28 januari 2015 nanti akan menjadi 100
hari pemerintahan Jokowi-JK semenjak dirinya dilantik sebagai Presiden dan
Wakil Presiden ke-7. Namun baru 100 hari memimpin Indonesia, rakyat sudah mulai
meragukan dan mempertanyakan komitmen Jokowi-JK untuk menjalankan jani-janji
politiknya mulai dari Revolusi mental, TRISAKTI hingga Nawacitanya. Pemerintahan Jokowi-JK semakin
menunjukkan watak aslinya saja. Banyak persoalan rakyat tidak terselesaikan
oleh Jokowi-JK. Bahkan kebijakannya semakin memperparah penghidupan rakyat. Persoalan mahalnya pendidikan, sempitnya lapangan kerja, persoalan upah buruh
murah, tanah petani
dirampas, tindakan kekerasan yang meningkat serta
persoalan Buruh migran
Indonesia, sama
sekali belum disentuh atau menjadi prioritas kerja pemerintahan Jokowi-JK untuk
diselesaikan. Namun saat ini, malah terjadi Kisruh politik yang kembali memanas
di antara Polri VS KPK pasca penetapan Budi Gunawan sebagai Tersangka. BG notabenenya adalah Calon Kapolri yang diajukan Jokowi dan
pada akhirnya diloloskan
DPR RI.
Puncaknya adalah penangkapan Wakil
Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh
bareskrim (23/01/2015) pagi hari saat mengantar anaknya sekolah. BW dianggap
terlibat dalam kasus mengarahkan pemberian kesaksian palsu dalam sidang
sengketa Pilkada di Kotawaringin barat,
Kalteng 2010. Penangkapan BW oleh bareskrim ini pun dianggap tidak sesuai
melalui prosedur. Bahkan sempat dikomfirmasi Wakapolri selaku Plt
Kapolri tidak mengetahui
apalagi mengintrusikan bareskrim untuk menangkap BW. Celakanya lagi,
penangkapan BW
tidak diketahui Jokowi selaku Presiden yang
memimpin lembaga-lembaga tinggi Negara. Apalagi disusul dengan konferensi media Jokowi-JK yang
sangat normatif menanggapi penangkapan BW. Penangkapan BW ini pun mendapat tanggapan
langsung dari rakyat Indonesia. Berbagai kalangan masyarakat Indonesia, mulai
dari mahasiswa, buruh, LSM&NGO, Dosen, Tokoh-tokoh serta institusi
independen Negara (Komnas HAM) langsung mendatangi kantor KPK sesuai sholat
jumat untuk memberikan dukungan kepada BW. Bukan hanya masyarakat yang ada di
Jabodetabek memberikan dukungannya, tetapi masyarakat di berbagai daerah juga
memberikan dukungannya. Penangkapan dianggap sebagai bentuk kriminalisasi untuk menjegal
proses hukum yang dilakukan KPK terhadap tersangka koruptor BG yang merupakan
Calon kapolri terpilih. Dukungan masyarakat kepada KPK
semakin meluas, Alhasil BW dilepas pada sabtu dini hari
dengan status penangguhan.
Akan tetapi, partisipasi yang aktif
dari rakyat untuk memberantas korupsi malah ditanggapi miring dari sejumlah kementerian seusai pertemuan
dengan Jokowi di Istana
Presiden. Pernyataan paling memilukan datang dari Menkopolhukam yang menyebut jangan
mendengar dukungan dari rakyat gak jelas.
Tentu ini melukai hati rakyat. Seharusnya menkopolhukam bangga dan memberikan
apresiasi melihat partisipasi rakyat yang tinggi dalam memberantas korupsi. Hal
ini melengkapi kekecewaan
rakyat pada
pemerintahan Jokowi terutama untuk menegakkan pemberantasan korupsi di Indonesia. FMN menilai Bahwa dukungan atas KPK bukan
sebatas mendukung instansi lembaga anti korupsi ini. Karena kita
juga memahami secara bersama, bahwa KPK juga belum mampu menyelesaikan
kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan sejumlah mantan pemimpin di Indonesia
seperti SBY beserta Koleganya (Baca: BLBI, Bailout Century). Akan tetapi, dukungan rakyat itu
menjadi simbolis
perjuangan rakyat melawan korupsi yang terus-menerus berlanjut bahkan mulai tampak
dilindungi dalam
pemerintahan ini. Karena kita juga meyakini bahwa
pemerintahan boneka di negeri Setengah jajahan setengah feodal, akan selalu
melahirkan pemerintahan yang korup sebagai musuh rakyat Indonesia. Selain itu, Perjuangan ini juga ditujukan untuk mencegah
dan melawan kriminalisasi Polri terhadap perjuang-pejuang korupsi di kemudian
hari.
Namun Perkembangannya hingga
saat ini, kondisi KPK VS
Polri terus memanas. Secara bersamaan pula partai pemerintah, PDI P beserta
pendukungnya ngotot mendesak Jokowi untuk segera melantik BG sebagai Kapolri. Dan
ini menjadi pertanyaan mendasar bagi pemimpin negeri ini, apakah Jokowi berdiri
sebagai Presiden Partai, golongan, kelompok atau Presiden Rakyat Indonesia
? Maka sangat ditabuhkan
apabila Jokowi tetap melantik pejabat negara yang korup seperti BG, ini akan dapat menjadi preseden
buruk terhadap pemerintahannya. Jokowi harus bertanggung jawab menyelesaikan
konflik di tubuh Polri VS KPK, bukan menunjukkan adanya pembiaran dalam upaya melanggengkan korupsi di Indonesia 5
tahun ke depan.
Gambaran di atas menjadi polemik rakyat
di bawahi pemerintahan
Jokowi-JK. Berlahan-lahan pemerintahan Jokoi-JK segenap
jajarannya menunjukkan watak asli mereka sebagai kapitalis birokrat yang
menyusahkan rakyat. Berbagai
kebijakan tidak populis menyandera pemerintahan Jokowi-JK
sebagai konsekuensi atas pemerintahannya yang dibangun bersama pengusaha besar,
tuan tanah besar, kapitalis birokrat yang mengabdi kepada kepentingan
imperialisme AS dan investor.
Oleh
karena itu, Penting bagi FMN mengajak kawan-kawan seluruh Pemuda Mahasiswa
Indonesia untuk memmbongkar skema revoILUSI Jokowi-JK di 100
Pemerintahannya, yang selama ini berusaha dibungkus dengan "wajah yang sok populis
dan merakyat". Nyatanya Jokowi-JK semakin memasifkan penghisapan dan
penindasan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kebijakan-kebijakan
Neo-liberal Imperialisme AS yang mempertahankan kekuatannya di dalam negeri
melalui topangan borjuasi besar komprador,
tuan tanah besar yang dijalankan Rejim Boneka AS Jokowi-JK ini. Akibat kebijakan
yang tidak mengabdi kepada rakyat, Jokowi-JK semakin membuat penghidupan rakyat
menderita, terhisap dan tertindas saja. perampasan upah tanah, kerja menjadi persoalan yang terus mengemuka menjadi persoalan pokok rakyat Indonesia. Maka, PP FMN sekali lagi mengingatkan
kembali kepada Organisasi FMN tingkatan Wilayah, Cabang dan Ranting untuk
bersemangat menyukseskan kampanye 100 Hari pemerintahan Jokowi-JK dalam
membongkar dan memblejeti watak asli Jokowi-JK sebagai rejim boneka AS dan anti
rakyat. PP FMN yang berkedudukan di Jakarta,
juga mengajak seluruh mahasiswa Se-Jabodetabek bersama-sama turun ke jalan ‘menagih janji Jokowi-JK’
di 100 pemerintahannya pada 28 Januari 2015. Titik
kumpul di Bundaran
Patung Kuda, Monas, Pukul 09.00 WIB. Kita akan jalan sama-sama menuju Istana Presiden
untuk menagih janji Jokowi-JK. Jayalah
Perjuangan rakyat, Lawan Rejim Boneka dan Anti rakyat.
Sofian Efendi (Ka. Dept Pelayanan Rakyat & Kampanye)
0 komentar:
Posting Komentar