Headlines News :
Home » » Moratorium UKT Menjadi Kebohongan Belaka

Moratorium UKT Menjadi Kebohongan Belaka

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Rabu, 03 Juni 2015 | 01.03


Permasalahan rakyat Indonesia dalam dunia pendidikan tidak kunjung usai. Komersialisasi, liberalisasi, dan privatisasi di dunia pendidikan masih terus menerpa kehidupan rakyat. Hal ini  berdampak semakin jauhnya akses rakyat mengecap dunia pendidikan yang hakekatnya adalah hak setiap warga negara yang diatur dalam UUD 1945 . Harapan rakyat untuk mampu memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya, harus pupus akibat kebijakan yang merampas hak rakyat atas pendidikan itu sendiri. Pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Jokowi-JK rasanya tidak berbeda dengan rejim sebelumnya, pasalnya pemerintah Jokowi-Jk masih tetap juga mempertahankan berbagai skema dan kebijakan maupun peraturan yang melegitimasi komersialisasi, liberalisasi, dan privatisasi pendidikan di Indonesia. sebut saja Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU PT), sistem pembayaran UKT, liberalisasi jasa pendidikan melalui perjanjian WTO, UN, hingga kurikulum yang mengabdi kepada pasar. Pendidikan yang hakekatnya adalah instrumen kebudayaan dalam kehidupan masyarakat sehingga harus diajarkan kepada seluruh rakyat, kini berubah bagaikan barang dagangan yang berorientasi Profit.

Belum lama ini, tepatnya tertanggal 20 Mei 2015 pemerintah Melalui Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) mengeluarkan sebuah Surat Edaran (SE) bernomor 01/M/SE/2015 berisi tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  Di dalam SE tersebut berisikan beberapa peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang menjadi  dievaluasi diantaranya;
1. Kememterian Riset, Teknologi, dan Pnedidikan Tinggi telah menerima berbagai masukan dari pemangku kepentingan, pengguna, dan masyarakat terhaddap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Nomor 95 Tahun 2014 tetang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; dan
Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
Apa maksud dan tujuan Surat Edaran ini? Apakah berguna untuk meningkatkan akses yang semakin luas dan tinggi bagi rakyat dalam mengecap perguruan tinggi ?. Coba kita analisis secara kritis. 
Semenjak diterbitkannya  SE tertanggal 20 Mei 2015 oleh Menristek yang mencakup evaluasi peraturan Uang Kuliah Tunggal (Poin b), langsung melahirkan berbagai protes dari berbagai  pihak Rektor hingga Mantan Menteri Pendidikan M.Nuh. Mereka kompak berpendapat bahwa UKT adalah sistem pembayaran yang berkeadilan yang mampu mengakomodir mahasiswa miskin yang berprestasi untuk tetap bisa mengecap bangku pendidikan tinggi. Lanjutnya, dalam sistem pembayaran UKT masing-masing Golongan 1 dan 2 menampung 5% dari mahasiswa miskin yang berprestasi.  Berbagai rektor dan mantan menteri pendidikan M.Nuh juga berpandangan bahwa, kebijakan ini diambil saat akan memasuki tahun ajaran baru dan bahkan pasca mahasiswa baru telah diterima melalui jalur SMBPTN. Tegasnya mereka menganggap bahwa kebijakan ini sifatnya adalah untuk memoratorium atau menghentikan sistem UKT di perguruan-perguruan tinggi negeri. 
Maka jika kita menganalisa bahwa berbagai protes Rektor dan Mantan menteri pendidikan M. Nuh coba membangun sebuah legitimasi yang kuat di tengah mahasiswa dan rakyat, bahwa UKT ini benar-benar  merupakan sistem pembayaran yang berkeadilan dan mampu memberikan jaminan bagi mahasiswa miskin yang berprestasi untuk kuliah. Berbagai rektor tersebut seolah-olah berperan sebagai Raja bijak yang membelah rakyatnya (mahasiswa). Padahal jelas dalam Surat edaran tersebut, tidak ada menegaskan untuk memberhentikan atau memoratorium UKT untuk tahun ajaran baru 2015/2016. 
Perjalanan UKT telah menuai berbagai protes dari kalangan mahasiswa dan rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa sistem pembayaran UKT hanya semakin menaikkan biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Karena setiap tahunnya penghitungan UKT akan dilakukan dengan menyesuaikan inflasi di Indonesia. Selain itu, sistem UKT telah melahirkan pengkastaan dan pembagian klas bagi mahasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan konsep negara kesejahteraan di Indonesia yang salah-satunya menegaskan menjamin pendidikan bagi seluruh warga negaranya tanpa ada diskriminasi. UKT membangun framework bahwa mahasiswa miskin berprestasi akan ditanggung negara dengan kouta 20%.  Sementara 80% diperuntukkan bagi mahasiswa yang mampu membayar UKT yang berkisar mulai Rp.4.000.000 – Rp. 15.000.000, per semester. Jika kita terjebak pada cara berpikir pemerintahan yang sesat, maka kita pun akan mengamini UKT ini dan menegasikan UUD 1945 yang mengatur bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Bahkan kenyataannya, sistem UKT juga terbukti gagal untuk menyerap mahasiswa di perguruan tinggi Negeri. Tahun 2014, total lulusan SMA/SMK/Sederajat  adalah 2,7 Juta. Namun Negara hanya mampu menyediakan bangku perguruan tinggi sekitar 133. 406 orang (PTN). 
Dengan adanya Surat Edaran Menristek ini, berbagai berita memuat mengenai moratorium UKT menjadi bagian isu panas pada minggu-minggu ini. Namun, yang menjadi catatan penting adalah apakah UKT ini akan benar diberhentikan sementara melalui SE tersebut tidak ada sama sekali menegaskan akan menghapus sistem UKT?
Hal yang diperhatikan pula dalam Surat Edaran Menristek Dikti tersebut untuk memperterang apakah UKT diberhentikan atau tidak ialah :
3. Dengan ini dimohon perhatian sudara terhadap hal-hal sebagai berikut:
Agar perguruan tinggi menunda implementasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf d;
Penjelasan dalam poin tersebut menjelaskan bahwa  penundaan implementasi peraturan hanya pada peraturan Nomor 49 Tahun 2014 dan Nomor 154 Tahun 2014, bukan pada peraturan tentang UKT. Sehingga dalam hal ini sangat jelas bahwa UKT akan tetap diterapkan pada periode ajaran 2015/2016. Selain itu, dengan hanya mengeluarkan SE, pemerintah tidak benar-benar serius untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terhadap penghapusan kebijakan UKT yang  selama ditolak keras dari mahasiswa di hampir seluruh perguruan tinggi.  Sebab SE bukanlah sebuah  produk hukum atau aturan yang mengikat, namun SE hanya bersifat anjuran terhadap instasi yang bersangkutan. Sementara kebijakan otoritas tetap di tangan Rektor dengan memegang dasar hukum UU Dikti dan permendikbud No.73 Tahun 2014. sehingga Rektor setiap universitas-universitas akan tetap menerapkan UKT dengan 8 level dan yang tentau tahun ini akan naik kembali biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa baru.
Dengan demikian jelaslah, bahwa tujuan utama pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01/M/SE/2015 adalah sebuah ilusi dan manipulasi Menristek DIKTI untuk mengelabui mahasiswa dan rakyat.  Kebijakan SE yang tidak berarti apa-apa, namun hanya  berusaha membangun wacana bahwa pemerintahan saat ini sedang berusaha meningkatkan akses rakyat untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Akan tetapi, rakyat tidak akan dengan mudah percaya, karena rejim saat ini selalu berusaha untuk melahirkan kebijakan yang sok populis dan merakyat.  Sama halnya dengan kiebijakan SE ini. Seolah-olah mereka mengisyarakatkan adanya moratorium UKT. Namun setelah kita menganalisanya, tidak ada ditegaskan UKT akan dihapus. Malah UKT akan berencana dinaikkan nominalnya.  Jadi, telah terang bahwa Menristek DIKTI di bahwa pemerintahan Jokowi-JK, saat ini tidak akan menghapuskan UKT. 
Ini merupakan bukti nyata bahwa sikap pemerintahan Jokowi-JK terhadap komersialisasi pendidikan akan senantiasa diperkuat dan terus diperbaruhi. Kita menilai bahwa Jokowi-JK melalui Menristek Dikti akan tetap mendukung penguatan sistem UKT yang bertujuan  menaikkan biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Di sisi lain, perlu bagi pemuda mahasiswa Semakin memperhebat barisan kekuatan agar terus melakukan penolakan-penolakan UKT di kampus-kampus. Bahkan dengan adanya SE ini, Rektor-rektor di berbagai Universitas semakin menunjukkan kearogan dan ketegasannya untuk mempertahankan UKT. Maka hanya ada satu kata kawan, LAWAN !

BANGKIT TUK HAKMU, BANGKIT TUK MASA DEPANMU !.

Sofian Effendi
(Ka. Dept Pelayanan Rakyat dan Kampanye Massa)
Share this article :

1 komentar:

Di Bawah Bayang-Bayang Ilahi mengatakan...

moratorium UKT Menjadi ilusi belaka

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger