Headlines News :
Home » » Bagian I : Konferensi Asia Afrika ???

Bagian I : Konferensi Asia Afrika ???

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Sabtu, 18 April 2015 | 00.01





Rakyat Asia-Afrika melawan Neo-kolonialisme Imperialisme AS untuk Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat Asia-Afrika. AYOO, Pemuda Mahasiswa !”


Pemerintahan Jokowi-JK yang baru 1 semester telah menuai banyak protes dari rakyat termasuk kalangan mahasiswa. Berbagai kebijakan yang dianggap tidak relevan dengan program kesejahteraan rakyat, menjadi motif penggerak rakyat turun ke jalan meminta pertanggung-jawaban Jokowi-JK selaku Kepala Negara/Pemerintah yang semakin menyengsarakan rakyatnya. Protes penolakan atas kebijakan Jokowi-JK oleh elemen masyarakat dan mahasiswa menjadi bukti kegagalan Jokowi-JK melahirkan kebijakan yang mengabdi kepada rakyat.
Di tengah kondisi politik dan ekonomi yang carut-marut, Jokowi-JK berinisiatif akan menyelenggarakan 60 Tahun KAA dan 10 Tahun program NAAPS. Sepitas, ini merupakan kemajuan jika benar-benar menghidupkan kembali KAA sebagai forum persatuan Negara Asia Afrika anti Imperialisme guna menuju Negara Asia Afrika yang berdaulat dan mandiri atas kekayaan alam dan manusianya. Akan tetapi, terlalu naif jika kita menyebut Jokowi-JK menyelenggarakan KAA bertujuan untuk menghimpun kembali kekuatan Negara-negara selatan untuk melawan dominasi imperialisme khususnya AS.
Rakyat dapat menilai bahwa Jokowi-JK selama memimpin Indonesia 1 Semester semakin menunjukkan wajah asli pemerintahannya dan berlahan mengikis seluruh tipu muslihatnya yang pro rakyat dan nasionalis. Mengapa ? sebab dari seluruh kebijakan yang telah diambil Jokowi-JK selama 1 semester ini, secara terang-terangan berpegang pada paham Neo-liberalisme yang dikembangkan imperialisme AS di Indonesia bahkan di dunia. Praktek liberalisasi sebagai salah-satu ciri Neo-liberialisme dapat dilihat pada penentuan harga BBM  yang diserahkan pada mekanisme pasar dengan mengikuti harga minyak mentah Internasional yang dikontrol Nymex AS dan mengikuti kurs Rupiah terhadap dollar. Kebijakan harga BBM yang menyerahkan pada mekanisme pasar, bahkan dikuatkan dalam UU APBN 2015. Sementara jika mengacu pada konstitusi UUD 1945, jelas terjadi inkonstitusional yang dijalankan oleh Jokowi-JK[1]. Tahun 2003, MK membatalkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan pasal ini menyerahkan proses pembentukan harga eceran BBM dalam negeri sepenuhnya kepada mekanisme persaingan pasar. Pasal 28 ayat (2) UU Migas tersebut dinilai bertentangan dengan dengan UUD 1945 Pasal 33 yang intinya mengamanatkan cabang sumber daya alam yang penting dikuasai Negara untuk kepentingan rakyat. Jadi, saat ini Jokowi-JK sedang melanggar konstitusi 1945 yang layak untuk DIGUGAT rakyat.

Namun Ironi saja, jika kebijakan itu telah bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, tapi Jokowi-JK malah akan berencana kembali menerapkan kebijakan “penyesuaian tarif dasar listrik” setiap bulannya[2] yang  mengacu pada mekanisme pasar,  kurs Rupiah atas Dollar, harga minyak mentah dunia, inflasi, yang disebut-sebut mempengaruhi biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Sehingga Jokowi-JK pun kembali berencana menaikkan harga TDL per 1 Mei nanti.  Ini sungguh di luar logika ketika Kepala negara sekaligus kepala pemerintah Republik Indonesia menginjak-injak berulang-ulang konstitusi dasar Negara untuk menyengsarakan rakyatnya.

Selain kebijakan kenaikan harga BBM dan TDL, kenaikan kebutuhan pokok khususnya beras menjadi kebijakan yang menuai protes keras dari rakyat khususnya mahasiswa terhadap Jokowi-JK. Tercatat mulai bulan Februari hingga maret 2015, harga beras di pasar menjulang tinggi hingga mencapai Rp. 15.000/kg. Rakyat menjerit hingga menyebabkan depresi sosial atas keadaan harga kebutuhan pokok yang mahal. Beras sebagai kebutuhan pokok sehari-hari rakyat menjadi barang mahal yang sangat  tidak terjangkau masyarakat. Sedangkan penghasilan rakyat khususnya kaum tani dan klas buruh relatif tetap atau bahkan menurun. Sementara Solusi yang diambil pemerintah malah membuka pasar murah BULOG di berbagai daerah yang menjual Beras miskin bagi rakyatnya. Sesungguhnya pasar murah BULOG juga bukanlah memberikan keringan beban pada masyarakat untuk mendapatkan beras, namun pemerintah hanya ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan beras miskin dari rakyatnya, dan dengan menghinanya memberikan beras miskin pada rakyatnya di negeri agraris. Sementara itu, persoalan harga beras mahal adalah konsekuensi tidak adanya ketahanan pangan di Indonesia yang hanya bergantung pada impor. Sedangkan monopoli pangan di dalam negeri dikuasai oleh perusahaan korporasi besar dan asing di Indonesia seperti Musanto, Cargil, Syngenta, Nestle, dll. Keadaan ini disebabkan karena adanya monopoli tanah rakyat oleh tuan tanah, borjuasi besar komprador dan asing yang berorientasi pada kepentingan tanaman komoditas internasional yang dibutuhkan imperialisme khususnya AS. Jadi tanah Indonesia bukan diorientasikan memenuhi kebutuhan pangan rakyat.

Persoalan yang menggerakkan seluruh rakyat dan mahasiswa juga dipicu oleh gagalnya Jokowi-JK menunjukkan keberpihakannya dalam program pemberantasan korupsi. Gerakan rakyat melawan korupsi  pun semakin meluas. Berbagai kegiatan protes dilakukan untuk menuntut Jokowi-JK agar kompeten membersihkan instansi-instasi Negara agar bebas dari korupsi. Namun Jokowi-JK malah menunjukkan sikap pelanggengan korupsi di Indonesia yang hakekatnya melakukan berbagai pencurian uang maupun penyelewengan kekuasaan dengan menunjukkan kolega politiknya di dalam pemerintahan. Sementara tindakan pembiaran kasus korupsi besar juga dilakukan mulai dari korupsi Soeharto, BLBI, Century, keluarga Cikeas. Di saat rakyat menderita, Jokowi malah memberi “lelucon” pada rakyat terkait-Jokowi tidak tahu bahwa yang ditandangani adalah Perpres Kenaikan DP Mobil Pejabat[3].

Sedangkan utang luar negeri di masa Jokowi-JK naik sekitar 10%  dengan komposisi Utang luar negeri sektor swasta menyumbang porsi terbesar dengan total US$ 162,8 miliar (55,7 persen). Sedangkan sektor publik senilai US$ 129,7 miliar (44,3 persen). Sehingga total ULN Indonesia telah menyentuh angka 3.780 Triliun. Sedangkan proyeksi ULN 5 tahun  ke depan diprakirakan adalah US$ 23 Miliar untuk memprioritaskan pembiayaan infrastuktur di Indonesia[4]. Korelasi ULN dan pembangunan infrastuktur menjadi wujud nyata pemerintahan memberikan efisiensi dan efektivitas  kepentingan imperialisme AS “berbisnis” di Indonesia sekaligus menjadikan proyek infrastuktur sebagai sasaran investasinya meraup keuntungan. Sedangkan akibat pembangunan infrastuktur seperti jalan tol, bandara internasional, Rel KA, Tol laut akan semakin merampas tanah rakyat yang tersisa saat ini. Sehingga pembangunan infrastuktur tiak mempunyai manfaat apa-apa bagi rakyat, namun hanya semakin memasifkan perampasan tanah di Indonesia. Eksport kapital imperialisme khususnya AS juga semakin masif di Indonesia dalam bentuk investasi. Di tengah lesunya pasar Amerika dan Eropa, menjadikan Indonesia sebagai primadona untuk memindahkan bebas krisisnya di pundak rakyat Indonesia. Sementara Pembangunan yang harusnya bersandarkan pada kekuatan Negaranya, menjadi sangat jauh dalam Pemerintahan Jokowi-JK. Tahun 2015 saja, total investasi asing sudah mencapai 400 Triliun dari total 3.500 Triliun hingga 2019. Pembangunan yang digembor-gemborkan dengan konsep berdikari di bidang ekonomi adalah sempalan belakang dari Jokowi-JK sebagai tipu muslihatnya untuk terus mengabdi kepada kepentingan imperialisme AS.

Persoalan komersialisasi pendidikan di Indonesia yang senantiasa dilanggengkan oleh Jokowi-JK menjadi momok musuh pemuda mahasiswa dan rakyat. Program wajib belajar 12 tahun Jokowi-JK masih menjadi mitos yang tidak terbukti realisasinya hingga 1 semester  berkuasa di Indonesia. Belum lagi sistem UN yang disebut akan dicabut atau dikaji masih juga tetap berlangsung hinggsa saat ini. Padahal sistem UN telah lama terbukti gagal meningkatkan kualitas dan memberikan keadilan pada pendidikan dasar sampai menegah di Indonesia. Demikian dengan memberhentikan sementara sistem kurikulum 13 dan lantas tidak mempunyai solusi, hanya wacana menyusun kurilukum nasional yang diterapkan 2018. Sehingga sistem kurikulum di Indonesia saat ini tidak jelas yang menganut dua sistem kurikulum secara bersamaan, Kurikulum 2013 dan KTSP 2006. Begitu juga di pendidikan tinggi, permasalahan juga semakin akut di bawah kuasa Jokowi-JK. Biaya di Universitas-universitas semakin menjulang tinggi saja di Indonesia. Sehingga proses komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi semakin dirasakan dalam dunia pendidikan di masa Jokowi-JK ini.

Sementara lapangan kerja masih saja sulit didapatkan oleh rakyat dan demikian pula kalangan pemuda mahasiswa. Tahun 2015, total pengangguran terdidik di Indonesia mencapai 47,81 % dari total pengangguran di Indonesia sebesar 7,24 juta[5]. Artinya tidak ada perubahan yang siknifikan dari masa SBY ke Jokowi, bahkan kondisi politik dan ekonomi semakin carut marut yang berdampak semakin sengsara rakyat Indonesia.


DULU KAA 1955 Punya Semangat  Mengenyahkan Imperialisme


Secara historis, Konferensi Asia Afrika (KAA) merupakan persatuan bagi bekas Negera-negara jajahan di belahan Asia Afrika. Dideklarasikannya KAA merupakan sebuah kesadaran yang maju bagi Negara-negara Asia Afrika mengobarkan benih perjuangan pembebasan nasional untuk bebas dari cengkraman dominasi Imperialisme. Persatuan dalam KAA merupakan usaha untuk menggalang dan menghimpun kekuatan menghadapi penjajahan Negara-negara Neo-Imperialisme yang menghisap dan menindas rakyat Asia dan Afrika. Selain itu, KAA bertujuan memberikan dukungan kepada Negara-negara Asia Afrika yang sedang berjuang untuk  kemerdekaan  membebaskan rakyatnya dari belenggu penjajahan langsung imperialisme khususnya AS.
Kelahiran KAA didahului pertemuan di Colombo, Srilanka pada 28 April hingga 2 Mei 1954. Pertemuan ini kemudian dikenal dengan nama Konferensi Colombo. Konferensi Colombo melahirkan resolusi agar segera membuat konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika dan untuk segera menyikapi agresi dari imperialisme yang ingin kembali berkuasa. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya pertemuan di Bogor pada 28-31 Desember 1954,  dan pertemuan ini dikenal dengan Konferensi Panca Negara/Bogor. Dinamakan Panca karena inisiatornya terdiri dari 5 (lima) negara, yaitu Indonesia, India, Srilanka, Burma/Myanmar, dan Pakistan. Hasil pertemuan di Bogor melahirkan beberapa resolusi dan rekomendasi untuk mempersiapkan pertemuan se-Asia Afrika yang akan diselenggarakan kedepannya. Hasil dari pertemuan Panca Negara ialah, 1). Mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada Bulan April 1955. 2). Menetapkan kelima Negara dalam Konferensi Panca Negara sebagai Negara-negara pelopor. 3). Menetapkan jumlah kepesertaan atau negara yang akan diundang dalam KAA. Dan 4). Menentukan tujuan pokok dari KAA.
Alhasil, pada tanggal 18-25 April di Bandung dilaksanakan Konferensi Asia Afrika (KAA) [6]sebagai semangat persatuan negara-negara Asia Afrika mengobarkan perlawanan anti imperialismne AS. Dalam pertemuan ini konferensi dihadiri oleh 29 negara dan 6 negara diantaranya berasal dari Afrika. KAA membahas beberapa persoalan yang dialami oleh negara-negara peserta. Beberapa permasalahan yang dibahas antara lain; 1) Usaha untuk meningkatkan kerjasama bidang ekonomi, sosial, budaya, dan masalah hak asasi manusia. 2) Hak menentukan nasib sendiri. 3) Melawan Rasialisme. 4) Kerjasama internasional. 5) Masalah pelucutan senjata. 6) Masalah rakyat terjajah di Afrika Utara. 7) Masalah Irian Barat. KAA kemudian melahirkan hasil kesepakatan berupa sepuluh asas, yang kemudian dikenal dengan Dasasila Bandung.Dasasila Bandung ini kemudian dijadikan sebagai pedoman oleh negara-negara Asia Afrika untuk melakukan perjuangan baik dalam maupun luar negeri untuk menyatakan perlawanan secara tegas terhadap imperialisme AS sebagai syarat menuju negara-negara yang merdeka, mandiri, dan berdaulat sepenuhnya di tangan rakyat. Semangat perjuangan anti kolonialisme imperialisme AS yang termanifestasikan dalam Dasasila Bandung

Semangat KAA merupakan semangat yang cukup tegas untuk menyatakan sikap menolak segala bentuk penjajahan di seluruh Asia Afrika maupun di Dunia. Hal ini tercermin jelas dalam isi deklarasi hasil pertemuan KAA 1955. Dimana Negara-negara Asia Afrika sepakat saling bahu-membahu mengatasi dan memerangi segala bentuk penjajahan yang senantiasa dilancarkan imperialisme, khususnya Amerika Serikat. Dalam rangkaian pertemuan yang dilakukan adalah bukti nyata keteguhan Negara-negara Asia Afrika untuk bersatu melawan kolonialisme imperialisme yang masih menghisap dan menindas rakyat Asia Afrika. Sementara lahirnya keberanian Soekarno dan beberapa kepala negara penggagas KAA 1955, tentu didasari dari semangat perjuangan rakyat Asia Afrika khususnya Indonesia untuk membebaskan cengkraman imperialisme AS atas Negara-negara Asia Afrika. Jadi, peran perjuangan rakyat melawan imperialisme AS menjadi penentu utama terbentuknya KAA 1955.


[1] http://nasional.kompas.com/read/2015/03/31/13472961/Kwik.Kian.Gie.Presiden.Jokowi.Langgar.Konstitusi, Diakses pada 12 April 2015
[2]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/05/224700726/Siapsiap.Mulai.1.Mei.Tarif.Listrik.Rumah.Tangga.Mengacu.Pasar, Diakses pada 12 April 2015.
[3] http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/04/05/nmbw9y-jokowi-mengaku-tak-tahu-asalusul-kenaikan-dp-mobil-pejabat, Diakses pada 13 April 2015
[5] http://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-pengangguran-terbuka-indonesia-724-juta, Diakses pada 13 April 2015
[6] Sulhan Syafei. Di Balik Layar Warna-warni KAA di Mata Pelakunya. TNC Publishing, Jakarta 2014.
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger