkan satu orang massa aksi (Muhammad arif) di Makassar berujung pada kematian akibat tindakan keji dari pemerintahan Jokowi-JK melalui aparat Negara.

Kemudian pembebasan Pollycaprus pembunuh aktivis HAM Munir adalah bentuk lain dari pelanggaran HAM yang dijalankan Jokowi-JK di Indonesia. Janji di masa kampanye Jokowi-JK hanya omong kosong belaka untuk menegakkan HAM di Indonesia. Bahkan dirinya berjanji untuk menyelesaikan persoalan HAM masa lalu di Indonesia.

Oleh karena itu, pada 10 Desember 2014 tepatnya moment peringatan Hari HAM 2014  kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL (PP FMN) menyatakan sikap bahwa “Perampasan Hak rakyat adalah bentuk Pelanggaran HAM. Jokowi-JK pemerintahan anti kritik dan telah mengkhianati penegakan HAM di Indonesia”. Kami juga menuntut:

1.      Berikan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai HAM

2.  Stop Perampasan Upah, Tanah dan Kerja sebagai wujud melindungi dan memberikan HAM terhadap rakyat Indonesia

3.      Hentikan kekerasan terhadap rakyat khususnya di dunia pendidikan

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dalam peringatan hari HAM 2014 di Indonesia. Perkuat dan perhebat barisan, untuk menuju kemenangan rakyat. Jayalah perjuangan mahasiswa dan rakyat Indonesia.

10 Desember 2014,

Hormat kami,

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

Rachmad P Panjaitan

Ketua