Problematika Permendikbud No 73 Tahun 2014: Kenaikan Uang Kuliah Tunggal yang Selangit

Pendidikan Imperialisme tidak akan menjadikan rakyat merdeka - Marco Kartodikromo

Pengantar

          UKT adalah bagian yang terintegrasi dalam satuan sistem di bawah naungan UU DIKTI. Semangat otonomi oleh UU DIKTI kemudian termanifestasi ke dalam bentuk proses penetapan UKT di masing-masing perguruan tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi diberikan keleluasaan untuk menghitung seluruh biaya operasionalnya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Hal ini yang menjadi dasar penetapan Biaya Kuliah Tunggal. BKT ini yang kemudian bisa disebut sebagai beban biaya pendidikan. Beban biaya ini yang akan dikenakan kemudian ke mahasiswa setelah dikurangi dana bantuan operasional pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, kemudian dibagi lagi dengan dana dari masyarakat (dunia usaha, dunia industri, dll). Melihat pembagian ini, jelas sudah sangat sama dengan mekanisme  yang tertulis dalam UU DIKTI, BAB V tentang Pendanaan dan Pembiayaan, pasal 83-87 yang memposisikan pemerintah sebagai pendukung penyelengaraan pendidikan, sedangkan masyarakat menjadi tumpuhan utama dalam pendanaan. Selain itu, dijelaskan bahwa dunia usaha atau bisnis dapat bermitra baik memberikan bantuan atau berinvestasi di dunia pendidikan tinggi di Indonesia, yang tentu orientasinya adalah meraup keuntungan semata dan menanamkan nilai-nilai untuk mendukung dunia bisnis dan asing di tanah Indonesia. Jadi,  Jelas bahwa UKT sebagai bagian erat UU DIKTI yang merupakan bentuk nyata komersialisasi pendidikan tinggi, yang sudah pasti semakin menutup akses rakyat mendapat pendidikan dan sekaligus memupuskan cita-cita bangsa mencerdaskan seluruh rakyatnya.

           Dalam pelaksanaannya, UKT diatur oleh satu peraturan menteri tersendiri. Dalam periode tahun 2014, peraturan menteri yang mengaturnya adalah Permendikbud No. 73 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal. Peraturan ini menggantikan peraturan yang terdahulu, Permendikbud No. 55 Tahun 2013. Permendikbud tersebut ditujukan untuk mengatur mekanisme pembiayaan UKT dan juga melampirkan besaran UKT yang harus dibayarkan mahasiswa pada tiap perguruan tinggi negeri.

Pembahasan: Permendikbud No. 73 Tahun 2014 Menaikkan biaya pendidikan secara bar-bar

           

            Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah jenis biaya tunggal yang harus dibayarkan oleh mahasisiwa per semester pada perguruan tinggi. UKT adalah hasil dari pembagian seluruh beban pembiayaan operasional pendidikan tinggi, keseluruhan biaya ini kemudian disebut Biaya Kuliah Tunggal (BKT). BKT sendiri dirumuskan sebagai dasar penetapan biaya yang akan dibebani kepada mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Sehingga dalam konsepsi dan penerapannya jelas bahwa UKT adalah bukti nyata dari lepas tanggung jawabnya pemerintah untuk membiayai pendidikan tinggi.

            Secara esensial, Permendikbud No. 73 Tahun 2014 tidaklah berbeda dengan Permendikbud sebelumnya No. 55 Tahun 2013, bahkan pada perubahan tersebut merupakan penyempurnaan untuk terus menaikkan biaya pendidikan tinggi. Permendikbud No 73 Tahun 2014 secara nyata semakin memperjelas keinginan pemerintah untuk melakukan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi. Perubahan terjadi pada dua Pasal, yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 saja.

            Berikut kutipan Permendikbud No. 73 Tahun 2014:

Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut: 1. mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga berbunyi: Pasal 3 (1) Biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tercantum dalam: a. Lampiran I untuk mahasiswa pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi negeri badan hukum tahun akademik 2013-2014 sampai selesai masa studi; dan b. Lampiran II untuk mahasiswa pada perguruan tinggi negeri mulai tahun akademik 2014-2015. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Ketentuan mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal bagi perguruan tinggi negeri badan hukum mulai tahun akademik 2014-2015 diatur dengan Peraturan Menteri. 2. mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga berbunyi: Pasal 4 (1) Uang kuliah tunggal kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II diterapkan paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri. (2) Uang kuliah tunggal kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II diterapkan paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri. (3) Kriteria kelompok UKT I sampai dengan VIII berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri (*) Cetak Tebal dari Penulis

            Itulah kutipan dari isi Permendikbud No. 73 Tahun 2014. Dalam perubahan ini perlu menjadi sorotan adalah Pasal 4, Ayat1, 2, 3 dan 4. Dalam ayat 1 dan 2 bagaimana sekali lagi pemerintah menunjukkan usaha secara terus-menerus untuk melepaskan tanggung jawab atas pendidikan. Pemerintah nyatanya memberikan subsidi hanya kurang lebih 5% pada mahasiswa di masing-masing kelompok 1 dan II dengan biaya yang tergolong tinggi pula. Maka dapat dipastikan sekurang-kurangnya sekitar 90% mahasiswa baru setiap PTN akan dibebankan dengan biaya tinggi mulai kelompok III-VIII. Sementara dalam ayat 3 terjadi perubahan, Pada Permendikbud No. 55 Tahun 2013 tidak dicantumkan mengenai kriteria kelompok/level. Namun, pada Permendikbud No. 73 telah tertera jelas bahwa kelompok/level UKT adalah I sampai VIII. Hal ini jelas bahwa pemerintah secara terang-terangan berkedok memperbanyak variasi biaya.  Namun orientasi utamanya adalah tetap bertujuan untuk  menaikan biaya kuliah melalui penambahan level UKT. Logika bahwa pemerintah menyesuaikan besaran biaya UKT sesuai dengan kemampuan/daya beli rakyat juga hanya ilusi. Berikut dapat di simak data kenaikan nominal UKT dari tahun 2013 ke 2014:

Nama Universitas	Nominal Tertinggi (Level 5) UKT 2013	Nominal Tertinggi (Level 6/8) UKT 2014	Kenaikan UKT
Universitas Negeri Jakarta	6.400.000	10.700.000	4.300.000
Universitas Jenderal Soedirman	15.000.000	17.500.000	2.500.000
Universitas Diponegoro	18.500.000	19.500.000	1.000.000
Universitas Negeri Yogyakarta	4.500.000	4.950.000	450.000
Universitas Negeri Surabaya	6.000.000	7.500.000	1.500.000
Universitas Brawijaya	21.450.000	23.000.000	1.550.000
Universitas Syiah Kuala	17.966.500	22.000.000	4.033.500

Data: Permendikbud No.55 Tahun 2013 & No. 73 Tahun 2014

            Dari data diatas terlihat jelas bahwa tujuan dari Permendikbud No. 73 Tahun 2014 adalah bukan untuk menurunkan biaya pendidikan, namun hanya semakin menunjukkan kenaikan biaya kuliah yang semakin melambung tinggi setiap tahun. Hal ini terlihat dari contoh beberapa Universitas di atas, mengalami kenaikan antara Rp. 450.000 sampai Rp. 4.300.000. Tabel diatas hanya sebatas contoh perbandingan besaran biaya dari masing-masing level/kelompok tertinggi pada dua Permendikbud, pastilah di level/kelompok lain juga banyak yang mengalami kenaikan di PTN Indonesia.

            Dalam Permendikbud No. 73 Tahun 2014 juga semakin mempertegas posisi pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam membiayai pendidikan dan menjalankan praktek komersialisasi atas pendidikan tinggi melalui skema otonomi non-akademi/keuangan. Hal ini tercantum jelas pada Pasal 4 Ayat 4 “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri”. Ayat ini jelas ingin menyampaikan bahwa pihak pimpinan Universitas memiliki otoritas absolut untuk mengatur secara leluasa besaran nominal di tiap level  untuk memperbesar keuntungan yang diraih dari “bisnis” pendidikan.

Penutup: UKT Ancaman Pendidikan di Bawah Rejim Jokowi-JK

            Hal ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya pemerintah baik setelah Rejim Boneka Jokowi-JK berkuasa, tidak akan pernah memiliki orientasi untuk bisa membuka akses pendikan tinggi yang seluas-luasnya untuk rakyat. Pemerintah  dengan segala tipu muslihat dan program ilusinya terus saja menaikan biaya pendidikan, baik secara langsung maupun melalui penambahan kelompok/level seperti yang  terjadi sekarang. Level ditambah, nominal dinaikan namun Permendikbud No. 73 Tahun 2014 tetap mematok batas minimal 5% kuota mahasiswa yang harus ditampung oleh Universitas masing-masing kelompok/level 1 dan 2. Demikian pun adanya kebebasan mandiri/otonom yang diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) sesuai amanat UU DIKTI Pasal 66 ayat 2 untuk menentukan system pembayaran uang kuliah melalui statuta selain UKT. Namun baik sitem UKT atau system pembayaraan lain, masih tetap berorientasi untuk terus menaikkan biaya pendidikan tinggi di Indonesia dari tahun ke tahun. 

Symphaty Dimas (Ka. Dept. Dikprop PP FMN)