Headlines News :
Home » » Demokrasi Rakyat yang Terbungkam

Demokrasi Rakyat yang Terbungkam

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Kamis, 07 Mei 2015 | 00.24



“ Tragedi kehidupan adalah sesuatu yang mati di dalam diri seseorang pada saat dia hidup.- Albert Eisnten”


Jerman di zaman Nazi pada masa perang dunia ke-2, menjadi blok fasis beserta Jepang dan Italia, secara ambisius mengobarkan agresor atas  Tentara Merah Uni soviet di bawah kepemimpinan Stalin. Di tengah bergejolaknya perang pembebasan nasional rakyat di Negara-negara dunia, Jerman terus berkepentingan pula menyebarkan hegemoni dan dominasi di negara-negara dan masyarakat dunia untuk menjadi penguasa dunia di bawah kepemimpinan fasisme. Kapitalisme yang telah mencapai puncaknya imperialisme seperti Jerman, menujukkan korelasi bahwa zaman imperialisme adalah zaman perang tidak adil yang ditujukan untuk menguasai negara-negara yang di dalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam dan manusia.

Di sisi lain di dalam negeri, Adolf hitler menunjukkan kepemimpinan fasisme yang sangat kejam dengan mendiskriminasikan sebuah ras yang berujung pada pembantaian 6,5 juta bangsa Yahudi[1].  Dalam buku Hitler Mein Kampf (Perjuanganku), menjadikan alasan bahwa bangsa Arya menjadi ras yang paling unggul di dunia, sementara bangsa Yahudi yang tersebar di Jerman dan seluruh dunia harus dihancurkan. Hitler pun berdalih bahwa bangsa Yahudi adalah anak setan yang harus dimusnakan. Nazi menitahkan, “Kamu (Yahudi) tidak boleh hidup”. Hitler lanjut berkata, “orang-orang Yahudi akan digantung satu per satu, sampai tanah Jerman bersih dari Yahudi”. Seperti kita ketahui bahwa doktrin yahudi anak setan, telah ada semenjak abad pertengahan yang kemudian mempengaruhi Hitler untuk membantai mereka dengan anti semitisme Nazi. Genosida pun menjadi kebijakan fasis Jerman untuk membantai ras Yahudi. Cara-cara membantai Hitler pun terbilang sangat sadis semasa itu. Mulai dari yang kita kenal dengan Kamp, kamar gas, ghetto dan deportase menuju kematian. [2] Perusahaan-perusahan raksasa seperti BMW dan Bank deutsche merupakan salah-satu sekian banyak perusahaan raksasa yang menyokong genosida Hitler.

Akan tetapi, pasca perang dunia ke-II dan kebijakan genosida Jerman yang dianggap bersalah oleh dunia, tidak ada satu pun yang mampu menyeret Hitler beserta kekuatan Nazi-nya pada pengadilan. Bahkan para aktivis dan ilmuwan yang mencoba membongkar kejahatan kemanusian Hitler harus kandas di tengah jalan peradilan yang sesat dibentuk imperialisme.

Abstraksi dari kekejaman fasisme Hitler, sangat layak untuk menelisik kejahatan kemanusian dan demokrasi yang pernah diterapkan Rejim Fasis Soeharto selama berkuasa 32 Tahun yang membantai, menindas dan menghisap rakyat Indonesia. Rejim fasis Soeharto sebagai Kepala Negara/Pemerintah menjadi katalisator (perpanjangtanganan) kapitalisme monopoli internasional khususnya imperialisme AS untuk  menguasai penuh kekayaan alam dan manusia Indonesia.  Tidak dalam waktu lama setelah  melalui pembunuhan massal sejak Oktober tahun 1965, di tahun 1967, Soeharto mengambil alih kekuasaan negara secara paksa dari pemerintahan presiden Sukarno secara penuh dan mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden RI kemudian disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang dipimpin oleh jenderal Abdul Haris Nasution.

Pada tahun 1967, Soeharto mulai menjalankan rencana-rencana kebijakan ekonomi yang mengabdi kepada kepentingan imperialisme. Hakekatnya rejim fasis Soeharto menjadi pemerintahan boneka AS yang terdiri dari unsur borjuasi besar komprador, tuan tanah dan kapitalisme birokrat[3].  Pencabutan atas seluruh regulasi negara yang menghambat jalannya ekspor kapital milik imperialisme AS ke Indonesia, dan kemudian menggantikannya dengan regulasi baru yang sangat pro-imperialisme dan anti-rakyat. Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA No.1 tahun 1967), Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN No. 6 th 1968), Undang-Undang Pertambangan No.11 th 1967, Undang-Undang Kehutanan No.5 th 1967, Undang-Undang Transmigrasi No.3 th 1972. Berbagai regulasi ini kemudian memberikan keleluasaan dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada imperialisme khususnya AS untuk menguasai sumber daya alam dan mengeksploitasi manusia di Indonesia. kepentingan imperialisme AS telah teramat jelas di Indonesia yakni untuk mendapatkan bahan mentah murah, tenaga kerja murah, tempat pemasaran dan eksport kapital (investasi dan utang luar negeri).

Kemudian Rejim Soeharto setuju dengan pembentukan IGGI di Indonesia yang merupakan lembaga konsorsium investasi imperialisme AS yang berguna memasifkan dan pemberi “anjuran” Neo-liberal untuk efisiensi dan efektivitas menanamkan modal dan ULN di Indonesia. Kondisi demikian, tentu teramat menyengsarakan rakyat Indonesia. Kebijakan yang dilahirkan, mendorong masuknya perusahaan transnasional milik imperialisme AS seperti PT. Freeport Morgan, PT. Newmon, Blok Cepu, Chevron, Exxon beserta perusahaan multinasional milik sekutu AS.  Keadaan ini tentu tidak memberikan pembangunan yang nyata untuk kesejahteraan rakyat, akan tetapi melahirkan situasi dimana rakyat mayoritas Indonesia kaum tani kehilangan akan akses tanah dengan perampasan dan monopoli tanah melalui cara-cara brutal TNI/paramiliter. Bahkan ketika kaum tani tidak mau memberikan tanah kepada Negara atau tuan-tuan tanah besar dalam tipe baru, Rejim Soeharto membantainya atau mengkriminalisasikan. Demikian dalam kondisi perburuan di Indonesia. Politik upah murah semakin dikuatkan untuk melayani kepentingan perusahaan imperialisme AS-sekutunya beserta borjuasi besar komprador dalam negeri. Jaminan-jaminan atas kehidupan layak, kesehatan, hari tua, menjadi lipstik di masa Orba.

Sementara Utang luar negeri semasa Soeharto berkisar Rp. 1.800 Triliun. ULN ini menjadi warisan Soeharto hingga saat ini, dan sepertinya akan diperparah Jokowi-JK yang relatif menjadikan Utang luar negeri sebagai poros utama pembangunan di Indonesia selain investasi.  Pembayaran cicilan utang pokok dan bunga, menjadi salah-satu faktor yang kuat untuk menjerat rakyat Indonesia agar senantiasa di bawah cengkraman imperialisme AS.  Di masa rejim fasis Soeharto ini, tampak upaya penimbunan kekayaan yang dilakukan dengan praktek korupsi yang merajalela di seluruh sektor. Secara kongkrit, milyader-milyader Indonesia seperti Bob hasan, keluarga Salim menjadi salah satu mitra bisnis Soharto untuk menguras dan menjual kekayaan alam terhadap imperialisme AS.  Secara eksklusif, Soeharto beserta keluargannya mempunyai 7 yayasan besar yang dimiliki yang bergerak di semua sektor usaha pertambangan, perkebunan, jasa, dll.[4]

Di tengah praktek kebijakan neo-liberal yang mengabdi sepenuhnya kepada imperialisme AS, sudah menjadi hukumnya Indonesia disebut sebagai Negara Setengah jajahan dan setengah feodal (Negara Berkembang). Untuk memuluskan kebijakan yang anti rakyat dan pro-imperialisme AS ini, Soeharto menggunakan berbagai cara-cara fasis untuk membungkam dan menindas rakyat yang melakukan perjuangan atau perlawanan atas kondisi yang melahirkan penderitaan mendalam di tengah rakyat Indonesia. Setiap hari rakyat di bawah ancaman tindasan nyata, teror, intimiasi, penangkapan, penghilangan hingga pembunuhan untuk “menstabilkan” rekayasa ekonomi, politik, budaya dan militer yang mengabdi kepada imperialisme AS beserta borjuasi komprador dan tuan tanah besar. 



Peristiwa-peristiwa tindakan Fasis anti Demokrasi Soeharto

1. Pembantaian massal masyarakat Indonesia 1965-1968


Selama perang dingin, imperialisme AS tidak berhenti-hentinya untuk melancarkan skema-skema penguasaan atas dominasi dan hegemoninya di seluruh dunia. Hal ini tidak pernah luput dari regional Asia seperti Vietnam, China, Philipina khususnya Indonesia. Pemerintahan Nasionalis Soekarno, tentu membuat Imperialisme tidak terlalu leluasa untuk menguasai seluruh sumber-sumber ekonomi yang melimpah ruah di Indonesia. Maka, imperialisme AS sudah berulang kali menggunakan cara-cara licik untuk menggulingkan Soekarno sebagaimana layaknya yang dipertontonkan dewasa ini di Negara-negara Timur tengah, Ukraina dan Venezuela. Imperialisme AS berusaha menemukan klik reaksioner di dalam negeri untuk menjadi kaki tangannya mulai dari kelompok sipil hingga memberikan dukungan penuh nanti ke kubu militer AD yakni Soeharto dan A.H Nasution.

Sebelum dan selama proses pembunuhan massal tahun 1965, AS membantu menyediakan kendaraan jeep, helikopter, pesawat ringan dan radio komunikasi canggih pada Jenderal Suharto yang dipasang di Markas Komando Strategis Angkatan Darat Jakarta (KOSTRAD) yang terhubung langsung dengan Washington. Imperialisme AS tentu membantu Militer AD untuk menentukan sasaran utama pembunuhan dalam rangka pengambilalihan kekuasaan untuk membangun rejim boneka AS yang kemudian hari setia melayani segala kepentingan ekonomi, politik, budaya dan militernya.

Untuk menghantarkan Soeharto berkuasa menjadi Rejim boneka AS di Indonesia, Sarwo Edhi Wibowo (Komandan RPKAD) mencatat korban yang tewas tak kurang dari 3 juta orang[5]. Tentu, hal ini sangat-sangat biadap dengan dalih untuk membersihkan salah-satu ideologi politik yang berseberangan dengan ideologi tuannya imperialisme AS.  Akan tetapi, sejarah kelam ini masih saja dipelintir yang sulit diungkap kebenarannya. Sejarah pembantaian massal ini masih bagaikan benang kusut yang tidak pernah dituntaskan secara terang-benderang atas kejahatan manusia yang dilakukan oleh Rejim fasis Soeharto.


2. Peristiwa Malari
Peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974[6].
Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Tanggal 17 Januari 1974 pukul, PM Jepang itu berangkat dari Istana tidak dengan mobil, tetapi diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara. Kedatangan Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), Jan P. Pronk dijadikan momentum untuk demonstrasi antimodal imperialisme. Klimaksnya, kedatangan PM Jepang, Januari 1974, disertai demonstrasi dan kerusuhan.

Walaupun peristiwa ini disebut-sebut digembosi kubu militer Jenderal Ali Moertopo, namun ini adalah bentuk ekspresi dari rakyat khususnya mahasiswa yang senantiasa melakukan protes secara keras atas kebijakan Soeharto yang menjadi imperialisme AS dan sekutunya menjadi tuan di Indonesia. Sudah pasti dalam peristiwa malari ini menimbulkan efek yang teramat buruk atas perkembangan demokrasi di Indonesia. pasca malari, Soeharto kemudian menerapkan kebijakan NKK/BKK untuk membungkam gerakan mahasiswa yang menutup ruang demokrasi yang datangnya dari kampus-kampus untuk mengkritisi rejim fasis Soharto. Kampus kemudian diarahkan menjadi menara gading yang hanya sibuk dengan perkuliahan dan aktivitas sivitasnya semata-mata. 

3. Peristiwa Tanjung Priok
Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia yang mengakibatkan 7 orang terbakar dan 24 tewas akibat tindakan aparat. Peristiwa ini dilatarbelakangi penolakan atas asas tunggal pancasila terhadap organisasi-organisasi massa. Upaya monopolistik politik semasa Orba merupakan bentuk pengekangan kebebasan berorganisasi dan berserikat yang independen dan mandiri oleh rakyat Indonesia.

4. Kedung kombo

Peristiwa Kedung Ombo adalah peristiwa penolakan penggusuran dan pemindahan lokasi pemukiman oleh warga karena tanahnya akan dijadikan waduk. Penolakan warga ini diakibatkan berdampak pada perampasa atas tanah rakyat atau kecilnya jumlah ganti rugi yang diberikan pemerintah.  Pada tahun 1985 pemerintah merencanakan membangun waduk baru di Jawa Tengah untuk pembangkit tenaga listrik berkekuatan 22,5 megawatt dan dapat menampung air yang tentu untuk kebutuhan perusahan dan perkebunan. Waduk ini dinamakan Waduk Kedung Ombo. Pembangunan Waduk Kedung Ombo ini dibiayai USD 156 juta dari Bank Dunia, USD 25,2 juta dari Bank Exim Jepang, dan APBN, dimulai tahun 1985 sampai dengan tahun 1989.

Waduk mulai diairi pada 14 Januari 1989. Menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten, yaitu Sragen, Boyolali, Grobogan. Sebanyak 5268 keluarga kehilangan tanahnya akibat pembangunan waduk ini (Baca; akan sama dengan Waduk Jatigede-Bandung).

5. Peristiwa Talangsari
Terjadinya penyerangan  militer yang dipimpin AM Hendropriyono (saat ini Watimpres Jokowi-JK) terhadap masyarakat talangsari Lampung 07 Februari 1989 yang mempertahankan tanah dan keyakinannya beragama. Dalam penyerangan brutal AM Hendropriyono ini, menyebabkan jatuhnya korban 27 orang dan warga ditangkap sebanyak 173 orang.

6. Peristiwa Trisakti
Peristiwa Trisakti adalah penembakan 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta,Indonesia serta puluhan lainnya luka.

7. Peristiwa Semangi
Tragedi Semangi terjadi dalam dua babak peristiwa yang memilukan akibat tindakan fasis Soeharto. Tragedi Semangi I terjadi pada tanggal 11-13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta dan menyebabkan 217 korban luka-luka.

8. Pemberangusan berserikat, beroganisasi
Pasca pembantaian massal 1965-1968 untuk mengambil alih kekuasaan, Rejim Fasis Soeharto kembali menata “stabilitas” perekonomian dan politik, melanjutkan tindakan-tindakan atas penghilangan hak-hak demokratis rakyat Indonesia. salah-satu yang paling menyakitkan di masa Soeharto adalah dilarangnya kekuatan politik semacam ormass buruh, tani, mahasiswa, perempuan yang bertentangan dengan kepentingannya untuk melayani kepentingan imperialisme AS serta memasifkan perampasan-perampasa tanah di Indonesia. Sehingga organisasi yang ada hanya bentukan-bentukan rejim Soeharto yang hakekatnya menjadi organisasi yang tunduk dan melayani kepentingan Soeharto. Sebut saja seperti, Golkar, SPSI, FKPPI, PWI, dan lain-lain

Demikian pula dalam hal pemberangusan media-media massa. Seluruh berita media massa harus melalui lembaga sensor di bawah Kementerian Penerangan, yang diisi Harmoko. Jadi sangat wajar jika PEMILIK (Bukan pekerja) media saat ini masih tertanam kuat bersekutu dengan rejim berkuasa selain kepentingannya menjadikan media berorientasi profit yang besar.

9. Pemberlakuan DOM Aceh, Timor timur dan Papua


Upaya yang dilakukan oleh Rejim fasis Soeharto untuk membendung perlawanan rakyat yang menderita akibat penindasan dan penghisapan yang berat olehnya, Soeharto tanpa merasa bersalah menggunakan kekuatan militer sepenuhnya melalui Daerah Operasi Militer (DOM). Kekerasan, penangkapan dan pembunuhan terhadap masyarakat Aceh, Papua dan Timor timur adalah dramaturgi yang ditunjukkan oleh Soeharto selama berkuasa. Pelanggaran HAM yang berat melalui status DOM baru dicabut ketika Orba meletakkan Jabatannya. Akan tetapi, pemberhentian daerah DOM ini bukan berarti Habibie bahkan sampai pemerintahan saat ini, Jokowi-JK telah mampu menegakkan keadilan untuk korban DOM dan memberikan sanksi yang tegas pada militer. Hal ini kemudian menunjukkan preseden buruk atas penegakkan HAM di Indonesia, yang secara bersamaan pemerintahan dari masa ke masa selalu mempromosikan demokrasi dan penegakkan HAM di Indonesia yang luar biasa. Ternyata ini sekali lagi hanya omong kosong yang dimuntahkan dan dilanjut oleh Rejim Jokowi-JK saat ini.

10. Petrus
Penembakan misterius yang kerap disebut penembakan misterius yang terjadi tahun 1980-an  adalah suatu operasi rahasia Soeharto yang membasmi atau membunuh orang-orang yang dianggap menggangu “keamanan dan ketentraman” masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa tengah. Pelaku petrus ini tidak pernah ditangkap atau diketahui. Tapi sudah pasti ini adalah ulah fasis Soeharto dengan menggunakan alat paramiliter dan militernya.

Dan masih banyak lagi tindakan fasis Soeharto yang terekam sejarah kejahatan kemanusian lainnya, sebut saja pengusiran petani dari lahannya, pembunuhan aktivis HAM Munir, aktivis buruh Wiji tukul-Marsinah,  penyiksaan tahanan pulau buru beserta kejahatan lain di daerah-daerah Indonesia. 

Namun kejahatan kemanusian Soeharto yang telah membantai, menghisap dan menindas seluruh rakyat Indonesia, hingga saat ini tidak pernah diberikan sanksi yang tegas. Bahkan berulang kali semasa hidup Soeharto diberikan keistimewaan hukum oleh pemimpin-pemimpin baik di masa Habibie, Megawati maupun SBY. Ironinya harta dan kekayaan yang melimpah hasil korupsi masih tetap bertengger dalam lingkaran keluarga dan kolega Soeharto


Bahaya Rejim Anti Demokrasi Jokowi-JK !


Dominasi imperialisme AS di Indonesia yang semakin nyata menguasai ekonomi, politik dan budaya, tentu memberi ancaman yang sama akan terjadi sebuah pembungkaman demokrasi secara masif  sebagaimana seperti di Zaman Orba melihat kondisi di tengah krisis yang masih berkepanjangan di tubuh AS dan Eropa. Imperialisme tidak akan pernah dapat menghindari krisis sampai kapan pun dengan anarki produksinya yang eksploitasi, ekspansi dan akumulasi modal. Over produksi yang dihasilkan yang berbanding terbalik dengan jumlah permintaan semakin rendah akibat penghasilan yang terus ditekan, tentu mendorong imperialisme khususnya AS akan lebih agresif lagi untuk menghisap dan menindas klas buruh dan rakyat seluruh dunia khususnya ASIA demi menyelamatkan perusahan transnasional dan multinasionalnya. Maka, sangat logis ketika rejim yang berkuasa saat ini masih mengabdi kepada kepentingan imperialisme khususnya AS, dirinya akan memaksakan seluruh kebijakannya yang bertentangan dengan rakyat untuk memuaskan imperialisme AS dan sekutunya.

Kebijakan Neo-liberal baik melalui liberalisasi, privatisasi, deregulasi, pencabutan subsidi,reformasi keuangan, akan semakin membuat rakyat hidup dalam penderitaan yang mendalam. Seluruh skema Neo-liberalisme yang dijalankan Jokowi-JK nantinya akan berdampak langsung akan meningkatknya perampasan-perampasan atas tanah di Indonesia baik atas ekspansi perekebunan, perusahaan maupun pembangunan-pembangunan infrastruktur. Demikian dengan politik upah murah, penghilangan jaminan yang berganti menjadi beban asuransi, pengekangan berserikat, akan menjadi ancaman yang membuat klas buruh hanya akan semakin menderita dan terhisap saja. Akibat komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi tentu akan mengakibatkan mahalnya biaya pendidikan di tengah pendapatan masyarakat yang semakin menurun.

Sedangkan di sektor Buruh migran Indonesia yang merupakan korban atas perampasan tanah serta ketiadaan lapangan kerja di dalam negeri, akan semakin tinggi penghisapan melalui penempatan yang sangat mahal dengan perlindungan yang sangat-sangat buruk. Belum kita melihat proyek-proyek pembangunan yang seluruhnya berpotensi penggusuran khususnya di pedesaan atau daerah lokasi Hutan seperti di kalimantan, sudah pasti akan mengancam pengusiran masyarakat adat atau suku minoritas yang telah turun-temurun menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan mereka.

Dari seluruh ancaman kebijakan yang tidak mengabdi kepada rakyat namun pro terhadap imperialisme dan tuan tanah besar, tentu akan semakin tegakkannya hukum perkembangan masyarakat yakni, dimana ada penindasan disitu ada perlawanan.  Tentu keadaan yang demikian, juga sudah menjadi pertimbangan rejim untuk mengerahkan seluruh tenaga untuk meredam atau mematahkan perjuangan rakyat atas keadaannya yang menderita. Rejim akan senantiasa menggunakan cara-cara kekerasaan, intimiasi, teror untuk terus membungkam, menakut-nakuti hingga membuat masyarakat “pasrah” akan keadaan yang diciptakan. Aparat baik polisi maupun militer akan terus menjadi alat Negara untuk memukul rakyat dengan senjatanya. Demikian paramiliter-paramiliter yang dibentuknya untuk melahirkan kekerasaan “horizontal” yang  tujuannya untuk membuat masyarakat seolah-olah saling berkonflik satu sama lain. Padahal paramiliter ini digunakan sebagai perpanjangtangan penguasa selain Polisi dan TNI untuk menindas rakyat baik dalam hal merampas tanah, upah, kerja di Indonesia.

Masih 1 semester lebih jokowi-JK memimpin Indonesia, namun mulai sangat meresahkan keberlangsungan kebebasan demokrasi di tengah rakyat Indonesia. Jokowi-JK mulai menunjukkan ciri-ciri tindakan anti demokrasi yang didasari kebijakan anti rakyatnya. Penembakan terhadap 1 orang massa aksi penolakan BBM di Makassar, Penembakan  1 orang masyarakat adat Kalteng, 5 orang di Paniai Papua , pengusiran ratusan masyarakat Papua Paniai oleh TNI, pelarangan aksi saat KAA, mengangkat pelanggar HAM semasa Orba (AM Hendripriyono), kriminalisasi terhadap aktivis anti korupsi, pemblokiran situs dan 1 semester telah menangkap aktivis  ± 200 orang.

Selain itu terlibatnya BABINSA dalam penyuluhan program “ketahanan pangan” oleh Jokowi-JK adalah usaha yang hakekatnya bertujuan untuk mengontrol kebebasan demokrasi masyarakat di desa. Sedangkan di kampus-kampus adanya penyegaran MENWA yang langsung di bawah kordinasi TNI, merupakan ancaman demokrasi bagi mahasiswa. Sementara kebijakan-kebijakan lama seperti UU Ormass, UU Intelijen masih saja dipertahankan Jokowi-JK saat ini.

Apakah ini menjadi watak rejim Jokowi-JK yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan rejim-rejim sebelumnya yang anti demokrasi ? apakah kita sudah lupa bahwa demokrasi tidak akan hidup di Negeri yang pemerintahanya anti terhadap aspirasi dan perjuangan rakyat ? apakah Jokowi-JK anti rakyat dan anti demokrasi ????? 

Penulis: Rachmad P Panjaitan (Ketua PP FMN)




[1] Adolf Hitler. Mein Kampf. Pustaka Narasi, Yogyakarta 2009.
[2] H. Purcell. Fasisme. Insist Perss, Yogyakarta 2000.
[3] Materi Pendidikan Lanjutan Organisasi FMN; Tentang Masyarakat Indonesia. 2014
[4] Indra Ismawan. Harta dan Kekayaan Soeharto. Media Pressindo, Yogyakarta 2007.
[5]John Roosa.  Dalih Pembunuhan Massal. Hasta mitra, Jakarta 2008
[6] A. Yogaswara. Dalang Malari. Media Pressindo, Yogyakarta 2009
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger