Headlines News :
Home » » Pesan Solidaritas Pimpinan Pusat FMN Pada Harlah AJI ke-21

Pesan Solidaritas Pimpinan Pusat FMN Pada Harlah AJI ke-21

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Kamis, 06 Agustus 2015 | 22.54


Tetaplah menjadi Garda Terdepan untuk memperjuangan hak public atas informasi dan kebebasan Pers di Indonesia.

Pertama sekali kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat Menyampaikan “Selamat Hari Lahirnya Aliansi Jurnalis Independen yang ke-21 Tahun”. Semoga di Hari lahirnya yang telah beranjak usia 21 Tahun, AJI tetap menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan hak public atas informasi dan kebebasan Pers di Indonesia.

Kami memahami betul bahwa AJI lahir dari kemandekan demokrasi di Indonesia yang terbungkam semasa Zaman pemerintahan fasis Soeharto 32 Tahun. AJI berusaha menjadi sebuah persatuan bagi jurnalis-jurnalis media di Indonesia yang melawan segala bentuk pembungkaman, pembrendelan terhadap media di Indonesia. Sejatinya AJI telah menegaskan bahwa salah-satu instrument system Demokrasi dalam kehidupan bernegara adalah sebuah kebebasan yang menjadi Hak public. Pers sebagai pilar demokrasi, tentu harus diberikan ruang kebebasan yang seluas-luasnya dan tentu bersandar pada profesionalitas serta kode etik media itu sendiri. Akan tetapi semasa Orde baru tersebut, nyaris kehidupan pers di Indonesia mengalami penindasan atau pengekangan. Berita-berita yang dimuat di media Pers, harus melalui penyaringan atau perijinan dari Menteri Penerangan Indonesia. Apabila berita itu memuat yang bertentangan dengan kepentingan penguasa atau berisikan kritikan, maka sudah dipastikan itu tidak dapat dipublikasikan dan pekerja atau pers tersebut akan diberi sanksi.

Pembrendelan terhadap media Tempo, Editor dan Detik tahun 1994 oleh Penguasa, menjadi puncak lahirnya kesadaraan para jurnalis-jurnalis untuk mendeklarasikan sebuah persatuan atau organisasi yang memperjuangkan hak public atas informasi dan kebebasan Pers di Indonesia. Setelah itu, gerakan perlawanan semakin bergelora di kalangan jurnalis di Indonesia. tepat 07 Agustus 1994, para jurnalis  berkumpul di Sirnagalih, Bogor. Dalam pertemuan tersebut, para jurnalis menguatkan tekad perlawanan dan perjuangan dengan mendeklarasikan Aliansi Jurnalis Independen.  Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI. Inilah kemudian menjadi awalan lahirnya perjuangan di bidang pers yang sangat erat kaitannya dengan perjuangan pro demokrasi di Indonesia.

Setelah tumbangnya Orde baru, kebebasan pers pun semakin terbuka. Berbagai pers lahir baik media elektronik, cetak maupun online. Pers di Indonesia sudah menunjukkan hakikat independensinya untuk memberitakan atau menyampaikan informasi kepada public. Pers juga tidak segan-segan lagi melakukan kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang bertolak belakang untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tentu ini adalah sebuah kemenangan yang telah diraih AJI untuk menegakkan kembali fungsi Pers dalam kehidupan demokrasi di Indonesia yang pernah mencapai masa keemasan di era kebangkitan Indonesia sebelum kemerdekaan.

Namun, pasca reformasi kami masih melihat adanya fenomena atas kehidupan pers di Indonesia. Salah-satunya adalah kekerasan masih saja dialami  jurnalis-jurnalis di Indonesia yang dilakukan oleh Negara. Di Era reformasi ini, dari tahun ke tahun kekerasaan malah semakin meningkat. Bahkan Negara melalui pemerintah Jokowi-JK saat ini, mulai menunjukkan kebijakan yang tidak pro untuk menghargai hak public atas menyampaikan pendapat di muka umum. Contohnya saja, dua dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang dilaporkan Hakim Pengadilan Jakarta selatan, Sarpin ke kepolisian Sumatera barat. Kedua dosen dilaporkan sarpin akibat dianggap melakukan “Penghinaan” atas keputusannya membebaskan Budi Gunawan dari status tersangka dalam siding praperadilan yang digelar.

Sementara itu, terkait Ajuan Jokowi atas  menghidupkan kembali pasal penghinaan Presiden dalam revisi KUHP saat ini,  yang dulu telah dihapuskan MK tahun 2006. Tentu ini menjadi penyerobotan kembali  hak public atas  kebebasan berpendapat ataupun kebebasan Pers nantinya. Ini menjadi ancaman yang nyata atas perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Selain kriminalisasi terhadap individu, tentu akan menjadi alat legitimasi untuk mengkriminalkan kebebasan kolektif (organisasi mahasiswa, masyarakat). Pasal penghinaan ini sangat anti amanat reformasi yang memberikan kebebasan public. Sehingga menurut kami bahwa pasal penghinaan Presiden dalam revisi KUHP adalah menjadi momok yang sama saja akan memotong lidah rakyat dan pers untuk menyampaikan informasi atau kritikan. Ini sama saja tanda-tanda hidupnya kembali zaman “Neo-Orba” di Indonesia.

Terakhir, dalam pesan solidaritas itu kami berharap bahwa AJI selalu menjadi garda terdepan untuk memperjuang hak public atas informasi dan kebebasan pers yang mengabdi kepada rakyat, karena PERS adalah salah-satu tonggak demokrasi untuk memajukan rakyat Indonesia. Terima kasih.


07 Agustus 2015
Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



Rachmad P Panjaitan

Ketua
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger