Headlines News :
Home » » Pernyataan Sikap FMN: Hari Air Sedunia 2015

Pernyataan Sikap FMN: Hari Air Sedunia 2015

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Sabtu, 21 Maret 2015 | 19.22




Lawan Privatisasi dan Komersialisasi AIR oleh Swasta-Asing dan Berikan Hak Rakyat Mengakses AIR sepenuhnya

Pada 22 Maret 2015 rakyat  dunia akan kembali memperingati momentum Hari Air Sedunia. Peringatan ini tentunya sebagai momentum yang sangat berarti bagi seluruh rakyat dunia.  22 Maret dapat menjadi peringatan untuk mengkaji kembali pentingnya ketersediaan air bersih dan sumber daya air tawar bagi rakyat. Hari Air Internasional mulai diwacanakan dan diusulkan pada Konferensi PBB 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED). Kemudian, PBB mengesahkan 22 Maret sebagai Hari Air Sedunia pada tahun 1993. Hal ini menjadi penting untuk diperjuangkan karena air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Peringatan Hari Air Sedunia tentunya bertepatan dengan semakin buruknya kondisi ketersediaan air dunia. Hal ini dikarenakan sebagai dampak dari sistem kapitalisme monopoli yang terus menggerogoti sumber daya alam seluruh dunia, tidak terkecuali air. Hal ini terus-menerus dilakukan untuk mengakumulasikan dan menghasilkan super profit atas monopoli air oleh perusahaan-perusahaan raksasa milik imperialisme. Belum lagi karena semakin masifnya ekspansi perusahaan milik imperialisme yang terus merusak dan mencemari lingkungan termasuk pencemaran air bersih demi meraup keuntungan besar. Fenomena ini terus berjalan hingga saat ini dirasakan oleh seluruh rakyat dunia yang negerinya didominasi oleh imperialisme Amerika Serikat, termasuk Indonesia.

Sebagaimana di Indonesia, sumber air telah dikuasai oleh kapitalisme monopoli. Lahirnya kebijakan monopoli air ini tidak lain dari upaya imperialisme pimpinan AS untuk menguasai seluruh sumber air di Negara-negara setengah jajahan seperti Indonesia. Dalam konferensi air dan lingkungan internasional yang diselenggarakan di  Dublin, Irlandia pada tahun 1992, menyepaki The Dublin Statement on Water and Sustainable Development, atau yang lebih dikenal dengan “Dublin Principles”, Indonesia menjadi bagian yang meratifikasinya. Salah-satu dari prinsip “Dublin Principles” adalah “water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good” . Prinsip ini kemudian menjadi landasan air diubah sebagai barang dagangan atau bersifat ekonomistik yang dikelola swasta maupun Negara yang bersifat profit. Alhasil, melalui Bank Dunia memaksakan sebanyak 276 Negara termasuk Indonesia untuk melakukan kebijakan privatisasi air sebagai syarat pengajuan bantuan hutang luar negeri baru. Demikian pula lembaga donor milik imperialisme AS lainnya seperti IMF, ADB, selalu memberikan hutang dengan salah-satu syaratnya yakni mendorong privatisasi air di Indonesia

Bentuk nyatanya adalah bercokolnya dan semakin luasnya bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dilakukan oleh Aqua Danone, Coca-Cola Company, & Nestle. Aqua Danone saat ini saja sudah menguasai 50% bisnis Air Minum Kemasan, dan sudah memiliki 14 perusahaan dengan 10 sumber mata air besar di Indonesia. Tanpa disadari Aqua menjadi minuman sehari-hari yang sangat dekat dengan komsumsi masyarakat, yang ternyata meraup keuntungan dari bisnis penguasaan air di Negara kita sendiri.  Demikian pula privatisasi air lainnya di Indonesia seperti PT. Palyja (Perancis), PT Aetra (Inggris) yang kedua perusahaan ini bekerja sama dengan PAM dalam mengelola air bersih kepada masyarakat, dan inilah yang membuat mengapa air dibeli dan semakin mahal di Indonesia.

Selain itu, dampak dari privatisasi air ini sangat dirasakan terutama kaum tani di sekitaran perusahaan air. Kaum tani semakin sulit untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan irigasi akibat penguasaan air oleh perusahaan swasta-asing di Indonesia. Demikian pula yang dialami masyarakat adat atau masyarakat minoritas yang berada di hutan maupun di pegunungan. Mereka semakin sulit mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengairi tanamannya. Belum lagi dampak eksploitasi monopoli air besar-besaran di Indonesia yang akan terus merusak lingkungan hidup.

Akan tetapi, perlu dicatat bahwa ada kemenangan rakyat yang patut diapresiasi atas pencabutan UU No.07 Tahun 2004 tentang sumber daya air oleh MK baru-baru ini pada 18 Maret 2015. Selama ini UU tersebut  melegitimasi privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia. Sehingga, ke depan perlu bagi rakyat memastikan jangan sampai UU baru mempunyai esensi yang sama dengan UU No.07 Tahun 2004 yang tetap memprivatisasi air untuk memberikan keuntungan bagi pihak swasta dan asing. Privatisasi dan komersialisasi air akan merugikan rakyat serta membatasi akses rakyat mendapatkan air bersih di Indonesia. Selain itu, privatisasi air bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa air sepenuhnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kami Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN) dalam momentum Hari Air Se-dunia 22 Maret 2015, menyatakan sikapTolak Privatisasi dan Komersialisasi Air di Indonesia, Berikan hak rakyat mengakses Air sepenuhnya dan Ciptakan UU yang mengaturnya”.

22 Maret 2015
Hormat Kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



Rachmad P Panjaitan
Ketua


Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger