Headlines News :
Home » » Kerjasama Militer Poros AS-Jepang di ASIA: Menggunakan Jepang untuk menguatkan Hegemoni AS di Asia

Kerjasama Militer Poros AS-Jepang di ASIA: Menggunakan Jepang untuk menguatkan Hegemoni AS di Asia

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Selasa, 30 Juni 2015 | 00.15


"Sikap sok jagoan, histeria perang, dan genderang perang anti Arab dan anti Muslim selalu ditunjukkan Imperialis AS" - JMS.


Liga Internasional Perjuangan Rakyat (ILPS) melihat dengan seksama bahwa Jepang dijadikan sebagai alatnya menguatkan hegemoni imperialis AS di Asia dalam jangka pendek. Selain itu, apabila Jepang terus menjalankan kepentingan AS di Asia, maka ini akan meningkatkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perang di Asia dalam jangka panjang. Perkembangan demikian ada dalam konteks intensifnya kontradiksi inter-imperialis, bahkan kondisi ini diperparah oleh krisis dan penjarahan serta penyebaran peperangan yang utamanya dihasut oleh imperialisme AS.

Pada 27 April 2015, AS dan Jepang merilis revisi baru mengenai Pedoman Kerjasama Pertahanan AS-Jepang, berisikan komitmen-komitmen pokok yang baru bagi aliansi formal mereka ke-50 tahun seperti tergambar dalam Pakta Kerjasama Mutual dan Keamanan AS-Jepang pada 1960. Arti penting dari pedoman baru ini telah digarisbawahi dengan pidato Shinzo Abe tiga hari kemudian sebelum sesi gabungan Kongres AS. Ini pertama kalinya dalam sejarah perdana menteri Jepang mengunjungi AS.

Pedoman tersebut dan "Mekanisme Koordinasi Aliansi"-nya seolah-oleh berfokus pada kerjasama militer antara dua kekuatan jika saja terjadi serangan militer terhadap Jepang oleh kekuatan ketiga (diperkirakan China). Bagaimanapun, kerjasama demikian jelas terbentuk oleh kepentingan keamanan yang lebih luas dari AS dan Jepang, yang meliputi keseluruhan Asia-Pasifik bahkan lebih. (Dengan kalimat dalam pedoman AS-Jepang: "Situasi demikian tak dapat digambarkan secara geografis.")

Dalam pidatonya sebelum Kongres AS, Abe juga menekankan dukungan penuh Jepang akan strategi pivot AS ke Asia. Secara bersamaan Jepang menjanjikan untuk memuluskan legislasi anggaran yang dibutuhkan dengan komitmen militer Jepang "pada musim panas mendatang." Perombakan pertahanan tersebut, akan dikhawatirkan mengancam lahirnya kembali taktik-taktik pemerintahan fasis untuk merobek Pasal 9 dari Konstitusi pasca-perang Jepang.  Hal ini akan mengatur kebebasan Kekuatan Pertahanan Jepang dengan manuver militer Jepang di luar territorial negaranya , bahkan sampai ikut serta dalam agresi militer pimpinan AS dimanapun di dunia.

Pemerintahan konservatif Shinzo Abe dan Partai Demokratik Liberal/New Komeito sebagai koalisinya, telah dengan sangat antusias menyegarkan kembali militerisme Jepang dan kecenderungan ekstrem sayap-kiri lainnya seperti diwakilkan oleh Shigeru Ishiba dan Gen Nakatani, yang ingin menghidupkan kembali ambisi pra-perang dari imperial Jepang. Pemerintahan Abe bersikeras untuk memunculkan ambisi militerisme Jepang yang tersisa dalam aliansi global AS-Jepang.

Dalam beberapa tahun terakhir, AS telah menguatkan ikatannya dengan Jepang sebagai sekutu utamanya pasca-Perang Dunia II di Asia Pasifik tak hanya sebagai rekan perdagangan dan investasi terbesar kedua, namun juga sebagai sekutu militer yang besar dan strategis, serta dapat menjadi titik tekan terhadap China, Korea Utara, dan Rusia serta untuk melanggengkan kepentingan di Asia.

Aliansi AS-Jepang telah memainkan ancaman bagi Asia, yang seolah-olah ingin membendung kekuatan aliansi militer China-Rusia. Ni adalah usaha untuk menghasut masyarakat Asia, khususnya yang di Jepang dan Korea-Selatan dengan sentimen anti-perang, anti-basis asing, anti-nuklirnya, untuk mentolerir dan bahkan menyambut pivot AS, dalam hal menerima Kekuatan "Pertahanan", dan latihan perang wilayah AS-Jepang di Asia secara menyeluruh.

Jauh sebelum Obama mendeklarasi penyeimbangan kekuatan militer strategis ke Asia, AS telah menjaga kehadiran militer besarnya di Asia Timur, dengan basis strategis dan persenjataan nuklirnya di Jepang pada barisan terdepan. Dari basis-basis AS di Jepang, 75 persen berada di pulau Okinawa, yang mana hingga sekarang masih dibawah kontrol militer AS meskipun pengembalian pulau pada kedaulatan Jepang pada 1972. Pemerintahan Abe telah secara agresif mendorong konstruksi pangkalan militer AS baru di Teluk Oura di Henoko selagi memalsukan awal-awal penutupan Pangkalan Marinir Udara AS di dekat Futenma.

Meskipun gencarnya klaim China atas pulau-pulau Diaoyu di Laut China Timur, AS telah secara terbuka mendukung Jepang meskipun masih sengketa dengan China atas wilayah tersebut.. Klaim Jepang didasari pada pendudukan pulau-pulau di China selama era perang Sino-Jepang 1894-95, sementara China bersikeras bahwa pulau-pulau yang diserahkan haruslah dikembalikan - seperti teritorial lainnya yang dirampas oleh Jepang dari negara-negara lain selama Perang Dunia II telah dikembalikan pada pemiliknya yang berhak tahun 1945. AS malah ikut mengintervensi secara nyata atas konflik teritori ini dengan menyatakan netralitasnya terhadap klaim tidak sah China atas zona ekonomi eksklusif dan perpanjangan lempeng benua di Filipina di bawah Konvensi PBB dan Hukum Kelautan.

AS telah menggunakan sengketa Laut China Selatan antara China dan beberapa negara ASEAN yang bertujuan untuk menjustifikasi rencana pivot(poros)-strategisnya untuk meningkatkan pergerakan dan "hak berkunjung" kekuatan angkatan perang AS di Asia Tenggara dan mendirikan pangkalan (basis) di Filipina tidak hanya bagi kekuatan militer AS tapi juga bagi SDF-nya Jepang. Yang membahayakan, Jepang dan Filipina telah mengumumkan pada 5 Juni bahwa kedua negara akan secepatnya memulai pembicaraan mengenai Kesepakatan Kunjungan Angkatan SDF Jepang ke Fhilipina - seperti halnya yang telah dicapai AS dan Filipina dalam perjanjian terdahulu dengan Filipina.


Sekretaris pertahanan Filipina Voltaire Gazmin telah mengumumkan bahwa AS dan Jepang telah dipersilahkan untuk membangun pengkalan militer di Filipina dan membeli persenjataan dari AS. Dalam dukungan oleh poros AS ke Asia, sejalan dengan ambisi tenaga-besar militer Jepang yaitu mengejar jaringan militer lebih dekat dengan negara-negara kunci Asia-Pasifik seperti Australia, ASEAN, India, dan Korea Selatan. Jepang juga menyoroti berbagai operasi ilusi dengan isu "penjaga kedamaian"-nya di seluruh dunia.

Di bawah pemerintahan Abe, Jepang telah secara diam-diam memperlengkapi lagi dirinya dengan persenjataan penyerang, termasuk generasi kelima pesawat F-35 fighters yang dibekali dengan bom cerdas ciptaan AS. Selain itu ada kendaraan serang amfibi AAV7, pesawat tempur V-22 Osprey, dan juga proyek pesawat tempur yang diprakarsai Mitsubishi menggunakan teknologi stealth (siluman) AS. Untuk tahun fiskal 2015, Jepang telah menyetujui US$ 45 milyar anggaran pertahanan. Ini adalah anggaran pertahanan terbesarnya dalam 70 tahun. Pada 2014, Jepang mulai menjual perangkat keras militer ke berbagai negara lainnya,  suatu langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dunia II.

Upaya AS untuk menggunakan Jepang demi memperkuat hegemoni di Asia telah dimanifestasikan lebih lanjut lewat ajakan kepada Jepang agar ikut serta dalam pembicaraan mengenai Persetujuan Kerjasama Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership Agreement). TPPA adalah komponen inti dari strategi poros (pivot) AS ke Asia dan kampanye untuk menahan dan menekan China agar tetap berada di bawah ambisi hegemoni AS atau derita oleh isolasi lainnya. Dalam pengejarannya akan kepentingan-kepentingan nasional dan ultra-nasionalnya, China menggunakan kolaborasinya yang bertumbuh dengan Rusia untuk menguatkan Organisasi Kooperasi Shanghai dan blok ekonomi BRICS untuk menjalankan proyek infrastruktur guna menghubungkan Asia dan Eropa sebagai bentuk ekspansi kapital.

Bagaimanapun, pemerintahan Abe memandang TPPA sebagai upaya yang utama dan tepat dalam lompatan awal stagnasi panjang perekonomian Jepang untuk menuju puncak mendukung agenda TPPA Obama untuk mendapat persetujuan Kongres AS.  Walaupun kita ketahui bahwa masih kuatnya sentimen anti-TPPA publik di Jepang, dan rasa was-was diantara beberapa sektor bisnis Jepang yang nampaknya lebih tertarik pada FTA China-Korea-Jepang ataupun Kerjasama Ekonomi Komprehensif Regional pimpinan China (China-led Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP). Bahkan diantara kelas penguasa Jepang, terdapat kegaduhan mengenai sikap tunduk dan merendahkan diri di hadapan AS, bertingkah layaknya boneka yang melayani segala keperluan Amerika.

Di beberapa negara Asia, masyarakat tidak dapat melupakan kekerasan perang dan kekejian Fasis Jepang dibawah slogan Lingkar Kemakmuran Bersama Asia Timur dari 1937 hingga 1945. Kebenciannya terhadap imperialis Jepang barangkali telah berkurang setelah gaung kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, penghentian perang di bawah konstitusi pasca-peperangan, dan dominasi imperialis AS yang luar biasa besar dalam memelihara pangkalan-pangkalan militer dan lindungan nuklir di seantero Jepang.

Bagaimanapun, sejak 1960 dan seterusnya, kebangkitan dari monopoli-monopoli zaibatsu Jepang, kontrol finansial dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank-ADB), agitasi militeris, dan kebudayaan imperialisme yang kurang ajar telah menyalakan lagi kecurigaan terhadap Jepang. Bahkan jika resesi panjang, kemunculan terus-menerus pasar di Asia, dan kebangkitan China sebagai kekuatan imperialisme baru telah mengaburkan kenyataan dan ancaman nyata atas imperialis Jepang. Pembaharuan Jepang sebagai pelayan imperialis AS tentu sangat membahayakan khususnya bagi rakyat Asia.



Liga Internasional Perjuangan Rakyat (ILPS) menyerukan kembali kepada massa rakyat Asia untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan nasionalnya. Rakyat Asia beserta dunia harus bersatu menilai bahwa kompleksitas kontradiksi inter-imperialis melahirkan segala skema imperialis AS untuk menggunakan militerisme Jepang sebagai mitra junior di Asia dalam hal menyaingi China dalam menjaga keseimbangan inter-imperialis yang bermuara pada penindasan dan pengeksploitasian masyarakat dan negara-negara yang masih terbelakang.

Dimanapun di regional Asia-Pasifik, gerakan massa rakyat harus dibangkitkan. Kampanye-kampanye nasional anti-imperialisme harus lebih diperkuat. Rakyat Asia haruslah menolak dan mengalahkan skema AS yang menjadikan Jepang ajudannya dalam pembuatan pangkalan militer dan perjanjian kunjungan angkatan perang, serta memperdagangkan perang. Selain itu, AS juga mempromosikan TPPA di Asia. Selain itu, secara bersamaan trakya di Asia Tenggara haruslah tegap melawan tindakan agresi yang dilakukan oleh China. Kami mendukung masyarakat Jepang dalam perjuangan massa untuk menolak pangkalan AS di Okinawa dan dimanapun  untuk menolak militerisme Jepang dan kolaborasinya dengan imperialis AS.


Penulis : Jose Maria Sison - Ketua ILPS (Artikel ini terbit pada 16 Juni 2015)
Penerjemah : Anggrada Paramita ( Staff HI PP FMN)
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger