Headlines News :
Home » » Hari Perumahan Nasional 25 Agustus 2015

Hari Perumahan Nasional 25 Agustus 2015

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 24 Agustus 2015 | 22.56


Rumah adalah Hak Rakyat atas Tempat Tinggal yang Harus Dihormati, Dilindungi dan Dipenuhi Oleh Negara. Hentikan Penggusuran Paksa Rumah Warga Miskin di Indonesia !


Pada tanggal 25 Agustus 2015, Seluruh rakyat Indonesia sedang memperingati Hari Perumahan Nasional yang ke-  7 tahun. Peringatan Hari Perumahan Nasional ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Perumahan Nasional Nomor: 46/KPTS/M/2008 yang ditetapkan sebagai peringatan Hari perumahan nasional setiap tanggal 25 Agustus. Akan tetapi, acuan penetapan Peringatan hari perumahan nasional sebagai kelanjutan kebijakan pemerintahan Soekarno yang telah menyelenggarakan Kongres perumahan Sehat dan layak di Bandung 25-30 Agustus  tahun 1950.  Artinya, Upaya pemerintahan terutama di zaman Soekarno telah menunjukkan upaya keberpihakannya dalam hal menghormati, melindungi dan memberikan hak rakyat atas rumah sehat dan layak tanpa adanya diskriminasi maupun penggusuran-penggusuran atas rumah rakyat.

Akan tetapi pada perkembangannya semenjak zaman Soeharto memimpin Indonesia 32 tahun, realisasi untuk memberikan dan melindungi hak rakyat atas tempat tinggal malah mengalami kemunduran. Berbagai data menunjukkan di zaman Soeharto, intensitas penggusuran-penggusuran tempat tinggal rakyat semakin masif dan meluas di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan penggusuran tempat tinggal rakyat Indonesia yang dilakukan Soeharto, seiring dengan perampasan dan monopoli tanah secara gila-gilaan yang dijalankan untuk membuka dan memperluas perkebunan-perkebunan, pertambangan, property yang memberikan keuntungan bagi negara-negara maju khususnya imperialis AS. Selain asing menguasai lahan-lahan di Indonesia,  borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar bahkan Negara menjadi pelayan Asing yang ikut serta melanggengkan perampasan dan monopoli atas tanah. Penggusuran kaum-kaum tani dengan cara kekerasan, kriminalisasi hingga pembunuhan menjadi gaya orde baru untuk mengusir kaum tani dan rakyat dari tanah dan tempat tinggalnya.

Perampasan hak rakyat atas tanah dan tempat tinggal di rejim yang fasis ini, bukan malah berhenti pasca jatuhnya tahun 1998. Reformasi yang menjanjikan demokrasi bagi rakyat, hanya menjadi simbol yang kenyataannya perampasan hak-hak rakyat termasuk atas tanah dan tempat tinggal masih berlanjut dan tidak berhenti sedetik pun.

Tahun 2014 terjadi penggusuran rumah warga miskin di Jakarta.  Setidaknya penggusuran paksa ini terjadi di 28 titik pemukiman yang mengorbankan sekitar 2000 rumah warga miskin yang kehilangan tempat tinggal. Penggusuran paksa pun dilakukan dengan mengabaikan hak warga gusuran mulai tidak membayar ganti rugi, menggunakan kekerasan saat penggusuran, hingga mengintimidasi dengan sebutan warga liar atau mendirikan rumah di lahan hijau milik Negara. Hingga sekarang seperti Warga Pinangsia maupun kali apuran yang termasuk digusur tahun lalu, masih belum mendapatkan haknya atau relokasi yang dijanjikan oleh pemerintah. Sehingga mereka masih banyak tinggal di lokasi gusuran dengan mendirikan posko-posko dan rumah alternatif yang dibangun di puing-puing gusuran pemerintah.


Sementara alasan normalisasi kali dan waduk untuk menghidari banjir, menjadi legitimasi universal pemerintah untuk menggusur warga miskin dengan semena-mena melalui alat kekerasan seperti Satpol PP, Polisi hingga TNI. Selain itu, alasan menciptakan “Smart City” yang menjadi program pemerintah yang diadopsi dari anjuran Word Bank, menjadi kebanggaan pemerintah untuk menghabisi atau menggusur paksa pemukiman-pemukiman rumah warga miskin. pemerintah bukan malah menata pemukiman-pemukiman miskin untuk memenuhi syarat-syarat rumah sehat dan layak. Walau warga miskin yang digusur sebagian kecil mendapatkan relokasi di Rusunawa, ternyata banyak warga miskin sangat terbebani dengan berbagai aspirasi. Bagaimana tidak, Rusunawa sebagai tempat korban penggusuran ternyata harus membayar pemeliharaan gedung per bulannya mulai dari harga Rp. 300.000 hingga Rp. 600.000,-. Sementara kita ketahui bahwa rata-rata warga gusuran, tergolong berpendapatan rendah. Wajar, karena warga gusuran sebagian besar bekerja menjadi pedagang kecil, tukang farkir, tukang ojek, pekerja bangunan dan kuli angkut.

Terakhir yang masih menyedihkan penggsuran yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap warga miskin dengan cara-cara kekerasan, brutal oleh aparat, terjadi di kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta.  Warga kampung pulo yang merupakan penduduk asli yang sudah ada sebelum kemerdekaan RI, dihajar habis-habisan oleh Ahok untuk memuluskan penggusuran paksa (19/08). Secara tegas Ahok menjelaskan bahwa untuk menggusur warga miskin tidak perlu menggunakan otak maupun dialog, dirinya secara arogan menegaskan bahwa hanya perlu otot untuk menggusur warga miskin kampung pulo. Ahok yang bersikukuh menggusur rakyat secara paksa, telah melanggar dan merampas hak-hak warga kampung pulo. Sebelumnya warga miskin kampung pulo, telah menegaskan bahwa mereka bersedia direlokasi asal pemerintahan memenuhi tuntutan mereka yakni; mengganti rugi rumah warga kampung pulo yang digusur. Namun Ahok mengabaikan aspirasi dan tuntutan rakyat.  Dengan gagah beraninya, Ahok pun menurunkan seluruh kekuatan aparat untuk menghajar dan menggusur warga kampung pulo.  Sebenarnya ini adalah sikap sesungguhnya pemerintahan di Indonesia; sangat anti rakyat, anti demokrasi, dan sangat fasis.

Penggusuran paksa rumah warga miskin yang semakin masif di seluruh wilayah  Indonesia khususnya di perkotaan seperti DKI Jakarta, menjadi rentetan  yang menunjukkan bentuk ketidakberpihakan rejim Jokowi-JK sebagai Kepala negara dan pemerintahan terhadap rakyat Indonesia. Demikian tindakan keji Ahok kepada warga kampung pulo, Jokowi-JK tidak sedikit pun menegur atau memberikan sanksi pada Ahok. Akan tetapi, Jokowi-JK malah mengabaikan. Kita paham bahwa ini terjadi karena pemerintahan Jokowi-JK menjadi rejim yang anti demokrasi dan anti rakyat, yang akan membenarkan kekerasan dalam merampas seluruh hak-hak rakyat serta membungkam aspirasi dan tuntutannya.

Oleh karena itu kami, dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL dalam peringatan Hari Perumahan Nasional yang jatuh pada hari ini tanggal 25 Agustus 2015, menyatakan sikap; “Pemerintahan harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak rakyat atas rumah layak dan Hentikan kekerasan penggusuran paksa rumah warga miskin di Indonesia”. Dan kami juga menyampaikan tuntutan lain yaitu;

1.      Apabila warga ingin direlokasi, maka Pemerintah wajib hukumnya untuk memberikan ganti rugi rumah gusuran.
2.      Menolak Sewa atau biaya pemeliharan sewa Rusunawa, Karena Pemerintah harus bertanggung jawab dan memberikan hak tempat tinggal kepada rakyat tanpa adanya pungutan biaya.
3.      Menjamin lapangan kerja bagi warga gusuran.

Demikian pernyataan sikap Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWDA NASIONAL dalam Hari Perumahan Nasional 25 Agustus 2015. Ayo Lawan Penggusuran Paksa, Lawan Rejim yang anti rakyat.

25, Agustus 2015

Rachmad P Panjaitan
Ketua
Share this article :

1 komentar:

Ali Bisa mengatakan...

Ya allah selamatkan warga miskin ya allah dan hancurkanlah orang yang membela hartanya amin yaroobal

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger