PP FMN: Refleksi Akhir Tahun 2014

Pemuda Mahasiswa Berjuang bersama Rakyat. Tingkatkan Kerja Massa untuk Meraih Kemenangan Sejati. Jokowi-JK Rejim Boneka AS anti Rakyat

Penghujung tahun 2014 telah berada di depan mata. Tahun baru 2015 pun akan segera tiba.   Akan tetapi, kehidupan rakyat Indonesia dari tahun ke tahun tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perubahan yang siknifikan menuju masyarakat yang mandiri, berdaulat dan merdeka sepenuhnya.  Tapi, rakyat Indonesia malah semakin mengalami kemerosotan hingga keterbelakangan yang berlipat-lipat.

Kondisi ini dipengaruhi dari situasi perkembangan krisis global (imperialisme AS) yang terus-menerus melimpahkan beban krisisnya ke pundak seluruh rakyat dunia khususnya rakyat Indonesia. Berbagai skema dijalankan imperialisme AS untuk terus berusaha menjalankan kebijakan neo-liberal di Indonesia melalui pemerintahan yang berkuasa. Pemerintahan RI yang seharusnya mengedepankan serta menjaga kedaulatan dan kemandirian Indonesia secara ekonomi, politik, budaya dan militer, malah seluruh kebijakannya diorientasikan untuk memuluskan kebijakan neo-liberal imperialisme AS di Indonesia. Hancurnya kebijakan “Keyenesian” menjadi dasar lahirnya kebijakan Neo-liberal yang dijalankan imperialisme. kebijakan neo-liberal ini kemudian dijalankan secara massif untuk menyelesaikan krisis dan menyelamatkan perusahan trans dan multinasional milik imperialisme AS.

Inti dari kebijakan neo-liberal adalah memastikan kebebasan sirkulasi kapital, liberalisasi barang dan jasa ke seluruh dunia tanpa hambatan kebijakan nasionalitas, privatisasi, pengurangan drastis dana pelayanan sosial dan upah, pemotongan pajak korporasi dan penghapusan seluruh regulasi penghambat masuknya kapital (deregulasi). Kebijakan inilah kemudian yang mendasari seluruh kebijakan yang ada di Indonesia mengabdi kepada tuannya, imperialisme AS dan sudah pasti memperdalam penderitaan rakyat Indonesia.

Pemerintahan RI sebagai Boneka Imperialisme AS, terus melanggengkan bentuk-bentuk penghisapan dan penindasan rakyat Indonesia. Indonesia menjadi salah-satu negara sasaran empuk dari penindasan dan penghisapan yang telah dilakukan imperialisme AS sejak naiknya rejim orde baru, Soeharto menjadi Presiden RI. Hal ini tentunya terjadi karena Indonesia adalah sebuah negara yang potensial untuk mengakumulasikan bagi keuntungan imperialisme khususnya AS. Sebab, telah menjadi rahasia umum Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alam yang melimpah ruah dan ditambah pula jumlah penduduk yang besar.  Bagaimana tidak, Indonesia memiliki segala syarat yang diinginkan imperialisme. Sebut saja mulai dari pasar buruh murah yang melimpah, penduduk yang begitu besar menjadi pasar konsumen barang–barang hasil industri imperialis, penyedia bahan baku/mentah, serta menjadikan Indonesia sebagai Negara yang teramat strategis bagi imperialisme AS dalam upaya menyelesaikan krisis yang dialami perusahaan-perusahaan raksasanya  untuk menggenjot keuntungan dengan berinvestasi di Indonesia. Indonesia mampu memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan-perusahaan raksasa  (borjuasi internasional AS). Indonesia juga menjadi Negara yang dipromosikan untuk “mengawasi” dominasi kepentingan imperialisme AS di ASIA.

Tahun 2014, Naiknya Jokowi-JK Sebagai Rejim Boneka Imperialisme AS yang Anti Rakyat

Tahun 2014 ini adalah tahun pergantian rejim dari SBY-Boediono ke Jokowi-JK. Pasangan Jokowi-JK telah memenangi Pemilihan Presiden sebagai demokrasi palsu yang diwarnai saling intrik, kecurangan, dan skandal lainya melawan kubu Prabowo-Hatta. Jokowi-JK  memberi nama Kabinetnya dengan Kabinet Kerja yang di dalamnya terdiri dari jajaran menteri yang berasal daru berbagai golongan baik kapitalis birokrat, kaum intelektuil teknorat dan juga borjuasi besar komprador. Tahun 2014 adalah tahun yang begitu berat bagi rakyat Indonesia setelah 10 tahun ditindas oleh rejim boneka SBY. Tahun ini imperialisme AS  berhasil mencari pengganti SBY yang akan tetap setia melanjutkan kepentingan imperialisme AS untuk mengeruk seluruh kekayaan alam dan rakyat Indonesia.

Semenjak 20 Oktober 2014 dan untuk lima tahun ke depan, Indonesia dipimpin oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), melalui Pemilihan Umum Presiden (PEMILU Presiden) 2014. Jokowi-JK meraih kemenangan tipis atas pesaing satu-satunya pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun pemerintah Jokowi-JK tetaplah pemerintah boneka imperialisme AS yang tidak memiliki perbedaan fundamental dengan pendahulunya. Kemenangan dalam Pemilu Presiden 2014 bukanlah hal yang luar biasa pula, karena Pilpres tak ubah adalah demokrasi palsu yang diperuntukan bagi tuannya imperialisme AS dan tetap merawat sistem usang setengah jajahan setengah feodal di Indonesia.

Apa kebijakan yang telah diambil Jokowi-JK di masa pemerintahannya yang belum genap 100 Hari ?

1. Mengikuti pertemuan forum-forum regional (KTT APEC, KTT ASEAN & G20) untuk berkomitmen melayani perusahaan-perusahaan raksasa milik imperialisme AS dan investor asing lain.

2. RPP Pengupahan akan semakin melanggengkan politik upah murah di Indonesia, karena kebijakan ini akan menghitung upah minimun sekali dua tahun.

3. Adanya kenaikan harga BBM sebesar Rp.2000,- di saat harga minyak dunia yang turun hingga ke level paling rendah. Kenaikan harga BBM ini mencabut hak rakyat atas subsidi energi. Kenaikan ini hanya bertujuan menaikkan keuntungan Negara. Dan saat ini Jokowi-JK berencana menurunkan harga BBM per 1 januari 2015. Ini hanya kebijakan pencitraan dalam rangka menaikkan popularitasnya yang berlahan-lahan turun akibat mulai dibenci rakyat. Jadi, apabila Jokowi-JK menurunkan harga BBM per 1 Januari 2015 nanti, itu bukan karena kebaikan Jokowi, tapi itu adalah hasil perjuangan rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM yang tanpa henti hingga saat ini.

4. Siap menyambut MEA 2015 sebagai pasar bebas tunggal ASEAN. MEA ini akan berdampak semakin murahnya upah buruh di Indonesia, meningkatnya perdagangan manusia (impor tenaga kerja) dan memprioritaskan arus bebas modal, investasi, perdagangan barang dan jasa, tenaga kerja dan IPTEK daripada menjalankan reforma agraria sejati dan industri nasional. Jadi, penerapan MEA 2015 akan semakin menjauhkan sekaligus menghancurkan cita-cita rakyat Indonesia mencapai kedaulatan dan kemandirian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Jokowi-JK akan tetap menjalankan megaproyek MP3EI untuk melayani kepentingan imperialisme AS atau investor asing. Selain itu, Jokowi berkomitmen membangun infrastuktur secara gila-gilaan; Jalan tol 1000 Km, 24 Pelabuhan Internasional & 1000 Pelabuhan standar, 10 Bandara Internasional, Rel kereta api  3097 Km. Tentu pembangunan ini bukan untuk rakyat, namun bertujuan mengefisienkan dan mengefektifkan sirkulasi modal bagi imperialisme AS dan investor lain. Dan dapat kita bayangkan, proyek pembangunan ini akan semakin memperparah perampasan tanah rakyat di Indonesia.

6. Jokowi akan mereformasi perijinan investasi yang bertujuan mempermudah investor meguasai kekayaan alam Indonesia, menghapuskan peraturan investasi yang tumpang tindih antara peraturan pusat-daerah dan berinvestasi secara online.

7. Jokowi-JK semakin menunjukkan sebagai pemerintah yang anti demokrasi dan HAM. Contoh kasus; penembakan terhadap 5 siswa papua dan 4 orang tewas, kekerasaan terhadap demonstran dalam menolak kenaikan harga BBM dan 1 orang tewas, 1 orang masyarakat adat Kalsel tewas, semuanya dilakukan oleh aparat negara yang dipimpin oleh Jokowi-JK. Selain itu, beberapa kebijakan anti demokrasi dan HAM masih terus dipertahankan seperti; UU Ormas, UU PKS, UU Intelijen, RUU KAMNAS. Dan kebijakan baru yang dikeluarkan; Tentara masuk desa,  penyegaran kembali “Menwa” di Kampus dan meningkatkan anggaran pembelian alutsista.

8. Jokowi-JK belum menunjukkan tanda-tanda akan melakukan revisi UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 sebagai salah- satu syarat merealisasikan Wajib Belajar 12 Tahun.

Penutup: Terang-benderang Tahun 2015. Perkuat Organisasi dan Perhebat  Perjuangan Massa

Perjalanan panjang satu tahun di 2014 semakin meneguhkan keyakinan kita bahwa selama sistem yang eksis di Indonesia ialah setengah jajahan dan setengah feodal, maka selama itu pula rejim yang berkuasa di Indonesia adalah rejim boneka pengabdi Imperialisme AS. Rejim boneka AS menjadi pemerintahan bersama antara borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat sebagai musuh rakyat Indonesia.

Pemerintah Jokowi-JK mustahil menjalankan program Landreform sejati dan Industri nasional sebagai aspirasi umum rakyat Indonesia. Sebaliknya, pemerintah boneka AS ini akan tetap menjadikan Indonesia sebagai negeri yang miskin dan terbelakang (setengah jajahan dan setengah feodal), penghasil bahan mentah dan setengah jadi bagi industri imperialis, pasar bagi barang komoditas industri imperialis, dan buruh murah untuk melayani industri asing. Rakyat dan alam Indonesia tanpa mempunyai masa depan apa-apa. Rakyat semakin merasakan ketertindasan yang kian hebat atas penindasan dan penghisapan selama tahun 2014 ini. 

Perampasan upah, kerja, dan tanah semakin meluas di seluruh pelosok negeri. Tahun 2014 pun akan segera usai dan  berganti ke tahun baru 2015. Pertanyaannya apakah organisasi kita mampu menjadi lebih besar dan kuat melawan penghisapan dan penindasan rejim Boneka AS Jokowi JK beserta borjuasi besar komprador, tuan tanah dan kapitalisme birokrat ? Jawabnya ada ditangan KITA.  Menguatkan keteguhan dalam berorganisasi dan berjuang adalah sebuah keniscayaan melawan penindasan untuk menuju pembebasan rakyat Indonesia. Selagi Indonesia menjadi negeri setengah jajahan dan setengah feodal, maka rakyat Indonesia harus terus membunyikan lonceng perlawanan yang semakin hari semakin kuat terhadap musuh rakyat imperialisme AS, Feodalisme, dan kapitalis birokrat yang harus dimusnakan.

Perjalanan panjang selama satu tahun 2014 ini, telah menorehkan catatan tersendiri bagi perkembangan FMN. Pada Maret tahun ini di Jakarta FMN telah sukses menyelenggarakan Kongres yang ke IV. Berturut-turut juga disusul dengan terselenggaranya forum Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat FMN ke-I pada Maret 2014 di Jakarta, Pleno II DPP FMN pada Juni 2014 di Kota Pontianak, dan Pleno III DPP FMN pada bulan November di Kota Medan. Rangkaian kegiatan tersebut haruslah kita apresiasi bersama, dan setiap hasil yang ditetapkan dari berbagai agenda kita adalah pijakan bagi seluruh jajaran organisasi untuk melakukan pekerjaan politik dan organisasi. Pun demikian FMN juga harus mampu belajar dari kesalahan-kesalahan pengalaman teori dan praktek selama satu tahun ini. Karena kesalahan-kesalahan ini harus diakui pula secara jujur dan rendah hati sebagai bagian kehidupan aktivis massa dan prinsip organisasi KOK. Dan dengan itu FMN akan semakin kuat.

FMN dalam menghadapi tahun dan rejim baru Jokowi-JK harus semakin mempererat dan memperbesar barisan. Menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi secara intens, sistematis dan komprehensif. Pimpinan maupun anggota FMN harus terus mengasah teori dan praktiknya agar semakin memperteguh keyakinan mengobarkan perjuangan demokrasi nasional. FMN harus terus meningkatkan intensitas melakukan kerja massa komprehensif. Intensifkan terus pendidikan untuk meningkatkan tahap kesadaran anggota maupun pimpinan secara bertahap, majukan pekerjaan propaganda di tengah massa agar mampu membuat suatu kesadaran yang lebih maju lagi. Terus lancarkan kampanye-kampanye kita sesuai dengan garis yang sudah ditentukan, perangi segala bentuk komersialisasi pendidikan. Dan jangan lupa, FMN juga harus mampu semakin bertalian erat dengan gerakan rakyat khususnya aliansi dasar buruh dan tani. Karena FMN berdiri tegak hingga saat ini, tentu tidak terlepas dari orientasi perjuangan kita untuk mengabdi kepada rakyat.

Dengan demikian Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL mengucapkan “Selamat Tahun Baru 2015- AYO, Pemuda Mahasiswa Berjuang bersama Rakyat. Tingkatkan Kerja Massa untuk Meraih Kemenangan Sejati. Jokowi-JK Rejim Boneka AS anti Rakyat”. Dan kami juga mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan korban dan keluarga pesawat jatuh Air Asia QZ 8501. Terima kasih, Jayalah Perjuangan Massa.

31 Desember 2014,                                           

Hormat kami,

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

Rachmad P Panjaitan

Ketua