Headlines News :
Home » » Pernyataan Sikap FMN Hari PRT 2015

Pernyataan Sikap FMN Hari PRT 2015

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 15 Juni 2015 | 19.59


 
Pemerintah Masih Abai atas HAK PRT Indonesia. Berikan Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga Indonesia

16 Juni adalah peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional yang ditandai dengan lahirnya konvensi ILO 189 tentang situasi kerja layak tepat pada tanggal 16 juni 2011. Konvensi ini mengatur hak-hak PRT seperti; gaji, liburan, cuti tahunan, tempat tinggal layak, biaya agen dan hak untuk serumah dengan majikan atau tinggal di luar rumah majikan. Konvensi kerja layak PRT ini menjadi sejarah sosial untuk dunia yang lebih beradab, adil bagi 100 juta PRT seluruh dunia  yang mayoritas adalah perempuan dan bahkan masih ada yang berusia anak-anak. Momentum ini tentu lahir atas dorongan seluruh rakyat dunia khususnya PRT untuk mendapatkan perlindungan sekaligus pengakuan pada pemerintahan seluruh dunia atas kondisi mereka selama ini yang mengalami diskriminasi, kekerasan hingga terampasnya hak-hak normatif sebagai pekerja.

Akan tetapi dalam peringatan Hari PRT 16 Juni 2015 ini, PRT Indonesia baik di lokal maupun di luar negeri masih mengalami ketidakadilan dan menderita akibat rendahnya perlindungan dan kesejahteraan yang didapatkan PRT baik dari pemerintah Indonesia. Tercatat mulai dari tahun 2012 hingga 2014, telah terjadi sebanyak 1.061 kali kekerasan fisik maupun pelecehan seksual yang dialami PRT Indonesia. Dan ironinya, PRT yang bekerja di luar negeri tahun 2015 ini saja telah dieksekusi mati 2 BMI dan sekitar 243 BMI telah dijatuhi hukuman mati di luar negeri.

Namun, pemerintah hingga saat ini masih abai untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan sejati bagi PRT khususnya yang bekerja di luar negeri. Pemerintah malah selalu menunjukkan kebijakan “gertak sambal” dengan menutup pengiriman PRT ke suatu negara seperti yang pernah dilakukan ke Arab saudi dan Malaysia yang sebenarnya bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan dan perlindungan sejati bagi PRT. Seharusnya pemerintah melahirkan sebuah kebijakan yang benar-benar memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi PRT yang bekerja di luar negeri yang mampu mengakomodir hak-hak PRT dan menghindari ancaman kekerasan yang dialami PRT.  Akan tetapi, hingga Pemerintahan Jokowi-JK menjabat menjadi Presiden dan Wakil Presiden, masih saja tetap belum melahirkan kebijakan yang mengatur kesejahteraan dan perlindungan PRT baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Walaupun RUU PRT sudah masuk dalam Prolegnas tahun 2015, hingga saat ini masih belum ada kemajuan pembahasannya. Bahkan RUU ini juga belum mencerminkan jaminan sejati bagi kesejahteraan dan perlindungan bagi PRT. Di tambah kebijakan UU No. 39 tahun 2004 tentang UUPPTKILN masih saja dipertahankan pemerintahan Jokowi-JK yang selama ini telah gagal untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi BMI yang bekerja di luar negeri.

Dan belakangan ini pemerintah sedang gencar-gencarnya ingin memberhentikan pengiriman PRT dan mengantikannya dengan pengiriman tenaga kerja yang berketrampilan. Seolah-olah pemerintah ingin mengurangi potensi kekerasan terhadap PRT, dan mengirim tenaga kerja yang berkualitas ke luar negeri. Akan tetapi, hakekatnya pemerintah tetap akan melanggengkan perdagangan manusia dengan mengeksport tenaga kerja murah ke luar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang besar atas bisnis ini. Sesungguhnya ini adalah kebijakan yang terintegrasi dengan kebijakan pasar tenaga kerja Internasional yang diamanatkan oleh imperialis AS dipertegas pada pertemuan G20 tahun silam dan diikuti dalam program MEA 2016 nanti untuk mrmprtkuat penerapan politik upah murah secara global. Sebenarnya solusinya bukanlah pemberhentian PRT, karena nyatanya PRT juga yang berkerja terutama ke luar negeri dari tahun ke tahun semakin meningkatnya. Jika memang benar-benar pemerintah ingin memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya dan memberhentikan pengiriman PRT ke luar negeri solusinya adanya bagaimana pemerintah mampu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di dalam negeri untuk menyerap seluruh tenaga kerja Indonesia.

Akan tetapi, ini hanya akan menjadi isapan jempol dari pemerintah untuk membuka lapangan kerja di dalam negeri. Buktinya di dalam negeri perampasan dan monopoli atas tanah semakin meningkat dan ini menjadi sumber utama mendorong hilangnya akses lapangan kerja mayoritas rakyat Indonesia untuk dapat mempertahankan hidupnya. Akibat perampasan dan monopoli atas tanah, tentu ini akan menghilangkan harapan atas pembangunan industri nasional yang mandiri dan berdaulat sebagai jaminan atas kesejahteraan pekerja dan rakyat Indonesia. Selain itu, adanya penerapan pasar tenaga kerja dari pemerintah, akan tetap mempertahankan penggaguran di dalam negeri sebagai usaha untuk melegitimasi politik upah murah bagi pekerja di Indonesia.

Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL menyampaikan tuntutan dalam peringatan Hari Peringatan PRT 16 Juni 2015 sebagai berikut;

1. Segera Ratifikasi Konvensi ILO No.189 tentang situasi kerja layak di Indonesia.
2. Ciptakan UU PRT yang memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi PRT Indonesia baik lokal maupun yang bekerja di luar negeri.
3. Cabut UU No.39 Tahun 2004 Tentang UUPPTKILN dan Ciptakan UU BMI yang memberikan kesejahteraan dan perlindungan sejati bagi BMI.
4. Ciptakan Lapangan kerja yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Laksanakan Reforma agraria sejati dan Industri nasional yang mandiri dan kuat bagi rakyat
Demikian Pernyataan sikap ini kami sampaikan kepada Pemerintahan Jokowi-JK yang masih merampas hak-hak PRT Indonesia. Selamat Hari PRT Internasional, Ayo Pemuda Mahasiswa berjuang bersama PRT Indonesia. Jayalah perjuangan massa.

16 Juni 2015,

PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



Rachmad P Panjaitan
Ketua
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger