Menjelang 100 Hari Kepemimpinannya, Jokowi-JK semakin tersandera kebijakan tidak Populis

28 januari 2015 nanti akan menjadi 100 hari pemerintahan Jokowi-JK semenjak dirinya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke-7. Namun baru 100 hari memimpin Indonesia, rakyat sudah mulai meragukan dan mempertanyakan komitmen Jokowi-JK untuk menjalankan jani-janji politiknya mulai dari Revolusi mental, TRISAKTI hingga Nawacitanya. Pemerintahan Jokowi-JK semakin menunjukkan watak aslinya saja. Banyak persoalan rakyat tidak terselesaikan oleh Jokowi-JK. Bahkan kebijakannya semakin memperparah penghidupan rakyat. Persoalan mahalnya pendidikan, sempitnya lapangan kerja, persoalan upah buruh murah, tanah petani dirampas, tindakan kekerasan yang meningkat serta persoalan Buruh migran Indonesia, sama sekali belum disentuh atau menjadi prioritas kerja pemerintahan Jokowi-JK untuk diselesaikan. Namun saat ini, malah terjadi Kisruh politik yang kembali memanas di antara Polri VS KPK pasca penetapan Budi Gunawan sebagai Tersangka. BG  notabenenya adalah Calon Kapolri  yang diajukan Jokowi dan pada akhirnya diloloskan DPR RI.

Puncaknya adalah penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang  Widjojanto oleh bareskrim (23/01/2015) pagi hari saat mengantar anaknya sekolah. BW dianggap terlibat dalam kasus mengarahkan pemberian kesaksian palsu dalam sidang sengketa  Pilkada di Kotawaringin barat, Kalteng 2010. Penangkapan BW oleh bareskrim ini pun dianggap tidak sesuai melalui prosedur. Bahkan sempat dikomfirmasi Wakapolri selaku Plt Kapolri tidak mengetahui apalagi mengintrusikan bareskrim untuk menangkap BW.  Celakanya lagi, penangkapan BW tidak diketahui Jokowi selaku Presiden yang memimpin lembaga-lembaga tinggi Negara. Apalagi disusul dengan konferensi media Jokowi-JK yang sangat normatif menanggapi penangkapan BW.  Penangkapan BW ini pun mendapat tanggapan langsung dari rakyat Indonesia. Berbagai kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari mahasiswa, buruh, LSM&NGO, Dosen, Tokoh-tokoh serta institusi independen Negara (Komnas HAM) langsung mendatangi kantor KPK sesuai sholat jumat untuk memberikan dukungan kepada BW. Bukan hanya masyarakat yang ada di Jabodetabek memberikan dukungannya, tetapi masyarakat di berbagai daerah juga memberikan dukungannya. Penangkapan dianggap sebagai bentuk kriminalisasi untuk menjegal proses hukum yang dilakukan KPK terhadap tersangka koruptor BG yang merupakan Calon kapolri terpilih.  Dukungan masyarakat kepada KPK semakin meluas,  Alhasil BW dilepas pada sabtu dini hari dengan status penangguhan.

Akan tetapi, partisipasi yang aktif dari rakyat untuk memberantas korupsi malah ditanggapi miring dari sejumlah kementerian seusai pertemuan dengan Jokowi di Istana Presiden. Pernyataan paling memilukan datang dari Menkopolhukam yang menyebut jangan mendengar dukungan dari rakyat gak jelas. Tentu ini melukai hati rakyat. Seharusnya menkopolhukam bangga dan memberikan apresiasi melihat partisipasi rakyat yang tinggi dalam memberantas korupsi. Hal ini melengkapi kekecewaan rakyat pada pemerintahan Jokowi terutama untuk menegakkan pemberantasan korupsi di Indonesia.  FMN menilai Bahwa dukungan atas KPK bukan sebatas mendukung instansi lembaga anti korupsi ini. Karena kita juga memahami secara bersama, bahwa KPK juga belum mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan sejumlah mantan pemimpin di Indonesia seperti SBY beserta Koleganya (Baca: BLBI, Bailout Century).  Akan tetapi, dukungan rakyat itu menjadi simbolis perjuangan rakyat melawan korupsi yang terus-menerus berlanjut bahkan mulai tampak dilindungi dalam pemerintahan ini. Karena kita juga meyakini bahwa pemerintahan boneka di negeri Setengah jajahan setengah feodal, akan selalu melahirkan pemerintahan yang korup sebagai musuh rakyat  Indonesia.  Selain itu, Perjuangan ini juga ditujukan untuk mencegah dan melawan kriminalisasi Polri terhadap perjuang-pejuang korupsi di kemudian hari.

Namun Perkembangannya hingga saat ini, kondisi KPK VS Polri terus memanas. Secara bersamaan pula partai pemerintah, PDI P beserta pendukungnya ngotot mendesak Jokowi untuk segera melantik BG sebagai Kapolri. Dan ini menjadi pertanyaan mendasar bagi pemimpin negeri ini, apakah Jokowi berdiri sebagai Presiden Partai, golongan, kelompok atau Presiden Rakyat Indonesia ?  Maka sangat ditabuhkan apabila Jokowi tetap melantik pejabat negara yang korup seperti BG, ini akan dapat menjadi preseden buruk terhadap pemerintahannya. Jokowi harus bertanggung jawab menyelesaikan konflik di tubuh Polri VS KPK, bukan menunjukkan adanya pembiaran dalam upaya melanggengkan korupsi di Indonesia 5 tahun ke depan.

Gambaran di atas menjadi polemik rakyat di bawahi pemerintahan Jokowi-JK. Berlahan-lahan pemerintahan Jokoi-JK segenap jajarannya menunjukkan watak asli mereka sebagai kapitalis birokrat yang menyusahkan rakyat. Berbagai kebijakan tidak populis menyandera pemerintahan Jokowi-JK sebagai konsekuensi atas pemerintahannya yang dibangun bersama pengusaha besar, tuan tanah besar, kapitalis birokrat yang mengabdi kepada kepentingan imperialisme AS dan investor. 

Oleh karena itu, Penting bagi FMN mengajak kawan-kawan seluruh Pemuda Mahasiswa Indonesia untuk memmbongkar skema revoILUSI Jokowi-JK di 100 Pemerintahannya, yang selama ini berusaha dibungkus dengan "wajah yang sok populis dan merakyat".  Nyatanya Jokowi-JK semakin memasifkan penghisapan dan penindasan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kebijakan-kebijakan Neo-liberal Imperialisme AS yang mempertahankan kekuatannya di dalam negeri melalui  topangan borjuasi besar komprador, tuan tanah besar yang dijalankan Rejim Boneka AS Jokowi-JK ini. Akibat kebijakan yang tidak mengabdi kepada rakyat, Jokowi-JK semakin membuat penghidupan rakyat menderita, terhisap dan tertindas saja. perampasan upah tanah, kerja menjadi persoalan yang terus mengemuka menjadi persoalan pokok rakyat Indonesia. Maka, PP FMN sekali lagi mengingatkan kembali kepada Organisasi FMN tingkatan Wilayah, Cabang dan Ranting untuk bersemangat menyukseskan kampanye 100 Hari pemerintahan Jokowi-JK dalam membongkar dan memblejeti watak asli Jokowi-JK sebagai rejim boneka AS dan anti rakyat.  PP FMN yang berkedudukan di Jakarta, juga mengajak seluruh mahasiswa Se-Jabodetabek bersama-sama turun ke jalan ‘menagih janji Jokowi-JK’ di 100 pemerintahannya pada 28 Januari 2015. Titik kumpul di Bundaran Patung Kuda, Monas, Pukul 09.00 WIB. Kita  akan jalan sama-sama menuju Istana Presiden untuk menagih janji Jokowi-JK. Jayalah Perjuangan rakyat, Lawan Rejim Boneka dan Anti rakyat.

Sofian Efendi (Ka. Dept Pelayanan Rakyat & Kampanye)