Headlines News :
Home » » Pemerintah Tidak Mampu Memberikan Rasa Aman Terhadap umat Beragama di Papua. Ayoo, Hentikan Konflik SARA di Papua.

Pemerintah Tidak Mampu Memberikan Rasa Aman Terhadap umat Beragama di Papua. Ayoo, Hentikan Konflik SARA di Papua.

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Jumat, 17 Juli 2015 | 20.58




“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 Ayat 2 UUD 19745)”

Tepat saat umat muslim ingin melakukan Sholat idul fitri 1 syawal 1436 H (17/07/2015), terjadi sebuah pembakaran mesjid di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua.  Insiden ini tentu mencoreng kredibel Negara. Dalam hal ini adalah pemerintah Jokowi-JK beserta jajarannya yang tidak mampu memberikan rasa aman kepada umat muslim khususnya Papua dalam menjalankan ibadahnya. Peristiwa ini, menurut kami adalah bentuk kegagalan pemerintahan Jokowi-JK menegakkan rasa aman kepada seluruh umat muslim khususnya di Papua.

Insiden ini menjadi rapor merah bagi pemerintahan Jokowi-JK  yang tidak mampu mencegah isu konflik agama yang berkembang di Papua. Demikian di wilayah-wilayah lainnya yang masih sering terjadi konflik SARA. Bukan rahasia umum lagi bahwa konflik berkaitan SARA, sangat kerap melibatkan Negara sebagai “aktor” dibaliknya.   Apalagi kondisi geopolitik Papua yang dari awal Negara ini dibentuk, hingga saat ini selalu mendapatkan bentuk kekerasan Negara melalui militerisme. DOM di Papua semasa Orba tentu masih menjadi sejarah buruk dalam penegakkan demokrasi dan HAM di Indonesia. Sedangkan masa pemerintahan Jokowi-JK, telah tercatat mulai bulan Mei-Juni 2015 terjadi penangkapan 500 rakyat Papua oleh Negara.  Di tambah perlawanan rakyat papua yang meningkat melawan dominasi AS (PT. Freeport) yang nyatanya masih didukung Jokowi-JK, tentu sangat rasional isu SARA dijadikan sebagai pengalihan untuk memecah-belah persatuan dan perjuangan rakyat  papua.

Konflik antara umat muslim di Tolikara dengan Gereja Injil di Indonesia (GIDI) yang berujung pembakaran mesjid, sesungguhnya sangat melanggar norma adat Papua. Karena norma adat di Papua salah-satunya mengatur bahwa  Mesjid dan Gereja adalah tempat ibadah yang sakral. Sehingga rakyat Papua sesungguhnya tidak akan berani menganggu rumah ibadah. Karena itu sama saja dengan melanggar norma adat di Papua. Itulah yang kami sebut, bahwa rakyat papua sesungguhnya sangat mempunyai nilai persatuan yang kuat. Bahkan persatuan rakyat Papua selama ini, hanya ditujukan untuk melawan ketidakadilan di tanah Papua.

Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat FMN menyatakan sikap secara tegas Mengutuk pembakaran Mesjid di Tolikara, Papua. Kami juga menyampaikan, Pemerintah Jokowi-JK tidak mampu memberikan rasa aman kepada umat beragama di Papua. Negara harus bertanggung jawab atas pembakaran di Papua. Ayoo, bersatulah rakyat Papua, Perbedaan adalah kekuatan, namun penghisapan dan penindasan terhadap rakyat papua, haruslah dilawan.



Jakarta, 18 Juli 2015
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL 



Rachmad P Panjaitan
Ketua
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger