Headlines News :
Home » » Tolak Kedatangan Bos IMF dan Lawan Intervensinya di Indonesia

Tolak Kedatangan Bos IMF dan Lawan Intervensinya di Indonesia

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 31 Agustus 2015 | 20.49





"IMF Menjadi Racun yang semakin mengancam Krisis di Indonesia. Karena IMF adalah Instrumen AS untuk menyebarkan krisis di tubuhnya ke seluruh pundak rakyat dunia"



Kedatangan  Managing Director Cristhine Lagarde ke Indonesia, adalah sebuah ancaman yang akan semakin memperburuk krisis yang terjadi di Indonesia. Dijadwalkan Bos IMF ini akan mengikuti Konferensi internasional pada 1-2 september  yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama IMF untuk membahas perekonomian global, regional Asia khususnya keadaan krisis perekonomian Indonesia saat ini. Salah-satu lawatan lembaga Bretons woods yang bermarkas di Washintong Dc ke Indonesia, melahirkan berbagai analisa yang  sangat berdasar. IMF selama ini  berlagak menjadi lembaga keuangan superhero yang mampu menyelesaikan krisis di suatu negara, “tanpa” menyadari bahwa sesungguhnya pinjaman IMF dan paket kebijakannya hanya akan memperburuk keadaan saja.

Kedatangan IMF ke Indonesia, sejalan pula dengan keadaan krisis dalam negeri yang semakin gawat. Keadaan perekonomian yang semakin menurun berdampak mengemukannya berbagai persoalan rakyat. PHK  semakin meningkat, harga-harga kebutuhan pokok naik, melemahnya nilai tukar rupiah, eksport menurun, serta daya beli masyarakat turun drastis. Namun hingga saat ini pemerintahan Jokowi belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian konkrit atas krisis untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang rill. Akan tetapi, Jokowi malah  menjamu  Bos IMF untuk berkosultasi meminta langkah-langkah menyelesaikan krisis di Indonesia.Bos IMF diagendakan akan bertemu Jokowi, Menkeu, Menteri perekonomian, dam Gubernur BI dalam Konferensi internasional tersebut. Bos IMF ini juga akan menyambangi UI yang mungkin ingin meminta dukungan dari kaum intelektuil untuk berselimut dari kejahatan-kejahatan yang akan dilakukan di Indonesia.

Kita paham bahwa Peran IMF selama ini dinilai  hanya menyesatkan perekomian Indonesia dan memberikan keuntungan bagi perekonomian negara-negara maju khususnya imperialis AS dengan menjalankan kebijakan Neo-liberalismenya di dalam negeri. Karena kenyataannya IMF sebagai lembaga keuangan internasional yang berdiri pasca Perang dunia ke-II tersebut, menjadi lembaga yang mengatur finansial global dan menyediakan pinjaman kepada anggota-anggotanya dengan berbagai prasyarat yang  sangat merugikan kepentingan ekonomi nasional suatu negara.Sementara Tema yang diangkat dalam pertemuan konferensi internasional yang diselenggarakan BI dan  IMF  tersebut adalah, “Tantangan ekonomi global dan implikasi bagi para pembuat kebijakan di Asia”. Di konferensi internasional ini secara eksplisit pula akan membahas potensi kerjasama Politik  anggaran pemerintah, pembiayaan infrastuktur dan investasi. Sedangkan perwakilan anggota IMF di Regional Asia yang  akan turut hadir yaitu Jepang, India, Srilangka, Kamboja, laos dan Australia. 

Pemerintahan Jokowi melalui Wapres beserta menterinya langsung membantah bahwa kedatangan bos IMF ini tidak akan ada pinjaman. Karena menurut  pemerintah, bahwa keadaan krisis di Indonesia masih dapat ditangani dengan alasan masih mempunyai devisa anggaran yang memadai. Akan tetapi, ini hanyalah menjadi sebuah skema pemerintahan Jokowi yang berusaha mencari taktik untuk mendapatkan dukungan rakyat apabila nantinya meminjam ke IMF.

Kedatangan bos IMF ke Indonesia dalam konferensi internasional ini tetap menjadi ancaman yang sangat membahayakan bagi kedaulatan dan kemandirian Indonesia. IMF dalam konferensi internasional tersebut akan menawarkan dan  memaksakan berbagai paket kebijakan Neo-liberalisme untuk dijalankan Indonesia yang dianggap mampu menghadapi krisis. Sebagaimana tema dan agenda pembahasannya, dapat dianalisa bahwa IMF akan menawarkan adanya pengetatan anggaran yang berimplikasi pada anjuran mengurangi/pencabutan subsidi rakyat, untuk dialihkan ke sektor produktif semacam Infrastuktur . Selain itu, IMF akan berusaha menawarkan kerjasama apakah sifatnya pinjaman atau investasi dan berbagai bentuk, untuk dapat membiayai infrastuktur di Indonesia yang masif dijalankan pemerintahan Jokowi-JK. Sedangkan nasihat untuk deregulasi-deregulasi yang masih menghambat negara-negara maju terutama AS ke Indonesia, tentu akan masuk dalam paket kebijakan yang diatawarkan IMF nantinya.

Tawaran-tawaran kebijakan neo-liberal IMF yang menyandarkan pada prinsip liberalisasi, privatisasi dan deregulasi, adalah program utama IMF yang telah ditawarkan pada dunia dan khususnya dalam menangani krisis 1998. Alhasil, bukan malah membuat perekonomian Indonesia membaik saat ini, malah semakin memperburuk saja dan semakin di bawah cengkraman negara maju khususnya AS. Menghadapi Krisis 1998, pemerintahan Soeharto dan IMF menandatangani nota kesepahaman pinjaman yang disebut-sebut sebagai jalan keluar menghadapi tantangan krisis saat itu. Besar pinjaman yang dikuncurkan IMF ke Indonesia sebesar 23 Miliar Dollar US. Implikasi pinjaman ini, membuat Indonesia terlilit utang yang semakin besar yang tentu membebani rakyat untuk membayar setiap tahunnya baik pinjaman pokok maupun cicilan bunga ke IMF. Indonesia diprakirakan mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000 triliun dan baru mampu membayar ke IMF hingga periode SBY Jilid II.

Akan tetapi, yang menjadi dampak lebih buruk dari syarat akibat meminjam dari IMF 1998, indonesia harus menjalankan sekitar 50 butir perjanjian yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Beberapa persoalan yang paling mengemuka seperti;  liberalisasi di sektor lembaga bank di Indonesia yang tujuannya menjadikan bank-bak di indonesia dikuasai asing-swasta dan kemudian menjadi mitra IMF dalam mengotak-atik perekonomian Indonesia. Saat itu pula, IMF meminta menghapuskan batasan kepemilikan asing untuk menguasai bank-bank di Indonesia yang Go Public. Namun nyatanya mengalami kegagalan, malah Bank Indonesia banyak mengalami kebangkrutan yang berujung pada kasus korupsi BLBI maupun bailout Century. Selain itu pula, terjadinya Privatisasi BUMN yang besar-besaran di Indonesia yang dikuasai oleh swasta dan asing. Salah-satu yang paling kita ingat ialah penjualan Indosat ke asing yang sangat merugikan dan mengurangi aset kepemilikan negara yang notabenenya milik rakyat.

Itu sebabnya, mengapa kami menyebut bahwa IMF hanya racun sekaligus  menjadi instrumen negara-negara maju khususnya AS untuk menggerogoti perekonomian, kedaulatan dan kemandirian Indonesia. Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN) menyatakan sikap secara tegas “Menolak Kedatangan Bos IMF ke Indonesia. Lawan Intervensi IMF, Selamatkan Kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia. Dan menolak Lupa kebusukan IMF menangani krisis 1998”. Adapun tuntutan kami;

1.      Menolak pinjaman dalam bentuk apapun dari IMF.
2.      Menolak tawaran kebijakan-kebijakan Neo-liberalisme dari IMF di dalam kunjungan ke Indonesia, yang hanya merugikan Indonesia dan menguntungkan negara maju khususnya AS.

Krisis yang semakin akut di tengah rakyat Indonesia akan semakin parah apabila menerima pinjaman atau tawaran paket kebijakan neo-liberalisme  IMF.  IMF hanya akan semakin  memasifkan dominasi dan hegemoni negara-negara maju khususnya Imperialis AS di Indonesia. Semoga kita belajar dari krisis Yunani dimana rakyatnya menolak lembaga seperti IMF. Ayoo, seluruh Rakyat Indonesia bersatu Lawan dan Tolak IMF !


01, September 2015

PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



Rachmad P Panjaitan
Ketua
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger