Headlines News :
Home » » Hari Nelayan Nasional 06 April 2015

Hari Nelayan Nasional 06 April 2015

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 06 April 2015 | 02.19



Nelayan Indonesia: Kemiskinan, Penderitaan, dan Perampasan Hak Atas Laut dengan Kebijakan anti Nelayan. Berikan Hak Nelayan atas Akses laut di Indonesia !




“Lautan adalah kebebasan. Namun dihadapan wajah laut, nampak dirimu yang pendusta- Ws Rendra”
 

Indonesia merupakan negeri kepulauan yang bersar. Gugusan kepulauan Indonesia terbentang sebanyak 17.508 pulau. Sementara posisi Indonesia tepat berada pada letak yang strategis yaitu diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia dan dua samudera, Hindia dan Pasifik. Kondisi yang demikian menjadikan wilayah Indonesia didominasi oleh wilayah perairan dan merupakan negara dengan garis pantai terpanjang ke dua di dunia setelah Kanada, dengan panjang pantai 95.191 km. Oleh karena itu, selain mayoritas rakyat Indonesia bekerja sebagai petani, rakyat Indonesia juga bekerja pada sektor nelayan, khususnya masyarakat yang hidup di wilayah pesisir.

Sebagai salah satu sektor produktif dan merupakan salah satu sumber kemakmuran bangsa, nelayan sudah sepatutnya diberikan jaminan kesejahteraan dan dilepaskan dari kemiskinan akut yang selama ini membelenggu. Semangat untuk mengangkat derajat nelayan dahulu sempat mengemuka, beriring dengan semangat kemandirian dan kedaulatan negara, sehingga kemudian munculah penetapan bahwa 6 April adalah harinya nelayan Se-Indonesia. Namun, hingar bingar kedaulatan nelayan atas laut seperti hilang tertelan zaman. Kondisi nelayan Indonesia saat ini masih terus dirundung permasalahan, khususnya permasalahan kesejahteraan. Sama halnya ketika di masa Nusantara, rakyat Indonesia terkenal dengan kekuatan lautnya. Bahkan kapal-kapal Pinisi Makassar dapat mengelilingi Asia Tenggara untuk mengembangkan kesejahteraan bagi nelayan Indonesia. Namun semenjak bangsa asing datang ke Indonesia baik Portugis dan terakhir Belanda, mengubah kedaulatan maritim Indonesia menjadi kekuatan menghasilkan rempah-rempah yang merupakan tanaman komoditas Internasional masa itu di Eropa. Sementara laut dijadikan sebagai jalur untuk mengelilingi Nusantara untuk mencari rempah-rempah yang menandai babak penjajahan kolonial asing di Indonesia. Sehingga dalam karya Arus Balik Pramoedya Ananta Toer menceritakan malapetaka yang dialami bangsa Pribumi ketika bangsa Kolonial Portugis dan Belanda masuk untuk mengeksploitasi maritim yang dikuasai oleh kapal-kapal besar mereka.

Sementara itu, Nelayan seharusnya menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa dan negara yang berdaulat untuk terus menopang kehidupan seluruh rakyat dengan produksi hasil tangkapannya. Para nelayan tradisional menangkap ikandengan mengunakan cara yang ramah lingkungan dan menjadikan laut sebagi rumah mereka. Nelayan telah menganggap laut sebagai peradaban yang memberikan sumber kehidupan sejak nenek moyang mereka hidup di daerah pesisir. Sehingga Nelayan akan selalu menjaga ekosistem yang berkelanjutan di laut, karena selain laut menjadi mata pencarian Nelayan, laut juga telah membentuk kebudayaan masyarakat Nelayan di daerah pesisir Indonesia.


Namun saat ini kenyataannya, Nelayan justru semakin terjerumus pada jurang kemiskinan. Kemiskinan yang terus melanda sektor nelayan ini dapat tercermin dari data yang disuguhkan pemerintah.  Dari jumlah rakyat miskin di Indonesia berjumlah 31,02 juta jiwa, sebanyak 7,87 juta jiwa adalah Nelayan. Dan ironinya setiap tahun nelayan semakin berkurang karena disebabkan hilangnya hak atas akses laut dan terbitnya undang-undang yang menghambat nelayan untuk melaut.Selain itu, pendapatan rata-rata nelayan yang hanya berkisar Rp.30.000,-/hari membuat nelayan tak berdaya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis bahwa setiap tahunnya Indonesia kehilangan 31.000 nelayan atau sekitar 116 nelayan setiap harinya.

Kini kedaulatan dan keperkasaan Nelayan yang menjaga kelestarian setiap laut di Indonesia, menjadi cerita belaka saja bahkan menjadi mitologi lagu “Nenek moyangku seorang Pelaut”. Kenyataannya Nelayan di Indonesia kini menjadi sektor golongan masyarakat yang miskin dan sangat jauh dari ukuran kesejahteraan untuk menguasai laut. Nah, bagaimana di masa Jokowi-JK yang menjadikan sektor kedaulatan kemaritiman sebagai prioritas pembangunannya di Indonesia saat ini ? apakah itu untuk Nelayan dan rakyat atau untuk pemilik modal ?

Nasib Nelayan dalam Pemerintahan Jokowi-JK

Pemerintahan Jokowi-JK yang terus menggembar-gemborkan janji untuk membangun basis kemaritiman yang mandiri dan berdaulat untuk kesejahteraan nelayan saat ini setahap demi setahap mulai terlihat kebohongan dan kepalsuannya. Dengan berbagai model program mulai dari visi-misi program Nawacita nya, yang membangkitkan semangat Trisakti, justru hanyalah tameng untuk menutupi segala kebijakan yang dirasakan sangat jauh untuk mensejahterakan rakyatnya, demikian di sektor kemaritiman. Dalam mengelola pembangunan dan proyek perekonomiannya, pemerintahan Jokowi-JK sepertinya sama denganpemerintahan sebelumnya yang menyandarkan Indonesia kepada kekuatan asing/imperialisme khususnya investasi dan hutang luar negeri dari AS.

Adanya pembentukan kementerian Kemaritiman dengan menterinya Indroyono Soesilo, tidak akan memberikan sebuah kesejahteraan dan kedaulatan bagi laut dan nelayan Indonesia. Karena pada esensinya kekuatan sektor maritim ingin dijadikan sebagai jalur sirkulasi modal dan barang yang diperuntukkan bagi investasi-investasi asing untuk menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia untuk menguasai sumber daya laut maupun alamnya. Sehingga pembangunan tol laut yang dicanangkan Jokowi-JK yang bersumber dari dana pengalihan subsidi BBM dan investor asing,  tidak akan sama sekali berguna bagi nelayan. Tapi pembangunan tol laut ini hanya melayani korporasi-korporasi internasional untuk mengeksploitasi laut dan sumber daya alam Indonesia. 

Kementerian ini menjadi tameng bagi pemerintahan Jokowi dengan seolah peduli dan benar-benar ingin membangkitkan ataupun memajukan kehidupan kaum nelayan yang selama ini terpinggirkan. Dalam program kemaritimannya pada visi-misi resminya Jokowi-JK, menyebutkan banyak sekali program untuk pengembangan ekonomi maritim seperti, memberikan kapasitas dan akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi, dan pasar, pemberantasan penangkap ikan ilegal, peningkatan luas kawasan konversi perairan yang berkelanjutan, dan meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat, menjadi sekitar 40-50 juta ton per tahun. namun, lagi-lagi hal ini hanya sebatas program untuk menarik simpati masyarakat nelayan demi mendulang suara dalam Pemilu.

Faktanya berbagai kebijakan yang diambil Jokowi-JK melalui Kementerian Kelautan dan perikanan banyak ditolak oleh Nelayan Indonesia. Nelayan menganggap  kebijakan-kebijakan yang diambil tidak berpihak pada Nelayan. Namun kebijakan tersebut lebih memberikan ruang yang luas bagi kapal-kapal besar bagi swasta maupun asing untuk menguasai penangkapan ikan dan kekayaan laut di Indonesia. Melalui Menteri Kelautan dan Perikanan, susi mengeluarkan kebijakan yang sangat anti terhadap Nelayan Indonesia. Susi mengeluarkan kebijakan No. 1 Tahun 2015 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting rajungan bertelur. Kebijakan ini akan mematikan nelayan untuk melaut dengan kapal kecilnya untuk menangkap ikan loster, kepiting dan rajungan bertelur dalam skal kecil. Dengan alasan kelestarian laut, Susi menghambat dan sekaligus mematikan sirkulasi mata pencarian nelayan. Dan anehnya kebijakan ini tidak diperuntukkan bagi kapal-kapal besar swasta dan asing untuk menangkap ikan lobster, kepiting dan rajungan bertelur. Akan tetapi, kebijakan ini malah memberi keleluasan bagi kapal-kapal besar milik swasta dan asing untuk menangkap ikan lobster, kepiting dan rajungan bertelur dalam skala besar untuk mendorong eksport besar-besaran ke luar negeri. Jadi semakin jelas kebijakan yang diambil oleh susi tentu merepresentatifkan kepentingan swasta dan asing dan juga mewakili kepentingannya sebagai ekspotir lobster besar di Indonesia.

Selain kebijakan itu, Nelayan juga menolak permen KKP no. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik. Padahal alat ini sudah digunakan semenjak nenek moyang mereka melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seolah-olah dengan alat ini, Pemerintah mengklaim nelayan merusak kelestarian laut di Indonesia. ini adalah sebuah kebongan besar. Karena jika ditanya secara jujur, Nelayan tidak akan pernah merusak laut di Indonesia. Bahkan nelayan telah menjadikan laut sebagai rumah mereka yang tetap akan dijaga kelestariannya. Sebaliknya jika ditanya kepada kita siapa yang merusak laut, maka jawabnya adalah kapal-kapal besar milik swasta dan asinglah yang telah merusak  laut Indonesia dengan mengunakan alat modernnya menangkap ikan dan merusak keindahan terumbu karang kita. Artinya lagi-lagi kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK tidak berpihak kepada nelayan, namun lebih menunjukkan keberpihakannya pada kapal-kapal besar milik swasta dan asing yang bertujuan untuk mengekspolitasi dan meraup keuntungan yang besar dari laut dan kekayaan alam di Indonesia. Namun karena kebijakan ini banyak nelayan mengalami kriminalisasi oleh negara seperti di Tarakan, sebanyak 9 (sembilan) nelayan ditangkap oleh aparat dengan alasan masih menggunakan alat tangkap yang merusak.

Sehingga kebijakan tersebut bukan semakin mensejahterahkan kaum nelayan Indonesia sebagaimana dalam program Jokowi-JK berdaulat dalam kemaritimannya. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan tersebut telah semakin menyengsarakan kaum nelayan di Indonesia. Di jawa timur di daerah pesisir, Nelayan tidak dapat melaut karena kebijakan ini. Sehingga nelayan-nelayan di Jawa timur pun melakukan aksi protes atas penerbitan dari kebijakan tersebut yang dianggap tidak berpihak pada petani. Demikian di Bintan, puluhan ribu Nelayan tidak melaut dikarena kebijakan ini. Demikian di Pantura, jawa barat atau Jawa tengah yang ratusan ribu nelayan terancam bisa melaut.

Selain kebijakan itu, terbukti juga pemerintahan Jokowi-JK tidak konkrit dapat memberhentikan pencurian ikan ilegal di Indonesia oleh asing. Buktinya hingga saat ini Indonesia terus kehilangan 1 juta ton ikan rata-rata per tahunnya yang dapat bernilai 30 Triliun Rupiah. Adapun menenggelamkan kapal oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, adalah “kapal kecil”. Dan ini tidak lebih  hanya menjadi manuver politik pencitraan Jokowi-JK agar seolah-olah telah memulai programnya untuk menghambat pencurian ikan di laut Indonesia. Karena jika dihubungan dengan kedaulatan atas pulau-pulau di Indonesia, hingga saat ini 92 pulau di Indonesia terancam diklaim oleh asing (sumber:Kompas). Dan tidak ada juga usaha pemerintahan Jokowi-JK untuk segera menegaskan pulau-pulau terluar ini milik Indonesia. Maka ancamannya ini akan sama dengan pengambilalihan pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI.Jadi bukan kedaulatan laut, tapi keruntuhan.

Sama halnya dengan kenaikan harga BBM per 28 maret 2015 yang semakin menyulitkan Nelayan untuk melaut karena mahalnya biaya bahan bakar. Karena Bahan bakar yang naik tidak sebanding dengan hasil tangkapan ikan nelayan yang relatif terus menurun akibat berbagai faktor kebijakan dan cuaca. Sehingga wajar kita melihat banyak kapal-kapal kecil nelayan bersandar di bibir pantai akibat mahalnya bahan bakar untuk mereka pergi melaut. Tentu kenaikan harga BBM sangat berpengaruh siknifikan pula terhadap kebijakan kaum nelayan di Indonesia. 

Nelayan harus berdaulat atas Laut

Itulah berbagai kebijakan yang anti nelayan yang telah diterbitkan oleh Jokowi-JK di semester 1 memimpin Indonesia. Tentu ke depan akan semakin banyak lagi kebijakan yang anti terhadap nelayan terutama apabila telah berjalann pembangunan Tol laut di beberapa pulau. Ini akan semakin mengancam eksistensi kaum nelayan atas akses laut untuk menagkap ikan. Karena sudah pasti akan terjadi perampasan laut untuk zona ekonomi yang lebih diperuntukkan bagi swasta dan investasi asing. Demikian pula kebijakan mega proyek MP3EI yang masih dijalankan Jokowi-JK yang pasti juga berdampak begitu buruk bagi nelayan. Apa yang dicanangkan oleh rejim Jokowi-JK dengan melakukan perbaikan tata ruang pesisir sesungguhnya bermakna untuk melakukan penggusuran bagi para nelayan yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut.  Misalkan saja mega proyek Giant Sea Wall yang merupakan proyek MP3EI bersama antara Nasional dan Pemprov DKI Jakarta yang akan membangun bendungan besar yang mencakup wilayah Bekasi-Jakarta-Tangerang. Data dari Kiara mengatakan bahwa akan ada sedikitnya 16.855 keluarga nelayan yang akan tergusur jika mega proyek ini terus berjalan.

Oleh karena itu, dalam momentum Hari Nelayan Nasional 04 April 2015, Mari kita berikan kedaulatan sejati bagi Nelayan, Tolak kebijakan yang telah diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan yang anti kesejahteran Nelayan, serta Berikan hak Nelayan atas akses laut.


Symphati Dimas
Ka. Dept Dikprop
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger