Hari Pers Nasional: Jadikan Pers Indonesia Sepenuhnya Mengabdi Pada Kepentingan Rakyat

"Suara bagi bangsa yang terperentah di seluruh Hindia Olanda- Motto Medan Prijaji"

Pers di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisah dari kehidupan bernegara dan berbangsa. Pers akan selalu melekat dalam perkembangan  Indonesia baik dari fase Pra kemerdekaan hingga saat ini. Pers akan selalu memberikan renda-renda pengetahuan dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Berita, informasi, data akan dikemas sedemikian rupa yang mencoba membongkar fakta dan kebenaran. Inilah menjadi peranan besar pekerja-pekerja Pers yang harus dimainkan. Mendedikasikan hidupnya  untuk menyuguhkan berita,  yang lugas, tegas dari bawah ke atas atau atas ke bawah, agar negara ini semakin dewasa dalam memberikan demokrasi kepada rakyatnya.

Pada awal Abad ke 20 rakyat Indonesia masih terbelenggu oleh kolonialisme imperialisme Belanda dan feodalisme. Pada masa ini, rakyat Indonesia telah mencapai kesadaran politik untuk mempersatukan diri melawan kolonialisme imperialisme Belanda dan Feodalisme guna memperjuangkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bebas dan berdaulat. Berangkat dari hal tersebut, bangkit pula kesadaran untuk membentuk berbagai jenis media-media perjuangan rakyat, mulai dari organisasi sosial politik hingga organisasi-organisasi Pers. Dalam hal kehidupan Pers di Indonesia,  masa ini menjadi momentum penting bagi perkembangan pers dimana pada tahun 1907 lahir sebuah surat kabar nasional pertama bernama Medan Prijaji di kota Bandung yang dipelopori oleh Tirto Adhi Soerjo. Dialah kemudian yang disebut-sebut Pramoedya Ananta Toer sebagai Minke dalam karya Tertalogi Pulau buru.  Medan Prijaji didirikan bertujuan untuk menggugat ketidakadilan di Indonesia akibat proses kolonisasi Belanda serta penindasan feodal.

Selain Medan priyayi yang digagas Tirto Adhi Soerjo, telah berkembang beberapa media yang digunakan sebagai alat perjuangan melawan kolonialisme imperialisme Belanda dan feodal. Seperti Dowes Dekker (De Expres, 1912), HOS Tjokroaminoto (Oetoesan Hindia, 1912), Tjipto Mangoenkoesoemo (Penggugah, 1919), Mas Marco Kartodikromo (Dunia Bergerak, 1914), Haji Misbah (Medan Moeslimin, 1915), dan lain-lain.  Pada tahun 1914 mereka bersama-sama mendirikan Inlandsche Journalisten Bond (IJB). Organisasi ini telah banyak mengambil kepeloporan dalam ranah pemberitaan dan penyadaran kepada rakyat untuk melawan kolonialisme imperialisme Belanda dan feodal. Akibat perang pena yang dilakukan oleh pers-pers Indonesia di awal abad 20 ini, menyebabkan sering terjadi pembrendelan, penangkapan bahkan pengasingan para pemimpin organisasi Pers di Indonesia. Selain itu, terdapat pula organisasi wartawan seperti Sarekat Journalist Asia yang berdiri pada tahun 1925, Perkumpulan Kaoem Journalists (1931, serta Persatoean Djurnalis Indonesia (1940). Semuanya memahami bahwa orientasi pers harus menyandarkan pada keberpihakan untuk membangkitkan kesadaran massa rakyat melawan kolonialisme Imperialisme Belanda dan feodal di Indonesia.

Nah, pada masa ini tumbuh suburnya Pers bukanlah sebagai alat untuk melanggengkan penjajahan ataupun sebagai bisnis yang berorientasi keuntungan. Namun masa ini Pers sudah menunjukkan masa keemasannya yang mempunyai Peranan sebagai alat membangkitkan kesadaraan dan alat perjuangan untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari Penjajah Belanda.

Pemberangusan Pers di bawah Soeharto Hingga Disorientasi Pers Dewasa ini

Kemudian pada tahun 1985 baru diakui adanya Hari Pers Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 5/1985. Tapi, kita ketahui perkembangan Pers di Indonesia sudah ada semenjak awal abad 20 yang digagas oleh kaum-kaum intelektuil progesif yang menjadikan Pers sebagai ranah atau alat perjuangan rakyat.  Namun mengapa 9 Februari 1985 ini baru diresmikan sebagai Hari Pers Nasional ? Ini tidak terlepas dari pergeseran politik ke arah demokrasi ala orba yang otoriter yang sepenuhnya mengadi kepada imperialisme AS serta merepresentatifkan kepentingan pengusaha-pengusaha besar dan tuan tanah.  Maka hakekat dari perjuangan Pers dimana akan hidup berdampingan dengan demokrasi, akan bertentangan dengan rejim Soeharto yang  memberangus nilai-nilai dan merampas hak demokrasi rakyat itu sendiri. Ini juga yang kemudian menjadikan perkembangan Pers di Indonesia mengalami kemandekan. Bagaimana tidak, berita-berita yang disuguhkan oleh jurnalis ataupun wartawan terhadap masyarakat  harus melalui lembaga sensor negara di bawah kementerian Penerangan. Maka saat itu berkembang frasa, “Menurut Petunjuk Bapak (Harmoko)”. Sementara berita-beritanya harus mendukung pemerintahan Soeharto dan tidak bisa melakukan protes ataupun mengkritik.

Kemudian jatuhnya rejim Soeharto yang ditandai dengan gerakan reformasi 1998, setidaknya ini memberi angin segar atas perkembangan demokrasi yang diraih rakyat. Kebebasan Pers juga mengalami perkembangan sedemikian rupa. Pers mulai memuat berita-berita yang berisikan kehidupan masyarakat dan juga kritikan terhadap pemerintahan. Akan tetapi, kebebasan dalam berekspresi yang dimiliki Pers juga sesungguhnya masih tetap terbatas. Tentu ini disebabkan bagaimana sepenuhnya Pers masih dibelenggu kepentingan kekuasaan "Negara" itu sendiri. Pers bahkan berkembang menjadi Bisnis yang mengiurkan yang memberi keuntungan besar. Maka tak ayal, melihat sejumlah Pers di Indonesia saat ini dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar. Artinya perkembangan Pers saai ini tetap mengalami persoalan untuk menjalankan tugasnya dalam menyajikan berita-berita guna memberikan pendidikan dan kesadaraan maju bagi masyarakat. Pers masih dikontrol penuh oleh Negara dan pemilik-pemilik modal yang berorientasi untuk menguasai politik dan ekonomi. 

Mengembalikan Masa Keemasan Pers di Indonesia

Pada masa Pra kemerdekaan awal abad 20, telah mengajarkan kepada kita bagaimana Pers didirikan bukan untuk penguasa atau komersil. Namun Pers sepenuhnya mendukung perjuangan rakyat.  Pers dengan gigih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.  Peranan PERS tentu terletak pada bagaimana mereka mampu memperkenalkan apa itu kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai kebenaran menjadi roh yang menyelimuti setiap berita atau informasi yang disampaikannya. Dan yang terpenting PERS dapat menjadi instrumen mengkampanyekan  peradaban yang maju bagi masyarakat Indonesia.

Pekerja-pekerja pers tentu mempunyai pandangan progesif pada umumnya. Namun kerap dihambat oleh pemilik pers itu sendiri. Salah-satunya seperti kasus Luviana  wartawan Metro yang dipecat karena ingin mendirikan serikat pekerja dan menuntut kesejahteraan serta indepedensi pekerja pers. Akan tetapi, pekerja-pekerja Pers harus mampu mendidik massa, oleh sebab itu pers akan selalu dikaitkan menjadi instrumen kebudayaan rakyat. Pekerja Pers harus mampu menjelaskan kepada masyarakat di surat-surat khabar, di media elektronik, apa yang menjadi akar persoalan masyarakat dan apa jalan keluarnya. Pers sekali-sekali harus mampu membantah mitos Orba “Pers milik penguasa”, dan mengembalikan roh Pers pada masa awal abad 20 yakni “Pers milik rakyat”. Pers akan berguna, apabila mampu menginformasikan sebuah kebenaran kepada masyarakat. Bersandar pada banyak orang, dan membantu banyak orang untuk sadar dan mau bergerak untuk maju. Tugas sejatinya Pers yaitu, membangkitkan dan menggerakkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih maju. Pers haru mampu mendompleng pemikiran masyarakat yang masih dibelenggu dari keterbelakangan dan kemiskinan akibat sistem yang menindas.

Pekerja-pekerja Pers adalah berasal dari kaum intelektuil. Maka sebagaimana tanggung jawab kaum intelektuil yang bekerja di ruang-ruang Pers, sudah saatnya mengembalikan masa keemasan perkembangan PERS di Indonesia. Sehingga Pers bukan menjadi semata-mata menjadi mainan penguasa atau mainan pebisnis untuk meraup keuntungan saja.

Selain itu, organisasi-organisasi rakyat terutama secara khusus kepada seluruh organisasi FMN yang tersebar di kampus-kampus, kota-kota dan Provinsi, harus mampu menjadikan Momentum Hari Pers Nasional ini untuk meningkatkan dan mengembangkan media-media kepunyaan organisasi mulai dari penerbitan buletin-buletin, website, dan lain-lain sebagai media untuk menyajikan berita, informasi, tulisan yang bertujuan untuk membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan. 

09 Februari 2015,

Rachmad P Panjaitan

Ketua